Tuliskan tiga upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ledakan penduduk


Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016, Kampung KB terus tumbuh pesat. Semangat membentuk dan mendirikan Kampung KB di seluruh Nusantara telah menghasilkan ratusan Kampung KB.

Targetnya pada tahun 2017 ini terdapat satu Kampung KB di setiap satu kecamatan di seluruh Indonesia. Artinya, sepanjang tahun 2017 ini bakal ada sekitar 7166 Kampung KB di seluruh Indonesia. Hingga April 2017, Kampung KB yang sudah terbentuk baru 633. Masih ada sekitar 9 bulan lagi untuk mengejar sekitar 6000 Kampung KB.

Kampung KB merupakan salah satu “senjata pamungkas” baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang jarang “terlihat” oleh pandangan pemerintah.

Kampung KB, kedepannya akan menjadi ikon program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Prinsipnya Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Keberhasilan program KKBPK dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek pengendalian kuantitas penduduk, kedua, aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusur melalui berbagi indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan delapan fungsi keluarga. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam PP disebutkan delapan fungsi keluarga meliputi (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi social budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.

Kampung KB juga merupakan wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan Nawacita ke 3, 5, dan 8. Nawacita ketiga yaitu yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta Nawacita kedelapan yaitu  melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Kampung KB menjadi program inovatif yang strategis dalam mengejawantahkan program KKBPK secara paripurna di lapangan. Pasalnya, Kampung KB menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat.

Kampung  KB  merupakan  Satuan  wilayah  setingkat  RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK yang dilakukan secara sistemik dan sistematis.

Selain itu, manfaat Kampung KB selain bisa mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Intinya program ini melibatkan semua sektor pembangunan.  Dengan kata lain, Kampung KB tak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan.

Manfaat lain adalah membangun masyarakat berbasis keluarga, menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran bernagai pihak seperti swasta, provider, dan pemangku kepentingan lainnya.

Integrasi lintas sektor berupa pelayanan terpadu antar sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan KB, pelayanan pembuatan akta, pembangungan jalan dan jembatan, pembuatan ktp, pendiaan buku-buku bacaan, posyandu, PAUD, P2WKSS, dll.

Meski demikian, tidak semua kampung bisa masuk program Kampung KB. Ada kriteria yaitu utama wilayah dan khusus. Dalam hal kriteria utama, sebuah kampung harus memiliki syarat-syarat seperti jumlah keluarga miskin diatas rata-rata tingkat desa dimana Kampung/RW tersebut berada. Bagi yang membentuk setara Desa, jumlah keluarga miskin di Desa tersebut harus diatas rata-rata Kecamatan dimana Desa itu berada. Selain itu, syarat utama lainnya adalah pencapaian KB di desa tersebut sangat rendah.

Dalam hal kriteria wilayah, setiap kampung KB harus memenuhi unsur seperti berada di wilayah kumuh, kampung pesisir atau nelayan, berada di Daerah Aliran Sungai (DAS), di daerah bantaran Kereta Api, Kawasan Miskin (termasuk miskin perkotan), Terpencil, Wilayah Perbatasan, Kawasan Industri, Kawasan Wisata, Tingkat Kepadatan Penduduk Tinggi.

Sedangkan dalam hal kriteria khusus, dibutuhkan intervensi lintas sektor. Kampung KB wajib memiliki unsur antara lain pendidikan rendah dan infrastruktur kurang memadai. Untuk  memenuhi kriteria tersebut, intervensi dari sektor lain sangat diperlukan. **(Direktorat Advokasi dan KIE – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo)

Tuliskan tiga upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ledakan penduduk

Kaum muda Indonesia memiliki peranan penting dalam upaya pemajuan kebudayaan, khususnya pada era industri 4.0. Kementerian Pendidikan dan Ke Selengkapnya

Tuliskan tiga upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ledakan penduduk

Harta yang paling berharga adalah keluarga, mutiara tiada tara adalah keluarga. Cuplikan lagu dari sebuah film nasional tersebut menggambark Selengkapnya

Tuliskan tiga upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ledakan penduduk

Pemerintah bersama dengan berbagai pemangku kepentingan bidang kebudayaan telah berhasil menyusun strategi kebudayaan nasional. Dokumen rumu Selengkapnya

Tuliskan tiga upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ledakan penduduk

Hari ini, Presiden Joko Widodo menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2019 dan Alokasi TKDD secara simbolis kepada 12 Menteri/Pimpinan Lembaga dan Selengkapnya

