Berikut adalah soal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas X SMA/SMK/ MA/MAK materi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara lengkap dengan kunci jawaban.
(3). Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. (4). Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari …. a. Bentuk negara kesatuan b. Bentuk negara federasi c. Bentuk pemerintahan republik d. Sistem pemerintahan presidensil e. Sistem pemerintahan parlementer
(3). Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan. (4). Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan. (5). Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. (6). Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden. Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial ditandai pada nomor …. a. 1 dan 2 b. 2 dan 3 c. 3 dan 5 d. 4 dan 6 e. 5 dan 6
Berdasarkan data di atas yang merupakan implementasi dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor…. a. 2 dan 4 b. 1 dan 3 c. 1 dan 4 d. 1 dan 2 e. 3 dan 4
I. Kunci Jawaban Pilihan Ganda: 1. Jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Republik Indonesia yaitu:
2. Karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:
3. Mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia yaitu diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. 4. Fungsi dari kementerian negara Republik Indonesia yaitu untuk membantu presiden dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Setiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Selain itu, terdapat pula beberapa kementerian koordinator yang bertugas sebagai penanggungjawab beberapa kementerian yang bergerak pada urusan pemerintahan yang sama. Adapun fungsi dari kementerian negara republik Indonesia adalah sebagai berikut:
5. Keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia sangat penting. Pemerintahan daerah baik itu provinsi ataupun kabupaten/kota merupakan wujud dari pola pembagian kekuasaan secara vertikal. Pemerintahan daerah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan pada asas otonomi dan tugas perbantuan. Dengan adanya pemerintah daerah, pemerintah pusat tidak perlu turun ke setiap daerah untuk menjalankan roda pemerintahan. |