Ayah Jodi sedang pergi memancing pesawat sederhana yang digunakan dalam kegiatan memancing adalah

Skip to main content

Tak bisa dipungkiri bila liburan, seperti libur Lebaran kemarin merupakan waktu yang tepat untuk mengunjungi tempat wisata. Alhasil, volume pengunjung yang meningkat tajam membuat nyaris semua tempat wisata berjubel sesak. Tapi, rasa gembira yang tumpah ruah ini seyogyanya tak berubah jadi petaka jika cilaka terjadi di tempat wisata. Seperti yang terjadi di Surabaya pada akhir pekan kemarin. Diberitakan bahwa perosotan yang ambrol di Kenjeran Water Park menyebabkan belasan orang luka. Dan kita pun juga bisa menyebut sederet kasus serupa lainnya di waktu-waktu sebelumnya. Padahal, menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Pelaku usaha wajib memberikan rasa aman, selamat, dan nyaman bagi konsumennya sebagai pengguna jasa tempat wisata. Seperti apa keamanan dan keselamatan di tempat wisata di Indonesia? Sudahkah memadai pengawasan yang dilakukan terhadap pengelola wisata terkait aspek keselamatan? Bagaimana memastikan pengelola mematuhi aspek keselamatan? Bagaimana masyarakat perlu waspada jika berwisata? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azahari. Simak juga pernyataan dari Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Wiwiek Widayati dan anggota DPRD Kota Surabaya, Baktiono soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian perhubungan mencatat arus balik lebaran 2022 sudah terjadi sejak 4 April 2022. Namun puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 6,7,8 Mei 2022. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun mendorong penerapan rekayasa lalu lintas di jalur tol oleh pihak Korlantas Polri menyusul adanya peningkatan arus balik tersebut. Berdasarkan hasil koordinasi Korlantas Polri dengan Kemenhub dan juga Jasa Marga, diakui bahwa ruas tol Cipali tidak akan mampu menampung kepadatan arus lalu lintas baik pada jalur A dan B. Sehingga perlu dilaksanakannya rekayasan lalu lintas. Melalui keterangan persnya, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengantisipasi lonjakan volume kendaraan saat arus balik nanti, diantaranya dengan pemberlakuan oneway ganjil-genap dan contraflow. Kepolisian akan menutup semua akses masuk ke arah barat, kemudian mengeluarkan kendaraan di Tol Cipali ke arteri Pantura dan penambahan penuh oneway Gage hingga Km 3+500 Jakarta bahkan diteruskan keluar di Semanggi atau pun dikeluarkan di 5 alternatif yang telah disiapkan Ditlantas Metro. Namun demikian, Kepala Korlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi meminta masyarakat untuk mengikuti informasi arus balik mudik lebaran 2022 di media sosial. Himbauan ini muncul karena diskresi kepolisian terkait kebijakan arus balik lebaran bisa berubah dan diterapkan kapan saja. Penerapan kebijakan lalu lintas, menurut Firman Shantyabudi mengikuti situasi dan kondisi terkini di lapangan. Meski begitu dia memastikan kepolisian tidak akan menerapakan kebijakan secara asal-asalan. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Hepatitis tiba-tiba menjadi trending topik di lini media sosial. Penyakit yang menyerang organ hati ini tengah jadi sorotan, tak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Disebut Hepatitis misterius karena dari pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan tipe virus Hepatitis yang sudah ada sebelumnya, yakni tipe A, B, C, D, dan E. Hingga saat ini Hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini telah secara resmi dipublikasikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Badan Kesehatan Dunia WHO. Sejak secara resmi dipublikasikan sebagai KLB oleh WHO, jumlah laporan kasus ini terus bertambah, dimana tercatat lebih dari 170 kasus dilaporkan oleh lebih dari 12 negara. Di dalam negeri sendiri, Kementerian Kesehatan mengungkap 3 kasus kematian anak di RSUPN Dr. Ciptomangunkusumo Jakarta dengan dugaan Hepatitis akut. Ketiga pasien itu berasal dari rujukan rumah sakit di Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Gejala yang ditemukan pada pasien-pasien ini adalah mual, muntah, diare berat, demam, kuning, kejang dan penurunan kesadaran. Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, saat ini pihaknya tengah menginvestigasi penyebab kejadian Hepatitis akut ini melalui pemeriksaan panel virus secara lengkap. Dinas kesehatan Provinsi DKI Jakarta juga sedang melakukan penyelidikan epidemiologi lebih lanjut. Lantas, benarkah vaksin Covid-19 sebagai penyebabnya? Hepatitis ini menyerang anak saja atau dewasa juga? Adakah cara mencegah infeksi yang perlu diketahui masyarakat? Gejala dan resikonya seperti apa? Kalau muncul gejala, apa yang perlu dilakukan? Kita cari tahu lebih lanjut bersama dengan Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Djoerban dan Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Setelah dua hari merayakan lebaran tuh biasanya plan berikutnya adalah cabut ke tempat wisata. Apalagi, liburnya masih panjang, kan. Bisa banget kalau mau puas-puasin mengeksplorasi tempat wisata kekinian yang lagi booming dan viral di daerah. Ada banyak jenis nih tempat wisata yang jadi tujuan. Seperti misal, ada destinasi wisata alam macam gunung, bukit atau pantai. Wisata alam sih memang nggak bakal pernah out of date alias selalu jadi favorit. Selain wisata alam, spot-spot kuliner wajib juga dijamah buat "tombo" kangen terhadap jajanan lokal. Sementara yang hobi belanja, sudah tambah banyak aja mall yang muncul di daerah. Selain mall, kini juga marak dikembangkan pusat perbelanjaan berbasis UMKM. Seperti pasar seni yang menjual berbagai hasil kesenian dan kerajinan pernak-pernik khas daerah. Yang pasti, agenda mudik makin komplit kalau sempat mampir borong oleh-oleh untuk dibawa balik nanti. Bicara soal ngabisin duit di kampung pada momen mudik ini, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Lebaran 2022 menjadi momentum yang baik untuk pemulihan ekonomi di tanah air. Airlangga memperkirakan pada Idulfitri tahun ini ada perputaran uang hingga Rp 175 triliun dari konsumsi masyarakat. Mantab enggak, tuh! Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry Harmadi, Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang, dan Ketua Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Nasional, Siti Chodijah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo bersyukur pada momen Lebaran tahun ini bisa membolehkan masyarakat mudik, sehingga dapat berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Sementara itu, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin turut mengimbau penerapan protokol kesehatan selama berkumpul keluarga atau berlibur di lebaran kali ini. Dari pantauan tampak kemeriahan suasana perayaan Idulfitri dibagikan oleh warganet tanah air di lini media sosial. Ucapan-ucapan selamat Hari Raya Idulfitri tahun ini juga meramaikan jagat maya. Namun juga yang tak kalah menjadi perhatian ditengah-tengah momen tersebut adalah kekhawatiran sebagian netizen akan acara halalbihalal. Acara kumpul keluarga terkadang menjadi momok bagi beberapa orang yang akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat intimidasi dari keluarga. Seperti contohnya: "Kapan lulus? Kapan menikah? Kapan punya anak? Kapan menambah momongan?" Dan, lain sebagainya. Nah, bagaimana menghadapi situasi semacam ini, serta bagaimana sebaiknya pertanyaan tersebut dijawab? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Psikolog klinis dewasa dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Nirmala Ika. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian perhubungan mencatat jumlah penumpang di moda transportasi darat, laut dan udara selama 25 April hingga 27 April 2022 sebesar 1.500.000an penumpang. Sementara itu diprediksikan ada 85 juta orang yang melakukan mudik dimasa liburan Idulfitri 2022 ini. Besarnya animo masyarakat untuk merayakan hari kemenangan umat Islam di kampung halaman, membawa berkah di daerah-daerah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memperkirakan perputaran ekonomi saat momen libur lebaran tahun 2022 mencapai Rp72 triliun. Perputaran uang ini tidak hanya berasal dari laju mobilitas masyarakat antardaerah. Melainkan juga tingkat kunjungan ke destinasi wisata selama liburan Idulfitri 2022. Sandi menjelaskan, rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara (wisnus) di Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp1,5 juta. Sedangkan, wisnus yang berasal dari Pulau Jawa dan berkunjung ke destinasi di Pulau Jawa rentang rata-rata pengeluarannya mencapai Rp900 ribu hingga Rp1,5 juta. Momen libur lebaran 2022 ini dianggap mampu memulihkan ekonomi khususnya di sektor pariwisata karena tahun ini pemerintah melonggarkan peraturan dan diperbolehkannya pengambilan libur serta cuti yang cukup lama. Lantas, seperti apa perputaran ekonomi di daerah? apakah momen ini bisa terus dijaga? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Peneliti Institute for Development of Economis and Finance (INDEF), Agus Herta Sumarto. Simak juga pernyataan dari Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Hudiyono soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Liburan sudah dimulai! Kalau dari pantauan kita sih, sebagian masyarakat ada yang sudah berangkat mudik dan bahkan sudah sampai tempat tujuan. Ada yang masih di jalan dan terjebak macet. Tapi ada juga yang memutuskan untuk tidak mudik. Beragam situasinya. Begitupun dengan Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima. Ada yang sudah menerimanya secara utuh tepat waktu. Ada yang masih mendapat sebagian saja. Ada juga yang hingga kini belum menerima THR sama sekali. Padahal nih, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa THR 2022 ini mesti dibayar kontan, gak cicil-cicil lagi! Menaker juga dari jauh-jauh hari mengingatkan agar THR dibayarkan paling lambat lambat H-7 sebelum hari raya. Tapi sayangnya, per 26 April 2022, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 4.000an laporan terkait permasalahan pemberian THR 2022. 1.700an kasus diklaim telah diselesaikan. Melalui rilisnya, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan atas laporan dan memberikan jangka waktu 7 hari untuk pembayaran THR kepada para pekerja. Kalau di peringatan kedua masih bandel juga nih, pengusaha akan dikenakan denda dan sanksi administratif. Lantas seperti apa kondisi para pengusaha khususnya UMKM, startup, dan usaha perintisan lainnya serta seperti apa realisasi pembayaran THRnya? Pengawasan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng, Pekerja Startup di Jakarta, Ayu, dan Ketua Bidang Perbankan dan Keuangan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sebanyak 23 juta mobil serta 17 juta sepeda motor bakal turun ke jalan digunakan oleh para pemudik lebaran tahun ini. Angka ini berdasar survei dari Kementerian Perhubungan. Sementara puncak arus mudik diperkirakan terjadi mulai hari ini, tanggal 28, 29 dan 30 April 2002. Polisi pun mengatur sejumlah skema antisipasi kemacetan seperti memberlakukan ganjil genap, satu arah (one way), hingga lawan arus atau contraflow. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mewanti-wanti terkait potensi kemacetan parah yang dapat terjadi. Sedangkan Warganet tak sedikit yang mengungkapkan kekhawatiran akan terjadinya kemacetan yang horor seperti pada arus mudik lebaran 2016 lalu. Belasan orang dilaporkan meninggal dunia imbas kemacetan di Brexit (Brebes Exit) pada waktu itu hingga jadi perhatian dunia. Meski demikian, pemerintah menyiapkan sarana-prasarana yang mendukung “mudik sehat dan aman”. Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, sudah menyiapkan hampir 14 ribu fasilitas kesehatan guna mengantisipasi pemudik sakit dalam perjalanan, atau memerlukan pertolongan medis segera. Soal hal ini kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sonny Harry Harmadi, Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Chryshnanda Dwilkasana, Kasatkornas Banser, Hasan Basri Sagala, dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) menemukan sekitar 30 persen produk sarana peredaran makanan olahan melanggar aturan pangan yang aman dan bermutu. Temuan itu didasarkan pada 1.900 jumlah sampel yang diambil dari ritel, importir, gudang distributor, hingga e-commerce. Kepala Badan POM Penny Lukito mengatakan, lembaganya mengintensifkan pengawasan pangan pada masa Ramadan dan menjelang IdulFitri 2022. Dia menjelaskan, sebagian besar atau sekira 60 persen dari pelanggaran itu termasuk kategori kedaluwarsa. Kemudian 5 persen pangan rusak dan 38 persennya tanpa izin edar. Karena itu ia meminta konsumen teliti sebelum membeli pangan. Selain itu, Badan POM juga masih menemukan takjil yang terkontaminasi formalin dan boraks. Penny mengatakan, sebanyak 1,5 persen takjil yang diawasi dan diuji terkontaminasi bahan berbahaya. Penny menambahkan, pengawasan dan pengujian sampel takjil di sejumlah wilayah merupakan bagian dari edukasi kepada masyarakat. Diharapkan bisa memberi efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar izin edar pangan. Lantas, Bagaimana perlindungan bagi konsumen? Kalau ada pelanggaran, apa pengenaan sanksinya cukup efektif? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi. Simak juga pernyataan dari Kepala Badan POM Penny Lukito, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tim Satgas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) Calon ASN Bareskrim Polri telah menetapkan 21 warga sipil dan 9 PNS sebagai tersangka pada kasus kecurangan seleksi calon ASN 2021. Mereka diduga menerima suap mulai dari Rp 150 juta hingga Rp 600 juta. Kasus itu terjadi di 10 tempat. Modus operandi yang dilakukan para pelaku adalah dengan menggunakan aplikasi remote access pada pelaksanaan seleksi dengan Computer Assisted Test (CAT). Jadi, calon ASN atau peserta tes cukup duduk saja sembari menanti semua soal terjawab dari jauh oleh para tersangka. Lebih lanjut Kabagren Ops Bareskrim Polri Kombes Samsu Arifin menjelaskan adanya keterkaitan dengan unsur dalam, yang memungkinkan untuk merombak sistem. Jadi komputer yang digunakan untuk tes, sudah dipasangi aplikasinya sehingga dapat melakukan remote access dan menjawab tes dari jarak jauh. Berdasarkan surat keputusan BKN, jumlah calon ASN yang didiskualifikasi sebanyak 359 orang. Kemudian ada juga 81 orang yang lulus dan belum didiskualifikasi. Sementara itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengungkap niat untuk mem-blacklist peserta yang melakukan kecurangan itu agar tidak bisa lagi mengikuti CASN. Lantas, Apa saja temuan kasus kecurangan seleksi calon ASN 2021? Apa kerugian negara akibat perbuatan ini? Apa yang perlu dilakukan agar tak terjadi lagi kejadian ini di masa mendatang? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Simak juga pernyataan dari Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni dan Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kabar baik datang untuk para perempuan Indonesia. Mulai tahun ini, pemerintah memasukan vaksin untuk penyakit kanker serviks dalam program imunisasi nasional. Tetapi vaksin gratis ini baru tersedia untuk kelompok sasaran perempuan usia kelas 5-6 SD. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, kanker serviks yang disebabkan infeksi Human Papilloma Virus atau HPV merupakan salah satu penyakit yang paling banyak membunuh perempuan Indonesia. Sebetulnya, vaksin HPV sudah tersedia di Indonesia. Hanya saja, vaksin HPV ini  sebelumnya berbayar. Tak sedikit netizen tanah air mengapresiasi langkah pemerintah yang akan mempromosikan dan mendistribusikan vaksin HPV secara gratis. Selain itu sebagian warganet juga berharap ke depan, perempuan usia dewasa bisa mendapatkan fasilitas yang sama. Soal hal ini kita akan bincangkan lebih lanjut bersama dengan Ketua Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) Sri Rezeki Hadinegoro. Simak juga pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Yang mau mudik, sudahkah menentukan hari keberangkatannya atau masih pikir-pikir, nih? Mikirin kapan waktu yang dianggap paling tepat untuk menghindari macet? Atau mikirin alternatif jalur yang bebas kemacetan? Presiden Joko Widodo menyebut, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, akan ada 23 juta mobil serta 17 juta sepeda motor yang digunakan oleh para pemudik. Ia menyebut angka tersebut merupakan jumlah yang sangat besar. Sehingga kata dia diperkirakan akan terjadi kemacetan yang parah. Untuk itu ia mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik pada tanggal 28, 29 da 30 April 2002, seperti mudik lebih awal dengan menyesuaikan jadwal libur dari tempat bekerja. Sementara, Mabes Polri mengidentifikasi enam titik bottleneck atau lokasi yang berpotensi terjadi kemacetan pada periode mudik dan balik Lebaran 2022. Kepala Biro Penerangan Masyarakat di Divisi Humas Mabes Polri, Ahmad Ramadhan merinci, enam titik tersebut meliputi area arah Pelabuhan Merak, arah Cikampek serta arah Jakarta. Oleh karena itu, kata dia, polisi mengatur sejumlah skema antisipasi kemacetan seperti memberlakukan ganjil genap, satu arah (one way), hingga lawan arus atau contraflow. Polri juga mengatur skema saat jalanan dipadati pemudik, dengan menyediakan jalur alternatif di luar tol dan pengecekan lainnya yang diperlukan, seperti hasil negatif COVID-19 atau bukti vaksin. Lantas, Imbauan untuk mudik lebih cepat untuk mengurai arus mungkinkah terlaksana? Apa yg mesti dilakukan pemerintah sebagai upaya menekan kemacetan? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno. Simak juga pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Selasa kemarin, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Penetapan tersangka ini diumumkan oleh Kejaksaan Agung. Keempat tersangka itu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW, MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SM selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG), dan PTS selaku General Manager di Bagian General Affair PT. Musim Mas. Penetapan tersangka itu hasil dari pemeriksaan 19 saksi, alat bukti surat dan alat bukti elektronik, keterangan ahli, dan barang bukti berupa lebih dari lima ratus dokumen. Kejaksaan Agung juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan menteri dan pihak-pihak lainnya dalam kasus ini. Menanggapi penetapan tersangka dari Direktur Jenderal Pedagangan Luar Negeri Kemendag IWW, Menteri Pedagangan Muhammad Lutfi mengklaim pihaknya mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung. Terkait dugaan gratifikasi atau suap pemberian izin Penerbitan ekspor (PE) minyak goreng, Mendag juga siap memberikan informasi yang diperlukan dan telah memerintahkan jajarannya untuk membantu proses penegakan hukum tersebut. Sementara itu, Presiden Joko Widodo pun memerintahkan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dan mengejar para pemain dalam kasus ekspor minyak goreng itu. Lantas, apa saja kerugian dan dampak yang ditimbulkan mafia-mafia minyak goreng dalam kisruh migor lalu? Lalu adakah pengaruh penangkapan ini terhadap ketahanan dan keterjangkauan migor dalam negeri? Sebagian masyarakat berharap setelah para mafia migor tertangkap, harga minyak bisa kembali turun. Bisakah demikian? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Maxensius Tri Sambodo. Simak juga pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo, Jaksa Agung RI Burhanuddin, dan Direktur Lembaga studi ekonomi dan hukum (Celios) Bhima Yudhistira, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan laporan "2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia". Di laporan ini, Indonesia disoroti soal kesewenang-wenangan terhadap privasi, dan menyinggung aplikasi PeduliLindungi. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) di laporan tersebut menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah. Melalui keterangan persnya, Ketua DPR RI Puan Maharani lantas meminta pembuktian bahwa PeduliLindungi tidak melanggar privasi. Kepada Pemerintah, Puan mendorong pembuktian yang konkret dengan metode yang mudah dipahami, supaya layanan PeduliLindungi ini tidak melanggar privasi dan tetap aman digunakan masyarakat Indonesia. Lalu seperti apa tanggapan pemerintah terkait isu ini? Bagaimana soal sistem keamanannya? Lantas perbaikan apa yang harus dilakukan? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Anggota Komisi bidang komunikasi dan informatika DPR RI Muhammad Farhan, dan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sederet nama-nama artis tanah air silih berganti dipanggil oleh Bareskrim Polri terkait kasus investasi robot trading DNA Pro. Mulai dari Ivan Gunawan, Rizky Billar, Ello hingga Virza. Ivan Gunawan sendiri telah mengembalikan Rp921,7 juta dari hasil kontraknya dengan DNA Pro ke Polri. DNA Pro adalah sebuah aplikasi robot trading yang dimiliki perusahaan swasta PT DNA Pro Akademi. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa Education Center di bidang Digital Global Investment. DNA Pro memikat para korbannya dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Cara ini disebut dengan skema piramida atau ponzi. Skema ini memberikan keuntungan instan dan mewajibkan para membernya untuk merekrut anggota sebanyak-banyaknya demi keuntungan dalam jumlah besar. Selain mengiming-imingi keuntungan besar, DNA Pro juga merekrut para artis dan influencer untuk menarik para peminatnya. Modus penggunaan influencer dan artis ini juga kerap digunakan oleh jenis investasi ilegal lainnya. Seperti investasi ilegal Binary Option lewat platform Bimono, Octa FX, USG Forex hingga Qoutex. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Polda Metro Jaya salah mengidentifiksi pelaku pengeroyokan dosen Universitas Indonesia, Ade Armando. Identifikasi dilakukan dengan teknologi face recognition atau metode pengenalan wajah. Nah cara kerja dari teknologi ini adalah memotret tampilan wajah seseorang. Dari potret ini nantinya akan muncul data seseorang yang mengacu pada kartu tanda penduduk (KTP) dan ada 9 titik wajah yang dijadikan acuan kemiripannya. Nah jika ada 8 titik wajah yang cocok, maka dapat diambil kesimpulan 95 persen cocok. Canggih banget kan? Tapi data hasil face recognition ini sudah bocor ke sosial media. Kritikan pun menghujani pihak kepolisian karena penetapan tersangka hanya mengandalkan metode pengenalan wajah. Melalui media Twitter, pakar keamanan siber sekaligus pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto gak ketinggalan mengkritik masalah ini. Ia mengatakan proses penyelidikan itu seharusnya tertutup dan data penyelidikan hanya bisa diakses oleh pihak terkait. Selain itu, masyarakat juga menilai, seharunya pihak kepolisian tidak menjadikan metode pengenalan wajah sebagai satu-satunya acuan untuk penetapan tersangka. Semestinya ada tahapan-tahapan lainnya untuk mengungkap kasus pengeroyokan Ade Armando pada aksi demonstrasi 11 April 2022. Lantas, seberapa akurat penggunaan alat tersebut? Nama, wajah dan indentitas terduga pelaku yang salah sudah bocor. Gimana? Seberapa besar kerugian korban? Evaluasi apa yang seharusnya dilakukan terkait penggunaan teknologi face recognition? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha dan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Poengky Indarti.  *Untuk saran, komentar silakan email ke .

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan bakal fight all out!  Ya, masih ramai belakangan terkait kabar klaim Negeri Jiran, Malaysia terhadap budaya Indonesia, Reog Ponorogo. Para seniman sampai menggelar demonstrasi indah dengan pertunjukan reog besar-besaran. Sementara netizen “sekuat jari” memviralkan tagar #savereogponorogo di lini media sosial.     Pemerintah pun tak tinggal diam. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mau ikut memperjuangkan Reog Ponorogo ke Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO). Sandi mengaku akan berkoordinasi dengan Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Nadiem Makarim terkait hal ini. Menparekraf Sandiaga Uno menyebut Indonesia dan Malaysia sudah beberapa kali saling mengklaim dalam beberapa hal, mulai dari zona atau wilayah sampai soal budaya. Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berusaha untuk mempercepat dan memastikan Reog agar segera diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia di tingkat UNESCO. Dan ternyata, Muhadjir menyebut tak hanya oleh Indonesia, Reog juga rencananya bakal diajukan Malaysia ke UNESCO. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Memasuki pertengahan bulan Ramadan, udah pada cek online shop atau tanah abang belum nih? Kira-kira mau beli baju model apa ya buat hari raya nanti. Tapi entaran deh ngomongin belanja lebaran, yang penting Tunjangan Hari Raya (THR)- nya dulu cair! Nah soal THR, dengerin nih ya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa THR 2022 ini mesti dibayar kontan, gak cicil-cicil lagi! Ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi pekerja/buruh di perusahaan. Menaker menegaskan bahwa THR bukan hanya hak para pekerja yang berstatus tetap. Namun juga pekerja kontrak, outsourcing, tenaga honorer, buruh harian lepas di kebun-kebun, supir bahkan Pekerja Rumah Tangga alias PRT berhak atas THR. Untuk memastikan THR dibayarkan secara kontan, Menaker meluncurkan Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) 2022. Para pekerja yang memiliki permasalahan bisa langsung melapor ke posko-posko yang ada di tiap daerah atau secara online melalui https://poskothr.kemnaker.go.id. Lantas, bagaimana pemanfaatan posko THR yang disediakan Kemenaker? sudahkah secara maksimal dimanfaatkan teman2 buruh yang dirugikan? Bagaimana respons dan penyelesaiannya menurut teman-teman buruh? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Bidang Politik Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih. Simak juga pernyataan dari Komisioner ORI, Robertinus Na Endi Jaweng, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkai t podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, 12 April kemarin. Puan mengatakan disahkannya undang-undang ini sebagai hadiah bagi seluruh perempuan di Indonesia. Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya mengklaim, RUU TPKS berpihak dan berperspektif pada korban kekerasan seksual. Undang-Undang yang terdiri dari 93 pasal ini juga dianggap telah mengakomodir aspirasi masyarakat sipil yang mempejuangkan payung hukum kasus kekerasan seksual di Indonesia. Di kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyambut pengesahan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menurutnya kehadiran UU TPKS ini akan membantu pencegahan kasus kekerasan seksual, memberikan kepastian hukum penanganan kasus, dan melindungi korban kekerasan seksual. Lantas, mampukah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini menjawab tantangan pemberantasan kasus kekerasan seksual kedepannya? Apa saja perlindungan dan pemenuhan hak korban yang diperlukan terkait kasus kekerasan seksual berbasis elekronik? Apakah RUU TPKS ini sudah berpihak kepada korban? Kita akan bincangkan hal ini lebih lanjut bersama dengan Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS), Asfinawati, Anggota DPR RI Fraksi PAN Intan Fauzi, Staf Kemenkumham Kevin, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, dan Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkai t podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Setelah dua kali lebaran tanpa mudik selama pandemi Covid-19, akhirnya di tahun ini pemerintah membolehkan masyarakat untuk mudik lebaran! Eits, tapi ada syaratnya nih! Buat yang mau mudik, mesti lebih dulu menjalani vaksinasi booster atau dosis ke tiga.  Nah yang belum bisa booster karena kondisi tertentu bagaimana? Maka sesuai aturan yang berlaku, Pelaku Perjalanan Dalam Negeri tersebut wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. Dijadikannya dosis ketiga vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu syarat mudik itu kemudian memicu peningkatan antusiasme masyarakat. Kalau biasanya penyuntikan booster perhari itu sekitar 300-400 ribu, namun sekarang bisa mencapai 700an ribu. Bisa kebayang dong yaa bagaimana tingginya antusiasme masyarakat untuk bisa mudik dan menghabiskan waktu bersama keluarga di kampung halaman saat Idulfitri nanti. Berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, ada 85,5 juta masyarakat yang ingin melakukan mudik tahun ini. 14,3 juta diantaranya berasal dari wilayah Jabodetabek. Wilayah yang menjadi mayoritas tujuan mudik adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.  Selain itu Juru bicara Kementerian perhubungan Adita Irawati mengatakan Kemenhub akan menerapkan pemeriksaan secara acak terkait dokumen perjalanan, khususnya terkait vaksinasi. Random checking ini dilakukan khusus pada pelaku perjalanan mudik yang menggunakan kendaraan pribadi, baik roda dua dan roda empat. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tagar #MahasiswaBergerak dan #SayaBersamaJokowi menjadi trending topic di media sosial sejak kemarin. Ini turut meramaikan aksi demonstrasi yang telah direncanakan digelar hari ini. Sekitar 1.000 orang dikabarkan bakal turun berdemo. Badan Eksekutif se-Indonesia (BEM SI) mengklaim sudah mengajukan pemberitahuan aksi di Istana Merdeka ke kepolisian pada 8 April lalu. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Wiranto menyampaikan pihaknya telah bertemu dengan BEM Nusantara di Kantor Watimpres, Jakarta Pusat. Wiranto mengatakan mahasiswa menyampaikan beberapa isu yang menjadi fokus, diantaranya adalah soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Pada pertemuan itu Watimpres dan mahasiswa melakukan diskusi dan klarifikasi mengenai isu tersebut. Kita akan bincangkan soal hal ini bersama dengan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur. Simak juga pernyataan dari Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Wiranto, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Generasi milenial dan Gen Z diwanti-wanti oleh Pak Presiden Joko Widodo sebagai energi penggerak kemajuan bangsa Indonesia. Secara komposisi, generasi milenial dan Gen Z rupanya semakin dominan. Kalau dalam struktur penduduk Indonesia, dari total 270 juta jiwa, persentase generasi milenial mencapai hampir 26 persen atau setara dengan 69 juta. Kemudian, generasi Z persentasenya hampir 28 persen atau 75 juta. Hal ini diungkap Presiden Jokowi merujuk pada data BPS 2021. Dan menurutnya, milenial itu haruslah memiliki tiga kemampuan atau kompetensi penting. Yaitu, melek finansial, berwirausaha, dan menguasai keahlian digital. Lantas, sudah masifkah pemanfaatan ekonomi digital oleh generasi milenial? Investasi apa saja yang cocok untuk dilakukan generasi milenial yang masih memiliki dana terbatas? Seberapa besar potensi ekonomi digital di Indonesia? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Ketua Bidang Perbankan dan Keuangan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Anggawira. Simak juga pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denny Puspa Purbasari, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah tak asing di telinga masyarakat dan rupanya kebijakan ini menjadi momok di era digital. Media elektronik memang memudahkan masyarakat dalam mencurahkan segala ekspresinya masa kini. Tapi rupanya tak semua orang cukup berani mencuit atau posting apapun yang ada di benaknya. Terlihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang mengungkap mayoritas responden berpendapat bahwa masyarakat semakin takut menyampaikan pendapatnya. Alasan mereka adalah takut dilaporkan dan diproses hukum dengan UU ITE. Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada 11-21 Februari 2022 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi dengan angka margin of error 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Hasilnya, 62,9 persen responden setuju atau sangat setuju dengan pendapat bahwa saat ini masyarakat semakin takut untuk menyatakan pendapatnya. Kemudian, dari hasil survei yang sama, sebanyak 59,5 persen responden setuju agar UU ITE segera direvisi karena mengancam kebebasan berekspresi. Seperti apa hasil survei Indikator Politik Indonesia itu? Bagaimana Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menganggap hasil suvei tersebut? Masih banyakkah kasus pelanggaran UU ITE yang menjerat masyarakat? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, Direktur Eksekutif Indikator, Burhanudin Muhtadi, dan Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Bidang Hukum, Henry Subiakto. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Saat masyarakat berharap segera memiliki kepastian hukum untuk perlindungan penuh dan penanganan cepat terhadap kekerasan seksual, tindakan pemerkosaan malah dikeluarkan dari Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Yup, Pemerintah dan DPR sepakat kalau pemerkosaan tidak masuk dalam RUU TPKS. Alasannya adalah karena sudah diakomodir dalam UU KUHP. Sementara itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Willy Aditya menyatakan, parlemen menyepakati usulan tersebut lantaran tidak ingin kebijakan yang dibuat tumpang tindih seperti kebanyakan UU lain yang saat ini tengah direvisi. Tidak masuknya perkosaan ke RUU TPKS pun mendapatkan sejumlah protes dan kritikan. Koalisi masyarakat sipil pun mendesak pemerintah memasukkan tindak pidana pemerkosaan ke pembahasan RUU TPKS. Sementara, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menganggap perkosaan penting untuk dimasukkan dan diatur secara khusus di RUU TPKS. Ini dikarenakan adanya potensi terjadinya ketidakpastian hukum yang merugikan korban tindak perkosaan. Di mana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sendiri masih berproses dan belum jelas kapan disahkannya. Gimana kelanjutan dari perdebatan pentingnya pasal perkosaan ke RUU TPKS? Bagaimana respon Komnas Perempuan terhadap isu ini? Mengapa pasal perkosaan harus dimasukkan ke RUU TPKS? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan Theresia Sri Endras Iswarini. Simak juga pernyataan dari Direktur Jaringan dan Advokasi di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajri Nursyamsi dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Sri Wiyati Eddiyono, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah memutuskan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat. BLT diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang masuk daftar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan gak ketinggalan para pedagang kaki lima (PKL). Bantuan yang diberikan sebesar Rp300 ribu. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Abraham Wirotomo mengatakan BLT yang diberikan pemerintah sebagai solusi alternatif dari mahalnya harga minyak goreng di pasaran. Saat ini di pasaran, harga minyak goreng kemasan sekitar Rp47.000 sampai Rp59.500 untuk kemasan 2 liter. Namun, bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat itu dianggap oleh sebagian pihak, tidak solutif. Pemerintah pun diminta menyelesaikan akar permasalahan dari mahalnya minyak goreng, ketimbang hanya memberikan obat penghilang rasa sakit. Lantas, Apakah kebijakan BLT Minyak goreng ini tepat? Seberapa besar dampak dari permasalah yang berlarut-larut ini? Apa sebenarnya solusi jangka panjang yang harusnya difokuskan pemerintah? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Komsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyanto. Simak juga pernyataan dari Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Abraham Wirotomo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Selamat menjalankan puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga ibadah selama bulan Ramadan ini bisa khusyuk dan berjalan lancar ya. Nah kalo ngomongin kelancaran beribadah puasa nih, salah satu yang penting adalah ketersediaan pangan. Kenapa? karena di saat bulan puasa dan menjelang Idulfitri bakal terjadi peningkatan permintaan kebutuhan pokok. Berdasarkan SurveySensum Ramadhan Consumer Insight 2022, anggaran belanja Ramadan meningkat hingga 57 persen. Peningkatan jumlah anggaran ini, berbarengan dengan peningkatan belanja dan permintaan yang lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Menanggapi kenaikan harga pangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong pemerintah mengamankan ketersedian pangan dan kebutuhan pokok di bulan Ramadan ini. KPPU mengklaim akan mengawasi pergerakan pasokan dan harga pangan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran persaingan usaha. Berdasarkan hasil pengawasan KPPU harga daging ayam, daging sapi, minyak goreng, cabai, bawang putih, telur dan terigu menjadi komoditas pangan yang mengalami kenaikan di bulan Ramadan setiap tahunnya. Nah seperti apa tingkat kenaikan bahan pangan di pasaran? Komoditas apa saja yang mengalami peningkatan yang paling signifikan? Bagaimana dengan stok sembako dan bahan pangan? amankah? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) Reynaldi Sarijowan.  Simak juga pernyataan dari Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Rahmat selaku Koordinator Kelompok Substansi Padi Irigasi dan Rawa Kementan, dan Dosen Fakultas Agribisni Universitas Hasanuddin, Muhammad Arsyad, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

SETARA Institute for Democracy and Peace merilis Indeks Kota Toleran (IKT) 2021, dimana Singkawang, Kalimantan Barat menjadi kota paling toleran dan Depok, Jawa Barat berada didaftar paling bontot. Waduh, kota tempat tinggalku jadi kota yang dinilai paling tidak toleran nih. Kalau kota kalian gimana? Singkawang sebagai peringkat pertama menerapkan prinsip inklusivitas pada perencanaan program kegiatan kota. Mereka berfokus pada keluarga dan anak. Yaitu penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak, kemandirian anak terlantar, PAUD, pemberdayaan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan sejahtera. Sementara Salatiga memiliki tagline "Hati Beriman", dimana mereka mengkampanyekan 3W (Waras, Wareg, dan Wasis). Menanggapi hasil IKT ini, Presiden Joko Widodo meminta nilai dan sikap toleransi terus dijaga dan dirawat di Indonesia. Menurutnya sikap intoleran dalam bentuk kekerasan fisik hingga verbal harus dibinasakan dari bumi pertiwi. Ia juga mengklaim, pemerintah terus berkomitmen pada moderasi beragama. Lantas, Kota-kota mana saja yang mengalami peningkatan terkait tingkat toleransi? Apa saja faktor pengukurnya? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Direktur Riset SETARA Institute, Halili Hasan. Simak juga pernyataan dari Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Abu Rokhmad, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, dan Wakil Wali Kota Salatiga Muhammad Haris. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kasus kekerasan silih berganti seperti tiada henti. Beberapa waktu lalu saja, ada beberapa kasus kekerasan seksual yang mencuat. Diantaranya kasus pemerkosaan yang terjadi pada seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Aceh oleh 3 pemuda. Nah baru-baru ini terungkap 18 kasus kekerasan seksual di Kabupaten Tanggerang yang berakhir damai antara korban dan pelaku. Kasus ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan dalih pihak keluarga tidak ingin menambah rasa malu dan trauma. Padahal korbannya rata-rata berusia 14-16 tahun. Nah sayangnya, dari 6.000-an kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Indonesia hanya 300-an kasus yang masuk ke pengadilan. Ini disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej di Kompleks DPR Jakarta pada 29 Maret 2022. Sungguh angka yang terpaut sangat jauh. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pun merasa perlu adanya sebuah lembaga pemantauan dan pengawasan independen agar penanganan kasus kekerasan seksual maksimal. Karena itulah, Komnas Perempuan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah untuk memasukkan elemen pemantauan dan pengawasan independen dalam kedalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sedang dalam pembahasan ini.  Kenapa sih ini jadi penting banget dan harus ada? Apa tdk cukup dengan instrumen penegakan yang ada? Apa pengaruhnya bagi korban dan masyarakat umum? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS), Asfinawati. Simak juga pernyataan dari Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfa Anshor dan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengungkap bahwa tahun ini menganggarkan Rp 48 miliar lebih untuk mengganti gorden rumah dinas anggota dewan di Kalibata, Jakarta Selatan. Menurutnya, gorden rumah dinas belum diganti sejak 7 tahun lalu. Meski demikian, ia mengatakan tak ikut campur dengan spesifikasi pergantian gorden tersebut. Sementara itu Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk 505 unit rumah, yang terdiri dari 11 komponen di masing- masing rumah. Kata dia, pengajuan anggaran untuk penggantian gorden sudah dilakukan sejak 13 tahun lalu, namun sampai saat ini belum terwujud. Karenanya, penggantian gorden baru diajukan saat anggaran tersedia di tahun 2022. Dikutip dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, lpse.dpr.go.id, terdapat lelang dengan nama "Penggantian Gorden dan Blind DPR RI Kalibata" dengan pagu paket sebesar 48 Miliar Rupiah lebih dan nilai HPS paket sebesar lebih dari 45 Miliar Rupiah. Itu artinya, satu rumah akan mendapatkan satu set gorden senilai sekitar Rp90 juta jika dihitung dengan pajak. Lantas bagaimana pemerintah pusat harusnya menyikapi hal ini? Masuk akalkah usulan penggantian gorden hingga 48 miliar? Harusnya uang sebesar itu bisa dimanfaatkan buat apa aja sih? Apakah interior rumah dinas DPR juga harus menjadi tanggungan negara?  Kits akan bincangkan hal ini bersama dengan Peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gulfino Guevarrato. Simak juga pernyataan dari Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan heboh pemberitaan beberapa "Crazy Rich" yang terseret dugaan penipuan dan investasi bodong melalui sebuah aplikasi. Belum lama ini juga, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengaku telah menyita aset milik para tersangka kasus investasi bodong yang beredar di tengah masyarakat hingga mencapai Rp1,5 triliun. Meski demikian, Kepala Bareskrim Agus Andrianto tak merinci mengenai aset milik siapa saja yang telah disita tersebut. Tapi, apa bagaimana dengan penyitaan aset koruptor? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana. Simak juga pernyataan dari Hakim Agung MA, Surya Jaya, dan Anggota Komisi III DPR Arsul Sani. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sabtu (26/3) lalu, sebagian masyarakat dunia bersama memadamkan listrik selama satu jam. Kegiatan bertajuk Earth Hour ini dilakukan serempak di setiap Sabtu terakhir bulan Maret pada pukul 20.30-21.30 waktu masing-masing negara. Inisiatif ini bertujuan mengajak sebanyak-banyaknya pihak di seluruh dunia untuk ambil peran menjaga bumi, dengan menghemat energi. Kegiatan yang diinisiasi oleh organisasi lingkungan hidup World Wide Fund for Nature (WWF) ini pertama kali dimulai pada tahun 2007 di Sydney, Australia. Dan di tahun 2022 ini, Earth Hour diikuti lebih dari 190 negara. Di Indonesia sendiri, Earth Hour sudah mulai dilakukan sejak 2009. Hingga 13 tahun kemudian, Earth Hour di Indonesia telah didukung oleh pemerintah daerah di 200 kota, dan digerakkan oleh 1068 volunter aktif yang tersebar di 30 kota, serta didukung oleh 2 juta pendukung melalui aktivasi digital. Tahun 2022 ini, dukungan datang dari berbagai pihak, seperti duta Earth Hour 2022, Kafin Sulthan musisi dan pemain flim, dan komunitas, lembaga dan koorporasi seperti Earth Hour Indonesia MING, Gerakan Pramuka, Saya Pejalan Bijak, Saya Pilih Bumi, B2W Indonesia, The Climate Reality Project Indonesia, Sekolah Murid Merdeka, Journey to Zero dan lainnya. Lantas, bagaimana evaluasi Earth Hour 2022, dibanding tahun lalu? Apakah sesuai target? Selama pandemi ini bagaimana sebenarnya penggunaan energinya? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Galih Aji Prasongko, Youth & Education Team Yayasan WWF Indonesia. Simak uga pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Depok, Ety Surhayati dan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Es di Puncak Gunung Jayawijaya diprediksi bakal punah di 2025. Kabar ini diungkap Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyatakan kondisi es di Puncak Jayawijaya memprihatinkan. Kata dia, berdasar penelitian BMKG, area es di Puncak Carstensz hanya tersisa 1 persen. Menurutnya, dari 200 kilometer persegi, sekarang hanya tersisa 2 kilometer persegi. Dwikorita juga menyebutkan, apa yang menjadi penyebab es itu mencair adalah karena perubahan iklim. Puncak Jayawijaya ditemukan pertama kali oleh pria asal Belanda bernama Jan Carstensz pada tahun 1623. Karena penemuan itulah, Puncak Jayawijaya lebih dikenal di dunia dengan nama Carstensz Pyramid karena jasanya menemukan gunung yang terletak pada daerah tropis namun diselimuti es, menjadikannya sangat unik dan jarang ditemukan. Namun sayang, salju abadi yang jadi julukan es di Puncak Jayawijaya itu diambang kepunahan. Lantas, apa yang bisa Indonesia lakukan untuk menyelamatkannya? Mengapa kita harus peduli? Kerugian atau dampaknya apa jika punah? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Peneliti iklim & energi Greenpeace Indonesia, Haflah Leste Distincta dan Ketua Dewan Pengurus Nasional Kelompok Pencinta Alam Stapala, Erny Murniasih. Simak juga pernyataan dari Kepala BMKG Dwikorita Karnawati soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah membuka opsi membolehkan masyarakat mudik saat Idulfitri 2022. Meski demikian, Wakil Presiden Maruf Amin mengungkap adanya kemungkinan menerapkan vaksinasi penguat atau booster sebagai syarat bagi masyarakat yang hendak mudik. Hal itu guna melindungi masyarakat dari penularan virus korona sekaligus untuk mencegah peningkatan kasus. Wakil Presiden Maruf Amin menambahkan, rencana kebijakan mengizinkan kebijakan mudik Idulfitri ini akan dievaluasi secara berkala. Jika kasus dianggap meningkat tajam atau tak terkendali, maka pemerintah bakal melarang masyarakat mudik atau bermobilitas saat lebaran. Sementara itu, Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, dilansir Republika pada Selasa (22/3) lalu, menyebut pihaknya hingga saat ini masih mengkaji aturan vaksin dosis kedua maupun booster dosis ketiga menjadi syarat saat mudik Lebaran. Menurutnya, kebijakan saat Ramadhan dan mudik masih terus disesuaikan dengan perkembangan tren laju penularan Covid-19. Lantas, tepatkah rencana booster dijadikan syarat mudik? Bisakah meningkatkan vaksinasi mengingat vaksin dosis 1 dan 2 belum 100 persen? KIta akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Amanda Tan, Relawan LaporCovid-19. Simak juga pernyataan dari Wakil Presiden RI, Maruf Amin, Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, dan Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Hasil survei menunjukkan 86,6 persen penduduk Indonesia memiliki antibodi terhadap SARS-CoV- 2. Angka ini didapatkan dari hasil Sero survey pada November – Desember 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Tim Pandemi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI. Survey ini dilakukan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan yang berbasis bukti. Tim Pandemi FKM UI yang juga melakukan sero survey Prof. Pandu Riono menjelaskan kekebalan imunitas seseorang menjadi dasar untuk mengendalikan pandemi. Jika kadar antibodi pada tubuh seseorang cukup tinggi maka bisa menekan risiko yang sangat buruk dari pandemi ini. Peneliti lainnya sekaligus ahli epidemiologi Universitas Indonesia Iwan Ariawan mengatakan kelompok masyarakat yang belum divaksinasi memiliki antibodi sebesar 73,9 persen, sedangkan masyarakat yang sudah divaksin 1 dosis memiliki antibodi sebesar 91,3 persen dan 2 dosis lebih tinggi lagi, yaitu 99,1 persen. Survei serologi dilakukan berdasarkan wilayah aglomerasi sebanyak 9 provinsi 47 kabupaten/kota, dan wilayah non aglomerasi yang terdiri dari 25 provinsi 53 kabupaten/kota dengan sampel sekitar 9.500an penduduk dengan usia 1 tahun ke atas. Lantas, dengan adanya hasil survei ini apa masyarakat tidak perlu khawatir lagi soal penyebaran Covid-19? Bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi hasil survei ini? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Hermawan Saputra. Simak juga pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, peneliti Sero survey sekaligus Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Iwan Ariawan, dan Guru Besar Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Amin Soebandrio. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Untuk mengatasi persoalan langkanya minyak goreng, pemerintah malah mencabut ketentuan mengenai harga eceran tertinggi (HET). Paham dong ya, kalo HET dicabut otomatis harga minyak meroket. Sebagai gantinya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memutuskan untuk menyubsidi harga minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 per liter. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan, akan menyesuaikan dengan harga keekonomian. Jajaran pemerintahan dan aparat terkait juga sedang gencar berusaha menggejar dan menangkap para mafia minyak goreng. Mafia-mafia ini diduga kuat menjadi dalang langkanya minyak goreng dipasaran. Pengamat ekonomi menilai kebijakan harga keekonomian yang diterapkan pada minyak goreng curah beresiko menimbulkan persoalan baru. Pemerintah diminta mengatasi kegagalannya mengendalikan harga minyak dan praktek mafia minyak yang ada. Lantas, tepatkah pemerintahkan melepaskan harga minyak ke mekanisme pasar? Adakah pengaruh atau implikasinya saat jelang ramadhan ini? Kasus dugaan mafia dan penimbunan minyak, apa yang seharusnya pemerintah lakukan?  Kita akan bahas hal ini bersama dengan Peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Agus Herta Sumarto. Simak juga pernyataan dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Anggota Komisi Perdagangan DPR RI, Amin AK, dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur S. Saragih. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Keriuhan dan euforia MotoGP Mandalika 2022 masih berbekas dibenak para penggemarnya. Kilas balik kemenangan rider asal Portugis, Miguel Oliveira masih terekam jelas. Pembalap Red Bull KTM ini mendapatkan trofi langsung dari Presiden Joko Widodo. Nah Posisi kedua di susul Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo dan Johann Zarco dari Pramac Racing Ducati. Di ajang MotoGP Mandalika 2022 ini banyak sekali peristiwa yang terjadi. Peristiwa ini juga nggak lepas dari sorotan para warganet hingga menjadi trending topic. Mulai dari penundaan gelaran balapan karena hujan lebat, kehadiran pawang hujan dan aksinya di tengah sirkuit, pengurangan lap MotoGP jadi 20 lap, hingga absesennya pembalap dunia terbaik asal Spanyol Marc Marquez yang mengalami insiden highside di sesi pemanasan (warm up).  Selain dari sisi ajang balapannya, MotoGP Mandalika juga diharapkan bisa mengangkat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menganggap kesuksesan MotoGP Mandalika sebagai kunci untuk mengangkat sport tourism di Lombok. Menurutnya penyelenggaraan MotoGP Mandalika akan sangat diperhitungkan kancah Internasional. Selain itu, Sandi mengaku pihaknya akan terus mendukung penyelenggaraan event MotoGP, Superbike World Championship (WSBK) dan juga event-event berkelas dunia lainnya di Indonesia. Lantaran diklaim telah terbukti membangkitkan ekonomi dan lapangan kerja baru. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, dilansir dari laman kemenparekraf, memperkirakan pertumbuhan sport tourism di Indonesia bisa mencapai lebih dari 18 triliun Rupiah pada 2024 mendatang. Secara umum, ada dua sport tourism. Yang pertama adalah hard sport tourism sebagai acara perlombaan bersifat regular, seperti Asian Games, Sea Games, atau World Cup. Kemudian yang kedua, adalah soft sport tourism, yang dikenal dengan pariwisata olahraga dan berkaitan dengan lifestyle, seperti bersepeda, berlari, hingga berselancar. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

MotoGP Mandalika 2022 akhirnya mulai digelar sepanjang akhir pekan ini. Telah tiba waktunya bagi seluruh pembalap MotoGP unjuk kemampuan terbaiknya di Sirkuit Pertamina Mandalika. Nah, sudah pada siap nonton belum, nih? Beruntung ya buat yang bisa nonton langsung. Tapi buat yang berniat lihat dan rekam balapannya lewat drone, awas lho ya! Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) memperingatkan semua pihak, tidak diperbolehkan ada drone-drone liar yang diterbangkan di sekitar sirkuit sejak kemarin atau H-1 gelaran MotoGP. Pasalnya, salah satu yang menjadi perhatian serius jajaran Polda NTB selama gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok adalah penerbangan drone oleh masyarakat di sekitar lokasi balapan. Juru bicara Polda NTB Artanto mengatakan, hanya drone resmi atau milik penyelenggara balap MotoGP yang boleh diterbangkan di atas Sirkuit Mandalika selama gelaran berlangsung. Namun demikian, drone milik penyelenggara pun kemungkinan tidak ada yang akan diterbangkan lantaran ada pesawat helikopter milik Dorna di sekitar sirkuit yang melakukan aktivitas peliputan selama event berlangsung. Lantas, bagaimana tingkat kunjungan wisatawan selama pagelaran MotoGP Mandalika ini? Seberapa besar pengaruh ajang MotoGP ke sektor wisata? Apa saja yang terpengaruh? Bagaimana dengan minat wisatawan mancanegara? Masih adakah hambatan untuk menarik minat wisatawan? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Ketua Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies (ASITA) Dewantoro Umbu Joka. Simak juga pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo, Pembalap Gresini Racing, Enea Bastianini, Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis (ITDC), Arie Prasetyo, dan Pengelola Desa Wisata Setanggor, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Ida Wahyuni soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menikah bukan perkara gampang. Apa lagi buat pasangan beda agama. Tak sedikit kita menjumpai pasangan kekasih berbeda agama yang pacaran. Tapi tak sedikit pula yang batal menikah karena alasan beda agama. Walau banyak yang bilang cinta mampu menembus batas, tapi sebagian orang pilih mundur kalau harus berhadapan sama aturan perundangan.  Sebagian lagi, ada yang memilih menikah di luar negeri walau mahal biayanya. Namun diantara semua itu, ada seseorang yang justru memilih mengajukan judicial review UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam situs MK, pemohon yang bernama Ramos Petege mengungkap bahwa setelah menjalin hubungan selama 3 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan, perkawinan tersebut haruslah dibatalkan karena kedua belah pihak memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Upayanya mengajukan gugatan ke MK ini pun jadi sorotan. Lantas, Di mana yang dirasa menjadi celah UU perkawinan untuk digugat? Apakah UU Perkawinan kita sepenuhnya menutup celah bagi pasangan beda agama untuk menikah? Kita akan cari tahu bersama dengan kuasa hukum Ramos Petege, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H dan Pengajar hukum tata negara Universitas Andalas, Charles Simabura. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kabarnya, dalam tiga minggu berturut-turut Indonesia mengalami tren penurunan kasus sebesar 64 persen. Ini disampaikan Koordinator Tim Pakar Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito pada konferensi pers kemarin (15/3). Bahkan, kata Prof. Wiku,tren kematian juga menurun hingga 10 persen dari puncak Omicron. Kalau sudah begini, bener nggak sih kita sudah turun fase di bawah pandemi? Seperti yang dibilang oleh Juru bicara pemerintah untuk Covid-19, Reisa Broto Asmoro belum lama ini. Katanya, kita udah siap masuk dalam fase deselerasi, gitu. Itu adalah satu fase di bawah pandemi sebelum masuk ke fase endemi. Menurut dr. Reisa, fase ini terjadi seiring dengan perbaikan kondisi penyebaran Covid-19 dan penurunan kasus. Tapi nih, ada yang memandang bahwa penurunan kasus disebabkan karena angka testing yang menurun. Kan, kemarin ada sejumlah pelonggaran, seperti dihilangkannya syarat wajib tes bagi pelaku perjalanan. Hal inilah yang menurut lembaga pemantau independen LaporCovid-19, mempengaruhi jumlah kasus yang tercatat.  Lantas sudah tepat kita masuk fase deselerasi? Implikasi kita masuk fase deselerasi itu apa? Kira-kira ada resikonya gak untuk penanganan pandemi ini sendiri? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Relawan LaporCovid-19 Amanda Tan. Simak juga pernyataan dari Juru bicara pemerintah untuk Covid-19, Reisa Broto Asmoro dan Pakar Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pembicaraan soal penundaan pemilu di media sosial kian memanas. Yang terbaru menjadi sorotan netizen adalah soal pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan. Menko Luhut mengklaim, mempunyai data yang mencakup suara 110 jutaan rakyat. Kata dia, rakyat ingin hidup tenang dengan ekonomi yang terjamin. Selain itu kata dia, rakyat tak ingin di masa ekonomi yang sulit, menghabiskan uang triliunan rupiah untuk pemilihan umum. Sementara kalau kita ingat-ingat kembali, waktu itu Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga mengklaim adanya 60 persen dari 100 juta subjek akun di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Namun sumber data ini masih diragukan dan dipertanyakan oleh berbagai pihak. Pasalnya, beberapa data lain berkata sebaliknya. Seperti belum lama ini Litbang Kompas mengeluarkan hasil jajak pendapat yang dilakukan pada 7-12 maret 2022 kepada seribuan responden. Sebanyak 62,3 persen responden menyatakan setuju Pemilu tetap digelar 14 Februari 2024 dan hanya 10,3 persen yang menyatakan setuju pemilu ditunda. Sementara, hasil survey Indikator Politik Indonesia pada Desember 2021 menunjukkan bahwa mayoritas publik setuju pemilu tetap diadakan pada 2024 meski dalam keadaan pandemi sekalipun. Hanya seperempat warga yg setuju pemilu ditunda hingga 2027 dengan alasan pandemi atau pemulihan ekonomi. Lantas, Kalau melihat trend di media sosial saat ini lebih condong mendukung atau menolak penundaan pemilu? Seperti apa sentimen netizen? Seberapa besar suara netizen mencerminkan sikap politik masyarakat? dan Bagaimana sikap BEM SI soal pelaksanaan pemilu? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi dan Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) Kaharuddin. Simak juga pernyataan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe resmi menjadi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah dilantik Presiden Joko Widodo, 10 Maret 2022. Presiden Jokowi mengungkap alasannya memilih Bambang adalah rekam jejak sebagai lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur, hingga pengalamannya menduduki posisi Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development di Asing Development Bank (ADB). Nama Kepala IKN baru pun sempat menjadi trending topic. Dalam pembangunan IKN Nusantara, Jokowi memastikan akan diawali dengan penghijauan hutan (reboisasi). Kemudian berlanjut pada infrastruktur dasar seperti wilayah hijau dan biru kota, kompleks pemerintahan, perkantoran berserta sarana dan prasarananya. Tapi nih usai dilantik ada sejumlah PR menanti, seperti menyelesaikan sengketa lahan dengan masyarakat, isu kerusakan lingkungan, pendanaan hingga gugatan terkait pembentukan UU IKN. Namun, ditengah deretan persoalan itu, pemerintah pun mengadakan acara kemping. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim M. Syafranuddin mengatakan Presiden Jokowi akan menggelar kemah di titik nol IKN Nusantara, Kalimantan Timur hari ini, 14 Maret 2022. Jokowi juga rencananya ditemani 34 gubernur. Kegiatan kemah ini akan diselimuti ritual adat, di mana setiap gubernur akan diwajibkan membawa tanah dan air dari wilayahnya, serta diwajibkan menggunakan pakaian adat daerah masing-masing. Air dan tanah yang dibawa 34 gubernur se-Indonesia itu untuk ritual Kendi Nusantara. Acara ini juga sempat menjadi sorotan netizen tanah air. Lantas, Sejauh mana perkembangan IKN dan aspek apa saja yang mesti jadi perhatian pemerintah? Pihak mana saja yang perlu terlibat dalam pengawasan IKN? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Pengamat Infrastruktur dari The Housing dan Urban Development Institute, Yayat Supriatna. Simak juga pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Kepala Sekertariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Mobil listrik mulai dilirik. Di banyak negara termasuk Indonesia, mobil listrik telah menjadi pilihan sebagai kendaraan masa depan. Ini karena mobil listrik dianggap sebagai solusi atas polusi pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan konvensional.  Presiden RI Joko Widodo sudah menyatakan kalau pemerintah sangat serius beralih ke energi baru terbarukan, termasuk dengan penggunaan kendaraan listrik. Jokowi pun mengapresiasi keberanian perusahaan-perusahaan yang masuk dari hulu sampai hilir untuk memulai membangun ekosistem kendaraan listrik. Dengan didukung oleh ekosistem kendaraan listrik dari hulu sampai hilir, Presiden Jokowi berharap Indonesia nantinya bakal mampu merajai sebagai produsen kendaraan listrik. Lantas, Sudah siapkah ekosistem mobil listrik di Indonesia? Sudahkah ramah terhadap pengguna mobil listrik? Apa saja yang biasanya masih membuat masyarakat enggan menggunakan mobil listrik? Apa yang bisa mendorong lebih banyak yang beralih? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Ketua Komunitas Mobil Elektrik Indonesia (KOLEKSI) Arwani Hidayat. Simak juga pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo, Direktur Eksekutif Institut Pelayanan Esensial dan Reformasi (IESR) Fabby Tumiwa, dan Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Teknik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Budi Prawara, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Langka dan mahal tampaknya sudah menjadi predikat yang disematkan masyarakat kepada minyak goreng sekarang ini. Meski menjadi kebutuhan pokok, namun produk minyak goreng dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah menjadi barang buruan yang sulit didapat. Kalaupun ada di beberapa tempat, harga minyak goreng dijual hingga 20 ribu rupiah per liter. Padahal, pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar 14 ribu rupiah per liter. Bayangkan selisih peningkatan harganya! Belakangan, masyarakat jugalah yang dituding sebagai penyebab dari kesulitan para konsumen minyak mendapatkan kebutuhannya. Aksi borong atau panic buying masyarakat disebut-sebut sebagai pemicu minimnya stok yang beredar di pasaran. Akan tetapi, Anggota Komisi bidang Perdagangan DPR Andre Rosiade menilai, pernyataan tersebut tidak masuk akal. Menurutnya jika melihat fakta di lapangan, masyarakat justru kesulitan mencari keberadaan minyak tersebut. Dalam sebuah diskusi dari Selasa (8/3) lalu, ia mempertanyakan bagaimana caranya masyarakat mendapat akses untuk menimbun kalau barangnya saja gaib dan raib. Lantas, Panic buying masih relevankah ditengarai sebagai penyebab kelangkaan? HET tidak bisa diimplementasikan krn barang yang beredar adalah yang dijual di luar HET. Ini mengapa? Apa karena tidak ada penindakan hukum terhadap penjual diatas HET? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad. Simak juga pernyataan dari Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, Kepala DPKUKM Kabupaten Cilacap, Umar Said, dan Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Arzaedi Rachman soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah memberikan pelonggaran signifikan bagi para Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dan Pelaku Perjalanan dalam Negeri (PPDN). Satgas Covid-19 telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang memperbolehkan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) melakukan perjalanan tanpa tes PCR atau antigen. Namun PPDN diwajibkan memiliki sertifikat vaksin dosis lengkap, yaitu dosis 1 dan 2. Sementara bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN), mulai 7 Maret kemarin diberlakukan bebas karantina untuk wilayah Bali, Batam dan Bintan. Namun PPLN masih diwajibkan melakukan tes PCR Covid-19 saat tiba di Indonesia. Selain itu juga pemberlakuan Visa on Arrival (VOA) bagi 23 negara. Pelonggaran kebijakan di sektor perjalanan domestik dan luar negeri diharapkan mampu mendongkrak perekonomian, khususnya di sektor pariwisata. Akan tetapi disamping semua pelonggaran itu, pemerintah tetap mewajibkan penerapan protokol kesehatan. Lantas, Bagaimana dari aspek keamanannya? Masih ada PR gak terkait penerapan protokol kesehatan di dalam transportasi umum? Mampukah kebijakan ini meningkatkan perjalanan masyarakat? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, dan Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Selamat memperingati Hari Perempuan Sedunia! Dan, di peringatan kali ini perlu diingat ya, bahwa di Indonesia itu, angka kekerasan terhadap perempuan pada 2021 meningkat drastis hingga 80 persen dibanding tahun sebelumnya. Data ini disampaikan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam catatan tahunan (catahu) Komnas Perempuan 2021. Jika ditilik dari catatan Komnas Perempuan itu, ada lebih dari 300 ribu kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan pada 2021. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan paling banyak terjadi di provinsi Jawa Barat, disusul DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Berdasarkan bentuk kekerasannya, paling banyak terjadi kekerasan fisik sebesar 30 persen, kekerasan psikis 29 persen, dan kekerasan seksual 29 persen. Lantas, Apa saja hambatan penutasan kasus kekerasan seksual? PR apa yang mesti dibenahi secepatnya? Kesadaran seperti apa yang mestinya dibentuk di masyarakat terkait kasus kekerasan seksual? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Gender & Human Rights Consultant di Indonesia, Tunggal Pawestri. Simak juga pernyataan dari Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Aco Nur. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pernahkah kalian mendengar atau memberi komentar "anaknya gizi buruk ya" atau “anaknya kok dikasih makan kayak gitu", “salah tuh caranya ngajari anak”, "bukan kayak gitu caranya didik anak”. Miris ya, zaman now masih ada aja komentar yang menyudutkan seperti itu. Padahal dukungan kepada ibu-ibu yang baru melahirkan atau mama-mama muda ini sangatlah penting. Belakangan mom shaming nih sedang disoroti warganet +62. Selebgram sekaligus influencer gaya hidup sehat, Veronica Brigita Puput Rahayu atau yang lebih dikenal dengan Gita VBPR menjadi salah satu korban mom shaming. Lewat instastory-nya Gita mengungkapkan banyaknya kritikan dan komentar netizen yang menganggapnya salah dalam mengasuh sang anak. Gita mengaku heran dengan warganet yang kerap menyalahkannya dan seakan memaksa dirinya mengikuti kemauan mereka. Tapi kemudian, curhatan Gita juga mendapat pembelaan pula dari sebagian netizen yang sudah gerah dengan pelaku mom shaming. Beberapa diantaranya pun speak up minta kelakuan macam itu dihentikan. Mereka menyerukan gerakan untuk menghentikan celaan dan memulai pujian kepada sesama perempuan. Apa sih mom shaming ini? Bagaimana kesadaraan di masyarakat kita untuk tidak melakukan mom shaming, kenapa masih banyak yang hobi menjatuhkan ibu lain? Bakal bermanfaat atau malah merugikan ibu? Kita akan cari tahu soal hal ini bersama dengan Psikolog dari Universitas Indonesia, Vera Itabiliana Hadiwidjojo.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Yang dinanti akhirnya tiba. MotoGP 2022 mulai digelar akhir pekan ini. Sejumlah pembalap menghadapi lomba pembuka pada MotoGP Qatar 2022 di Jumat-Minggu ini, sebelum tampil di MotoGP Indonesia pada 18-20 Maret nanti di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Siapa nih yang sudah membeli tiketnya buat nonton? Nah, Pemprov NTB menargetkan sekitar 1 persen dari jumlah penduduk Pulau Lombok atau sekitar 35 ribu orang warga lokal bisa datang ke Sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret mendatang. Utamanya dari kalangan ASN, pegawai BUMD, BUMN, TNI, Polri dan pihak terkait lainnya. Nantinya diberikan harga khusus bagi masyarakat NTB untuk pembelian tiket MotoGP dengan potongan sebesar 10 persen. Sekda Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan, sebanyak 35 ribu tiket ini sedang disebar ke ASN dan kelompok yang diharapkan ikut menyaksikan langsung MotoGP Mandalika ini. Khusus ASN Pemprov NTB diwajibkan untuk menyaksikan MotoGP dengan kuota 4000 tiket. Selanjutnya untuk ASN kabupaten/kota se NTB dimobilisasi sebanyak 16 ribu tiket melalui bupati/walikota. Lantas, Antusiasme pengunjung mandalika seperti apa sih? Apakah bakal sesuai target? Pengaruh keberhasilan ajang ini ke pariwisata? Kita kana cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Ketua Genpi Nasional, Siti Chodijah. Simak juga pernyataan dari Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Event) Kemenparekraf/Baparekraf, Rizki Handayani, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, Sekda Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi, dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Isu penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang rencananya digelar pada 14 Februari 2024 mendatang, kian memanas. Pro-kontra akan usulan ini makin bermunculan. Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bahkan mengklaim masyarakat menyetujui wacana tersebut. Bahkan ia mengungkap 60 persen dari 100 juta subjek akun di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.  Sementara itu Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi lewat media sosialnya kembali memaparkan temuan survei oleh lembaganya yang merekam pendapat publik mengenai isu ini. Ia mencuit bahwa hasil survey pada Desember 2021 menunjukkan bahwa mayoritas publik setuju pemilu tetap diadakan pada 2024 meski dalam keadaan pandemi sekalipun. Hanya seperempat warga yg setuju pemilu ditunda hingga 2027 dengan alasan pandemi atau pemulihan ekonomi. Mulanya, usulan penundaan pemilu satu hingga dua tahun dari politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini karena Pemilu dianggap berpotensi menimbulkan gangguan ekonomi yang mulai bangkit di masa pandemi Covid-19. Nah usulan ini menjadi heboh diperbincangkan karena mendapat dukungan partai lainnya, diantaranya  Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (Golkar). Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mendukung gagasan tersebut dengan dalih kondisi perekonomian di tengah pandemi Covid-19, program pembangunan nasional yang tertunda hingga menyinggung soal anggaran pemilu dan dampak konflik Rusia-Ukraina. Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto juga mengklaim mendapatkan masukan dari masyarakat agar Jokowi masih menjadi presiden setelah 2024. Meski begitu tak sedikit partai yang menolak usulan tersebut, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga Partai Nasional Demokrat (Nasdem) **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Bagi turis asing yang hendak liburan ke Bali bakalan hepi, nih dengan kebijakan paling anyar dari Pemerintah Indonesia. Itu karena mulai 14 Maret nanti, pemerintah memberlakukan bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau turis yang mendarat di Bali. Bali dipilih sebagai proyek percontohan karena tingkat vaksinasi dosis kedua yang sudah tinggi, yakni mencapai 93 persen. Dan, nantinya kebijakan tanpa karantina ini bakalan diterapkan secara nasional pada 1 April 2022. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim kalau kebijakan sudah sesuai saran pakar dan berdasarkan hasil analisis data perkembangan pandemi Covid-19. Sementara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yakin kasus Covid-19 secara nasional akan melandai dalam dua pekan ke depan --bersamaan dengan dimulainya uji coba bebas karantina di Bali.  Namun sejumlah pihak mempertanyakan rencana pemerintah menghapus masa karantina bagi turis asing itu. Lantas, Akankah kebijakan ini mampu mendatangkan para turis? Seberapa besar? Bagaimana potensi penerapan kebijakan bebas karantina di Indonesia ini, dan apakah akan berdampak positif pada gairah sektor wisata? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari. Simak juga pernyataan dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, dan Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kelegaan tengah dirasa keluarga Nurhayati, mantan seorang bendahara atau Kaur  (Kepala Urusan) Keuangan Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat yang dijadikan tersangka usai melaporkan kasus dugaan korupsi Kepala Desanya. Pasalnya, sesuai perintah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, kasus penersangkaannya dihentikan. Bahkan Mahfud MD berpesan agar semua masyarakat tidak takut melaporkan kasus korupsi. Kasus ini menjadi viral usai Nurhayati mengaku dirinya ditetapkan sebagai tersangka setelah melapor adanya kasus dugaan korupsi atasannya. Kasus ini pun sempat menjadi polemik karena kepolisian menganggap Nurhayati bukanlah pelapor, melainkan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Citemu Lukman Nurhakim. Namun kemudian, Ketua BPD Citemu, Lukman Hakim menepis statement kepolisian yang menyebut Nurhayati bukan pelapor kasus dugaan korupsi. Kata Lukman, justru Nurhayati-lah yang melaporkan dugaan korupsi tersebut kepada BPD. Lalu, BPD Citemu menindaklanjutinya dengan membuat laporan ke polisi. BPD pun merahasiakan identitas pelapor untuk melindunginya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto kepada wartawan, pada 28 Februari 2022 kemarin mengatakan telah sepakat dengan Kejaksaan Agung untuk menghentikan kasus Nurhayati. Meski begitu Agus menyebut belum ditemukan unsur kesengajaan dalam menersangkakan Nurhayati. Namun ia juga memastikan kasus ini akan dijadikan bahan evaluasi di internal kepolisian. Lantas, seberapa besar kasus ini akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaporan kasus dugaan korupsi? Bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kasus korupsi? Bagaimana seharusnya kepolisian menangani kasus serupa agar tidak berulang lagi dan menimbulkan ketakutan akan penersangkaan pelapor kasus dugaan korupsi? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM, Yuris Rezha. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Kakak Nurhayati, Junaedi, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Citemu Lukman Nurhakim. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sejumlah netizen tanah air khawatir bakal terjadi perang dunia ke-3 saat Rusia mulai melancarkan serangan militer ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Kata kunci "World War 3" bahkan belakangan turut meramaikan daftar trending topic di media sosial.  Memang, eskalasi ketegangan tak hanya muncul hanya di antara kedua negara, tetapi di dunia.  Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam statusnya di Twitter mengatakan terus bernegosiasi dengan para pemimpin dunia. Ia lantas menyebut bahwa dunia bersama mereka. Presiden Amerika Serikat Joe Bidan pun menegaskan bahwa Dunia akan meminta pertanggungjawaban Rusia. Senada, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga berharap Ukraina dan rakyatnya dapat bertahan serta telah menjadi kepedulian warga Inggris di masa-masa kelam saat ini. Sedangkan Duta Besar Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Zhang Jun, meminta semua pihak untuk tetap berkepala dingin dalam menanggapi situasi krisis itu. Kata dia, sangat penting saat ini untuk tak menambah ketegangan karena menurutnya pintu menuju solusi damai terkait isu Ukraina masih belum benar-benar tertutup. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin memberi peringatan kepada negara- negara lain agar tidak ikut campur soal konflik dengan Ukraina. Dilansir dari VOA Indonesia, Putin dengan tegas menyebut kalau mereka yang menentang akan menghadapi konsekuensi yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Lantas, Kalau melihat perkembangan situasinya, bagaimana pak potensi merembet jadi perang dunia ketiga? Apa yang bisa membuat perang dunia terjadi dan bisakah dicegah? Bagaimana posisi dan langkah Indonesia untuk saat ini? Kita akan cari tahu hal ini lanjut bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dave Laksono. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kalau badan lagi gak enak, mulai-mulai meriang atau kecapean nih, jamu menjadi salah satu obat tradisional yang banyak digemari warga +62. Ngomongin soal jamu, sekarang lagi gencar nih upaya-upaya melestarikan obat tradisional Indonesia itu. Yang terkini, dengan mengusulkan jamu sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) ke Badan PBB untuk keilmuan, pendidikan dan kebudayaan UNESCO 2022. Melalui laman Jamudigital, Budayawan Jaya Suprana menyampaikan pentingnya melengkapi dokumen dan hal-hal lainnya sebagai syarat menjadikan jamu sebagai WBTB UNESCO saat ini. Ia pun mengakui jamu sebagai mahakarya peradaban dan kebudayaan Indonesia dan masuk ke bagian kesehatan nusantara.  Sementara itu, Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadjamuddin Ramly mengatakan bahwa yang seharusnya mendaftarkan jamu sebagai WBTB adalah daerah asal jamu seperti daerah di Jawa atau Yogyakarta. Selanjutnya pengusulan ini akan ditindaklanjuti oleh Kemenko PMK. Lantas, bagaimana proses pengajuannya ke UNESCO untuk menjadikan jamu WBTB? sampai mana langkahnya? Bagaimana peran jamu di tengah masyarakat kita? Seberapa besar diminati era sekarang oleh milenial dan generasi setelahnya? Soal hal ini kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha (GP) Jamu Dwi Ranny Pertiwi Zarman. Simak juga pernyataan dari President of AACC ASEAN Thomas Hartono dan Director Kalbe International Lim Susanto soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Seorang warga yang melaporkan kasus dugaan penyelewengan anggaran desa di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon justru ditetapkan sebagai tersangka. Warga bernama Nurhayati itu sebelumnya melaporkan dugaan kasus penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan terlapor Supriyadi, seorang kuwu atau Kepala Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Supriyadi diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp800 juta. Belakangan, Nurhayati justru ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian pada akhir 2021 lalu. Kapolres Kota Cirebon, M Fahri Siregar mengklaim penetapan Nurhayati sebagai tersangka sudah sesuai kaidah hukum. Penetapan tersangka itu atas petunjuk dari kejaksaan. Alasannya, sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Nurhayati turut berperan menyalurkan anggaran ke Supriyadi. Nurhayati dianggap turut memperkaya Supriyadi. Walaupun hingga kini pihak kepolisian belum dapat membuktikan bahwa Nurhayati menikmati uangnya. Namun, Kuasa hukum Nurhayati, Elyasa Budiana, mempertanyakan status tersangka yang disematkan Polres Cirebon Kota ke kliennya. Menurutnya, kalau Nurhayati dianggap melanggar Pasal 66 Permendagri No. 20 tahun 2018 seperti yang disangkakan, harusnya tidak hanya Nurhayati tapi seluruh yang terlibat dalam pencarian dana itu juga harus ikut jadi tersangka. Kata dia, yang menimpa kliennya merupakan pemberangusan kasus tindak pidana korupsi. Karena mestinya pelapor justru dilindungi, bukannya jadi tersangka. Lantas seperti apa perlindungan terhadap pelapor dugaan tindak pidana korupsi selama ini, sudah baikkah? Akankah ini menimbulkan ketakutan atau preseden buruk terkait peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana. Simak juga pernyataan dari Kapolres Kota Cirebon, M Fahri Siregar, Kuasa hukum Nurhayati, Elyasa Budiana, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Citemu, Lukman Nurhakim. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Ada aturan baru yang menjadi perbincangan di media sosial belakangan ini. Aturan itu memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, juga mensyaratkan calon jamaah umrah, jamaah haji khusus, serta calon Pekerja Migran Indonesia menjadi Peserta aktif program JKN. Sementara itu, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, baik formal maupun nonformal di lingkungan Kementerian Agama dan Kemendikbudristek juga bakal dipastikan menjadi peserta JKN. Sampai, pemohon jual beli tanah pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN juga tak boleh luput dari program JKN. Aturan tersebut hanyalah sebagian dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Adapun kepesertaan program JKN yang selama ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan terdiri atas 2 kelompok. Kelompok pertama adalah masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran, baik membayar sendiri ataupun berkontribusi bersama pemberi kerjanya. Kelompok kedua adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayari oleh pemerintah. Nah, tujuan dari Inpres itu adalah demi optimalisasi pelaksanaan program JKN, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program JKN. Lantas, Bagaimana implementasi kedepannya? Bisakah dijalankan dengan optimal? Apa saja catatan bagi BPJS Kesehatan terkait implementasi Inpres ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Analis Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah dan Timboel Siregar selaku Koordinator Advokasi dari Lembaga pemantau BPJS, BPJS Watch. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Wah... kita harus benar waspada nih pilah pilih instrumen investasi. Apalagi kalau diiming-imingi bakal menghasilkan keuntungan dalam waktu cepat,.. Kayak yang lagi rame dibahas tuh, binary option. Si opsi biner ini lagi rame gegara kasus aplikasi Binomo yang menyeret nama YouTuber Indra Kenz tersebut. Indra sebelumnya dilaporkan delapan orang yang mengaku mengalami kerugian dengan nilai total Rp3,8 miliar. Crazy rich Medan itu dituding terlibat karena mengunggah konten terkait investasi bodong melalui Binomo. Binomo adalah platform yang memfasilitasi kegiatan binary option.  Usai gaduh soal penipuan ini, Satgas Waspada Investasi (SWI) memanggil sejumlah afiliator dan influencer yaitu Indra Kesuma, Doni Muhammad Taufik, Vincent Raditya, Erwin Laisuman, dan Kenneth William. Mereka diduga telah memfasilitasi produk binary option dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Bappebti seperti Binomo, Olymptrade, Quotex, dan Octa FX serta melakukan kegiatan pelatihan perdagangan tanpa izin. Melalui laman instagramnya indrakenz, Indra Kesuma meminta maaf akan konten-kontennya. Dia mengaku sudah menghadiri pertemuan dengan Bappebti dan SWI. Indra juga berjanji akan menghentikan kegiatan promosi binary option dan akan menghapus semua konten-konten yang ada. Lantas, seperti apa sih modus-modus yang digunakan binary option ini? kenapa ini ilegal? Bagaimana upaya pencegahan dan penanganan pemerintah saat ini? Mengapai sulit sekali diberantas? Bagaimana memilah investasi Online, supaya masyarakat ini tidak menjadi korban dari aplikasi serupa binary option? apa yang mesti diwaspadai? Kita akan bahas hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi. Simak juga pernyataan dari Brigjen Whisnu Hermawan Dirtipideksus Bareskrim Polri, dan Presenter dan produser film Ernest Prakasa soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tak hanya Kampus yang merdeka, sekarang pembelajaran di sekolah pun menetapkan Kurikulum Merdeka. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim merilis Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Keduanya dikeluarkan untuk mengatasi krisis pembelajaran selama pandemi Covid-19. Mas Menteri merujuk berbagai studi nasional maupun internasional, di mana krisis pembelajaran di Indonesia telah berlangsung lama dan belum membaik dari tahun ke tahun. Krisis pembelajaran semakin bertambah karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan hilangnya pembelajaran (learning loss) dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran. Perubahan kurikulum ini diklaim mendesak, sebab efektivitas kurikulum yang ada saat ini dinilai masih kurang, serta kondisi pandemi Covid-19 yang tak berkesudahan.  Meski begitu, penerapan Kurikulum Merdeka tidak lepas dari kritikan.  Pertama, pemerintah dianggap kerap mengganti-ganti kurikulum. Mulai Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Darurat, Kurikulum Prototipe yang kini jadi Kurikulum Merdeka. Sejumlah pihak juga ragu kalau kurikulum merdeka ini bakal berhasil, jika tak ada perbaikan dan pemaksimalan dalam sarana pendidikan. Lalu seperti apa pendapat guru/tenaga pengajar dengan hadirnya kurikulum merdeka ini? Benarkah mampu mengurangi learning loss? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Plt. Kapuskurjar), Zulfikri Anas, Guru di SMP Negeri 2 Temanggung, Jawa Tengah, Joko Prasetyo, Guru SD Negeri 005 Sekupang, Batam, Kepulauan Riau, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Said Hamid Hasan, dan koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke  