Indonesia termasuk salah satu negara yang tingkat pertumbuhan penduduknya sangat tinggi. Hal ini bisa memberikan dampak negatif bagi suatu negara bila tidak diatasi dengan benar. Berikut ini beberapa cara mengatasi pertumbuhan penduduk yang tinggi:

1. Menggalakkan program transmigrasi

Salah satu program mengatasi kepadatan (baca: penyebab kepadatan penduduk) penduduk tanpa menekan pertumbuhan penduduk adalah dengan menggalakan program transmigrasi (baca: manfaat transmigrasi penduduk). Transmigrasi merupakan program penduduk dari wilayah yang banyak atau padat penduduknya ke wilayah yang masih jarang penduduknya. Transmigrasi ini akan mendorong terjadinya pemerataan penduduk (baca: manfaat sensus penduduk). Jika penduduknya sudah merata maka maka hal ini akan mendorong terjadinya pemerataan pembangunan. Program transmigrasi akan mengurangi kepadatan penduduk di daerah yang padat dan akan dialihkan ke wilayah-wilayah Indonesia (baca: batas wilayah Indonesia secara geografis) yang penduduknya belum terlalu padat.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk paling banyak, bahkan menjadi yang paling padat adalah di Pulau Jawa. Bahkan Pulau Jawa juga dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di dunia. Selama ini pemerintah Indonesia sudah melakukan program transmigrasi besar- besaran ini. Sasaran program transmigrasi pemerintah adalah orang- orang di Pulau Jawa. Mereka biasanya ditempatkan di wilayah timur Indonesia, seperti di Pulau Kalimantan (baca: pulau terbesar di dunia). Peserta transmigrasi akan disediakan tempat tinggal dan juga diberikan lahan supaya bisa untuk ditanami. Dengan demikian ada beberapa dampak positif yang bisa dirasakan, tidak hanya pemerataan penduduk saja, namun juga jumlah pengangguran di Pulau Jawa dapat berkurang serta akan membuat lahan-lahan yang semula kosong menjadi lahan yang produktif.

2. Pemerataan lapangan kerja

Tidak dipungkiri bahwa kebanyakan alasan mengapa orang-orang suka berpindah tempat kerja yang banyak dikemukakan adalah karena urusan pekerjaan. Memang benar, lapangan jumlah  kerja saat ini masih timpang dimana hanya di daerah-daerah yang ramai seperti kota besar saja yang banyak. Selain itu lapangan kerja ini juga biasanya ditemukan di daerah-daerah yang sudah banyak penduduknya, karena hal ini berarti tenaga kerja tidak langka sehingga produsen bisa menekan gaji pegawai. Nah, di Indonesia sendiri, coba kita tengok kira-kira di Pulau Jawa dengan Pulau Sulawesi jumlah lowongan kerja banyak dimana? Pasti semua akan setuju menjawab di Jawa. Hal ini karena tenaga kerja di Jawa lebih banyak dan lebih berkualitas.

Dengan melihat fenomena (baca: fenomena alam yang menakjubkan) yang demikian, idealnya pemerintah mulai melakukan program pemerataan lapangan kerja. Misalnya pabrik-pabrik sekarang dibangun di luar Pulau Jawa saja, pembukaan perkebunan atau lahan pertanian baru untuk diolah supaya orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan bisa lebih produktif dalam mengolah lahan. Untuk merealisasikan hal ini sebenarnya pemerintah Indonesia sudah melakukannya. Salah satu bukti bisa dilihat bahwa lowongan-lowongan kerja di instansi pemerintah rata-rata saat ini ditempatkan di wilayah luar Pulau Jawa. Hal ini akan sangat mempengaruhi kepadatan penduduk, karena banyak yang akan pindah ke luar Pulau Jawa untuk bekerja.

3. Menekan pertumbuhan penduduk dengan program Keluarga Berencana

Salah satu cara yang cukup efektif sebagai solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk adalah dengan mencanangkan program keluarga berencana atau KB. Keluarga Berencana merupakan program pemerintah bagi rakyat Indonesia untuk membatasi jumlah anak, dimana dalam satu keluarga cukup memiliki 2 orang anak saja. Dalam program KB, ibu-ibu rumah tangga diberikan cara-cara khusus agar tidak hamil. Cara-cara yang dilakukan ini misalnya dengan mengonsumsi obat tertentu, pemakaian alat kontrasepsi, suntik atau jarum, dan lain sebagainya. Program Keluarga Berencana ini berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga jumlah penduduk di Indonesia tidak terlalu meledak.

