Akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan salah satu tujuan New Public Management dalam upaya mengubah administrasi publik menjadi lebih baik. Sistem akuntansi berbasis akrual memberikan banyak manfaat bagi pemerintah. Sehingga beberapa negara di dunia sedang berupaya atau telah mengaplikasikannya, tidak terkecuali Indonesia. Dalam hal ini terdapat UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 yang mengamanahkan agar seluruh pemerintah Indonesia menyusun laporan anggaran dan laporan keuangan berbasis akrual, selambatlambatnya pada tahun anggaran 2008. Namun saat ini Indonesia belum menerapkan basis ini, karena Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual yang merupakan pedoman dalam penyusunan laporan anggaran dan laporan keuangan baru berlaku efektif pada tahun 2010. Personil pemerintahan juga masih dalam tahap pembelajaran, sehingga target penerapan akrual diputuskan pada tahun 2015 dapat diaplikasikan sesuai dengan SAP Basis Akrual. Tujuan penelitian ini pada akhirnya adalah untuk menjelaskan asumsi-asumsi agar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sukses diterapkan pada entitas pemerintah Indonesia. Asumsi-asumsi tersebut diperoleh dari berbagai informasi tentang perkembangan standar, dan bagaimana perkembangan terkait penerapan ataupun upaya perubahan menuju basis akrual yang dilakukan entitas pemerintah beberapa negara di dunia. Selain itu juga dijelaskan kelebihan serta kelemahan penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada setiap entitas pemerintah di masing- masing negara. Sehingga dapat dikatakan sumber data penelitian ini adalah data sekunder dengan tipe penelitian kualitatif, dan teknik penelitian studi literatur. Akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan salah satu tujuan New Public Management dalam upaya mengubah administrasi publik menjadi lebih baik. Sistem akuntansi berbasis akrual memberikan banyak manfaat bagi pemerintah. Sehingga beberapa negara di dunia sedang berupaya atau telah mengaplikasikannya, tidak terkecuali Indonesia. Dalam hal ini terdapat UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 yang mengamanahkan agar seluruh pemerintah Indonesia menyusun laporan anggaran dan laporan keuangan berbasis akrual, selambatlambatnya pada tahun anggaran 2008. Namun saat ini Indonesia belum menerapkan basis ini, karena Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual yang merupakan pedoman dalam penyusunan laporan anggaran dan laporan keuangan baru berlaku efektif pada tahun 2010. Personil pemerintahan juga masih dalam tahap pembelajaran, sehingga target penerapan akrual diputuskan pada tahun 2015 dapat diaplikasikan sesuai dengan SAP Basis Akrual. Tujuan penelitian ini pada akhirnya adalah untuk menjelaskan asumsi-asumsi agar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sukses diterapkan pada entitas pemerintah Indonesia. Asumsi-asumsi tersebut diperoleh dari berbagai informasi tentang perkembangan standar, dan bagaimana perkembangan terkait penerapan ataupun upaya perubahan menuju basis akrual yang dilakukan entitas pemerintah beberapa negara di dunia. Selain itu juga dijelaskan kelebihan serta kelemahan penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada setiap entitas pemerintah di masing- masing negara. Sehingga dapat dikatakan sumber data penelitian ini adalah data sekunder dengan tipe penelitian kualitatif, dan teknik penelitian studi literatur. Akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan salah satu tujuan New Public Management dalam upaya mengubah administrasi publik menjadi lebih baik. Sistem akuntansi berbasis akrual memberikan banyak manfaat bagi pemerintah. Sehingga beberapa negara di dunia sedang berupaya atau telah mengaplikasikannya, tidak terkecuali Indonesia. Dalam hal ini terdapat UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 yang mengamanahkan agar seluruh pemerintah Indonesia menyusun laporan anggaran dan laporan keuangan berbasis akrual, selambatlambatnya pada tahun anggaran 2008. Namun saat ini Indonesia belum menerapkan basis ini, karena Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual yang merupakan pedoman dalam penyusunan laporan anggaran dan laporan keuangan baru berlaku efektif pada tahun 2010. Personil pemerintahan juga masih dalam tahap pembelajaran, sehingga target penerapan akrual diputuskan pada tahun 2015 dapat diaplikasikan sesuai dengan SAP Basis Akrual. Tujuan penelitian ini pada akhirnya adalah untuk menjelaskan asumsi-asumsi agar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sukses diterapkan pada entitas pemerintah Indonesia. Asumsi-asumsi tersebut diperoleh dari berbagai informasi tentang perkembangan standar, dan bagaimana perkembangan terkait penerapan ataupun upaya perubahan menuju basis akrual yang dilakukan entitas pemerintah beberapa negara di dunia. Selain itu juga dijelaskan kelebihan serta kelemahan penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada setiap entitas pemerintah di masing- masing negara. Sehingga dapat dikatakan sumber data penelitian ini adalah data sekunder dengan tipe penelitian kualitatif, dan teknik penelitian studi literatur. Hasil penelitian ini adalah bahwa negara-negara mengadopsi sebagian atau seluruh International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Basis akrual diimplementasikan dalam pelaporan keuangan pemerintah karena diharapkan dapat memberikan banyak manfaat. Terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan dalam implementasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. Salah satu kelebihannya adalah dapat mengevaluasi kinerja pemerintah. Sedangkan kelemahannya dihubungkan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan dan kompleksitas teori akrual. Namun, secara garis besar basis akrual dapat memperbaiki ketidakcukupan informasi keuangan berbasis kas. Terdapat negara yang menerapkan full accrual untuk laporan anggaran dan laporan keuangan, tetapi yang lain masih mempertahankan basis kas dalam laporan anggarannya. Contohnya Indonesia yang berencana menerapkan laporan keuangan berbasis akrual dan laporan anggaran berbasis kas pada tahun 2015. Indonesia merupakan salah satu negara dalam tahap menuju basis akrual. Dengan adanya informasi mengenai bagaimana perkembangan basis akrual pada entitas pemerintah di beberapa negara, penulis menganalisis untuk memberikan asumsi-asumsi. Asumsi-asumsi tersebut merupakan faktor yang diperlukan agar pelaksanaan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dapat sukses diimplementasikan dalam entitas pemerintah Indonesia. Asumsi ini mencakup: Komitmen dan dukungan politik, dib utuhkan tenaga auditor yang andal, strategi komunikasi yang intensif, perlu partis ipasi aktif dari semua pihak pemerintah, pendid ikan dan pelatihan secara konsisten dan berkesinambungan, dukungan syst em IT yang andal, dan dukungan anggaran (dana) yang me madai. Show  Loading Preview Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.
