Sifat politik luar negeri yang bebas dan aktif selain untuk kepentingan nasional juga untu

Text

Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu. Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1988), politik luar negeri diartikan sebagai “suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional”. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa”. Dari uraian di muka sesungguhnya dapat diketahui bahwa tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan. Pelaksanaan politik luar negeri diawali oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal serta faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal. Dasar hukum pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tergambarkan secara jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dan alinea IV. Alinea I menyatakan bahwa .… kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Selanjutnya pada alinea IV dinyatakan bahwa …. dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ….. Dari dua kutipan di atas, jelaslah bahwa politik luar negeri RI mempunyai landasan atau dasar hukum yang sangat kuat, karena diatur di dalam Pembukaan UUD 1945. Selain dalam pembukaan terdapat juga dalam beberapa pasal contohnya pasal 11 ayat 1, 2,3; pasal 13 ayat 1,2,3 dan lain-lain.

Top 1: Sifat Politik Luar Negeri Yang Bebas Dan Aktif Selain Untuk Kepentingan ...

Pengarang: kuisatu.com - Peringkat 187

Ringkasan: . Sifat politik luar negeri yang bebas dan aktif selain untuk kepentingan nasional juga untuk? Membantu negara-negara sahabat. Menjalin kerjasama yang menguntungkan. Mewujudkan amanat penderitaan rakyat. Mewujudkan tata dunia baru yang damai. Semua jawaban benar Jawaban: D. Mewujudkan tata dunia baru yang damai Dilansir dari Encyclopedia Britannica, sifat politik luar negeri yang bebas dan aktif selain untuk kepentingan nasional juga untuk mewujudkan tata dunia baru yang damai.. Kemudian,

Hasil pencarian yang cocok: 19 Agu 2021 — Sifat politik luar negeri yang bebas dan aktif selain untuk kepentingan nasional juga untuk? · Membantu negara-negara sahabat · Menjalin kerjasama ... ...

Top 2: sifat politik luar negeri yang bebas aktif selain untuk mengabdi kepada ...

Pengarang: brainly.co.id - Peringkat 110

Ringkasan: . pada awal pembentukan ASEAN perdagangan atau pertukaran barang dan jasa antar negara anggota masih kecil. bentuk kerjAsama yg di lakukan adalah.​ . Carilah kalimat dari kata hutan tropis . harga sebuah kemeja rp.54.000.00 setelah di kenai potongan harga kemeja menjadi rp.37.800.00 persentase potongan harga kemeja itu adalah ?​ . konsep pemaknaan terhadap pemenuhan HAM yang seharusnya berdasarkan kasus Djoko Tjandra ? . kucing punya ekor gak​

Hasil pencarian yang cocok: Sifat politik luar negeri yang bebas aktif selain untuk mengabdi kepada kepentingan nasional juga untuk...a. mewujudkan amanat penderitaan rakyat ...

Top 3: Politik luar negeri bebas aktif Indonesia - Quizizz

Pengarang: quizizz.com - Peringkat 148

Hasil pencarian yang cocok: Sifat politik luar negeri yang bebas dan aktif selain untuk kepentingan nasional juga untuk… answer choices. Membantu negara-negara sahabat. Menjalin kerjasama ... ...

Top 4: Sifat politik luar negeri yang bebas dan aktif sel... - Roboguru

Pengarang: roboguru.ruangguru.com - Peringkat 194

Hasil pencarian yang cocok: Sifat politik luar negeri yang bebas dan aktif selain untuk kepentingan nasional juga untuk ... a. membantu negara-negara sahabat b. menjalin kerjasama ... ...

Top 5: Sifat politik luar negeri yang bebas dan aktif selain untuk ... - The Jateng

Pengarang: thejateng.com - Peringkat 190

Hasil pencarian yang cocok: 2 Des 2021 — Sifat politik luar negeri yang bebas dan aktif selain untuk kepentingan nasional juga untuk? · Membantu negara-negara sahabat · Menjalin kerjasama ... ...

Top 6: Sifat politik luar negeri bebas aktif selain untuk mengabdi kepada ...

Pengarang: lovelyristin.com - Peringkat 197

Hasil pencarian yang cocok: Sifat politik luar negeri bebas aktif selain untuk mengabdi kepada kepentingan nasional juga untuk. 4 days ago. Komentar: 0. Dibaca: 69. ...