Untuk sosialisasi program Keluarga Berencana sudah dilakukan secara maksimal dan bisa didapatkan hingga tingkat puskesmas. Program Keluarga Berencana telah dilakukan oleh sebagian warga Indonesia, namun masih ada pula sebagian dari warga negara Indonesia yang tidak mau menerapkan KB karena sebagian menganggap bahwa keluarga berencana haram.

4. Membuat Undang-Undang yang menetapkan usia minimal menikah

Beberapa tahun belakangan sebuah kasus yang marak terjadi di Indonesia adalah tentang kerusakan moral anak- anak remaja. Banyak anak-anak di usia sekolah yang hamil di luar nikah kemudian mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Hal ini tidak hanya terjadi pada satu dua orang saja, namun hampir di setiap negara mengalami kasus seperti ini. Tidak hanya berdampak pada masa depan para pelajar saja, namun dalam jangka panjang hal ini juga akan berdampak pada jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Coba bayangkan anak seusia SMP segera memiliki anak bayi.

Hal ini berarti usia muda akan menghasilkan usia muda. Jika banyak anak- anak usia sekolah banyak yang memiliki bayi, maka apa yang terjadi dengan pertumbuhan penduduk Indonesia (baca: pegunungan di Indonesia)? Pasti akan meledak. Tidak hanya terjadi pada hamil diluar nikah, namun terkadang masih kita temukan di beberapa daerah di Indonesia orang tua sengaja menikahkan anaknya di usia muda, terlebih anak- anak perempuan. Maka dari itulah untuk mengatasi hal ini, pemerintah membuat Undang-undang yang membahas tentang hal ini. Undang-undang ini menetapkan usia minimal pernikahan bagi seseorang. Hal ini bisa menekan angka pertumbuhan penduduk dan mengatasi kepadatan penduduk.

5. Membatasi tunjangan anak bagi PNS dan ABRI hingga anak kedua

Salah satu yang menyebabkan orang tidak mempermasalahkan jumlah anak adalah karena mendapatkan tunjangan dari pemerintah maupun swasta. Tunjangan itu didapatkan bersamaan dengan gaji yang didapatkan setiap bulan. Oleh karena itulah berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menekan pertumbuhan penduduk, salah satunya dengan membatasi tunjangan anak hanya pada anak kedua saja.

Hal ini seperti program Keluarga Berencana yang menganjurkan setiap keluarga memiliki dua orang anak. Dengan membatasi tunjangan anak, maka seseorang pasti akan berfikir ulang untuk memiliki banyak anak, mengingat biaya hidup sudah semakin mahal terlebih biaya pendidikan yang juga semakin mahal. Namun program ini sulit berlaku di daerah- daerah pedesaan, karena beberapa hal. Pertama karena di desa tidak banyak pegawai, dan kedua karena orang desa memiliki pemikiran “Banyak anak banyak rejeki”. Namun di daerah perkotaan, hal ini bisa membantu untuk mengurangi kepadatan penduduk.

6. Memberlakukan tarif tinggi bagi para imigran

Berbagai faktor dapat mendukung Indonesia demi mengalami kepadatan penduduk, tidak hanya dari segi jumlah penduduk asli negara Indonesia saja, namun juga banyak penduduk asing. Sekarang mari kita lihat di lapangan. Saat kita berjalan- jalan ke tempat wisata yang terkenal, apakah hanya wisatawan domestik atau dalam negeri saja yang akan kita dapati? Tentu tidak bukan? kita akan menemukan banyak sekali turis asing yang berasal dari berbagai negara (baca: negara terbesar di dunia).

Para turis asing ini tidak hanya melakukan perjalanan satu hari (pulang pergi dalam satu hari) dari negaranya kemudian ke Indonesia dan kembali lagi ke negaranya. Para wisatawan tersebut akan menetap di Indonesia, meski hanya untuk sementara waktu. Nah, hal-hal semacam inilah yang menambah kepadatan penduduk Indonesia. Kita menyebut kegiatan orang asing yang masuk ke Indonesia sebagai suatu aktivitas migrasi yang disebut dengan imigrasi. Pelaku dari imigrasi ini disebut dengan imigran. Biasanya ketika imigran masuk ke Indonesia, maka mereka akan mengurusi berbagai macam dokumen administrasi beserta dengan biayanya. Nah, salah satu upaya mengurangi kepadatan penduduk dari segi warga negara asing adalah kenaikan tarif biaya administrasi. Hal ini mungkin akan memberikan dampak baik besar maupun tidak besar.

