Sebutkan langkah langkah konfrontasi politik oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah Irian Barat?

Berbagai jalur diplomasi untuk pembebasan Irian Barat telah ditempuh, baik diplomasi atau perundingan langsung dengan pihak Belanda maupun diplomasi melalui sidang Umum PBB. Namun langkah-langkah diplomasi tersebut belum membuahkan hasil.

Konfrontasi Politik dan Ekonomi

Secara konkret, PBB tidak dapat menyelesaikan masalah Irian Barat. Hal ini mendorong bangsa Indonesia untuk menempuh jalan lain sebagai  upaya membebaskan Irian Barat dari cengkeraman Belanda. Upaya tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. Pembubaran Uni Indonesia-Belanda Secara Sepihak

Seperti telah dijelaskan di depan, pada tanggal 3 Mei 1956 Indonesia membatalkan hubungan Indonesia-Belanda berdasarkan isi perjanjian KMB. Pembatalan itu dilakukan secara terpaksa karena sesungguhnya Indonesia selalu menaati perjanjian yang ditandatangani.

Hal ini dilakukan karena sikap Belanda yang tetap bersikukuh untuk menguasai Irian Barat. Pembatalan hubungan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956. Undang-undang ini sekaligus sebagai penegasan terhadap pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Dampak Pembubaran Uni Indonesia-Belanda

Tidak dapat dimungkiri pembubaran Uni Indonesia-Belanda membawa dampak, baik bagi Indonesia maupun Belanda. Dampak dari pembubaran Uni Indonesia- Belanda sebagai berikut.

Pembebasan Irian Barat

1) Dampak Bagi Indonesia

a) Pengusaha pribumi harus bersaing dengan pedagang asing khususnya Cina.

b) Timbulnya upaya dari pemerintah untuk memberikan bantuan kepada pengusaha nasional.

c) Timbulnya perasaan anti-Cina di kalangan masyarakat Indonesia yang terjadi di beberapa kota, misalnya di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surakarta. Bangsa Indonesia berusaha melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda.

2) Dampak Bagi Belanda


Banyak pengusaha Belanda di Indonesia yang menjual perusahaannya kepada pedagang Cina.

b. Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia

Pada tanggal 2 Desember 1957 para buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda melakukan aksi mogok. Dalam waktu yang sama pemerintah Indonesia melakukan hal-hal seperti di bawah ini.

Pertama, pelarangan penerbangan KLM mendarat atau terbang di atas wilayah Republik Indonesia. Kedua, pelarangan beredarnya penerbitan dan film yang menggunakan bahasa Belanda.

Selain itu, pada tanggal 5 Desember 1957 pemerintah memberhentikan atau memutuskan semua kegiatan perwakilan konsuler Belanda di Indonesia.

Nasionalisasi perusahaan Belanda oleh pemerintah Indonesia dilaksanakan pada bulan Desember 1958, menyangkut tujuh ratus perusahaan. Untuk mengatur nasionalisasi perusahaan tersebut, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958.

Peraturan ini dikeluarkan karena sejak tahun 1957 banyak perusahaan milik Belanda secara spontan diambil alih para buruh dan rakyat yang bekerja pada perusahaan tersebut, seperti Nederlandsche Handel Maatschappij N.V. (N.H.M. N.V.) yang kemudian bernama Bank Dagang Negara; Bank Escompto milik Belanda di Jakarta; serta perusahaan Phillip dan KLM.

c. Pembentukan Provinsi Irian Barat

Pembentukan Provinsi Irian Barat dengan ibu kota Soasiu (Maluku Utara) dilaksanakan setelah pembatalan hubungan Indonesia-Belanda.

Provinsi Irian Barat dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1956 dengan wilayah meliputi wilayah yang masih diduduki Belanda serta daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile di Maluku Utara. Gubernur Irian Barat yang diangkat pertama adalah sultan Tidore, yaitu Zaenal Abidin Syah.

Cari soal sekolah lainnya

KOMPAS.com - Konfrontasi antara Indonesia dan Belanda semakin meruncing karena upaya diplomasi bilateral dan multilateral mengalami kegagalan.

Kegagalan diplomasi antara Indonesia dan Belanda disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

• Keinginan Belanda untuk berkuasa atas wilayah Irian Barat
• Ketidakseriusan Belanda dalam untuk mengembalikan Irian Barat ke Indonesia dalam diplomasi bilateral
• Upaya diplomasi melalui PBB berjalan lamban dan cenderung tidak mendapat tanggapan yang positif

Trikora

Kegagalan diplomasi dalam penyelesaian sengketa Irian Barat membuat Indonesia menempuh cara militeristik untuk mengembalikan Irian Barat ke Indonesia.

Baca juga: Diplomasi Bilateral dan Multilateral dalam Sengketa Irian Barat

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, Soekarno membentuk Komando Operasi Tinggi (KOTI) bagi pembebasan Irian Barat serta mengumumkan Trikora (Tri Komando Rakyat) pada Desember 1961 di Yogyakarta. Isi dari Trikora adalah :

• Gagalkan pembentukan negara boneka Papua oleh Belanda
• Kibarkan Merah Putih di Irian Barat
• Bersiap untuk mobilisasi umum demi mempertahankan kedaulatan dan kesatuan NKRI

Langkah pertama dalam pelaksanaan Trikora adalah pembentukan komando operasi yang bernama Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.

Soekarno sebagai panglima tertinggi dalam KOTI menunjuk Soeharto sebagai panglima Komando Mandala. Dalam buku SejarahOperasi-Operasi Pembebasan Irian Barat (1979) karya M.Cholil, Komando Mandala memiliki dua tugas utama yaitu :

• Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi-operasi militer yang bertujuan untuk mengembalikan Irian Barat ke Indonesia.
• Mengendalikan situasi militer di Irian Barat.

Baca juga: Trikora: Pembebasan Irian Barat

Operasi pembebasan

Operasi pembebasan Irian Barat memakan korban dari perwira militer Indonesia. KRI Macan Tutul dapat ditenggelamkan oleh serangan Belanda di laut Aru, sehingga menyebabkan Komodor Yos Sudarso dan Kapten Wiratno meninggal dunia.

Permasalahan Irian Barat mulai mereda pada 15 Agustus 1962 dengan disepakatinya perundingan New York.

Belanda sepakat untuk menyerahkan wilayah Irian Barat kepada pemerintahan sementara PBB di Papua bernama UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) pada tanggal 1 Oktober 1962.

Disisi lain, Pemerintah Indonesia wajib melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) sebagai referendum bagi masyarakat Irian Barat sebelum akhir tahun 1969.

Baca juga: Konferensi Meja Bundar: Latar Belakang, Tujuan, Hasil, dan Dampaknya

Cari soal sekolah lainnya

Upaya merebut Irian Barat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu perjuangan diplomasi, konfrontasi ekonomi, konfrontasi politik, dan konfrontasi militer. Perjuangan diplomasi ditempuh melalui perundingan, mulai dilakukan pada masa Kabinet Natsir. Perjuangan diplomasi tidak membuahkan hasil sehingga dilakukan perjuangan dalam bidang politik dan ekonomi. Konfrontasi dalam bidang ekonomi misalnya seperti pelarangan pesawat terbang Belanda untuk melintas dan mendarat di wilayah Indonesia, nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, dan terjadi pemogokan buruh yang bekerja di perusahaan Belanda. Konfrontasi politik misalnya seperti pembatalan hasil KMB, membentuk provinsi Irian Barat di Soasiu, dan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Konfrontasi militer dilakukan melalui pertempuran langsung dengan membentuk Komando Mandala.