Arti, definisi, pengertian dari Standar Akuntansi Pemerintahan adalah? Blog Jurnal by Mekari akan mengulasnya dengan lengkap! Pengertian akuntansi pemerintahan adalah bentuk pengelolaan dan pencatatan keuangan yang mendasari timbulnya standar pelaporan keuangan pemerintah untuk pihak-pihak yang berkepentingan seperti DPR, masyarakat, dan BPK. Dalam pemerintahan, pelaporan keuangan untuk pihak-pihak yang terkait tersebut dikenal dengan istilah Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah. Karena keterkaitan antara bidang akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintah, maka sebelum mempelajarinya, mari terlebih dahulu mengenali pengertiannya terlebih dahulu. Pastikan Anda Sudah Pakai Aplikasi Jurnal! Software Akuntansi Online Terpercaya! Saya Mau Coba Gratis Jurnal Sekarang! atau Saya Mau Bertanya Ke Sales Jurnal Sekarang! Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan jenis laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Permerintah Daerah (LKPD). Beberapa contoh laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah:
Basis Penerapan Standar Akuntansi PemerintahBasis penerapan dari Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut: 1. Berbasis KasBasis akuntansi yang digunakan dengan laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan (PP No.71 tahun 2010). 2. Berbasis AkrualStandar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, yaitu mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi. Atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memerhatikan saat uang kas dan setara kas di terima atau di bayar (PP No.71 tahun 2010). SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010). Karena akuntansi adalah hal penting yang mendasari lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan dalam akuntansi pemerintah, Maka dari itu perlu dipahami bahwa adanya pencatatan akuntansi yang baik akan memudahkan pengolahan dan pelaporan bagi keperluan pemerintah. Hal ini juga membantu mempermudah perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dari pemerintah. Contoh sederhana adalah dalam hal pengelolaan pajak di perusahaan. Jika perusahaan mampu mengelola keuangan dan membayar pajak dengan tepat waktu, maka pemerintah pun melihat bahwa perusahaan Anda memiliki kredibilitas yang baik. Sehingga memudahkan Anda untuk bekerja salam dengan perusahaan lain. Sebaliknya, ketika perusahaan Anda memiliki sistem pengelolaan keuangan yang buruk dan terlambat membayar pajak, maka pemerintah pun akan melabeli perusahaan Anda sebagai perusahaan dengan kredibilitas yang kurang baik. Akhirnya perusahaan Anda mungkin kesulitan bekerja sama dengan rekan bisnis lain. Untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan ketersediaan sistem akuntansi yang mudah dan praktis. Baca Juga: Standar Audit Laporan Keuangan dan Dokumen yang Dibutuhkan Kelola Proses Akuntansi Pemerintahan Lebih Mudah Dengan Bantuan AplikasiJurnal by Mekari adalah pilihan program akuntansi yang tepat untuk pengelolaan keuangan serta dapat digunakan kapan pun dan di mana pun secara realtime. Jurnal adalah sebuah program akuntansi online yang bisa memenuhi apapun kebutuhan akuntansi sebuah bisnis maupun organisasi secara praktis dan efisien. Jurnal juga memberikan fitur sebagai software invoice untuk pembuatan invoice yang cepat dan mudah. Dengan Jurnal informasi keuangan akan memiliki kerahasiaan yang aman dengan perlindungan data yang dapat diandalkan. Jurnal juga mempunyai fitur lain, salah satunya aplikasi inventory barang yang dilengkapi dengan aplikasi stock opname, laporan inventaris barang dan penyimpanan yang dapat tersaji cepat. Saya Mau Coba Gratis Jurnal Sekarang! atau Saya Mau Bertanya Ke Sales Jurnal Sekarang! Arti, definisi pengertian standar akuntansi pemerintahan dalam akuntansi pemerintah adalah seperti yang telah diulas oleh blog Jurnal by Mekari di atas! Setelah membaca tulisan ini anda tentu lebih memahami topik ini dan bisa menjawab beberapa pertanyaan seperti berikut:
Semoga informasi ini bisa berguna untuk Anda yang memerlukannya, dan silahkan untuk membagikannya ke sosial media.
Kategori : Akuntansi
Artikel Sebelumnya Artikel Selanjutnya Related Articles
Akuntansi Contoh Pembukuan Sederhana dalam Akuntansi
Akuntansi Rasio Kas (Cash Ratio), Bagaimana Cara Menghitungnya?
Akuntansi Pengertian Kas dan Setara Kas dalam Akuntansi
Akuntansi Cara Menghitung Break Even Point (BEP), Simak Contoh Ini!
Nama Lengkap Subscribe |
Apakah laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan berbasis akrual?
Pos Terkait
Copyright © 2024 apacode Inc.