7. Menyebarluaskan pendidikan kependudukan ke berbagai jenjang pendidikan

Masalah kepadatan penduduk ini merupakan masalah yang serius. Bukan hanya PR untuk pemerintah saja, namun juga untuk rakyat. Seharusnya kesadaran akan dampak negatif dari kepadatan penduduk juga harus disadari oleh masyarakat karena masyarakatlah penyebab utama dari kepadatan penduduk. Mak dari itulah penting juga untuk memberi tahu masyarakat mengenai hal ini. salah satu caranya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya kepadatan penduduk.

Apabila sosialisasi rutin dilakukan maka hal ini akan sangat membantu menyadarkan masyarakat, kemudian hal ini akan menjadi penekan dari angka pertumbuhan penduduk. Sehingga apabila masyarakatnya sendiri sudah sadar akan bahaya atau dampak dari kepadatan penduduk, masyarakat akan bisa menahan diri untuk memiliki lebih sedikit anak.

8. Mempermudah serta meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan

Pendidikan  juga sangat berperan dalam kaitannya pengendalian pertumbuhan penduduk. Hal ini terutama untuk para remaja yang ingin menikah di usia muda. Pada zaman dahulu kita akan menemukan banyak remaja yang baru saja lulus dari sekolah tingkat SMP, kemudian tidak melanjutkan pendidikan SMA dan langsung menikah. Hal ini sangat tidak baik karena menikah di usia yang sangat muda.

Maka dari itulah pemerintah mencoba untuk mengatasi hal ini, salah satunya dengan meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan sehingga banyak siswa-siswi yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan. Dengan fokus dan ada keinginan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maka keinginan untuk menikah di usia yang sangat muda bisa ditunda. Ketika fokus ke pendidikan dan adanya keinginan melanjutkan pendidikan hingga ke pendidikan tinggi, maka setelah lulus maka seseorang memiliki usia yang sudah matang dan dewasa. Pada usia tersebut maka seseorang telah matang untuk melakukan pernikahan. Hal ini perlu digalakkan karena memberikan dampak yang positif.

9. Meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar bagi masyarakat

Masih dalam koridor pendidikan untuk memerangi kepadatan penduduk di Indonesia. Selain meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan, salah satu cara yang bisa ditempuh pemerintah adalah dengan menetapkan program wajib pendidikan dasar atau wajib belajar. Bila zaman dahulu wajib belajar ditetapkan 6 tahun atau setara pendidikan dasar, maka lama-kelamaan naik menjadi wajib belajar 9 tahun atau setingkat pendidikan menengah pertama, bahkan yang paling baru lagi wajib belajar sudah mencapai 12 tahun, yakni setingkat SMA. Ketika sudah mencapai usia ini maka lulus sekolah telah memiliki usia yang cukup matang. Apabila ditambah beberapa tahun untuk bekerja, maka seseorang sudah siap menikah sehingga memiliki keturunan tidak di usia yang sangat muda.

Nah itulah beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kepadatan penduduk. Upaya-upaya yang telah disebutkan di atas merupakan cara mengatasi pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia.

Dampak Negatif dari Kepadatan Penduduk

1. Banyak pengangguran

Salah satu dampak dari kepadatan penduduk adalah banyaknya pengangguran. Hal ini karena jumlah penduduk yang selalu bertambah sementara jumlah lowongan pekerjaan tidak bertambah atau pertambahannya tidak sebanding.

2. Kriminalitas meningkat

Dampak yang terlihat dari kepadatan penduduk lainnya adalah kriminalitas meningkat. Dampak ini termasuk dalam dampak yang tidak langsung. Banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan akan memaksa orang itu melakukan hal-hal yang bersifat kriminal, seperti mencuri dan juga copet.

3. Sampah banyak yang terbuang sembarangan

Kepadatan penduduk juga akan menimbulkan sampah sembarangan. Pemukiman penduduk yang terlalu padat otomatis akan menimbulkan banyak sampah (baca: pengolahan sampah plastik).

Itulah beberapa dampak dari kepadatan penduduk. Seperti yang kita ketahui bahwa kepadatan penduduk kebanyakan menimbulkan dampak negatif. Selain dampak yang telah disebutkan di atas, masih ada banyak dampak lagi seperti berkurangnya ketersediaan tanah, kebutuhan akan udara bersih, kebutuhan air bersih serta kerusakan lingkungan, dan masih banyak lagi. Semoga artikel ini bermanfaat.