Metaverse atau dunia virtual makin menggema nih eksistensinya. Di dunia sendiri metaverse ini sudah banyak digunakan, baik untuk berkumpul, berkomunikasi, membeli barang, bermain game, bersosialisasi, berbelanja, hingga berwisata. Di India misalnya, baru-baru ini ada pasangan yang menikah di metaverse dengan 500 tamu undangan. Keren yaa.. ngumpul-ngumpul virtual. Selain pernikahan, sekarang bangunan di tengah-tengah masjid paling suci bagi agama Islam, Masjidil Haram yaitu Ka'bah di Mekkah, Arab Saudi sudah ada juga di Metaverse. Di Indonesia sendiri, topik ini sempat menjadi perbincangan hangat karena mempertanyakan keabsahan dari ibadah haji atau umrah secara virtual. Menanggapi hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan teknologi metaverse tidak bisa menggantikan ibadah haji dan umrah karena wajibnya kehadiran secara fisik pada waktu yang telah ditentukan. Namun Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam menjelaskan teknologi ini bisa membantu jamaah untuk mengeksplor dan mengenal lokasi-lokasi peribadahan. Dengan perkembangannya sendiri Metaverse ini dinilai memiliki peluang dan potensi ekonomi digital. Melalui rilisnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak generasi muda, terutama generasi millenial juga generasi Z untuk meningkatkan kompetensi sehingga mampu mengambil peluang di era metaverse yang penuh akan peluang-peluang baru dalam percepatan ekonomi khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Lantas, bagaimana sebenarnya perkembangan mataverse di Indonesia? Seperti apa peluang atau potensi ekonomi digitalnya? Apa yang mesti diketahui oleh pengguna baru? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Pengamat Ekonomi Digital dari Indef Nailul Huda. Simak juga pernyataan dari  Direktur IT dan Operasi Bank BNI, Y.B Hariantono, CEO dan Co-Founder WIR Group Michael Budi, dan Game Developer Adam Ardisasmita soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, yang juga Koordinator PPKM, Luhut Binsar Panjaitan mengaku tak khawatir berlebihan di masa PPKM kali ini. Menurutnya, hasil vaksinasi tahap 1 dan 2 di Indonesia sudah berjalan baik, dan juga masyarakat Indonesia termasuk yang disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kata dia, pelonggaran pun dilakukan dengan monitoring yang sangat ketat agar tidak menekan ekonomi terlalu dalam. Meski begitu, Luhut mengingatkan agar masyarakat tak lengah menjalankan disiplin protokol kesehatan. Ia meminta penggunaan aplikasi PeduliLindungi harus dimaksimalkan, dan bagi masyarakat yang merasa memiliki gejala, segera lakukan tes antigen atau PCR. Luhut mengatakan, pemerintah tetap mengedepankan aspek kesehatan, namun tidak akan menginjak rem terlalu dalam, agar tetap menjaga keseimbangan sektor kesehatan dan ekonomi. Sementara itu, Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman menyebut Indonesia perlu berhati-hati ketika melonggarkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Pasalnya menurut dia, modalitas negara belum cukup kuat untuk menekan laju penularan Covid-19. Lantas, adakah ancaman long covid atau keluhan berkepanjangan usai terkena Covid-19? Apa pesan Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dalam menghadapi Gelombang ketiga ini? KIta akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat PDPI Erlina Burhan, dan Pendiri Covid Survivor Indonesia, Juno Simorangkir. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, memvonis hukuman penjara seumur hidup terhadap Herry Wirawan, terdakwa pemerkosa belasan santri. Majelis hakim menilai tidak terdapat unsur yang dapat meringankan terdakwa atas perbuatannya. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mencatat selama pandemi ini justru kejahatan mengalami peningkatan khususnya kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Di lain sisi, belum lama ini pemerintah telah merampungkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menegaskan bahwa RUU TPKS mesti segera disahkan. Lantas, apa tanggapan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) soal hal ini? Bagaimana dengan aturan hukum? Sudahkah tersedia dan diimplementasikan demi keadilan para korban? Kita akan cari tahu soal hal ini lebih lanjut bersama dengan Koordinator Pelaksana Harian Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Khotimun Sutanti. Simak juga pernyataan dari Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atomojo Suryo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim terus melakukan perbaikan terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech peer to peer lending). Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi menekankan pentingnya peningkatan aspek perlindungan konsumen pada layanan pinjaman berbasis online ini. Berdasarkan data OJK per Desember 2021, penyaluran pinjol mencapai lebih dari Rp290 triliun atau naik hampir 90 persen year on year (yoy). Adapun, hingga kini OJK sudah menutup lebih dari tiga ribuan platform pinjol ilegal. Sementara itu, Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso berencana akan mengkaji ulang izin penggunaan debt collector atau tenaga penagih yang selama ini kerap digunakan perusahaan pinjaman online (pinjol) saat menagih angsuran dari debitur. Wimboh beralasan, banyak dari debt collector berasal dari tenaga outsourcing yang tidak terikat pada institusi pinjol, sehingga keberadaan dan aksi yang mereka lakukan sulit untuk dilacak. Lantas, bagaimana jalannya upaya pemberantasan pinjol ilegal? Masih adakah masalah yang perlu diselesaikan terkait perlindungan konsumen pengguna pinjaman online? KIta akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Pengamat Ekonomi Digital dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso dan Wakil Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Helfi Assegaf soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pro kontra muncul sebagai respons atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Sebagian warganet di media sosial juga riuh menyampaikan keberatannya terhadap Permenaker yang salah satu poinnya berisi dana JHT hanya bisa dicairkan setelah pekerja berusia 56 tahun. Menanggapi ini, Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly mengatakan pihaknya bakal gencar berdialog dan sosialisasi dengan stakeholder terkait, khususnya para pimpinan serikat pekerja atau serikat buruh. Chairul menjelaskan program JHT adalah program perlindungan jangka panjang yang bertujuan melindungi masa tua para pekerja dan buruh dari krisis finansial. Jaminan Hari Tua (JHT) diklaim dipersiapkan agar pekerja di masa tuanya memiliki harta sebagai biaya hidup di masa sudah tidak produktif lagi. Sehingga aturan terkait JHT disesuaikan dengan masa pensiun buruh, yaitu 56 tahun. Selain karena memasuki usia pensiun, klaim JHT juga dapat dilakukan bila peserta meninggal dunia yang diajukan oleh ahli warisnya atau peserta mengalami cacat total tetap. Meskipun begitu UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tetap memberikan peluang pengambilan dalam jangka waktu tertentu bagi peserta yang membutuhkan. Buruh yang membutuhkan pencairan lebih awal dapat mengajukan klaim sebagian dari manfaat JHTnya. Lantas, Seperti apa sikap buruh terhadap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini? Bagaimana BPJS Watch melihat penolakan dan desakan pembatalan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022? Kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar dan Ketua Bidang Politik Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI), Jumisih. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Hari ini adalah dimulainya tes pramusim MotoGP Mandalika. Event ini berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 11-13 Februari 2022. Meski MotoGP 2022 sendiri akan start di Maret nanti, tapi tes pramusim pun tak kalah semaraknya.  Seketika, muncul berbagai cerita menarik buah dari acara bertaraf internasional ini. Beberapa media massa menyuarakan pujian-pujian yang keluar dari pembalap soal indahnya sirkuit Mandalika. Sementara di media sosial tak kalah ramai netizen berkomentar kedatangan para rider dunia idola mereka. Mulai dari viralnya Fabio Quartararo dan Aleix Espargaro yang kepergok beli kartu perdana di counter HP milik warga. Selain itu, lewat akun Instagram fabioquartararo, pembalap asal Prancis itu memposting instastory dirinya di Pantai Seger dengan keterangan "Love this Country". Sementara, akun aleixespargaro mengungah postingan Aleix bersepeda dan berlari, bermain ayunan dipantai dengan caption: “Selamat pagi Indonesia! What a beautiful island is Lombok, wild & nature!” Selain itu, status akun IG dari pembalap Alex Rins juga mengonfirmasi kerennya sirkuit Mandalika dan dirinya tak sabar menaiki motornya di situ. Lantas bagaimana keterisian hotel-hotel di lombok kala tes pramusim MotoGP kali ini? Bakal ada persiapan lebih nggak dibanding saat tes ini? KIta akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Sekretaris Dinas Pariwisata NTB Lalu Hasbul Wadi. Soal hal ini, simak juga pernyataan dari Menteri BUMN Erick Thohir, Komandan lapangan MotoGP Mandalika Hadi Tjahjanto, dan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi NTB Jamaluddin. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Learning loss adalah kondisi yang menjadi kekhawatiran para pendidik dan peserta didik di seluruh belahan dunia saat ini. Learning loss mengacu pada kondisi peserta didik yang bisa kehilangan pengetahuan dan keterampilan atau kemunduran secara akademis, yang terjadi akibat ketidakberlangsungannya proses pendidikan. Dalam hal ini, terganggunya proses pendidikan formal yang disebabkan karena pandemi Covid-19. Sementara, masing-masing negara punya caranya sendiri untuk menghadapi tantangan serupa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI juga berupaya mengejar learning loss ini. Kemendikbudristek kemudian menyusun Kurikulum Prototipe sebagai bagian dari kurikulum nasional untuk mendorong pemulihan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Sehingga, mulai tahun 2022 ini, kurikulum nasional memiliki tiga opsi kurikulum yang bisa dipilih oleh satuan pendidikan untuk pemulihan pembelajaran di masa pandemi Covid-19, yaitu Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan), dan Kurikulum Prototipe. Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI pada Selasa (8/2) kemarin pun mengklaim kurikulum darurat paling efektif mengatasi learning loss atau kehilangan masa belajar siswa akibat pandemi covid-19. Bahkan sudah 36 persen sekolah di Indonesia menggunakan kurikulum ini. Lantas, bagaimana pandangan KPAI terkait dengan kurikulum yang ada demi mengejar learning loss di tengah pandemi ini? Apa yang mesti dilakukan secara tatap muka agar pembelajaran optimal? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti. Simak juga pernyataan dari Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim dan Pengamat Pendidikan Doni Koesoema soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Untuk pertama kalinya vaksin COVID-19 karya anak bangsa mendapat persetujuan uji klinik manusia. Badan POM resmi menerbitkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Vaksin Merah Putih yang dikembangkan Universitas Airlangga (UNAIR) bersama PT Biotis. Sebelumnya, Vaksin Merah Putih telah melalui uji praklinik pada hewan uji. Hasil evaluasi data keamanan vaksin oleh Badan POM menunjukkan bahwa vaksin ini aman dan dapat ditoleransi, tidak terdapat kematian dan kelainan organ pada hewan uji, serta respon imun menunjukkan terbentuknya antibodi setelah pemberian vaksin. Dengan dimulainya uji klinik ini, Direktur PT Biotis, FX Sudirman berharap vaksin ini ditargetkan bisa diberikan pada masyarakat sebagai vaksinasi COVID-19 dosis primer, serta dosis lanjutan atau booster mulai Agustus 2022. Sementara itu, Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19 juga mendukung penuh uji klinik vaksin Merah Putih. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Pretty Multihartina mengatakan bahwa pihaknya melakukan pengawalan, konsolidasi, serta memfasilitasi proses pengembangan vaksin termasuk pelaksanaan uji klinik. Lantas, bisakah nantinya memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri dan mencapai kemandirian vaksin? Apa yang harus diperhatikan supaya vaksin ini bisa mengikuti perkembangan varian yang ada saat ini? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bareng Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunis Miko Wahyono. Simak juga pernyataan dari Kepala Badan POM Penny K. Lukito dan Peneliti Vaksin Merah Putih UNAIR, Prof. Fedik soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Telemedisin menjadi andalan pemerintah dalam menangani lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia. Layanan ini digunakan karena Omicron dianggap memiliki tingkat penularan yang sangat cepat dengan gejala lebih ringan dan tingkat kesembuhan yang tinggi.  Telemedisin adalah diagnosis dan perawatan pasien jarak jauh melalui teknologi komunikasi. Pemerintah pun memperluas jangkauan pelayanan telemedisin, bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Kementerian Kesehatan RI menyediakan 17 platform telemedisin bagi pasien isoman, sehingga mereka bisa mendapatkan layanan telekonsultasi serta paket obat gratis. Untuk mendapatkan layanan ini pasien harus melakukan tes PCR di laboratorium yang telah terafiliasi dengan sistem New All Record (NAR) Kementerian Kesehatan. Akses telemedisin isoman ini bisa didapatkan pasien setelah hasil pemeriksaan masuk ke database Kementerian Kesehatan atau melalui situs isoman.kemkes.go.id. Namun sayangnya penggunaan telemedisin masih tak lepas dari kritik, seperti salah satunya adalah kurang cepatnya pengiriman obat. Untuk itu, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar pengiriman obat dari layanan telemedisin dipercepat sampai ke pasien dalam hitungan jam. Lantas, Seberapa efektifkah telemedicine dalam penanganan dan pengawasan pasien isoman? Bagaimana pengalaman beberapa masyarakat dalam mengakses pelayanan telemedisin? Kita akan cari tahu lebih lanjut bersama Relawan LaporCovid-19 Amanda Tan dan pasien positif Covid-19, Tia. Simak juga pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Nama Oki Setiana Dewi belakangan ramai dibicarakan oleh warganet +62 karena viralnya potongan ceramah pada 2 atau 3 tahun lalu. Sebagian netizen beranggapan kalau ceramahnya menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menanggapi kontroversi KDRT ini, Oki melalui Instagramnya meminta maaf. Ia menegaskan bahwa dirinya sangat menolak kekerasan dalam rumah tangga. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya akan terus belajar, memperbaiki diri dan menyampaikan dengan lebih baik ke depannya. Sementara itu, Staf Khusus Menteri Agama Bidang Ukhuwah Islamiyah, Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan, serta Moderasi Beragama Isfah Abidal Aziz menegaskan bahwa segala bentuk KDRT tidak bisa dibenarkan apalagi disembunyikan dengan dalih keluhuran istri. Kata dia, sikap Kementerian Agama tegas dan tidak tawar menawar dalam persoalan ini. Menurutnya, relasi laki-laki dan perempuan harus dijalin dalam semangat keadilan dan saling memberi penghormatan. Isfah menambahkan, untuk mengatasi masalah KDRT, lanjutnya, harus menggunakan pendekatan yang komprehensif meliputi berbagai aspek dan melibatkan semua pihak. Kalangan masyarakat harus secara kolektif dikutsertakan, seperti tokoh agama dan cendekiawan, aktivis, tokoh politik dan tokoh masyarakat. Lantas apa tanggapan Komnas Perempuan, soal hal ini? Apa dampak KDRT bagi korban? Dan bagaimana jika korban memilih untuk diam? Kita akan bahas soal hal ini bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi dan Psikolog klinis dewasa dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Nirmala Ika.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah mewanti-wanti agar produk-produk UKM yang akan ditawarkan saat event MotoGP tanggal 18 – 20 Maret 2022, berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan para penonton. Tidak hanya UKM dari NTB, namun UKM dari luar daerah akan ditampilkan di Mandalika dengan jumlah lebih dari 1000 UKM. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang telah mengunjungi NTB akhir Januari lalu mengaku sudah mempelajari pengalaman MotoGP di Sepang Malaysia. Kata dia, para penonton membutuhkan produk kuliner dan produk suvenir yang sesuai dengan tema MotoGP. Sementara itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga akan menyeleksi seribuan UKM yang akan dilibatkan dalam gelaran bertaraf internasional tersebut. Mereka akan diseleksi dan dilakukan pembinaan, sehingga produk yang dijual memiliki kualitas yang bagus dan sesuai kebutuhan konsumen. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Ahmad Masyhuri mengatakan UKM lokal akan diberi porsi lebih banyak untuk mengisi di event tersebut. KIta akan cari tahu soal hal ini lebih lanjut bersama dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Ahmad Masyhuri, Pelaku UKM Tapona Food di NTB Zaenab dan Pelaku UMKM Ungga Creative Sarinda Farid Rizki. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Persoalan karantina pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN seperti tiada habisnya, beberapa waktu lalu ramai dibicarakan soal harga yang selangit hingga protes dari wisatawan asal Ukraina yang berencana berlibur di Bali. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melalui media sosial Instagramnya mengungkap wisatawan asal Ukraina ini menjalani masa karantina di salah satu hotel di Jakarta. Wisatawan ini mendapatkan hasil positif Covid-19 sebelum meninggalkan hotel. Padahal sebelum menjalani karantina dia negatif Covid-19. Lalu turis ini mengeluh karena tak bisa melakukan tes ulang ditempat lain. Menteri Sandi pun tegas menyebut permasalahan karantina PPLN bukan sekedar masalah miskomunikasi. Ia mengaku berkali-kali mendapatkan laporan serupa. Menurutnya kasus-kasus seperti ini akan merusak nama baik Indonesia dalam upaya membangkitkan sektor pariwisata. Lantas, apa saja permasalah yang ada selama karantina PPLN ini? Seperti apa sebetulnya prosedur karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN)? adakah sanksi bagi hotel yang melanggar prosedur ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran dan Koordinator Hotel Repatriasi Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Vivi Herlambang. Simak juga pernyataan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Setelah mempertimbangkan hasil evaluasi program minyak goreng satu harga, yakni 14 ribu rupiah per liter, maka Kementerian Perdagangan telah menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng mulai per tanggal 1 Februari 2022. Yakni, untuk minyak goreng curah dibanderol 11.500 rupiah per liter, minyak goreng kemasan sederhana 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium 14 ribu rupiah per liter. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan HET Minyak Goreng Sawit. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut, pemerintah juga menerapkan kebijakan Domestic Price Obligation (DPO) dan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 20 persen yang berlaku pada produk kelapa sawit. DMO adalah kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri, sedangkan DPO ialah kewajiban penyesuaian harga domestik. Lutfi kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap bijak dalam membeli dan tidak melakukan panic buying karena pemerintah menjamin stok minyak goreng tetap tersedia dengan harga terjangkau. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah hukum yang sangat tegas bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Lantas, kalau panic buying terjadi di masyarakat apa dampaknya? Bagaimana sebaiknya mengatur hal ini kalau tidak bisa dihindari? Gimana meningkatkan kesadaran masyarakat? Kita akan cari tahu bersama soal hal ini bersama dengan Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Sunyoto Usman. Simak juga pernyataan dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Anggota Komisi Perdagangan DPR Mufti Anam, dan Sekjen Aprindo, Solihin, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Selamat Tahun Baru China! Kalau jalan-jalan ke mall, pusat-pusat kota, sudah banyak yaa lampion-lampion khas Tiongkok dan ornamen-ornamen khas Imlek. Di pasar-pasar juga sudah banyak makanan-makanan khasnya nih, seperti kue keranjang. Layaknya makna kue keranjang, semoga tahun ini kehidupan makin manis dan beruntung sepanjang masa yaa... Sayangnya nih, kemanisan kue keranjang gak sejalan dengan laju penyebaran Covid-19 yang tengah meningkat di Indonesia saat ini. Apa lagi kalau bukan variant of concern, yaitu Omicron. Bahkan dia sudah berkembang biak, jadi varian BA.2 atau Omicron Siluman yang lebih sulit terdeteksi dan gampang nular jika kita tidak ketat memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas nih.  Nah, berbicara menghindari kerumunan dan mobilitas di saat hari raya pasti dirasa sulit, ya. Rasanya pasti kepingin banget kumpul-kumpul bareng keluarga apalagi mudik.  Namun, sejalan dengan perkembangan kasus Covid-19 varian Omicron, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta umat Konghucu dan masyarakat Tionghoa tidak melakukan perjalanan luar kota atau mudik. Masyarakat Tionghoa diharuskan menjalankan protokol kesehatan (prokes) saat merayakan Tahun Baru Imlek. Sebagai panduan prokes pada perayaan Imlek, Menag Yaqut telah meneken Surat Edaran Nomor SE 02 Tahun 2022.  Menurut Menag, prokes secara ketat harus dilakukan dalam setiap penyelenggaraan, baik Persembahyangan Er Shi Sheng An (Hari Persaudaraan), Persembahyangan Chu Xi (Akhir Tahun) dan persembahyangan lainnya. Berdasarkan Surat Erdaran tersebut, Imlek dapat dilakukan secara terbatas, maksimal 10% (sesuai level PPKM daerah) dari kapasitas tempat perayaan.  **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tes PCR dengan metode S Gene Target Failure (SGTF) belakangan dipakai pemerintah untuk testing saat ini. Apalagi, di saat kasus Covid-19 varian Omicron sedang merangkak naik di tanah air. Pengetesan PCR SGTF ini dipilih oleh pemerintah dengan keunggulan waktu perolehan hasil lebih cepat, yaitu 4-6 jam. Sementara test Whole Genome Sequencing memakan waktu 3-5 hari. Meski demikian, Whole Genome Sequencing diarahkan pemerintah untuk menganalisis pola penyebaran Omicron.  Metode PCR SGTF sendiri makin dikenal setelah istri Anang Hermansyah, yaitu Ashanty dikonfirmasi Covid-19 setelah melakukan tes ini. Akan tetapi, baru-baru ini ketika pemerintah gencar menggunakan tes PCR-SGTF, kini muncullah versi terbaru Omicron, yaitu BA.2 atau Omicron siluman yang katanya lebih sulit terdeteksi memakai tes tersebut. Lantas, mampukah testing yang ada ini mendeteksi Omicron? Bukankah varian ini sulit dideteksi, bahkan ada berkembang isu soal Varian BA.2 atau Omicron siluman yang lebih sulit dideteksi itu? Apakah ada kendala di testing untuk mendapat data yang representatif jumlah sesunguhnya? Kita akan cari tahu bersama soal hal ini bersama dengan Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung(P2PML) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sepanjang tahun 2021 kemarin, pengguna internet di Indonesia meningkat 11 persen dari tahun sebelumnya, menjadi 202 juta lebih pengguna. Hal ini diungkap oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sementara itu ditahun yang sama, situs web petisi Change.org mencatat ada penambahan 2,5 juta pengguna baru yang ikut menandatangani petisi-petisi di platform mereka. Yang menarik adalah Change.org mencatat, tanda tangan dari warganet bukan hanya untuk menunjukkan dukungan saja, tapi berhasil membawa perubahan dan kemenangan di beberapa petisi. Disebutkan, hampir satu juta pengguna ikut mendukung petisi-petisi menuju kemenangan. Sebagai kementerian yang merespons petisi dari netizen, Kemenkes melalui Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa sudah tugas kementeriannya untuk mampu memberi jawaban-jawaban yang ada di masyarakat. Ia mengklaim pihaknya berusaha sebaik mungkin menjadi responsif meski tak dapat memuaskan semua orang.  Lantas, seberapa besar pengaruh gerakan digital saat ini? Bagaimana trend bermedia sosial di 2022? Seperti apa sih media sosial ini harusnya dimanfaatkan oleh pemerintah atau pun anak-anak muda dalam membawa perubahan? Kita simak perbincangannya bersama dengan Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi. Simak juga pernyataan dari Jeanne Sanjaya dari digital dan learning spesialis Change.org dan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Siti Nadia Tarmizi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Siap-siap, gaes, pelat nomor kendaraan bermotor bakal ada perubahan. Korlantas Polri kabarnya segera menerapkan perubahan warna pelat nomor kendaraan pribadi. Rencana tersebut juga sempat jadi perbincangan di media sosial belakangan ini. Perubahan yang pertama adalah pada warna dasarnya yang selama ini hitam, akan diganti menjadi warna putih dengan tulisan berwarna hitam. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa perubahan warna pelat nomor kendaraan menjadi putih bertujuan agar kamera Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik bisa menyorot angka pelat nomor secara lebih jelas. Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen. Pol. Yusri Yunus menjelaskan disamping perubahan warna, pelat nomor tersebut akan dipasang chip khusus atau Radio Freguency Identification (RFID). Pemberlakuan kebijakan itu akan dilakukan secara bertahap. Sebagai awalnya, akan dilakukan proses sosialisasi lebih dulu kepada masyarakat khususnya pemilik kendaraan. Lantas, bisakan penggantian warna plat motor dan pemasangan chip benar-benar bisa menertibkan pengendara? karena digadang-gadang bisa memudahkan tilang eletronik dan pengawasan? Lalu bagaimana soal keamanan dan privasi para pengendara dan masyarakat? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Harya Setyaka Dillon. Soal hal ini simak juga pernyataan dari Juru bicara Mabes Polri, Ahmad Ramadhan dan Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Yusri Yunus. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Netizen tanah air berang, ekspresi kemarahan muncul di lini masa saat mengomentari penemuan kerangkeng atau semacam kurungan besi untuk manusia di kediaman Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin. Dugaan praktik perbudakan modern pun mencuat ke publik. Ada sejumlah orang diduga dikurung dan dipekerjakan di perkebunan sawit milik bupati itu. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadhan memastikan tempat kerangkeng itu tak berizin, sehingga bisa dikategorikan tindakan ilegal. Saat ini, polisi masih mendalami dugaan motif perbudakan dalam praktik ini. Dari pendalaman awal polisi, beberapa dari mereka dipekerjakan di pabrik kelapa sawit milik Bupati Langkat tersebut. Namun para pekerja itu tidak diberi upah, dengan dalih pembinaan dan pembekalan keahlian bagi pecandu narkoba. Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah mengungkap, kerangkeng untuk menawan para pekerja ada dua unit. Satu di halaman belakang rumah Terbit dan digunakan sebagai tempat tinggal para pekerja. Dan satu lagi, berupa kerangkeng yang ada di dalam rumah Terbit. Anis menyebut, kemarin sudah melaporkan temuan itu ke Komnas HAM karena diduga kuat ada praktik pelanggaran hak asasi manusia. Ketika istilah perbudakan modern mengemuka, apa yang perlu dipahami masyarakat? Seperti apa bentuk perbudakan modern? Upaya pengentasannya di Indonesia bagaimana? Bagaimana selama ini korban kasus perbudakan bisa bebas dan bisakah memperjuangkan hak yang selama ini direnggut? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur. Simak juga pernyataan dari Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah dan Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadhan soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Pariwisata menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara naik 1,8 hingga 3,6 juta di tahun ini. Dan kemarin,  pemerintah mulai melakukan uji coba pembukaan dua zona travel bubble di Kepulauan Riau (Kepri) yakni kawasan Nongsa, Batam dan Lagoi, Bintan dengan Singapura, atau yang disebut travel bubble Batam Bintan-Singapura (BB-S). Travel bubble merupakan panduan perjalanan wisata antarnegara di tengah pandemi Covid-19. Perjalanan ini menggunakan sistem gelembung, di mana para wisatawan berada dalam satu koridor perjalanan. Mekanisme seperti ini telah diterapkan di sejumlah negara di masa pandemi.  Dengan skema ini, wisatawan dari kedua negara yang telah sepakat, sama-sama boleh masuk ke wilayah satu sama lain, tanpa menjalani masa karantina sebagaimana aturan yang berlaku. Namun, mereka tidak bisa keluar dari bubble atau koridor yang ditentukan. Upaya ini demi mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Meski begitu, pemerintah berjanji akan melakukan evaluasi mingguan atas penerapan sistem bubble. Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sistem travel bubble bisa saja dihentikan jika berdampak buruk pada situasi pandemi di Indonesia. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Siapa yang tak ingin memiliki kekebalan super terhadap Covid-19 yang tengah merajalela di seluruh dunia? Bahkan, belakangan istilah super immunity marak disinggung karena kondisi itulah yang diidamkan dapat terwujud di masa pandemi ini. Vaksinasi booster Covid-19 rupanya diyakini dapat memicu super immunity, yaitu kondisi yang membantu seseorang menjadi lebih kebal terhadap Covid-19. Hal ini diungkap oleh Dokter spesialis paru Erlina Burhan. Kondisi super immunity juga dijumpai pada seseorang yang punya riwayat terinfeksi covid-19 dan ditambah dengan vaksin dosis lengkap. Sebelumnya, Juru Bicara dan Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta tim peneliti dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Rupanya, survei serologi di 100 kabupaten/kota di sebagian wilayah aglomerasi maupun non aglomerasi sepanjang November dan Desember 2021 menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia, sebanyak 86,6% populasi yang daerahnya disurvei, telah memiliki antibodi terhadap virus penyebab Covid-19 yaitu SAR-CoV-2, baik akibat terinfeksi sebelumnya atau karena vaksinasi. Soal hal ini kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Erlina Burhan, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, dan Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito. Simak juga cerita dan pengalaman dari Dwi dan Renata, penyintas/penerima vaksin booster covid-19. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Nama Ghozali Everyday melejit usai sukses mendulang Rp 1,5 miliar dari penjualan NFT foto selfie-nya. Istilah NFT pun turut menjadi perbincangan oleh netizen yang diikuti optimisme mengikuti jejak Ghozali. NFT merupakan non-fungible token, salah satu aset digital yang memang tengah naik pamor. Dan kini, masyarakat Indonesia berbondong-bondong mengupload foto di aplikasi penyedia NFT seperti OpenSea. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun angkat bicara soal fenomena ini. Kominfo menyebut akan awasi penyelengara sistem elektronik (PE) NFT. Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia Dedy Permadi mengungkap pengawasan akan dilaksanakan sesuai perintah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengawasan akan dilakukan terkait pelanggaran dan transaksi pornografi dalam NFT. Soal hal ini kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Mahasiswa tingkat akhir di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Sultan Gustaf Al Ghozali, Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Bambang Soesatyo, Entrepreneur dan kolektor NFT Jeffry Jouw, dan Pengamat ekonomi digital sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Setelah harganya yang melambung tinggi di beberapa waktu terakhir ini, kebijakan minyak goreng satu harga kini telah diberlakukan. Seluruh minyak goreng berbahan kelapa sawit baik kemasan sederhana maupun premium, dijual setara Rp14 ribu per liter. Masyarakat pun sejak kemarin antusias memburunya di seluruh jaringan ritel-ritel modern. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mewanti-wanti para pengusaha yang enggan menjual minyak goreng dengan harga tersebut akan dikenai sanksi berat berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha. Lutfi bahkan mengingatkan bagi semua pihak yang melakukan kecurangan ataupun penyelewengan akan dibawa ke ranah hukum. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin kepada KBR mengaku akan melaksanakan tugas daripemerintah yaitu untuk membantu masyarakat mendapatkan minyak dengan satu harga tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan memastikan tidak terjadinya panic buying dengan mengatur agar masyarakat hanya bisa membeli dalam jumlah tertentu. Bagaimana dengan kabar sektor warung Tegal atau warteg, adakah pengaruhnya? Adakah jaminan stabilitas harga minyak goreng untuk masyarakat? Kita akan cari tahu soal hal ini bersama dengan Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni dan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo. Simak juga pernyataan dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Apa kabar nih, ibu kota negara baru yang kelak berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur? Kabar terbaru, adalah nama yang sudah ditentukan untuknya. Nama ibu kota negara (IKN) baru nanti ialah Nusantara. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa. Kata dia, nama tersebut dipilih Presiden Joko Widodo dari 80-an nama yang telah diajukan. Tapi, apa alasan dibalik pemilihan nama Nusantara itu? Nanti kita dengerin ya penjelasannya! Tapi sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur merupakan bentuk transformasi besar-besaran negara, untuk menciptakan lokomotif baru dalam transformasi menuju ke era yang baru. Selain itu, Jokowi juga meminta pembangunan ibu kota negara baru menjadi momentum membangun kota yang sehat, efisien, produtif yang dirancang sejak awal melalui perencanaan yang matang. Dalam bayangannya, Kepala Negara menyebut, warga ibu kota negara baru akan bisa kemana-mana naik sepeda dan berjalan kaki. Hal itu karena lingkungannya sudah terwujud nihil gas buangan atau net zero emissions. Kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang. Persetujuan diambil Ketua DPR Puan Maharani, setelah adanya persetujuan dari mayoritas fraksi di DPR dalam rapat paripurna. Dengan telah disahkannya UU tersebut, maka rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bisa segera direalisasikan. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, Manajer Kampanye Eksekutif Nasional Walhi Wahyu A. Perdana, dan Wawan juga Ani, Pegawai Negeri Sipil. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria pada Hari Minggu (16/1) kemarin, mengungkapkan sebanyak 15 sekolah di ibu kota ditutup untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen. Pembatasan itu dilakukan menyusul ditemukannya guru dan siswa yang positif Covid-19. Meski begitu, total ada 10 ribu lebih sekolah di ibu kota negara yang masih memberlakukan PTM 100 persen. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, justru mencabut sistem pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen untuk jenjang sekolah SD dan SMP walau belum ditemukan kasus Covid-19 dari klaster sekolah di sana. Banyuwangi saat ini, masih berada di Level 1 dan diperbolehkan menggelar PTM 100 untuk semua jenjang sekolah. Namun Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno kemarin mengatakan, pencabutan PTM 100 persen itu, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PTM 100 persen selama sepekan. Dimana hampir seluruh sekolah SD dan SMP, pemberlakukan protokol kesehatannya tidak berjalan dengan baik. Sehingga, untuk mengantisipasi munculnya klaster sekolah pihaknya memutuskan untuk sementara waktu mencabut pelaksanaan PTM 100 persen di Banyuwangi. Lantas bagaimana KPAI menyikapi hal ini?Adakah pelanggaran-pelanggaran prokes selama PTM berlangsung? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti. Simak juga pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, dan Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga Dr Windhu Purnomo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke  