Top 7: Sifat politik luar negeri yang bebas dan aktif selain untuk kepentingan ...

Pengarang: cp.dhafi.link - Peringkat 189

Ringkasan: Dhafi QuizFind Answers To Your Multiple Choice Questions (MCQ) Easily at cp.dhafi.link. with Accurate Answer. >>Ini adalah Daftar Pilihan Jawaban yang Tersedia : membantu negara-negara sahabat. menjalin kerjasama yang menguntungkan. mewujudkan tata dunia baru yang damaimewujudkan amanat penderitaan rakyatmempermudah meminta bantuan kepada negara lain . Jawaban terbaik adalah C. mewujudkan tata dunia baru yang damai.. Dilansir dari guru Pembuat kuis di seluruh dunia. Jawaban yang benar

Hasil pencarian yang cocok: Sifat politik luar negeri yang bebas dan aktif selain untuk kepentingan nasional juga untuk…. · membantu negara-negara sahabat · menjalin kerjasama yang ... ...

Top 8: Sifat Politik Luar Negeri Yang Bebas Dan Aktif Selain ... - Bisonpedia.com

Pengarang: bisonpedia.com - Peringkat 189

Ringkasan: Sifat politik luar negeri yang bebas dan aktif selain untuk kepentingan nasional juga untuk? Membantu negara-negara sahabat. Menjalin kerjasama yang menguntungkan. Mewujudkan tata dunia baru yang damai. Mewujudkan amanat penderitaan rakyat. Mempermudah meminta bantuan kepada negara lain Jawaban yang benar adalah: C. Mewujudkan tata dunia baru yang damai.. Dilansir dari Ensiklopedia, sifat politik luar negeri yang bebas dan aktif selain untuk kepentingan nasional juga untuk Mewujudkan tata

Hasil pencarian yang cocok: 6 Feb 2022 — Berikut adalah jawaban yang paling benar dari pertanyaan "sifat politik luar negeri yang bebas dan aktif selain untuk kepentingan nasional ... ...

Top 9: PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG RE

Pengarang: jdih.kemenkeu.go.id - Peringkat 97

Ringkasan: PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1999 I.UMUM Dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional, termasuk perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri, diperlukan upaya yang mencakup kegiatan politik dan hubungan luar negeri yang berlandaskan ketentuan-ketentuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari falsafah Pancasila, Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta Garis-garis Besar Haluan Negara. Dasar pemikiran yang meland

Hasil pencarian yang cocok: Dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional, ... Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasar atas hukum dasar, ... ...

Top 10: Sifat politik luar negeri yang bebas dan aktif selain untuk kepentingan ...

Pengarang: idkuu.com - Peringkat 188

Hasil pencarian yang cocok: Khususnya dinamika yang cenderung berdampak ataupun saling memengaruhi perkembangan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Untuk mengoptimalkan ... ...

KOMPAS.com - Setiap negara termasuk Indonesia pastinya memiliki politik luar negeri.

Politik luar negeri merupakan sebuah kebijakan atau peraturan suatu negara dalam mengatur hubungan dengan negara lain.

Politik luar negeri satu negara dengan negara lain pastinya berbeda meski tujuan yang sama dalam membangun negara.

KOMPAS.com: Berita Terpercaya

Baca Berita Terbaru Tanpa Terganggu Banyak Iklan

Baca juga: Tantangan Politik Luar Negeri RI Pasca-Pemilu 2019

Arti politik luar negeri

Dilansir Encyclopaedia Britannica [2015], dalam politik luar negeri tujuan umum yang memandu kegiatan dan hubungan satu negara dalam interaksi dengan negara lain.

Perkembangan politik luar negeri dipengaruhi oleh pertimbangan domestik, kebijakan, perilaku negara lain, atau rencana untuk memajukan desain geopolitik tertentu.

Ditekankan keunggulan geografi dan ancaman eksternal dalam membentuk kebijakan luar negari. Diplomasi adalah alat kebijakan luar negeri.

Perang, aliansi, dan perdagangan internasional semuanya mungkin merupakan manifestasinya.

Politik luar negeri Indonesia

Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional.

Bebas diartikan bangsa Indonesia tidak memihak atau ikut sert a pada kekuatan-kekuatan yang ingin berseteru dan tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa.