Kasus Covid-19 varian Omicron telah terdeteksi di 7 daerah di Indonesia. Diantaranya Malang, Bogor, Tanggerang, Bandung, Surabaya, DKI Jakarta, Medan. Akibat kasus Omicron tembus lebih dari 700 kasus, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bakal ada pengetatan kebijakan PPKM di wilayahnya. Sementara itu, BPOM membuka kemungkinan obat Covid-19 Molnupiravir didistribusikan melalui toko obat atau apotek. Alasannya untuk memudahkan masyarakat yang menjalankan isolasi di rumah dan tempat isolasi. Ini antisipasi rumah sakit penuh dan masyarakat harus menjalankan isolasi mandiri. Soal hal ini kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga Dr Windhu Purnomo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tahun ini, seluruh perguruan tinggi di Indonesia ditargetkan sudah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Pembentukan Satgas itu, menurut Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim, sesuai Peraturan Mendikbud-Ristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi. Kata Nadiem, kementeriannya masih menerima berbagai masukan sebagai bahan pertimbangan, supaya Permendikbud-Ristek tentang PPKS bisa mendorong pendidikan yang merdeka dari kekerasan seksual. Meski begitu, Permendikbud-Ristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi itu juga tak lepas dari kritik. Seperti dari Majelis Pendidikan Tinggi Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menilai, Permendikbud-Ristek berpotensi melegalkan perzinahan. Karena ada kecacatan materil di Pasal 5, yang memuat frasa "tanpa persetujuan korban". PP Muhammadiyah menilai, pasal ini menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Sementara itu, di luar lingkungan pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat memastikan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR pada sidang paripurna 18 Januari mendatang. Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato Pembukaan Masa Sidang 2021-2022. Sebelumnya, pemerintah membentuk gugus tugas untuk mempercepat pembahasan RUU TPKS. Gugus tugas tersebut beranggotakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Agama (Kemenag), Kejaksaan dan Kepolisian. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (Kompaks) Naila Rizqi. Simak juga pernyataan dari Kepala Staf Kepresiden Moeldoko, Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim, dan Wamenkumham Edward Omar Sharif soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Program pemberian vaksinasi dosis ketiga atau booster vaksin Covid-19 kepada seluruh masyarakat Indonesia di luar tenaga medis yang selama ini menjadi target program booster vaksin sebelumnya telah berjalan. Vaksin booster diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia serta diperuntukkan bagi yang berusia 18 tahun ke atas dan telah menerima vaksin dosis kedua dalam jangka waktu minimal 6 bulan. Kelompok prioritas penerima vaksin booster adalah lansia dan penderita immunokompromais. Jenis vaksin ketiga yang diberikan akan ditentukan oleh petugas kesehatan berdasarkan riwayat vaksinasi dosis 1 dan 2 yang diterima dan sesuai ketersediaan vaksin di tempat layanan. Masyarakat yang termasuk dalam kelompok prioritas penerima vaksin booster dapat mengecek tiket dan jadwal vaksinasi di website dan aplikasi PeduliLindungi. Tiket tersebut dapat digunakan di fasilitas kesehatan atau tempat vaksinasi terdekat pada waktu yang sudah ditentukan.  Di akhir tahun 2021, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di Desember 2021 meningkat menjadi 118,5, sedangkan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) sebesar 99,9. Kuatnya optimisme konsumen ini disokong dengan kondisi ekonomi yang diproyeksikan membaik di tengah rendahnya angka penyebaran virus Covid-19. Sebenarnya seberapa efektif vaksinasi dosis ketiga melawan Omicron, sehingga masyarakat bisa lebih produktif dan terlindungi? Lantas seperti apa proyeksi Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan daya beli masyarakat seiring dengan berjalannya vaksinasi booster? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Ketua Satgas Covid-19 PB IDI, Zubairi Djoerban dan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef Tauhid Ahmad. Simak juga pernyataan dari Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Hari ini program pemberian vaksinasi dosis ketiga atau booster vaksin Covid-19 akan mulai diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia di luar tenaga medis yang selama ini menjadi target program booster vaksin sebelumnya. Dalam pernyataannya kemarin, Presiden Joko Widodo memastikan vaksinasi ketiga itu diberikan secara gratis. Menurut Jokowi, keselamatan rakyat adalah yang utama. Kepala negara juga mengatakan pemerintah akan melaksanakan vaksinasi dosis ketiga dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan. Katanya, upaya tersebut untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, dengan mempertimbangkan virus Covid-19 yang terus bermutasi. Presiden Joko Widodo turut mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan meskipun telah divaksin Covid-19. Seberapa penting pemberian vaksin booster ini? Apa yang perlu diperhatikan masyarakat terkait vaksin yang diterimanya? Apakah bebas atau harus mencari sesuai dengan merek vaksin yang diterima sebelumnya? Kita akan cari tahu soal hal ini lebih lanjut bersama dengan Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Djoerban. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Penny K. Lukito soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sebanyak 400-an jemaah umrah Indonesia berhasil diberangkatkan akhir pekan lalu, di tengah bayang-bayang lonjakan covid-19 varian omicron global. Ini merupakan keberangkatan pertama jemaah Indonesia sejak pandemi Covid-19 melanda dunia. Kementerian Agama mengklaim situasi pandemi Covid-19 masih terkendali, sehingga pemberangkatan ibadah umrah Indonesia ke Arab Saudi diperbolehkan. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Umrah dan Haji Kementerian Agama, Hilman Latief. Kemenag juga menyebut akan memitigasi pelaksanaan umrah itu dengan prosedur protokol kesehatan ketat. Salah satunya, kata dia, kebijakan one gate policy atau kebijakan umrah satu pintu yaitu berangkat dan pulang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin menyebut dari, 414 kasus Covid-19 penularan varian Omicron di Indonesia, paling banyak berasal dari pelaku perjalanan dari luar negeri. Yang jadi penyumbang tertinggi adalah kedatangan dari Arab Saudi. Walau demikian, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mengklaim, asosiasi akan melakukan pengawasan yang ketat baik saat keberangkatan di Indonesia, maupun saat tiba di Arab Saudi. Selain itu, jemaah umrah juga diwajibkan menjalani karantina selama 7 hari saat kembali ke Indonesia. Seperti apa pemberangkatan Jemaah Umrah Indonesia setelah dibuka ini? Bagaimana kesiapannya dan sebagainya? Kita akan cari tahu soal hal ini bersama dengan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat AMPHURI, Farid Aljawi. Simak juga pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, dan Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah sudah mengumumkan akan ada program pemberian vaksinasi booster Covid-19, mulai 12 Januari 2021 mendatang. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menyebut setidaknya sudah ada lebih dari 200 kabupaten atau kota yang memenuhi persyaratan untuk menerima distribusi vaksin booster tersebut. Meski begitu, pemerintah tetap mendorong vaksinasi program dua dosis untuk Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia, beriringan dengan jalannya pemberian vaksin booster di beberapa wilayah yang sudah memenuhi persyaratan. Yaitu, daerah dengan tingkat vaksinasi dosis pertama sudah lebih dari 70 persen dan sudah mencapai dosis vaksinasi lansia yang lebih dari 60 persen. Mengenai mekanisme pemberian vaksinasi booster Covid-19, akan dilakukan secara gratis dan berbayar untuk masyarakat umum. Jelang pelaksanaannya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan pun mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian vaksin booster atau dosis ketiga untuk masyarakat umum. Sebab, cakupan vaksinasi dosis 1 dan 2 belum optimal untuk kelompok masyarakat rentan. Sebelumnya, Koalisi masyarakat Laporcovid19 juga mencatat selama 2021 menerima 71 laporan soal penyimpangan program vaksinasi Covid-19. Relawan Laporcovid-19 Amanda Tan menyebut dari 71 laporan tersebut, 33 laporan merupakan penyelewengan vaksin dosis ketiga atau booster. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Penyintas Covid-19 dan perwakilan dari Covid Survivor Indonesia Juno, dan Perwakilan Koalisi, FirdausFerdiansyah dari LaporCovid-19. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Mumpung masih awal tahun, ada yang kemarin punya resolusi buat memulai bisnis baru? Nah untuk yang pengin memulai bisnis baru, bisnis produk yang zero waste bisa jadi pilihan nih! Karena rupanya, tren bisnis produk zero waste ini kian meningkat. Zero waste, atau nol sampah pada prinsipnya adalah upaya konservasi sumber daya yang melibatkan produksi, konsumsi, penggunaan kembali, dan pemulihan produk hingga kemasannya. Inovasi produk yang mendukung gaya hidup nol sampah ini makin berkembang. Pilihan alternatif untuk mengurangi penumpukan sampah juga sudah tersedia. Namun informasi mengenai itu masih perlu secara masif didengungkan kepada masyarakat. Agar, lebih banyak lagi konsumen yang mendukung semangat nol sampah dengan memilih produk zero waste. Sayangnya, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para produsen dan penyedia produk minim sampah agar masyarakat mulai beralih menggunakan produk yang minim sampah. Padahal, tumpukan sampah kemasan produk masih jadi permasalahan bersama. Sudah banyakkah pengusaha muda yang memperhatikan prinsip zero waste dalam bisnisnya? Apa sih urgensinya bagi lingkungan dan apa untungnya buat konsumen? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Staf Divisi Kampanye Zero Waste Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan(YPBB) Anilawati Nurwakhidin. Simak juga pernyataan dari Owner Peony Ecohouse, Dwi Indriyanti, Visual & UI/UX Designer Hepi Circle, Veronika Jie, dan Public Relations and Partnership Siklus Refill Brenda Cynthia soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Akhir tahun kemarin Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) batal dibahas di rapat paripurna DPR dan menimbulkan kekecewaan berbagai pihak. Kini, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU TPKS itu. Jokowi ingin RUU tersebut segera disahkan agar memberikan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual. Presiden juga meminta kepada Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU TPKS ini untuk segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) terhadap draf RUU yang sedang disiapkan oleh DPR. Hal itu ditekankan Jokowi agar ada langkah langkah percepatan pembahasan di parlemen. Jokowi mengakui perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian dan sangat mendesak harus segera ditangani. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga berjanji segera melaksanakan perintah Presiden tersebut. Bintang Puspayoga mengatakan, kementeriannya telah mengawal rancangan undang-undang ini sejak 2016. Kementeriannya juga telah menyusun DIM dari RUU yang semula bernama Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). RUU itu kemudian berubah nama menjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). KIta cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dan Wakil Ketua Komisi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di DPR Diah Pitaloka.Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah memangkas masa karantina pelaku perjalanan luar negeri 7-10 hari. Meski, kasus Covid-19 varian Omicron mengalami kenaikan. Padahal di akhir tahun, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap data Angkasa Pura terkait kenaikan signifikan hingga dua kali lipat penerbangan tujuan luar negeri pada kondisi normalnya. Tingginya mobilitas tersebut terjadi di tengah ancaman virus COVID-19 varian Omicron yang sudah ditemukan di puluhan negara, dan terindikasi menyebar jauh lebih cepat daripada jenis mutasi sebelumnya. Walau demikian pemerintah mengklaim terus memperketat pintu-pintu masuk kedatangan internasional dari jalur udara, laut dan darat. Bahkan sempat memperpanjang waktu karantina bagi para pelaku perjalanan internasional. Namun kini awal tahun, pemerintah kembali memperpendek waktu karantina. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat menekankan peningkatan mobilitas masyarakat ke luar maupun ke dalam negeri harus menjadi perhatian pemerintah. Anggota Komisi bidang Kesehatan DPR, Rahmad Handoyo waktu itu beralasan, ledakan kasus di negara tetangga maupun sejumlah negara Eropa patut menjadi cermin pemerintah untuk mengantisipasi masuknya varian baru Covid-19, seperti Omicron. Lalu Senin kemarin, kepada KBR, Rahmad Handoyo berujar, pengawasan dan kedisiplinan saat karantina perlu ditingkatkan. Sebab kata dia, sebagian kasus positif varian Omicron di Tanah Air didominasi oleh imported case yang dibawa masuk oleh pelaku perjalanan luar negeri. Kita akan bincangkan soal hal ini bersama dengan Koordinator Hotel Repatriasi Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Vivi Herlambang. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Mulai awal tahun 2022, yaitu Hari Senin kemarin, satuan pendidikan di level PPKM 1 dan 2 diizinkan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) kapasitas 100 persen dari ruang kelas. Lama belajar dibatasi maksimal enam jam per hari. Meski demikian, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan keputusan siswa untuk menjalankan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ada pada para orang tua. Menurutnya, ada syarat capaian vaksinasi guru dan tenaga pendidik tertentu untuk sekolah, dalam pengaturan PTM kali ini. Pemerintah juga mendorong berbagai langkah mitigasi klaster Covid-19 di lingkungan sekolah, meski tak menjamin penularan Covid-19. Sementara itu, ahli epidemologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menilai, PTM 100 persen cukup berisiko di tengah ancaman varian Omicron. Dia menyarankan agar PTM tetap dilakukan dengan proporsi 50:50 secara daring dan luring, atau dilaksanakan bertahap hingga mencapai 100 persen. Menurut Dicky, PTM 100 persen tidak bisa hanya mengacu pada level PPKM maupun cakupan vaksinasi. Namun, seluruh guru, murid, dan petugas sekolah harus tervaksinasi dua dosis sebelum menggelar 100 persen PTM. Tapi siapkah masyarakat khususnya para pelajar untuk kembali ke sekolah belajar secara luring? Soal hal ini kita cari tahu lebih lanjut bersama Pelaksana Tugas Dirjen Kesehatan Masyarakat di Kementerian Kesehatan Kartini Rustandi, Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek Suharti, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Menengah Kemendikbud-Ristek Jumeri, dan Psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Masih dalam semangat pergantian tahun, beragam ungkapan pengharapan menyesaki timeline media sosial oleh netizen. Warganet sepenuhnya berharap bahwa tahun yang dijalani ke depannya lebih baik dibanding setahun kebelakang. Mau tahu apa saja cuitan netizen? Kita simak berikut ini (BOX NETIZEN)  Jika menilik tahun 2021 kemarin, pandemi Covid-19 masih menjadi isu yang masih belum habis dibahas di media sosial. Selain itu, apa saja isu-isu besar yang terjadi di sepanjang 2020 dan menyedot perhatian masyarakat? Lalu, sudah bebaskah masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya baik secara offline maupun online? **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Siapa yang sudah menyiapkan panggangan, ikan, ayam, daging atau makanan laut lainnya... Wah pasti sudah mulai heboh dong yaa... beli-beli bahan-bahan untuk acara bakar-bakar dan kumpul bersama keluarga atau teman selama pergantian tahun baru.  Kalau liat di pasar atau jalan-jalan, sudah nampak dong ya gunung-gunungan jagung yang masih terbungkus kulitnya. Ini menjadi momen pergantian tahun ke 2 di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia. Mungkin sebagian dari kalian ada yang berencana menghabiskan malam tahun baru di rumah atau berlibur di destinasi wisata. Tetap hati-hati ya, karena virus Covid-19, khususnya Omicron masih mengintai. Kementerian Kesehatan menyatakan, 51 pasien covid-19 varian Omicron di Indonesia sudah menerima dua suntikan dosis vaksin. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut puluhan pasien terinfeksi Omicron itu masih menjalani perawatan dan karantina di RSDC Wisma Atlet Kemayoran dan sebagian di RSPI Sulianti Saroso Jakarta Utara. Mayoritas dari mereka tidak mengalami gejala. Sebagian lainnya mengalami gejala ringan seperti batuk, pilek, dan demam ringan. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim jelas terlihat dari banyaknya bencana alam selama 2021. Beberapa bencana alam, yaitu gempa di Majumu dan Majene, banjir Sintang, siklon tropis sejora, erupsi Gunung Semeru, hingga baru-baru ini ada banjir di kabupaten Muara Enim, Sumba Barat, dan NTT. Jika kita menurujuk pada kasus banjir kota Batu yang terjadi pada 4 November 2021. Kota Batu diguyur hujan deras hampir tiga jam dan mengakibatkan meluapnya sungai DAS Brantas sisi Gunung Biru. Meskipun termasuk wilayah rawan banjir, ini merupakan bajir yang paling parah keadaannya. Berdasarkan rilis komunitas peduli lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), ini adalah bagian dari anomali cuaca sebagai dampak turunan perubahan iklim. Anomali cuaca terkadang panas berkepanjangan, tetapi tiba-tiba hujan deras, merupakan bahaya hidrometeorologi yang resikonya setiap tahun meningkat akibat dari perubahan iklim yang semakin masif. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Suharyanto sendiri mengakui bencana alam sepanjang tahun ini didominasi banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem dan gelombang pasang. Bencana-bencana ini menyumbang angka 2.700an bencana dari total 3.000an bencana. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Teriakan pembubaran peribadatan Natal yang digelar GPI Tulang Bawang di kampung Banjar Agung, Lampung viral di media sosial. Warga berbondo-bondong menggeruduk rumah ibadah dan melarang adanya perayaan Natal. Percekcokan dan keributan tidak terhindarkan, di mana warga menilai peribadatan Natal tidak diperbolehkan karena GPI Tulang Bawang hanya dianggap sebagai rumah doa atau rumah ibadah keluarga. Juru bicara Polda Lampung, Zahwani Pandra Arsyad mengklaim bawah persoalan persekusi ibadah Natal di Tulang Bawang sudah selesai. Melalui keterangan tertulisnya Polda Lampung mengatakan, kedua pihak juga sudah sepakat untuk membiarkan perayaan Natal hingga 26 Desember 2021. Keributan ini berakhir dengan kepasrahan umat kristiani menurunkan lambang salib di bagian depan bangunan gereja, dan mirisnya warga tidak mengizinkan bagunan rumah ibadah itu digunakan di kemudian hari sebelum izin penggunaannya keluar. Lantas, sudah seberapa sering kejadian seperti ini terjadi? dan bentuk-bentuknya seperti apa? Di 2022, bisakah Indonesia menyelesaikan persoalan menyangkut kebebasan beragama dan rumah ibadah? Kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Pendeta Gomar Gultom selaku Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (Kapus KUB) Kemenag RI, Wawan Junaed, dan Direktur riset Setara Institute, Halili Hasan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Mendekati penghujung tahun 2021 Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) mengeluarkan hasil suvei kepuasan publik pada aspek ekonomi, politik, penanganan pandemi Covid-19, penegakan hukum hingga pemberantasan korupsi.  Salah satu yang mendapatkan perhatian adalah soal korupsi. Sebanyak 41,5 persen publik menilai pemberantasan korupsi di Indonesia buruk. Gimana nih, anda sepakat? Termasuk yang menilai kalau pembertantasan korupsi di Indonesia makin buruk? Masih segar di ingatan kita soal kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan ex- Menteri Sosial Juliari Batubata. Kasus ini memantik kemarahan masyarakat dan disalurkan via media sosial, mereka menghujat Juliari karena melakukan korupsi di tengah kesulitan akibat pandemi Covid-19. Setiap denger kasus ini bawaannya masih kesel aja yaa… Selain kasus itu, kasus korupsi di Indonesia seakan tiada habisnya. Komisi antirasuah yang digawangi oleh Firli Bahuri mencatat ada 101 kasus korupsi dengan total tersangka 116 koruptor selama 2021. Wah banyak banget yaa? Untuk membahas lebih jauh soal pemberantasan korupsi di Indonesia dan apa saja sih evaluasinya, yuk kita obrolin bareng peneliti lembaga pemerhati korupsi Pukat UGM, Yuris Rezha Kuniawan. Simak juga pernyataan dari Direktur Riset SMRC Deni Irvani dan Anggota komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan ini warganet lagi ramai bahas soal mahalnya biaya karantina mandiri di hotel bagi pelaku perjalanan luar negeri. Kabarnya biaya karantina mandiri di hotel untuk paket karantina selama sepuluh hari, pelaku perjalanan harus merogoh kocek mulai 6 hingga 21 juta. Gak tanggung-tanggung, kalau mengalami keparahan dan harus dikarantina lebih lama, tarifnya akan naik dengan selisih 3 hingga 5 juta rupiah. Waow banget gak tuh harganya. Belum selesai persoalan mahalnya harga, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui adanya persoalan mafia karantina di tengah-tengah proses kepulangan pelaku perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta yang akan mengakses hotel-hotel karantina. Sederet kasus ini membuat pemerintah berupaya melakukan transparansi harga-harga dan fasilitas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri di website quarantinehotelsjakarta.com. Melalui website ini, para pelancong dapat mengetahui harga dan fasilitas selama melakukan karantina. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Yang menjadi selalu, ya menghayati Natal sebagai intervensi solidaritas Allah ya. Yang datang di tengah seluruh situasi dan kondisi kemanusiaan kita yang tidak selamanya kelihatan baik ya. Ada banyak bencana, ada pandemi, ada keprihatinan yang, yang betul-betul mendorong kita untuk bisa saling membantu, saling peduli, untuk punya empati yang tinggi. Artinya internalisasi makna Natal, solidaritas Allah harus menggerakkan kita untuk membangun solidaritas kemanusiaan dalam skala yang lebih. Di tengah situasi pandemi, di tengah situasi bencana alam, bencana sosial. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kinerja penegakan hukum di Indonesia dinilai makin merosot beberapa bulan terakhir. Ini tergambar dari hasil survei Charta Politika yang dirilis 20 Desember lalu, tentang kepuasan publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum, salah satunya kepolisian. Hampir 45 persen responden menilai kinerja penegak hukum masih buruk. Angka ini meningkat dibanding hasil survei Maret 2021 lalu, yang mencapai 30 persen. Kelompok yang tidak puas dengan kinerja penegak hukum kini nyaris imbang dengan mereka yang mengapresiasi. Tren ketidakpuasan publik mulai meningkat sejak Juli lalu. Ini disinyalir beriringan dengan maraknya berbagai tagar protes seperti Percuma Lapor Polisi, Satu Hari Satu Oknum, hingga No Viral No Justice. Tagar tersebut bermunculan di media sosial dipicu terungkapnya kasus- kasus pembiaran oleh kepolisian. Lantas, perubahan seperti apa yang diharapkan dari kepolisian? Sejauh ini apakah Polri serius berbenah? Rekomendasi apa saja yang diajukan Kompolnas untuk perbaikan Korps Bhayangkara? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Poengky Indarti dan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Muhammad Isnur. Simak juga pernyataan dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua Komisi bidang Hukum di DPR RI Ahmad Sahroni soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Polemik penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 kembali mencuat. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan UMP Jakarta 2022 yang semula 0,85 persen menjadi 5,1 persen. Padahal, rata-rata kenaikan UMP 2022 hanya sekitar 1,09 persen. Kalau dirupiahkan, kenaikan awal itu sebesar Rp37 ribu, jadi besaran UMP-nya sekitar Rp4,4 jutaan. Belakangan, direvisi menjadi Rp225 ribu-an, atau 6 kali lipatnya. Sehingga besaran UMP sekitar Rp4,6 jutaan. Tentu saja, keputusan ini membuat kelompok buruh bersorak. Tetapi, kalangan pengusaha jelas menolak.  Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut, keputusan Anies itu diambil sepihak dan tidak mempertimbangkan dunia usaha yang masih terpuruk karena pandemi. Pengusaha mengakui ekonomi memang tumbuh dan mulai pulih. Tapi, bukan berarti kondisi sudah balik ke normal seperti sebelum pandemi. Apindo mengancam akan menggugat keputusan Gubernur Anies merevisi UMP Jakarta 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN. Lantas, apakah pernyataan Anies terkait revisi kenaikan UMP 2022 yang diklaim sudah sesuai inflasi dan asas keadilan? Bagaimana dampak kenaikan UMP DKI sebesar 5,1 persen terhadap daya beli masyarakat? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Agus Herta Sumarto dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo DKI Jakarta Bidang Pengupahan dan Jamsos, Nurjaman. Simak juga pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua KSPI Said Iqbal soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tak cukup dua dosis, kini desakan pemberian dosis ketiga atau booster terus menguat. Ini disebabkan mutasi virus Corona yang terus bermunculan. Terbaru ada varian Omicron yang masuk kategori variant of concern WHO. Artinya Omicron lebih cepat menular ketimbang varian Delta dan menurunkan tingkat efikasi atau kemanjuran vaksin. Makanya, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM kini tengah memproses izin darurat penggunaan booster Covid-19. Suntikan booster ini dipandang sebagai cara paling ampuh melawan varian Omicron, berdasarkan rilis Strategic Advisory Group of Expert. Di Indonesia, kelompok masyarakat sipil yang mengawal penanganan pandemi, yaitu LaporCovid-19 turut menekankan pentingnya pemberian dosis ketiga. Namun, mereka menolak rencana pemerintah menerapkan kebijakan booster berbayar. Di lain pihak, LaporCovid juga menyoroti ketimpangan vaksinasi antardaerah. Situasi ini diperparah dengan minimnya transparansi informasi mengenai distribusi vaksin dosis pertama dan kedua. Lantas, kenapa vaksinasi booster belum mendesak dilakukan di Indonesia, padahal sudah ada temuan varian Omicron? Seperti apa dampak varian Omicron terhadap efikasi vaksin? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K Lukito dan Penasihat Senior Dirjen WHO Diah Satyani Saminarsih. Simak juga pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Afrika, Inggris dan negara-negara Eropa serta Amerika Serikat sedang kewalahan menghadapi Omicorn, varian baru dari Covid-19 yang kabarnya lebih cepat menular. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat saat ini ada 89 negara, termasuk Indonesia yang telah terdeteksi kasus Covid-19 Omicorn. Ini bikin WHO tak henti-hentinya mewanti-wanti penanganan pandemi. Pasalnya, jumlah kasus Omicorn dapat meningkat dua kali lipat dalam waktu 1,5 sampai 3 hari terakhir. WHO sendiri mengakui nih soal keterbatasan penelitian sifat varian baru Covid-19 itu. Artinya masih banyak yang belum kita ketahui soal varian ini. Berdasarkan rilis Kementerian Kesehatan, per Jumat (17/12) pekan lalu, ada 3 kasus konfirmasi varian Omicorn. Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi mengatakan dua pasien tersebut merupakan hasil pemeriksaan sampel dari 5 kasus probable Omicron dari pelaku perjalanan luar negeri. Terkait temuan ini, Nadia menghimbau masyarakat tetap waspada dan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Soal hal ini kita akan bincangkan lebih lanjut bersama dengan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harmadi, Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, dan Executive Director International Paediatrics Association (IPA) & President Asia Pacific Paediatrics Association (APPA) dokter Aman Bhakti Pulungan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belum reda kemarahan netizen atas dugaan kasus pemerkosaan puluhan santriwati di Garut oleh guru pesantren bernama HW, kini jagat sosial dihebohkan dugaan kasus pemerkosaan Guru Agama berinisial MMS kepada 10 santrinya di sebuah majelis taklim di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat. Sementara Menteri PPPA Bintang Puspayoga juga menuturkan, Pemerintah tidak ingin hanya bersifat sebagai “pemadam kebakaran”. Artinya, baru melakukan pencegahan, pada saat pemerkosaan sudah terjadi. Bintang mengimbau masyarakat, bila mengetahui ada keganjilan dan pelanggaran norma susila di pesantren dan sekolah berasrama, agar segera melapor melalui Call Center 129, atau WhatsApp nomor 0811-1129-129. Tapi sayangnya, kasus-kasus kekerasan seksual itu tak kunjung juga membuat DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di sidang paripurna kemarin. Lantas, apa tanggapan dari Asosiasi Pesantren NU dan LBH APIK soal hal ini? Kita akan cari tahu bersama dengan Pengurus Bidang Divisi Media Asosiasi Pesantren NU Abdullah Hamid dan Direktur LBH APIK Jakarta, Siti Mazumah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah mencatat terjadi lonjakan kedatangan WNI pada Desember ini yang mencapai hingga empat ribu orang per hari. Sedangkan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap data Angkasa Pura terkait kenaikan signifikan hingga dua kali lipat penerbangan tujuan luar negeri pada kondisi normalnya. Pemerintah mengklaim terus memperketat pintu-pintu masuk kedatangan internasional dari jalur udara, laut dan darat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pelaku perjalanan internasional paling banyak melalui jalur udara di bandara Soekarno Hatta. Kata dia, seluruh pelaku perjalanan internasional yang masuk dari berbagai jalur tersebut dilakukan tes PCR. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Hari pertama penyuntikan vaksinasi anak usia 6-11 tahun telah dilalui. Kemarin menjadi kickoff vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun yang dimulai di tiga lokasi, yaitu di Jakarta, Depok, dan Tangerang Selatan. Vaksin yang digunakan adalah Sinovac sesuai izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM menyatakan vaksin Sinovac aman untuk anak usia 6-11 tahun. Sebelumnya Instruksi Mendagri mengatur, daerah yang bisa melakukan vaksinasi untuk anak, harus sudah mencapai target minimal 70 persen vaksinasi dosis pertama, dan minimal sudah vaksinasi 60 persen dosis pertama bagi Lansia. Ada seratusan kabupaten kota di sebelas provinsi yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan vaksinasi anak. Di antaranya Provinsi Banten, Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Bali. Kegiatan vaksinasi diselenggarakan di Puskesmas, rumah sakit, ataupun pos pelayanan vaksinasi dan sentra vaksinasi serta lembaga kesejahteraan sosial anak seperti panti asuhan. Apa saja catatan Koalisi Masyarakat Pemantau Wabah, LaporCovid menyoal vaksinasi anak usia 6-11 tahun? Terkait prokes dan KIPInya seperti apa? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Relawan Koalisi Masyarakat Pemantau Wabah, LaporCovid Amanda Tan, Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Sri Rezeki Hadinegoro, dan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Persidangan Rachel Vennya di Pengadilan Negeri Tanggerang, 10 Desember 2021 menarik perhatian netizen tanah air. Betapa tidak, usai sidang, kata kunci #RachelVennya dengan #Sopan ramai di media sosial hingga menjadi trending topic. Influencer Rachel Venna menjalani persidangan itu dalam kasus pelariannya dari karantina usai perjalanan internasional. Terbongkarnya aksi ini juga mengundang reaksi keras dari warganet kala itu. Selama proses hukum berjalan, masyarakat menanti-natikan hukuman apa yang akan diberikan bagi pelaku pelanggaran karantina tersebut. Dan, rasa penasaran pun akhirnya terjawab di persidangan lewat vonis yang dijatuhkan sang hakim. Atas perbuatan Rachel Vennya, majelis hakim menjatuhkan hukuman empat bulan penjara, dengan ketentuan delapan bulan masa percobaan. Dengan demikian sang Influencer itu tak perlu menjalani hukuman penjara, asalkan selama delapan bulan masa percobaan tidak berbuat tindak pidana. Disamping itu, ia juga dikenakan denda Rp50 juta subsider kurungan satu bulan. Dalam putusannya hakim mengatakan, vonis rachel diringankan karena dia mau mengakui perbuatannya, tidak berbelit-belit dan sopan. Inilah yang belakangan menjadi sorotan di lini media sosial. Hakim juga mengatakan karena hasil tesnya negatif maka dinilainya kecil kemungkinan untuk menularkan Covid-19. Lantas, bagaimana pandangan Epidemiolog terkait penegakan aturan karantina di masapandemi Covid-19 ini? Apa yang kurang dari kebijakan karantina di Indonesia? Dan akankah kasus ini jadi preseden buruk kedepannya? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. Simak juga pernyataan soal hal ini dari Praktisi Hukum dan pendiri Rumah Pancasila Yosep Parera melalui kanal YouTube Rumah Pancasila, 13 Desember 2021. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Kementerian Agama membuat Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Berbasis Agama. Desakan itu menyusul terungkapnya kasus rudapaksa atau perkosaan paksa di pesantren di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, guru pesantren Tahfidz Madani di Bandung berinisial HW diduga memperkosa 21 santrinya dimana rata-rata korban masih dibawah umur. Delapan di antaranya sampai melahirkan anak. Koordinator P2G Satriwan Salim menegaskan pentingnya regulasi yang mengatur bagaimana metode atau strategi dari guru atau pengajar pengasuh, untuk mencegah terjadi kekerasan seksual di satuan pendidikan berbasis agama mengingat tingginya jumlah kekerasan seksual tersebut. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meminta terduga pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Alasannya menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, perkara ini mencoreng dunia pendidikan. Emil juga menyerukan pemerintah dan organisasi pendidikan terkait melakukan pengawasan ketat agar kejadian serupa tak terulang lagi. Para orangtua juga diharapkan dapat aktif memerhatikan anaknya dan segera melakukan tindakan jika muncul gejala ketidakwajaran tertentu. Lantas bagaimana Kementerian Agama merespon hal ini? Perbaikan apa saja yang harus dilakukan Kementerian Agama terkait kasus ini, mengingat tingginya kasus kekerasan seksual? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Garut, Jawa Barat, Diah Kurniasari Gunawa, dan Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah mengklaim masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi yang tinggi, berdasarkan hasil sero survei yang dilakukan pemerintah. Inilah yang menjadi dasar pembatalan PPKM level 3 bagi seluruh wilayah Indonesia yang tadinya bakal diterapkan saat libur Natal dan Tahun Baru ini. Kementerian Kesehatan menegaskan meski penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh Indonesia saat libur Natal dan Tahun Baru batal dilaksanakan, pengetatan tetap dilakukan. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi meminta masyarakat harus tetap waspada terhadap penularan Covid-19. Apalagi karena terdapat ancaman dari varian Covid-19 seperti delta maupun Omicron. Sementara, Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Ede Surya Darmawan menilai perubahan kebijakan itu membuat pemerintah tidak konsisten. Kata dia, jika melihat cakupan vaksinasi di Indonesia, belum bisa dikatakan memiliki kekebalan antibodi. Apalagi kata Ede, masih banyak negara-negara di Eropa kasusnya meningkat tajam meski vaksinasinya sudah mencapai 70-80 persen dari yang ditargetkan. Lantas, Bagaimana Lembaga Biologi Molekuler Eijkman merespon hal ini? Seberapa pentingkah penerapan kebijakan yang konsisten dan apa pengaruhnya pada penanganan pandemi? Kita akan bahas bersama dengan Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander K. Ginting, Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua PHRI Banyuwangi Zainal Mutaqien, dan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Negara-negara di dunia hari ini tengah memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, tak terkecuali Indonesia. Namun bagaimana jika kita menggunakan peringatan ini sebagai refleksi apa saja praktik korupsi yang masih merongrong dan perlu dibasmi di negara ini? Praktik pungutan liar atau pungli di lembaga pelayanan publik di Indonesia masih banyak terjadi. Ombudsman Republik Indonesia mencatat adanya 1.800-an aduan masyarakat soal praktik pungli. Tingginya kasus pungli dan suap di Indonesia juga ditemukan lembaga Transparency International. Dalam survei Global Corruption Barometer 2020, Transparency International menyebut praktik suap dan pungli di Indonesia paling banyak terjadi di sektor layanan publik, terutama di Kepolisian, sektor Kependudukan dan Catatan Sipil, hingga sekolah. Praktik suap di layanan Kepolisian bahkan berada di urutan empat terbanyak di Asia di bawah Taiwan, Thailand dan India. Belum lagi, soal korupsi dana bantuan sosial. Karena yang menjadi korban adalah masyarakat, maka Lembaga antikorupsi Indonesia ICW mengajak agar momentum hari Antikorupsi Dunia ini dapat menjadi titik balik perlawanan masyarakat terhadap korupsi. Lantas, tindak korupsi apa yang masih perlu disoroti di Hari Antikorupsi Sedunia tahun ini? Apa yang harusnya dilakukan pemerintah? Cukupkah edukasi yang dilakukan selama ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Peneliti ICW, Dewi Anggraeni. Simak juga pernyataan dari Mantan penyidik KPK yang menangani kasus korupsi dana bansos, Andre Dedy Nainggolan dan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Penanganan darurat paskaerupsi Gunung Semeru masih berlangsung. Data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kemarin, menyebut ada tiga ribu lebih jiwa yang mengungsi. Sementara, sebanyak 56 korban luka-luka, 17 jiwa hilang dan 34 jiwa meninggal dunia. Namun, data masih terus mengalami pemutakhiran dan validasi. Terkait dengan perkembangan erupsi Gunung Semeru, BNPB mengimbau warga untuk tetap waspada dan siaga dengan memperhatikan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). BNPB terus memantau dan melakukan koordinasi dengan BPBD setempat dalam penanganan darurat erupsi. Sementara itu, akun media sosial PVMBG menjelaskan bahwa Peringatan Dini untuk bahaya erupsi gunung api sudah dilakukan bukan hanya di Semeru, tetapi juga di 69 gunung api aktif yang dipantau oleh PVMBG melalui pemasangan peralatan pemantauan, serta pengamatan visual selama 24 jam. Masyarakat bisa mengakses aktivitas gunung api terkini melalui MAGMA Indonesia. Lantas, apa yang harus dilakukan agar sistem peringatan dan pemberian informasi aktivitas gunung vulkanik lebih efektif? Kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Vulkanolog dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Mirzam Abdurrachman. Simak juga pernyataan dari Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM Andiani, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Anggota Dewan Penasihat dan Perlindungan SAR DIY, MPBI, Surono soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Dukungan untuk mengusut tuntas kasus mahasiswi NW, korban dugaan kekerasan seksual yang mengakhiri hidupnya di Mojokerto, Jawa Timur mengalir deras di media sosial. Pacar dari korban yang merupakan seorang polisi berinisial RB telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan dijerat sanksi etik dan pidana. Sejumlah figur publik turut menyuarakan keprihatinannya terhadap korban mulai dari Cinta Laura, Ernest Prakarsa hingga komposer Addie MS. Menteri Bintang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menyatakan kasus tersebut menyadarkan dan memicu semua pihak untuk lebih aktif melakukan pencegahan agar tidak timbul lagi korban. Menurutnya, kasus itu adalah bentuk Dating Violence atau Kekerasan dalam Berpacaran. Kata dia, kekerasan dalam pacaran adalah suatu tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak dan berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan hak secara sewenang-wenang kepada seseorang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Ia pun berpesan kepada seluruh perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, agar melapor ke layanan dan penjangkauan korban di SAPA 129 atau bisa menghubungi Call Centre 08111-129-129 agar segera mendapatkan pertolongan. Lantas, bagaimana catatan dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK Jakarta) terhadap penanganan kasus NW ini? Bagaimana dengan temuan Komnas Perempuan? Kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dan Direktur LBH APIK Jakarta Siti Mazumah. Simak juga pernyataan dari Wakapolda Jawa Timur Slamet Hadi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut, kepala desa yang korupsi tidak perlu dipidana, jika duit yang diambil tak seberapa. Menurutnya, pelaku cukup mengembalikan uang hasil korupsi, lalu diberhentikan. Sehingga tidak perlu ada proses pemidanaan yang membutuhkan biaya besar. Sebab, banyak kepala desa terjerat korupsi karena tidak memahami aturan hukum dan pengelolaan anggaran. Pernyataan pimpinan KPK Alexander Marwata dinilai tak berdasar. Pasalnya, tidak ada regulasi yang mengatur proses hukum koruptor berdasarkan nominal uang. Kalaupun KPK akan membuat aturan itu, mestinya tidak hanya berlaku di tingkat desa saja. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi Hukum DPR Johan Budi yang juga pernah menjabat sebagai Juru Bicara KPK. Kalangan masyarakat sipil juga menyoroti pernyataan pimpinan KPK Alexander Marwata. Menurut Peneliti LSM pemantau korupsi ICW, Kurnia Ramadhana, pengembalian uang hasil korupsi tidak akan menghilangkan unsur kesalahan pada pelaku. Koruptor harus tetap dihukum sekalipun telah mengembalikan kerugian negara. Hal itu sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Lantas, Adanya ketimbangan anggaran antara pengusutan kasus hingga kepengadilan dengan jumlah uang yang dikorupsi menjadi alasan kepala desa tidak perlu dipidana, ini bagaimana? masuk akalkah? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Anggota Komisi Hukum DPR Johan Budi dan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Simak juga pernyataan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional 2021. Di tahun ini, tema yang diusung adalah “Kepemimpinan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Menuju Tatanan Dunia Yang Inklusif, Akesesibel dan Berkelanjutan Pasca Covid 19”. Dan, di Rabu kemarin (1/12/2021) di Istana Negara, Presiden Joko Widodo melantik kepengurusan pertama Komisi Nasional Disabilitas. Ada tujuh orang yang dilantik, empat diantaranya merupakan penyandang disabilitas. Sebagai ketua adalah Dante Rigmalia, seorang konsultan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Masa jabatan keanggotaan KND ini akan berjalan selama lima tahun sejak pelantikan. Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas merupakan amanat UU tentang Penyandang Disabilitas. Tujuan dari Komisi Nasional Disabilitas ini untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Sebagai lembaga nonstruktural independen, nantinya KND akan bertugas melakukan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Lantas, apa saja sih tantangan bagi komisioner Komnas Disabilitas? Apa pokok permasalah yang ada dari pemenuhan hak kelompok disabilitas? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal bersama dengan Ketua Komnas Disabilitas Dante Rigmalia, Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia, dan Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufroni Sakaril.  Dibagian akhir simak juga obrolan Reporter KBR Lea Citra bareng Bapak Abynprima Rizki, Director of Marketing, Communication & Community Development Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) soal Momentum promosi Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), pada 11 November 2021 yang ditetapkan sebagai Hari Fintech Nasional dan menjadi kick-off Bulan Fintech Nasional. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Wacana efisiensi menguar setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan rencananya menggantikan pegawai negeri sipil (PNS) dengan robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Ini disampaikan Jokowi pada pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024. Jokowi menganggap digitalisasi, khususnya di bidang pelayanan publik akan mempermudah dan mempercepat kinerja pemerintahan, serta tidak bertele-tele. Melansir CNBC, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbebani dengan tingginya anggaran pembayaran gaji dan tunjangan PNS. Per 30 Juni 2021 ada 4 jutaan PNS dan 49 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Angka ini sudah mengalami penyusutan ketimbang 2015 yang angkanya melebihi 4,5 juta PNS. Perampingan PNS lalu dianggap dapat mengurangi beban APBN kita. Kekosongan yang ada di tubuh pemerintah akibat perampingan rencananya akan diisi dengan robot-robot atau artificial intelligence. Muncul juga anggapan bahwa robot dapat mengatasi persoalan pungutan liar atau pungli. Lantas, jika hal ini dilakukan apa saja dampaknya? Bisa bermanfaat untuk masyarakat seperti diklaim oleh pemerintah? Besarkah pengaruhnya terhadap pemberantasan tindak korupsi? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah dan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan dalam Kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Senin kemarin mengungkapkan bahwa, dirinya melihat kolaborasi erat antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Menurutnya, Kemendikbud Ristek sebagai penggagas acara dengan program Merdeka Belajar, telah menjadi solusi kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan industri. Kata dia, karakter bangga Buatan Indonesia perlu ditanamkan sejak dini, sebagai pondasi untuk mencetak generasi yang peduli dengan produk dalam negeri, siap berwirausaha dan berkompetisi. Luhut pun mewanti Mas Menteri Nadiem Makarim sebagai Mendikbud Ristek, agar dapat mengawal hal ini dan memasukkannya dalam kurikulum pendidikan. Dalam kesempatan itu, Menko Luhut juga berharap agar karya pendidikan vokasi dapat dimanfaatkan oleh industri dalam negeri, termasuk Kementerian/Lembaga/Pemda. Lantas, perlukah nilai-nilai cinta produk dalam negeri dimasukkan dalam kurikulum pendidikan? seberapa besar minat masyarakat terhadap produk dalam negeri saat ini? masihkah produk Indonesia kalah saing dengan produk luar di negeri sendiri? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira dan Pengamat pendidikan, Doni Kusuma. Simak juga pernyataan dari Mendikbud Ristek Nadiem Makarim soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah Indonesia akan mengevaluasi daftar negara mana saja yang boleh berkunjung ke Indonesia, terutama untuk tujuan wisata di tengah seluruh dunia mewaspadai masuknya varian baru covid-19, Omicron. Hal ini diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, saat konferensi pers di Jakarta, Senin (29/11/2021) lalu. Sandiaga pun menyayangkan munculnya varian baru covid-19, Omicron yang disebut lebih berbahaya dan cepat menular dari varian delta. Apalagi, lanjutnya, di Agustus hingga Oktober lalu, wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami peningkatan, dan membuat perekonomian sektor wisata kembali bergairah, khususnya di Bali dan Lombok. Hanya saja, katanya, munculnya varian baru ini, maka pemerintah akan kembali membuat kebijakan yang akan kembali membuat perekonomian lesu. Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Alexander Ginting menyatakan daftar Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki riwayat perjalanan di 11 negara terdampak parah kasus Covid-19 varian Omicron bisa bertambah. Daftar sebelas negara tersebut yaitu Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Kebijakan larangan masuk bagi WNA yang memiliki riwayat perjalanan ke sebelas negara mulai berlaku kemarin, Senin 29 November 2021. Alexander mengatakan, antisipasi dan pencegahan masuknya varian Omicron ini juga dilakukan dengan penambahan masa waktu karantina WNA dan WNI dari luar sebelas negara itu wajib karantina tujuh hari, lebih lama tiga hari dari aturan sebelumnya. Lantas, cukupkah hanya dengan pengkajian daftar negara saja? Dengan adanya varian baru masih adakah potensi peningkatan jumlah wisman di akhir tahun nanti? Kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Generasi Pesona Indonesia (GenPI Nasional) Siti Chodijah. Lebih lanjut kita obrolin aja langsung bareng kak Siti dan Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman. Simak juga pernyataan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja diputuskan bertentangan dengan Undang- undang Dasar 1945. Keputusan itu disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan sidang uji formil terhadap Undang-undang Cipta Kerja kemarin. Meski begitu, MK tidak membatalkan Undang-undang itu. MK hanya meminta pemerintah memperbaiki undang-undang dalam kurun dua tahun, tanpa boleh membuat aturan turunan baru. Polemik Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020 itu terus berkepanjangan. UU Cipta Kerja memuat lebih dari seribu halaman. Omnibus law ialah metode pembuatan aturan dengan menggabungkan beberapa regulasi yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Salah satu yang digabung adalah aturan ketenagakerjaan. Pengesahannya direspons kaum buruh dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang putusannya keluar akhir pekan lalu itu. Soal hal ini kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, Kuasa Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Salahudin, dan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Hasil survei daring yang diselenggarakan oleh Jakarta Feminist di akhir tahun 2020 menunjukkan jumlah laporan kekerasan berbasis gender mengalami kenaikan yang sangat signifikan selama pandemi, khususnya kekerasan berbasis gender online. Hampir separuh (48%) dari korban kekerasan berbasis gender pernah mengalami kekerasan secara daring, misalnya berupa ancaman dan tindakan penyebaran foto/video intim. Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (Jakarta Feminist) merupakan komunitas feminis muda-mudi lintas gender di Indonesia dan juga merupakan inisiator Women’s March Jakarta.  Merespons hasil survei itu, Jakarta Feminist pun menggelar Feminist Festival. Tahun ini, tema yang diusung adalah “Untuk Internet yang Lebih Feminis”. Festival itu digelar mulai hari ini Jumat, 26 November hingga hari Minggu, 28 November 2021. Dalam festival ini juga bakal diluncurkan chatbot Cari Layanan untuk mengakses lembaga layanan bagi korban kekerasan di manapun, kapanpun. Merespons naiknya kekerasan berbasis gender online selama pandemi, dan seperti apa komunitas Into The Light ID menyorotinya? Bagaimana urgensinya menciptakan internet ramah perempuan, dan bagaimana ini mendukung kesehatan mental para perempuan? Kita akan cari tahu lebih lanjut bareng Aktris dan Media Volunteer Into The Light ID, Anne Yasmine. Simak juga pernyataan dari Program Manager Jakarta Feminist, Noval Auliady soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo meminta capaian target 70 persen vaksinasi Covid-19 bisa tercapai di akhir tahun. Untuk itu, dia memerintahkan jajarannya proaktif jemput bola agar target terpenuhi. Kepala negara turut menekankan setiap daerah yang capaian vaksinasinya masih rendah, diberikan perhatian khusus. Kementerian Kesehatan pun mengklaim terus mendorong percepatan vaksinasi di sejumlah daerah untuk mengejar target 70 persen vaksinasi nasional di akhir tahun. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyebut, pemerintah daerah harus menciptakan terobosan supaya capaian vaksinasi harian bisa sesuai atau melampaui target. Sementara itu, Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menyarankan agar target vaksinasi ditingkatkan dari rencana awal, yakni minimal 85 persen dari total populasi vaksinasi penuh agar kekebalan komunal bisa benar-benar terbentuk. Berdasarkan data pemerintah, total sekitar 70 juta orang atau 50-an persen sudah mendapatkan vaksin dosis pertama. Sedangkan sekira 40 juta orang atau 30 persen mendapatkan vaksin dosis kedua. Kemudian pada program vaksinasi Gotong Royong, terdapat 1 juta-an orang atau 8 persen telah divaksinasi dosis pertama dan 1juta orang atau 7 persen telah mendapat dosis kedua. Lantas, bagaimana upaya Kemenkes untuk mempercepat/menggenjot vaksinasi di Indonesia? adakah evaluasinya? Apakah target 70 persen vaksinasi di RI cukup efektif untuk mencapai kekebalan komunal? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi dan Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Vaccinated Travel Lanes telah diterapkan di banyak negara. Ini adalah kebijakan melonggarkan syarat masuk bagi pelaku perjalanan yang sudah mendapat vaksinasi lengkap. Pemerintah Singapura membuka akses masuk bagi wisatawan mancanegara, bahkan menghapus syarat karantina bagi pelancong yang telah mendapat vaksinasi lengkap. Singapura telah menerapkannya sejak Oktober lalu untuk beberapa negara yang sudah memiliki tingkat vaksinasi tinggi. Kebijakan Vaccinated Travel Lanes atau jalur masuk khusus tanpa karantina bagi wisatawan yang sudah divaksin lengkap juga diterapkan beberapa negara lain seperti Thailand dan Australia. Kini, Indonesia pun sedang mempertimbangkan membuat kebijakan yang sama. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kebijakan itu untuk diterapkan di Indonesia. Bagaimana kajian penerapan vaccinated travel lanes yang memungkinkan turis masuk tanpa karantina? mengingat sebelumnya anda mewanti-wanti adanya kemungkinan ini? Bagaimana dampak dari Vaccinated travel lanes yang sudah diberlakukan di beberapa negara seperti Singapura dan Filipina? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azahari. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Anggota Komisi Kesehatan DPR Netty Prasetiyani Heryawan, dan Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan kabar peretasan server milik Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi sorotan. Juga, menjadi ironi karena keduanya merupakan lembaga yang bertanggungjawab atas keamanan siber. Markas Besar Kepolisian mengklaim terus mengusut peretasan atau pembobolan data anggota kepolisian. Juru bicara Mabes Polri Dedi Prasetyo mengatakan, pengusutan dilakukan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim. Dedi menjamin, server data hingga sejumlah aplikasi Polri dan sistem keamanannya, hingga kini masih dalam kategori aman. Sebelumnya, tiga server web milik Polri dikabarkan bobol akibat ulah peretas yang mengaku dari Brazil. Peretas itu membeberkan informasi pribadi ribuan anggota Polri termasuk nomor telepon selular dan alamat surat elektronik. Peretasan oleh orang atau kelompok yang sama juga menyasar situs Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada bulan lalu. Juru Bicara BSSN Anton Setiawan mengatakan, peretasan situs pusmanas.bssn.go.id menjadi bahan evaluasi bagi lembaganya. Serangan peretasan sekaligus menjadi ancaman yang serius, meskipun tidak berdampak pada data.  Beberapa pihak menilai kondisi ketahanan dan keamanan siber di Indonesia saat ini sangat lemah. Lantas, bagaimana penyelesaian kasus-kasus peretasan di Indonesia, mengingat ini bukan kasus pertama? Bagaimana dengan nasib RUU Perlindungan Data Pribadi juga tak kunjung disahkan, padahal sudah banyak kasus peretasan yang menimpa lembaga negara? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Perwakilan Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi, Wahyudi Djafar. Simak juga pernyataan dari Pakar keamanan siber Lembaga CISSReC, Pratama Persadha soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Setiap tahun ada sekitar 20 ribu mahasiswa bidang ilmu kesehatan yang gagal wisuda lantaran tak lolos uji kompetensi. Hal ini disoroti Direktur perusahaan konsultan perguruan tinggi, SEVIMA, Ridho Irawan. Situasi ini sangat disayangkan mengingat lulusan ilmu kesehatan sangat dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19 seperti saat ini. Jika tidak lulus ujian kompetensi, mahasiswa bersangkutan belum bisa dinyatakan lulus dari kampus. Sistem ujian kompetensi ini disebut sebagai exit exam. Mahasiswa yang tidak lulus ujian kompetensi pun harus ujian ulang di tahun berikutnya sehingga wisuda juga akan tertunda. Lantas, Apa yang "salah" di sini sampe banyak yang nggak lulus? Seperti apa kebutuhan lulusan ilmu kesehatan di tengah pandemi seperti ini? Bisakah kita menghasilkan SDM bidang kesehatan yang lebih mumpuni dengan jumlah yang mencukupi tanpa mengesampingkan kualitas lulusannya? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Simak juga pernyataan dari Direktur Perusahaan Konsultasi Perguruan Tinggi (SEVIMA), Ridho Irawan dan Direktur Poltekkes Kemenkes Malang, Budi Susatia soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan akan menerapkan kebijakan PPKM Level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia selama masa libur Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Kebijakan ini akan berlaku mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Aturan ini nantinya disahkan melalui Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru. Diketahui, PPKM Level 3 dalam Inmendagri terdahulu diantaranya mengatur kegiatan di tempat ibadah maksimal kapasitas 50 persen, kegiatan di bioskop dan tempat makan minum maksimal kapasitas 50 persen. Selain itu, kegiatan di pusat perbelanjaan maksimal kapasitas 50 persen sampai pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan ketat, dan menutup fasilitas umum seperti alun-alun dan lapangan terbuka. Lantas, apakah kebijakan ini mampu menekan mobilitas masyarakat pada libur nataru? Satgas Covid-19 sempat menyebut masyarakat sudah antipati terhadap aturan pemerintah. Bagaimana mengatasinya? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi mengatakan, saat ini masih ada 63 daerah di Indonesia yang institusinya tidak patuh protokol kesehatan. Kata Sonny, kepatuhan institusi menjadi salah satu upaya berlapis yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan protokol kesehatan di masyarakat. Menurutnya, jika kepatuhan institusi baik, maka perubahan perilaku disiplin prokes di masyarakat juga akan berjalan baik. Dalam diskusi di kanal Kemenkominfo Jumat lalu, Sonny mengatakan, data yang dihimpun Satgas saat ini ada 136 Kabupaten/Kota dengan kepatuhan institusi menjalankan prokes diatas 85 persen. Kata dia, kepatuhan institusi yang dimaksud adalah penyediaan tanda-tanda jaga jarak, menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan petugas untuk mengukur suhu, menyediakan petugas untuk pengawas pemakaian masker, menyediakan masker cadangan. Rendahnya kepatuhan protokol kesehatan dari institusi di 63 daerah Indonesia, dinilai pakar epidemiologi dari Unair, Laura Navika Yamani, akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat. Padahal Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid- 19, Wiku Adisasmito mengungkap selama sepekan ini tingkat kepatuhan masyarakat masih bagus. Lantas, bagaimana pengawasan dan razia prokes yang berjalan selama ini? Tidak cukupkah untuk memastikan institusi ini melakukan prokes? Atau justru tidak berjalan? Apa yang mesti dilakukan terhadap institusi abai prokes ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal bersama dengan Pakar epidemiologi dari Unair, Laura Navika Yamani. Simak juga pernyataan dari Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi dan Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah memperkirakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) buruh tahun depan sebesar 1,09 persen. Hal ini mengikuti aturan PP 36 tahun 2021 turunan Undang-undang Ciptakerja yang menyebut, pengupahan dihitung dari kenaikan ekonomi dan inflasi nasional. Meski demikian Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri mengatakan, kenaikan itu disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi. Padahal sebelumnya, kelompok buruh menuntut kenaikan upah hingga 10 persen. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) mendesak pemerintah menaikkan upah minimum di 2022 sebesar 7 hingga 10 persen berdasar survei kebutuhan hidup layak di 24 provinsi ini menggunakan 60 komponen hidup layak. Sementara itu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI yang menuntut kenaikan dengan besaran sama, menyebut aksi buruh akan terus dilakukan di akhir 2021 apabila permohonan KSPI tidak dituruti. Kini, sejumlah gubernur masih menyusun penghitungan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022. Nantinya, para gubernur harus sudah menetapkan besaran UMP 2022 paling lambat 21 November. Sedangkan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 paling lama 30 November. Lantas, apakah pertumbuhan ekonomi kita tidak memungkinkan kenaikan ump lebih dari 1 persen? Apakah kenaikan 1 persen ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat gak? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad. Simak juga pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengawasi bisnis tes PCR atau Polymerase Chain Reaction di masa pendemi yang digunakan untuk diagnosa Covid- 19. Direktur Ekonomi KPPU, Mulyawan Ranamanggala pun mengungkap adanya indikasi memaksimalkan keuntungan seperti praktik bundling tes PCR. Dia pun mencontohkan, bundling tes PCR dengan konsultasi dokter yang membuat konsumen atau masyarakat mengeluarkan biaya hampir dua kali lipat dari harga tes PCR. Menurutnya, hal tersebut perlu diantisipasi dan diawasi oleh pemerintah. Ia juga mengklaim telah menyampaikan rekomendasi itu ke pemerintah. Lantas, apa saja temuan KPPU dalam mengawasi bisnis PCR yang berjalan selama pandemi? Hal-hal apa saja yang mestinya diperhatikan pemerintah terkait pengawasan praktik-praktik testing PCR di tengah pandemi ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala. Simak juga pernyataan dari Koordinator Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi, Carmelita Hartoto, dr. Dyah Anggraeni dari Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI), Sekretaris Jenderal Gakeslab Indonesia & Wakil Komite Tetap Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kadin, dr. Randy H. Teguh, dan Anggota Komisi bidang Perdagangan DPR RI Andre Rosiade soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo optimistis keberadaan Sirkuit Mandalika akan memunculkan pertumbuhan ekonomi baru di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Keyakinan itu disampaikan Jokowi usai meresmikan Sirkuit Mandalika yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, NTB, kemarin Jumat. Kendati demikian, Jokowi belum memastikan perhelatan mana yang lebih menjanjikan untuk menyumbang perekonomian daerah tersebut. Dalam waktu dekat, sirkuit yang menghabiskan biaya pembangunan hingga Rp1,1 triliun itu bakal menggelar seri penutup World Superbike 2021 pada 19 hingga 21 November 2021. Kemudian, dilanjutkan dengan perhelatan Moto GP di Maret 2022. Kepala Negara juga mengajak masyarakat hadir di KEK Mandalika menyaksikan perhelatan yang digelar di Sirkuit Mandalika, dengan tetap menjalankan protoko kesehatan, lantaran masih dalam suasana pandemi covid-19.Kata dia, Satgas juga telah diperintahkan untuk mendampingi tata kelola event besar itu. Seberapa besar pengaruhnya sirkuit baru itu terhadap pertumbuhan ekonomi? Apakah dengan adanya dua ajang internasional ini bisa menarik wisatawan untuk berwisata ke tempat wisata lainnya? Tidak hanya ke Mandalika saja? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah dan Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azahari.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Berdasar survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristek-Dikti) pada 2019, kawasan kampus menempati urutan ketiga sebagai lokasi rawan kekerasan seksual setelah jalanan dan transportasi umum. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan niat dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi. Kata dia, peraturan itu untuk menjerat para pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual bakal dikenakan sanksi ringan hingga berat, semisal dikeluarkan dari kampus. Kata dia, Permendikbud Ristek ini disusun sejak 2020 dengan menggandeng berbagai pihak, di antaranya perwakilan perguruan tinggi. Mendikbud Ristek Nadiem Makarim melalui kanal YouTube Najwa Shihab, 10 November 2021 juga menampik tuduhan pelegalan seks bebas dari peraturan yang dikeluarkannya itu. Sebelumnya muncul keberatan dari Muhammadiyah terhadap Pasal 5 ayat (2) yang memuat frasa "tanpa persetujuan korban" karena dianggap mengandung makna bahwa kegiatan seksual dapat dibenarkan apabila ada "persetujuan korban (consent)". Sehingga dalam rilisnya Muhammadiyah menyebut Permendikbud 30 mengandung unsur legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Alasan inilah yang mendorong Diktilitbang PP Muhammadiyah menolak pengesahan Permendikbud 30 dan meminta pemerintah untuk segera mencabut dan memperbaikinya. Lantas sistem pelaporan seperti apa yang harus diterapkan kampus? Bagaimana membuat skema pelaporan di kampus yang pro kepada korban? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) dan Rektor UGM, Prof. Panut Mulyono dan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kota Batu, Malang hingga saat ini masih perlu waktu untuk berbenah pascabencana banjir bandang yang melanda pekan lalu. Sektor Pariwisata menjadi salah satu yang terdampak dan perlu perbaikan. Betapa tidak, kota ini dikenal menjadi tujuan wisatawan untuk menghabiskan waktu libur. Jadi, bisa dibayangkan kerugian yang harus ditanggung masyarakatnya. Dilansir dari website organisasi lingkungan hidup Walhi, banjir kemarin adalah yang terparah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Curah hujan di Kota Batu dari 2018 ke 2019 berdasarkan catatan BMKG menunjukkan anomali curah hujan, terutama dalam bulan November hingga Desember. Menurut Walhi, naik turunnya hujan yang tidak konsisten adalah bagian dari anomali cuaca sebagai dampak turunan perubahan iklim. Anomali cuaca terkadang panas berkepanjangan, tetapi tiba-tiba hujan deras, merupakan bahaya hidrometeorologi yang resikonya setiap tahun meningkat akibat dari perubahan iklim yang semakin masif. Dan, Kota Batu merupakan wilayah yang sangat tampak terpengaruh perubahan iklim dimana suhu disana rata-rata kini mengalami peningkatan sekitar satu derajat celcius jika dibandingkan dengan lima tahun lalu. Apa kata generasi muda soal hal ini? Adakah upaya dari masyarakat untuk mengatasi hal ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Tim Public Relation dari Youth for Climate Change ( YFCC) Zalfa Alfianisa dan santri Pesantren Nurul Musthofa, Ahmad Aushof Muktafa. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sejumlah pihak memperkirakan lonjakan kasus virus korona akan terjadi usai libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah pun menyiapkan stok obat-obatan terapi pasien COVID-19. Ini adalah bagian dari strategi penanganan di hilir atau terapeutik yang dilakukan pemerintah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku telah melobi perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, Merck untuk mendapatkan obat Molnupiravir. Kata dia, Molnupiravir adalah obat untuk pasien dewasa dengan gejala ringan. Tujuannya untuk menekan angka pasien yang dirawat di rumah sakit hingga 50 persen. Obat ini digadang-gadang menjadi antivirus oral pertama untuk pasien Covid-19. Cara kerjanya dengan mengacaukan kode genetik virus agar tidak bereplikasi atau memperbanyak diri di tubuh inang. Studi laboratorium yang dilakukan Merck menunjukkan, Molnupiravir efektif melawan varian virus corona, termasuk jenis Delta. Hasil penelitian itu menyebut, obat tersebut paling mujarab bila diberikan pada tahap awal infeksi. Lantas, selain kesediaan obat, apa lagi yang harus diperhatikan pemerintah, jika terjadi lonjakan kasus? Akankah kelangkaan obat bisa dicegah atau pemerintah harus mencegah kenaikan kasus bukan hanya menyetok obatnya saja? Selain menyetok obat, langkah apa lagi yang perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kelangkaan obat saat lonjakan kasus? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Pakar Farmakologi dan Farmasi Klinik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zullies Ikawati. Simak juga pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Kepala BPOM Penny Lukito soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan vaksin Covid-19 yang kedaluwarsa di beberapa daerah jadi sorotan. Belum lama ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah melaporkan ada sekitar empat ribu dosis vaksin Covid-19 kedaluwarsa. Ini diduga terjadi karena masalah distribusi. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Pandemi Covid-19, Wiku Adi Sasmito mengatakan, rantai distribusi dari semua pihak harus selaras dan cepat agar program vaksinasi tidak terhambat. Namun tak hanya di Kudus, beberapa media lokal pun memberitakan daerah-daerah lain yang juga menghadapi masalah vaksin yang hampir kedaluwarsa maupun yang sudah kedaluwarsa. Di Bengkulu, ada 500 dosis vaksin telah kedaluwarsa.  Sementara di Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi sampai menghibahkan ratusan ribu dosis vaksin Covid 19 yang mendekati kedaluwarsa, ke daerah lain seperti Subang, maupun Cianjur, Jawa Barat. Sesungguhnya seperti apa sih tata kelola vaksin Covid-19? Bagaimana pandangan dunia terhadap negara yang menyebabkan vaksin kedaluwarsa sementara negara lain berebut dan sulit mendapatkan vaksin covid-19? Ada pengaruh jatah vaksin ke Indonesia nggak nanti? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Prof. Dr. Sri Rezeki Hadinegoro. Simak juga pernyataan dari Bupati Kudus Hartopo, Gubernur Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, Juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito, dan Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belum lama ini kecelakaan maut di jalan tol yang melibatkan publik figur menyedot perhatian publik. Belakangan juga viral video dari sebuah akun TikTok yang menuding bahwa jalan tol di Indonesia tidak aman. Narasi yang disertakan dalam video itu adalah soal penggunaan jalan beton yang disebut tidak mempunyai daya cengkeram antara ban mobil dengan permukaan perkerasan jalan. Kemudian juga, disebutkan bahwa pembatas dinding beton yang tebal dan kokoh di tengah jalan semestinya berupa rumput. Lantas, apa sajakah faktor yang bisa mengakibatkan kecelakaan parah saat berkendara di jalan tol? Bagaimana standar pelayanan minimal jalan tol di Indonesia? Sudah sesuai standarkah? Kita akan cari tahu soal hal ini lebih lanjut bersama dengan Pengamat Transportasi dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Kota Semarang, Djoko Setijowarno, Pembalap mobil sekaligus instruktur keselamatan berkendara Fitra Eri, dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Salah satu ancaman kesehatan yang dihadapi pekerja dalam situasi WFH atau Work From Home) adalah Computer Vision Syndrome. Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI) Sidik, mengungkap bahwa bekerja dengan komputer berlama-lama berpotensi mengakibatkan Computer Vision Syndrome, yakni kondisi dimana mata memerah, berair, gatal, kadang-kadang sampai sakit kepala. Computer Vision Syndrome itu dikibatkan bekerja terlalu lama menggunakan komputer dengan jarak yang sama dan terus-menerus atau berjam-jam. Lebih lanjut Sidik menjelaskan cara kerja yang demikian berdampak kekakuan pada otot mata, sehingga saat melihat ke arah jauh objek terlihat ganda atau buram, namun efek tersebut hanya sesaat dan akan menjadi bahaya jika terbiasa seperti itu. Untuk mencegah hal itu, dr. Sidik menyarankan menggunakan komputer maksimal selama 2 jam kemudian istirahat 10 menit sampai 15 menit. Waktu istirahatnya pun harus terbebas dari gawai. Istirahat bisa dilakukan dengan melihat objek yang jauh atau dengan tutup mata, dr. Sidik biasa menyebutnya dengan 'rule of twenty'. Ia menjelaskan setelah 20 menit bekerja dengan komputer mata istirahat selama 20 detik dengan melihat objek pada jarak 20 feet atau 6 meter. Untuk mengetahui lebih lanjut soal Computer Vision Syndrome dan Komunitas Mata Sehat Indonesia, kita akan ngobrol bareng: Dokter Spesialis Mata Gilbert Simanjuntak dan Pendamping di Komunitas Mata Sehat Indonesia Yan Budiman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum untuk tahun depan. Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, kenaikan upah minimum 2022 menjadi keharusan, karena kebutuhan hidup masyarakat juga semakin meningkat. Selain itu kata dia, dengan kenaikan upah minimum, maka daya beli masyarakat bisa pulih dan ekonomi nasional juga tumbuh. KSPI menuntut kenaikan UMK 2022 itu sebesar 7 sampai 10 persen. Desakan kenaikan upah untuk tahun depan itu, mendapat dukungan Anggota Bidang Ketenagakerjaan DPR, Rahmad Handoyo. Menurutnya, permintaan kenaikan upah dari para buruh itu cukup masuk akal. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menyarankan pemerintah menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai kenaikan inflasi. Menurutnya, dalam kondisi pandemi memang harus ada penyesuaian, namun kenaikan itu tidak harus sebesar permintaan buruh. Lantas, apakah komponen kebutuhan hidup layak (KHL) masih akan jadi acuan dalam merumuskan kenaikan UMP 2022? Apa usulan HIPMI soal kenaikan UMP 2022? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira dan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi, Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad. Simak juga pernyataan dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim tengah berlangsung di Glasgow, Skotlandia pekan ini. Dalam forum itu, Presiden Joko Widodo mengklaim telah melakukan berbagai upaya untuk antisipasi dampak perubahan iklim. Salah satunya menekan laju deforestasi dan juga menurunkan angka kebakaran hutan di Indonesia hingga 82 persen. Jokowi mengklaim upaya itu berdampak besar dalam penurunan gas emisi. Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar juga mengatakan salah satu upaya mengurangi dampak perubahan iklim adalah dengan menekan angka kebakaran hutan. Ia mengklaim Indonesia berhasil melewati dua tahun tanpa kebakaran besar sepanjang 2020-2021. Tahun ini, potensi titik api bahkan menurun drastis hingga 50 persen dibanding tahun lalu. Sementara itu, para pegiat lingkungan di Indonesia mengkritik klaim-klaim Presiden Joko Widodo mengenai penanganan perubahan iklim di Indonesia. Pengkampanye Hutan dari LSM Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik menyebut, pemerintahan Jokowi justru tidak bisa menangani masalah deforestasi dengan baik. Selain itu, perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Monica, menyebut klaim menurunnya deforestasi dan kebakaran hutan berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di wilayah adat. Sedangkan Manajer Kampanye Perubahan Iklim Walhi Yuyun Harmono justru mempertanyakan komitmen Jokowi dalam transisi menuju energi terbarukan. Lantas, kapan Indonesia akan meninggalkan energi kotor lalu beralih menggunakan sumber energi bersih dan terbarukan? Apa saja kontribusi yang bisa diberikan anak muda soal hal ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Manajer Kampanye Perubahan Iklim Walhi Yuyun Harmono, Pengkampanye Hutan dari LSM Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik, dan Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah, Adhityani Putri.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belum lama ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi. Menurut Mendikbudristek Nadiem Makarim, peraturan tu untuk menekan angka kekerasan seksual di perguruan tinggi yang jumlah semakin meningkat. Mas Menteri Nadiem menegaskan, para pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual bakal dikenakan sanksi ringan hingga berat, semisal dikeluarkan dari kampus. Kata dia, Permendikbud Ristek ini disusun sejak 2020 dengan menggandeng berbagai pihak, di antaranya perwakilan perguruan tinggi. Berdasar survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristek-Dikti) pada 2019, kawasan kampus menempati urutan ketiga sebagai lokasi rawan kekerasan seksual setelah jalanan dan transportasi umum. Lantas, bagaimana sistem penanganan kasus kekerasan seksual di kampus selama ini? Bisakah persoalan silent treatment atau keengganan mengungkapkan kasus kekerasan seksual di kampus bisa dituntaskan dengan aturan baru ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK Indonesia, Khotimun Sutanti dan Koordinator BEM SI Kaharuddin. Simak juga pernyataan dari Ketua Subkomisi Pendidikan Komnas Perempuan, Alimatul Qibtiyah soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan ini, polemik PCR, mulai dari tarif hingga pemberlakuannya sebagai syarat perjalanan udara Jawa-Bali mengemuka. Malah, ada kemungkinan pemberlakuan test PCR untuk semua moda transportasi. Dan, Kementerian Kesehatan pada Rabu lalu pun resmi menurunkan tarif batas atas tes Covid-19 PCR menjadi 275 rupiah dari sebelumnya 495 ribu rupiah di Jawa-Bali. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 menyebut, pemerintah masih menganalisis implementasi kebijakan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat terbang yang sudah diterapkan saat ini sebagai masukan penyesuaian pengaturan mobilitas ke depannya. Sementara Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono menilai penerapan tes PCR untuk syarat perjalanan, efektif mencegah penularan Covid-19. Namun, kata dia, penggunaan tes PCR di semua moda transportasi merupakan kebijakan yang tidak rasional. Sebab itu akan membebani masyarakat. Lantas apakah penerapan tes PCR sebagai syarat mobilitas di semua transportasi ini akan menekan laju pergerakan orang? atau penurunan angkutan? Mungkinkah tes PCR diaplikasikan di seluruh moda transportasi? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono dan Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno. Simak juga pernyataan dari Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Wiku Adisasmito soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sejak 14 Oktober lalu, pemerintah masih menyempurnakan sejumlah regulasi dan integrasi data terkait pembukaan wisatawan mancanegara ke Bali dan Kepulauan Riau yang telah berlangsung. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyebut akan mengevaluasi pembukaan pariwisata di Bali setiap minggunya. Sandi tak ingin Bali menjadi lokasi sumber penularan Covid-19 usai pembukaan wisata, apalagi tahun depan Bali akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Pekan lalu, Pemerintah Provinsi Bali menyebut banyak proses persiapan yang dilalui wisatawan mancanegara mulai dari dokumen persyaratan hingga pemesanan tiket. Menurut Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Artha Ardana meski belum ada penerbangan asing yang mendarat di Bali saat pembukaan pintu bagi wisatawan, namun diperkirakan ada 20 ribuan wisman masuk ke provinsi itu, November mendatang. Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Artha Ardana menambahkan, wisatawan domestik yang ke Bali juga meningkat, terutama saat akhir pekan. Lantas, sudah mumpunikah pengawasan ( termasuk 3T) dan implementasi prokes bagi turis asing? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Direktur Indonesia Ecotourism Network Ary Suhandi. Simak juga pernyataan dari Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Artha Ardana, Ketua Komunitas di bidang pariwisata, Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Siti Chotijah, dan Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kata kunci Menwa menjadi Trending Topic di Twitter kemarin. Ini mengacu pada peristiwa meninggalnya mahasiswa Universitas Sebelas Maret Solo atau UNS saat menjalani Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) resimen mahasiwa (Menwa). Menwa sendiri menjadi salah satu unit kegiatan mahasiswa yang meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa.  Juru bicara UNS Solo, Sutanto, mengatakan UNS, keluarga, dan kepolisian masih menunggu hasil otopsi jenazah mahasiswa tersebut. Sutanto pun mengungkapkan rasa duka mendalam kematian mahasiswa UNS tersebut. Lebih lanjut Sutanto mengungkapkan UNS saat ini mendukung upaya kepolisan mengumpulkan fakta dan bukti peristiwa meninggalnya seorang mahasiswa peserta diksar Menwa itu.  Sementara itu kepolisian masih menelusuri kasus ini. Kasatreskrim Polresta Solo, Djohan Andika, mengatakan polisi mengumpulkan bukti, keterangan saksi, dan olah TKP di berbagai lokasi diksar. Lebih lanjut kata Djohan, polisi masih mendalami kronologi kematian mahasiswa UNS saat menjalani diksar tersebut. Lantas, apa yang perlu di evaluasi dari kegiatan mahasiswa yang melibatkan kekerasan seperti ini? Bakal terus ada apa bisa dihapus? Peran dan tanggung jawab kampus seperti apa untuk setiap kegiatan mahasiswa? KIta akan cari tahu lebih lanjut hal ini bersama dengan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji. Simak juga pernyataan dari Juru bicara UNS Solo, Sutanto dan Kasatreskrim Polresta Solo, Djohan Andika soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Baru-baru ini, sekelompok relawan yang menamakan diri Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES), mendeklarasikan dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi capres pada Pilpres 2024. Di hari yang sama, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Bandung, Jawa Barat menyatakan sikap mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Sebelum muncul dua gerakan tersebut, relawan Generasi Muda Pejuang Nusantara atau Gema Puan telah mendeklarasikan dukungan kepada Puan Maharani untuk maju sebagai bakal capres 2024. Dan sebulan lalu, puluhan milenial di Jawa Timur menggelar deklarasi dukungan kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dengan nama “Gerdu Muhaimin”. Sementara itu, hasil survei Litbang Kompas yang dirilis awal pekan lalu menunjukkan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempel ketat elektabilitas Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Sebelumnya, elektabilitas Prabowo selalu teratas, tapi Oktober lalu, Ganjar berhasil menempel ketat dengan angka sama yaitu 13,9 persen.  Sedangkan menurut hasil survei Poltracking Indonesia tentang Capres 2024 dua hari lalu, mencatat elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempati posisi teratas dengan angka 22,9 persen dalam simulasi 15 nama. Di posisi berikutnya, menyusul nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan elektabilitas 20 persen dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 13,5 persen. Lantas, apa saja yang diharap dari tokoh-tokoh yang nantinya maju ke pilpres 2024 nanti? Apakah bakal ada pertarungan media sosial nanti? Kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Alwan Ola Riantoby Dewan Pengarah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) sekaligus Direktur Kata Rakyat. Simak juga pernyataan dari Direktur Riset SMRC Deni Irvani dan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Syarat terbaru untuk perjalanan udara menuai protes. Kini penumpang pesawat diwajibkan mengantongi hasil tes negatif PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan, selain sertifikat vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama. Aturan wajib tes PCR itu berlaku bagi penumpang pesawat dari dan ke daerah Pulau Jawa serta Bali dimana sebelumnya cukup hanya dengan hasil negatif dari tes rapid antigen. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito dalam pesan singkatnya mengatakan syarat tes PCR diberlakukan lantaran kapasitas penumpang pesawat sudah boleh 100 persen. Sedangkan untuk moda lain, kata dia, masih menggunakan tes antigen lantaran kapasitas masih dibatasi maksimal 70 persen. Lantas, apa alasan pemerintah menjadikan tes PCR sebagai syarat penerbangan? Apakah kebijakan ini akan berdampak buruk terhadap masakapai dan sektor penerbangan yang ada? Kita akan cari tahu lebih lanjut hal ini bersama dengan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dan Pengamat Transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kasus kematian anjing bernama Canon menyedot perhatian publik bahkan sampai masuk jajaran trending topic di Twitter. Video satpol PP dalam menangkap Canon, anjing di Pulau Banyak Aceh itu pun viral dan mendapat kritik dari netizen. Pihak Satpol PP mengklaim tengah berusaha mengamankan anjing itu. Sementara, akun Rosayeoh menerangkan bahwa sebelumnya akan menjemput Canon dan Coco untuk dibawa ke Medan, namun meminta waktu beberapa hari. Ia menyangkan kenapa Canon mesti dibawa secara paksa saat tidak ada mereka Belum lama ini kasus penjagalan kucing Tayo juga menjadi viral di media sosial. Dan, pelakunya telah divonis 2,5tahun penjara. Untuk saat ini, giliran pemilik anjing Canon memperjuangkan keadilan untuk kasus kematian anjingnya. Berbicara soal perlakuan semena-mena terhadap hewan, sebelumnya, Asia For Animals Coalition juga merilis riset yang menunjukkan Indonesia sebagai negara nomor satu di dunia yang paling banyak mengunggah konten penyiksaan hewan di media sosial. Nah, kita bakal bahas lebih lanjut di WHAT’S TRENDING Berikut ini **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Beberapa pelonggaran diberikan pada masa Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kali ini. Misalnya, pemerintah kembali membuka wahana permainan anak di pusat-pusat perbelanjaan atau mal, anak-anak juga boleh masuk bioskop, dan sebagainya. Pemerintah memang membolehkan anak usia di bawah 12 tahun untuk masuk ke mal dan pusat perbelanjaan khusus untuk wilayah PPKM Level 1 dan 2. Anak usia di bawah 12 tahun pun dibolehkan masuk ke mal dengan syarat didampingi orang tua. Tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam mal dan pusat perbelanjaan juga dibuka dengan syarat orang tua harus mencatatkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan tracing atau pelacakan jika ada kasus. Selain itu, semua pengunjung dan pegawai mal atau pusat perbelanjaan juga diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Meski begitu, perlu diingat adanya kemungkinan ledakan kasus di akhir tahun. Lantas, bagaimana catatan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) terkait pelonggaran kegiatan anak-anak ini? Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pihak pengelola mall, tempat bermain anak, tempat hiburan atau rekreasi agar anak tetap aman dari Covid-19? Kita akan cari tahu lebih lanjut hal ini bersama dengan Sekretaris Satuan Tugas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof dr Soedjatmiko. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dan Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Dua pekan sudah, Kota Blitar, Jawa Timur terapkan new normal atau adaptasi kenormalan baru. Koordinator Penanganan Covid-19 wilayah Bali dan Jawa, Luhut Binsar Pandjaitan, pun mengklaim uji coba penerapan new normal di Kota Blitar berjalan positif karena situasi Covid-19 di Kota Blitar tetap rendah dan terkendali. Hal itu, disebut Luhut karena didorong oleh tingkat tracing (pelacakan kasus), vaksinasi, dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang terus meningkat. Sebelumnya, Kota Blitar menjadi satu kota pertama yang masuk level 1, dan kemudian dijadikan sebagai uji coba menuju New Normal dimana sebagian besar aktivitas masyarakat dapat dilakukan mendekati kehidupan normal. Menurut Menteri Luhut, contoh baik di Kota Blitar itu perlu menjadi contoh dan pembelajaran bagi penanganan pandemi Covid-19 di kabupaten kota lainnya. Lantas, penanganan pandemi seperti apa yang bisa dicontoh atau diaplikasikan dari PPKM level 1 di Blitar? Menjelang libur natal dan tahun baru bisakah kondisi kasus rendah dan terkendali di Blitar dipertahankan? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Wali Kota Blitar, Santoso soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw yang mestinya kemarin, digeser menjadi hari ini 20 Oktober 2021. Melalui pers rilisnya, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan pemerintah mengantisipasi lonjakan kasus dengan menggeser hari liburnya, namun Maulid Nabi Muhammad Saw tidak berubah, tetap 12 Rabiul Awal.  Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga telah menyiapkan pedoman penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan, seperti Maulid Nabi Saw, Natal, dan hari besar keagamaan lainnya pada masa pandemi Covid-19.  Menurut Menag, pedoman penyelenggaraan disusun dengan memperhatikan kondisi atau status daerah dalam konteks pandemi Covid-19. Untuk daerah level 2 dan level 1 misalnya, peringatan hari besar keagamaan bisa dilaksanakan tatap muka, tapi dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat.  Sedangkan daerah level 4 dan level 3, peringatan hari besar keagamaan dianjurkan dilaksanakan secara virtual atau daring. Dalam penyelengaraan tatap muka dianjurkan menyediakan QR Code PeduliLindungi. Peserta yang hadir juga dianjurkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi di rumah ibadat dan tempat lain yang digunakan untuk menggelar Peringatan Hari Besar Keagamaan Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita simak di WHAT’S TRENDING Brikut ini                                      **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Jonatan Christie menjadi penentu kesuksesan Indonesia di Piala Thomas dengan menang lewat rubber game atas Li Shi Feng. Di partai pertama, Anthony Sinisuka Ginting mengalahkan Lu Guang Zu, dan di partai kedua ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mengalahkan He Ji Ting/Zhou Hao Dong dengan dua gim langsung. Ditengah euforia kemenangan ini, permasalahan larangan pengibaran bendera merah putih ini merusak banget yaa. Hampa gitu tim Indonesia menang, lagu Indonesia raya digemakan, tapi bendera merah putih gak boleh berkibar. Nah persoalan ini tak lepas dari sorotan mantan pemain bulu tangkis tunggal putra, Taufik Hidayat. Lewat media sosial Instagramnya, Taufik Hidayat memberikan selamat atas kerja keras tim bulu tangkis Indonesia. Tapi dia juga memberikan keritik keras. Ia mempertanyakan kinerja LADI dan pemerintah selama ini. Apa dampak dari sanksi WADA terhadap LADI kedepannya? Kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Pengamat bulutangkis Indonesia Yacob Rusdianto dan Pengamat Olahraga Nasional Budiarto Shambazy. Simak juga pernyataan dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo menyoroti maraknya masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal. Ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat literasi keuangan dan digital hingga ke pelosok pedesaan. Sehingga perkembangan ekonomi digital bisa bermanfaat dan masyarakat tidak lagi terjerat pinjaman online ilegal. Sementara itu untuk menindaklanjuti keresahan yang sudah lama ini, tim khusus pemberantasan pinjaman online ilegal dibentuk oleh Bareskrim Polri. Dirtipideksus Bareskrim Polri, Helmy Santika mengatakan, ada 2 tim yang bekerja di timsus tersebut dan bekerja di bawah koordinasi Wadirtipideksus Whisnu Hermawan. Tim ini diklaim akan bertindak aktif mencari informasi seputar pinjol online ilegal yang meresahkan dan tidak sekedar menunggu pelaporan dari masyarakat. Sebelumnya, Bareskrim Polri juga menerima 371 laporan dari masyarakat mengenai pinjaman online ilegal sejak 2020-2021. Dari ratusan laporan itu, baru 91 kasus yang berhasil diungkap. Bagaimana proses penegakan hukum di lapangan? Apa dasar hukum untuk menindaklanjuti pelaku Pinjol Ilegal? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta Arif Maulana. Simak juga pernyataan dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, dan Sekjen Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Siapa yang tidak mengenal tokoh superhero produksi DC Comics "Superman"? Karakter "Man of Steel" Superman punya banyak penggemar lintas generasi juga lintas negara. Nah, belakangan DC Comics mengeluarkan komik terbarunya yang menceritakan putra Superman dengan kekuatan super dari sang ayah. Jonathan Kent ini muncul di komik terbaru sebagai seorang biseksual yang rupanya menuai polemik, tak hanya di negara asalnya, Amerika, tapi juga di Indonesia. Si penulis, Tom Taylor dalam pernyataannya menyebut Superman kini mewakili cakupan yang lebih luas. Dan, kini lebih banyak orang yang bisa melihat dirinya dalam sosok pahlawan super itu. Warganet di media sosial pun cukup ramai menanggapi hal ini. Lantas apa tanggapan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) soal hal ini? Apakah komik tersebut bisa berbahaya bagi anak? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Komisioner KPAI Jasra Putra, Aktivis Arus Pelangi Yuli Rustinawati, dan Pecinta Komik sekaligus Admin dari geekinoutID, Norman Karel. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi mengungkapkan bahwa Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Jumat (08/10/2021) lalu, telah menyampaikan Nota Diplomatik soal dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jemaah umrah asal Indonesia. Kata Retno, di dalam Nota Diplomatik tersebut juga disebutkan bahwa kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jemaah. Menurutnya, Komite khusus di Kerajaan Saudi Arabia sedang bekerja saat ini guna meminimalisir segala hambatan yang menghalangi kemungkinan tidak dapatnya jemaah umrah Indonesia melakukan ibadah umrah. Sementara itu, dilansir dari CNN, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Eko Hartono mengatakan, meski telah mengakui Vaksin Sinovac dan Sinopharm, Arab Saudi masih menetapkan empat jenis vaksin yaitu Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson, dan Moderna sebagai syarat sah bepergian ke negara itu. Kata Eko, jika calon jemaah umrah baru menerima dua dosis vaksin Sinovac dan Sinopharm, mereka harus mendapat satu lagi suntikan vaksin booster dari Pfizer, AstraZeneca, J&J, atau Moderna. Lantas, bagaimana Kementerian Kesehatan merespons syarat vaksinasi booster bagi jemaah umrah? Bagaimanakah dampak persyaratan vaksinasi booster dari Pemerintah Arab Saudi kepada para jemaah? Akankah persyaratan ini memberatkan atau menyulitkan proses ibadah tersebut di tanah suci? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal bersama dengan Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dan Kepala Bidang Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Zaky Zakaria Anshary. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan perlunya uji coba terkait rencana pembukaan periwisata bagi turis asing di Bali. Menurut Dicky, uji coba harus dilakukan untuk memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan. Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (Asita), Budijanto Ardiansjah mengklaim telah mengingatkan pelaku usaha perjalanan wisata di Bali untuk melengkapi paket wisata dengan kit protokol kesehatan. Ia mewanti agar pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara dilakukan dengan sangat hati-hati memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah pun mengklaim bakal menerapkan protokol ketat di pintu masuk kedatangan bandara saat pembukaan kembali pariwisata di Bali untuk turis asing, mulai besok, Kamis, 14 Oktober 2021. Selain Bali, kegiatan pariwisata juga bakal dibuka untuk wisatawan mancanegara di Bintan dan Batam. Lantas bagaimana komitmen pelaku sektor pariwisata untuk menerapkan segala aturan dan prokesnya? Pemerintah menyampaikan masa karantina pelaku perjalanan internasional bakal dikurangi jadi 5 hari. Apa resikonya? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Wakil Ketua Asita, Budijanto Ardiansjah dan Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. Simak juga pernyataan dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tak dapat dipungkiri besarnya pamor serial drama Korea di seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia. Daebak! Yang terbaru, dan lagi hits adalah Squid Game! Co-CEO Netflix Ted Sarandos seperti dilansir dari ABC News, menyebut Squid Game saat ini menjadi pertunjukan terbesar sejarah Netfix dalam bahasa apa pun. Squid Game, merupakan serial drama Korea soal permainan bertahan hidup. Menceritakan beberapa pemain yang putus asa dan ingin bertahan hidup sehingga tak segan mengorbankan hidup pemain lain agar bisa memenangkan permainan. Serial ini tayang perdana pada 17 September 2021 lalu, dan langsung menduduki trending 1 di 83 negara yang menyediakan layanan streaming Netflix. Organisasi pembela HAM, Amnesty Internasional Indonesia melalui akun Twitternya juga mencuit soal tayangan ini. Bahkan, @amnestyindo membuat utas untuk membedah beberapa pelanggaran HAM yang ditampilkan dalam serial tersebut. Selain itu, ulasannya juga dibagikan lewat Instagram mereka. Amnesty Internasional Indonesia juga mengajak warganet untuk mengidentifikasinya saat menonton tayangannya. Terkait unggahan Amnesty Internasional Indonesia di Instagram, apa saja sih poin pelanggaran HAM di serial Squid Game? Apa saja pelanggaran HAM di Squid Game yang relate dengan pelanggaran HAM di Indonesia? Pelajaran yang bisa kita tarik dari serial ini? Kita akan bahas lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Media Officer Amnesty International Indonesia, Karina M. Tehusijarana. Di paruh terakhir What's Trending simak perbincangan soal Housing Forum Indonesia 2021 “Membangun Hunian yang Inklusif demi Masa Depan yang Lebih Baik” bersama Susanto, Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia dan Etty Retnowati Kridarso, Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kasus dugaan pemerkosaan yang dialami tiga anak dibawah umur 10 tahun di Luwu Timur sedang menjadi perhatian masyarakat. Terduga pelaku merupakan ayah kandung, sementara dan sang ibu korban telah melaporkan kasusnya kepada polisi pada 2019 lalu. Namun, polisi justru menghentikan proses dugaan pidana dalam kasus itu dengan alasan tak cukup bukti. Tulisan lengkap cerita pemerkosaan ini dimuat di portal Project Multatuli hingga menjadi trending topic di media sosial di akhir pekan kemarin. Hingga Jumat (08/09) sore, tagar #PercumaLaporPolisi telah dicuit puluhan ribu kali oleh warganet merespons kasus tersebut. Anindya Restiviani, direktur program Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta yang kerap mendampingi korban kekerasan seksual menjadi salah satu orang yang menyoroti kasusnya. Lewat akun @anindyavivi, ia menyinggung hasil survei kekerasan berbasis gender selama pandemi yang dilakukan Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta. Ia mencuit, dari hampir 400an responden, cuma 7% yang lapor ke polisi dan dari semua itu cuma satu orang yang berhasil sampai proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti pun turut bersuara. Menurut Retno, karena ada perbedaan antara hasil visum polisi dengan hasil visum yang dipegang sang ibu, maka sebaiknya kasus tidak lagi ditangani pihak Polres Luwu Timur, namun sebaiknya di tangani Polda Sulawesi Selatan atau Mabes Polri. Selain itu, Visum juga pemeriksaan psikologis secara independent dilakukan sebagai pembanding dengan temuan Polres Luwu Timur & Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Luwu Timur. Ini untuk menghindari konflik kepentingan. Dan, ia menekankan proses harus transparan dan diawasi juga oleh Kompolnas. Bagaimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) merespon hal ini? Adanya tagar #PercumaLaporPolisi apakah netizen menilai kepolisian kurang responsif terhadap kasus semacam ini? Kita cari tahu hal ini lebih lanjut bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga, Juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono, dan Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Aziz Dumpa. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sejumlah peserta PON ke-20 Papua saat ini menjalani perawatan medis akibat positif terinfeksi COVID-19. Jumlah sementara, ada 29 orang yang tertular virus korona. Mereka terdiri dari atlet, ofisial dan panitia pelaksana. Rinciannya, 13 orang terinfeksi di Timika, tujuh di Kabupaten Jayapura, enam di Kota Jayapura, dan tiga lagi di Merauke. Menurut Satgas Penanganan COVID-19 Papua, puluhan pasien dari klaster PON mengalami gejala ringan hingga tanpa gejala. Pemerintah pun mengakui terjadi penularan virus korona di ajang PON ke-20 Papua. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengklaim temuan kasus positif korona di PON ke-20 Papua termonitor, terdeteksi dan langsung dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Tujuh atlet yang menjalani perawatan isolasi itu berasal dari kontingen DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Kondisi semua atlet dilaporkan cukup baik. Sebelumnya, mereka rata-rata terdeteksi saat pemeriksaan PCR untuk kepentingan penerbangan kembali ke daerah asal masing-masing. Lantas seberapa siapkah fasilitas dan tenaga kesehatan di Papua? Apa akibatnya jika kasus ini tidak segera ditekan? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Panitia Pengawas dan Pengarah PON ke-20 Papua Suwarno, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander Ginting, dan Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo. Di segmen terakhir simak podcast pemenang lomba yang digelar KBR bareng Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan tema "Berkarya Tanpa Narkoba". *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kota Blitar, Jawa Timur telah ditetapkan pemerintah untuk uji coba pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 1 atau new normal. Ini karena, Kota Blitar telah memenuhi syarat indikator WHO. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers mengatakan, penerapan PPKM Level 1 ini, akan mendekati aktivitas kehidupan masyarakat yang normal. Meski demikian, tindakan surveillance, pengetesan, pelacakan, dan peningkatan disiplin protokol kesehatan terus dilakukan. Disamping itu, pelaksanaan PPKM Level 1 di Kota Blitar akan dipantau dan akan dijadikan role model untuk kota atau kabupaten lain. Sementara itu, Wali Kota Blitar, Santoso berharap, penetapan Kota Blitar sebagai daerah percontohan menuju kenormalan baru bisa menjadi momentum pemulihan ekonomi masyarakat. Tepatkah langkah yang diambil pemerintah mengenai proyek percontohan new normal untuk Kota Blitar? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Laura Navika Yamani. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Wali Kota Blitar, Santoso terkait hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan Teluk Jakarta menjadi perbincangan karena tercemar Paracetamol. Sebelumnya, Tim peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasiona (BRIN) dan University of Brighton UK merilis hasil dari studi pendahuluan mengenai kualitas air laut di beberapa situs terdominasi limbah buangan, diantaranya di muara sungai Angke dan muara sungai Ciliwung Ancol. Hasilnya, Parasetamol terdeteksi di sana. Konsentrasi Parasetamol yang cukup tinggi ini, memunculkan kekhawatiran soal risiko lingkungan yang terkait dengan paparan jangka panjang terhadap organisme laut di Teluk Jakarta. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), diperpanjang mulai hari ini hingga 18 Oktober mendatang seperti yang telah diumumkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Kata Airlangga terkait dengan jenis pembatasan kegiatan masyarakat masih tetap sama dengan periode sebelumnya. Sebelumnya, pemerintah juga akan memberi izin kegiatan skala besar seperti resepsi pernikahan, pesta, festival, hingga konser musik. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebut rencana itu mengikuti rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, terkait izin kegiatan berskala besar di masa pandemi Covid-19. Pembukaan aktivitas itu, kata dia, dilakukan berdasarkan tolok ukur jelas dan tidak asal-asalan. Menurutnya, izin penyelenggaraan kegiatan bakal diberikan selama kasus Covid-19 terkendali. Ia meminta komitmen dari penyelenggara kegiatan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan, karena risiko penularan Covid-19 selalu ada ketika kerumunan terjadi. Lantas, apa tanggapan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) soal hal ini?  Dan bagaimana cara mengurangi resiko dari pembukaan acara besar? Kita kan cari tahu hal ini bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Hosea Andreas Runkat, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) Siti Nadia Tarmizi, dan Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Hasil dari sebuah survei menunjukkan, lebih dari 19 persen remaja di Indonesia kecanduan internet. Selain itu, survei tersebut juga mengungkap bahwa lebih dari 14 persen dewasa muda kecanduan internet. Ahli Adiksi Perilaku dr. Kristiana Siste mengatakan angka itu diperoleh berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya kepada anak-anak dari 34 provinsi di Indonesia pada Mei sampai Juli 2020. Siste pun mengungkap bahwa orang dengan kecanduan internet mengalami perubahan di otak yaitu terjadinya penurunan konektivitas fungsional otak antara area parietal lateral dan korteks prefrontal lateral. Hal ini, menurutnya menyebabkan seseorang sulit membuat keputusan, sulit konsentrasi dan fokus, pengendalian diri buruk, prestasi menurun, penurunan kapasitas proses memori, serta kognisi sosial negatif. Sementara itu, Psikiater Ahli Adiksi Perilaku Enjeline Hanafi menyebut fenomena yang terjadi bahwa anak-anak sering diberi handphone orang tuanya supaya tidak rewel. Selain itu orang tua juga sering memberikan tambahan waktu dalam menggunakan gadget sebagai reward jika anak mau melaksanakan tugasnya. Lantas bahaya apa yang mengintai anak-anak saat mengakses internet baik media sosial atau gim? Modus-modus kejahatan apa yang banyak terjadi pada anak? Kasus-kasusnya seperti apa? Kita cari tahu lebih lanjut bersama Pendiri Yayasan Semai Jiwa Amini (Sejiwa) Diena Haryana, Psikiater Ahli Adiksi Perilaku Enjeline Hanafi, dan Ahli Adiksi Perilaku dr. Kristiana Siste.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Hari Sabtu, 2 Oktober 2021 besok secara resmi Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua akan dibuka. Ada 37 cabang olahraga yang akan dimainkan dengan total lebih dari tujuh ribu atlet. Namun yang perlu diingat, PON kali ini akan dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Sehingga potensi penularan virus korona masih mengintai. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyatakan, pelaksanaan protokol kesehatan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua akan mengikuti tata cara pelaksanaan Olimpiade Tokyo 2020. Namun demikian, Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan tidak semua peraturan akan ditiru akan tetapi disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Gatot menjelaskan, setiap kontingen wajib datang tiga hari sebelum pertandingan, dan pulang tiga hari setelah bertanding demi meminimalisir penularan Covid-19. Seluruh atlet, juga diwajibkan melakukan tes Covid-19 PCR saat berangkat maupun pulang. Kita akan bincangkan hal ini lebih lanjut bersama Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, Epidemiolog dari Perkumpulan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Papua, Hasmi, Supervisor Subsatgas Protokol Kesehatan PON XX Kabupaten Jayapura, Marsekal Muda Asep Chaerudin, dan Pengamat Olahraga Nasional Budiarto Shambazy. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tak semua orang memiliki kenangan indah saat di sekolah. Apalagi yang kerap mengalami perundungan atau bullying. Bahkan terkadang pengalaman buruk itu menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Pasalnya, perundungan yang berupa perilaku tak menyenangkan baik secara verbal maupun fisik atau sosial di dunia nyata maupun maya ini bisa membuat korbannya merasa tertekan dan sakit hati. Nah kini pemberantasan tindakan bullying di lingkungan sekolah telah menjadi perhatian pemerintah. Belum lama ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bahkan menyoroti aksi bullying yang masih kerap terjadi di lingkungan sekolah. Mas Menteri Nadiem menyebut ada tiga "dosa" yang ada di sistem pendidikan nasional. Tiga "dosa" itu adalah sikap intoleran, perundungan atau bullying, dan kekerasan seksual. Pekan lalu, Nadiem berjanji akan membasminya dari sistem pendidikan kita. Direktorat Sekolah Dasar, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud-Ristek 2021 juga telah menerbitkan Buku Saku Stop Bullying. Menurut buku itu, ciri satuan pendidikan yang melangengkan praktik bullying adalah tidak adanya pola keteladanan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan. Selain itu juga adanya perilaku kekerasan, baik yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan dan siswa. Sementara itu, korban bullying berpotensi mengalami gangguan jiwa hingga timbul keinginan untuk bunuh diri, sedangkan pelaku perundungan/bullying akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi maupun mengancam anak lain. Pemerintah mau menghapus bullying dari sistem pendidikan Indonesia. Apakah hal ini mungkin dilakukan? Seberapa parah atau mengakarnya bullying ini di sistem pendidikan Indonesia? Apakah bullying ini hanya terjadi antar murid? Kita cari tahu soal hal ini bersama dengan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji. Simak juga pernyataan dari Widyaprada Ahli Muda, Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud-Ristek, Setiawan Witaradya dan Pendiri Yayasan SEJIWA, Diena Haryana soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memproyeksikan hingga akhir tahun ini bakal ada 2.800 lebih perusahaan yang berpotensi gulung tikar dan 140-an ribu orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini diungkap Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri saat raker dengan komisi ketenagakerjaan DPR, 28 September 2021 kemarin. Selain itu, Kemnaker juga meramal akan ada sekitar sejuta orang lebih yang dirumahkan. Ramalan dibuat berdasar tinjauan Dinas Ketenagakerjaan terkait permasalahan hubungan industrial akibat covid-19. Indah juga menambahkan bahwa angka tersebut belum final karena masih dilakukan mediasi oleh pihaknya. Ia masih berharap angka itu bisa turun. Di sisi lain, Indah menyebut angka tersebut berbeda dengan catatan BPJS Ketenagakerjaan yang menunjukkan lebih besar jumlah pekerja yang sudah mengklaim Jaminan Hari Tua (JHT) akibat PHK. Sejauh ini kondisi ekonomi di Indonesia diklaim membaik dengan pertumbuhan yang positif. Lantas kenapa prediksi tingkat perusahaan gulung tikar dan PHK masih juga tinggi? Kita akan bincangkan hal ini lebih lanjut bersama Ekonom LIPI Maxensius Tri Sambodo. Simak juga pernyataan dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri dan Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi bersama Kementerian Agama sedang menggodok materi kurikulum penguatan moderasi beragama. Materi itu nantinya akan disisipkan dalam kurikulum program Sekolah Penggerak, mulai dari jenjang PAUD sampai SMA. Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan moderasi beragama dibutuhkan untuk mengurangi tiga dosa dalam sistem pendidikan nasional, terutama sikap intoleran. Sebelumnya, Mas Menteri Nadiem menyebut ada tiga "dosa" yang ada di sistem pendidikan nasional. Tiga "dosa" itu adalah sikap intoleran, perundungan atau bullying, dan kekerasan seksual. Kamis lalu, Nadiem berjanji akan membasminya dari sistem pendidikan kita. Materi apa saja yang harus dicakup dalam kurikulum moderasi beragama? Apa yang masih jadi PR pemerintah soal intoleransi pada sistem pendidikan kita? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid. Simak juga pandangan dari Artis Cinta Laura soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyebut ada tiga “dosa” yang ada di sistem pendidikan nasional. Tiga “dosa” itu adalah sikap intoleran, perundungan atau bullying, dan kekerasan seksual. Kamis lalu, Nadiem berjanji akan membasminya dari sistem pendidikan kita. Kalau kita tilik dari catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), ada 51 laporan yang diterima terkait kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dalam rentang tahun 2015 hingga Agustus 2020. Perguruan tinggi menduduki peringkat pertama, sebesar 27%, lalu diikuti pesantren 19%, SMA/SMK 15%, SMP 7%, dan TK/SD/SLB 3%. Sementara, Pelaku kekerasan terbanyak adalah guru/ustadz, disusul kepala sekolah, dosen, dan yang terakhir peserta didik lain. Para korban yang umumnya peserta didik berada dalam kondisi tidak berdaya karena relasi kuasa korban dengan guru/ustaz, dosen, atau kepala sekolah yang dipandang memiliki kuasa otoritas keilmuan dan juga termasuk tokoh masyarakat. Sedangkan hambatan penanganan kasus kekerasan seksual adalah impunitas terhadap pelaku di lingkungan pendidikan yang lebih memberikan perlindungan terhadap pelaku ketimbang korban demi menjaga nama baik institusi. Masih tinggikah tingkat kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan? dan bagaimana penanganannya, sudahkah maksimal? Kita cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim, Psikolog dan pemerhati masalah kekerasan seksual Lita Widyo Hastuti dan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat, hingga 22 September terdapat hampir 1.300 klaster Covid-19 pada pembelajaran tatap muka (PTM). Secara total, ada lebih dari 15 ribu peserta didik dan 7 ribuan tenaga pendidik yang tertular virus korona selama PTM berlangsung. Kasus penularan paling banyak ditemukan di jenjang SMA yakni 100-an klaster. Untuk jumlah pelajar yang positif, paling banyak dilaporkan di jenjang SD dengan 7 ribu lebih kasus. Padahal, jauh sebelum sekolah dibuka, sebetulnya sejumlah pakar telah memperingatkan potensi penularan Covid-19 ketika PTM dilangsungkan, meski di daerah PPKM Level 1-3. Lantas bagaimana kesiapan faskes dan nakes hadapi klaster sekolah? Apa tanggapan DPR RI menyikapi hal ini? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama Dirjen PAUD dan Pendidikan Dasar Menengah di Kemendikbudristek Jumeri, Ketua Komisi (X) Bidang Pendidikan DPR RI Syaiful Huda, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim, dan Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Prof dr Cissy Rachiana Sudjana Prawira Kartasasmita. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Studi yang dilakukan oleh WHO dan ILO mengungkap ada hampir 2 juta orang meninggal, yang penyebabnya terkait pekerjaan. Contohnya penyakit yang disebabkan panjangnya jam kerja serta polusi udara. Studi yang dipublikasi pada Jumat, 17 September 2021, mengungkap ada sejumlah penyakit dan luka, yang terkait dampak pekerjaan. Dilansir Reuters, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur WHO, berharap temuan ini bisa menjadi peringatan. Pasalnya, penyakit dan luka yang terkait dampak pekerjaan itu telah menyebabkan kematian pada 1,9 juta orang pada 2016. Menurut studi tersebut, ada 19 faktor risiko, diantaranya jam kerja yang panjang, namun ruang kerja terpapar polusi udara, karsinogen bahkan kebisingan. Studi mengungkap bahwa jam kerja yang panjang telah menewaskan setidaknya 745 ribu orang dalam setahun lewat penyakit stroke dan jantung. Sementara, ruang kerja juga bisa menjadi penyebab kematian akibat paparan polusi udara seperti gas dan asap serta partikel kecil terkait emisi industri. Polusi udara telah dianggap bertanggung jawab atas kematian 450 ribu kematian pada 2016. Sedangkan luka akibat bekerja telah menewaskan 360 ribu orang. Lantas sistem kerja seperti apa yang harusnya diterapkan agar kesehatan pekerja juga terjamin? Apakah perusahaan atau pengusaha sudah sadar akan pentingnya membuat sistem kerja yang sehat? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos dan Pengamat Ketenagakerjaan Hadi Subhan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah menegaskan Bali belum menerima kunjungan wisatawan asing. Pintu masuk lewat Bandara Ngurai Rai pun hingga kini belum dibuka. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan orang asing yang datang ke Pulau Dewata hanya untuk kepentingan bisnis dan kenegaraan. Syarat perjalanannya pun diperketat. Kata Sandi Senin (20 September 2021) kemarin, pintu masuk penerbangan internasional yang dibuka pada saat ini baru bandara Manado dan Jakarta, namun airport Bali yakni Bandara Ngurah Rai belum dibuka. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan pariwisata untuk turis asing bisa mulai dibuka November mendatang. Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana mengatakan, wisatawan asing yang masuk nantinya akan tetap dibatasi dengan aneka persyaratan ketat. Lantas seperti apa langkah pemerintah mengantisipasi masuknya varian baru virus Covid-19 dari pelaku perjalanan internasional? Bagaimana kesiapan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menghadapi kedatangan wisatawan asing? Kita cari tahu hal ini bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)i Luhut B. Pandjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Berapa persen gaji anda yang habis untuk belanja di e-commerce? Tak dipungkiri kian banyak masyarakat yang memilih belanja secara daring. Bahkan e-commerce Indonesia turut tumbuh hingga berada di ranking satu dunia. Sebelumnya, hasil riset Katadata Insight Center (KIC) dan Kredivo menunjukkan, masyarakat menggunakan sekitar 3% hingga 5% dari pendapatan bulanannya untuk belanja di e-commerce. Generasi Z dan milenial adalah yang paling banyak yang menghabiskan gajinya berbelanja di e-commerce. Hasil riset menunjukkan bahwa semakin muda, rasio pendapatan yang dibelanjakan di e-commerce kian besar. Masyarakat berusia 18-25 tahun rata-rata nilai transaksi mereka di e-commerce pun setara dengan 5,4% dari pendapatan bulanannya yang berkisar di angka Rp 4,6 juta per bulan. Sementara untuk kelompok usia 26-35 tahun punya rata-rata pendapatan yang lebih besar, yakni Rp 5,7 juta per bulan. Dari jumlah tersebut, pendapatan yang dibelanjakan di e-commerce sebesar 5,2%. Lantas adakah pengaruhnya kepada perekonomian Indonesia? Apa efeknya terhadap toko-toko atau warung-warung kecil yang selama ini berjualan secara offline? Kita akan bincangkan soal hal ini lebih lanjut bersama dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih, CEO Tokopedia William Tanuwijaya, dan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengutuk keras tindak kekerasan terhadap para nakes di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). PB IDI menegaskan keselamatan para nakes, di mana pun berada, harus terjamin. PB IDI juga turut mengucapkan bela sungkawa atas gugurnya Suster Gabriella Meilani yang menjadi korban saat kelompok bersenjata membakar gedung puskesmas, kantor Bank Papua, dan bangunan sekolah dasar di sana, Senin (13/9/2021) lalu. Atas peristiwa itu juga, sebanyak 200-an tenaga kesehatan (nakes) di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, menggelar aksi long march turun ke jalan dan menyalakan seribu lilin pada Kamis (16/9) kemarin. Aksi tersebut sebagai ungkapan rasa dukacita dan penghormatan untuk rekan sejawat mereka, Gabriella Meilani. Mereka menyerukan bahwa nakes adalah garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh negara dan seluruh lapisan masyarakat. Apa tanggapan PB IDI atas penyerangan nakes dan pembakaran fasilitas kesehatan di Distrik Kiworok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua? Apa tuntutan dan desakan IDI terhadap pemerintah terkait perlindungan terhadap keselamatan nakes ini? Soal hal ini kita cari tahu lebih lanjut bersama Ketua Satgas Covid-19 PB IDI, Zubairi Djoerban. Simak juga pernyataan dari Jubir Mabes Polri Rusdi Hartono dan Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Sadar Wisata (Masata) Panca Rudolf Sarungu menyampaikan konsep destinasi desa wisata tengah naik daun dan dengan cepat menggerakkan perekonomian. Menurutnya, desa dan alam terbuka dalam kurun waktu 2-3 minggu mudah dijadikan destinasi wisata dan dipasarkan langsung viral. Ini diungkapnya kemarin Kamis, 16 September 2021, saat rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Sayangnya, kata dia yang masih jadi kendala adalah pemasaran yang masif di media sosial serta penerapan protokol kesehatan yang kuat. Penerapan kesehatan di desa wisata menjadi tantangan karena saat pengunjung datang masih terdapat beberapa destinasi yang penduduknya tidak memakai masker dan belum memperhatikan aspek CHSE. CHSE adalah program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berupa penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan) **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pengetatan pintu masuk kedatangan internasional akan dilakukan pemerintah, untuk mengantisipasi masuknya varian baru virus korona dari luar negeri. Ia menyebut,  syarat pelaku perjalanan internasional akan diperketat dan hanya diperbolehkan masuk melalui Bandara Soekarno Hatta Cengkareng dan Bandara Sam Ratulangi Manado. Sebelumnya Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi memaparkan bahwa sepanjang Agustus 2021 terdapat 4,5 persen pelaku perjalanan internasional terkonfirmasi positif COVID-19, dari total kedatangan 36 ribuan orang. Pelaku perjalanan itu terbanyak berasal dari Arab Saudi, disusul Malaysia, Uni Emirat Arab, Korea Selatan dan Jepang. Sementara pada pekan pertama September 2021, terdeteksi sebanyak dua persen pelaku perjalanan internasional terkonfirmasi positif COVID-19 dari total kedatangan tujuh ribuan orang. Mereka berasal dari Arab Saudi, Malaysia, Turki, Uni Emirat Arab dan Singapura. Nadia juga mengatakan bahwa mereka yang datang itu dinyatakan positif setelah dilakukan pemeriksaan kembali di pintu masuk kedatangan Indonesia. Meskipun, hasil tes negara asal menyatakan pelaku perjalanan negatif covid-19. Sementara itu Plh Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ahmad Kartiko mengungkap, total kedatangan Pekerja Migran Indonesia dari berbagai negara selama periode 1 Januari - September 2021 sebanyak sembilan ribuan orang. Kartiko menerangkan, butuh kerja sama dan sinergi antar stakeholder dalam mengantisipasi kepulangan PMI, khususnya dalam pengawasan, pencegahan penyebaran virus Covid-19, dan memulangkan sampai ke daerah asalnya. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha menyebut  perlu pengetatan pintu masuk di luar tiga pintu utama agar tidak terjadi lonjakan kedatangan di pintu tidak resmi. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Kesehatan telah mengklaim terlewatinya masa puncak kasus konfirmasi, kasus perawatan di rumah sakit dan kasus kematian di rumah sakit saat eskalasi beberapa waktu yang lalu. Hal ini diungkap Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam Konferensi Pers PPKM pada Senin, 6 September 2021. Wamenkes pun mengungkapkan momentum penurunan kasus ini akan digunakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan medis. Sebab, dibeberapa daerah masih terdapat infrastruktur medis yang masih minim, oleh karenanya perlu peningkatan baik dari segi kapasitas maupun kapabilitas yang dimiliki. Selain dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila terjadi gelombang kenaikan kasus, penguatan ketahanan medis ini juga diharapkan sebagai bentuk pemerataan pelayanan kesehatan di berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan bahwa kabar baik ini tak lantas menurunkan kewaspadaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Sebab, di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina dan Vietnam masih mencatatkan kenaikan kasus yang tinggi. Perlukah kita khawatir karena varian covid selalu berkambang? Adakah potensi meluas ke provinsi sekitar? Apakah perbaikan yg harus dilakukan berkaca dari penanganan gelombang sebelumnya? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya Laura Navika Yamani. Simak juga pernyataan dari Koordinator PPKM Jawa Bali sekaligus Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Dari aplikasi pelacakan kontak digital PeduliLindungi terlacak tiga ribuan warga yang positif Covid-19 namun mengunjungi area-area publik, terbanyak ke pusat perbelanjaan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, warga positif Covid-19 yang terdeteksi PeduliLindungi masih mengunjungi area publik pada enam sektor utama yang potensial menjadi klaster korona, akan dilakukan isolasi oleh petugas. Enam sektor tersebut antara lain, perdagangan, transportasi, pariwisata, kantor/pabrik, keagamaan dan pendidikan. Menkes Budi menambahkan, PeduliLindungi digunakan pemerintah untuk membantu implementasi protokol kesehatan berbasis digital. Kata dia, data PeduliLindungi sudah terhubung dengan basis data vaksinasi dan laboratorium tes Covid-19, sehingga memudahkan petugas untuk tracing kasus Covid-19. Di sisi lain, Kabid Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B. Harmadi menjelaskan, penyebab ribuan pasien itu masih bisa berbaur dengan masyarakat lantaran lemahnya pengawasan terhadap pasien isolasi mandiri di rumah. Apa tanggapan dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia soal hal ini? Bagaimana memastikan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi agar lebih efektif? Kita akan cari tahu lebih lanjut hal ini bareng Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Alphonzus Widjaja, dan Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Program booster vaksin covid-19 di Indonesia mulai berjalan sejak 14 Juli 2021 yang dilakukan kepada kelompok tenaga kesehatan. Namun, booster vaksin untuk masyarakat umum telah menjadi sorotan publik beberapa pekan terakhir. Bahkan, sempat viral juga flyer dari beberapa layanan kesehatan tentang booster vaksin COVID-19 berbayar. Selain itu, LaporCovid-19 mengaku menerima beberapa laporan warga terkait booster vaksin yang diterima pejabat serta keluarganya. Relawan Laporcovid19 Andika Ramadhan pun meminta pemerintah memberikan sanksi kepada pihak yang menyalahgunakan vaksin yang ditujukan bagi tenaga kesehatan itu. Relawan Laporcovid19 Andika Ramadhan mengungkapkan temuan penyelewengan vaksinasi dosis tiga sebagian besar terjadi di Jabodetabek. Dari catatan Laporcovid19, sepanjang Agustus setidaknya 28 orang dilaporkan menerima vaksin booster padahal tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan. Selain itu, muncul pesan berantai berupa undangan pelaksanaan vaksin booster untuk pejabat dan keluarga pejabat. Kemudian informasi penawaran vaksin booster berbayar yang dilakukan salah satu rumah sakit swasta di Tangerang Banten. Lantas seperti apa tindak lanjut dari LaporCovid-19 terkait beberapa laporan penyalahgunaan tersebut? Jika melihat dari segi hukum, siapakah yang bisa disanksi atas penyalahgunaan vaksin booster ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut hal ini bersama dengan Tim advokasi laporan warga LaporCovid-19 Hana Syakira, Amanda Tan dari Tim Laporcovid19, dan Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) Muhammad Rasyid Ridha. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Program booster vaksin covid-19 di Indonesia mulai berjalan sejak 14 Juli 2021 yang dilakukan kepada kelompok tenaga kesehatan. Namun, Pelaksanaan Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu, Selasa (7/9) kemarin mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan skema pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau booster untuk masyarakat umum pada tahun 2022. Booster vaksin untuk masyarakat umum telah menjadi sorotan publik beberapa pekan terakhir. Bahkan, sempat viral juga flyer dari beberapa layanan kesehatan tentang booster vaksin COVID-19 berbayar. Selain itu, LaporCovid-19 mengaku menerima beberapa laporan warga terkait booster vaksin yang diterima pejabat serta keluarganya. Salah satu pendiri platform LaporCovid-19, Ahmad Arif, pun meminta pemerintah untuk konsisten mempercepat program vaksinasi. Utamanya, bagi kelompok masyarakat yang berhak mendapat dosis pertama dan kedua, ketimbang berbicara soal booster atau suntikan ketiga. Sebenarnya seberapa besar urgensi booster vaksin booster ini? Bagaimana skemanya? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Pelaksanaan Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu, Dokter sekaligus influencer Nadia Alaydrus, dan Co-Inisiator LaporCovid-19 Ahmad Arif. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Angka kasus positif di Indonesia sempat melonjak tinggi dan mencapai puncak pada Juli lalu akibat munculnya varian Delta. Namun, di tengah penurunan kasus ini muncul lagi ancaman mutasi virus COVID-19 varian baru, yaitu varian B.1621 (be satu enam dua satu) atau varian Mu. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO menetapkan varian baru virus korona yaitu varian Mu itu sebagai variant of interest atau masuk daftar pengawasan. Varian Mu dikabarkan lebih menular dibandingkan varian virus korona pertama di Wuhan, Cina dan menurunkan efikasi vaksin Covid-19. Seberapa menularkah varian Covid Mu? Kalau belajar dari pengalaman varian sebelumnya, perlukan ada langkah antisipasi khusus dari pemerintah? KIta cari tahu lebih lanjut soal hal ini bareng Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio. Simak juga peryataan dari Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dan Ahli Epidemiologi Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pekan lalu, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat pleno penyusunan draf Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebelumnya RUU itu dikenal dengan nama Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang pembahasannya sudah memakan waktu lima tahun. Setelah dinanti cukup lama, akhirnya tak hanya nama yang berubah tapi beberapa pasal juga menghilang dari draf sebelumnya. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) melalui website-nya, menyoroti ketentuan yang 'hilang' dan 'kurang' sehingga mengakibatkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual menjadi jauh dari rasa keadilan dan kepastian hukum. Diantaranya, diubahnya istilah tindak pidana perkosaan menjadi pemaksaan hubungan seksual dalam draf RUU PKS BALEG DPR-RI menyempitkan definisi atas tindak pidana perkosaan. Konsekuensi logis bahwa pengubahan nomenklatur ini juga mempersulit korban perkosaan karena pembuktian terbatas pada pembuktian fisik akibat tindakan penetrasi alat kelamin. Selain itu draf baru pun tak memuat tindak pidana kekerasan berbasis gender online (KGBO). Padahal ini menjadi bentuk kekerasan seksual yang paling marak hari ini. Mengapa sejumlah pasal direduksi? Apa bisa UU ini nanti menjawab perkembangan zaman? Apa konsekuensi yang akan ditimbulkan? Kita cari tahu lebih lanjut bersama Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Willy Aditya dan Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikekerasan Seksual (KOMPAKS) Naila Rizqi Zakiah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Papua bersiap gelar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX. PON ke-20 Papua dilaksanakan mulai 2 hingga 15 Oktober 2021. Ada 37 cabang olahraga yang dipertandingkan di empat klaster, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Kabupaten Mimika. Namun di tengah persiapan pesta olahraga nasional terbesar yang diikuti para atlet dan ofisial dari seluruh provinsi ini, muncul seruan agar tak menggunakan mahkota Burung Cendrawasih sebagai suvenir PON. Belakangan ramai di media sosial gambar mahkota burung cenderawasih dengan tulisan "Tolak Mahkota Cenderawasih Sebagai Souvenir PON". Penolakan itu disertai tagar #save cenderawasih dan #mahkotarajabukanuntukorangbiasa. Sebelumnya, perlindungan atas burung Cendrawasih telah dilakukan di Papua melalui Surat Edaran Nomor 660.1 tertanggal 5 Juni 2017, tentang larangan penggunaan Burung Cenderawasih asli sebagai aksesoris dan cenderamata. Lantas bagaimana pendangan dari Dewan Adat Papua soal hal ini? Bagaimana sebetulnya masyarakat Papua memaknai burung Cendrawasih, selama ini mahkota burung ini memiliki arti apa? Kita cari tahu soal hal ini lebih lanjut bersama Sekretaris Dewan Adat Papua, John Gobai. Simak juga pernyataan dari Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Keluarnya pesohor SJ dari penjara dan kemunculannya kembali di layar kaca menjadi sorotan publik. Hal ini terlihat dari hadirnya petisi yang meminta agar ia diboikot dari tayangan televisi. Pasalnya, pelaku kejahatan seksual yang wara-wiri di televisi, dikhawatirkan memicu trauma kembali bagi korban. Lewat situs change.org, sebuah petisi pun muncul demi memboikot mantan narapidana tersebut untuk dapat kembali tampil di televisi nasional serta Youtube. Petisi dibuat oleh Lets Talk and enjoy dan ditujukan kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Petisi tersebut meminta untuk tak membiarkan mantan narapidana pencabulan anak masih berlalu-lalang dengan bahagia di dunia hiburan, sementara korbannya masih terus merasakan trauma. Selain itu juga berharap agar stasiun televisi melakukan hal yang sama dengan melakukan boikot. Kemarin, petisi telah ditandatangan lebih dari 327 ribu orang. Sebelumnya, yang bersangkutan harus menjalani 8 tahun penjara sebagai akumulasi hukuman atas kasus tindak pidana pencabulan dan suap yang dilakukannya. Ia pun bebas pada Hari Kamis, 2 September 2021 lalu setelah mendapat remisi 30 bulan. Saat keluar dari lapas, SJ mengaku trauma usai menjalani hukuman penjara. Seperti apa sikap KPAI dan KPI terkait adanya petisi ini? Adakah dasar hukum untuk pelarangan bekas pelaku pencabulan tampil di media mainstream? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bareng Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra dan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nuning Rodiyah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Jagat maya digemparkan dengan kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Perkara ini jadi sorotan luas karena KPI itu kan lembaga negara. Korbannya, pria berinisial MS, karyawan KPI Pusat. Pengakuan MS dituangkan dalam rilis pers tertanggal 1 September 2021, yang dibuat pengacaranya, Mualimin Madah. Riwayat pelecehan seksual dan perundungan yang dialami MS terjadi sejak 2012. Pelakunya adalah 7 seniornya di kantor. Pada 2015, MS mengaku ditelanjangi, dilecehkan dan dirundung secara beramai-ramai. Buah zakarnya bahkan dicorat-coret dengan spidol. Peristiwa ini membuat MS stress dan trauma berat. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kasus dari 2012, tapi baru mencuat 9 tahun kemudian. Nah versi pengacara koban, di 2017 MS sebenarnya melaporkan kasusnya ke Komnas HAM, kemudian ke Polsek Gambir pada 2019. Namun, tidak ada tanggapan, malah MS diminta lapor saja ke internal KPI. Usai kasus ini viral, kepolisian langsung mendatangi MS dan memintanya membuat laporan. Rabu malam, 1 September lalu, MS didampingi Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah membuat laporan ke Polres Jakarta Pusat. Bagaimana sikap KPI terhadap dugaan kasus pelecehan seksual dan perundungan yang dialami MS? Apakah Komnas HAM bakal mengawal kasus ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Ketua KPI Pusat Agung Suprio dan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara. Simak juga pernyataan dari Juru bicara Polda Metro Jaya, Yusri Yunus, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Ada kabar baik nih dari dunia militer kita. Tes keperawanan akhirnya dihapuskan dari penilaian seleksi di Korps Wanita TNI Angkatan Darat. Kebijakan progresif ini disampaikan oleh Kepala Pusat Kesehatan TNI AD, Mayjen Budiman saat konferensi pers Penghapusan Tes Keperawanan Angkatan Bersenjata, kemarin. Keputusan ini tertuang dalam petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan uji badan TNI AD tanggal 14 Juni 2021. Budi mengungkapkan, peniadaan pemeriksaan himen atau selaput dara karena tidak lagi sesuai dengan dinamika zaman. Sebenarnya tuntutan penghapusan tes keperawanan atau tes dua jari di TNI dan Polri sudah lama lho digaungkan. Jadi langkah maju ini buah dari perjuangan panjang. Ya better late than never lah. Memang sudah semestinya himen itu dihapus dari obyek tes. Soalnya itu merupakan bentuk kekerasan berbasis jender, menurut Human Rights Working Group. Praktiknya juga sudah banyak ditinggalkan. Bahkan sejak November 2014 alias 7 tahun silam, Badan Kesehatan Dunia WHO sudah tegas menyatakan tidak ada tempat bagi tes keperawanan karena tak punya dasar ilmiah. Apakah paradigma maupun praktik diskriminatif soal tes keperawanan semacam ini masih terjadi, baik di lembaga lain maupun masyarakat? Hal-hal apa saja yang mesti dibenahi terkait diskriminasi gender? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan aktivis perempuan, Tunggal Pawestri. Simak juga pernyataan dari Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat Mayjen TNI Budiman dan Polisi Wanita (Polwan) Sri Rumiyati soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Siapa yang udah kangen berat, pengin hang out, ngumpul-ngumpul, makan-makan, jalan-jalan, atau sekedar ngopi cantik bareng teman-teman selepas kerja? Nah selama pandemi Covid-19 hal-hal itu sulit dilakukan ya. Kan kita kudu mengurangi aktivitas di luar rumah, kerja aja dari rumah. Tapi don't worry, be happy. Pemerintah lagi menyiapkan strategi transisi pandemi menjadi endemi. Tapi sebenarnya apa sih bedanya pandemi dan endemi? Mengutip dari laman Universitas Airlangga. Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas, baik negara/benua. Dengan kata lain, penyakit sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Sedangkan kalau endemi berarti penyakit yang muncul dan menjadi karakteristik di wilayah tertentu, misalnya penyakit malaria di Papua. Baru-baru ini, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi menjelaskan kenapa transisi pandemi ke endemi perlu disiapkan. Sebab, Covid-19 diasumsikan tak bakal hilang dalam waktu cepat, tapi berubah menjadi endemi. Muhadjir menyamakan penyebaran Covid-19 dengan wabah yang sporadis di tempat-tempat tertentu seperti flu, demam berdarah, dan lain sebagainya. So, kita dianggap tak punya pilihan lain, selain disiplin menjalankan protokol kesehatan dan hidup berdampingan dengan Covid-19. Apakah transisi ini sudah memungkinkan? Kriteria apa yang harus dipenuhi sebuah negara untuk bisa dikatakan masuk fase endemi? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bareng Pakar Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. Simak juga pernyataan dari Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Setelah sekian lama anak-anak menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ), akhirnya pada 30 Agustus kemarin, 610 sekolah di DKI Jakarta resmi menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas tahap 1. Pembelajaran pun dilakukan dengan segala protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Melalui keterangan persnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana mengungkapkan, pelaksanaan PTM terbatas ini menyusul penerapan PPKM level 3 yang berlangsung sejak 24 Agustus lalu. PTM Terbatas di Jakarta digelar dengan kapasitas 50 persen pada tiap satuan pendidikan. Kecuali untuk PAUD dan sekolah luar biasa di semua jenjang, maksimal 5 siswa per kelas, dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Selain itu, semua guru dan tenaga kependidikan di sekolah yang menjalani PTM terbatas dipastikan sudah divaksin Covid-19 lengkap. Adakah hal-hal yang masih jadi kendala bagi sekolah dalam pelaksanaan belajar tatap muka terbatas ini? Berdasarkan hasil evaluasi, apakah PTM ini layak dilanjutkan dan diperluas? Untuk mengulas bagaimana pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas tahap pertama ini. Kita obrolin bareng Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Fahriza Marta Tanjung. Simak juga pernyataan dari Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim dan Kepala Sekolah SMAN 77 Jakarta, Sri Rahmina Utami soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Beberapa hari lalu Indonesia di ramaikan dengan isu para pejabat yang mengaku telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster Covid-19. Jadi, percakapan Presiden Joko WIdodo saat kunjungan kerja di Samarinda Kalimantan Timur sempat bocor. Percakapan ini lalu dihilangkan dari kanal YouTube Sekertariat Presiden. Isinya percakapan antara Presiden Jokowi, Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun yang membicarakan soal sejumlah pejabat yang telah mendapat vaksinasi dosis ketiga. Walhasil kecaman dan kritikan datang dari netizen lantaran di saat yang sama distribusi vaksin dosis ketiga bagi Tenaga Kesehatan (Nakes), baru mencapai 34 persen. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per hari minggu kemarin (29/8), total vaksinasi dosis pertama baru mencapai lebih angka 61an juta dosis atau 29,60 persen. Sedangkan dosis kedua sekitar 34 juta atau 16,74 persen. Rendahnya tingkat vaksinasi ini jadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota DPR bidang Kesehatan, Aliyah Mustika Ilham menganggap para pejabat yang telah mendapatkan booster tidak memiliki kepekaan dan empati kepada masyarakat yang kesulitan mendapatkan vaksinasi. Apakah ada akibat yang ditimbulkan dari pemberian booster saat vaksinasi Covid 19 belum merata? Kapan vaksinasi booster bagi masyarakat umum bisa dilakukan di Indonesia? Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi sebelum mendapat vaksinasi booster? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Penasihat Senior untuk Direktur Jenderal WHO, Diah Satyani Saminarsih. Simak juga pernyataan dari Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki dan CO-Inisiator LaporCovid-19, Ahmad Arif. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Annyeong haseyo! Saya yakin sapaan dalam bahasa Korea ini familiar di telinga masyarakat Indonesia, terutama bagi penggemar tayangan Drama Korea atau drakor. Memang, Drama Korea mampu menarik hati penonton lintas negara tak terkecuali bagi masyarakat Indonesia. Tak heran, begitu besar pamornya di Indonesia. Daebak! Terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti ini. Bahkan, menurut survei yang dilakukan LIPI pada Agustus 2020, 91,1 persen responden lebih memilih untuk menonton drama korea selama pandemi COVID-19. Tak hanya soal kisah percintaan, ada banyak ragam cerita lain yang diangkat drama maupun film Korea yang bisa dinikmati mulai dari tema sosial, hukum, hingga isu-isu hak asasi manusia. Terlebih National Human Rights Commission of Korea (NHRCK) telah lama menjadikan drama maupun film sebagai media dalam melakukan pendidikan HAM. Bagaimana dengan pendapat pecinta Drama Korea di Indonesia? Perlukah meningkatkan pemahaman HAM kepada masyarakat Indonesia diperbanyak melalui pendekatan film dan sinetron? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan penggemar Drakor, Dania. Simak juaga pernyataan dari Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara dan Aktivis HAM Tunggal Pawestri soal hal ini. Di paruh akhir What's Trending KBR Pagi hari ini, kita ngobrolin soal "Membangun Fondasi yang kuat bagi LSM dan Perusahaan Sosial" bareng David Christian, Founder dari Evoware. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional bakal digelar perdana tahun ini. Namun dalam kesiapannya, rupanya masih ada kesalahan persepsi beberapa pihak mengenai asesmen tersebut. Hal ini diakui sendiri oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim. Kata mas menteri, banyak salah persepsi yang dilakukan sekolah dalam menerapkan asesmen nasional dan perlu lebih banyak sosialisasi agar pihak sekolah paham dalam menjalankan sistem pengganti ujian nasional tersebut. Pasalnya, Nadiem mendapat laporan adanya beberapa sekolah yang meminta muridnya beli laptop untuk latihan asesmen. Ia pun menegaskan asesmen nasional digelar untuk memetakan sejauh mana pendidikan di setiap sekolah. Program ini tidak dilakukan untuk menilai kecakapan tiap siswa atau kompetensi sekolah seperti ketika UN. Nadiem juga mengingatkan kembali bahwa digantinya ujian nasional yang selama ini dipandang menakutkan itu adalah demi menghapuskan kekhawatiran siswa dan beban sekolah. Sehingga menurutnya, siswa tak perlu lagi repot mengikuti bimbingan belajar seperti saat era masih adanya UN, karena tak berpengaruh terhadap keberhasilan murid ataupun sekolah dalam menjalani Asesmen Nasional. Apa yang menjadi penyebab dari kesalahan presepsi terkait Asesmen Nasional ini? Apakah sosialisasinya masih kurang? Kita cari tahu soal hal ini bersama dengan Pengamat Pendidikan Doni Koesoema. Simak juga pernyataan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Perbukuan, Kemendikbudristek, Anindito Aditomo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sudah sejak Selasa pekan lalu, Pemerintah resmi menetapkan batas biaya tertinggi tes COVID-19 berbasis PCR, dari sebelumnya Rp900 ribu menjadi Rp495 ribu. Namun, Koalisi masyarakat LaporCovid-19 mengklaim menerima aduan adanya rumah sakit dan klinik mandiri yang masih memasang tarif tes PCR di atas ketentuan pemerintah. Ada yang tetap mematok harga di atas ketentuan tersebut, ada pula yang masih memasang harga RP900 ribu Rupiah. Untuk itu, relawan LaporCovid-19 Amanda Tan mengatakan, bakal melapor ke Kementerian Kesehatan jika aduan semakin bertambah. Ia mengungkapkan, penetapan harga di atas batas tertinggi itu dilakukan oleh klinik dan rumah sakit swasta dengan modus memainkan durasi hasil tes. Tarif ditetapkan lebih mahal jika warga ingin hasil keluar lebih cepat. Markas Besar Kepolisian pun mengimbau masyarakat aktif melapor jika menemukan penyedia layanan tes PCR yang mematok tarif di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Agus Andrianto mengatakan, kepolisian akan melakukan pengawasan, pemantauan, serta pengamanan terkait tes PCR tersebut. Kata Agus, Polri akan mengerahkan personel mulai dari tingkat Bareskrim hingga reserse kewilayahan untuk mengawasi tarif tes PCR. Dia berjanji akan menindak tegas oknum yang nekat memasang tarif melebihi Rp495 ribu. Apa yang harus dilakukan jika masyarakat menemukan kasus PCR yang masih di atas harga yang ditetapkan? Idealnya sanksi bagi pelanggarnya seperti apa? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bareng Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Simak juga pernyataan dari Relawan LaporCovid-19 Amanda Tan dan Peneliti ICW Wana Alamsyah soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kemarin, bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, ia juga dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp 14,59 miliar. Vonis itu lebih tinggi daripada Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang menuntut 11 tahun penjara. Juliari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi, yaitu menerima suap dari para rekanan penyedia Bansos Covid-19 di Kementerian Sosial. Hal memberatkan menurut majelis hakim, Juliari tidak mendukung program pemerintah memberantas KKN. Selain kasus korupsi yang dilakukan Juliari, penyelewengan dana bantuan sosial masih marak terjadi. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni menyebut, hasil pemantauan ICW di 11 daerah pada tahun 2020 lalu, menemukan 239 kasus penyelewengan bantuan sosial. Dewi mengatakan, modus-modus penyelewengan bansos yang paling banyak ditemukan adalah pungutan liar (pungli) dan pemotongan oleh pihak-pihak perangkat desa ataupun pendamping di daerah-daerah. Lantas, bagaimana cara menutup celah korupsi dana bantuan sosial negara untuk masyarakat terdampak pandemi dan mengejar para pelakunya di semua level? Kita akan bahas hal ini bersama dengan Peneliti Pukat UGM, Yuris Reza Kurniawan. Simak juga pernyataan dari Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Berbagai tawaran pinjaman dana bisa jadi menggiurkan bagi masyarakat yang membutuhkannya di masa pagebluk ini. Akan tetapi, pemerintah mewanti agar masyarakat tak gegabah memilih penyelenggara pinjaman online (pinjol) ilegal untuk meminjam uang. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan Satgas Waspada Investasi (SWI) menerima lebih dari 7.000 pengaduan terkait pinjol ilegal dari masyarakat. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan data ini terangkum di tahun ini, setidaknya hingga Juli 2021. Wimboh Santoso menjelaskan pengaduan yang termasuk dalam kategori ringan adalah suku bunga yang terlalu tinggi, dan penagihan sebelum jatuh tempo. Sedangkan yang berat contohnya ancaman penyebaran data pribadi atau penagihan dengan intimidasi. Karena itu, sudah ada lebih dari tiga ribu entitas pinjol ilegal yang sudah dihentikan operasinya sebagai tindak lanjut dari pengaduan yang dilakukan masyarakat. Selain itu, kini telah dipublikasikan daftar fintech lending yang ada di OJK dengan harapan masyarakat bisa membedakan antara yang legal dan ilegal. Berdasarkan data yang masuk per Juli tahun ini, ada 121 penyelenggaran pinjol yang telah berizin atau terdaftar resmi di OJK. Secara nasional akumulasi pinjaman yang disalurkan kepada 60-an juta entitas mencapai lebih dari Rp200 triliun. Lantas, bagaimana advokasi kepada para korban dan apa yang diperlukan untuk menangani masalahnya? Masalah apa saja yang bisa menjerat masyarakat ketika tak cermat dalam meminjam dana lewat pinjol? Kita akan cari tahu lebih lanjut sola hal ini bersama Direktur LBH Jakarta Arif Maulana. Simak juga pernyataan dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Mungkin kalian sering mendengar kebebasan berekspresi, yang baru-baru ini menjadi bahan perbincangan hangat netizen. Tapi, apakah kalian juga familiar dengan istilah kebebasan berkesenian? Adakah bedanya? Ternyata, kebebasan berekspresi itu masuk dalam salah satu dari enam hak yang tercakup dalam kebebasan berkesenian. Lima lainnya adalah hak berserikat, hak berpindah tempat, hak berpenghasilan layak, hak sosial dan ekonomi, serta hak semua warga negara untuk memiliki akses ke berbagai karya seni. Jika hak kebebasan berkesenian terpenuhi, maka dampaknya akan terasa pula bagi kesejahteraan masyarakat.  Lebih penting lagi, kebebasan berkesenian ini menjadi bagian dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dan, Indonesia sudah meratifikasinya. Lantas apa saja pelanggaran kebebasan berkesenian yang paling tinggi terjadi di negara kita? Kebijakan seperti apa yang lebih baik untuk mendorong kebebasan berkesenian? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Manajer Komunikasi Koalisi Seni, Bunga Manggiasih. Simak juga pernyataan dari Cholil Mahmud, vokalis Efek Rumah Kaca dan seniman visual Ika Vantiani soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 kemarin, berseliweran di mediamassa, ungkapan doa dan harapan dari netizen supaya negara ini segera bebas dari Covid-19. Banyak pula yang keluhkan bosan dan ingin pandemi segera berakhir. Tapi bagaimana, kalau pandemi ini masih bakalan berlangsung lebih panjang? Katakanlah, sampai sepuluh tahun lamanya. Melalui akun Youtube Kemenkeu 17 Agustus kemarin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kemungkinan pandemi covid yang bisa berlangsung hingga sepuluh tahun. Padahal setahun pandemi saja, sudah muncul fenomena Pandemic Fatigue. Dan menurut WHO, kelelahan masyarakat akan pandemi ini bisa membuat mereka mulai tidak mematuhi protokol pencegahan penyebaran virus Corona. Namun kata Menkes Budi, pandemi ini memberikan pengalaman yang berharga bagi kita. Lalu ia menegaskan bahwa pemerintah bakalan memastikan bahwa laju penularan virus selalu di bawah kapasitas dari layanan kesehatan yang disediakan. Bagaimana nantinya reaksi masyarakat dengan adanya situasi pandemi yang makin panjang? Adakah potensi makin besarnya pandemi fatigue (kelelahan pandemi) dan dampaknya di kehidupan masyarakat? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Sunyoto Usman. Simak juga pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sebuah kasus yang terkait review skin care sempat menjadi trending topik di media sosial. Kala itu seorang dokter harus berurusan dengan hukum, bermula dari tinjauannya terhadap suatu produk kecantikan yang diunggah di media sosial. Dokter tersebut dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Namun bagaimana kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat? Saat ini masyarakat sebagai konsumen seolah terombang ambing dengan membludaknya promosi produk di media sosial. Sudahkah memadai informasi dan edukasi bagi mereka? Kita cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sularsi. Simak juga pernyataan dari Pengacara Hotman Paris Hutapea, dokter Richard Lee, dan artis Kartika Putri soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia! Di saat semua warga Indonesia merayakan hari kemerdekaan, beberapa kelompok masyarakat sampai saat ini mengaku masih harus berjuang untuk dapat beribadah dengan bebas. Seperti kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Seperti kita tahu beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Bogor resmi memberikan lahannya dan menyerahkan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan gereja GKI Yasmin, di kelurahan Cilendek Barat, Kota Bogor. Penyerahan itu dilakukan secara langsung oleh Walikota Bogor Bima Arya pada Minggu, 8 Agustus 2021 lalu. Namun sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai Bima Arya mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) dan rekomendasi Ombudsman RI tentang GKI Yasmin tahun 2011. Waktu itu, MA memutuskan bahwa Izin Mendirikan Banguan (IMB) yang dimiliki GKI Yasmin sah secara hukum dan Ombudsman merekomendasikan pemkot Bogor untuk menjalankan putusan tersebut. Pasalnya, lokasinya lahan yang kini dihibahkan Pemkot Bogor, berbeda dengan gereja sebelumnya. Padahal di lokasi lama, pihak GKI Yasmin telah mengantongi IMB sejak tahun 2001. Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur pada Juni lalu mengatakan, pihaknya siap memberikan bantuan hukum untuk memenangkan kembali hak para jemaat. Apa yang masih harus diperjuangkan di kemerdekaan Indonesia yang ke 76 ini terkait dengan toleransi beragama? Apa yang menjadi tantangan dalam mempertahanan kebhinekaan? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Direktur Riset SETARA Institute, Halili Hasan dan Juru bicara GKI Yasmin, Jayadi Damanik. Simak juga pernyataan dari Wali Kota Bogor, Bima Arya soal penghormatan kepada hak-hak asasi manusia saat menyerahkan IMB untuk GKI Yasmin. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sebuah mural atau lukisan di dinding sedang jadi perbincangan hangat. Mural yang dimaksud adalah mural yang terletak di Batuceper, Tangerang, Banten, tepatnya di terowongan inspeksi Tol Kunciran-Bandara Soekarno Hatta. Mural itu bergambar wajah mirip Presiden Joko Widodo disertai tulisan '404: Not Found'. Setelah viral, polisi serta jajaran aparat terkait menghapus mural itu dengan menimpanya menggunakan cat warna hitam. Tapi rupanya tak hanya muralnya yang dihapus, pembuat mural pun tengah dicari polisi. Menurut Kapolsek Batuceper, David Purba, meski telah memeriksa dua saksi, namun kepolisian belum menentukan pelakunya. Selain itu ada juga sebuah mural di daerah lain yang jadi sorotan. Kali ini lokasinya berada di salah satu sudut jalan di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Pada mural tersebut terdapat tulisan "Dipaksa Sehat di Negeri yang Sakit". Bernasib sama, mural itu juga dihapus. Apakah pembuatan mural bisa dijerat pidana? Bagaimana seharusnya kepolisian dalam menyikapi para pembuat mural di zaman sekarang ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto. Simak juga pernyataan dari Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur dan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Bidang Komunikasi Faldo Maldini soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan santer jadi bahan pembicaraan perihal data kasus kematian di Indonesia yang katanya dihapus hingga manuai polemik. Menurut sejumlah pakar wabah, menghapus angka kematian, sama saja dengan tidak peduli seberapa parah kondisi pandemi di Indonesia. Sebab, akan semakin banyak kematian pasien COVID-19 yang tidak terdeteksi. Sebelumnya, Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Panjaitan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian PPKM level. Alasannya, input data tidak update sehingga menimbulkan distorsi penilaian. Lalu pada Rabu (11 Agustus 2021) kemarin, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi pun membantah pemerintah menghapus indikator kematian dari daftar asesmen level PPKM. Kata dia, bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian. Menurutnya, pemerintah menemukan bahwa banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk, atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat. Sementara itu, Ketua Bidang penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, Alexander Ginting, mengatakan angka kematian tidak dihapus dan tetap dipakai sebagai indikator untuk menangani pandemi. Menurut Alex, pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Panjaitan, merujuk pada penetapan untuk status level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan bukan untuk penanganan pandemi secara keseluruhan. Lantas seberapa penting angka atau tingkat kematian sebagai indikator penanganan pandemi?  Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. Di bagian terakhir kita simak obrolan reporter KBR Lea Citra bareng: Ketua Acara Turun Tangan Volunteer Summit 2021, Azmi Kautsar soal kegiatan TurunTangan Volunteer Summit 2021. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah akan membuat roadmap atau peta jalan hidup berdampingan dengan Covid-19 jika pandemi berlangsung hingga bertahun-tahun. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan peta jalan ini dibuat agar masyarakat bisa tetap menjalani kehidupan sehari-hari. Menkes merinci, enam aktivitas utama yang dijadikan percobaan adalah perdagangan, kantor dan industri, transportasi, pariwisata, keagamaan, serta pendidikan. Dalam masa percobaan ini, pemantauan protokol kesehatan akan diatur lewat aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi itu akan diintegrasikan dengan sejumlah mal, transportasi udara, dan sektor lainnya. Kata Budi, pemantauan dan pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah, namun juga oleh asosiasi di setiap sektor secara digital. Apa kata Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)  soal hal ini? Akankah efektif kebijakan ini nantinya? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Wakil Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Agus Pambagio. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Data Kementerian Sosial menyebut, sekitar 11 ribuan anak menjadi yatim piatu, yatim atau piatu, sebab orangtuanya meninggal dunia akibat virus korona. Menyikapi banyaknya anak yatim piatu akibat Covid,19 Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, kementeriannya melalui Balai/Loka Rehabilitasi Sosial dan Pendamping Rehabilitasi Sosial telah mendapatkan laporan mengenai anak-anak yang yatim piatu ini dengan nama dan alamat, atau by name by adress akibat ditinggal orang tua yang meninggal karena terpapar Covid-19.  Risma mengakui, sejauh ini data akurat terkait anak yatim, piatu dan yatim piatu yang orangtuanya meninggal karena terpapar Covid-19 masih dalam proses pengumpulan oleh timnya di lapangan.  Selain pendataan dan respons kasus bagi anak-anak yang kehilangan orangtua karena Covid-19, Kementerian Sosial juga telah memberikan dukungan lewat Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti obat-obatan, vitamin, tes swab/PCR, vaksinasi dan kebutuhan dasar anak lainnya. Termasuk konseling kepada anak-anak yang orang tuanya meninggal dan keluarganya.  **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pimpinan KPK baru-baru ini menerbitkan sebuah aturan bagi lembaga antirasuah itu. Yakni, sebuah Peraturan Pimpinan (Perpim) Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 30 Juli 2021. Perpim itu, belakangan mendapat kritikan dan dikhawatirkan merusak marwah KPK. Dalam Perpim yang dimaksud, disebutkan antara lain perjalanan dinas dalam rangka untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara. Pimpinan KPK menyebut biaya perjalanan dinas merupakan biaya operasional kegiatan, bukan gratifikasi apalagi suap. Pegawai KPK tetap tak diperkenankan menerima honor apabila menjadi narasumber untuk menjalankan tugas-tugas KPK. Dan sejumlah kegiatan pada bidang penindakan tetap menggunakan anggaran KPK untuk mengantisipasi timbulnya konflik kepentingan pada proses penanganan suatu perkara. Dengan aturan baru, KPK mengklaim bisa mengakomodasi adanya pembiayaan kegiatan bersama yang dibebankan antar-lingkup ASN, yakni dengan kementerian maupun lembaga. Sharing pembiayaan agar pelaksanaan program kegiatan tidak terkendala karena ketidaktersediaan anggaran pada salah satu pihak. Peraturan tdk berlaku utk kerja sama dengan pihak swasta. Ada yang dikhawatiran dengan aturan baru itu? Apa pengaruhnya? Kita akan cari tahu soal hal ini bersama dengan Bekas pimpinan KPK Busyro Muqqodas. Simak juga pernyataan dari Sekertaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa dan Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung wacana menjadikan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat masyarakat mengakses tempat umum seperti pergi ke Malioboro. Hal itu dikatakannya saat memantau pelaksanaan vaksinasi di Gedung Setda Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat(6/8/2021) kemarin. Soal syarat menunjukkan sertifikat vaksinasi di tempat publik telah lebih dulu berlaku di Jakarta. Beberapa mall di ibukota yang mensyaratkan sertifikasi vaksinasi diantaranya, Plaza Blok M. Dalam pengumuman resminya di media sosial Instagram pada 4 Agustus 2021, semua orang yang masuk Plaza Blok M baik pengunjung, karyawan, staf toko dan kontraktor harus sudah divaksin dengan menunjukkan sertifikasi vaksinasi Covid-19. Sementara weekend kemarin, pada 7 Agustus 2021 mall Grand Indonesia juga berlakukan aturan serupa, yakni para pengunjung harus sudah melakukan vaksinasi minimal tahap pertama, kecuali untuk mereka yang mempunyai kendala dalam hal kesehatan dengan menunjukkan surat keterangan dokter. Untuk menunjukkan sertifikat vaksin dapat mengunduh aplikasi PeduliLindungi. Adakah potensi pelanggaran yang mungkin terjadi? Akankah menyuburkan praktik-praktik pemalsuan kartu sertifikat vaksinasi? Adakah kebijakan lain yang juga perlu diterapkan pemerintah? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pembangunan "Jurrasic Park" di kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur disoroti oleh UNESCO. Hingga, Komite Warisan Dunia UNESCO belum lama ini meminta pemerintah Indonesia menghentikan seluruh proyek pembangunan infrastruktur pada satu-satunya habitat asli di dunia bagi hewan purba itu. Keputusan itu tertuang dalam dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO yang diterbitkan setelah konvensi virtual pada 16 hingga 31 Juli 2021. Informasi itu disebar melalui unggahan akun Twitter dan Instagram ‘Kawan Baik Komodo’. Penghentian proyek itu perlu dilakukan sampai pemerintah Indonesia mengajukan revisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk ditinjau oleh Uni Internasional Konservasi Alam (IUCN). Mengutip dokumen UNESCO di halaman 253, Unesco menyebut pada 9 Maret 2020 mereka sudah mengirim surat ke pemerintah Indonesia meminta klarifikasi terhadap informasi mengenai proyek pembangunan di Pulau Rinca, dan mendapat jawaban pada 30 April dan 6 Mei 2020. Termasuk data yang diajukan pemerintah mengenai populasi komodo yang masih berkisar 2.400 hingga 3000 ekor. Apa kata Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) soal hal ini? Ancaman apa terhadap TN Komodo yang dikhawatirkan? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Timur (NTT) Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi. Di paruh akhir whats's trending kita juga akan  mendengarkan wawancara bersama Rahmat Darmawan (Founder Podcast Campus Digital Creative) soal Podcast Campus Digital Creative. Suatu komunitas yang menghimpun para anak muda untuk bisa berkarya dalam dunia podcast. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pengecatan pesawat kepresidenan tak lepas dari kritik. Pengeluaran hingga sekitar dua Miliar Rupiah itu dipertanyakan urgensinya dan bahkan dituduh foya-foya. Soal itu, pihak istana menjelaskan bahwa pengecatan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 itu sudah direncanakan sejak tahun 2019. Pesawat tersebut baru dicat tahun ini karena menunggu jadwal perawatan yang jatuh pada 2021. Kepada Kompas, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) itu sudah berusia tujuh tahun, sehingga secara teknis memang harus memasuki perawatan besar. Kata dia, itu harus dilakukan untuk keamanan penerbangan. Selain itu, cat pesawat sudah waktunya untuk diperbaharui. Dipilihnya warna merah putih sesuai dengan warna bendera nasional dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Lantas, bagaimana Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) memandang pengecatan ulang pesawat keperesidenan ini? Apa pengaruhnya terhadap penanganan pandemi? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama Sekretaris Jenderal FITRA, Misbah Hasan. Simak juga penjelasan dari Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Lagu Indonesia Raya telah dikumandangkan di Olimpiade Tokyo 2020 yakni di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, atas kemenangan tim bulu tangkis ganda putri Indonesia, Greysia Polli/Apriyani Rahayu. Pasangan Greysia Polli/Apriyani Rahayu mencetak rekor ganda putri pertama Indonesia yang berhasil meraih medali emas pada ajang Olimpiade. Kemenangan mereka terasa spesial karena menjadikan Indonesia sebagai negara yang pernah mencicipi semua emas dari seluruh nomor di cabang olahraga bulu tangkis. Menyusul pasangan Greysia-Apriyani, pebulutangkis tunggal putra Anthony Ginting juga mempersembahkan medali bagi Indonesia. Ginting berhasil menyabet medali perunggu meski ini merupakan Olimpiade pertama baginya. Dengan hasil ini, kontingen Indonesia telah berhasil mengumpulkan lima medali sepanjang Olimpiade Tokyo 2020 digelar. Tiga medali lain disumbang cabang angkat besi dengan satu perak dan dua perunggu. Membahas lebih jauh prestasi tim Merah Putih di ajang Olimpiade Tokyo 2020, kita obrolkan bareng: Eks Pemain Butu Tangkis Tunggal Putra Era 90-an, Hariyanto Arbi. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir soal Emas Indonesia di Olimpiade Tokyo ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 di sejumlah daerah sejak akhir Juli lalu, tingkat pelacakan kasus menjadi salah satu aspek yang perlu pembenahan. Koordinator Tracing di Satgas Penanganan Covid-19 Masdaline Pane mengakui, upaya pelacakan yang dilakukan pemerintah selama dua pekan terakhir tidak sesuai dengan tujuan awal, sehingga penanganan tidak maksimal. Masdalina mengatakan mulai 2 Agustus kemarin sistem pelacakan yang semula diambil alih Kementerian Kesehatan, akan dikembalikan kepada Satgas Covid-19. Di tengah tantangan terkait pelacakan dan pengetesan kontak erat pasien Covid-19, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan memperbaharui sistem pelacak Covid-19 menjadi digital. Pembaharuan sistem pelacakan ini dilakukan karena sistem manual memiliki batasan. Aplikasi PeduliLindungi pun akan diintegrasikan dengan New All Record (NAR) dan Silacak. Sementara pemerintah berupaya mengatasi tantangan terkait tracing dan testing, lalu bagaimana dengan treatment atau kapasitas perawatan pasien? Apakah penerapan PPKM level empat mampu menurunkan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR)? Soal hal ini kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Lia G Partakusuma. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Koordinator Tracing Satgas Percepatan Penangan Covid-19 sekaligus Epidemiolog, Masdalina Pane. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Ucapan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait hari raya umat Baha'i dalam sebuah video beberapa waktu lalu sempat menarik perhatian netizen. Ada yang pro dan mengapresiasi sikap sang menteri, namun ada pula yang kontra dan mempertanyakan sudahkah Baha'i menjadi agama yang diakui di Indonesia. Hingga kemudian, Menteri Agama memberikan konfirmasi bahwa kehadirannya di acara komunitas Baha'i dalam konteks untuk memastikan negara menjamin kehidupan warganya. Dan, itu sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang- undangan. Dilansir detik.com, Menteri Agama menjelaskan bahwa konstitusi kita tidak mengenal istilah agama 'diakui' atau 'tidak diakui', juga tidak mengenal istilah 'mayoritas' dan 'minoritas'. Hal ini, merujuk pada UU PNPS tahun 1965. Sementara itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi melalui laman kemenag.go.id menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Yaqut adalah bagian dari kewajiban konstitusional yang melekat sebagai pejabat negara yang mengharuskan memberikan pelayanan kepada semua warga negara, tanpa pengecualian. Wamenag juga menjelaskan, bahwa Kementerian Agama terus mengembangkan dan menyosialisasikan penguatan moderasi beragama yang tujuannya tak lain untuk menghadirkan keharmonisan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menegaskan, moderasi beragama tidak akan dapat tercipta tanpa pinsip adil dan berimbang. Lantas, bagaimana agar prinsip ini mengakar di masyarakat? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, Dosen studi agama dan keyakinan, Zainal Abidin Bagir dan Direktur Riset SETARA Institute, Halili Hasan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo meminta penanganan limbah medis beracun pada masa pandemi Covid-19 lebih insentif dan sistematis. Itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya usai rapat terbatas dengan Presiden, hari ini. Siti menuturkan, limbah medis seperti infus bekas, masker, jarum suntik, hingga alat tes antigen, mencapai 18 ribuan ton. Data itu berdasarkan laporan dari masing- masing provinsi hingga 27 Juli. Menteri LHK Siti Nurbaya menilai data yang dilaporkan provinsi belum terlalu lengkap. Sebab perkiraan dari asosiasi rumah sakit, limbah medis bisa mencapai 380-an ton per harinya. Fasilitas pengolahan limbah medis juga masih banyak yang terpusat di Jawa. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengaku mengembangkan beberapa teknologi karya anak bangsa untuk mengatasi limbah B3 atau medis. Menurut Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, beberapa teknologi dikembangkan untuk membantu peningkatan jumlah kapasitas pengolahan limbah di skala yang lebih kecil dan sifatnya mobile. Beberapa teknologi itu diklaimnya ramah lingkungan. Bahaya apa yang mengancam masyarakat jika limbah ini tak tertangani? Kita kan cari lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Dwi Sawung. Simak juga pernyataan dari Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Baru-baru ini, studi kolaborasi dari peneliti pusat pengendali dan pencegahan penyakit Jiangsu, Fudan University dan Sinovac menunjukkan antibodi dari penyuntikan vaksin 2 dosis Sinovac akan menurun selama 6 bulan. Sehingga dibutuhkan dosis ketiga atau booster untuk meningkatkan kembali kekebalan tubuh. Namun penelitian ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut terkait durasi antibodi usai penyuntikan dosis ketiga. Soal itu, Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut bahwa bila ditemui kondisi antibodinya tidak mencukupi lagi untuk memberikan efek perlindungan individual maka perlu dilakukan vaksinasi lagi atau yang disebut booster. Dilansir CNN Indonesia, Wiku pun mengatakan bahwa setiap vaksin memiliki kemampuan menimbulkan antibodi yang berbeda-beda pada setiap orang maupun populasi. Dan, itu bisa diketahui apabila individu atau populasi yang divaksin diperiksa titer antibodinya secara berkala. Lantas, rekomendasi dari WHO seperti apa? Bagaimana dengan kecukupan vaksin dan pengejaran kekebalan komunal? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Penasihat Senior Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Diah Satyani Saminarsih, dan Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemberitaan mengenai masyarakat yang tak mudah untuk mencari oksigen medis bagi pasien Covid-19, mewarnai media belakangan ini. Hingga, situasi ini menggerakkan ratusan organisasi yang tergabung dalam Koalisi Warga Untuk Hak Atas Kesehatan melayangkan somasi kepada pemerintah. Somasi ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan, dan Menteri Perdagangan, atas kelangkaan oksigen di tengah lonjakan kasus Covid-19. Dalam somasi terbuka pada Minggu 25 Juli 2021 itu, perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Afif Abdul Qoyim mengungkapkan, banyak pasien Covid-19 yang melakukan perawatan mandiri dan tidak tertolong. Menurut Afif, pemerintah gagal mengendalikan harga dan ketersediaan oksigen maupun obat-obatan yang kini sangat dibutuhkan warga. Koalisi warga, kata dia, meminta Pemerintah responsif mengatasi krisis di masa pandemi Covid-19, terutama dari sisi kebijakan. Apa yang melatarbelakangi masyarakat sipil melayangkan somasi ke Presiden dan menteri terkait dan apa yang dituntut? Ditengah masyarakat banyak bermunculan platform penggalangan dana, bagaimana pengaruhnya? *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Data worldometer mengungkap kematian akibat Covid-19 selama sepekan terakhir di Indonesia masih menempati puncak tertinggi di dunia. Kasus kematian akibat Covid- 19 periode 20-26 Juli 2021 melonjak 35 persen dibandingkan sepekan sebelumnya. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap, penyebab tingginya kasus kematian Covid-19 diantaranya terkait kapasitas rumah sakit yang penuh, pasien yang datang ke fasilitas kesehatan dengan kondisi yang sudah buruk, serta meninggal akibat tidak terpantau saat isolasi mandiri di rumah. Presiden Joko Widodo pun menginstruksikan agar angka kematian akibat Covid-19 ditekan agar tidak terus melonjak. Terutama bagi daerah-daerah dengan kasus kematian tinggi. Terlebih, Jokowi menyebut, adanya ancaman varian baru di tengah meningkatnya kasus Covid-19 secara global, yang lebih mengkhawatirkan terhadap upaya penanganan Covid-19 sesuai dengan pernyataan organisasi kesehatan dunia (WHO). Apa yang mesti dilakukan terkait tingginya kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia? Sudahkah kita mencapai puncak untuk kemudian dapat melandai dalam waktu dekat?  Soal hal ini kita akan cari tahu bersama Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan, dan Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga Dr Windhu Purnomo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Bali hingga 2 Agustus. Sebelumnya, PPKM Darurat diperpanjang selama lima hari dengan istilah PPKM Level 4 pada 20-25 Juli. Kini PPKM Level 4 kembali diperpanjang oleh pemerintah. Dalam konferensi pers, Minggu (25/7) kemarin, Presiden Joko Widodo menyebut perpanjangan itu mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial. Dari aspek kesehatan, beberapa waktu belakangan yang juga termasuk jadi sorotan adalah mengenai ketersediaan obat-obatan. Bahkan, Presiden Joko Widodo pada Jumat lalu melakukan inspeksi mendadak atau sidak. Presiden Jokowi mengecek ketersediaan beberapa obat yang belakangan ini banyak dibutuhkan masyarakat. Namun, petugas apotik menyebut bahwa obat-obatan yang dicari presiden waktu itu sudah kosong stoknya selama beberapa waktu. Jokowi pun lekas menelepon Menteri Kesehatan Budi Gunadi di depan sebuah apotik tempatnya sidak. Presiden Jokowi mengecek ketersediaan beberapa obat yang belakangan ini banyak dibutuhkan masyarakat. Namun, petugas apotik menyebut bahwa obat-obatan yang dicari presiden waktu itu sudah kosong stoknya selama beberapa waktu. Seperti apa sesungguhnya tingkat ketersediaan obat yang tengah banyak dicari masyarakat saat ini? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Pengurus Harian YLKI Agus Suyanto dan Pakar Farmakologi dan Farmasi Klinik UGM, Zullies Ikawati. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Seruan agar warga bantu warga kian didengungkan. Ada pula ajakan bagi pekerja yang bergaji bulanan dan yang pekerjaannya tidak beresiko di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19 ini untuk berdonasi. Melalui platform Bagirata.id, bantuan finansial dapat tersalurkan kepada sesama pekerja. Bagirata.id menjadi wadah berbagi untuk sesama utamanya membantu teman-teman pekerja di sektor industri jasa, kreatif, pariwisata dan perhotelan, seni, budaya, serta hiburan. Pasalnya penutupan tempat usaha, pembatalan acara, pembatalan komisi proyek, pengurangan shift kerja, maupun dirumahkan tanpa gaji merupakan situasi yang sulit bagi mereka. Platform ini dikembangkan, dan dipantau oleh publik dengan semangat kolektif. Pengamat Ketenagakerjaan, Hadi Subhan menyebut bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam mengurus dan memberi bantuan para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah mengklaim bahwa bantuan sosial terus digulirkan di tengah pandemi, cukupkah hingga perlu adanya platform seperti ini? Seberapa masif gerakan membantu pekerja atau pedagang yang kesulitan mencari nafkah saat pembatasan? Lebih lanjut soal hal ini kita cari tahu bareng Inisiator Bagirata.id, Ivy Vania, dan Pengamat Ketenagakerjaan, Hadi Subhan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tagar Rektor UI menjadi trending topik di Twitter, kemarin. Adapun rektor UI saat ini adalah Ari Kuncoro, yang disoroti warganet karena belakangan ini diduga merangkap jabatan sebagai komisaris di salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara itu, santer juga diberitakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia. Peraturan tersebut mengubah aturan rangkap jabatan pimpinan universitas di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam PP terbaru tersebut, menyebut bahwa rangkap jabatan di BUMN/BUMD hanya dilarang untuk jabatan direksi. Akibatnya, rektor Universitas Indonesia diperbolehkan merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Lantas, seperti apa Ombudsman Republik Indonesia melihat hal ini? Bagaimana pengaruh rangkap jabatan rektor UI yang kemarin jadi sorotan warganet itu terhadap sektor pendidikan? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih, dan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