Sementara aktif artinya Indonesia tidak tinggal saja, tapi aktif dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia.

Baca juga: Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional

Dengan politik bebas aktif, bangsa Indonesia bisa menentukan arah, sikap, dan keinginan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Dalam buku Grand Design: Kebijakan Luar Negeri Indonesia [2015-2025] [2016] karya Adriana Elisabet, prinsip bebas aktif dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia disesuaikan dengan dinamika nasional, regional, dan internasional.

Khususnya dinamika yang cenderung berdampak ataupun saling memengaruhi perkembangan di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Untuk mengoptimalkan kontribusi internasional Indonesia dan mencapai kepentingan nasional secara menyeluruh baik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan masyarakat, maupun menciptakan ketertiban dunia.

Maka prinsip bebas aktif diimplementasikan secara lebih pragmastis, proaktif, fleksibel, akomodatif, dan asertif.

Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [Kemendikbud], politik dunia ditandai oleh munculnya dua kekuatan yang saling bertentangan, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Amerika Serikat memiliki ideologi liberalisme, sedangkan Uni Soviet memiliki ideologi komunisme.

Baca juga: Kerja Sama Internasional: Pengertian, Alasan, dan Tujuannya

Politik dan sikap Indonesia dilandaskan kepada kemerdekaan dan bertujuan untuk memperkuat perdamaian.

Terhadap dua blok kekuatan yang bertentangan itu, Indonesia tidak mau memilih salah satu pihak. Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Hal ini sesuai dengan cita-cita PBB.

Landasan politik luar negeri Indonesia

Landasan yang dijalankan Indonesia dalam politik luat negeri, yakni:

Landasan idiil

Dalam landasan idiil berupa Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan dijadikan landasan politik luar nernegeri juga.

Melalui kelima sila Pancasil memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan politik luar negeri.

  • Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam sila pertama sebagai makhluk tuhan yang berpegang teguh dengan percaya dan yakin terhadap ajaran tuhan.

Berdasarkan prinsip ketuhanan dari pancasila Negara Indonesia menjalankan pemerintahan dan kehidupan bernegara.

Baca juga: Bentuk Kerja Sama Internasional: Bilateral, Regional, Multilateral

  • Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Pada sila kedua, Indonesia menolak segala bentuk kekerasan dan penindasan terhadap manusia. Karena Indonesia menjunjung tinggi kesederajatan bangsa-bangsa, tidak membedakan status sosial.

  • Sila ketiga, Persatuan Indonesia

Dalam sila ketiga, Indonesia menempatkan persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia di atas kepentingan pribadi, suku, dan golongan.

  • Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratn/perwakilan

Dalam sila keempat, Indonesia menempatkan musyawarah untuk menyelesaikan setiap permasalahan.

Sehingga dalam menyelesaikan masalah, Indonesia menempuh musyawarah dan keperundingan.

  • Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada sila kelima, Indonesia memegang prinsip-prinsip keadilan. Maka dalam menjalankan politik luar negeri mendorong terwujudnya keadilan sosial.

Baca juga: Dongkrak Daya Saing Perikanan, RI Lanjutkan Kerja Sama Internasional

Landasan konstitusional

Landasan konstitusional dalam politik luar negeri Indonesia berupa Undang-Undang Dasar [UUD] 1945 dalam pembukaan dan batang tubuh.

Pada Pembukaan UUD 1945 menjadi landasan di alinea pertama dan keempat. Pada bagian batang tubuh UUD 1945 yang menjadi landasan di pasal 11 dan 13.

Aline pertama Pembukaan UUD 1945 berbunyi, Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,

Pasal 11 UUD 1945 berbunyi, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 13 UUD 1945 berbunyi, Presiden mengangkat duta dan konsul. Ayat 2 : Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 3 : Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca juga: Soal Mata Uang Virtual, IMF Minta Kerja Sama Internasional

Landasan operasional

Pada landasan operasional dalam politik luar negeri Indonesia berwujud peraturan perundang-undangan.

peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yakni:

  1. UU No. 37 Tahun1999 tentang Hubungan Internasional dan tentang Pertahanan Negara.
  2. Undang-Undang No 24 Tahun 200 Tentang Perjanjian Internasional. Undang undang ini membahas tentang perjanjian internasional secara detil
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tentang Rencana Kerja Pemerintah, dan Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional
  5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri dan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 Tentang Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video