PPKM Darurat telah dijalani masyarakat sepanjang dua pekan. Selama itu pula berbagai pandangan soal kebijakan ini meramaikan media sosial. Pro dan kontra mewarnai. Begitupun ketika menginjak pada waktu akhir, keputusan untuk memperpanjang atau tidak PPKM darurat itupun menuai kontroversi. Sebagian menginginkannya berakhir dengan alasan memberatkan perekonomian. Sementara, sebagian lagi meminta dilanjutkan karena kasus Covid-19 yang makin melonjak hingga membuat fasilitas beserta tenaga kesehatan kewalahan. Meski begitu, pemerintah kemarin malam telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM darurat. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan PPKM sampai tanggal 25 Juli 2021. Presiden Jokowi juga meminta kita semua bisa bekerjasama dan bahu membahu untuk melaksanakan PPKM ini, dengan harapan kasus akan segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun. Jokowi juga mengaku telah memerintahkan kepada para Menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak. Lantas bagaimana efektifitas kebijakan PPKM Darurat ini? Bagaimana seharusnya PPKM dilaksanakan? Untuk membahas soal hal ini kita akan berbincang bersama Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah dan Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

"Selamat Iduladha 1442 H. Walau pandemi belum berakhir, semangat berbagi rezeki kepada sesama jangan terhenti, melalui Kurban tahun ini." Pada Iduladha kali ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah organisasi masyarakat Islam, sepakat untuk melaksanakan ibadah salat Iduladha, dengan protokol kesehatan yang ketat. Kesepakatan itu diambil dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Minggu, 18 Juli 2021. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga menegaskan pelaksanaan ibadah salat Iduladha di masjid dan lapangan ditiadakan. Keputusan tersebut dilakukan lantaran penularan Covid-19 di Indonesia tengah mengalami kenaikan dan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Dalam keteranganpers secara daring, 16 Juli 2021, Menteri Agama menegaskan, keputusan meniadakan kegiatan ibadah di masjid dan lapangan tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menag Nomor 17 Tahun 2021. Dalam SE tersebut juga diatur terkait larangan melakukan takbir keliling atau di masjid yang berpotensi menimbulkan kerumunan serta petunjuk pemotongan hewan kurban di masa pandemi. Kata dia, penerbitan SE bukan berarti untuk melarang umat melakukan ibadah melainkan upaya melindungi keselamatan masyarakat. Bagaimana protokol kesehatan yang mesti ditaati saat pelaksanaan Iduladha? Cara seperti apa yang mesti dilakukan jika masih ada masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan? KIta cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Epidemiolog dari Universitas Airlangga Laura Navika Yamani. Simak juga pernyataan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Epidemiolog dari Universitas Airlangga Laura Navika Yamani soal hal ini.

Ajakan untuk tidak membaca, mengunggah dan membagikan berita tentang Covid-19 beredar di beberapa daerah belakangan ini. Seruan tersebut disampaikan melalui media sosial bahkan poster digital dan teks tertulis. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dalam rilisnya mengungkap ada setidaknya 9 poster digital dengan desain mirip yang mengatasnamakan warga Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Purbalingga, Banyumas, Semarang, Yogyakarta, Majalengka, dan Cirebon. Seruan dalam bentuk tertulis dengan pesan serupa juga menyebar melalui grup-grup WhatsApp. Ada kesamaan pesan agar masyarakat tidak membaca, mengikuti informasi dan berita tentang Covid-19 di media, karena dianggap bisa menganggu imun. Belum diketahui siapa yang menjadi otak di balik penyebaran poster digital dan teks tertulis tersebut. Namun AJI menilai hal ini merupakan bagian dari propaganda keliru yang bisa membahayakan keselamatan publik. Ajakan ini dinilai bisa menyebabkan masyarakat terjebak pada rasa aman palsu (toxic positivity), yang justru akan membuat mereka abai dengan protokol kesehatan. Informasi yang akurat mengenai skala penularan dan dampak dari pandemi ini justru dibutuhkan warga untuk membangun kesiapsiagaan. Tindak lanjut apa yang diharapkan terkait maraknya ajakan tersebut? Bagaimana ancaman kesehatan masyarakat ketika tdk mendapatkan informasi yang memadai saat menghadapi pandemi ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Sasmito Madrim, dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan pemakaman dengan protokol Covid-19 meningkat seiring dengan kasus kematian pasien Covid-19 baik dari rumah sakit maupun yang dari isolasi mandiri. Bahkan, melalui media sosial Instagram pada 6 Juli lalu, Wagub DKI Jakarta, Riza Patria mengungkap adanya antrean pemakaman jenazah dengan protokol Covid-19 di TU Rorotan, Jakarta Utara. Kata dia, selama dua minggu terakhir, 22 Juni - 5Juli 2021, sebanyak 803 warga Jakarta meninggal karena COVID-19. Sedangkan data pemakaman harian dengan protokol COVID-19 di DKI Jakarta, sejak 1 Mei 2021 sampai dengan 3 Juli 2021 menunjukkan peningkatan yg signifikan. Untuk pemakaman harian dengan protokol COVID-19 pada 3 Juli 2021 berjumlah 392 pemakaman. Angka itu 15 kali lipat lebih dari angka pemakaman harian dengan protap Covid-19 pada 1 Mei 2021. Ia pun mengapresiasi seluruh petugas pemakaman yang bekerja keras karena meningkatnya jumlah pemakaman. Ia juga mengatakan bahwa pemprov DKI meningkatkan lahan pemakaman. Seperti apa pengalaman dari Tim Pemulasaran Jenazah di Rimah Sakit? Seberapa sulit mendapatkan tempat pemakaman bagi jenazah Covid-19? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Tim Pemulasaran Jenazah RS Islam Pondok Kopi, Basuki Sudarwo, Koordinator Tim Detasemen Tutup Bumi 19 (Dentum 19) Banjarnegara, Gunadi, dan Manager Program Badan Pemulasaran Jenazah (Barzah) Dompet Dhuafa, Ustaz Madroi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Vaksinasi pelajar telah digelar serantak di 32 lokasi di 14 provinsi di Indonesia, kemarin. Presiden Joko Widodo yang menyaksikan secara virtual pelaksanaannya mengatakan, ada 49 ribu pelajar dari SMP dan SMA yang mengikuti vaksinasi Covid- 19 serentak itu. Presiden Joko Widodo meminta agar vaksinasi bagi pelajar dipercepat untuk mencapai kekebalan komunal. Dia juga berpesan agar pelajar tetap menggunakan masker dan jaga jarak, ketika nantinya sekolah tatap muka dibuka. Vaksinasi untuk pelajar pertama kali dimulai di Jakarta pada 1 Juli lalu. Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan persetujuan penggunaan darurat vaksin Sinovac untuk kelompok usia di atas 12 tahun. Kalau melihat berjalannya vaksinasi anak saat ini, sudah cukupkah untuk memulai pembelajaran tatap muka terbatas? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama Ketua Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Z Haeri. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Jumlah pasien Covid-19 yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri terus meningkat. Menurut data lembaga Lapor Covid-19, jumlah pasien yang meninggal saat isolasi mandiri mencapai lebih dari 450 orang. Inisiator Lapor Covid-19, Ahmad Arif menyebut ratusan orang yang meninggal saat isolasi mandiri itu tercatat dari 12 provinsi dan 62 kabupaten kota. Jawa Barat dan Yogyakarta menjadi daerah dengan angka tertinggi kasus meninggalnya pasien saat isolasi mandiri. Inisiator Lapor Covid-19, Ahmad Arif menjelaskan, sebagaian besar pasien meninggal saat isolasi mandiri karena tidak terpantau atau terlambat dibawa dan ditangani rumah sakit. Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa pemerintah bakal berupaya menambah lokasi isolasi terpusat, dengan mengkonversi rumah sakit untuk perawatan pasien covid, menyediakan tenda darurat, hingga rumah sakit lapangan untuk menampung pasien covid. Lantas apa saja letak kelemahan atau celah penanganan pasien isoman di Indonesia? Bisakah layanan telemedicine dan pemberian obat gratis untuk menekan angka kematian pada pasien isoman?  Kita akan cari tahu soal hal ini bersama dengan Inisiator Lapor Covid-19, Ahmad Arif, dan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, Juru bicara Satgas Penangaan COVID-19, dr. Reisa Kartikasari Broto Asmoro, dan Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Penjualan vaksin berbayar untuk individu ditunda. Mestinya, PT Kimia Farma Diagnostika (KFD) cucu usaha PT Kimia Farma membuka vaksinasi gotong royong untuk individu mulai Senin 12 Juli 2021 kemarin. Rencananya Vaksin Gotong Royong (VGR) Individu itu dijual oleh 8 klinik di 6 kota di yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, dan Bali dengan total kapasitas vaksinasi sebanyak 1.700 peserta per hari. Alasan penundaan adalah tingginya animo masyarakat, sehingga perusahaan akan memperpanjang waktu sosialisasi serta mengatur pendaftaran calon peserta. Penundaan dilakukan sampai ada pemberitahuan berikutnya. Menurut aturan Kemenkes VGR Individu bisa didapat dengan harga Rp321.660 per dosis, dengan biaya layanan sebesar Rp117.910. Untuk dua dosis vaksin, maka warga yang memilih vaksinasi jalur ini harus mengeluarkan uang Rp879.140. Sebelumnya, program vaksinasi COVID-19 berbayar itu mendapat penolakan dari banyak pihak. Salah satunya dari relawan LaporCOVID19, Amanda Tan yang mengingatkan kembali bahwa sesuai pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), vaksin merupakan barang milik publik. Karena itu, menurut Amanda, vaksin tidak boleh diperjualbelikan. Bahkan seharusnya, pemerintah wajib menyediakannya secara gratis untuk seluruh rakyat. Untuk membahas hal ini kita akan cari tahu bersama Relawan LaporCOVID19, Amanda Tan, Diah Suminarsih Senior Advisor on Gender and Youth for WHO Director General dan Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga Surabaya Windhu Purnomo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Vaksin berbayar untuk individu mulai dijual. PT Kimia Farma Diagnostika (KFD) cucu usaha PT Kimia Farma mulai membuka vaksinasi gotong royong untuk individu pada hari ini, Senin 12 Juli. KFD menyediakan 8 klinik di 6 kota di yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, dan Bali. Total kapasitas pelayanan Vaksin Gotong Royong individu dari 8 klinik ini sebanyak 1.700 peserta per hari. Sementara itu Kementerian BUMN lewat media sosial Instagramnya menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif PT Kimia Farma yang akan membuka klinik vaksinasi individual secara resmi mulai Senin ini. Inisiatif itu dipandang sebagai usaha untuk mendukung percepatan vaksinasi. Wakil Menteri BUMN Pahala N. Mansyuri menyatakan bahwa Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu dapat mempercepat pembentukan kekebalan komunal (herd immunity) sehingga pemulihan perekonomian nasional dapat berjalan lebih cepat. Vaksinasi Gotong Royong individu ini disebut sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Lalu seperti apa teknisnya untuk mendaftar vaksinasi gotong royong individu ini? Jenis vaksin apa yang digunakan? Akankah program ini menganggu program vaksinasi dari pemerintah dan vaksinasi gotong-royong dari perusahaan? KIta akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Plt. Direktur Utama KFD Agus Chandra, Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma (Persero) Bambang Heriyanto dan Anggota Komisi IX yang Membidangi Kesehatan DPR RI, Kurniasih Mufidayati. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pergerakan masyarakat akan dilacak dengan menggunakan teknologi digital selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali 3- 20 Juli 2021. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jodi Mahardi menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah menjalin kerja sama dengan beberapa platform digital dan media sosial serta provider telekomunikasi yang dapat melakukan tracking perjalanan masyarakat selama pemberlakuan PPKM darurat ini. Menurutnya, jika di lapangan masih terlihat pergerakan yang cukup masif, sistem akan memberikan notifikasi dan akan disampaikan kepada pemerintah daerah (Pemda). Selanjutnya, aparat yang akan menindaklanjuti untuk mitigasi. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate juga melakukan pemantauan dari jaringan telekomunikasi warga. Kata dia, pihaknya memanfaatkan traffic internet melalui BTS, merefleksikan pergerakan, sekaligus menertibkan wilayah yang mengindikasikan kerumunan. Lantas apakah hal ini cukup efektif membatasi mobilitas? Bagaimana dengan privasi dan keamanan data masyarakat?  Lebih jelasnya soal hal ini akan kita bincangkan hal ini bersama dengan Perwakilan Konsorsium Masyarakat untuk Kesehatan Publik Asfinawati. Simak juga pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dan Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), Jodi Mahardi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Beredar video inspeksi mendadak yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di salah satu kantor non esensial di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa kemarin. Anies berharap agar tak ada lagi pemilik dan petinggi perusahaan yang bisa bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dengan aman, sementara pekerjanya diharuskan pergi dari rumah, masuk kerja dan ambil resiko. Karenanya ia mengajak masyarakat melaporkan jika tempatnya bekerja masih mengharuskan masuk 100 persen meski bukan sektor esensial. Selain itu juga perusahaan yang masuk lebih dari 50 persen untuk sektor esensial. Pelaporan bisa dilakukan lewat JAKI secara anonim, dan kerahasiaan pelapor dijamin. Sementara itu, Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Padjaitan yang juga Menko Maritim dan Investasi meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah segera mengeluarkan surat perintah agar perusahaan sektor non esensial tidak memaksa karyawannya bekerja di kantor, dan wajib memerintahkan seluruh karyawannya bekerja dari rumah. Menurut Luhut, pemerintah mewajibkan perusahaan sektor nonesensial agar memberlakukan sistem bekerja dari rumah, dan tidak memaksa karyawan bekerja di kantor. Ia juga menyarankan pekerja melapor ke dinas ketenagakerjaan, jika dipecat dari pekerjaannya karena tidak kerja di kantor semasa PPKM darurat. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun meminta manajemen perusahaan dan pekerja/buruh untuk mematuhi kebijakan pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku pada 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Soal hal ini kita akan bahas bersama dengan Ketua bidang Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono, dan Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio. Simak juga pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat sidak di salah satu kantor di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa kemarin. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Buat masyarakat yang dinyatakan positif Covid-19 dan harus menjalani isolasi mandiri, kini bisa mengakses layanan telemedicine yang telah diakomodasi pemerintah. Apalagi bagi yang memiliki gejala sehingga perlu mendapatkan resep dokter beserta obat-obatan, layanan telemedicine dapat diakses tanpa perlu keluar rumah. Layanan kesehatan telemedicine juga diharap meringankan beban rumah sakit di tengah lonjakan kasus Covid-19 dan penyebaran varian Delta. Pemerintah pun, menggratiskan biaya konsultasi dan obat-obatan di layanan yang telah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan para pasien positif Covid-19 yang menjalankan isolasi mandiri membutuhkan konsultasi, ketenangan, perhatian, dan kepastian bahwa mereka menerima pengobatan yang benar. Dokter pun bisa mengidentifikasi kondisi pasien berdasarkan hasil konsultasi. Efektifkah cara ini untuk mengurangi beban Rumah Sakit? Apakah pelayanan telemedicine bisa diandalkan masyarakat? Kita akan cari tahu soal hal ini bersama dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Obat-obatan untuk terapi COVID-19 mulai sulit ditemukan di pasaran. Warga dan keluarga pasien COVID-19 mengaku sulit mendapatkan obat untuk pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang tengah melakukan isolasi mandiri. Kementerian Kesehatan pun meminta produsen dan distributor obat mematuhi aturan harga penjualan 11 obat yang biasa digunakan menangani pasien Covid-19. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin bahkan telah mengeluarkan edaran ketetapan harga eceran tertinggi (HET) obat-obatan Covid-19 yang belakangan diduga langka dan harganya tinggi. Polri pun menyatakan akan mengawasi aktivitas penjualan online obat-obatan jenis antibiotik yang biasa digunakan selama Pandemi Covid-19 atau virus corona. Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, pemantauan penjualan di situs online tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan permainan harga dari jenis obat tersebut. Kata dia, pihak kepolisian tidak akan ragu ataupun segan melakukan tindakan tegas kepada distributor dan oknum penjual nakal lainnya, apabila melakukan penimbunan dan menaikan harga yang tidak wajar. Selain secara online, Polri juga melakukan pengawasan langsung ke pabrik pembuatan obat serta jalur distribusi penyalurannya. Hal itu untuk mencegah adanya penimbunan dan harga jual yang ditawarkan dari eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah. Soal hal ini kita akan cari tahu lebih lanjut bareng Menteri Koordinator Maritim dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Ahli farmasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zullies Ikawati, dan Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Di tengah lonjakan kasus infeksi Covid-19 yang menyerang pernapasan, tabung oksigen menjadi kebutuhan yang sangat penting. Tanpa alat bantu pernapasan ini, pasien Covid-19 bergejala berat dengan gangguan pernapasan bisa saja tidak tertolong. Sayangnya, ketersediaan oksigen diberitakan makin langka dalam pekan ini. Kelangkaan terjadi di beberapa daerah seperti Jabodetabek, Bandung, Banjarnegara, dan beberapa daerah lainnya. Di tengah kelangkaan ini, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam Sholeh menyatakan, fatwa MUI yang mengharamkan penimbunan oksigen. MUI menduga kelangkaan oksigen disebabkan adanya kepanikan masyarakat yang memborong berbagai kebutuhan, seperti tabung oksigen, vitamin dan obat-obatan. Menurut Asrorun Niam Sholeh, tabung oksigen adalah kebutuhan vital dari pasien Covid-19 yang memiliki permasalah pernapasan dan tak boleh ada penimbunan. Dilansir dari Antara, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, Polri akan menindaklanjuti informasi kelangkaan tabung oksigen tersebut dengan melakukan pengecekan di lapangan. Menurutnya, Polri akan melakukan pengecekan ketersediaan tabung oksigen untuk pasien Covid-19 guna mengantisipasi kemungkinan adanya kecurangan oknum seperti penimbunan. Kelangkaan tabung oksigen ini pun memicu sejumlah gerakan, seperti "Gerakan Tabung Oksigen untuk Kemanusiaan" dan "Oksigen untuk Warga." Lantas apa tanggapan dari Kemenkes soal hal ini? Seperti apa laporan atau aduan-aduan terkait kelangkaan oksigen ini? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Kepala Bagian Umum RSUD Kota Bandung Holidon, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, Latifa Hesti Purwaningtyas, Sekretaris Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Lia Pertakusuma, Menteri Kesehatan Budi Sadikin, dan Koordinator Tim Kerja dari Gerakan Solidaritas Sejuta Tes Antigen untuk Indonesia, Alif Iman Nurlambang.

Mulai besok sampai 20 Juli mendatang, Pemerintah akan memberlakukan PPKM Darurat. Ini adalah pembatasan kali ke sekian yang dilakukan pemerintah untuk menahan laju penyebaran Covid-19. Kali ini khusus wilayah Jawa-Bali. Turunannya banyak: sekolah kembali daring, pembatasan jam operasional supermarket dan lainnya. Nah, Pemerintah juga menggencarkan pengetesan Covid-19 nih. Tapi hari gini ya, kalau mau keluar rumah kan horor. Apalagi varian Delta ini kan memang tingkat penularannya sangat cepat dan masif. Coba tengok Whats App Group masing-masing, udah mulai sering kan terima pesan kalau si ini sakit, si itu bergejala? Nah kalau kita yang menunjukkan satu-dua gejala Covid-19, hati jadi nggak tenang kalau belum dites.  Jadi gimana? Apa perlu nih kita beli alat tes swab antigen yang banyak di market place? Kita akan cari tahu soal hal ini bersama dengan Head of Content and Promotion Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Vriana Indriasari dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 PB IDI Prof. Zubairi Djoerban. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Berdasarkan data Perhimpunan Obstetri dan Ginekolog Indonesia (POGI), ada lebih dari 530 kasus positif korona pada ibu hamil. Data ini dihimpun dari April tahun lalu hingga April tahun ini. Dari jumlah itu, lebih dari setengahnya merupakan kasus positif ibu hamil tanpa gejala dan tanpa bantuan napas. Kasus positif pada usia kehamilan di atas 37 minggu cukup tinggi, lebih dari 70 persen. Sedangkan, kematian komplikasi Covid-19 sebanyak 3 persen dan perawatan internsif (ICU) sebesar 4,5 persen. Selain besaran angka nih, hal yang perlu diwaspadai adalah adanya penyebaran varian Covid-19 dari India. Yaps apa lagi kalau bukan varian delta yang lebih berbahaya dan cepat penularannya. Nah tingginya kasus ibu hamil Covid-19 dan penyebaran yang makin masif mendorong POGI merekomendasikan vaksinasi terhadap ibu hamil. Dalam surat rekomendasinya, POGI mengklaim vaksin buatanSinovac yaitu Coronavac aman dan dapat memberikan proteksi pasif, serta tidak berhubungan dengan keguguran atau kelainan konjenital. POGI juga menyebut federasi dokter ahli kandungan internasional FIGO telah memberikan penegasan untuk mengikutsertakan ibu hamil dan menyusui pada fase 3 penelitian vaksin Covid-19 untuk seluruh produsen vaksin. Seberapa besar angka Covid-19 pada ibu hamil? dan bagaimana resikonya jika terpapar? Adakah hal yang perlu dipersiapkan ibu hamil sebelum dan setelah vaksinasi atau jika terjadi KIPI? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), dr. Arietta Pusponegoro. Simak juga pernyataan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Di tengah peningkatan kasus Covid-19 pada anak, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Sinovac pada anak usia 12-17 tahun. Terbitnya izin vaksinasi untuk anak ini pastinya disertai beberapa pertimbangan, seperti pemberian dosis medium yang dinilai lebih baik ketimbang dosis rendah, adanya uji klinis fase 1 dan 2, dan sistem imun pada remaja usia 12-18 tahun yang dianggap sesuai dengan orang dewasa. Nah buat anak-anak usia di bawah 12 tahun, masih harus bersabar ya. Karena BPOM belum kasih lampu hijau vaksinasi. Soalnya subjek uji klinis pada anak usia di bawah 12 tahun masih kurang. Kecukupan jumlah subjek uji klinis ini penting untuk memastikan keamanan vaksin pada kelompok usia tersebut. Salah satu lembaga yang mengusulkan percepatan vaksinasi pada anak adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Hal ini didasari tingginya kasus Covid-19 pada anak yang mencapai 12,6 persen di Indonesia. Dalam Webinar tentang kajian kesiapan pembelajaran tatap muka di Jakarta, Sabtu (26/6) kemarin, Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI Aman Pulungan mengungkap hasil survei lembaganya terhadap orang tua murid di Indonesia tentang vaksinasi. Hasilnya, 84 persen orang tua murid bersedia divaksin dan 78 persen orangtua setuju anaknya divaksin. Vaksinasi anak ini juga dinilai sangat penting, khususnya untuk keberlangsungan rencana pembelajaran tatap muka. Lantas apakah berjalannya vaksinasi ini bisa melancarkan rencana pelaksanaan sekolah tatap muka Juli nanti? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Wakil Presiden Maruf Amin, Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman, dan  Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Prof dr Cissy Rachiana Sudjana Prawira Kartasasmita. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

#TheKingOfLipService menjadi trending topik di media sosial Twitter pada Senin, 28 Juni kemarin. Ramainya tagar ini berawal dari postingan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di media sosial Twitter dan Instagram yang menyematkan gelar King of Lip Service alias Raja Membual kepada Presiden Joko Widodo. Label yang diberikan BEM UI terhadap Presiden Joko Widodo ini pun tak luput dari pro dan kontra. Melansir Detik.com, pihak Universitas Indonesia menganggap kritikan tersebut melanggar aturan. Sehingga pihak kampus memanggil 10 orang mahasiswa yang menjadi bagian dari BEM UI dan DPM UI. Kepala Humas dan KIP UI, Amelita Lusia menjelaskan, mahasiswa harusnya menyampaikan kritikan sesuai aturan yang ada. Namun di sisi lain dia mengklaim UI sangat menghargai penyampaian pendapat di muka umum. Berdasarkan rilis yang diterima KBR. BEM UI mengindikasikan pemanggilan ini sebagai bentuk pemberangusan kebebasan berpendapat. Akun Instagram BEM UI langsung diserbu beragam komentar baik pro maupun kontra. Mereka menduga hal itu dilakukan barisan pendengung alias buzzer, tanpa menyebut spesifik asalnya. Konten-konten BEM UI di media sosial menyajikan meme dengan data soal kondisi kebebasan sipil yang dinilai diberangus di Indonesia. Mulai dari represifitas aparat pada massa aksi, kebebasan berpendapat yang dibungkam melalui pasal karet UU ITE, pelemahan KPK, dan adanya intervensi presiden terhadap supremasi hukum. Apa yang menjadi dasar pelabelan Jokowi sebagai King of Lip Service? Lantas bagaimana seharusnya mahasiswa mengemukakan kritikannya? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, dan Pengamat pendidikan Doni Koesoema. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Dilihat data, pada Sabtu (26/6) kasus harian Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 21.000, setelah beberapa hari lalu pecah rekor di 15 ribu. Ini angka harian loh, bukan mingguan lagi. Artinya kita harus benar-benar patuh nih sama protokol kesehatan. Nah dalam sebuah diskusi online, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih meminta ulama dan tokoh agama bergerak untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan. Sebab masyarakat kita cenderung lebih mengenal dan mendengarkan tokoh-tokoh agama ketimbang ahli-ahli kesehatan, epidemiolog atau pejabat pemerintahan. Lewat pemuka agama ini diharapkan masyarakat makin paham soal bahaya pandemi dan pastinya tidak termakan hoaks ya. Lantas seperti apa peran pemuka agama dalam penanganan pandemi selama ini? KIta akan cari tahu soal hal ini bersama dengan Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jendral Keuskupan Agung Jakarta, Adi Prasojo, dan Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Rekor harian kasus Covid-19 pada hari kamis (24/6) kemarin tembus 20 ribu. Ini memprihatinkan. Di saat perhatian kita tertuju pada angka kasus yang makin tinggi dan makin minimnya kapasitas rumah sakit, warganet juga dihebohkan dengan tuduhan kalau sejumlah selebritas mengendorse Covid. Beberapa nama pesohor seperti Bunga Citra Lestari (BCL), Bintang Emon, hingga Youtuber Gaming Sarah Viloid dituduh mempromosikan atau mengendorse Covid-19, karena mempublikasikan kondisi kesehatannya yang terkena Covid-19. Isu ini disebarkan oleh Drummer Superman Is Dead (SID), Jerinx yang belum lama ini bebas dari bui. Usai dipenjara atas kasus penghinaan terhadap IDI sebagai "kacung" Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Jerinx sepertinya tidak kapok nih. Dia terus saja menyebarkan infodemik mengenai tuduhan seleb-seleb Indonesia, hollywood, bahkan hampir semua seleb di dunia dibayar untuk mengaku-ngaku Covid-19. Pernah kebayang, gimana info-info menyesatkan, hoaks, konspirasi hingga endorse Covid-19 ini mempengaruhi kinerja para tenaga medis dan tentunya pasien covid-19?  Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) drg. Iing Ichsan Hanafi dan Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan lagi ramai dibahas soal wacana yang muncul dari Direktur Eksekutif Indo Barometer atau Penasihat Relawan Joko Widodo-Prabowo Subianto (Jokpro) untuk 2024 Muhammad Qodari. Qodari mengatakan, saat ini relawan tengah fokus menggalang dukungan terkait usulan Jokowi 3 periode. Tentu saja ha itu tidak lepas dari kritik. Misalnya Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Direktur Center for Media and Democracy di LP3ES Wijayanto menilai, usulan ini hanya akan membenamkan Indonesia ke dalam jurang otoritarianisme. Usulan ini kata dia sebenarnya sudah lama bergulir, menyusul adanya usulan amandemen UUD 1945. Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan menyatakan menolak usulan/wacana itu. Landasannya ya Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tetang jabatan maksimal presiden selama 2 periode. Dia bilang sih gak minat juga jadi Presiden 3 periode. Apa bahaya dari perpanjangan masa jabatan presiden dan bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi demokrasi serta politik di Indonesia? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Direktur Komunikasi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Ade Armando, Wakil Ketua MPR Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid dan Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperketat sejumlah aturan di masa PPKM skala Mikro. Ini gak laen karena melonjaknya angka kasus Covid 19 dan kapasitas rumah sakit rujukan Covid di Jakarta yang udah mencapai 90 persen. Pengetatan dilakukan terkait jam operasional tempat usaha, belajar mengajar, hingga kapasitas kantor. Ini sih sudah berlaku sejak 15 juni lalu hingga 28 Juni 2021 mendatang. Tidak pakai masker denda kerja sosial membersihkan fasilitas umum, sampai denda administratif maksimal Rp250 ribu. Sedang sanksi bagi pelaku usaha pelanggar prokes berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan dengan pemasangan segel di pintu masuk, denda administratif maksimal Rp50 juta, pembekuan sementara izin dan atau pencabutan izin. Dalam sidak prokes bersama Kapolda Metro Fadil Imran dan Pangdam Jaya Mulyo Aji, Anies menemukan sejumlah resto atau rumah makan yang masih aja langgar prokes. Bandelnya resto dan rumah makan ini dinilai sebagai praktik tidak bertanggung jawab di tengah pandemi. Banyak resto yang kedapatan mempersilakan pengunjung dengan kapasitas melebihi 50 persen. Kalau kapasitas tempat makan lebih dari 50 persen bakal sulit kita jaga jarak supaya gak sial kena droplet. Apakah pengetatan PPKM Mikro dan denda memberi efek jera dan meredam pelanggaran prokes? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pandemi belum akan selesai. Angka kasus makin tinggi, variannya makin banyak. Terbaru adalah varian delta yang dikabarkan mudah menular dan mendorong lonjakan kasus. Selama dua pekan terakhir, kenaikan jumlah kasus positif mencapai 500 lebih per hari. Kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit rujukan covid 19 kini telah malampaui standar BOR yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sebesar 60%. Sejumlah RS rujukan di Jawa Barat bahkan ada yang sudah 100 persen terisi. Tak hanya rumah sakit yang semakin kebanjiran pasien, tenaga medis juga mulai kewalahan, bahkan ikut terpapar. Di tengah situasi genting dorongan agar pemerintah kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga lockdown wilayah muncul dari sejumlah pihak. Dan kemarin Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, mulai hari ini, 22 Juni hingga 5 Juli mendatang. Ketua KPC-PEN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengkaim penerapan PPKM mikro efektif untuk menurunkan kasus aktif Covid-19 dengan cara mengatur berbagai kegiatan dalam zonasi yang sudah ditentukan terkait kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kedisiplinan masyarakat di 11 sektor. Tapi kenapa PPKM Mikro? Kenapa nggak PSBB atau lockdown wilayah? Kita akan cari tahu soal hal ini lebih lanjut bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Jenderal Persi Lia G Partakusuma, dan Epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Laura Navila Yamani. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Rencananya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dimulai pada bulan Juli. Pelaksanaannya mengikuti kebijakan daerah terkait Covid-19. Nah, perkembangan situasi kasus covid-19 saat ini memang perlu dicermati dengan baik. Sejumlah wilayah kembali masuk dalam zona merah, belum lagi kabar soal penyebaran varian delta yang katanya mudah menular di tengah tingginya tingkat keterisian Bed Occupancy Rate (BOR) di banyak rumah sakit. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Aman B Pulungan mengatakan proporsi kasus Covid-19 pada anak mencapai 12,5 persen. Di mana ada 1 dari 8 kasus konfirmasi Covid-19 diketahui adalah usia anak. Hal ini disampaikan saat Press Conference 5 Organisasi Profesi Dokter Melonjaknya Kasus COVID-19 pada 19 Juni 2021. Aman B Pulungan mengungkapkan data IDAI menunjukkan case fatality rate pada anak sebesar 3-5 persen. Ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus kematian anak paling tinggi di dunia. Selain itu ICU khusus anak tidak tersedia di sebagian besar rumah sakit. Kita juga kekurangan tenaga medis dan tingkat testing yang masih rendah. Lantas, sudah tepatkah langkah pemerintah untuk setop PTM hanya di zona merah PPKM Mikro? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur, dan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang pendidikan Retno Listyarti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pagi ini kita mau ngomongin soal “Prank”. Siapa yang hobi ngeprank? Hati-hati lho, karena sanksi pidana bakal mengintai para pelaku prank! Prank yang menurut laman Cambridge Dictionary - I (BACA: Cambridge Dictionary One) adalah trik yang bertujuan sebagai candaan tanpa menimbulkan bahaya dan kerusakan ini terkadang menyimpang dari tujuan awalnya.  Karenanya di draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur sanksi untuk menjerat prank yang dapat merugikan orang lain. Seperti apa ketentuannya? Kita bakalan bahas pagi ini.   Sementara itu, di paruh kedua nanti kita juga mau ngobrol asik bareng Komunitas Ketimbang Ngemis Jakarta! Udah ga sabar kan? **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kasus Covid-19 varian Delta kian mengkhawatirkan. Pada awal pekan ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap, varian virus corona asal India telah mendominasi terjadinya lonjakan kasus di sejumlah daerah di Indonesia. Kata dia, varian Delta dari mutasi virus asal India sudah terkonfirmasi di Kudus, Bangkalan, dan DKI Jakarta. Ia menyebut, varian ini dapat menyebar dengan cepat. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada  pun telah mengeluarkan hasil penelitian Whole Genome Sequencing rujukan dari Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan. Berdasar rilis Kementerian Kesehatan, penelitian ini dilakukan menyusul terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah setelah libur Idul Fitri. Dalam penelitian tersebut ditemukan sekitar 82% merupakan varian Delta dari COVID-19.  Varian Delta ini terbukti meningkat setelah adanya transmisi antarmanusia. Dan sudah terbukti di populasi di India dan di Kudus. Menurut penelitian terbaru dari jurnal medis The Lancet, diketahui varian Delta ini bisa menginfeksi kembali pasien COVID-19 dan makin memperlemah kekebalan tubuh pasien. Padahal seharusnya apabila sudah terinfeksi COVID-19 pasien mendapatkan antibodi secara alami. Bagaimana penjelasan Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito terkait efektifitas vaksin yang ada untuk melawan varian Delta? Lebih lanjut kita akan mencari tahu hal ini bersama dengan Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Berdasar data mingguan yang dikumpulkan di masing-masing daerah, IDAI menemukan banyaknya kasus Covid-19 pada anak. Dan, setidaknya ada ribuan kematian anak di Indonesia setiap minggunya. Hal ini diungkap Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof Aman Bhakti Pulungan 13 Juni 2021. Kata dia, setiap minggu ketua IDAI di setiap cabang daerah bertemu untuk membicarakan kasus Covid-19 pada anak di Indonesia. Sementara itu, sebuah studi di International Journal of Infectious Diseases mengungkap tingginya angka kematian pada pasien anak yang terkonfirmasi COVID-19 mencapai 40 persen. Data tersebut diperoleh dari hasil penelitian RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dalam rentang Maret-Oktober 2020. Selama masa itu, tercatat secara total ada 490 pasien anak yang dikategorikan sebagai suspek Covid-19 di RSCM. Seperti apa data kasus kematian pada anak yang ditemukan oleh IDAI? Sudahkah program perlindungan kesehatan masyarakat terhadap COVID-19 selama ini sudah cukup melindungi anak-anak dari Covid-19? Lebih lanjut kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof Aman Bhakti Pulungan, dan Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Ciput Eka Purwianti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sejak 8 Juni lalu, Amerika keluarkan Travel Advisory bagi warganya yang hendak pergi ke Indonesia. Dalam laman resminya imbauan itu menyebut bahwa pusat pengendalian penyakit mereka mengeluarkan peringatan atau Travel Health Notice untuk Indonesia di level 3. Angka tersebut mengindikasikan kasus Covid-19 di Indonesia berada di level yang tinggi. Karena itulah pemerintah Amerika meminta warganya untuk mempertimbangkan kembali keputusan untuk datang ke Indonesia dalam kurun waktu ini. Selain kasus Covid-19, imbauan perjalanan itu juga menyoroti persoalan terorisme yang dianggap bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan di kantor polisi, tempat ibadah, hotel, bar, klub malam, pasar atau pusat perbelanjaan, serta restoran. Disamping terorisme, bencana alam juga jadi perhatian seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus yang bisa berdampak pada gangguan transportasi, infrastruktur, sanitasi dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Lantas apakah penanganan pandemi kita diragukan? Standar internasional penanganan pandemi yang dianggap baik seperti apa? *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan penindakan atas aksi premanisme dan pungutan liar. Saat berada di Pelabuhan Tanjung Priok, Presiden mendapat laporan adanya pemalakan terhadap para pengemudi truk container di sana. Seketika, Jokowi menelepon Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk membereskannya. Merespons perintah Presiden, Kapolri Listyo Sigit pun mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajarannya di wilayah untuk menindak aksi premanisme dan pelaku kejahatan konvensional lainnya yang meresahkan masyarakat. Kapolri menegaskan akan memberikan teguran kepada Kapolda dan Kapolres yang saat ini belum melakukan penindakan terhadap aksi premanisme di wilayahnya masing-masing. Selain itu, Kapolri mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan Hotline 110 ketika mendapatkan aksi premanisme. Layanan tersebut tersedia 24 jam bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dari aparat kepolisian. Bisakah aksi pembersihan preman ini berkelanjutan? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal bersama dengan Pakar Kriminologi dan Kepolisian, Adrianus Meliala. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo dan Kepala Humas Polri Argo Yuwono soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Wacana sembako bakal dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sorotan hingga menjadi treding topik di media sosial. Pemerintah berencana untuk mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tiga skema yakni tarif umum, tarif berbeda (multitarif) dan tarif final. Tarif umum akan dikenakan pada barang-barang di luar kebutuhan pokok dan barang mewah sebesar 12 persen, sedangkan multi tarif akan akan dikenakan untuk kebutuhan bahan pokok mulai dari lima persen. Bahan pokok itu meliputi beras, jagung, susu, telur, buah, sayur dan gula. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, rencana menaikan PPN sembako merupakan arahan jangka panjang di mana pelaksanaannya akan di mulai setelah pandemi mereda. Sedangkan untuk jumlah kenaikan dan juga sektor mana saja yang akan dikenakan kenaikan pajak, Yustinus mengatakan masih akan dibahas bersama DPR dan para pemegang kebijakan lain. Apa alasan perlunya PPN terhadap sembako? Dan apa pengaruhnya bagi masyarakat sebagai konsumen? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, Ketua umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri, dan Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo telah menyetujui revisi terbatas pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Revisi itu dilakukan pada empat pasal yang dianggap bermasalah dalam undang-undang tersebut. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Selasa (8/6) kemarin. Mahfud mengatakan tim khusus pengkaji Undang- undang ITE sudah menyelesaikan tugas sejak dibentuk pada Februari lalu. Sementara itu, koalisi masyarakat sipil belumlah puas dengan rencana revisi terbatas pada empat pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), lantaran tidak cukup menghilangkan esensi dari pasal karet yang dipermasalahkan. Perwakilan tim koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk mencabut pasal karet yang ada dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal-pasal ini dinilai berpotensi memenjarakan masyarakat dan multitafsir. Alasan itu disampaikan oleh Oky Wiratama Siagian, mewakili LBH Jakarta Seperti apa rencana revisi terbatas pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)? Lantas apakah Revisi UU ITE terbatas mampu menghilangkan multitafsir dan tindakan kriminalisasi? Kita akan bahas lebih lanjut hal ini bersama dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Pengacara Publik LBH Jakarta, Oky Wiratama. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sudah cukup efektifkah menurut anda pengawasan setiap program siaran yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia? Kalau KPI sendiri, sih mengaku bahwa selama ini hanya ada empat pemantau yang mengawasi satu televisi selama 24 jam sehari. Itulah mengapa, mereka berencana untuk menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk memantau semua siaran televisi. Ketua KPI Pusat Agung Suprio mengatakan, hal tersebut dilakukan lantaran siaran televisi saat ini semakin banyak dan akan bertambah banyak di masa mendatang. Menurut Agung, KPI berkaca pada kasus lolosnya tayangan sinetron, yang di dalamnya ada artis di bawah umur memainkan peran dewasa. Menurutnya, apabila acara televisi semakin banyak, maka tidak akan efektif dengan jumlah pemantau yang dimiliki KPI. Oleh karena itu, Agung menyebut akan lebih efektif apabila pemantauan televisi dilakukan dengan menggunakan teknologi AI. Sudah siapkah teknologinya dan sudah sampai mana persiapannya? Sejauh mana efektivitas penerapan sanksi untuk memberikan efek jera? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua KPI Pusat Agung Suprio dan Anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran, Bayu Wardhana. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pembelajaran tatap muka di sekolah, hanya boleh dilakukan sebanyak dua kali selama sepekan. Hal ini menyusul akan diberlakukannya belajar tatap muka di sekolah mulai tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Jokowi menekankan bahwa sekolah tatap muka terbatas harus dijalankan dengan ekstra hati-hati. Selain itu, Presiden juga menekankan agar opsi menghadirkan anak ke sekolah ditentukan sepenuhnya oleh orang tua. Keputusan ini diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, kemarin Senin (7/6/2021). Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyayangkan masih banyaknya satuan pendidikan yang urung juga melaksanakan PTM. Nadiem bersikeras akan pentingnya menyegerakan penyelenggaraan PTM demi keberlangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak Indonesia. Apakah jalan satu-satunya mengejar ketertinggalan hanya pembelajaran tatap muka (PTM)? Melihat kesiapan sekolah saat ini bagaimana, bisakah PTM dilakukan dengan aman di tengah pandemi Covid-19?  Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bareng Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, dan Pengamat pendidikan Doni Koesoema. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan bergaung istilah Work from Bali (WFB). Ini mengacu pada wacana pemerintah mengadakan program Work from Bali atau kerja dari Bali bagi aparatur sipil negara. Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman memang sedang merancang kegiatan bekerja dari tempat-tempat wisata. Dan, Bali bakal menjadi daerah pertama yang menjajal program tersebut. Itu mengapa muncul konsep Work from Bali tersebut. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan meminta 25 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah kemenetriannya bekerja dari Bali selama seminggu. Hal ini bertujuan agar perekonomian di Bali yang sangat terpuruk akibat pandemi Covid-19 kembali bergeliat. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Odo RM Manuhutu mengatakan program ini untuk mendorong agar perekonomian di daerah membaik. Odo mengatakan kementeriannya sejak awal telah merancang kegiatan tersebut, dengan mempercepat dan memperbanyak proses vaksinasi di Bali. Hingga saat ini lebih dari 1,3 Juta penduduk Bali telah mendapat vaksin Covid-19. Hal itu dilakukan agar memberi kepercayaan publik terhadap pariwisata di Indonesia. Sementara itu, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno mengatakan sampai saat ini beberapa wilayah seperti Lombok dan Labuan Bajo juga tengah mengajukan kesiapan daerahnya untuk melaksanakan program tersebut. Lantas, tepatkah wacana WFB (Work from Bali) ditengah pemulihan dan krisis ekonomi ini? Bagaimana Kementerian Kesehatan menanggapi hal ini? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa, Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi NTB Lalu Hasbulwadi, Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, dan Direktur Eksekutif INDEF Ahmad Tauhid. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kerinduan umat Muslim di Indonesia akan tanah suci belum bisa tertuntaskan. Umat Muslim masih harus menahan rindu dan bersabar, sebab Kementerian Agama melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 660 tahun 2021 memutuskan tidak akan memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M. Dalam rilis Kemenag, keselamatan jemaah di tengah pandemi Covid-19 serta kebijakan yang diambil oleh otoritas pemerintah Arab Saudi menjadi pertimbangan pemerintah terkait pembatalan tersebut. Pengambilan keputusan ini juga disebut telah melibatkan dan mendapatkan persetujuan dari MUI serta ormas-ormas islam lainnya. Pemerintah kerajaan Arab Saudi sendiri hingga saat ini belum mengundang pemerintah Indonesia membahas nota kesepahaman persiapan penyelenggaran ibadah Haji 2021. Kedepannya pemerintah dan stake holder terkait akan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan ini. Lantas bagaimana dampak pembatalan Haji 2021 terhadap kuota dan antrian haji, dan sejauh mana persiapan haji di Indonesia? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Kepala Bidang Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Zaky Zakaria Anshary, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Ketua Komisi VIII Yandri Susanto. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam laman resminya mengaku bersyukur atas keluarnya izin kompetisi Liga 1 dan 2 tahun 2021-2022. Kompetisi pun disebut-sebut bakal menerapkan sistem bubble to bubble atau gelembung. Dengan sistem ini, sejumlah pertandingan akan dipusatkan di satu area untuk mengurangi mobilitas peserta. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengatakan, sistem gelembung diterapkan lantaran kompetisi digelar di tengah ancaman penularan Covid-19. Menpora menjelaskan, kompetisi dijadwalkan mulai pada Juli mendatang dan berakhir pada Maret tahun depan. Awal pekan ini, Kapolri Listyo Sigit Prabowo resmi menerbitkan izin untuk penyelenggaraan kompetisi sepak bola Liga 1 dan 2 musim 2021-2022. Sigit mengatakan, izin diberikan setelah Polri mendengar paparan rencana kompetisi dari penyelenggara. Kata dia, izin diterbitkan juga atas hasil evaluasi Piala Menpora yang digelar beberapa waktu lalu.  Kapolri Listyo Sigit Prabowo mewanti-wanti tidak ada arak-arakan atau kerumunan seperti yang terjadi di akhir Piala Menpora lalu. Kata dia, setiap pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Liga 1 dan 2, akan menjadi bahan evaluasi kepolisian. KIta akan bincangkan hal ini lebih lanjut bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Tommy Welly Pengamat Sepakbola atau Bung Towel. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 1.271 pegawai KPK menjadi ASN pada Selasa, (1/6/2021) kemarin. Pelantikan itu tetap dilaksanakan meski dalam polemik tes wawasan kebangsaan yang diprotes berbagai pihak. Pelaksanaan pelantikan dilakukan secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemanggilan dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas aduan dugaan maladministrasi peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Sebelumnya, bekas Ketua Ombudsman RI Alamsyah Saragih menilai polemik Tes Wawasan Kebangsaan untuk pegawai KPK harus diselesaikan oleh penilaian wasit. Wasit dalam hal ini adalah lembaga negara seperti Ombudsman yang dapat mengukur validitas dan reliabilitas TWK yang digunakan dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN. Lantas, bagaimana pengaruh pelantikan itu di tengah polemik TWK yang masih bergulir? Kita obrolkan bareng Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Yuris Reza Kurniawan. Simak juga pernyataan dari Ketua KPK Firli Bahuri saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Madya KPK, 1 Juni 2021 dan Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Selama ini Abdi Negara Nurdin dikenal luas sebagai gitaris grup musik Slank. Namun baru-baru ini, ia ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Tohir sebagai komisaris PT Telkom Indonesia. Netizen pun meresponsnya secara beragam, mulai dari kritik hingga dukungan mewarnai media sosial hingga membuat nama Abdee Slank menjadi Trending Topic. Sementara itu, melalui akun resmi di Instagram, pihak Slank menulis selamat untuk sang gitaris karena menjadi komisaris independen perusahaan pelat merah itu. Slank berharap Abdee bisa amanah dalam menjalankan tugas dan mampu membawa perubahan yang lebih baik. Apa alasan Menteri BUMN Erick Tohir memilih Abdee sebagai komisaris PT Telkom Indonesia? Bagaimana sebetulnya kriteria penunjukan komisaris BUMN? Apa saja nanti yang menjadi kerja dan tanggung jawab seorang komisaris BUMN? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bareng Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance alias Indef, Tauhid Ahmad. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi serta pemerintah daerah mempertimbangkan kembali rencana membuka sekolah secara serentak pada tahun ajaran baru, Juli mendatang. Menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti, pihaknya mendorong pemerintah daerah juga mempertimbangkan jumlah kasus Covid-19 ini yang naik sehabis lebaran. Pasalnya, banyak orang tetap mudik meski dilarang. Selain itu, libur kenaikan kelas sebentar lagi juga bakal menimbulkan kepadatan massa di tempat liburan.  KPAI mengingatkan bahwa dalam membuka sekolah itu penting sekali memperhatikan kasus penyebarannya. Kata Retno, kalau positivity rate-nya diatas 50 persen, sebaiknya sekolah jangan dibuka meskipun sekolah punya kesiapan. Retno juga menambahkan, meski kesiapan sekolah sudah baik, tetap ada potensi penularan kepada siswa, terutama saat siswa dalam perjalanan berangkat maupun pulang sekolah. Sebelumnya, pada 2020 KPAI melakukan pengawasan penyiapan buka sekolah di 49 sekolah di 21 kabupaten dan kota di sembilan provinsi. Hasilnya, hanya 16,7 persen sekolah yang siap untuk pendidikan tatap muka di masa pandemi. Pada Januari hingga Mei 2021, KPAI kembali melakukan pengawasan uji coba tatap muka di 19 sekolah pada 10 kabupaten/kota di empat provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang pendidikan Retno Listyarti, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Syahril dan Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Prof dr Cissy Rachiana Sudjana Prawira Kartasasmita. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memberikan angin segar bagi perguruan-perguruan tinggi untuk membangun start up atau perusahaan rintisan. Namun, pembangunan start up harus bekerja sama dengan industri. Salah satu tujuannya adalah memberikan pengalaman terkait dunia usaha, industri dan dunia pekerjaan terhadap para mahasiswa di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengungkapkan dana padanan kampus vokasi itu sebesar Rp 180 miliar untuk mendorong dibangunnya start up di kampus, serta beberapa program lainnya. Program lain itu diantaranya membentuk pusat riset dan melakukan hilirisasi produk. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Paristiyanti Nurwardani mengatakan terdapat enam tahapan untuk para startup founder. Yang pertama adalah kegiatan seminar dari para pelaku dan regulator industri start up. Kemudian, kegiatan berjenjang antarpeserta dari daerah masing-masing. Selain itu, juga pembekalan teknis dan nonteknis dari pembangunan ide hingga launching, aktivitas brainstorming, melakukan validasi costumer, hingga masa incubation 1 on 1. Sejauh mana program ini berjalan? Mampukah program seperti ini menumbuhkan entrepreneur? Apakah cukup menarik juga bagi sisi industri?  Kita akan bahas lebih lanjut soal hal ini bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Direktur Jenderal Pendidikan, Wikan Sakarinto, dan Direktur Eksekutif Institute for Creative Technologies, Heru Sutadi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, saat ini tercatat ada 54 kasus Covid-19 akibat terpapar mutasi virus varian baru. Dante menyebut, ada tiga varian baru virus Covid-19 yang saat ini menjadi perhatian pemerintah, yaitu varian dari Inggris, varian dari India dan varian dari Afrika Selatan. Dante mengatakan, faktor mutasi virus ini turut berperan dalam peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia. Kata dia, mutasi varian baru dan mobilisasi masyarakat saat libur lebaran kemarin menjadi dua faktor yang mendorong peningkatan kasus harian Covid-19 di Indonesia. Langkah apa yang mesti dilakukan untuk menghadapi kasus korona varian baru yang mulai meningkat di Indonesia? Kita bahas lebih lanjut soal ini bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Ahli Biologi Molekuler Ahmad Rusdan Utomo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Kesehatan meminta masyarakat cermat dan tak mudah terbujuk rayuan pihak lain yang menawarkan vaksinasi. Juru bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi meminta masyarakat hanya mengikuti aturan dari pemerintah soal vaksinasi. Siti Nadia juga mengimbau masyarakat tak mencari jalan lain guna mendapatkan vaksin, selain dari pemerintah. Kata dia pemerintah memastikan seluruh masyarakat bakal mendapatkan vaksinasi, sesuai giliran. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara mengungkap kasus jual beli vaksin Sinovac di Sumatera Utara dan menetapkan empat orang tersangka kasus penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal. Vaksin COVID-19 Sinovac yang merupakan jatah narapidana dijual secara ilegal dan menyebabkan tiga dokter dan 1 orang pengusaha ditangkap. Kasus ini sedang ditangani kepolisian. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid -19 meminta seluruh pemerintah daerah mewaspadai adanya klaster keluarga usai libur lebaran Idulfitri. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19, Dewi Nur Aiysiah mengatakan ada beberapa potensi sumber penularan covid-19 pasca lebaran. Antara lain para pemudik atau pelaku perjalanan, salat tarawih, kegiatan halal bihalal, kerumunan di pusat perbelanjaan dan kerumunan di lokasi wisata. Sementara, Satuan Tugas Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI menilai kenaikan kasus aktif covid-19 di Tanah Air terlihat sejak 4 hari terakhir. Menurut Ketua Satgas Covid-19 IAKMI, Budi Haryanto, kenaikan kasus aktif itu imbas dari mobilitas masyarakat sebelum dan sesudah lebaran. Ia menambahkan, peningkatan kasus juga tercermin dari tingginya keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit Covid-19 di seluruh provinsi Indonesia. Lantas, antisipasi apa yang harus dilakukan pemerintah agar lonjakan kasus tidak semakin parah? Dan, bagaimana kesiapan rumah sakit di seluruh Indonesia terkait lonjakan kasus Covid-19? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Kita simak penuturan Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19 Dewi Nur Aiysiah, Ketua Satgas Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Budi Haryanto dan Sekretaris Jenderal Persi, Lia G. Partakusuma. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Dugaan bocornya data pribadi penduduk Indonesia yang disebut-sebut berasal dari BPJS Kesehatan viral di media sosial. Kabar tersebut sontak membuat warganet geram sekaligus khawatir akan perlindungan data pribadinya. Pihak BPJS Kesehatan menyatakan telah melakukan penelusuran untuk memastikan apakan benar data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan. Sementara pendalaman oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilansir Kompas, menyimpulkan bahwa sampel dataset tersebut diduga kuat identik dengan data milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada struktur data yang terdiri dari Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan. Apa saja langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dugaan kebocoran data pribadi milik Warga Negara Indonesia? Bagaimana UU PDP yang tak kunjung disahkan mestinya bisa jadi solusi? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bareng Juru bicara Kemenkominfo, Dedy Permadi, Anggota Komisi yang membidangi Komunikasi dan Informatika DPR RI Sukamtam dan Pakar Keamanan Siber Lembaga Riset Siber CISSRec Pratama Persadha. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Perdagangan mengklaim perlengkapan rumah tangga menjadi salah satu produk yang laris diperdagangkan semasa pandemi covid-19. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Oke Nurwan, larisnya perlengkapan rumah tangga itu karena masyarakat banyak beraktivitas di rumah. Bahkan menurut Oke Nurwan, perubahan perilaku pada akhirnya mempengaruhi pola konsumi masyarakat. Kata dia, pola perdagangan juga mulai bergeser ke peningkatan di perdagangan berbasis sistem elektronik melalui e-commerce. Lantas, dagangan yang saat ini laris di market place online? Kita akan bincangkan hal ini bersama Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Oke Nurwan, dan Head of Content and Promotion Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Vriana Indriasari. Di segmen terakhir kita simak obrolan bareng Dul Jaelani dan Tissa Biani terkait film "Dear Imamku" yang diprodksi oleh MAIN PICTURES dan disutradarai Dian W. Sasmita. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Ramai diberitakan adanya seorang siswi SMA di Bengkulu yang diduga dikeluarkan dari sekolah pasca mengunggah video menghina Palestina lewat akun TikTok-nya hingga menjadi viral. Dilansir dari antaranews, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Kabupaten Bengkulu Tengah, Adang Parlindungan, mengatakan pihak sekolah sudah melakukan pendataan terhadap tata tertib poin pelanggaran siswi berinisial MS tersebut. Dari situ, poin tata tertib MS sudah melampaui dari ketentuan yang ada sehingga yang bersangkutan pun dikembalikan ke orangtuanya. MS pun telah menyampaikan permintaan maaf dan mengaku menyesali perbuatannya yang telah menghina Palestina. Sementara itu Kapolres Bengkulu Tengah AKBP Ary Baroto mengatakan penyelesaian kasus ini dilakukan dengan restorative justice, yang mana setiap penyelesaian permasalahan tidak selalu diselesaikan dengan pidana. Sejauh mana perilaku siswa yang melanggar tata tertib bisa dikeluarkan dari sekolah? Sudahkah institusi pendidikan ambil bagian dalam literasi media sosial? KIta akan bincangkan hal ini bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Kabupaten Bengkulu Tengah, Adang Parlindungan, Direktur Pusat Pendidikan Perempuan dan Anak (PUPA) Susi Handayani, dan Pengamat pendidikan Doni Koesoema. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pelaksanaan vaksinasi gotong royong untuk pekerja telah digelar perdana, kemarin. Presiden Joko Widodo turut meninjau jalannya program vaksinasi yang dilakukan serentak untuk pekerja dari 19 perusahaan di Jabodetabek melalui konferensi video. Vaksinasi COVID-19 itu dilakukan di pabrik PT Unilever Indonesia di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan, pada tahap pertama sudah ada 420 ribu dosis vaksin gotong royong. Presiden memastikan suplai vaksin untuk program ini akan lebih banyak lagi, sehingga bisa mempercepat pemenuhan target vaksinasi nasional. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan biaya vaksinasi Gotong Royong yang diperuntukkan perusahaan. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto pada 10 Mei lalu mengatakan bahwa satu kali penyuntikan vaksinasi Gotong Royong dibanderol seharga Rp500.000. Sementara, Organisasi Kamar Dagang dan Industri KADIN memastikan biaya vaksin gotong royong ditanggung 100 persen oleh perusahaan. Ketua KADIN DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan sejak awal gagasan ini muncul, KADIN telah meminta perusahaan untuk menanggung keseluruhan biaya apabila ingin mengikuti program tersebut. Ia juga mengatakan semua perusahaan yang telah terdaftar wajib memenuhi perjanjian awal terkait pembiayaan yang tidak melibatkan para pekerja dalam hal apapun. Lantas, mampukah program vaksinasi ini mempercepat kemerataan vaksinasi dan terbentuknya kekebalan kelompok (herd immunity) di Indonesia, tanpa menganggu program vaksinasi bagi kelompok prioritas? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal bersama Presiden Direktur Perseroan Unilever Ira Noviarti, Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan Roeslani, dan Pakar epidemiologi Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kecelakaan tenggelamnya kapal wisata di Waduk Kedung Ombo Boyolali, Jawa Tengah menelan korban jiwa sembilan orang. Kapal wisata mengangkut 20 orang itu tenggelam sebelum mencapai warung apung di tengah waduk saat liburan Lebaran, akhir pekan kemarin. Diduga kapal kelebihan muatan dan dinahkodai anak berumur 13 tahun. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun meminta pemerintah daerah untuk menindak tegas obyek wisata yang mengabaikan keselamatan pengunjung. Ia mengungkapkan, peringatan tersebut dikeluarkan pasca insiden kecelakaan tenggelamnya perahu wisata di Waduk Kedung Ombo, Boyolali yang menewaskan sebagian penumpang pada Sabtu (15/05) kemarin. Menurut Ganjar, dengan adanya insiden tersebut diharapkan menjadi perhatian bupati/walikota terkait dengan keselamatan pengunjung di obyek wisata. Ia meminta pemerintah daerah untuk tak ragu menutup/mencabut izin operasi destinasi wisata yang melanggar aturan hingga mengancam keselamatan. Soal hal ini lebih lanjut kita akan bincangkan bersama dengan Kapolda Jateng Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Libur Lebaran kelar, kini saatnya bersiap menghadapi arus balik pemudik dari kampung halaman. Pemerintah pun menyiapkan strategi testing atau pengetesan di sejumlah titik, terhadap seluruh pemudik yang melakukan arus balik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, proses testing dilakukan di berbagai titik lokasi di pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Kata dia, seluruh pemudik yang akan kembali ke daerah asal akan diperiksa di titik penyekatan yang telah ditentukan. Budi Karya mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Korps Laliu-lintas Polri untuk memperketat skrining di posko penyekatan, baik jalan tol maupun rest area alias tempat peristirahatan. Di lokasi tersebut, petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kesehatan penumpang. Sementara, Menurut Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, selain menyediakan alat tes antigen, Satgas juga menyiapkan tempat isolasi seperti wisma atau rusun bagi mereka yang reaktif Covid-19 untuk dilakukan karantina. Tempat isolasi telah disiapkan di masing-masing lokasi pengujian spesimen. Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, dan Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Bagaimana nih lebaran anda, endless video call? Well ya, nggak apa-apa..namanya juga demi menjaga kesehatan jiwa orang-orang yang kita cintai atau sayangi kan? Sekarang itu hari jumat, hari kedua lebaran pas weekend pulaa…punya rencana buat liburan atau berwisata bareng keluarga? Biasanya gitu sih ya kalau pas lebaran. Kalau lebaran-lebaran sebelumnya, tempat-tempat wisata jadi rame banget sama wisatawan, tapi mudah-mudahan itu nggak terjadi di tahun ini. Yaaa, meski pemerintah memutuskan buat tetap membuka destinasi atau objek wisata. Kudunya pengelola objek wisata menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan kita, sebagai pengunjung..kudu patuh yekan? Agaknya kebijakan pemerintah yang melarang mudik tapi membolehkan tempat wisata buka pas libur lebaran ini, bikin bingung. Mudik dilarang lantaran menekan penyebaran, sementara penyebaran bisa saja terjadi kalau ada kerumunan orang kan? Aturan yang kayak gimana sih yang kudunya diterapkan buat objek-objek wisata yang buka selama libur lebaran? Kita akan bahas soal hal ini bersama Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan dan Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pun mengimbau masyarakat yang berada di zona merah dan oranye agar melakukan silaturahmi secara virtual saat Hari Raya kali ini. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito Seruan untuk silaturahmi digital juga disampaikan kepala daerah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Dalam rapat koordinasi antardaerah Senin kemarin, disepakati anjuran agar masyarakat tidak saling mengunjungi dalam momentum Lebaran, meski dalam wilayah yang sam Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengklaim akan memastikan kualitas jaringan telekomunikasi aman saat digunakan dalam momen Lebaran, utamanya untuk bersilaturahmi secara daring **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Lebaran tahun ini, dirayakan saat pandemi masih berlangsung. Beberapa hal yang menyangkut tradisi pun mau tak mau urung tuk diwujudkan. Pertimbangannya karena situasi pandemi yang bisa mengancam kesehatan. Ditambah lagi kondisi ekonomi yang belum membaik. Bagi para pekerja yang menerima Tunjangan Hari Raya (THR), mesti bijak juga mengatur peruntukannya, nih. Dari pada habis untuk belanja baju lebaran, disarankan agar bonus itu disisakan sebagai dana darurat di masa yang sedang tidak menentu ini. Lantas, bagaimana alokasi THR yang tepat mengingat lebaran kali ini masih pandemi dan ekonomi belum menentu? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah dan Certified Financial Planner Metta Anggriani. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan masyarakat akan tetap nekat mudik meski sudah dilarang oleh pemerintah. Perkiraan itu sebelumnya juga sudah disampaikan lewat hasil survei Kementerian Perhubungan yang menemukan sekitar 7 persen masyarakat akan nekat mudik meski dilarang oleh pemerintah. Angka 7 persen itu setara dengan 18 juta orang. Daerah tujuan terbanyak yakni Jawa Tengah dan Jawa Barat. Puncak masyarakat yang nekat mudik menurut Menhub, diprediksi terjadi pada hari ini, Selasa 11 Mei 2021. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim, selama empat hari periode larangan mudik yakni 6-9 Mei, tidak ada kenaikan volume kendaraan yang tinggi. Ia menyebut sudah ada penurunan jumlah kendaraan yang signifikan, baik di udara, darat, laut, maupun kereta api. Ia memperkirakan, sebagian masyarakat sudah pulang kampung terlebih dahulu sebelum periode larangan mudik berlaku. Sementara itu, Mabes Polri menjamin pos penyekatan larangan mudik beroperasi selama 24 jam non-setop. Juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono mengatakan, kepolisian mengerahkan 94 ribuan personel yang tersebar di 381 titik. Jika pos penyekatan tak beroperasi 24 jam, Polri akan memberi sanksi terhadap petugas di lapangan yang berjaga. Kita akan bahas lebih lanjut soal hal ini bareng Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kapospam Tol Kalikangkung Wahono, dan Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Melalui media sosial seperti Twitter, Kementerian Tenaga Kerja terus mengajak masyarakat untuk mengadu jika menghadapi masalah terkait Tunjangan Hari Raya atau THR. Akun @KemnakerRI mencuit, untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi, maupun pengaduan atas pelaksanaan pembayaran #THR2021, Kemnaker mendirikan Posko THR 2021 yang dapat diakses secara luring maupun daring. Sementara itu, meski mengapresiasi pembentukan posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR), Ketua Departemen Media dan Komunikasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S. Cahyono pun mendesak pemerintah melakukan evaluasi posko tersebut. Ia meminta agar pemerintah khususnya Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tidak hanya membuat bilik aduan, tetapi menindaklanjuti dengan tegas perusahaan yang belum membayar THR pada tahun lalu. Sanksi administratif, teguran tertulis dan penghentian sementara usaha dapat menjadi opsi untuk perusahaan yang belum membayar tunjangan hari raya. Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia juga berjanji melakukan pengawasan dan pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 bagi pekerja atau buruh. Hingga kini, Ombudsman RI telah menerima 1500an laporan terkait keterlambatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) oleh perusahaan kepada pekerja. Apa saja pelanggaran yang ditemukan dan penyelesaiannya? Bagaimana pemanfaatan posko pengaduan THR kemenaker? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Komisioner Ombudsman RI Robert Endi Jaweng dan Ketua Departemen Media dan Komunikasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S. Cahyono. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Beberapa hari ini perhatian publik tertuju pada nasib Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah gugatan uji materi dan uji formil atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Selasa lalu, lembaga antirasuah itu disorot lantaran beredar sebanyak 75 orang pegawai KPK dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). TWK adalah satu dari serangkaian tes seleksi ulang pegawai KPK untuk menjadi paratur sipil negara (ASN). Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan mereka yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN terdiri dari penyidik dan penyelidik serta pegawai unit lain. Dia tidak menyebut nama. Namun di media sosial beredar daftar nama mereka. Selain Novel Baswedan, ada Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko, hingga Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono. Banyak pihak khawatir KPK berada di titik nadir kehancuran, tidak lagi independen dalam memberantas korupsi. Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Eks Pimpinan KPK, Busyro Muqoddas. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Gak hanya keramaian Pasar Tanah Abang atau pusat perbelanjaan yang jadi sorotan publik akhir-akhir ini nih ya. Kerumunan yang disebut berpotensi menimbulkan klaster baru covid-19. Hal lain yang juga jadi perhatian publik adalah soal mutasi virus Covid-19 dari India. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ada dua kasus Covid-19 di Indonesia yang terjadi akibat penularan virus varian mutasi dari India. Dua kasus tersebut ditemukan di DKI Jakarta. Upaya mencegah penyebaran virus gak bakal mempan kalau aturan main gak dilaksanakan oleh kita semua. Pemerintah emang kudu meningkatkan 3T (Tracing, Testing, Treatment) dan memperketat penerapan protokol kesehatan. Tapi kita perlu juga menahan diri untuk gak melakukan mobilitas yang gak perlu dan menghindari kerumunan. Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono memperingatkan soal kemungkinan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Meski tidak setinggi di India, tidak menutup kemungkinan pelayanan kesehatan kita akan collapse, jika celah-celah penyebaran Covid-19 tidak ditutup dengan benar. Celahnya bisa dari mana saja? Dari orang-orang yang nekat mudik? Bisa. Dari yang nekat berkerumun berbelanja? Bisa juga. Dari yang melaksanakan ibadah bersama namun abai prokes? Bisa juga… Nahhh, gimana nih dengan ibadah puncak di Hari Raya nanti? Kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, dan Pakar biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo Utomo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Rindu kampung halaman jadi salah satu alasan banyaknya masyarakat di perkotaan memilih mudik atau pulang kampung di momen Ramadan. Selain adanya libur panjang dan tunjangan hari raya (THR), momen idulfitri memang identik dengan tradisi kumpul bersama sanak saudara, alias silaturahmi. Mudik bukan hanya tradisi milik umat muslim saja di kala lebaran, tapi juga mereka yang non muslim ada yang mengambil momen libur panjang lebaran untuk pulang kampung. Seperti kita tahu Pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait larangan mudik yang berlaku mulai dari 6 hingga 17 Mei mendatang. Korlantas Polri menambah titik penyekatan arus mudik dari 333 menjadi 381 titik yang tersebar di Jawa, Bali dan Sumatera. Penjagaan dilakukan di jalan tol, jalan alternatif, juga jalan-jalan kecil atau jalan tikus. Namun rupanya tak sedikit masyarakat yang justru mudik lebih awal dari tanggal larangan ini berlaku. Seberapa efektif kebijakan pelarangan mudik yang ditetapkan pemerintah?  Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, Ketua Divisi Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat Ade Afriandim dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Ada tradisi unik menjelang lebaran di mana masyarakat kita bakal tumpah ruah di pusat-pusat perbelanjaan atau pasar untuk berbelanja aneka kebutuhan hari raya. Mulai dari beli baju, dekorasi rumah hingga aneka jenis kue atau bahan baku makanan. Sesungguhnya ini berkah tersendiri ya.. menggerakan roda perekomian. Namun ketika ini berlangsung di masa pandemi begini, kita juga agak khawatir. Ribuan orang yang berdesakan memadati setiap gerai toko di Pasar Tanah Abang menjadi sorotan publik beberapa hari ini. Gimana ngga, banyak dari mereka yang asik berbelanja tidak mengindahkan protokol kesehatan. Di saat penyebaran virus Covid-19 belum terkendali kondisi ini bikin ngeri. Upaya untuk mengurangi kepadatan di pasar Tanah Abang dilakukan dengan meniadakan jadwal perjalanan kereta rel listrik (KRL) dari dan menuju Stasiun Tanah Abang mulai Senin, 3 Mei 2021 kemarin. Selain itu, 2.500 petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP akan mengawati pembatasan kapasitas pengunjung dan penerapan protokol kesehatan di Pasar Tanah Abang. Mampukah kebijakan ini mengurangi kepadatan di Pasar Tanah Abang dan seperti apa resiko penyebaran Covid-19, jika kepadatan tak bisa diuraikan? Kita bicarakan lebih lanjut soal hal ini bareng Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Dewan Pembina APPBI Handaka Santosa, dan DewanPakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Hardiknas, Hari pendidikan nasional 2021 jadi trending topic lini masa pada hari minggu 2 Mei kemarin. Halooo, apa kabar dunia pendidikan kita di kala pandemi? Baik-baik sajakah? Apa saja catatannya nih dari sistem pembelajaran selama setahun pandemi? Tentu kondisi yang sungguh menantang bagi semua pihak ya, baik itu para pendidik, peserta didik, penyelenggara pendidikan. Keluh kesahnya tentu banyak ya, sebab harus beradaptasi dengan situasi baru. Nah, kalau melihat catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kualitas pendidikan Indonesia pada masa pandemi disebut belum menyentuh anak-anak keluarga miskin. Komisioner KPAI Retno Listyarti mengungkapkan, pandemi telah berdampak signifikan terhadap menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia, bahkan meningkatnya angka putus sekolah. KPAI mencatat 119 anak anak putus sekolah karena menikah pada 2020, bertambah 33 anak lagi di 2021. Ada juga yang putus sekolah karena menunggak SPP, terpaksa bekerja, dan ada yang karena kecanduan gatget sehingga harus menjalani perawatan dalam jangka panjang. Catatan lainnya, kebijakan belajar daring yang terlalu bertumpu pada internet menimbulkan sejumlah masalah juga. Ini lantara beragamnya kondisi ekonomi keluarga peserta didik, kondisi daerah, dan kesenjangan digital. Jadi menurut KPAI gak bisa tuh menggunakan kebijakan tunggal dalam penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung, dan Psikolog sekaligus pendidik, Alissa Wahid. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM ) disebut sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Ini bukan isapan jempol sih. Kalau melihat data, UMKM berkontribusi sekitar 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap sekitar 120 juta angkatan kerja. Dari sini jelas kalau memastikan keberlangsungan hidup UMKM jadi penting. Terlebih ketika dunia usaha diterpa badai pandemi begini.  Sayangnya kesadaran para pelaku UMKM mengenai hak kekayaan intelektual (HKI) masih minim. Padahal, ini penting untuk melindungi inovasi mereka dalam menunjang keberlangsungan usaha. Data Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia pada 2014 lalu menyebut, kerugian akibat pelanggaran hak kekayaan intelektual mencapai triliunan rupiah. Salah satu pelanggaran di bidang perangkat lunak bahkan mencapai angka Rp 3,62 triliun. Banyak pelaku UMKM masih kesulitan membela diri saat tersangkut persoalan hukum di pengadilan, khususnya permasalahan yang menyangkut HKI. Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Penulis Marchella Febritrisia Putri, dan Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Penangkapan bekas Sekertaris Front Pembela Islam (FPI) Munarman menjadi trending topik di Twitter kemarin (28/4/2021). Bebagai komentar dukungan dan kritik mengalir dari netizen atas peristiwa penangkapan itu.  Menurut keterangan polisi, Munarman ditangkap lantaran dia diketahui hadir dalam acara baiat teroris di beberapa kota. Di Jakarta, Makassar, dan Medan. Usai penangkapan, Densus 88 Antiteror juga melakukan penggeledahan di bekas kantor FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. Dari penggeledahan tersebut, Densus mengklaim menemukan sejumlah bahan peledak Geger ya. Apalagi belum lama ini terjadi sejumlah beberapa peristiwa teror secara beruntun.  Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ahmad Nurwakhid, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Direktur Penais Kemenag Juraidi Malkan, dan Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kasus konfirmasi positif Covid-19 dari klaster perkantoran di Jakarta meningkat jumlahnya hampir 3x lipat dibanding pekan sebelumnya. Lonjakan terjadi dalam sepekan terakhir yaitu pada periode 12-18 April 2021. Dalam pekan tersebut, ada 425 kasus positif dari 177 perkantoran di Ibu Kota. Padahal pekan sebelumnya tercatat 157 kasus di 78 perkantoran. Bagaimana satgas Covid-19 menanggapi klaster perkantoran? Lantas bagaimana tanggapan pengusaha soal ini?  Kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi, Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman, Ketua Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia Adib Khumaidi, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan pemerintah akan mengevaluasi penyelenggaraan turnamen Piala Menpora 2021 yang baru usai digelar. Ketua Umum PSSI, Mochammad Iriawan mengatakan evaluasi dilakukan terutama terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 selama turnamen. Evaluasi ini bakal menjadi dasar pengajuan izin kompetisi Liga Indonesia, mulai dari Liga 1 hingga Liga di bawahnya. Menurut Iriawan, kompetisi sepak bola kemungkinan akan digelar Juli mendatang. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali optimistis Mabes Polri bakal mengeluarkan izin keramaian kompetisi sepak bola Liga 1 dan Liga 2, pada Juli mendatang. Hal ini ia sampaikan setelah melihat secara langsung penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada pelaksanaan turnamen Piala Menpora 2021 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Ia mengatakan bakal mengeluarkan rekomendasi untuk kegiatan olahraga, jika pelaksanaan prokes bisa dipertahankan. Kita akan bahas lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Umum PSSI Mochammad Iriawan, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, dan Akmal Marhali Pengamat Sepak Bola Nasional Sekaligus Koordinator Save Our Soccer (SOS). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kota Salatiga Jawa Tengah terpilih menjadi kota tujuan program Peace Train Indonesia yang digelar akhir pekan kemarin. Alasannya karena oleh SETARA Institute, kota tersebut dinilai menjadi kota paling toleran di Indonesia tahun 2021. Deputy Direktur Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Ahmad Nurcholish sebagai salah satu pendiri Peace Train mengungkapkan bahwa program kali ini akan belajar cara merawat keragaman dan perdamaian sekaligus mengetahui segala tantangan dan hambatan terkait dengan upaya mewujudkan toleransi dan perdamaian di kota Salatiga. Penyelenggaraan Peace Train Indonesia ke-12 ini merupakan kerjasama ICRP dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dengan mendapatkan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia (BNPT) RI. Selain itu Yayasan Percik dan Sobat Muda Salatiga juga digandeng sebagai mitra lokal. Peace Train Indonesia adalah program traveling lintas iman/agama dengan menggunakan moda kereta api, menuju ke satu kota yang telah ditentukan. Di kota tujuan peserta akan mengunjungi komunitas agama-agama, komunitas penggerak perdamaian, rumah-rumah ibadah, dan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai aktor penting toleransi dan perdamaian antar agama. Mereka juga akan berproses untuk saling belajar, berbagi cerita, berdialog, bekerjasama, mengelola perbedaan, berkampanye, dan menuliskan pengalaman perjumpaan dalam semangat kebersamaan dan persaudaraan. Bagaimana cara kota Salatiga merawat kebhinekaan yang layak dicontoh kota-kota lain di Indonesia? Apa yang dipelajari dalam program Peace Train? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Direktur Pelaksana Yayasan Percik Haryani Saptaningtyas dan peserta Peace Train ke-12 Angelique Maria Cuaca peserta asal Padang Sumatera Barat. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kapal selam KRI Nanggala-402 dikabarkan hilang kontak sejak Rabu kemarin, 21 April 2021 di perairan Bali. Kapal ini membawa 53 kru di dalamnya. Menurut juru bicara TNI Achmad Riad, ada lima KRI pencari dan satu helikopter yang diturunkan, dengan kekuatan lebih dari 400 orang dalam pencarian kapal selam tersebut. Kemudian juga bantuan dari Singapura, yang menggunakan kapal penyelamat diperkirakan akan sampai ke lokasi pada 24 April. Lalu, Malaysia juga menawarkan kapal Mega bakti yang akan datang pada 26 April. Selain kapal TNI dan kapal negara sahabat yang akan menuju lokasi, Basarnas, BPPT dan KNKT juga akan segera bergabung. Kejadian ini pun dinilai menjadi sinyal kuat perlunya perhatian pemerintah dalam pengadaan dan kesiapan alat utama sistem persenjataan alias Alutsista. Wakil Ketua Komisi yang membidangi Pertahanan Utut Adianto memandang perlunya peremajaan alutsista milik TNI. Solusinya, Presiden, Panglima TNI, Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan duduk bersama membicarakan kesiapan alutsista. Menurutnya, melihat dari fakta yang ada banyak insiden kecelakaan akibat alutsista yang kondisinya sudah tidak baik. Kita akan bahas hal ini lebih lenjut bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Kertopati. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan strategi antisipatif untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 seperti halnya di India. WHO mengatakan, ada karakteristik populasi yang sama antara India dengan Indonesia. Semisal jumlah perkotaan yang padat penduduk dan banyaknya masyarakat ekonomi rendah yang memaksa warganya untuk bekerja di luar rumah. Sementara itu, Epidemiolog mendorong pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan- kebijakan yang kontraproduktif dengan protokol kesehatan Covid-19. Semisal perizinan wisata maupun terawih dan salat Idulfitri berjamaah di Masjid. Kita akan cari tahu soal hal ini lebih lanjut bersama dengan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, Epidemiolog UI Tri Yunis Miko Wahyono, dan Penasihat Senior Dirjen WHO Diah Satyani Saminarsih. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemberian vaksin Covid-19 kembali dilakukan kepada 500 orang seniman yang terdiri dari budayawan, sastrawan, pelaku perfilman, pelaku bidang tari, teater, musisi, dan fesyen, kemarin 19 April 2021. Mereka yang mengikuti vaksinasi tersebut diantaranya Komedian Cak Lontong, Sutradara Nia Dinata, dan Vokalis Band Gigi, Armand Maulana. Sebelumnya, vaksinasi massal juga telah dilaksanakan kepada Budayawan dan Seniman di Padepokan Seni Bagong Kussudiardja, Bantul DIY pada Maret lalu. Jubir Pemerintah untuk Vaksinasi COVID-19, dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendukung para pekerja seni untuk tetap bisa berkarya dan bisa mengharumkan seni di Indonesia. Ia berharap dengan vaksinasi yang dilakukan ini sedikit bisa mengendalikan pandemi COVID-19. Di Jogja, beberapa seniman senior yang mengkuti vaksinasi ini diantaranya Seniman Didi Nini Towok, dan Butet Kartarajasa. Lantas bagaimana pengaruh program vaksinasi bagi seniman ini terhadap keberlangsungan sektor seni?  Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama Manajer Komunikasi Koalisi Seni Bunga Manggiasih, Aktor senior Indonesia Slamet Rahardjo, dan Komedian Cak Lontong. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Siapa tak bangga memiliki kawasan wisata yang digadang-gadang akan menarik wisatawan dunia? Namun bagaimana jika pembangunannya mesti ternodai dengan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia? Beberapa waktu lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Pelapor Khusus PBB untuk Kemiskinan Ekstrem dan HAM Oliver De Schutter menilai pembangunan KEK Mandalika di NTB melanggar HAM. Pasalnya, ia menilai pembangunannya dilakukan dengan menggusur dan merampas tanah masyarakat setempat. Oliver menyebut banyak rumah, sumber air, hingga peninggalan budaya mengalami kerusakan karena pembangunan. KEK Mandalika ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Tahun 2014 untuk menjadi kawasan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Di kawasan tersebut, akan dibangun objek-objek wisata, hotel berkelas, hingga jalan yang nantinya akan digunakan untuk sirkuit Moto GP. KEK Mandalika diproyeksikan bisa menarik investasi Rp40 triliun. Apa tanggapan Komnas HAM dan Walhi soal hal ini? Apakah aspek HAM diperhitungkan dalam pembangunan sebuah kawasan pariwisata? Apakah ini juga bisa berpengaruh terhadap sentimen wisatawan dalam memilih destinasi? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Menparekraf Sandiaga Uno, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Direktur Eksekutif Walhi Nasional Nur Hidayati, Direktur utama ITDC Abdulbar M Mansoer, dan Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azahari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Di bulan puasa, apa nih jajanan takjil favorit kalian? Biasanya suka beli ke deretan penjaja takjil atau pilih bikin sendiri? Bagaimana juga cara anda memilih takjil yang aman dan sehat. Pasalnya di bulan puasa kita harus hati-hati terhadap oknum penjual takjil yang menggunakan tambahan zat berbahaya. Zat berbahaya itu bisa mengakibatkan masalah kesehatan bagi tubuh kita.  Nah soal hal ini, yuk kita cari tahu lebih lanjut bersama dengan Kasi Perbekalan dan Farmasi Dinkes Tulungagung Masduki, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Rita Endang dan  Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah mengingatkan pelaksanaan buka puasa bersama atau bukber harus mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah pada Ramadhan dan Idul Fitri 1422 Hijriah. Buka puasa bersama tetap bisa dilaksanakan di daerah yang berada dalam kategori zona aman Covid-19. Namun harus mematuhi jumlah kehadiran paling banyak 50 persen dari kapasitas ruangan serta menghindari kerumunan. Meski begitu, dianjurkan buka puasa bersama dilakukan di rumah saja. Seperti apa ketentuan buka puasa bersama tahun ini menurut Kementerian Agama (Kemenag)? Bagaimana daerah menyokapi hal ini? Apa dampak atau resiko dari kebijakan diperbolehkannya buka bersama ini? Ada potensi untuk abai prokes di waktu bukber? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag Fuad Nasar, Kabid Pendidikan dan Pelatihan Masjid Istiqlal, Faried F. Saenong, Walikota Solo, Gibran Rakabuming, dan Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Lembaga kajian hak asasi dan keberagaman, SETARA Institute mencatat terdapat 180 peristiwa dan 422 tindakan pelanggaran Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) sepanjang pandemi tahun 2020. Itu artinya intoleransi beragama dan kekerasan atas nama agama masih menjadi persoalan sekalipun dalam situasi pandemi Covid-19. Pelanggaran atas KBB, intoleransi dan diskriminasi, masih tercatat tinggi. Dari 422 tindakan yang terjadi, lebih dari setengahnya dilakukan oleh aktor negara. Tindakan tertinggi yang dilakukan oleh aktor negara adalah diskriminasi, sedangkan tindakan tertinggi oleh aktor non negara adalah intoleransi. Pada kategori aktor negara, Pemerintah Daerah dan Kepolisian menjadi pelaku pelanggaran tertinggi. Sedangkan aktor non negara tertinggi adalah kelompok warga dan ormas keagamaan. Meski demikian, beberapa kepala daerah mengklaim berupaya mengatasi persoalan tersebut. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama Halili Hasan Direktur Riset SETARA Institute, Walikota Malang Sutiaji, dan Walikota Salatiga Yuliyanto. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah tetap melaksanakan vaksinasi Covid-19 selama Ramadan 2021. Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi mengklaim vaksinasi Covid-19 tidak akan memengaruhi kondisi tubuh umat Muslim yang sedang berpuasa. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa mengajak umat Islam di Indonesia tetap mengikuti vaksinasi Covid-19 meskipun sedang berpuasa. Ketua Komisi Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam Sholeh menegaskan puasa tidak menjadi halangan untuk melakukan vaksinasi. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa bahwa tes swab, rapid test, hingga vaksinasi Covid-19 tidak membatalkan puasa. Kita akan bincangkan lebih lanjut bersama dengan Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Ni'am Sholeh, Juru bicara vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi, dan Dokter Spesialis Gizi Samuel Oetoro. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah menetapkan 13 April 2021 sebagai awal Ramadan 1442 Hijriah. Pemerintah juga telah memutuskan aturan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Kegamaan bagi pekerja atau buruh pada tahun ini. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya dalam merayakan Idulfitri. Pembayaran Tunjangan Hari Raya Idulfitri tahun ini wajib dibayarkan penuh dan tepat waktu, kepada pegawai swasta maupun negeri. THR pun dinilai akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti apa jelasnya aturan pembaran THR tahun 2021 ini? Bagaimana reaksi buruh terkait dengan THR 2021 ini? Bagaimana momen Idulfitri mempengaruhi sektor ekonomi? Kita akan cari tahu lebuh lanjut bareng Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi, Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah di Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Adi Mahfudz dan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan larangan operasi bagi semua moda transportasi untuk kegiatan mudik Idulfitri yang berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Sebagai alternatif, pemerintah menyarankan agar masyarakat tidak bepergian keluarkota dan berlibur di daerah asalnya masing-masing. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Menurutnya, momentum libur lebaran saat ini bisa diganti dengan staycation yang tak perlu menempuh perjalanan jarak jauh. Sementara itu, Relawan COVID-19, dr Tirta Mandira Hudhi di postingan Intagram pribadinya, 6 April 2021 berharap agar kebijakan pemerintah terkait lebaran tahun ini sinkron antar kementerian. Tepatkah kebijakan pemerintah yang larang mudik tapi tak larang wisata? Bagaimana dampaknya terhadap kepatuhan masyarakat atau berjalannya aturan ini? KIta akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Relawan COVID-19 dr Tirta Mandira Hudhi, Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, Menparekraf Sandiaga Uno di Kemenko PMK, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, dan Analis kebijakan publik Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahadiansyah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

TMII atau Taman Mini Indonesia Indah masuk dalam jajaran Trending Topic di Twitter kemarin siang. Sebabnya, pengelolaan aset negara itu diambil alih pemerintah setelah selama hampir 44 tahun oleh pihak swasta, yakni Yayasan Harapan Kita. Untuk diketahui Yayasan Harapan Kita didirikan oleh istri Presiden RI ke-2 Soeharto, Tien Soeharto. Menurut Menteri Sekretariat Negara Pratikno dalam jumpa pers virtual, Rabu (7/4) kemarin, pengambilalihan pengelolaan TMII kepada Kemensetneg itu agar ke depannya bisa memberikan manfaat yang lebih luas untuk masyarakat. Selain itu, pengelolaan TMII ini nantinya dapat berkontribusi pada keuangan negara. Hal tersebut ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati, dan Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azahari. Simak juga informasi menarik soal film produksi LAM HORAS FILM yang berjudul 'Invisible Hopes' bareng Sutradara Tiar Simorangkir.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Meski tahun ini masih dalam kondisi panggebluk Covid-19, pemerintah telah resmi mengizinkan pelaksanaan salat tarawih di Masjid. Aturan ini berbeda dengan tahun lalu, dimana pemerintah melalui surat edarannya hanya mengizinkan Salat Tarawih di rumah, serta meniadakan Salat Idul Fitri. Anjuran soal Salat Tarawih itu berbeda dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menganjurkan jamaahnya untuk Salat Tarawih di rumah apabila di daerah tersebut ada kasus penularan Covid-19. Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy resmi mengizinkan salat tarawih dan ied di masjid. Alasannya, karena kasus aktif Covid-19 diklaim sudah menurun. Kendati membolehkan pelaksanaan salat tarawih dan ied di masjid, pemerintah mewanti-wanti agar pelaksanaan salat ibadah di bulan Ramadhan itu harus dengan mekanisme kondisi darurat Covid-19. Semisal diatur agar tidak berlama-lama dan para jamaah yang hadir hanyalah dari lingkup komunitas. Selain itu wajib diterapkan jaga jarak, terutama saat para jamaah bubar usai salat dilaksanakan. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Sekretaris Dewan Masjid Jateng Multahzam Ahmad, dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan terus berupaya menangani konten berbau radikalisme dan terorisme di ruang siber. Data Kemenkominfo menyebut, sebanyak 11 ribu lebih konten radikalisme telah diblokir sejak tahun 2009 sampai tahun 2019. Facebook, Instagram, dan Twitter jadi platform yang paling banyak diblokir, sebab memuat rata- rata 8 ribuan konten radikalisme dan terorisme. Sementara itu, Badan Intelijen Negara (BIN) menyebutkan banyak kelompok teroris yang memanfaatkan media sosial untuk mengajak generasi muda bergabung. Narasi ajakan bergabung ke kelompok teroris kerap kali menyasar generasi muda. Kelompok teroris kerap menggunakan propaganda radikalisme yang dikemas dengan narasi ketidakadilan. Apa yang dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri untuk mendeteksi pergerakan kelompok teroris di internet dan media sosial? Hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah menyebarnya paham radikal? Dukungan psikologis yang harus diberikan kepada mereka yang sudah terpapar seperti apa seharusnya? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bareng Juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono, Juru bicara BIN Wawan Hari Purwanto, Meity Arianty, Psikolog dari Asosiasi Psikologi Forensik (Apsifor). Simak juga pernyataan dari Wakil Presiden RI Maruf Amin soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kedatangan vaksin Covid-19 di tanah air diperkirakan terhambat pada beberapa bulan mendatang. Menurut Budi, kondisi ini terjadi akibat adanya embargo atau penahanan sementara vaksin Covid-19 yang dilakukan sejumlah negara. Pasalnya, terjadi lonjakan kasus di beberapa negara. Sehingga kata dia bisa mengganggu ketersediaan vaksin, terutama yang berasal dari negara-negara yang melakukan embargo tersebut. Hal ini diungkap Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam siaran pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 26 Maret lalu. Budi mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan berhati-hati dalam mengatur laju penyuntikan vaksin guna menghindari terjadinya kekosongan vaksin Covid-19. Bagaimana WHO mengantisipasi kemungkinan negara-negara di dunia akan kesulitan mendapatkan vaksin termasuk Indonesia? Langkah apa yang mestinya diambil pemerintah, jika pengiriman vaksin tertunda dan program vaksinasi terhambat? Kita cari tahu soal hal ini bersama dengan Dirjen Pelayanan Kesehatan Abdul Kadir, Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir, Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, dan Penasihat Senior untuk Direktur Jenderal WHO, Diah Satyani Saminarsih. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Nama 'Atta Aurel' berada di posisi satu trending topic pada Hari Sabtu (3/4) seiring prosesi perkawinan pesohor Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang ditayangkan live di salah satu televisi swasta. Berbagai jenis komentar netizen penuhi linimasa terkait hajatan sang influencer. Di momen yang sama, Presiden Joko Widodo yang datang sebagai saksi perkawinan mereka juga sempat menjadi trending topic di Twitter. Akun Sekretariat Presiden pun sampai ikutan merilis siaran pers soal itu. Sebetulnya, layakkah urusan privat menjadi urusan publik? Kita akan bincangkan soal hal ini lebih lanjut bersama dengan Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo dan Anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran Eni Maryani. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden RI Joko Widodo meyakinkan masyarakat agar tetap tenang menjalankan ibadah karena negara menjamin keamanan umat beragama untuk beribadah tanpa rasa takut. Pernyataan ini disampaikannya pasca peristiwa serangan bom di Gereja Katedral Makasar pada Hari Raya Minggu Palma (28 Maret 2021) lalu.Sementara itu, Polres Banyumas mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengamankan perayaan paskah 2021. Sebab pengamanan harus dilakukan semua pihak, untuk memastikan tidak ada kejadian yang tak diinginkan.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meminta tenaga pendidik yang telah divaksin Covid-19 agar segera menyiapkan pembelajaran tatap muka. Menteri Nadiem mengatakan, sekolah yang sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka bisa terus melanjutkan meski tenaga pendidiknya belum divaksin Covid. Dia mengingatkan untuk tetap memperketat standar protokol kesehatan. Hingga kini, sebanyak 22 persen sekolah di seluruh Indonesia sudah melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka di saat pendemi Covid-19. Sebelumnya pemerintah mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. SKB itu mendorong agar institusi dan pendidikan melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas mulai Juli mendatang. Keputusan ini melibatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Namun menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, tatap muka dapat dihentikan jika terjadi klaster baru. Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunis Miko Wahyono. Mitigasi apa yang harusnya dilakukan untuk mencegah munculnya klaster Covid-19 di sekolah? Langkah antisipasi apa yang mestinya dilakukan pemerintah terhadap kluster sekolah seiring pembukaan pembelajaran tatap muka? *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Ketua Bidang Perubahan Prilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi mengingatkan, jika aturan pemerintah soal larangan mudik tak dipatuhi maka bakal berpotensi adanya lonjakan kasus harian, positivity rate yang meningkat serta bertambahnya kematian. Maka dari itu kata dia pemerintah bakal terus berupaya mengingatkan masyarakat agar tidak mudik dan liburan. Sonny mengatakan satgas Covid-19 juga berkoordinasi dengan daerah untuk merumuskan kebijakan yang mendukung aturan larangan mudik 2021. Sebelumnya pemerintah resmi melarang mudik Lebaran tahun 2021. Keputusan itu diambil usai rapat koordinasi tingkat menteri dan setelah rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Wakil Presiden Maruf Amin menuturkan larangan mudik Lebaran diputuskan lebih awal guna mencegah masyarakat mudik lebih awal. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, larangan mudik ini berlaku untuk seluruh masyarakat pada 6-17 Mei 2021. Kita akan bahas hal ini lebih lanjut bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Berbagai informasi mengenai teror bom di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan turut dikonsumsi oleh pengguna media sosial tak terkecuali anak anak. Karenanya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengharap para orangtua dapat menjadi benteng dari informasi tak layak anak itu. Seringkali peredaran foto, video, pernyataan, yang tidak layak massif beredar di media sosial, bahkan berita tersebut di produksi lagi, dengan tidak sesuai realita. AKhirnya menjadikan anak anak lebih bertumbuh kearah penyebaran kebencian ke orang lain. Resikonya, bisa membawa anak dalam perlakuan salah dan mengancam jiwanya seperti saling persekusi. Seberapa masifkah tingkat konsumsi anak-anak terhadap informasi ini di media sosial? Apa saja sih pengaruhnya terhadap anak? media juga berperan dalam menekan sikap intoleransi di kalangan anak muda. Kita akan cari tahu lebih lanjut hal ini bersama dengan Kepala Divisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Jasra Putra, Peneliti International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Ahmad Zainul Hamdim, Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI Ninik Rahayu, dan Sekjen Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia Ika Ningtyas. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Gereja Katedral Makasar menjadi trending topic di media sosial setelah terjadinya serangan bom di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin Minggu, 28 Maret 2021. Ungkapan duka dan simpati datang dari warganet hingga memenuhi linimasa. Wakil Presiden Maruf Amin melalui juru bicaranya Masduki Baidlowi menyesalkan dan mengutuk keras serangan bom yang terjadi di Gereja Katerdral, Makassar kemarin. Maruf Amin meminta masyarakat tak terprovokasi dan mempercayakan penanganan teror ini ke pihak kepolisian. Sementara, Perwakilan Vikaris Yudisial Keuskupan Agung Makassar RD Fransiskus Nipa menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Akibatnya rangkaian misa Hari Raya Minggu Palma untuk Paroki Katedral Makassar dari siang hingga malam dibatalkan. Romo Fransiskus menginformasikan bahwa sejumlah umat yang mengalami luka, telah dirawat di rumah sakit. Romo juga mengimbau seluruh umat untuk tetap tenang. Bagaimana masyarakat mesti menyikapi kejadian ini? Bagaimana agar peristiwa ini tak terus terjadi di negara ini? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Juru bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi, Perwakilan Vikaris Yudisial Keuskupan Agung Makassar RD Fransiskus Nipa, Juru bicara Mabes Polri Argo Yuwono, Pengamat terorisme Al Chaidar, dan Ketua Jaringan Gusdurian sekaligus Sekretaris Jenderal Gerakan Suluh Kebangsaan, Alissa Wahid. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Piala Menpora 2021 bergulir sejak 21 Maret hingga 25 April 2021 nanti. Turnamen ini berlangsung di empat kota di Pulau Jawa. Selain Solo, tiga lokasi lain yang menjadi tuan rumah ialah Bandung, Sleman, dan Malang. Sebanyak 28 pertandingan akan tersaji selama fase grup. Laga ini diikuti oleh 17 peserta Liga 1, minus Persipura. Tim tersebut telah dibagi ke dalam empat grup. Laga Piala Menpora disiarkan langsung di stasiun TV Swasta dan digelar tanpa penonton di stadion. Demi lancarnya perhelatan ini, kepolisian di Solo pun menyiagakan ratusan personil pengamanan laga Piala Menpora. Kapolresta Solo, Ade Safri mengatakan aparat juga diterjunkan guna memastikan penerapan protokol kesehatan dalam laga tersebut. Menurut Ade, ada pembatasan jumlah orang di dalam stadion Manahan. Kata dia, sesuai instruksi Mabes Polri, surat ijin keramaian laga Piala Menpora, hanya 299 orang saja yang berada di area pertandingan. Mereka pemain, official, panitia, aparat keamanan, awak media/ wartawan, dan tamu undangan. Selain itu, Polresta Surakarta dan TNI serta pemkot Solo gugus tugas pencegahan Covid 19 menerjunkan tim pengurai kerumunan. Kita akan bahas lebih lanjut soal ini bersama dengan Pengamat sepakbola Ario Yosia. Simak juga informasi terkini di Kota Solo, khususnya di lokasi penyelenggaraan Piala Menpora bersama Kontributor KBR di Solo, Yudha Satriawan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sistem tilang elektronik atau Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tahap 1 secara nasional telah diluncurkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sejak Selasa (23/3) kemarin. Dalam tahap 1 ini, ada 12 provinsi yang akan menerapkan sistem tilang elektronik. Totalnya, kamera tilang elektronik akan ditempatkan di lebih 240 titik. Kapolri Listyo Sigit Prabowo berjanji, penerapan tilang elektronik ini akan diperluas hingga mencapai 34 provinsi. Nantinya, setiap pusat kota atau ibu kota kabupaten atau kota juga akan ditempatkan kamera tilang elektronik. Untuk tahap 1, ada 12 polda yang menerapkan sistem ini di antaranya Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda DIY, Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumatra Barat, Polda Lampung, Polda Sulawesi Selatan, Polda Banten, dan Polda Sulawesi Utara. Sistem tilang elektronik nasional ini merupakan salah satu program Listyo Sigit Prabowo sebelum menjabat Kapolri.  Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kepala Operasional Satgas ETLE Kompol Arif Fazlurrahman, dan Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Skala Mikro (PPKM Mikro) mulai hari ini hingga 5 April 2021 mendatang. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 (KPCPEN) mengungkap, pada perpanjangan PPKM Mikro ini, ada sejumlah perubahan dibanding kebijakan PPKM Mikro sebelumnya. Perubahan itu meliputi perluasan daerah cakupan PPKM Mikro yang saat ini diberlakukan di lima Provinsi tambahan, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat sehingga total menjadi 15 Provinsi. Perubahan juga meliputi sektor yang mendapat pelonggaran izin, yakni kegiatan seni budaya dan belajar mengajar tatap muka di perguruan tinggi. Hal itu disampaikan Airlangga dalam pernyataan resminya yang disampaikan melalui akun resmi Perekonomian RI pada akhir pekan lalu. Lantas bagaimana daerah merespon hal ini? Untuk perkuliahan tatap muka cukupkah kampus mampu menerapkan prokes dengan ketat? Mahasiswa cukup dipercaya untuk disiplin prokes? Kita akan obrolkan hal ini bersama dengan Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji, Mahasiswa STP Pariwisata Bali Albert Kardinov, dan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 (KPCPEN). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak bersama Majelis Ulama Indonesia dan tujuh Kementerian/Lembaga melakukan Deklarasi Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Deklarasi yang dimulai Kamis 18 Maret 2021 lalu secara virtual itu merupakan wujud komitmen, kerja sama dan saling dukung antar Kemeneterian/Lembaga dalam melakukan berbagai upaya pendewasaan usia perkawinan dan peningkatan kualitas keluarga demi kepentingan terbaik bagi anak Indonesia. Sementara itu, Wakil Presiden Maruf Amin menilai perkawinan tanpa persiapan dan perencanaan matang acapkali berdampak buruk pada kehidupan keluarga. Karena itu menurut Wapres, hal paling utama untuk disiapkan sebelum perkawinan ialah kematangan kedua calon mempelai. Khususnya, kematangan mental terkait dengan pengetahuan dan kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami/istri dalam membina sebuah keluarga.  Kita cari tahu lebih lanjut bersama dengan Wakil Presiden Maruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Miftachul Akhyar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dan Executive Comite Indonesia Joining Forces to End Violence Against Children sekaligus Executive Director Yayasan Plan International Indonesia, Dini Widiastuti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belum sempat bertanding, tim Indonesia telah dipaksa mundur dari laga All England, melalui perintah otoritas pemerintah Inggris. Alasannya, di dalam pesawat yang ditumpangi tim Indonesia ke Birmingham Inggris akhir pekan lalu, ada penumpang lain yang dinyatakan positif COVID-19. Mereka pun diwajibkan menjalani isolasi selama 10 hari hingga mesti melewatkan pertandingan. Padahal, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) memastikan seluruh squad Merah Putih yang didelegasikan untuk bertanding di ajang bulutangkis dunia All England melakukan tes COVID-19 dengan metode PCR. Ketua Umum PP PBSI Agung Firman Sampurna mengatakan, tes tersebut sesuai dengan prosedur kesehatan Covid-19. Dia juga menegaskan bahwa seluruh atlet dan tim sudah menjalani vaksinasi Covid-19. Sementara itu, BWF dan Badminton England mengklaim bahwa keputusan untuk melaksanakan isolasi bagi Tim Indonesia serta rombongannya, dibuat secara independen oleh NHS Test and Trace. Menurut BWF, keputusan itu sesuai dengan syarat dan protokol COVID-19 dari pemerintah Inggris yang berlaku di perundang- undangan nasional, dan terpisah dengan pedoman yang ditetapkan BWF serta prosedur standar operasional Badminton England untuk YONEX All England Open 2021. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Inggris Desra Percaya, Manajer Tim Bulutangkis Indonesia Ricky Soebagdja, dan Pengamat Olahraga Nasional Budiarto Shambazy. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pemerintah tidak melarang mudik Lebaran 2021. Itu disampaikannya saat Rapat Kerja dengan Komisi bidang Perhubungan DPR di Jakarta, Selasa (16/03) kemarin. Menteri Budi mengatakan akan segera menyusun mekanisme protokol kesehatan ketat bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Agus Pambagio pun mendesak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meralat pernyataannya soal mudik Lebaran tahun ini. Kata Agus, ucapan Menhub tak berdasar kajian yang matang. Sementara itu, Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut, kebijakan yang diambil sudah melalui kajian dan akan menyesuaikan dengan situasi ke depan.  Apa yang mestinya jadi pertimbangan untuk mengambil kebijakan terkait hal itu? Kalau nantinya diizinkan dengan protokol kesehatan ketat, apa saja yang mesti dilakukan? Kita akan bahas lebih lanjut soal ini bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pengamat kebijakan publik UI Agus Pambagio, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional Doni Monardo, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sudah sejak beberapa waktu lalu Bareskrim punya satuan kerja baru yang bernama Virtual Police. Tugasnya, memantau jagat media sosial dan memberi teguran apabila terdapat konten yang berpotensi melanggar hukum pidana. Sementara, ruang lingkup kejahatan siber yang selama ini ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber diantaranya adalah penipuan online, pencurian data, pornografi online, pencemaran nama baik, hingga ujaran kebencian. Dilihat dari laman patrolisiber.id, jumlah aduan masyarakat beragam setiap kategori. Aduan masyarakat melalui patrolisiber.id terkait penipuan ada lebih dari 1.700 aduan. Kemudian, aduan terkait penghinaan atau pencemaran mencapai 460-an. Sementara itu aduan soal hoaks hingga lebih dari 90 dan aduan mengenai provokasi atau penghasutan hampir mencapai 40 aduan. Kini, lewat akun twitter, Siber Polri mengumumkan adanya Badge Award, yakni penghargaan Badge atau lencana kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi melaporkan dugaan tindak pidana di media sosial. Soal hal ini kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Juru Bicara Mabes Polri Ahmad Ramadhan, Anggota Komisi Nasional Kepolisian (Kompolnas) Poengky Indarti, Anggota Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet, Nenden Sekar Arum, dan Kriminolog UI Leopold Sudaryono. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Wabah Covid-19 yang menciptakan situasi darurat kesehatan ini sedikit banyak menimbulkan tekanan bagi masyarakat. Karenanya dibutuhkan upaya pencegahan masalah kesehatan jiwa yang memiliki pengaruh pada imunitas kesehatan raga. Salah satu caranya adalah dengan rekreasi mental. Hiburan sangatlah penting untuk meningkatkan imunitas tubuh, karena hiburan dapat mengurangi atau menghilangkan stress pada pasien Covid-19, ketika stress maka hormon kortisol meningkat yang mengganggu imunitas tubuh. Hal ini dijelaskan oleh Kepala RS Lapangan Indrapura Surabaya, dr. I Dewa Gede Nalendra. Karena itulah ia menggagas program untuk menghibur para tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 di bawah penanganannya. Ia menjelaskan, konsep diterapkannya dari awal adalah be happy. Kemudian di RS Darurat Wisma Atlet Jakarta juga tak jauh berbeda. Komandan Lapangan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet, drg Arifin mengungkapkan, adanya aktivitas rutin yang dilakukan pasien dan nakes untuk meningkatkan imunitas melalui olahraga, senam bersama, karaokre, dan sebagainya. Menurutnya, hal ini memberikan semangat juga bagi pasien yang bergejala berat, mereka juga ingin ikutan sehingga terdorong semangatnya untuk sembuh. Bagaimana cara mengukur rekreasi mental yang efektif dan tepat untuk kita? Seperti apa tips melakukan rekreasi mental ditengah pandemi dan keterbatasan? Kita cari tahu lebih lanjut bersama dengan Kepala RS Lapangan Indrapura Surabaya, dr. I Dewa Gede Nalendra, Komandan Lapangan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet, drg M. Arifin, dan Psikolog Universitas Pancasila, Aully Grashinta. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kemarin, 15 Maret kita memperingati Hari Konsumen Sedunia. Nah, sebagai konsumen, sudahkah kita peduli dengan sampah kemasan plastik dari barang-barang yang kita konsumsi?Di Hari Konsumen, pemerintah pun meminta adanya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat selaku konsumen untuk turut mengurangi konsumsi plastik dalam aktivitas keseharian.Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono mengatakan bahwa pengawasan pelaksanaan kebijakan penggunaan plastik terhadap pelaku usaha di bidang retail modern dipastikan tidak akan efektif untuk memangkas volume sampah plastik yang kian menumpuk jika permintaan konsumen tetap tinggi.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah punya niat mengembalikan gairah perfilman Indonesia, salah satunya dengan rencana penggunaan alat deteksi Covid-19 GeNose C19 untuk penonton bioskop. Sejauh ini GeNose baru digunakan untuk pengguna transportasi umum di stasiun dan akan menyusul penggunaannya di pelabuhan serta bandara. Rencana penggunaan tes Covid-19 berbasis embusan napas, GeNose di bioskop itu telah diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Kata dia, hal ini untuk menjamin keamanan penikmat film agar tidak ragu untuk pergi ke bioskop dan kembali menikmati film produksi sineas tanah air. Muhadjir mengklaim sudah ada pembicaraan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, soal pengamanan bioskop yang akan dipasang GeNose untuk gedung-gedung bioskop. Teknisnya saat ini masih dibicarakan. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia Djonny Syafruddin, Produser film Manoj Punjabi, dan Aktris Marcella Zalianty. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengajak para pelaku usaha bidang pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran atau MICE dan event di Indonesia bersiap melakukan kick off, untuk menggelar kembali event yang sempat tertunda. Namun, Sandi menegaskan, event-event tersebut dapat dijalankan dengan memperhatikan standar protokol kesehatan berbasis kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan atau CHSE. Sandi juga meminta arahan Kepala Kepolisian Indonesia Listyo Sigit Prabowo terkait penyelenggaraan event olahraga, musik, dan pameran.Kapolri Listyo Sigit mengatakan, Kepolisian mendukung program-program dari Kementerian Pariwisata dan industri event. Listyo mengklaim Polri sudah memberikan izin untuk beberapa kegiatan olah raga seperti sepak bola dan basket, yang diselenggarakan tanpa penonton. Kita akan bahas lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Kepala Kepolisian RI Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Hosea Andreas Runkat. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mewanti agar dalam rangka libur Isra Miraj ini mengurangi mobilitas dan menghindari keramaian serta disiplin protokol kesehatan karena tambahan kasus varian baru kasus B117. Pasalnya, baru sepekan penemuan varian baru virus corona yakni B117 diumumkan di Indonesia, kini kasusnya ditemukan sudah tersebar di lima provinsi. Selain dua kasus pertama di Jawa Barat, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengonfirmasi tambahan kasus virus corona mutasi B.1.1.7 tersebar di empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Bagaimana mestinya mitigasinya kasus varian baru agar tak makin membesar? Bagaimana menguatkan kewaspadaan masyarakat yang mulai lelah dengan pandemi? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Indonesia sedang bersiap untuk menerapkan asuransi pengangguran atau ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja. Sekitar 80 negara lain sudah lebih dulu menerapkan program serupa, seperti yang dilansir laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 2020 bertajuk "Praktik Internasional Perlindungan Pendapatan bagi Penganggur: Implikasi bagi Republik Indonesia". Laporan itu menyebut bahwa skema asuransi pengangguran di Jepang dan Republik Korea masing-masing dimulai pada tahun 1947 dan 1995, sedangkan di Thailand dimulai pada tahun 2004. Vietnam mengikuti pada tahun 2009 dan Malaysia pada tahun 2018. Di Indonesia, program perlindungan itu bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan berada di bawah BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut soal hal ini kita akan bincangkan bersama Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Retno Pratiwi, Staf Program untuk Perlindungan Sosial ILO (Organisasi Buruh Internasional) Christianus Panjaitan, dan Pakar Hukum Perburuhan Universitas Trisakti, Andari Yurikosari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Selamat Hari Musik Nasional!  Pada peringatan kali ini, musisi masih harus berhadapan dengan pandemi sebagai situasi yang kurang menguntungkan mereka.  Menolak untuk patah arang, beberapa musisi bergabung untuk menggelar beberapa konser virtual dalam merayakan Hari Musik Nasional. Konser virtual memang menjadi semakin marak belakangan ini. Di tengah pandemi, panggung daring menjadi salah satu andalan musisi untuk menyapa para penikmat musik. Namun cukupkah itu menopang kesejahteraan musisi? Lantas bagaimana dengan digitalisasi musik yang juga digadang menjadi solusi di era pandemi? Kita akan bahas lebih lanjut di Hari Musik Nasional ini, bersama Pengamat Musik Bens Leo dan Direktur Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan Kemenparekraf/Baparekraf Mohammad Amin. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Setiap tahun, pada 8 Maret, diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day (IWD). Peringatan ini untuk merayakan pencapaian sosial, ekonomi, budaya, dan politik perempuan. Mengutip laman IWD, Hari Perempuan Internasional juga dirayakan sebagai kampanye untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender. Pada perayaan tahun 2021, tema yang diusung adalah 'Choose to Challenge' atau 'Memilih untuk Menantang'. Tema ini diangkat dengan alasan bahwa perempuan dapat memilih untuk melakukan penentangan dan menyuarakan bias dan ketidaksetaraan gender. Lalu bagaimana potret kesetaraan gender di Indonesia?  Kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi. Ini bisa dilihat dalam paparan catatan tahunan Komnas Perempuan 2021. Selain kasus perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan disabilitas. Hal lain yang tak kalah mengkhawatirkan adalah melonjaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi oleh teknologi informasi. Ini yerjadi di situs jejaring sosial, situs kencan, situs hiburan atau akun online personal. Umumnya menyasar tubuh perempuan dan berkaitan dengan konten pornografi. Kita akan bahas hal ini bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi dan Dhyta Caturani, Pendiri Purple Code. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Siapa diantara kamu yang selama pandemi covid-19 ini nonton konser musik secara virtual? Gimana rasanya? Memang sih pengalaman nonton konser musik secara live dan virtual itu ga bisa dibandingkan. Bagaikan langit dan bumi ya, bor! Tapi, kembali menggelar konser musik atau pertunjukan seni apapun secara live itu, apakah sudah memungkinkan ya saat ini? Kita akan bincangkan hal ini bareng Ketua Umum Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) Dino Hamid dan Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menegaskan soal rencana dimulainya sekolah dengan sistem tatap muka pada tahun ajaran baru, Juli mendatang. Pernyataan ini menuai pro kontra di masyarakat. Sebagian menyambut gembira, lainnya resah. Bukan hanya angka kasus Covid-19 yang masih terus bertambah secara siginifikan, tapi belakangan kita dengar juga adanya varian mutasi virus baru yang sudah masuk ke Indonesia. Lantas bagaimana upaya mitigasi yang perlu disiapkan pemerintah? Kita akan obrolkan hal ini bareng Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Indonesia sudah hadapi pandemi selama satu tahun sejak kasus pertama Covid-19 di negara ini diumumkan. Beragam langkah penanganan telah ditempuh pemerintah, untuk menekan penyebaran virus penyebab wabah ini. Akan tetapi di saat pandemi belum juga berakhir, kita mesti was-was dengan penemuan varian mutasi virus Covid-19 di Indonesia. Penting untuk melakukan intervensi untuk kesehatan publik dengan tracing, testing, dan treatment (3T), kemudian mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak (3M), serta pembatasan mobilitas dan interaksi. Di satu sisi, istilah pandemic fatigue mulai menguat belakangan ini. Pandemic Fatigue mengacu pada kondisi kelelahan terhadap pandemi yang tak berkesudahan. Situasi ini tercipta diantaranya karena rasa bosan di rumah dan lelah menjalani protokol kesehatan. Bagaimana fenomena pandemic fatigue di masyarakat? Setahun pandemi ini adakah pengaruhnya terhadap pandemic fatigue di masyarakat? Kita akan bahas lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo, Wakil Menteri Kesehatan Dante S. Harbuwono, dan Inisiator LaporCovid-19 Irma Hidayana. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pusat vaksinasi dengan jalur Drive-Thru di Bali, diklaim menjadi yang pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.  Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggandeng Grab Indonesia dan Good Doctor Technology Indonesia menggelar vaksinasi massal COVID-19 bagi 5000 pelaku pariwisata, mitra transportasi online maupun angkutan umum selama sepekan ke depan. Pusat vaksinasi pun didirikan di Bali Nusa Dua Convention Center yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Melalui kemitraan ini diharapkan semakin luas cakupan vaksinasi, sehingga kekebalan kelompok (herd immunity) bisa segera tercapai. Soal hal ini kita akan obrolkan bareng Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Direktur Indonesia Ecotourism Network Ary Suhandi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan program vaksinasi gotong royong atau mandiri dapat dilaksanakan mulai April mendatang. Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan perusahaan yang telah mendaftar, akan menanggung seluruh biaya vaksinasi Covid-19 bagi karyawan dan keluarganya. Nadia mengatakan dalam pelaksanaan vaksinasi, perusahaan harus melaporkan jumlah karyawan dan karyawati berserta keluarga kepada Kemenkes. Selain itu, Ia menegaskan alasan pemilihan PT Bio Farma sebagai satu-satunya perusahaan yang dapat mengimpor vaksin untuk vaksinasi gotong royong, berdasarkan konsultasi Kemenkes dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti apa jelasnya pengaturan soal vaksinasi gotong royong ini? Bagaimana kelompok buruh menyikapi program vaksinasi mandiri atau gotong royong? Kita akan bahas lebih lanjut soal ini bersama dengan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga, Ketua bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar, dan Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belum lama kita memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Di momen tersebut, sudahkah Anda peduli dengan sampah yang dihasilkan setiap hari? Kemanakah sampah itu berakhir? Adakah yang akhirnya masuk ke sungai dan terbawa hingga ke laut?  Demi menanggulangi sampah di sungai, Pemerintah Kota Bekasi bersama Waste4Change untuk pertama kalinya meluncurkan SeeHamster, perahu pembersih sungai buatan Jerman, di Kali Bekasi, Jawa Barat. Perahu pembersih sungai SeeHamster ini bertujuan mengumpulkan, memilah, dan mendaur ulang sampah dari sungai di Kota Bekasi.  Pada saat peluncuran, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi optimis dengan tiga kapal SeeHamster pihaknya bisa membersihkan sampah di sungai Bekasi. Meski begitu ia mengajak seluruh elemen mengambil peran untuk ikut serta menjaga sungai Bekasi dari hulu sampai hilir.  Lebih lengkapnya kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Head of Communication & Engagement Waste4Change Hana Nur Auliana. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Di kesempatan yang spesial ini, saya tak sendiri karena  Wakil Presiden Ma'aruf Amin bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang bareng terkait beberapa hal yang menjadi Trending Topic ditengah masyarakat. Nah, bagaimana sih Wakil Presiden Ma'aruf Amin merespons beberapa Trending Topic yang menjadi sorotan netizen belakangan ini di media sosial?**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah menjamin program vaksin gotong royong atau vaksin mandiri untuk melawan COVID-19 tidak akan mengurangi hak para penerima vaksin gratis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan program vaksin gotong royong justru membantu pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19 untuk mencapai target kekebalan kelompok. Menurut Menteri Budi, vaksinasi COVID-19 harus terus dipercepat. Ia khawatir, kekebalan penerima vaksin hilang ketika pandemi belum berakhir, dan kekebalan kelompok belum tercapai. Kementerian Kesehatan menetapkan empat panduan terkait vaksin gotong royong alias vaksin mandiri. Diantaranya, tidak menghilangkan hak seluruh rakyat untuk mendapatkan vaksin gratis. Selain itu, vaksin mandiri tidak boleh menimbulkan persepsi publik bahwa orang mampu bisa mendapat vaksin lebih cepat dari yang tidak mampu. Panduan berikutnya adalah vaksinasi mandiri bukan program mencari keuntungan bisnis. Pemerintah merencanakan, vaksinasi mandiri mulai dilakukan Maret nanti. Namun rencana ini tak luput dari adanya penolakan. Inisiator 'Lapor Covid-19' Irma Handayani mengatakan, vaksinasi mandiri tidak akan mempercepat tercapainya kekebalan kelompok kalau yang divaksin bukan kelompok prioritas. Di masa darurat seperti saat ini, kelompok masyarakat rentan yang seharusnya divaksin lebih dulu. Kita akan cari tahu soal hal ini bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Inisiator 'Lapor Covid-19' Irma Handayani, Ketua Kelompok Kerja Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Erlina Burhan, dan Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) dokter Marius Widjajarta. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah mulai mengkaji pasal-pasal yang dinilai karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, kajian dilakukan untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan revisi terhadap undang-undang tersebut. Kata Mahfud, proses kajian dilakukan diperkirakan selama dua sampai tiga bulan. Berdasar Surat Keputusan Menkopolhukam, tim mulai aktif kemarin, 22 Februari hingga 22 Mei 2021 dengan melibatkan tim pelaksana, akademisi, praktisi, aktivis, kelompok media, hingga korban UU tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD menambahkan, jika dari hasil kajian diperlukan revisi, pemerintah bisa meminta DPR untuk mempercepat revisi undang-undang tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka ruang bagi revisi pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE. Koalisi Masyarakat Sipil pun mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam membuka wacana Revisi UU ITE tersebut, namun pernyataan tersebut diharap tak sebatas pernyataan tanpa tindaklanjut dengan langkah-langkah konkrit. Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berharap pembentukan tim oleh pemerintah tersebut bukanlah sekadar formalitas belaka. Untuk lebih lenkapnya kita cari tahu bersama dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, dan Koordinator media BEM SI Andi Khiyarullah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Di Hari Sabtu (20/2), "Banjir Jakarta" menjadi trending topic di media sosial Twitter. Linimasa pun dipenuhi unggahan foto maupun video rekaman netizen terkait banjir yang terjadi di beberapa lokasi. Banjir melanda sejumlah wilayah provinsi DKI Jakarta setelah adanya hujan deras yang turun sejak Jumat sampai Sabtu kemarin hingga menyebabkan genangan dan banjir di sejumlah titik. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati melalui rilis menyebutkan berdasarkan laporan banjir pada PetaBencana.id dan BPBD DKI Jakarta hingga Sabtu malam (20/2), dalam 24 jam terakhir telah terkumpul 349 laporan dari masyarakat dan 142 RW di Jakarta telah terdampak banjir. Pada kurun waktu itu, terjadi kenaikan hingga 2.000 persen dalam platform tersebut. Angka itu menunjukkan keinginan warga memanfaatkan informasi banjir untuk menghindari bahaya dan mengambil keputusan darurat. Lantas bagaimana penjelasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait banjir di Jakarta akhir pekan lalu? Bagaimana dengan ruang terbuka hijau untuk penyerapan air di Jakarta saat ini? Di saat program vaksinasi berjalan ini, seperti apa pengaruhnya?  Kita cari tahu lebih lanjut bareng Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Muhammad Zainal Fatah, Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Dwi Sawung dan Jubir Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Buat kalian yang suka belanja produk secara online, suka juga nggak sih dengan kemasannya? Coba kita hitung ya, untuk satu buah barang kecil saja itu dikemas pakai plastik, kadang ditambahkan bubble wrap, kadang Styrofoam, dikardusin atau mungkin pakai kayu, terus dilakban, dan dibungkus plastik lagi dari ekspedisi pengirim. Alhasil nih, repot banget ngurusin sampah kemasan sehabis buka paket. Ya, nggak? Dan, berapa banyak nih konsumen belanja online yang rajin nyimpen bubble wrap bekas dan menggunakannya kembali? Lebih banyak mana, nih dibandingkan yang langsung buang saja ke tempat sampah?  Padahal nih, menurut penelitian LIPI, mayoritas warga Jabodetabek melakukan belanja online yang cenderung meningkat. Dari yang sebelumnya hanya 1 hingga 5 kali dalam satu bulan, menjadi 1 hingga 10 kali selama PSBB/WFH. Selotip, bungkus plastik, dan bubble wrap menjadi pembungkus berbahan plastik yang paling sering ditemukan. Bahkan di kawasan Jabodetabek, jumlah sampah plastik dari bungkus paket mengungguli jumlah sampah plastik dari kemasan yang dibeli. Kita kan cari tahu lebih lanjut mengenai hal ini bersama dengan Kasubdit Barang dan Kemasan di Ditjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 KLHK Ujang Solihin Sidik, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga, dan Manajer Program Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) Dithi Sofia. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Awal Februari lalu, Ombudsman melakukan penelitian terkait limbah medis yang menumpuk selama pandemi. Hasilnya, jika dirata-ratakan sampah medis yang dihasilkan rumah sakit mencapai 138 ton per hari atau naik 30 persen sebelum pandemi terjadi, jumlah tersebut belum diakumulasi dengan limbah medis yang berasal dari masyarakat. Menurut Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati, sampah masker menjadi limbah medis kalau berasal dari rumah sakit, klinik dan rumah tangga yang menjadi tempat isolasi mandiri pasien COVID-19. Ia juga menyebut, ada sanksi berat bagi masyarakat yang membuang limbah medis sembarangan, seperti sarung tangan atau masker tanpa perlakuan khusus. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo menyinggung soal penemuan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yakni tumpukan sampah medis yang mencemari Teluk Jakarta belum lama ini. Padahal menurutnya, Teluk Jakarta adalah salah satu lokasi budidaya ikan untuk ketahanan pangan di Indonesia. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Peneliti Fisika LIPI Bambang Widiyatmoko, Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 KLHK Sinta Saptarina Soemiarnom dan Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Dwi Sawung. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo mengusulkan agar Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) direvisi, terutama menghapus pasal-pasal yang multitafsir. Presiden Jokowi menginginkan agar UU ITE menjunjung tinggi prinsip keadilan. Karenanya, Ia meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU tersebut. Koalisi Masyarakat Sipil pun mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam membuka wacana Revisi UU ITE tersebut, namun pernyataan tersebut diharap tak sebatas pernyataan tanpa tindaklanjut dengan langkah-langkah konkrit. Koalisi yang terdiri dari beberapa lembaga diantaranya Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), SAFENet, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, dan lainnya itu pun memberikan beberapa catatan. Apa saja? Kita akan cari tahu bersama soal hal ini bersama dengan Presiden RI Joko Widodo, Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman, Aktivis dan Jurnalis Dandhy Dwi Laksono, dan Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi Safenet Ika Ningtyas. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menekankan bahwa Pemerintahan Jokowi Ma'ruf terbuka terhadap kritik. Mahfud mengatakan hal itu menanggapi mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang dalam acara bertajuk 'Mimbar Demokrasi Kebangsaan' mempertanyakan bagaimana mengkritik pemerintahan agar tak dipolisikan. Di sisi lain, Mahfud juga menyebut bahwa warga pun bebas untuk melapor ke polisi untuk kemudian ditindak lanjuti. Menurut dia, ini merupakan bentuk demokrasi.  Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk aktif mengkritik demi perbaikan pelayanan publik. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga meyakinkan masyarakat agar tak ragu menyampaikan keluhannya kepada pemerintah. Menurut dia, untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah telah menyediakan sarana keluhan dan kritik di situs lapor.go.id. Kata nya, warga yang melapor tak akan ditangkap. Soal hal ini akan kita cari tahu lebih lanjut bareng Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Muzakir, dan Peneliti ICJR Maidina Rahmawati. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan ini, ramai menjadi perbincangan di media sosial perkara dugaan promosi pernikahan anak yang disebar di media sosial dan flyer yang dilakukan oleh oknum bernama Aisha Weddings. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam hal ini. Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan, ketika menikah muda, anak kehilangan semua hak-hak terbaiknya, seperti hak pendidikan, hak mendapatkan kesehatan yang prima, hak-hak tumbuh kembang dan lainnya. Ia berharap bahwa anak-anak ini harus dilindungi. Salah satunya dari perlakuan eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual. Berkenaan dengan itu, sejumlah aktivis perempuan yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Sipil untuk Penghapusan Perkawinan Anak juga merilis enam tuntutan. Antara lain, mendesak kepolisian menegakkan hukum terhadap pengelola situs aishaweddings.com dan situs-situs serupa, yang diduga jaringan perdagangan dan eksploitasi anak. Para aktivis juga mendesak Kominfo memblokir seluruh konten daring, yang mempromosikan perkawinan anak. Soal hal ini, kita kan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak Jasra Putra, Anggota Children Youth Advisory Network Save the Children Indonesia Roudhotul Esa Maharani, Facilitator Voice Now Riski Anisa dan Poernomo, serta Psikolog Anak dari Universitas Sugiyopranoto Semarang Endang Widyorini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Bagaimana perayaan Imlek di tahun ini? Demi melindungi diri dan keluarga dari resiko penularan Covid-19, perayaan kali ini diharapkan lebih banyak melalui media digital. Ini pun sejalan dengan imbauan pemerintah. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengimbau agar masyarakat yang merayakan hari raya Imlek, dilakukan bersama keluarga di rumah. Menurut dia, dalam masa pandemi covid-19, banyak cara baru yang bisa dilakukan agar tetap bisa berkumpul, salah satunya dengan pemanfaatan platform digital.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menyusul Denmark, Swedia baru saja merencanakan sertifikat vaksin digital atau paspor vaksin yang bisa digunakan untuk syarat perjalanan. Dua negara Skandinavia itu mewacanakan sertifikat vaksin Covid yang akan didesain untuk memungkinkan para pelancong bepergian ke luar negeri. Meski begitu, Denmark juga menunggu dilakukannya lebih banyak riset terkait potensi orang yang telah divaksin dalam menularkan virus. Sementara beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin juga menyinggung wacana pemberian insentif bagi masyarakat yang telah divaksin dengan sertifikat digital. Dengan adanya sertifikat ini, ia pun mencontohkan penggunaannya untuk perjalanan ataupun acara. Meski dia juga tetap menekankan kewajiban menerapkan protokol kesehatan. Wacana ini ternyata tak lepas dari kritik. Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo khawatir wacana itu akan menimbulkan kesalahpahaman, bahwa seseorang yang mengantongi sertifikat vaksinasi bisa bebas dari potensi ditulari dan menulari virus penyebab Covid-19. Apa saja yang perlu diperhatikan dari pemberian sertifikat vaksinasi? Seperti apa contoh sertifikat vaksinasi digital sebagai insentif kepada masyarakat? Bagaimana registrasi dan sertifikat vaksin Covid-19? Kita akan obrolkan hal ini bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Peneliti Bioteknologi Universitas Putra Malaysia Bimo Ario Tejo, dan Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan vaksin CoronaVac dari Sinovac untuk warga lanjut usia (lansia) dan vaksinasi juga telah dimulai awal pekan ini. Namun, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Lukito mengingatkan agar pemberian vaksin dilakukan dengan teliti dan hati-hati, mengingat lansia merupakan golongan berisiko tinggi. Ia mengklaim telah memberikan arahan kepada tim medis ataupun vaksinator terkait tata cara dan anjuran vaksinasi kepada lansia. Salah satunya terkait ketelitian saat melakukan screening. Jika lansia memiliki penyakit penyerta atau komorbid dan juga dalam keadaan yang tidak dapat menerima vaksin, maka tim medis tidak boleh melakukan vaksinasinya. Apa yang perlu diperhatikan soal vaksinasi Covid-19 untuk lansia? Efek samping/KIPI perlukah diwaspadai?  Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito, Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi, Anggota Ahli Penasihat Teknis Vaksin (ITAGI) Kusnandi Rusmil, dan Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), dokter Marius Widjajarta. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Mulai hari ini, Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro diberlakukan. Kalau sebelumnya PPKM sudah dijalankan di Jawa –Bali hingga dua jilid, kini Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar PPKM diterapkan dalam skala mikro. Kata Jokowi, PPKM mikro ini diharapkan dapat lebih efektif menekan laju penularan Covid-19 di Indonesia bahkan sampai ke level pedesaan, RW dan RT. Seperti apa sih PPKM skala mikro itu? Tepatkah untuk diterapkan? Kita akan cari tahu soal hal ini bersama dengan Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri Safrizal, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, dan Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Di saat pandemi COVID-19, pelaku usaha menjadi salah satu pihak yang paling terdampak. Pelaku usaha juga menjadi target pemerintah untuk menerima bantuan lewat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun bagaimana pengalaman mereka dalam memperoleh bantuan dalam Program PEN tersebut?  Hasil paparan dari Lembaga Survei Indonesia menyebut beberapa responden menyatakan bantuan tidak sampai di pengusaha. Di dalam survei juga ditanyakan persepsi mengenai aparat pemerintah dalam korupsi dan pemberian layanan, serta pengalaman suap atau gratifikasi pelaku usaha. Pelaku usaha yang diwawancara berasal dari kelompok Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB) di 34 provinsi di Indonesia. Sebelumnya, laporan dari Transparency International menyebut Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 memiliki skor 37, yang berarti turun dari tahun sebelumnya dengan skor 40. Peringkatnya pun mengalami penurunan dari peringkat 85 di tahun 2019 menjadi 102 dari 180 negara pada tahun ini.  Apa saja bentuk-bentuk tindak korupsi yang justru marak di masa pandemi? Apa yang perlu diperkuat untuk mengatasi praktek korupsi di masa pendemi?  Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia, dan Wakil Koordinator Lembaga Pemantau Korupsi ICW Agus Sunaryanto. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Mulai hari ini, 5 Februari 2021, penggunaan Genose untuk penumpang kereta api mulai diberlakukan. GeNose C19 adalah alat deteksi Covid-19 lewat embusan napas. Dengan demikian, saat ini ada tiga pilihan tes Covid-19 untuk perjalanan menggunakan kereta api, yakni GeNose, Antigen atau PCR. Alat buatan Universitas Gadjah Mada itu akan dipakai di dua stasiun KA terlebih dahulu, yaitu Stasiun Pasar Senen, Jakarta dan stasiun Tugu, Yogyakarta. Selanjutnya akan bertahap digunakan di beberapa stasiun besar lainnya. Bagaimana sistem penggunaan GeNose di Transportasi Kereta Api di Stasiun Pasar Senen dan Tugu? Apa saja sosialisasi yang dilakukan terkait hal ini? Apa kata ahli epidemologi soal penggunaan GeNose ini? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, Ahli Epidemiolog Universitas Grififth Australia Dicky Budiman, dan Vice President Public Relations PT Kereta Api Indonesia Joni Martinus. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Isinya menyebut bahwa pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan-aturan yang mewajibkan ataupun melarang penggunaan seragam dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. Soal hal ini kita kita simak obrolannya bareng Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid pertama pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 lalu tidak efektif. Jokowi juga menyebut mobilitas masyarakat masih tinggi dan kasus Covid-19 tetap naik. Presiden pun menginginkan agar efektifitas PPKM di tujuh Provinsi Jawa Bali bisa dievaluasi secara komprehensif. Saat ini PPKM sudah masuk ke tahap ke dua dan akan berakhir pada 8 Februari 2021 mendatang. Bagaimana kepala daerah merespon peringatan dari Presiden Jokowi? Lalu bagaimana dengan usulan penerapan lockdown saat weekend? Efektifkah turunkan kasus Covid-19? Kita akan bahas hal ini bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, dan Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sepanjang pandemi ini kita sudah mengenal beberapa jenis tes Covid-19. Jenis tes Covid-19 yang umum digunakan saat ini adalah rapid test antigen dan swab PCR. Namun, pemerintah punya rencana mengganti metode tes PCR swab yang selama ini menggunakan cairan di belakang hidung, dengan tes PCR yang menggunakan air liur atau saliva. Apa itu pengetesan covid-19 dengan saliva? Apa bedanya tes kali ini dengan yang sudah ada sebelumnya? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Ahli Virologi dan Molekuler Biologi dari Universitas Udayana I Gusti Ngurah Mahardika, dan Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan Virus Nipah. Virus ini menyebabkan kematian sekira 40-75 persen bagi orang yang terinfeksi. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO memasukan Nipah ke dalam salah satu patogen yang diidentifikasi sebagai ancaman kesehatan. Sementara menurut Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman, sejak awal ditemukan di Malaysia pada 1998, virus ini terus dipantau karena punya potensi menyebabkan pandemi. Ilmuwan pun menyarankan manusia menghindari interaksi langsung dengan kelelawar untuk mencegah tertular Virus Nipah. Peneliti Mikrobiologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sugiyono mengatakan kelelawar ini berjenis Pteropus berukuran besar, berbeda dengan jenis kelelawar yang jadi inang Virus Korona. Kelelawar pembawa virus ini biasanya hidup di kawasan Asia, seperti Malaysia, Indonesia, India, dan Bangladesh. Di Indonesia, Sugiyono memperkirakan kelelawar jenis ini banyak muncul di daerah Sumatera yang secara geografis dekat dengan Malaysia. Lalu apa penyebab kelelawar ini bisa berekspansi ke populasi manusia? Seperti apa faktor resiko penyebaran virus nipah ini? Hal-hal apa saja yang dapat diantisipasi dari sisi masyarakat terkait penyebarannya? Kita akan obrolkan hal ini bersama dengan Peneliti Mikrobiologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sugiyono, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes Didik Budijanto, dan Ahli Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dr Windhu Purnomo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menjadi suatu kebanggaan jika produk lokal sebuah negara bisa dikenal internasional. Namun tak mudah memang, untuk dapat mencuri perhatian pasar global. Kondisi ini pun dialami beberapa industri kreatif di tanah air.  Meski demikian, peluang mesti dicari. Salah satunya lewat market digital. Memasarkan produk lewat platform digital menjadi salah satu jalan menuju pasar global. Walau, kualitas juga wajib digenjot agar memenuhi standard internasional. Industri seperti fashion, kriya, film, maupun musik berpeluang merambah pasar internasional melalui platform digital dan bersaing dengan ratusan negara di dunia. Lantas apa saja yang diperlukan untuk penetrasi ke pasar internasional? Kita akan obrolkan hal ini bersama dengan Staf Khusus Menteri Bidang Digital dan Industri Kreatif Kemenparekraf RI Ricky Joseph Pesik, Fashion Designer dan Anggota Indonesia Fashion Chamber Savira Lavinia Raswari, dan Direktur Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Kesehatan menargetkan lansia dan pelayan publik, termasuk TNI-Polri bakal disuntik vaksin Covid-19 pada Maret dan April 2021 mendatang. Rancana ini diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam acara 11th Kompas 100 CEO Forum, Kamis (21/1) lalu. Budi beralasan kedua kategori tersebut masuk prioritas karena dianggap rawan tertular virus Covid-19. Namun belum lama ini, 33 orang lanjut usia (lansia) di Norwegia meninggal dunia. Dan kebetulan, beberapa waktu sebelumnya mereka telah menerima vaksin Covid-19 buatan Pfizer-BioNTech.  Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan, amankah vaksinasi bagi lansia?  Kita akan obrolkan hal ini bersama dengan Jubir Pemerintah untuk Vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi, dan Ahli Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dr Windhu Purnomo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari 2021 mendatang. Sebelumnya PPKM di beberapa daerah Jawa-Bali yang telah dimulai 11 hingga 25 Januari 2021. Namun, hingga pekan kedua PPKM tahap pertama, belum ada penurunan kasus Covid-19. Kebijakan itu membuat pengusaha hotel dan restoran menjerit. Namun, dalam diskusi yang digelar satgas Covid-19 pada 19 Januari 2021 lalu, beberapa pelaku usaha makanan dan minuman (Food & Beverage) membeberkan beberapa strateginya dalam merespons PPKM agar bisnisnya terus dapat berjalan. Salah satunya adalah Pengusaha Food & Beverage, Efrat Tio. Efrat mengaku mampu memanfaatkan kondisi pandemi dengan cara menonjolkan protokol kesehatan yang diunggulkan oleh restorannya. Ini demi memberi keyakinan pada pengunjung untuk datang ke tempatnya. Selain itu, promosi besar-besaran dilakukan lewat media sosial hingga menjadi viral.  Pada kesempatan yang sama, Pengusaha sektor makanan dan minuman lainnya bernama Masbukhin Pradana, juga menyampaikan strateginya bertahan di tengah Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Seperti apa?  Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Pengusaha Food & Beverage Efrat Tio, Pengusaha Food & Beverage Masbukhin Pradana, Walikota Solo Hadi Rudyatmo, dan Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan viral protes orang tua dari siswi berinisial JCH, karena menolak aturan seragam sekolah yang memintanya menggunakan jilbab. Pasalnya, pelajar SMKN 2 Padang, Sumatera Barat tersebut bukan beragama Islam. Saat dikonfirmasi wartawan, Kepala SMK Negeri 2 Padang Rusmadi mengungkapkan bahwa ada 45 siswi nonmuslim yang mengenakan kerudung di sekolahnya. Meski demikian, Rusmadi mengaku tak memaksa muridnya terkait pakaian seragam bagi nonmuslim. Ia kemudian meminta maaf atas segala kesalahan dari jajaran stafnya, dalam penerapan aturan dan tata cara berpakaian bagi siswi.  Soal ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat mengklaim akan mengevaluasi aturan diskriminatif mengenai keharusan berjilbab bagi siswi di SMKN 2 Padang. Termasuk siswi nonmuslim. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Adib Alfikri, Pemprov Sumbar tidak pernah membuat surat mengenai aturan berpakaian khusus di sekolah. Ia menekankan, tidak boleh ada paksaan bagi siswi non-muslim untuk berjilbab. Termasuk diskriminasi lanjutan bagi siswi yang bersangkutan. Adib meminta semua sekolah di provinsi itu mengecek aturan kewajiban penggunaan jilbab di sekolah negeri.  Tak tinggal diam, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim pun segera merespons kasus SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat itu. Mas Menteri melalui Instagram pribadinya, 24 Januari 2021, menegaskan bahwa segala peraturan yang menyasar kepada tindakan intoleransi tidak dapat dibenarkan. Kata Nadiem, sanksi yang tegas bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat akan diberikan termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan, menjadi pembelajaran bersama kedepannya. Kementeriannya juga bakal mengeluarkan surat edaran dan membuka hotline khusus pengaduan, untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa.  Kita akan obrolkan hal ini bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan, dan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Bupati Sleman, Yogyakarta Sri Purnomo mengonfirmasi status positif Covid-19 lewat akun media sosialnya pada Kamis, 21 Januari 2021 lalu. Ini menjadi kabar yang mengejutkan karena sepekan sebelumnya, Bupati Sri Purnomo menerima suntikan vaksin Covid-19. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan apakah infeksi yang dialami Bupati Sleman tersebut merupakan pengaruh vaksin? Dan, seperti apa tahap terbentuknya kekebalan tubuh seseorang yang telah menerima vaksin? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Bupati Sleman Sri Purnomo, Juru bicara vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi, dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Bagaimana minat anda untuk berwisata di tahun 2021? Apakah cara anda menghabiskan waktu libur telah bergeser dari kebiasaan tahun-tahun sebelumnya? Kalau menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), tren pariwisata tahun 2021 ini diperkirakan lebih cenderung pada pemenuhan kebutuhan liburan dalam waktu kunjungan singkat. Ekonom dari Lembaga INDEF Bhima Yudhistira memperkirakan, destinasi pariwisata di sekitar Jabodetabek akan diminati masyarakat, karena kebutuhannya hanya berlibur dan menghibur diri dengan durasi kunjungan singkat, atau staycation. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bertekad akan berusaha mendongkrak kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun ini. Sandiaga mengatakan, dirinya akan mendorong dinas pariwisata daerah terus berinovasi, untuk memastikan Indonesia bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya, seperti mewujudkan puluhan desa wisata dengan sertifikasi berkelanjutan pada 2021. Soal hal ini, kita akan obrolkan bareng Ekonom dari Lembaga INDEF Bhima Yudhistira, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pandemi masih belum rampung, tapi kegiatan belajar mengajar mesti jalan terus. Sebagian besar dengan cara daring, demi menyesuaikan situasi. Lalu, seperti apa kondisi kesehatan mental siswa selama menghadapinya? Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia meneliti soal kesehatan mental siswa Indonesia di masa pandemi terhadap siswa SD, SMP, dan SMA/SMK di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan, satu dari empat siswa (25%) ditemukan memiliki masalah kesehatan mental. Proporsi ini relatif serupa pada siswa dengan berbagai cara belajar dari semua jenjang dan provinsi yang berpartisipasi. Masih menurut penelitian, faktor psikologis disebut memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan dengan faktor sosial terhadap kemunculan masalah kesehatan mental. Sementara, faktor sosial dengan pengaruh terbesar kemunculan masalah kesehatan mental adalah pendampingan belajar. Orangtua (terutama yang Work From Home) dinilai perlu memiliki strategi untuk menyediakan waktu bagi pendampingan belajar anaknya. Kita obrolkan hal ini bareng Anggota peneliti dari Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Fitri Fausiah, Ketua Satgas penanggulangan Covid-19 IPK Annelia Sari Sani, dan Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tak sedikit permintaan atas donor plasma konvalesen bermunculan di media sosial. Ini karena kebutuhan untuk itu makin banyak. Atas kondisi tersebut, Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen resmi diluncurkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak penyintas Covid-19 donorkan plasma konvalesen. Dia meminta masyarakat khususnya para penyintas Covid-19 untuk mendonorkan plasmanya. Tujuannya, pasien yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit memiliki peluang selamat lebih besar. Kata Maruf, hal ini sebagai wujud peduli kemanusiaan dalam membantu menyelamatkan nyawa manusia sehingga diharapkan mampu menekan angka kematian akibat Covid-19. Seperti apa caranya berdonor, adakah kesulitan para penyintas saat akan berdonor? Apa syarat jadi donor plasma konvalesen?  Kita akan bahas lebih lanjut bareng Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, dan Co-Founder Komunitas Pendonor Plasma Konvalesen, Andre Wicaksono.

Petisi online menjadi salah satu cara publik untuk terlibat dan berpartisipasi menyuarakan gerakan sosial. Beberapa gerakan digital tak bisa dipandang remeh, karena dinilai mampu membuahkan perubahan. Seperti yang dapat ditemukan dalam wadah petisi online Change.org, pada kuartal pertama dan kedua 2020, isu mengenai pandemi Covid-19 mengemuka dan banyak petisi muncul dengan permintaan yang berbeda-beda. Sementara di kuartal ketiga dan keempat 2020, sebagian besar publik menyoroti isu mengenai demokrasi, kebebasan berpendapat, dan beberapa produk legislasi yang problematik. Lantas, seperti apa gerakan digital warganet selama 2020? Isu apa saja yang menarik perhatian netizen di sepanjang 2020?  Kita cari tahu soal hal ini bareng Dhenok Pratiwi - Manajer Kampanye Change.org, Artis dan pegiat lingkungan Nadia Mulya, dan Praktisi media sosial, Wicaksono atau tenar dengan nama Ndoro Kakung. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Rangkaian bencana alam terjadi dalam kurun waktu yang berdekatan di bulan ini. Pada Sabtu, 9 Januari 2021 lalu terjadi longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Kemudian, pada Jumat kemarin (15/1), terjadi gempa yang mengguncang tiga provinsi di Pulau Sulawesi. Selain itu, sejumlah daerah di Kalimantan Selatan terendam banjir pada beberapa hari terakhir. Presiden Joko Widodo menyatakan akan terus memantau perkembangan bencana alam yang terjadi di Tanah Air, baik yang ada di Sumedang, Jawa Barat; Majene, Sulawesi Barat; hingga banjir di Kalimantan Selatan. Jokowi telah menginstruksikan jajaran di pusat maupun daerah untuk bergerak mengevakuasi dan memenuhi kebutuhan para korban. Selain itu, Presiden juga telah memerintahkan Kepala BNPB, Menteri Sosial, Kepala Basarnas, Panglima TNI dan Kapolri beserta jajarannya untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat. Hal ini bertujuan untuk mencari dan menemukan korban, serta melakukan perawatan kepada korban yang luka-luka di tiga lokasi bencana. Bagaimana kapasitas fasilitas dan tenaga kesehatan di lokasi bencana saat ini? Seperti apa pengaruhnya situasi bencana alam di saat yang sama dengan penanganan pandemi? Kita akan obrolkan hal ini bersama dengan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati dan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Lia Gardenia Partakusuma *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia telah diluncurkan sebagai dukungan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia yang terkena dampak pandemi Covid-19. Tujuannya, mengajak masyarakat membeli dan menggunakan produk lokal buatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sejak awal pekan ini Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2021 diluncurkan di tiga tempat yaitu Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bandara Yogyakarta International Airport, dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.Tema yang diangkat adalah "Produk UMKM Indonesia Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri". Melalui program ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Panjaitan meminta semua masyarakat mendukung dengan memesan dan berbelanja produk artisan Indonesia. Apalagi, saat ini sudah dipermudah melalui pembelanjaan secara digital. Apakah produk UMKM di pasar lokal dapat bersaing dengan produk impor? Apa saja yang masih jadi tantangan UMKM untuk berkembang? Dukungan macam apa yang diperlukan? Kita obrolkan lebih lanjut soal ini bareng Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Panjaitan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Proses penyuntikan vaksin pertama kali di Indonesia diberikan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, kemarin dan disiarkan secara langsung baik di media massa elektronik maupun lewat streaming akun YouTube Sekretariat Presiden. Tak lama kemudian, Tagar #JokowiDiVaksin pun memuncaki trending topic di media sosial. Untuk diketahui, proses vaksinasi dimulai dengan pengecekan data kesehatan serta riwayat sakit penerima vaksinasi, sebelum vaksin disuntikan. Menurut Juru Bicara Satgas Covid-19, Reisa Broto Asmoro, setelah melakukan vaksinasi maka peserta akan menunggu reaksi yang terjadi selama 30 menit. Pemantauan itu dilakukan untuk melihat apakah ada efek samping yang akan terjadi dari setiap peserta yang mendapat vaksinasi.  Apa yang perlu dipahami soal Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) ini? Perlukah kita khawatir dengan KIPI pasca vaksin? Kita akan obrolkan hal ini bareng Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito, Sekretaris Eksekutif Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Julitasari Sundoro dan Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) dr. Marius Widjajarta. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, Presiden Jokowi akan menjadi orang pertama yang mendapat vaksin Covid-19 di tanah air. Kata dia, nantinya akan ada pejabat lain yang juga divaksin. Proses penyuntikan vaksin atau vaksinasi Presiden Joko Widodo dipastikan akan berlangsung di Istana Negara, hari ini dan ditayangkan secara langsung melalui streaming.  Menkes Budi Gunadi Sadikin saat rapat bersama Komisi Kesehatan DPR kemarin, menjelaskan vaksinasi untuk tenaga kesehatan tahap pertama akan dimulai pekan ini. Lebih dari 550 ribu nakes bakal disuntik pada Januari, sedangkan 900an ribu nakes berikutnya pada Februari. Total nakes yang akan divaksin lebih dari 1,4 juta orang.  Sementara, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) mengingatkan masyarakat untuk tetap tidak melakukan kegiatan yang tidak mendesak di luar rumah meski telah tersedia vaksin COVID-19. Imbauan itu disampaikan Sekretaris Jenderal PERSI, Lia Gardenia Partakusuma melihat kondisi rumah sakit rujukan dan non- rujukan pasien covid-19 mengalami over kapasitas akibat lonjakan kasus positif beberapa hari ini.  Bagaimana anda melihat kesiapan program vaksinasi dan persiapan tim vaksinator? Vaksinasi dilakukan bertahap, apa saja yang harus dipahami masyarakat di masa dilaksanakan vaksinasi ini?  Kita cari tahu lebih lanjut mengenai hal ini bersama dengan Ketua Satgas Covid-19 PB IDI Zubairi Djoerban dan Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Tri Yunis Miko Wahyono. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut proses vaksinasi akan dimulai Besok, Hari Rabu, 13 Januari 2021. Hal itu dipastikan dengan adanya persetujuan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari BPOM dan label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait kehalalan vaksin Coronavac produksi Sinovac dari Tiongkok. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Hiariej dalam sebuah webinar Sabtu (9/1) lalu,mengungkap bahwa masyarakat yang menolak vaksin bisa dikenai sanksi meski sanksi itu adalah jalan terakhir. Namun menurutnya, yang harus diutamakan adalah persuasif, dan lebih diutamakan lagi adalah sosialisasi dari tenaga kesehatan. Ungkapan pro dan kontra juga hoaks mengenai rencana vaksinasi dimunculkan warganet dan dapat dijumpai di media sosial.  Seperti apa pro kontra dan juga soal hoaks di media sosial? Bagaimana semestinya masyarakat bersikap soal vaksinasi? Bagaimana seharusnya pemerintah menjalankan vaksinasi dan menyikapi penolak vaksin? Kita cari tahu lebih lanjut bareng Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Founder Drone Emprit Ismail Fahmi, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MAFINDO Aribowo Sasmito, dan Ahli Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dr Windhu Purnomo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Segenap tim KBR Pagi turut menyampaikan duka mendalam atas peristiwa jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJY-182 di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Sabtu kemarin. Pesawat dengan rute penerbangan Jakarta-Pontianak itu mengangkut total 62 orang, terdiri dari 50 penumpang dan 12 kru. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan puluhan penumpang tersebut terdiri dari 40 dewasa, 7 anak-anak dan 3 bayi. Saat ini proses pencarian pesawat dan korban masih terus dilakukan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo, agar proses pencarian dilakukan maksimal oleh seluruh personel gabungan di lokasi kejadian. Sementara itu, Mabes Polri menyiapkan tim Disaster Victim Identification (DVI) untuk proses identifikasi korban. Selain itu Pusat krisis pun didirikan bagi keluarga korban yang hendak mencari informasi terkait kecelakaan pesawat tersebut. Bagaimana tingkat keamanan dan keselamatan maskapai Indonesia saat ini? Apa yang perlu diperbaiki kedepannya? Dan seperti apa hak-hak korban dalam musibah ini? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono, Pengamat Penerbangan Alvin Lie, Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin, dan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pengembangan wisata olah raga atau sport tourism tengah dibahas oleh dua kementerian. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf) bakal bersinergi dalam mengembangkan wisata oleh raga di Indonesia. Menpora Zainudin Amali mengklaim bahwa, Kemenpora terus mendorong berkembangnya wisata olah raga yang ada di Indonesia, hanya saja, begitu pandemi semua kegiatan olahraga terhenti termasuk olahraga wisata. Ia juga mengutarakan dukungannya terhadap sport tourism pada ajang MotoGP Mandalika, Nusa Tenggara Barat nanti. Sementara Menparekraf, Sandiaga Uno mengatakan akan mendukung event besar olahraga yang berbasis sport tourism. Hal ini, untuk dapat menarik kunjungan wisatawan untuk datang ke destinasi wisata di Indonesia. Wisata olahraga dinilainya makin meningkat di tengah pandemi. Bagaimana perkembangan sport tourism di Indonesia? Apakah sport tourism mampu mengembalikan gairah pariwisata yang masih lesu karena pandemi dan pembatasan kegiatan? Kita akan bahas hal ini bareng Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainudin Amali, dan Ketua Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Nasional Siti Chodijah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah bakal berlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 11 hingga 25 Januari 2021. Ini bukanlah istilah yang baru didengar masyarakat, karena kebijakan tersebut telah beruang kali ditempuh dalam menganggulangi pandemi. Tapi kali ini, PSBB diterapkan di seluruh Provinsi Jawa dan Bali. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pembatasan dan pengetatan protokol kesehatan ditempuh, sejalan dengan terus meningkatnya jumlah kasus Covid-19 yang terjadi di wilayah tersebut.  Mampukah PSBB Jawa-Bali itu menekan kasus Covid-19 yang tengah meroket belakangan ini? Atau perlukah ditempuh tindakan lain yang lebih ekstrem?  Kita obrolkan bareng Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Ekonom LIPI Maxensius Tri Sambodo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belum lama ini, Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 70/2020,tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitas dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tindakan kebiri yang dimaksud dalam aturan tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2, yakni pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain kepada pelaku yang pernah dipidana karena praktik kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.  Bagaimana kejahatan seksual terhadap anak sejauh ini? Apakah Peraturan Pemerintah ini bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak?  Kita cari tahu bersama soal hal ini bersama dengan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Peneliti lembaga advokasi reformasi hukum ICJR Maidina Rahmawati, dan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak ( Komnas PA), Arist Merdeka Sirait. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan, penemuan benda asing yang disebut-sebut sebagai drone bawah laut milik asing di perairan Indonesia menyedot perhatian publik. Nelayan justru menjadi pihak yang menemukan alat berbentuk seperti rudal dengan sayap itu karena tak terdeteksi sebelumnya. Anggota Komisi Pertahanan DPR RI, Sukamta lantas meminta pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan patroli secara ketat. Seperti dilansir Tribunnews, menurut dia penemuan itu mengindikasikan bahwa selama ini wilayah laut Indonesia sangat mudah diterobos pihak asing.  Kemarin, Kepala Satuan Angkatan Laut (KSAL) Yudo Margono telah menegaskan bahwa benda asing yang ditemukan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan tersebut bukanlah drone pengintai. Namun demikian, Yudo mengaku belum mendapatkan informasi kepemilikannya. Selanjutnya, KSAL akan berkoordinasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi untuk menyelidiki lebih lanjut drone tersebut. Kita cari tahu lebih dalam soal hal ini bersama dengan Kepala Satuan Angkatan Laut (KSAL) Yudo Margono dan Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah diminta mematangkan persiapan untuk pembukaan pembelajaran tatap muka di sekolah. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan, kesiapan ini dibutuhkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan anak bersekolah di masa pandemi. Namun menurut Retno, pembukaan sekolah pada awal tahun ini sangat riskan karena kasus Covid-19 masih tinggi dan diprediksi melonjak akibat pilkada dan libur akhir tahun. Selain itu, dari pengawasan KPAI, baru 16 persen sekolah yang siap pembelajaran tatap muka. Sebelumnya, Pemerintah Pusat menyerahkan keputusan izin pembukaan sekolah pada Januari ini ke masing-masing daerah. Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menganggap tepat penetapan 4 Januari 2021 sebagai awal semester genap, namun tak berarti harus dimulai dengan pembelajaran tatap muka. Kita cari tahu mengenai hal ini bersama dengan Jumeri - Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Mansur - Wakil Sekjen FSGI, dan Dicky Budiman - Ahli Epidemiologi Universitas Griffith Australia. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Selamat Tahun Baru 2021! Beragam ungkapan pengharapan menyesaki timeline media sosial di hari pertama tahun baru ini. Warganet sepenuhnya berharap bahwa tahun yang dijalani ke depannya lebih baik dibanding setahun kebelakang. Mau tahu apa saja cuitan netizen? Kita simak berikut ini (BOX NETIZEN)    Jika menilik tahun 2020 kemarin, pandemi Covid-19 mendominasi bahasan sepanjang tahun. Hampir seluruh perhatian tertuju pada wabah virus korona yang memporak poranda dunia. Nah pagi ini, kita mau rekap kembali apa saja isu-isu besar yang terjadi di sepanjang 2020 dan menyedot perhatian masyarakat. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Seorang figur publik menyandang status tersangka buntut dari tersebarnya video pribadi miliknya. Penyidik dari kepolisian menetapkan GA dan MYD menjadi tersangka dengan dasar UU Pornografi. Kasus ini pun menjadi trending topic di media sosial. Warganet ikut berkomentar atas penetapan sang artis menjadi tersangka. Sebagian mencela dan sebagian membela.Lembaga advokasi reformasi hukum (ICJR) mengingatkan catatan mendasar pada kasus ini, bahwa siapa pun yang berada dalam video tersebut, apabila sama sekali tidak menghendaki adanya penyebaran ke publik, tidak dapat dipidana.Peneliti ICJR, Maidina Rahmawati lantas meminta penyidik untuk memahami bahwa apabila GA dan MYD tidak menghendaki penyebaran video tersebut ke publik atau untuk tujuan komersil, maka mereka adalah korban yang harusnya dilindungi. Menurut Maidina, polisi harus kembali ke fokus yang tepat yaitu penyidikan kepada pihak yang menyebarkan video tersebut ke publik.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah Indonesia memutuskan melarang Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia mulai 1 Januari 2021 mendatang. Keputusan ini diambil karena munculnya varian mutasi baru virus corona yang memiliki daya tular yang sangat cepat. Selain aturan itu, Pemerintah juga mewajibkan WNA yang tiba di Indonesia sebelum 31 Desember untuk menunjukkan hasil negatif tes usap (PCR) dari negara asal yang berlaku, maksimal 2x24 jam sebelum jam keberangkatan. Surat tersebut harus dilampirkan pada saat pemeriksaan Kesehatan. Jika hasilnya negatif maka WNA melakukan karantina wajib selama lima hari terhitung sejak tanggal kedatangan.Keputusan ini juga diambil karena banyaknya lonjakan kasus positif di Indonesia yang berdampak langsung pada ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan. Sejumlah rumah sakit di DKI Jakarta bahkan sudah hampir terisi 90%. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Alat pendeteksi Covid-19 besutan para ahli UGM, GeNose, akhirnya mengantongi izin edar dan siap dipasarkan. Alat ini diklaim bisa mendeteksi Covid-19 dengan akurasi hingga 97% hanya dalam 3 menit. Harganya? Juga relatif lebih murah dari tes lain. Saat ini GeNose di patok sekitar Rp60.000.Setelah izin edar diperoleh maka tim akan melakukan penyerahan GeNose hasil produksi massal batch pertama untuk didistribusikan. Para peneliti di UGM berharap distribusi GeNose tepat sasaran. Contohnya, di bandara, stasiun kereta, dan tempat keramaian lainnya termasuk di rumah sakit. Banyak juga yang berharap tes ini mempermudah masyarakat yang membutuhkan hasil negatif covid sebagai syarat bepergian.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Berbagai organisasi dan individu malam nanti rencananya menggelar acara Haul atau peringatan meninggalnya KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur meninggal pada 30 Desember 2009 (atau 11 tahun lalu).Selain mengenang kepergian Gus Dur, acara itu juga untuk memperingati meninggalnya Riyanto, seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama yang meninggal karena ledakan bom saat mengamankan ibadah Natal di Gereja Eben Hezer di Mojokerto Jawa Timur, 24 Desember 2000.Sosok Gus Dur dan Riyanto selalu dikenang, terutama setiap Desember, sebagai sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kemajemukan.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Perayaan Natal tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pandemi  membuat perayaan natal harus dilangsungkan dengan protokol kesehatan ketat. Beberapa gereja tetap mengadakan misa tatap muka, ada pula yang memilih melangsungkan misa online. Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas meminta agar perayaan Natal 2020 digelar secara sederhana. Menag berharap, kebahagiaan Natal menyertai umat Kristiani dan mampu  membangkitkan semangat mewujudkan kehidupan damai serta harmoni dalam kemajemukan Indonesia. Menag juga mengucapkan selamat merayakan Natal bagi seluruh umat kristiani di Indonesia. Ia yakin umat Kristriani dapat merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi garam dan terang dunia, senantiasa membawa damai sejahtera serta mampu membangun semangat kebersamaan dan toleransi di antara pemeluk agama yang berbeda**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Dunia digegerkan dengan ditemukannya mutasi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 di Inggris. Varian baru virus korona yang ditemukan sejak November lalu ini disebut lebih cepat menular. Lebih dari 40 negara pun menutup jalur penerbangan dari Inggris, guna mencegah masuknya varian baru virus ini. Sebetulnya mutasi virus COVID-19 sudah pernah ditemukan sejak Agustus lalu. Di Indonesia juga ditemukan varian mutasi virus SARS-CoV-2. Tapi respon saat itu tidak sebesar ketika mutasi ditemukan di Inggris. Sementara itu banyak perusahaan farmasi dan bioteknologi mengembangkan vaksin COVID-19.  Apakah vaksin yang tengah dikembangkan ini bisa menghadang varian baru virus korona? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Siti Nadia Tarmizi - Juru bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Diah Satyani Saminarsih - Penasihat Senior untuk Direktur Jenderal WHO, dan Amin Soebandrio - Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Agama telah menerbitkan surat edaran berisi panduan ibadah dan perayaan Natal di masa pandemi. Dengan menempatkan keselamatan dan kesehatan seluruh warga, Kementerian Agama mengimbau umat Kristiani menggelar ibadah dan merayakan Natal di rumah masing-masing, atau beribadah menggunakan teknologi virtual, dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Kementerian Agama juga memberi panduan ibadah Natal di gereja dengan pembatasan-pembatasan, terutama jumlah jemaat dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas rumah ibadah. Apakah imbauan dari Kementerian Agama serta pembatasan dalam peribadatan dan perayaan Natal cukup efektif untuk mencegah klaster baru penularan COVID-19? Bagaimana cara aman merayakan natal tahun ini? Kita akan bahas hal ini bersama dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sebentar lagi masuk libur panjang akhir tahun. Libur akhir tahun biasanya identik dengan perayaan, kumpul-kumpul atau keramaian. Sudah banyak orang beli tiket perjalanan luar kota. Di masa pandemi ini, libur akhir tahun justru memicu waswas karena berpotensi menjadi klaster penyebaran virus korona. Pemerintah, termasuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta masyarakat menahan diri tidak ikut kerumunan di saat libur akhir tahun. Libur akhir tahun cukup dirayakan di dalam rumah. Pemerintah juga memperketat aturan perjalanan ke luar kota.  Warga yang hendak bepergian ke luar kota lewat jalur darat seperti kereta api wajib rapid test antibodi. Sementara untuk pengguna pesawat udara wajib rapid test antigen dengan hasil negatif. Khusus untuk tujuan Bali, pendatang wajib menunjukkan hasil negatif tes usap atau PCR. Kebijakan dadakan ini memicu protes dari pengusaha pariwisata, karena banyak calon wisatawan membatalkan atau me-refund tiket mereka.  Sejauh mana tingkat kepatuhan pelaku wisata dan pelancong dalam menerapkan prokes? Jenis-jenis wisata apa saja yang rekomended saat pandemi, dimana pelancong tetap bisa menjaga jarak?  Kita cari tahu bersama dengan Dewi Nur Aisyah - Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19, Anton Thedy - Pengusaha Travel, dan Prof Azril Azahari - Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) . *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sebuah penggalangan dana yang unik dan menyehatkan digelar untuk membantu guru-guru honorer dan sekolah yang terdampak Covid-19. Acaranya bertajuk Caritas Christmas Cross Challenge 2020 (4C). Ini adalah sebuah acara olahraga virtual yang diselenggarakan oleh Caritas Indonesia, Lembaga kemanusiaan resmi milik KWI (Konferensi Waligereja Indonesia). Event olahraga virtual berdonasi ini akan berlangsung sepanjang Desember 2020. Nantinya para relawan akan menebus setiap perolehan donasi dengan cara berlari atau berjalan ataupun bersepeda. Interaksi para donatur dan relawan akan menggunakan microsite dan aplikasi Aktivin, serta Strava aplikasi pencatat jarak berbasis data GPS. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai Caritas Christmas Cross Challenge 2020 (4C) bersama dengan Ketua pelaksana Caritas Christmas Cross Challange Christiano Hendra Wishaka dan Relawan Pelari, Ambrosius Wempi Saputra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Mabes Polri mencurigai ada sekitar 13 ribu kotak amal yang digunakan untuk mendanai aksi kelompok teroris. Modus kotak amal sebagai pundi-pundi uang terorisme itu terungkap dari pemeriksaan tiga tersangka teroris, yang ditangkap Tim Densus 88 di Bekasi dan Lampung.  Ketua Dewan Masjid Indonesia Wilayah Lampung Ahmad Dimyathi pun membeberkan kiat sebelum menyumbang lewak kotak amal. Antara lain, mengecek Nomor Statistik Pondok Pesantren atau NSPP, jika kotak amal itu menyebutkan untuk sumbangan pondok pesantren. Sebab, setiap pondok pesantren pasti memiliki registrasi NSPP, sehingga sulit disalahgunakan. Sedangkan sumbangan kotak amal untuk anak yatim piatu, biasanya dilengkapi nomor LKSA atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, sehingga terdaftar di Dinas Sosial. Tanpa itu, Dimyathi menyarankan masyarakat tidak memberi sumbangan. Namun, kata dia, yang sulit dilacak adalah kotak amal untuk pembangunan masjid, karena tidak memiliki nomor registrasi. Sementara itu,  Pengamat Terorisme Al Chaidar menilai, pengumpulan dana oleh Yayasan Abdurrahman Bin Auf (ABA) melalui kotak-kotak amal di rumah makan dan minimarket bukan strategi baru. Modus yayasan itu sudah dilakukan sejak delapan tahun lalu. Yayasan ABA, menurut Al Chaidar, merupakan buatan kelompok terorisme Jamaah Islamiyah.  Bagaimana Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menanggapi hal ini? Perlu pengawasan seperti apa untuk melindungi para filantropi keliru menyalurkan donasinya? Yuk kita simak perbincangan soal hal ini bareng Ketua Aprindo Roy Nicholas Mandey dan Hamid Abidin, Direktur Filantropi Indonesia. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pernahkah anda menjumpai penyebutan nama panggilan yang terkesan menyudutkan ras atau etnis tertentu dalam pergaulan sehari-hari? Atau, pernahkah anda mengalami atau menyaksikan diskriminasi ras dan etnis di sekitar anda? Bagaimana dengan siar kebencian terhadap ras atau etnis tertentu di media sosial? Dalam praktik keseharian, sering ditemukan peristiwa atau kejadian yang menimbulkan pertanyaan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang bahkan Negara dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi ras dan etnis. Karena itulah, Komnas HAM mengeluarkan standar norma dan pengaturan (SNP) tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis (PDRE). Dalam laporannya, Komnas HAM menyebut bahwa konflik dalam skala yang lebih kecil berupa diskriminasi ras dan etnis masih tampak dalam sejumlah kebijakan, ungkapan/pernyataan dan aktivitas/praktik sehari-hari baik yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan maupun tokoh-tokoh formal dan informal, baik di level nasional maupun lokal. Lebih jelasnya mengenai Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnisjuga apa yang bisa dilakukan untuk menghapus praktik-praktik diskriminasi yang masih ada kita akan bincangkan bersama dengan Peneliti Komnas HAM dan Anggota Penyusun SNP PDRE Dian Andi Nur Aziz, Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga, dan Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Dimas Bagus Arya. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah merencanakan skema rencana vaksinasi Covid-19 yakni dengan mandiri dan ditanggung pemerintah. Vaksin gratis antara lain diperuntukkan untuk tenaga kesehatan, TNI-Polri, dan kelompok masyarakat rentan. Sementara, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga mengatakan, pemerintah memang menyediakan slot untuk vaksin COVID-19 mandiri atau berbayar. Tapi vaksin berbayar itu hanya diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi menengah atas saja. Untuk itu, ia mengajak para pengusaha untuk membeli vaksin mandiri, dan memberikan kepada semua karyawannya.  Vaksinasi gratis akan didistribusikan melalui dinas kesehatan daerah. Sedangkan vaksinasi berbayar melibatkan rumah sakit BUMN dan swasta. Kementerian Kesehatan bertugas menangani vaksinasi gratis untuk lebih dari 100 juta orang. Sedangkan vaksinasi berbayar untuk 75 juta orang, menjadi kewenangan Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 Erick Thohir.  Kita akan cari tahu hal ini bersama Menteri BUMN Erick Thohir (Webinar Kerja Bareng untuk Negeri, 12 Desember 2020), Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan, dan Sulfikar Amir- Associate Profesor dari Nanyang Technological University Singapore. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sebuah alat untuk mendeteksi dan mendiagnosis apakah seseorang terinfeksi Covid- 19 atau tidak, dirancang oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan nama GeNose. Keunggulannya, hanya dengan hembusan napas, alat ini dapat dioperasikan oleh seseorang secara mandiri dan efisien. Dalam laman ugm.ac.id dijelaskan bahwa alat ini mendeteksi Volatile Organic Compound (VOC) yang terbentuk karena adanya infeksi Covid-19 yang keluar bersama napas seseorang. Napas orang diambil diindera melalui sensor-sensor lantas datanya diolah dengan bantuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk pendeteksian dan pengambilan keputusan.  Bisakah jadi alat tes massal dan menggantikan tes yang selama ini ada seperti rapid maupun PCR? Seberapa efektifkah alat ini? Berpengaruhkah terhadap penangganan pandemi? Kita cari tahu soal hal ini bersama Anggota tim peneliti GeNose Kuwat Triyono dan Epidemiolog UI Pandu Riono. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan terkait kebebasan beribadah. Jokowi menginginkan agar kebebasan beribadah umat beragama di Indonesia bisa diberikan ruang yang tepat agar tercipta kedamaian di masyarakat. Hal itu disampaikan Jokowi saat acara HAM sedunia yang digelar secara virtual, kemarin (10/12). Jokowi mengatakan bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus berperan aktif untuk mengantisipasi adanya masalah yang timbul terkait kebebasan beribadah.  Menurutnya, kebebasan beribadah merupakan salah datu bentuk tanggung jawab atas terpenuhinya hak asasi manusia (HAM). Jokowi menegaskan, dengan meningkatkan penghormatan perlindungan dan pemenuhan HAM, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh dan maju.  Kita akan bahas hal ini bersama dengan Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan dan Fasilitator Young Interfaith Peacemaker Yogyakarta, Ahmad Shalahuddin. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim proses pencoblosan Pilkada Serentak 2020 kemarin berjalan dengan lancar. Menurut Komisioner KPU Ilham Saputra, protokol kesehatan sudah dijalankan dengan baik oleh masyarakat. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mencatat angka rata-rata tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan bagi daerah penyelenggara pilkada serentak, berada di atas 89 persen hingga 96 persen. Data tersebut didapatkan dari hasil Monitoring Kepatuhan Protokol Kesehatan Saat Pelaksanaan Pilkada di 309 daerah.  Meski data yang menunjukkan tingkat rata-rata kepatuhan tersebut dinilai cukup baik, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo tetap meminta kepada seluruh unsur yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 untuk tidak cepat puas. Ke depannya menurut Doni masih akan ada beberapa kegiatan penghitungan suara yang juga berpotensi menimbulkan kerumunan. Oleh sebab itu dia mengharapkan agar seluruh unsur tidak lengah sampai batas akhir.  Kita cari tahu lebih lanjut bersama Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19 , Dewi Nur Aisyah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, dan Koordinator Nasional Sekretaris Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Hari ini pilkada serentak digelar, bertepatan pula dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia! Momen ini pun bisa diambil sebagai peluang mencari pemimpin daerah yang berintegritas dan memiliki semangat anti korupsi. Masyarakat memiliki peran besar untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja kita ingatkan untuk pemilih agar tetap menerapkan protokol kesehatan ya, karena pesta demokrasi ini berlangsung di tengah pandemi Covid-19! Jangan sampai tercipta kasus-kasus baru dari klaster pilkada!  Kita cari tahu mengenai pilkada ini bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono, dan Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Vaksin virus corona atau Covid-19 bernama Coronavac yang berasal dari produsen farmasi Sinovac di Tiongkok, telah tiba di Indonesia Minggu malam kemarin (6/12). Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin didatangkan dari negeri tirai bambu, menggunakan armada pesawat milik pemerintah langsung dari Beijing, Tiongkok. Presiden Joko Widodo dalam pernyataan resminya menyampaikan bahwa vaksin tersebut akan menjadi permulaan awal vaksinasi Covid-19 di Tanah Air. Meski vaksin sudah tersedia, pemerintah diminta bersabar menunggu izin penggunaan kedaruratan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio mengatakan, vaksin itu harus dipastikan terlebih dahulu efektivitas dan keamanannya. Selain itu, juga harus ada kajian mengenai manfaat dan efek sampingnya. Ia berharap Badan POM bisa mengkaji dokumen uji klinis vaksin itu dengan seksama.  Sementara itu, sistem informasi satu data penerima vaksin COVID-19 tengah dibuat untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data dan menghindari informasi data ganda. Lebih lanjut kita cari tahu bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Direktur Digital Bisnis PT Telekomunikasi Indonesia Fajrin Rasyid dan Direktur LBM Eijkman Prof Amin Soebandrio. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belum lama setelah Menteri KKP Edhy Prabowo dicokok KPK, kini giliran Menteri Sosial Juliari Batubara diduga terjerat tindak pidana Korupsi dana Bansos Covid-19. Presiden Joko Widodo pun mengatakan tidak akan melindungi pejabat yang terlibat korupsi. Jokowi juga mengatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK terkait penetapan Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka. KPK menduga Mensos menerima suap sebesar Rp18 miliar sebagai "fee"pengadaan bantuan sosial sembako untuk warga terdampak Covid-19 di Jabodetabek.  Seperti apa Kementerian Sosial menanggapi kasus yang menjerat menterinya? Lantas, bagaimana sebenarnya potensi tindak pidana korupsi dalam penyaluran bansos Covid di masa pandemi ini dan antisipasinya? Kita simak bersama obrolannya bareng Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo dan Sekjen Kemensos RI Hartono Laras soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) kembali mengingatkan risiko penularan Covid-19. Meski ada pengurangan hari, risiko libur tetap ada. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, libur panjang memicu kenaikan jumlah kasus positif virus korona.  Peningkatan positivity rate di pekan ketiga dan keempat November, dampak dari libur panjang pada akhir Oktober sampai awal November. Sebelumnya, Pemerintah resmi mengurangi jumlah hari libur panjang akhir tahun ini. Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut cuti bersama yang dipangkas yaitu sebanyak tiga hari. Artinya, libur akhir tahun terbagi menjadi dua, yaitu libur Natal, 24 hingga 27 Desember. Kemudian libur pengganti Idul Fitri dan libur Tahun Baru, 31 Desember hingga 2 Januari. Ia menjelaskan pengurangan jumlah hari libur panjang dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.  Bagaimana langkah antisipasi penyebaran virus Covid-19 saat liburan natal dan akhir tahun, meski libur panjang telah dipangkas? Kita bakal bahas lebih lanjut bersama dengan Epidemiolog Universitas Airlangga, Surabaya, Laura Navika Yamani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Selamat Hari Disabilitas International!  Peringatan Hari Disabilitas ini kita lakukan untuk membangun kesadaran di masyarakat mengenai disabilitas. Selain itu juga menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas seperti tidak produktif dan tidak mampu. Padahal, kelompok disabilitas juga mampu berkarya dan berusaha produktif meski di masa pandemi seperti ini. Di tahun ini, Kementerian Sosial meluncurkan situs 'Creative Disabilities Gallery'. Ini merupakan galeri virtual yang memamerkan hasil karya penyandang disabilitas. Adapun tema Hari Disabilitas Internasional kali ini adalah: 'Membangun kembali kehidupan yang lebih baik ke arah yang inklusif, aksesibel dan berkelanjutan pasca pandemi COVID-19'. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 kepada kelompok disabilitas? Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kelompok disabilitas? KIta bincangkan hal ini bersama dengan Pimpinan Adi Gunawan Institut, Adi Gunawan dan Wakil ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat/ MPM PP Muhammadiyah, Ahmad Ma'ruf.

Seminggu lagi yakni pada Rabu, 9 Desember mendatang sebanyak 270 daerah akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Rinciannya 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B. Harmadi memperkirakan ekskalasi massa akan semakin meningkat menjelang hari H pencoblosan surat suara calon kepala daerah. Oleh karena itu, ia mendorong agar Satgas Covid-19 di daerah bersama Bawaslu mengetatkan pengawasan protokol kesehatan Covid-19. Terlebih ada 13 kabupaten/kota tercatat sebagai zona risiko tinggi persebaran Covid-19 dan 180 kabupaten/kota berisiko sedang. Sementara itu, Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono meminta penyelenggara pemilu memastikan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) nantinya tak malah jadi sumber penularan Covid19.  Lantas bagaimana persiapan untuk memastikan Pilkada terselenggara dengan lancar dan aman di tengah pandemi? Kita simak perbincangnya bersama Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B. Harmadi, Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan bahwa fenomena pekerja anak semakin banyak di masa pandemi Covid-19. Menurut Komisioner KPAI Ai Maryati Solihah, beban ekonomi menjadi pemicu keluarga mempekerjakan anak. Dari hasil survei KPAI di 9 provinsi dan 20 kota/kabupaten, menemukan adanya kelompok pekerja anak yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Seperti apa temuan KPAI melalui survey mengenai fenomena para pekerja anak di masa pandemi? Cukupkah selama ini perlindungan terhadap anak-anak untuk menghindarkan mereka jadi pekerja anak? Kita obrolkan hal ini bareng Komisioner KPAI Ai Maryati Solihah dan Tim Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (Jarak), Kepala Sekretariat PAACLA Indonesia Misran Lubis. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tagar #PrayForSigi menjadi trending topik nomor satu Twitter Indonesia. Warganet menyampaikan rasa duka, ucapan bela sungkawa atas kejadian yang terjadi di Sigi, Sulawesi Tegah akhir pekan kemarin. Seruan ini berkaitan dengan aksi teror di sana. Jumat lalu (27/11), tujuh rumah di Desa Lemban Tongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dibakar dan empat orang dibunuh secara sadis. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) pun telah melakukan penyelidikan atas kasus penyerangan warga di desa Lembantongoa, Kabupaten Sigi. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah mengutuk keras para pelaku dan menyatakan duka yang mendalam pada korban serta keluarganya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sulawesi Tengah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga bereaksi atas kasus ini.  Bagaimana LSM Setara memandang peristiwa di Sigi? Mengapa aksi ini sampai terjadi? Apa yang disasar? Rekomendasi penuntasan aksi semacam ini di sana? Kita akan bahas lebih lanjut bersama Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Bonar Tigor Naipospos. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, kemarin Minggu (29/11), dan Ketua Komnas HAM Sulteng Dedi Askary. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Memperingati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, sebanyak 500 pasang sepatu berjajar di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu pagi lalu (24/11). Ini adalah bentuk aksi demonstrasi unik tanpa menimbulkan kerumunan. Demo senyap tersebut demi menuntut pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Di masing-masing deretan sepatu itu terdapat secarik kertas yang berisi tuntutan agar DPR segera mengesahkan RUU PKS. Aksi yang digelar oleh The Body Shop Indonesia bersama Yayasan Pulih dan Magdalene ini juga mengajak masyarakat menandatangani petisi yang mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU PKS. Sementara itu di kesempatan lain, Amnesty International Indonesia mengajak masyarakat berpartisipasi aktif mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU PKS melalui penulisan surat. Pekan ini, beberapa fraksi dalam DPR RI mengusulkan supaya Rancangan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masuk ke dalam Prolegnas 2021 setelah sebelumnya terdepak dari Prolegnas 2020.  Kita akan bahas lebih lanjut bersama Koordinator Seknas Forum Pengada Layanan (FPL) Bagi Perempuan Korban Kekerasan Veni Siregar, Ketua Badan Legislatif DRP RI, Supratman Andi Agtas, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu dini hari kemarin. Penangkapan Edhy ini diduga terkait korupsi ekspor benih lobster. Sebelumnya kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) era Edhy Prabowo yang membuka keran ekspor benur menimbulkan polemik. Pasalnya kebijakan tersebut bertentangan dengan Menteri KKP sebelumnya Susi Pudjiastuti. Dalam akun twitter resmi milik Susi Pudjiastuti kala itu mencuitkan bahwa ekspor benur hanya menguntungkan pengusaha besar. Kemarin siang pun nama Susi Pudjiastuti menjadi trending topic di media sosial. Warganet menggaungkan keinginan agar bekas Menteri KKP tersebut kembali menjabat.  Kita akan bahas lebih lanjut bersama Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin dan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tahukah nama-nama calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pilkada di daerah Anda? Mengertikah dengan semua program-programnya? Bagi beberapa anak muda, pilkada serentak pada Desember 2020 nanti akan menjadi pengalaman pertama mereka dalam berpartisipasi untuk memilih melalui pemilu. Untuk melihat harapan dan persepsi mereka terhadap Pilkada 2020 maka, Warga Muda, Perludem, Golongan Hutan dan Campaign.id bekerja sama dengan Change.org Indonesia mengadakan sebuah survei terhadap ribuan anak muda Indonesia. Survei diadakan selama 1 bulan antara 12 Oktober-10 November 2020 terhadap lebih dari 9.000 responden di 34 provinsi secara daring. Mayoritas responden adalah anak muda di rentang usia 17-30 tahun yang merupakan warga muda aktif pengguna media sosial.  Seperti apa hasilnya? Bagaimana tanggapan KPU? Kita obrolkan hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati. Simak juga penjelasan dari Komisaris Warga Muda, Wildanshah di kanal Youtube Changeorg Indonesia, 24 November 2020 dan Komisioner KPU Ilham Saputra soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Pendidikan dan Budaya buka peluang untuk memulai pembelajaran tatap muka Januari tahun depan. Mendikbud Nadiem Makarim pun, menyebut keputusan pelaksanaan pembelajaran tatap muka ditentukan oleh tiga pihak. Kepala Daerah, Kepala Kanwil Pendidikan, dan Komite Sekolah. Meski demikian, setiap orang tua punya kebebasan untuk menyetujui atau melarang putra-putrinya bersekolah tatap muka. Bagi orang tua yang tidak setuju, anaknya masih dapat melanjutkan pembelajaran dari rumah. Apakah kebijakan ini tepat jika dilihat dari kondisi pandemi saat ini di Indonesia? Simak obrolannya bersama dengan Ahli Epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman, Lulu Dewi Angganita, orang tua siswa dari Depok Jawa barat dan Santi, orang tua siswa dari Jakarta. Simak juga pernyataan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Anwar Makarim di Kanal Youtube Kemendikbud RI, 21 November 2020 soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengungkapkan adanya 38 isu hoaks yang menyasar gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Sementara itu, Bawaslu telah periksa 380 konten internet yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melihat potensi mahasiswa yang begitu besar untuk terlibat dalam memerangi hoaks pilkada, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) luncurkan program mahasiswa periksa hoaks pilkada 2020. Lantas seperti apa upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memerangi disinformasi terkait Pilkada? Untuk mengetahui hal ini lebih lanjut kita bincangkan bersama Pemeriksa Fakta Mafindo Dedy Helsyanto, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dan Juru Bicara Kemkominfo Dedy Permadi. Simak juga cerita dari Konaah (Universitas 17 Agustus 1945) Mahasiswa yang mengikuti Program periksa hoaks pilkada 2020 Mafindo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Observatorium Bosscha mengungkapkan, ada empat puncak fenomena hujan meteor di November ini. Bahkan fenomena ini dapat disaksikan tanpa alat bantu. Diantaranya, ada hujan meteor Taurid Utara yang puncaknya sudah terjadi di 12 November kemarin namun masih dapat Anda saksikan hingga awal Desember nanti. Kemudian ada juga hujan meteor Leonid yang puncaknya telah terjadi 17 November lalu. Tapi yang berikutnya, kita menyambut hujan meteor Alpha-Monocerotid yang terjadi dari 15 - 25 November 2020, dan puncaknya pada 21 November besok. Sedangkan hujan meteor Orionid, terjadi dari tanggal 13 November hingga 6 Desember 2020 dan puncaknya terjadi pada 28 November 2020.  Menarik, bukan?  Mau tahu lebih jelas soal fenomena hujan meteor yang berlangsung di sepanjang November ini? Kita tanyakan kepada: Staf Peneliti Observatorium Bosscha, Yatny  Yulianty dan Pengurus Divisi Star party dari Himpunan Astronomi Amatir Jakarta (HAAJ), Rakean Shidqii. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo, saat melakukan kunjungannya ke Puskesmas Tanah Sareal, Bogor, Hari Selasa kemarin, (18/11) mengungkapkan pengadaan vaksin bisa saja mundur ke awal tahun 2021. Alasannya banyak persiapan yang harus matang, sebelum vaksin diberikan ke masyarakat. Jokowi juga menambahkan, vaksin yang dipakai itu harus masuk dalam daftar Badan Kesehatan PBB, WHO. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengharap vaksin tiba di Indonesia akhir bulan ini. Kata dia, sejumlah profesi akan didahulukan dalam rencana vaksinasi, seperti tenaga kesehatan, relawan, aparat keamanan, ASN yang mengurusi pelayanan publik serta tenaga pendidik. Namun Jokowi menyatakan siap menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19, jika harus meyakinkan kepada rakyat terhadap vaksin. Menurut Jokowi, vaksinasi itu tentu harus sesuai arahan dari tim yang menangani.  Adakah pengaruh penundaan vaksinasi? Penyediaan calon vaksin, sudahkah sesuai aturan dan timeline, tidak dipaksakan dan terburu-buru? Bagaimana dengan semua kegiatan masyarakat seperti liburan akhir tahun, acara besar, sekolah dan perkantoran masih terus perlu pembatasan seperti sekarang? Kita obrolkan hal ini bersama dengan epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair), Laura Navika Yamani. Simak juga pernyataan dari Kepala BPOM Penny Lukito di rapat dengan Komisi Kesehatan DPR, kemarin Selasa (17/11). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sejak pemerintah Arab Saudi membuka kembali layanan ibadah umrah, lebih dari seribu jemaah asal Indonesia sudah diberangkatkan ke Mekah. Penyelenggara perjalanan umrah menargetkan ada 100 ribu calon jemaah asal Indonesia bisa diberangkatkan hingga akhir tahun ini. Namun, pada akhir pekan lalu ada 13 jemaah umrah Indonesia yang dinyatakan positif COVID-19. Meski demikian, Kementerian Agama menegaskan belum ada informasi resmi dari Arab Saudi untuk menghentikan penyelenggaraan ibadah umrah jamaah asal Indonesia.  Terkait dengan izin umrah ini sebenernya seperti apa? Umrah dimasa pandemi ini, akankan ada pengetatan protokol kesehatan? Soal hal ini kita bahas lebih lanjut bersama dengan Kepala Bidang Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Zaky Anshary dan Calon Jemaah Umrah Jumali. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Berapa banyak dari kita yang bersiap akan berlibur di akhir tahun nanti? Eits, tahan dulu, karena Satgas Penanganan Covid-19 membuka kemungkinan untuk menghapus libur panjang akhir tahun mendatang. Ketua Satgas Penanganan Covid- 19 Doni Monardo mengatakan, kemungkinan itu diambil jika kasus positif meningkat signifikan. Ia mengklaim, selama Oktober kasus Covid-19 dapat dikendalikan. Namun dua pekan terakhir, atau usai libur panjang akhir Oktober, terjadi peningkatan kasus. Doni mengatakan, Satgas akan mengamati penambahan kasus ini hingga seminggu ke depan.  Seperti apa evaluasi antisipasi kasus Covid pada libur kemarin? KIta akan bahas hal ini bersama dengan Epidemiolog UI Pandu Riono. Simak juga pernyataan dari Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo di Kanal youtube BNPB, Sabtu 14 November 2020 dan KoordinatorRS Darurat Covid-19 Wisma Atlet, Tugas Ratmono di Kanal youtube BNPB Minggu 15 November 2020. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tagar #Indonesiaterserah kembali digemakan oleh warganet hingg amenjadi Trending Topic dari Sabtu (14/11) dan masih eksis hingga Minggu siang. Dokter Tirta yang merupakan relawan Covid-19 sekaligus aktivis media sosial, melalui akunya @tirtha_hundhi, mengkritisi pemerintah karena memberikan 20 ribu masker ke sebuah acara pernikahan sembari mencantumkan tagar #Indonesiaterserah. Sebelumnya, Tirta juga menyoroti kerumunan massa yang tercipta akibat kampanye pilkada dan aksi unjuk rasa. Ia pun kembali mengingatkan banyaknya tenaga medis yang gugur dalam menangani pandemi Covid-19. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo pun meminta maaf perihal pemberian 20 ribu masker di acara Pernikahan putri dari Rizieq Shihab pada akhir pekan kemarin hingga mungkin menyebabkan banyak pihak yang kurang senang. Namun Doni menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.  Sebenarnya bagaimana dampak dari adanya kerumunan massa di waktu pandemi dan kapan kira-kira akan terasa dampaknya? Bagaimana perlu menyikapi kerumunan yang terus tercipta di masa pandemi ini? Kita simak obrolannya bareng Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman. Simak juga pernyataan dari Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo di Kanal Youtube BNPB, Minggu 15 November 2020 dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pecinta Film Indonesia, khususnya genre horor pasti tak asing dengan Film berjudul Perempuan Tanah Jahanam. Dan, kabar baiknya nih, film besutan sutradara Joko Anwar tersebut kini telah resmi mewakili Indonesia untuk bersaing di ajang perhargaan bergengsi Academy Award atau Piala Oscar. Film ini bakal bersaing di kategori Film Fitur Internasional (International Feature Film) di Academy Award ke-93. Perempuan Tanah Jahanam atau di luar Indonesia tayang dengan judul "Impetigore", dipilih oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia dari 59 film Indonesia lain. Sebelumnya, film ini telah terpilih untuk International Premiere di Sundance Film Festival tahun ini, film tersebut juga meraih Melies Award for Best Asian Film dalam Bucheon International Fantastic Film Festival di korea Selatan. Bagaimana tanggapan dari Sutradara Film Perempuan Tanah Jahanam, Joko Anwar? Dan bagaimana tanggapan dari Komunitas Film soal hal ini? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Sutradara Film Perempuan Tanah Jahanam, Joko Anwar dan Zul Gucci dari Komunitas Gila Film. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan, viral kasus raibnya saldo tabungan atlet e-Sport Winda Lunardi dan ibunya, Floleta sebesar Rp 22 miliar. Kepolisian telah menetapkan Kepala Cabang (Kacab) Maybank Cipulir berinisial A sebagai tersangka. Saat ini, kasusnya masih dalam penyidikan kepolisian. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memandang kasus dugaan hilangnya saldo milik nasabah tersebut sebagai preseden buruk, dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, yang bisnisnya berbasis kepercayaan.  Sesungguhnya seperti apa jaminan keamanan menyimpan uang di bank? Bagaimana sebetulnya perlindungan masyarakat sebagai nasabah sebuah bank?  Kita obrolkan hal ini bersama dengan Wakil Ketua YLKI Sudaryatmo dan Pengamat Perbankan dari Indef Eko Listiyanto. Simak juga keterangan dari Juru bicara Mabes Polri, Awi Setiyono soal kasus hilangnya dana nasabah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kata "Bandara" menjadi trending topic teratas kemarin siang di media sosial dengan lebih dari 50 ribu tweet. Ini berkaitan dengan kerumunan massa simpatisan Rizieq Shihab di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten (10/11) kemarin. Peristiwa berkumpulnya kelompok orang dalam jumlah besar di masa Pandemi juga sebelumnya terjadi saat demonstrasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Sementara, Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan klaster baru penyebaran virus corona berpotensi muncul saat terjadinya kerumunan massa di satu lokasi. Kata dia, angka positivity rate yang masih tinggi di Tanah Air, khususnya DKI Jakarta menjadi salah satu faktor yang patut dicermati. Selain itu, Juru Bicara Satgas penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan bahwa Indonesia saat ini masih menghadapi kondisi pandemi Covid-19. Ia menyebut, kerumunan bisa menimbulkan potensi penularan virus Covid-19. Terlebih kata dia, virus Covid-19 tak terlihat dan tak selalu menunjukkan gejala. Baaimana mesti diantisipasi klasternya? Bagaimana pemantauan peningkatan jumlah kasus setelah terjadi kerumunan?  Kita obrolkan hal ini bersama dengan Kasudin Kesehatan Jakarta Pusat Erizon Safari dan Epidemiolog UI Pandu Riono. Simak juga pernyataan dari Juru Bicara Satgas penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers di kanal Youtube BNPB pada Selasa, 10 November 2020. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Rencana vaksinasi telah didengungkan, namun sebagian masyarakat masih ragu ataupun tak bersedia menerima calon vaksin yang saat ini tengah dipersiapkan. Sebelumnya, sebuah survei dilakukan oleh Laporcovid19.org menyebut hanya 31% responden menyatakan bersedia menerima vaksin Biofarma-Sinovac yang saat ini tengah menjalani uji klinis fase tiga. Sementara, sebanyak 69% responden menyatakan ragu-ragu hingga tidak bersedia. Apa tanggapan dari Koalisi Warga LaporCovid19.org soal hal ini? Bagaimana pula tanggapan Satgas Covid-19 IDI jika sampai saat ini masih ada yg mempertanyakan transparansi keamanan vaksin?  Kita simak obrolannya bersama Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Masdalina Pane dan Ketua Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban. Simak juga pernyataan dari Koordinator Koalisi Warga LaporCovid19.org, Irma Hidayana dalam acara “Menguji Transparansi Keamanan Vaksin Covid-19” di Kanal Youtube AJI Indonesia, 4 November 2020. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo ucapkan selamat kepada Joe Biden dan Kamala Harris atas kemenangannya dalam Pilpres Amerika Serikat (AS). Jokowi sampaikan ucapan selamatnya tersebut lewat akun media sosialnya, Minggu (8/11) kemarin. Lewat Twitter, Jokowi pun menantikan kerjasama yang memperkuat hubungan Indonesia dan Amerika Serikat di sektor ekonomi, demokrasi dan multilateralisme.  Pemilihan Presiden Amerika serikat memang menyedot perhatian dunia. Di media sosial pun, topic ini cukup trending. Pasalnya, hasil pemilihan pemimpin tertinggi Negeri Paman Sam ini dinilai bakal mempengaruhi kondisi perekonomian global kedepannya. Namun, apakah terpilihnya Joe Biden sebagai presiden baru Amerika Serikat ini membawa pengaruh bagi Indonesia? Soal hal ini kita simak obrolannya bareng Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah dan Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pandemi Covid-19 yang berjalan selama hampir setahun mengharuskan masyarakat membatasi mobilitasnya. Demi menghindari rasa jenuh, banyaknya waktu luang di rumah dihabiskan dengan mengeksplorasi hobi baru, seperti mengoleksi tanaman atau memelihara ikan hias. Karena tengah digandrungi banyak orang, maka tak tak mengherankan jika usaha tanaman hias semakin laris di tengah pandemi. Sebutlah aglonema, monstera hingga caladium adalah deretan tanaman hias daun yang lagi naik daun. Sementara, ikan hias seperti Cupang, Guppy, juga Angelfish, harganya kian berlipat karena banyak diburu orang. Anda sendiri pilih yang mana? Koleksi ikan hias atau tanaman hias? Kita akan cari tahu bersama Jidda Kusnandar, pengusaha tanaman di Bali yang berbisnis secara online dengan akun: ruanghijau_ , Murie Anandayu owner dari akun IG jual beli tanaman "metimefactory", dan Pengusaha ikan hias dari Cileduk, Tangerang bernama Zainuddin. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Seruan untuk memboikot produk-produk Prancis ramai di media sosial. Tak hanya menggema di dunia maya, namun pemboikotan sudah menjadi aksi di beberapa tempat seperti sweeping produk-produk Prancis di pertokoan oleh kelompok ataupun organisasi masyarakat. Kepolisian bahkan menyiapkan pengamanan di sejumlah daerah menyikapi ramainya ajakan untuk memboikot produk-produk dari Prancis. Juru bicara Mabes Polri Awi Setiyono mengatakan pihaknya telah menyiapkan cadangan kekuatan di sejumlah daerah untuk mengantisipasi jika terjadi situasi yang memanas.  Aksi ini dipicu pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron karena dinilai menghina dan melukai perasaan umat Islam dunia. Sementara, Presiden Joko Widodo mengecam pernyataan Macron dan mengajak dunia mengedepankan persatuan dan toleransi beragama untuk membangun dunia yang lebih baik.  Seberapa besar produk Prancis menguasai retail Indonesia? Bagaimana tingkat ketergantungan masyarakat terhadap produk Prancis? Kita cari tahu bersama Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta dan Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Usai libur panjang, muncul kekhawatiran soal kemungkinan adanya penambahan kasus covid-19. Pasalnya, dalam empat hari rapid test di gelar di kawasan Puncak, Bogor saja, didapati lebih dari 60 wisatawan yang reaktif. Untuk Jawa Tengah sendiri, pemprov melaporkan lebih dari seratus wisatawan reaktif dari pemeriksaan tes covid secara acak pada masa libur kemarin. Kini, masyarakat kembali kepada rutinitasnya masing-masing. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) pun mendesak pemerintah, baik di pusat maupun daerah untuk menguatkan 3T, yakni: Testing, Tracing, Treatment. Perlukah tes dan tracing masif di tiap kota asal dan tujuan? Apa yang bisa masyarakat lakukan pasca liburan panjang ? Kita obrolkan lebih lanjut bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Koordinator RS Darurat Covid-19, Tugas Ratmono, dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan tidak ada kenaikan pada Upah Minimum Provinsi tahun depan. Hal itu tertuang Dalam Surat Edaran Menaker yang diterbitkan Senin 26 Oktober 2020 lalu. Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada gubernur se-Indonesia itu mengatur penetapan upah minimum 2021 pada masa pandemi Covid-19. Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusimengklaim, penetapan upah minimum 2021 berdasarkan masukan dari pekerja dan pengusaha. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkap keputusan tak ada perubahan pada besaran UMP 2021 telah mempertimbangkan kondisi ekonomi Indonesia pada masa pandemi ini. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, para gubernur diminta untuk mengumumkan besaran upah pada 31 Oktober 2020. Bagaimana buruh merespons hal ini? Bagaimana kita harus menata keuangan di tahun depan jika UMP tak naik? Kita akan bahas hal ini bersama dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, dan Metta Anggriani - Certifie Financial Planner. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Seorang siswa MTs di kota Tarakan bunuh diri, salah satu faktornya, diduga akibat tugas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang menumpuk. Meski motif bunuh diri seseorang tidak pernah tunggal, namun beban PJJ disinyalir menjadi salah satu penyebab peserta didik depresi. Sementara itu, Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan, Kementerian Kesehatan dan Dinas-dinas Kesehatan di daerah seharusnya bersinergi dengan Dinas-dinas Pendidikan Kantor Kementerian agama di Kabupaten/kota maupun provinsi untuk ikut bantu membina kesehatan mental peserta didik. Walaupun PJJ telah memasuki fase II, namun FSGI masih mencatat beberapa persoalan yang muncul. Diantaranya: aturan Kemendikbud tidak ditaati Dinas dan Sekolah, mata pelajaran dan jadwal masih menggunakan kurikulum normal, sekolah tidak memiliki pedoman PJJ, adanya tugas yang menumpuk, kompetensi orang tua rendah, serta PJJ yang membosankan hingga sebabkan siswa stress.  Kita bahas lebih lanjut soal hal ini bersama Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti, Wasekjen FSGI Fahriza Tanjung, dan Psikolog Universitas Pancasila (UP) Aully Grashinta. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan, viral foto di media sosial yang menunjukkan seekor komodo berhadap-hadapan dengan truk membawa perlengkapan konstruksi. Foto tersebut diduga berada di Pulau Rinca, NTT, Taman Nasional Komodo yang merupakan habitat hewan endemik, komodo. Komodo merupakan binatang purba yang masih bertahan hidup hingga saat ini.  LSM pemerhati lingkungan Walhi menilai pembangunan berskala besar di lokasi tersebut justru mengancam kehidupan komodo. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim pembangunan proyek di Taman Nasional komodo khususnya di Pulau Rinca terus dilakukan dengan hati-hati tanpa mengganggu populasi komodo. Meskipun, tak menampik jika pembangunan "Jurassic Park" yang ditargetkan rampung 2021 itu menggunakan alat berat.  Yuk kita simak obrolannya bareng Direktur Walhi Nusa Tenggara Timur Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno dan Ketua Asosiasi Kapal Wisata (Askawi) Ahyar Abadi dari desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Ahyar Abadi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah mengingatkan agar perayaan kegiatan keagaaman terus menerapkan protokol kesehatan. Seperti perayaan Maulid Nabi Muhammad kali ini. Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito meminta Pemda dan satgas daerah memastikan kegiatan-kegiatan perayaan dilakukan berpedoman dengan protokol kesehatan 3M. Kata Wiku, pemda juga harus berkomunikasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, pengelola hotel, pengelola tempat wisata, pelaku usaha dan pihak-pihak lain yang dirasa perlu sesuai karaktereristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan Covid-19 dan penegakan disiplin protokol kesehatan sesuai aturan yang berlaku.  Lalu bagaimana tokoh agama juga dapat berperan dalam mengingatkan pentingnya protokol kesehatan di tengah pandemi? Apa yang bisa kita lakukan saat perayaan Maulid Nabi Muhammad di tengah pandemi tanpa mengurangi maknanya? Simak obrolannya bareng Ustazah Izza Farhati dan Ustazah Fera Rahmatin Nazila. Simak juga pernyataan dari Juru bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito di Kanal Youtube Sekertariat Presiden, 27 Oktober 2020 soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memprediksi kenaikan arus transportasi berkisar 10-20 persen pada libur bersama akhir Oktober 2020, memperingati Maulid Nabi Muhammad. Menhub Budi pun mengklaim pihaknya berupaya mengantisipasi adanya kemacetan transportasi darat dan penumpukan penumpang moda transportasi laut, udara, dan KA pada hari H puncak arus keberangkatan yang diperkirakan terjadi pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2020 dan puncak arus balik diperkirakan terjadi pada tanggal 1 November 2020. Ia juga menghimbau operator moda transportasi untuk mempersiapkan sekaligus menerapkan protokol kesehatan ketat di lapangan saat libur panjang. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menambah perjalanan kereta api yang melayani pelanggan sebanyak 13% menyambut libur panjang akhir Oktober. Penambahan perjalanan KA ini untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah pelanggan pada masa liburan tersebut. VP Public Relations KAI Joni Martinus melalui siaran pers menyebut pihaknya tetap mengedepankan protokol kesehatan saat melayani pelanggan pada libur Long Weekend.  Lebih lengkapnya kita simak pernyataan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Simak juga obrolan bersama Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno dan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Adakah rencana yang anda siapkan untuk menghabiskan waktu libur panjang pada pekan ini? Mulai besok, Rabu 28 Oktober sampai Minggu 1 November 2020, cuti bersama diberlakukan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Kekhawatiran adanya klaster kasus COvid-19 akibat mobilitas masyarakat saat libur muncul karena tren yang pernah terjadi sebelumnya.  Kita simak perbincangan bersama Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, dan Sekretaris Jendral Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusran. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko widodo, Menteri dalam Negeri Tito Karnavian, dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Seperti apa perubahan perilaku yang terjadi pada Anda selama masa pandemi? Lalu, bagaimana jika Anda menemukan orang di sekitar anda tak menjalankan protokol kesehatan? Mampukah kita menjadi duta perubahan perilaku bagi lingkungan terdekat? Pemerintah pun melibatkan berbagai pihak untuk menjadi duta perubahan perilaku demi mencegah penyebaran Covid-19. Mulai dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyelenggarakan program Duta Mahasiswa Perubahan Perilaku. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam mengatakan bahwa sejak awal pandemi COVID-19, Kemendikbud bersama seluruh organisasi mahasiswa bidang kesehatan telah berhasil menjaring lebih dari 15.000 relawan untuk membantu pencegahan penyebaran COVID-19. Semua relawan ini, mendapatkan capacity building melalui webinar dari WHO, Kementerian Kesehatan dan Perhimpunan Dokter Spesialis. Sementara itu, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Sonny Harry B. Harmadi berharap, penyadaran dan perubahan perilaku tersebut dapat memutus rantai penularan COVID-19. Ia menyebut pembentukan Bidang Perubahan Perilaku pada Satgas Penanganan COVID-19 dimaksudkan untuk menangani permasalahan penularan COVID-19 dari hulu. Yaitu, dengan mendorong percepatan perubahan perilaku masyarakat agar patuh 3M (Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak). Kita simak bersama Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Sonny Harry B. Harmadi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

KBR pada Rabu (21/10) kemarin, berkesempatan melakukan wawancara eksklusif Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil perihal uji klinis calon vaksin yang berlangsung di wilayahnya, juga simulasi pemberian vaksin yang telah dilakukan. Uji klinis dilakukan di Universitas Padjadjaran Bandung beberapa waktu lalu. Sementara, Depok menjadi tempat simulasi penanganan vaksin covid-19, mulai dari persiapan rumah sakit, puskesmas dan tenaga medis untuk menghadapi rencana vaksinasi awal secara terbatas yang direncanakan pemerintah.  Kita simak bersama penjelasan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal hal ini. Simak juga cerita pengalamannya maju sebagai relawan uji klinis calon vaksin Covid-19 dari Sinovac,Tiongkok. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo menginginkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia tahun depan, bisa berlangsung aman dari penyebaran virus corona atau Covid-19. Jokowi menginstruksikan jajarannya agar mempersiapkan protokol kesehatan ketat saat Piala Dunia digelar di enam provinsi di Indonesia. Presiden menyampaikan itu saat memimpin rapat terbatas persiapan Piala Dunia U- 20 di Istana Bogor secara virtual awal pekan ini. Jokowi mengatakan Piala Dunia U-20 tahun depan, rencananya akan dilaksanakan di bulan Mei dan Juni. Dia pun meminta agar kesiapan sarana dan prasarana di stadion utama maupun pendukung, bisa selesai tepat waktu. Jokowi berharap penyelenggaraan bisa berjalan lancar dan aman meskipun dihelat saat pandemi virus corona. Kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo soal hal ini lewat kanal Youtube sekretaris Presiden, 19 Oktober 2020. Simak juga penuturan Ketua Umum (Ketum) PSSI, Mochamad Iriawan soal kesiapan timnas dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali soal persiapan Piala Dunia U-20 terkait infrastruktur lapangan. Dibagian akhir, simak obrolan bareng pengamat sepakbola Ario Yosia soal kesiapan Timnas kita hadapi Piala Dunia U-20. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

ebuah survei dilakukan oleh Laporcovid19.org menyebut hanya 31% responden menyatakan bersedia menerima vaksin Biofarma-Sinovac yang saat ini tengah menjalani uji klinis fase tiga. Sementara, sebanyak 69% responden menyatakan ragu- ragu hingga tidak bersedia. Survei itu dilakukan bersama peneliti dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Magister Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta, dan Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana (FPT PRB), dan dipaparkan pertengahan Oktober lalu. Dari survei itu juga didapatkan bahwa penerimaan responden terhadap vaksin Merah Putih yang tengah dibuat LBM Eijkman-Biofarma sedikit lebih baik, yakni 44 % bersedia dan 56% responden menyatakan ragu-ragu hingga tidak bersedia menerima. Pengambilan data dilakukan secara online karena memperhitungkan keamanan di masa pandemi, menggunakan aplikasi survei Qualtrics pada 22 September – 3 October 2020. Jumlah responden lebih dari 2.000 dengan usia 18 tahun ke atas. Kita cari tahu soal hal ini bersama dengan Tim Pengembang Vaksin Merah Putih sekaligus Wakil Kepala Lembaga Eijkman Herawati Supolo Sudoyo, dan Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta. Simak juga pernyataan dari Peneliti dan Pengajar pada Fakultas Psikologi UI dan Kolaborator ahli LaporCovid19, Dicky Pelupessy di kanal Youtube Lapor Covid 19 soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menemukan hampir 1200 isu hoaks atau berita bohong terkait Covid-19 di media sosial. Menkominfo Johnny G Plate menyebut, temuan isu hoaks itu tersebar di empat platform media sosial, yakni Facebook, Instagram, Twitter serta Youtube. Kata Menkominfo Johnny G Plate, saat ini pihaknya tengah memproses sekitar 260- an sebaran hoaks. Kemenkominfo, juga bekerja sama dengan kepolisian terkait patroli siber di media sosial. Saat ini, lebih dari 100 orang dijadikan tersangka oleh Kepolisian karena memproduksi dan menyebarkan hoaks. Dari jumlah itu, 17 orang di antaranya ditahan di Bareskrim dan di sejumlah Polda di Indonesia.  Seperti apa perkembangan hoaks yang ditangani kementerian komunikasi dan informatika? Apa resiko atau dampak hoaks Covid-19 di tengah pandemi ini? Bagimana mestinya ini diatasi? Kita simak obrolannya bareng Epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair), Laura Navika Yamani. Simak juga pernyataan dari Menkominfo Johnny G Plate di Kanal Youtube Indikator Politik Indonesia, Minggu 18 Oktober 2020 dan juga Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Di antara demonstran penolak UU Cipta Kerja, terdapat pelajar SMA maupun SMK. Bahkan di Jakarta, ada diantaranya siswa SD dan SMP. Juru bicara Polda Metro Jaya Yusri Yunus menjelaskan, ada 1.300-an pemuda ditangkap di ibu kota dan 800-an diantaranya merupakan pelajar dari Jakarta, Depok, Tangerang dan Bogor. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun mengingatkan Polri agar jangan sampai menuliskan catatan kriminal dalam dokumen anak-anak yang terlibat demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja. Misalnya, dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), karena akan berdampak sosial pada masa depan anak. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) biasanya menjadi salah satu syarat ketika melamar pekerjaan. Pernyataan KPAI ini berawal dari pihak kepolisian yang menyinggung bahwa aksi rusuh pelajar dalam demo bakal berdampak pada SKCK seperti yang diungkap oleh Kapolres Metro Depok Azis Andriansyah pada keterangan pers, Rabu lalu (14/10/20). Sebenarnya bolehkah pelajar melakukan demo? Seperti apa ketentuan penanganannya yang tepat? Benarkah tindakan demo yang dilakukan pelajar mempengaruhi SKCK? Kita bahas bersama Juru Bicara Kompolnas Poengky Indartidan Ketua KPAI, Susanto.

Kita semua dapat melakukan bagian kita dalam mendidik orang dengan pengetahuan dan ide baru untuk mendorong kemajuan masyarakat. Sementara itu, dengan menguatnya jumlah pendengar podcast, makin besar pula potensinya sebagai media perubahan perilaku masyarakat melalui nilai-nilai edukasi yang disampaikan. Namun bagaimana membuat isu-isu yang mendidik ini bisa digemari? Ini menjadi tantangan tersendiri bagi produsen podcast. Nah, Podcast Party yang digelar KBR beberapa waktu lalu, menghadirkan sejumlah first movers dari podcast yang sifatnya edukatif dengan tema yang cukup serius -- dari soal lingkungan, feminisme, hak asasi manusia sampai kesehatan mental. Buat yang ketinggalan event-nya, tak perlu khawatir karena pagi ini, kita hadirkan kembali rangkumannya. Yuk kita simak bersama Prodita Sabarini Editor Chief The Conversation Indonesia, Editor in Chief Magdalene Devi Asmarani, Pendiri Yayasan Indonesia Cerah Adhityani Putri (Podcast Imaginacity), dan Deputi Direktur Human Rights Working Group Daniel Awigra (Podcast HAMburger). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Di dunia, sudah banyak institusi dan perusahaan besar yang punya podcast. Podcast menjadi sarana untuk mengkomunikasikan value serta misi mereka kepada konsumen. Ini jadi sarana marketing yang baru untuk perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, McDonald’s, GE atau eBay. Di Indonesia, beberapa brand atau institusi Indonesia yang mulai menggunakan media podcast, diantaranya adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Wardah, dan Ipot. Kita simak obrolannya bersama Marketing Project at IndoPremier Sekuritas Ipot, Masayu Bella, Kepala Biro Humas Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Aulia Arriani, dan Public Relation Wardah Cosmetics, Wilda Arginisa.

Pemerintah mengklaim bakal siapkan vaksin Covid-19 di Kuartal IV tahun ini. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan selama Kuartal-IV setidaknya dibutuhkan sebanyak 270-an juta vaksin. Airlangga berharap 30 juta bisa digunakan untuk vaksinasi di tahun 2020. Pemerintah pun mengaku menyiapkan Down Payment (DP) untuk pembelian vaksin Covid-19 asal Inggris, AstraZeneca. Menurutnya pemerintah saat ini tengah bernegosiasi agar mendapat slot pembelian vaksin. Selain AstraZeneca, sebelumnya pemerintah juga telah melakukan finalisasi terhadap beberapa supplier vaksin seperti Sinovac sebanyak 143 dosis, yang saat ini ditangani oleh Bio Farma. Sinopharm 15 juta dosis dan CanSino 100 ribu dosis di akhir 2020, dan 15 juta di tahun 2021. Vaksin-vaksin tersebut menurut Airlangga akan diberikan kepada tim medis, TNI dan Polri, aparat hukum, petugas pelayanan publik dan lainnya secara bertahap.  Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Juru bicara Bio Farma, Iwan Setiawan dan Epidemiolog, Pandu Riono. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Akhir pekan kemarin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan keluarkan surat terkait imbauan pembelajaran secara daring dan sosialisasi UU Cipta Kerja. Dalam surat yang ditujukan kepada para pimpinan perguruan tinggi itu memuat beberapa hal. Diantaranya, permintaan kepada mereka untuk mengimbau para mahasiswa atau mahasiswinya untuk tak ikut serta dalam kegiatan demonstrasi/unjuk rasa/penyampaian aspirasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan di masa pandemi ini. Selain itu, tersurat juga permohonan agar membantu mensosialisasikan isi UU Cipta Kerja dan mendorong kajian-kajian akademis obyektif atas UU tersebut. Hasil pemikiran dan aspirasi dari kampus hendaknya disampaikan kepada Pemerintah maupun DPR melalui mekanisme yang ada dengan cara-cara yang santun. Seperti apa cara lain mahasiswa menyampaikan aspirasi ke pemerintah jika tak berdemo? Akankah ada penerapan sanksi bagi mahasiwa yang tetap melakukan aksi atau unjuk rasa? Kita akan bahas hal ini bersama Ketua Forum Rektor Indonesia, Arif Satria dan Presiden BEM UNAIR Agung Tri Putra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Di saat Ibu Kota Jakarta masih bergulat dengan penanganan kasus Covid-19, banjir pun hadir. Sabtu ini, sebanyak 100 warga mengungsi akibat banjir dan longsor yang terjadi di Ciganjur, Jakarta Selatan kemarin Sabtu (10/10). BNPB pun telah mengingatkan potensi timbulnya klaster baru dengan banyaknya warga yang mengungsi akibat bencana alam seperti banjir. Potensi bencana alam di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia, dikhawatirkan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.  Seperti apa protokol penanganan bencana alam di daerah dengan status darurat Covid? Apayang harus disiapkan bagi korban dan tim tanggap darurat?  Kita akan bincangkan hal ini bersama Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penaganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah, Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Bambang Surya Putra, dan Peneliti dari Pusat Penelitian Mitigasi Bencana ITB, Nuraini Rahma Hanifa. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Selain Youtube atau TikTok, podcast menjadi tren baru selama beberapa tahun terakhir. Podcast pun tak lagi hanya berupa berkas audio semata, karena banyak juga yang hadir dalam bentuk video podcasting. Dengan podcast ini, banyak publik figur yang mengangkat topik-topik penting seperti kesehatan mental, tips mengelola keuangan, mengurus rumah tangga dan kisah inspiratif. Masih lanjut nih Podcast Party kita! Bagi yang ketinggalan ikutan pestanya kemaren, tenang saja, kembali bisa kita perdengarkan rangkuman obrolannya pagi ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pekan ini KBR kembali menggelar Podcast Party. Ini kali kedua kita kumpulin podcaster-podcaster handal untuk saling berbagi ilmunya. Bagi yang ketinggalan ikutan, tenang saja, kembali bisa kita perdengarkan kembali rangkuman obrolannya. Seperti kita tahu, podcast makin akrab di telinga banyak orang. Hasil survei Reuters Institute bersama University of Oxford pada 2019, menyebutkan, lebih dari sepertiga orang segala umur di 38 negara mendengarkan podcast.  Tapi nggak semua podcast jadi populer? Apa sih kira-kira yang bikin satu podcast lebih moncer dari podcast lainnya? Kita cari tahu bersama Rane Hafied dari Podcast Suarane, Sakti Parantean dari Podcast Lenyap dan Sacred Riana, Asrul Dwi dari podcast Dear Dearest dan Bimo dan Dhanu dari Podcast Malam Kliwon. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Gelombang penolakan dari berbagai pihak terjadi setelah DPR sahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Beberapa kelompok masyarakat berniat suarakan protes dengan turun ke jalan. Akan tetapi, Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya melarang aksi demo buruh pada pekan ini. Padahal menurut rencana, para buruh bakal gelar aksi penolakan produk legislasi itu pada 6 hingga 8 Oktober besok. Sampai hari ini tidak ada UU yang melarang tetap dilaksanakannya hak menyampaikan pendapat di tengah pandemi. Meski pelaksanaan protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Di lain pihak, warganet melakukan protes secara online hingga membuat tagar #JegalsampaiGagal #RIPDPR #OmnibusLawSampah menjadi Trending Topic di media sosial sejak kemarin.  Kita akan bahas hal ini bersama dengan Peneliti ICW Divisi Kampanye Publik Tibiko Zabar Pradono. Simak juga pernyataan dari Pdt. Penrad Sagian dan Pdt. DR. Merry Kolimon soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memprediksi kondisi perekonomian di tahun 2021 akan tetap diliputi ketidakpastian. Itu didasarkan pada situasi pandemi Covid-19 yang kemungkinan masih terus berjalan hingga 2021. Meski begitu, semangat untuk terus produktif mesti digelorakan di tengah masyarakat. Belakangan, bisa kita jumpai beberapa orang di lingkar pertemanan marak menawarkan dagangannya. Demi menambah penghasilan, atau sekadar untuk bertahan di tengah pandemidan ketidakpastian ekonomi. Sebagian orang pun menyikapinya dengan mendukung upaya bisnis kawannya seperti turut melarisi barang yang dijajakannya. Bahkan belakangan, santer tendengar gerakan beli dagangan teman demi membuat roda ekonomi berjalan.  Kita akan bahas hal ini bersama dengan Rori Idris, seorang guru, pelaku UMKM sekaligus pendukung Gerakan Beli Dagangan Teman, dan Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Obat antivirus untuk pasien Covid-19 di Indonesia telah diluncurkan oleh PT Kalbe Farma dengan nama Covifor. PT Kalbe Farma menyatakan bakal segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, untuk memetakan kebutuhan dan sistem edar obat Covifor untuk pasien Covid-19. Covifor merupakan versi generik Remdesivir yang membeli lisensi dari perusahaan biofarmasi asal Amerika Serikat, Gillead Sciences. Dalam situs Gilead disebutkan, awalnya mengembangkan Remdesivir itu untuk mengatasi virus Ebola. Tapi uji coba terbatas pada penyakit infeksi saluran pernafasan MERS dan SARS menunjukkan, Remdesivir dimungkinkan bisa mengobati pasien COVID-19. Sejumlah negara sudah menggunakan Remdesivir untuk pengobatan pasien korona, misalnya di Amerika Serikat dan Korea Selatan. Penggunaannya diketahui hanya untuk pasien COVID-19 kondisi kritis, atau pasien dengan saturasi oksigen di bawah 94. Di Indonesia, Kepala Badan POM Penny Lukito menyatakan, obat Covifor sudah boleh beredar.  Amankah penggunaan obat ini? Bagaimana menyikapi saat penggunaan obat itu menimbulkan efek samping? Kita akan bahas hal ini bersama dengan Ketua Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban, Penasihat Senior Dirjen WHO Diah Satyani Saminarsih, dan Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) dokter Marius Widjajarta. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sepanjang masa pandemi ini, bagaimana konsumsi anda atas kosmetik? Masih gencarkah belanja make up keluaran terbaru seperti dulu? Kondisi yang mengharuskan masyarakat untuk lebih banyak di rumah aja membuat penggunaan kosmetik dan aktivitas perawatan kecantikan lainnya semakin berkurang. Dilansir dari laman satgas covid-19, adanya imbauan #dirumahsaja, work from home (WFH), dan social distancing juga ikut mempengaruhi bisnis kecantikan dan perawatan diri.Hasil survei McKinsey pada awal Mei 2020 menunjukkan 8% responden Indonesia membatalkan atau menunda pembelian make-up. Sementara, 7% responden membatalkan atau menunda pembelian skin care hingga batas waktu yang belum ditentukan.  Lantas seperti apa pola makan yang baik bagi kesehatan tubuh dan kecantikan kulit? Kita obrolkan bareng: Dokter spesialis gizi klinik RS Pondok Indah, Raissa Edwina Djuanda. Simak juga kiat-kiat cantik dan bugar dari Dokter kulit I Gusti Nyoman Darmasaputra, Mantan Atlet Bulu Tangkis Manuputty Bellaetrix, dan Influencer Jelita Jae. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo memerintahkan agar metode intervensi lokal alias mini lockdown diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia. Metode intervensi itu demi menekan laju penyebaran virus korona. Menurut Jokowi, mini lockdown jauh lebih efektif apabila dilakukan secara berulang dan disesuaikan dengan data penyebaran wilayah di satuan kecil. Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memastikan bahwa arahan dari Presiden Joko Widodo terkait mini lockdown, akan selaras dengan penegakan disiplin kesehatan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020.  Lantas bagaimana pandangan ahli epidemologi, soal penerapan mini lockdown?  Kita tanyakan kepada Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman. Simak juga pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya membuat perencanan program vaksinasi COVID-19 dalam dua pekan ke depan. Ia menginginkan perencanaan dibuat secara detaill sebelum vaksin virus korona selesai diuji klinis. Pemerintah menganggarkan Rp37 triliun untuk memenuhi kebutuhan vaksin COVID- 19 hingga dua tahun mendatang. Estimasi uang muka untuk pengadaan dan produksi vaksin, tahun ini sebesar Rp3,8 triliun. Pada RAPBN 2021, sudah dialokasikan Rp18 triliun untuk memenuhi kebutuhan anggaran vaksin. Pemerintah akan mendahulukan vaksinasi COVID-19 ke tenaga medis terutama dokter yang berada di baris depan.  Ada berapa tahapkah penyuntikan vaksin yang diperlukan tiap orang? Dilihat dari jumlahnya yang terbatas, seperti apa rekomendasi terkait strategi distribusi vaksin? Kita akan bincangkan hal bersama Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra dan Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Prof Amin Soebandrio. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, dan Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Lebih dari satu semester kita jalani hidup di tengah pandemi Covid-19. Sudahkah kita sepenuhnya patuh dalam menerapkan protokol kesehatan, atau kita termasuk dalam kelompok masyarakat yang tak indahkan segala langkah pencegahan penyebaran virus corona itu? Demi melihat tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan pun, Badan Pusat Statistik (BPS) luncurkan hasil survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. Kata Kepala BPS Suhariyanti, survei dilakukan awal bulan ini dengan jumlah responden lebih dari 90 ribu orang. Tujuannya juga untuk memahami apa saja kendala atau alasan ketika masyarakat tidak melakukan protokol kesehatan yang selalu gencar disosialisasikan. Hasilnya, lebih dari 90 persen masyarakat sudah patuh memakai masker. Namun, tingkat kepatuhan masyarakat untuk mencuci tangan masih 75 persen. Sedangkan kepatuhan masyarakat untuk jaga jarak di bawah 75 persen. Tingkat kepatuhan, salah satunya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Kita akan obrolkan hal ini bersama Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. Simak juga pernyataan dari Kepala BPS Suhariyanto lewat kanal Youtube BNPB Senin kemarin (28/9). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Demi menyuarakan pentingnya tindakan dan penanganan krisis iklim, aksi Global Climate Strike digelar serentak di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia Jumat lalu (25/9).Tapi bagaimana sesungguhnya para pemuda Indonesia menyikapi dampak krisis iklim? Sebuah survei daring krisis iklim di mata anak muda yang dilakukan oleh Yayasan Indonesia Cerah dan Change.org menyebutkan bahwa sekitar 90% warga muda aktif merasa khawatir atau sangat khawatir tentang dampak krisis iklim. 97% diantaranya berpendapat bahwa dampak krisis iklim setidaknya sama atau lebih parah dari dampak pandemi COVID-19. Survei tersebut dilaksanakan selama sekitar dua bulan dan diikuti oleh lebih dari delapan ribu orang yang tersebar di total 34 Provinsi di Indonesia. Mayoritas responden dengan rentang usia 20-30 tahun merupakan warga muda aktif pengguna media sosial.  Seperti apa hasil survey daring persepsi anak muda terhadap krisis iklim? Seperti apa peran anak muda dan seberapa penting kesadarannya terhadap krisis atau perubahan iklim ini?  Kita akan bahas hal ini bareng Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah, Adhityani Putri. Simak juga pernyataan dari Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ruandha Agung Sugardiman dan Perwakilan anak muda sekaligus musisi, Rara Sekar soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sebuah inovasi anak bangsa siap diluncurkan demi turut menanggulangi pandemi dalam negeri. Alat bernama GeNose yang dicipta Universitas Gadjah Mada diklaim mampu mendeteksi dan mendiagnosis apakah seseorang terinfeksi Covid-19 atau tidak hanya dengan hembusan nafas. Namun alat ini masih menunggu izin edar untuk dapat digunakan secara luas. Dalam laman ugm.ac.id dijelaskan bahwa alat ini mendeteksi Volatile Organic Compound (VOC) yang terbentuk karena adanya infeksi Covid-19 yang keluar bersama nafas seseorang. Nafas orang diambil diindera melalui sensor-sensor lantas datanya diolah dengan bantuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk pendeteksian dan pengambilan keputusan. Salah satu juga termasuk keunggulan GeNose adalah desain yang handy sehingga dapat dioperasikan oleh seseorang secara mandiri dan efisien.   inovasi ini membantu penanganan pandemic di dalam negeri? Kita akan obrolkan hal ini bersama dengan Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini akhirnya diputuskan tetap digelar oleh Pemerintah, meskipun menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Namun Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menegaskan agar protokol kesehatan dapat dilakukan dengan baik, ia juga meminta agar para sekretaris jenderal partai, ikut menegakan aturan yang berlaku dan menindak tegas anggotanya yang menjadi peserta pilkada jika tidak mematuhi aturan.Dan, untuk memastikan penegakan protokol kesehatan, akan dilakukan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) saat ini yang antara lain akan mempertimbangkan pelarangan arak-arakan, kerumunan, rapat umum yang melebihi jumlah tertentu. Konser musik seperti dangdut karap dijadikan sarana dalam berkampanye. Namun kali ini, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad dalam rapat di Komisi II DPR, Senin lalu (21/9) menyesalkan kalau ada upaya-upaya menghadirkan massa seperti konser. Ia mengusulkan untuk mengoptimalkan media daring demi menghindari pengumpulan massa.  Lantas bagaimana tanggapan pelaku orkes dangdut? Lalu mungkinkah pergelaran Pilkada serentak di Indonesia dilangsungkan secara aman Covid-19? Kita akan bahas bersama Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra dan Pemilik Orkes Dangdut di Gresik, Aryanto. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengaku telah mempersiapkan hotel untuk akomodasi tenaga kesehatan sekaligus lokasi isolasi pasien Covid-19 tanpa gejala atau bergejala ringan. Kata Menparekraf Wishnutama Kusubandio, penggunaan hotel dilakukan agar pasien tanpa gejala itu tidak melakukan isolasi mandiri sehingga menghindari penularan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Sementara itu Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI) mengklaim telah menyerahkan daftar hotel yang bersedia dijadikan tempat isolasi pasien Covid-19 kepada pemerintah.  KIta bahas lebih lanjut bareng Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI , Wishnutama Kusubandio dan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI), Maulana Yusran. Simak juga pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti melalui Youtube Pemprov DKI soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan ramai menjadiperbincangan publik soal isu penyederhanaan kurikulum pendidikan hingga penghapusan mata pelajaran sejarah. Karenanya, perlu klarifikasi dari Kementerian Pendidikan mengenai kabar yang beredar di masyarakat tersebut. Dan, di Hari Minggu (20/9) kemarin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pun angkat bicara lewat Youtube Kemendikbud. Mas Menteri Nadiem mengatakan, tidak ada rencana perubahan kurikulum sekolah hingga 2022, apalagi penghapusan mata pelajaran sejarah dari kurikulum pendidikan. Isu tersebut mencuat lantaran pembahasan internal kementerian bocor ke publik, di mana isu tersebut hanya sebagian dari usulan penyederhanaan kurikulum. Nadiem pun menegaskan tidak akan ada perubahan kurikulum dalam waktu dekat.  Akan tetapi sudah perlukah kurikulum pendidikan kita disederhanakan? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim dan Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belum lama muncul pemberitaan soal orang tua yang melakukan kekerasan anak hingga berujung pada kematian. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun menyoroti kasus meninggalnya seorang anak usia 8 tahun tersebut karena kekerasan yang dilakukan orangtuanya sendiri ketika mengalami kesulitan belajar jarak jauh secara online. Komisioner KPAI, Retno Listyarti pun mengingatkan para orangtua dan para guru selalu membangun komunikasi yang baik selama kegiatan belajar dari rumah. Peran guru yang digantikan orangtua siswa haruslah dilakukan dengan memperhatikan tumbuh kembang dan kemampuan anak. Artis Cinta Laura mengaku menaruh perhatian terhadap isu kekerasan pada anak. Ia pun memandang bahwa tingginya kekerasan pada anak sebagai sebuah pandemi.  Lantas seperti apa catatan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) soal kasus kekerasan pada anak selama masa belajar dari rumah? Faktor apa saja yang mempengaruhi tindak kekerasan pada anak saat pembelajaran jarak jauh?  Kita akan bahas bersama dengan Komisioner KPAI, Retno Listyarti dan Psikolog Anak Feka Angge Pramita. Simak juga pernyataan dari Artis sekaligus Duta Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Cinta Laura pada 17 Juli 2020 melalui Youtube Channel Sandiaga Uno. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Penantian pecinta kompetisi olah raga sepak bola dan basket tanah air terjawab sudah. Pasalnya, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Liga Bola Basket Indonesia (IBL) di Jakarta, telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penyelenggaraan kelanjutan liga yang aman di tengah pandemi Covid-19, kemarin (17/9). Kerja sama tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan, termasuk latihan dan kompetisi nantinya bakal berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Liga 1 Indonesia 2020 yang telah dihentikan sejak Maret akhirnya mendapatkan lampu hijau untuk kembali dilanjutkan mulai 1 Oktober. Rencananya seluruh kompetisi akan dipusatkan di Pulau Jawa. Sementara IBL akan kembali memutar kompetisinya di Mahaka Square Arena, Jakarta pada 13-27 Oktober mendatang. Kedua kompetisi ini akan digelar tanpa penonton. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melarang orang-orang yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid terlibat dalam kegiatan kompetisi olahraga baik Liga 1 maupun kompetisi basket IBL.  Terkait lampu hijau digelarnya kompetisi liga 1 dan IBL dengan protokol kesehatan tersebut, kita obrolkan bareng: Pengamat Olahraga Nasional Budiarto Shambazy. Simak juga pernyataan dari Kepala Satgas COVID-19 Doni Monardo, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, dan Ketua umun Perbasi, Danny Kosasih soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pengguna kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek diminta untuk menghindari penggunaan masker jenis scuba dan buff. VP Corporate Communications PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Anne Purba mengungkapkan bahwa penggunaan masker merupakan upaya penerapan protokol kesehatan demi menangkal penyebaran Covid- 19. Namun, pihaknya meminta penumpang untuk menghindari penggunaan masker jenis scuba maupun buff dan memakai masker dengan benar yaitu menutupi hidung dan mulut secara sempurna. KCI pun menganjurkan untuk menggunakan masker yang efektivitasnya mencukupi dalam mengurangi droplet atau cairan. Menguatkan pernyataan pihak KCI, Juru bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito, pada konferensi pers daring, Selasa kemarin (15/9) pun menilai masker jenis scuba dan buff kurang efektif sebagai alat pelindung dari virus penyebab COVID-19. Ia menyebut masker kain berbahan katun tiga lapis memiliki kemampuan menyaring partikel virus lebih baik.  Kita simak obrolannya bareng Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Ketua Umum Pokja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Erlina Burhan dan penumpang KRL Jabodetabek Rina Yunus. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Seragam satpam akan berganti warna menjadi mirip dengan seragam polisi. Seragam satpam yang biasa kita jumpai berwarna putih atau biru, bakal berubah warnanya menjadi cokelat. Sebelumnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Idham azis menginstruksikan, seluruh seragam satpam harian maupun lapangan yang berwarna putih biru, dan biru diubah menjadi warna coklat. Instruksi itu tertuang dalam peraturan kapolri nomor 4 tahun 2020. Soal ini, Juru Bicara Mabes Polri, Awi Setiyono pun mengatakan ada empat alasan mengapa seragam satpam saat ini, memiliki warna yang sama dengan seragam anggota kepolisian. Menurutnya salah satu alasan tersebut agar profesi satpam tidak lagi dipandang sebelah mata. Sementara itu, Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) membenarkan pihaknya mengusulkan perubahan seragam satpam menjadi serupa dengan seragam kepolisian. Ketua Umum APSI Azis Said beralasan, pihaknya ingin membedakan profesi satpam yang sesuai dengan ketentuan Polri dengan satpam yang direkrut oleh warga.  Lantas akankah pergantian seragam satpam ini memiliki pengaruh di masyarakat? KIta akan bahas hal ini bersama Sosiolog UNAIR Bagong Suyanto dan Ketua Umum YLBHI Asfinawati. Simak juga pernyataan dari Jubir Polri, Awi Setiyono soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Lebih dari satu semester kita menghadapi masa pandemi. Namun, masih dapat kita jumpai sebagian orang yang tak mengindahkan protokol kesehatan. Kepolisian pun berniat menggandeng berbagai pihak, seperti tokoh-tokoh dalam komunitas-komunitas di masyarakat, untuk menegakkan protokol kesehatan. Hingga, beberapa waktu lalu muncul kekhawatiran apabila preman sampai ikut dilibatkan demi mendisiplinkan masyarakat. Hal ini dimulai ketika Wakil Kepala Polri Gatot Eddy Pramono mengemukakan bahwa pihaknya ingin memberdayakan tokoh-tokoh formal dan informal di seluruh elemen masyarakat tak terkecuali di klaster pasar yang ada premannya. Sementara, Kapolda Metro Jaya Nana Sudjana meyakinkan bahwa operasi yustisi di Ibukota Jakarta akan dilakukan secara humanis dan persuasif. Sedangkan, Polres se-Kalimantan Timur telah menggelar deklarasi penggunaan masker bersama tokoh adat dan masyarakat Dayak maupun unsur muspida setempat.  Apa tanggapan kompolnas soal hal ini? Bagaimana caranya agar tidak menimbulkan konflik? Kita bincangkan soal hal ini bersama Juru Bicara Kompolnas Poengky Indarti. Simak juga pernyataan dari Wakapolri Gatot Eddy Pramono, Kapolda Metro Jaya Nana Sudjana, dan Kapolresta Balikpapan Turmudi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Hari ini menjadi hari pertama pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar di Ibukota Jakarta. Bukan PSBB transisi, tapi PSBB total seperti masa awal yang pernah dijalankan awal pandemi dulu. Tagar #DukungPSBB pun menjadi trending topic Twitter jelang penerapan kembali PSBB total di Jakarta. Keputusan tersebut tentu menuai beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian protes, sebagian mendukung. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mengapresiasi keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra menilai, PSBB total memang seharusnya diberlakukan, karena angka kasus harian dan prevalensi Covid-19 di Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan. Bagaimana kesiapan mental masyarakat untuk kembali jalani PSBB total di Jakarta kali ini? Apa pentingnya menjaga mental masyarakat bagi penanggulangan pandemi? Kita simak obrolan bareng Ahli Psikologi Politik, UI Prof. Hamdi Muluk. Simak juga pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal PSBB di Ibukota Jakarta. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, kemarin baru saja mengumumkan rencana pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat, setelah sebelumnya angka kasus positif terus meningkat. Menurut Anies, pemberlakuan PSBB yang dimulai pada 14 September mendatang, diharapkan ampuh menekan sebaran virus lewat interaksi. Ia juga meminta agar gedung perkantoran kembali ditutup dan para pekerja melakukan pekerjaan dari rumah. Keputusan tersebut diambil karena adanya krisis kapasitas ketersediaan ruang isolasi dan ruang ICU bagi pasien Covid-19.Selain itu juga karena angka pemakaman yang menggunakan protap Covid-19 meningkat tajam.  Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pemerintah pusat memutuskan akan menambah dan mempersiapkan perlengkapan serta tenaga medis untuk menangani peningkatan kasus. Meski demikian, Airlangga menekankan bahwa sektor-sektor produktif harus terus berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.  Apa resiko atau kemungkinan dampak dari penerapan PSBB? Bagaimana tanggapan buruh atas kebijakan PSBB total di Ibukota Jakarta? Hal apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menekan dampak ekonomi terhadap masyarakat? Kita akan bincangkan hal ini bersama Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih dan Ekonom LIPI Maxensius Tri Sambodo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Lebih dari 50 negara larang Warga Negara Indonesia masuk wilayahnya seiring dengan kasus Covid-19 yang terus melonjak di dalam negeri. Dilansir Tempo, dua pejabat pemerintah menyebut adanya larangan masuk dari 59 negara bagi warga negara Indonesia. Retno Marsudi pun kepada Tempo, mengakui adanya komunikasi dengan negara lain untuk melonggarkan larangan masuk, namun untuk kunjungan bisnis dalam proyek strategis nasional agar perekonomian tetap berjalan. Sementara itu, data terakhir kemarin menurut BNPB, jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 secara nasional ada lebih dari 203 ribu. Bahkan, selama dua hari berturut- turut, terjadi kenaikan lebih dari tiga ribu kasus terkonfirmasi per-harinya.  Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Ketua Satuan Tugas Kesiapsiagaan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Profesor Zubairi Djoerban dan Ahli Psikologi Politik, UI Prof. Hamdi Muluk. Simak juga pernyataan dari Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah mewaspadai maraknya klaster keluarga penyumbang kasus Covid-19 belakangan ini. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan agar pendisiplinkan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan kembali ditegakkan. Klaster keluarga paling banyak ditemukan di Bekasi, Jawa Barat. Jumlahnya 150an klaster keluarga dengan 430an kasus positif. Lalu Bogor, terdapat 48 klaster keluarga, disusul Malang, Yogyakarta dan Semarang. Hal ini disampaikan analis dan penulis di akun instagram pandemictalks, Firdza Radiany. Menurutnya, klaster keluarga sangat berbahaya karena tidak bisa dipantau pemerintah. Kita bahas lebih lanjut bersama dengan Analis dan penulis di akun instagram pandemictalks, Firdza Radiany, seorang pasien positif Covid-19 yang sudah sembuh, Dahlia Citra dan Ahli Epidemiologi Pandu Riono. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan satgas Covid dan masyarakat untuk mengantisipasi adanya sebaran Covid, salah satunya dari klaster pilkada. Menurutnya klaster tersebut sedang marak terjadi dan luput diantisipasi masyarakat. Sementara, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkhawatirkan tak patuhnya beberapa pihak terhadap protokol kesehatan pada saat pendaftaran pasangan calon di beberapa daerah. Selain itu Perludem juga masih menilai UU Pilkada yang digunakan tidak mengatur teknis penyelenggaraan pilkada di masa pandemi. Dan, jika pemerintah, KPU, dan DPR tidak dapat memastikan protokol kesehatan akan dipenuhi secara ketat, maka Perludem mendesak agar tahapan Pilkada 2020 ditunda terlebih dahulu. Sehingga, pelaksanaan pilkada tidak menjadi titik baru penyebaran Covid-19.  Lantas bagaimana proses pengawasan di daerah dilakukan? Adakah pengaruh segala protokol yang diterapkan itu terhadap penyelenggaraan pilkada? Kita akan bincangkan hal ini bersama Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar dan Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati.

Akhir pekan kemarin kita memperingati Hari Pelanggan Nasional. Sejak tahun 2003, setiap tanggal 4 September, Indonesia memperingati Hari Pelanggan Nasional. Dan, di masa pandemi ini sebagian besar masyarakat menjadi pelanggan internet. Lalu sudahkah kita merasakan kepuasan yang maksimal nih, sebagai pelanggan? Beberapa waktu lalu, muncul hasil survey yang menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan internet Indonesia menurun selama pandemi. Survey yang dilakukan PwC itu menyebut kepuasan pelanggan terhadap kecepatan jaringan internet di Indonesia mengalami penurunan. PwC membandingkan kepuasan pelanggan internet sebelum dan di masa pandemic. Hasilnya, 65 persen konsumen menyatakan puas dengan kecepatan internet di rumah mereka sebelum pandemi Covid-19. Namun, setelah pandemi, angkanya turun jadi 61 persen. Hal ini diungkap Retail and Consumer Leader PwC, Peter Hohtoulas, dalam paparan publikasi Global Consumer Insights 2020 secara virtual pada Kamis, 13 Agustus 2020 seperti dilansir Tempo.  Apa yang diperlukan agar pelanggan mendapat sesuai haknya mengenai penyediaan internet? Seperti apa regulasi untuk menjamin operator tak merugikan masyarakat? Kita akan bincangkan hal ini bersama Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sularsi dan Anggota Komisi Komunikasi dan infomatika DPR RI, Dave Laksono. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkeinginan menambah kapasitas penumpang pesawat terbang hingga terisi 100 persen di masa pandemi. Namun menurut Budi, hal itu tidak memungkinkan lantaran berkaitan dengan psikis masyarakat terhadap pandemi ini. Budi mengatakan, dalam penerbangan internasional tidak ada aturan pembatasan penumpang. Saat ini maskapai penerbangan di Indonesia wajib menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di trasportasi umum salah satunya dengan membatasi jumlah penumpang maksimal 70 persen. Ia juga menyebut bahwa sebetulnya di dalam pesawat sudah menggunakan teknologi High Efficiency Particulate Air (HEPA) yang membuat sirkulasi udara lebih baik. Sehingga, Budi mengklaim penularan virus di dalam pesawat sangat kecil kemungkinan lantaran pesawat dinilai transportasi paling aman. Sebelumnya dalam rapat bersama DPR awal pekan ini, Menhub Budi Karya Sumadi dicecar oleh anggota dewan yang membidangi Perhubungan lantaran didapati transportasi angkutan umum yang masih abai dengan protokol pencegahan Covid-19. Budi Karya didesak lebih tegas dalam memberikan teguran bagi penyedia layanan transportasi yang melanggar protokol kesehatan. Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair), Laura Navika Yamani. Simak juga pernyataan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Ketua Komisi bidang Perhubungan DPR RI, Lasarus. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Saat ini sudah sekitar delapan juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sudah menggunakan platform digital. Hal ini diungkap oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut sekitar delapan juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sudah menggunakan platform digital. Teten mengatakan, dampak yang signifikan akibat pandemi Covid-19 mengharuskan para pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital agar tetap bisa menjalankan usaha meski tetap berada di rumah. Pemerintah diketahui menargetkan sebanyak 10 juta UMKM bisa masuk dan bergabung dalam digital marketing secara online pada akhir tahun ini.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan optimis target tersebut bisa tercapai, apalagi dengan adanya program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Luhut menyebut, saat ini pemanfaatan internet oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah baru 3,56 persen. Menurutnya, disaat pandemi banyak peluang yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh UMKM, untuk mengikuti pelatihan-pelatihan secara online, yang diadakan baik oleh pemerintah yang bekerja sama dengan berbagai platform digital swasta.  Bagaimana upaya untuk mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah makin banyak yang menggunakan teknologi digital? Masihkah terbuka lebar peluang UMKM menjajaki bisnis secara digital? KIta akan bahas hal ini bersama dengan Pengamat ekonomi digital Heru Sutadi. Simak juga pernyataan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki dan juga Founder dari Jahitin.com Asri Wijayanti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini telah memutuskan anggaran pulsa bagi pegawai negeri sipil (PNS) hingga Rp 400 ribu per bulan. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020. Isi beleid yang ditetapkan pada 31 Agustus 2020 itu diantaranya yang pertama adalah, besaran biaya paket data dan komunikasi untuk pejabat setingkat eselon I dan II atau yang setara sebesar Rp 400 ribu per orang per bulan. Sedangkan pejabat setingkat eselon III atau yang setara ke bawah sebesar RP 200 ribu per orang per bulan. Biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama hanya dapat diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (online).  Selanjutnya, kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring yang bersifat insidentil dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan. Keputusan menteri ini berlaku sampai akhir tahun 2020.  Bagaimana mahasiswa memandang adanya anggaran paket data dari pemerintah? Lantas bagaimana kebijakan ini dipandang oleh pengamat kebijakan kebujakan publik? Kita akan bincangkan hal ini bersama Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Remy Hastian dan Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Salah satu kegiatan mengasyikkan dan dirindu saat pandemi adalah kongko bareng teman, utamanya di sore hingga malam hari. Sayangnya, kebutuhan yang satu ini mesti di tahan dulu untuk diwujudkan dalam waktu dekat. Apalagi untuk kita yang tinggal di daerah-daerah yang memberlakukan jam malam, seperti salah satunya Kota Bogor, JawaBarat.  Demi kurangi penularan virus korona, Pemerintah Kota Bogor berlakukan jam malam mulai pukul 21.00 WIB untuk membatasi aktivitas warga di luar. Kata Wali Kota Bogor, Bima Arya seperti dikutip di website pemerintahan, sanksi bagi para pelanggarnya mulai dari teguran sampai denda.Dalam kegiatan patroli yang dilakukannya, Bima Arya menyebut bahwa sebetulnya yang disasarnya bukanlah pelarangan aktivitas total warga di luar. Namun lebih kepada melarang warga untuk berkerumun atau berkumpul.  Menyusul Kota Bogor, Kota Depok pun turut memberlakuan Pembatasan Aktivitas Warga demi mengendalikan penyebaran Covid-19. Dalam website pemerintah kota Depok disebutkan bahwa sebanyak 88 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok melakukan sosialisasi pemberlakuan pembatasan aktivitas warga yang mulai diterapkan Senin kemarin, 31 Agustus 2020.  Bagaimana sistem pengawasan dan patroli selama penerapan jam malam? Selama ini apakah aparat dan pemerintaan sudah melakukan pengawasan dan pengendalian virus dengan baik? Apa yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan terkait penanganan pandemi di daerah saat ini? Kita bincangkan hal ini bersama Juru Bicara Polresta Depok AKP Elly Padiansari dan Ketua Satgas Penanggulanan Covid 19 IAKMI Budi Haryanto. Simak juga pernyataan dari Walikota Bogor, Bima Arya soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Di akhir pekan kemarin kata 'anjay' ramai menjadi perbincangan di media sosial setelah Youtuber, Lutfi Agizal membahasnya di channel Youtube-nya. Pasalnya Lutfi merasa keberatan atas penggunaan kata tersebut terlebih oleh anak-anak. Diantaranya, karena ia menilai kata itu kasar. Tak lama kemudian muncul pula pernyataan dari ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyoal hal yang sama. Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait menyebut jika istilah 'anjay' mengandung unsur kekerasan dan merendahkan martabat seseorang adalah salah satu bentuk kekerasan atau bullying yang dapat dipidana. Ia lantas meminta penghentian penggunaannya.  Sementara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga telah menerima aduan dari Lufti. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, menerangkan bahwa aduan tersebut akan melalui proses di KPAI sebelum disikapi.  Seperti apa pandangan komnas PA soal penggunaan kata 'anjay'? Bagaimana dgn kata kasar lain, selama ini bagaimana penangannya apa perlu pidana atau pendekatan lain? Jika merujuk pada penggunaan kata yang dinilai kasar dalam konteks gurauan keseharian, perlukah adanya pendekatan pidana? Kita obrolkan hal ini bersama Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, dan Pegiat Bahasa, Ivan Lanin. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Dalam perilaku menjalankan protokol kesehatan untuk melindungi diri dari Covid-19, Ahli Psikologi Politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk menyebut bahwa perempuan lebih patuh dibandingkan laki-laki. Padahal, kita tahu bahwa protokol kesehatan menjadi kunci untuk menekan jumlah kasus Covid-19 pada masa pandemi ini. Kata Hamdi melalui kanal Youtube BNPB, Senin kemarin (24/8), ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Salah satunya, anggapan bahwa laki-laki lebih maskulin. Budaya maskulinitas ini membuat stigma bahwa pria perkasa tidak akan tertular COVID-19, sehingga kaum laki-laki jauh lebih tidak takut tertular. Padahal anggapan ini justru keliru karena COVID-19 bisa menjangkiti siapapun baik laki-laki maupun perempuan.  Bagaimana tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat Indonesia secara umum mengenai penerapan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru? Bagaimana memaksimalkan potensi para perempuan untuk menjadi agen perubahan dan mempengaruhi sekitarnya?  Kita akan obrolkan hal ini bersama Pakar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, Ketua Satgas Penanggulanan Covid 19 Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Budi Haryanto dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Depok Elly Farida. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Satgas Penanganan Covid-19 telah mengizinkan semua daerah di Indonesia untuk kembali membuka operasional bioskop di masa pandemi Covid-19. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah daerah, pelaku industri dan masyarakat, harus menaati pedoman yang telah ditetapkan oleh Tim Pakar Satgas. Pedoman tersebut merupakan hasil kajian dari ahli medis dan kesehatan masyarakat.  Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan membuka bioskop di Ibu Kota dalam waktu dekat ini. Saat ini ia tengah menyiapkan regulasi mengenai protokol pembukaan bioskop yang harus ditaati bagi pelaku industri maupun masyarakatnya.Kata dia, regulasi yang dibuat nantinya akan mengatur hal-hal teknis terkait operasional bioskop. Mulai dari pembelian tiket yang diharuskan secara daring, penggunaan masker, pembersihan berkala bioskop, pengaturan tempat duduk, pengaturan keluar-masuk penonton, hingga kualifikasi siapa saja yang diperbolehkan menonton bioskop.  Lantas bagaimana semestinya perlindungan kepada konsumen dijunjung tinggi saat bioskop kembali dibuka?  Kita obrolkan hal ini bersama Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi. Simak juga pernyataan dari Ketua tim Pakar dan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

katan Dokter Indonesia (IDI) mewaspadai berkurangnya jumlah tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 di rumah sakit. Kekhawatiran ini muncul karena kasus Covid-19 terus naik di atas 1.500 per harinya. Ketua Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban mengatakan, dengan banyaknya pasien yang dirawat di rumah sakit, akan membuat tenaga medis semakin kewalahan.  Berdasarkan catatan Amnesty International, hingga Juli kemarin, setidaknya ada 89 tenaga kesehatan meninggal akibat Covid-19. Sementara itu, setidaknya terdapat 878 dokter dan perawat terinfeksi virus ini. Zubairi mengatakan, mayoritas dokter yang terinfeksi tidak mengalami gejala berat atau OTG. Banyaknya dokter yang terinfeksi ini berimbas pada berkurangnya tenaga spesialis di rumah sakit. Ia menyebut, fenomena kurangnya dokter spesialis sudah mulai terjadi di beberapa daerah.  Bagaimana kekhawatiran IDI soal tenaga kesehatan yang menangani covid-19? Bagaimana jumlah nakes saat ini? Apakah masih mencukupi di seluruh indonesia? Kita akan obrolkan hal ini bersama Ketua Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban dan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Lia G. Partakusuma.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai bahwa perlindungan terhadap guru sangat lemah di masa pandemi ini. FSGI mencatat hingga 18 Agustus 2020 sudah ada 42 guru dan 2 pegawai Tata Usaha Sekolah yang meninggal karena covid 19. Demi melindungi guru yang jumlahnya semakin minim, FSGI pun mengeluarkan rekomendasi di masa penanganan pandemi Covid-19 saat ini. Selain itu FSGI juga meminta Pemerintah melakukan pengawasan yang ketat dan jika diperlukan, agar memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan, terutama dalam upaya pembukaan sekolah, dengan sanksi secara bertahap mulai dari sanksi ringan, sedang dan berat sesuai dengan tingkatan kesalahannya.  Sementara, Komisi Perlindungan Anak (KPAI) sebelumnya telah melakukan pengawasan langsung terhadap 27 sekolah di beberapa daerah di Jabodetabek dan luar Jabodetabek. Hasilnya, rata-rata sekolah belum siap memberi perlindungan siswanya dari bahaya Covid-19.  Kita bicangkan hal ini bersama Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19/Jubir Satgas, Wiku Adisasmito, Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono, dan Ketua Lentera Anak Lisda Sundari, *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kebakaran dahsyat terjadi di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Sabtu (22/8) malam lalu dan baru padam Minggu dini hari. Adapun Gedung Utama yang terbakar merupakan kantor bagian pembinaan dan intelijen. Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera melakukan emergency planning atau perencanaan darurat pasca- terbakarnya Gedung Utama Kejaksaan Agung. Barita mengatakan, emergency planning yang dimaksudnya adalah melakukan recovery data-data dan dokumen yang ikut hangus terbakar.  Kejaksaan Agung (Kejagung) pun mengklaim berkas perkara korupsi yang tengah ditangani aman dari insiden kebakaran. Juru bicara Kejagung, Hari Setiyono mengatakan, pihaknya memiliki cadangan data untuk semua dokumen yang ada. Untuk itu ia meminta masyarakat dan pihak-pihak tertentu tidak berspekulasi terkait insiden kebakaran ini. Juru bicara Kejagung Hari Setiyono menambahkan, gedung yang terbakar merupakan bangunan cagar budaya. Ia mengklaim pengamanan gedung sudah sesuai standar. Ia meminta publik menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian terkait penyebab kebakaran ini.  Kita obrolkan hal ini bersama Juru bicara Kejaksaan Agung Hari Setiyono, Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid, dan anggota komisi III DPR, Arsul Sani. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pariwisata menjadi salah satu sektor usaha yang terkena pukulan telak wabah virus korona. Tempat wisata, hotel, dan restoran, hingga agen perjalanan terkena imbas pandemi ini. Kementerian Pariwisata merinci, ribuan wisata di daerah mati dan sulit untuk bangkit. Tentu ini berdampak buruk ke masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kunjungan turis. Atas kondisi ini pemerintah berencana menggenjot wisata dalam negeri. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Indonesia terkenal sebagai negara swalayan bencana, gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran hutan hingga tsunami sering terjadi di negeri ini. Sejumlah pihak menyoroti jika bencana terjadi maka hak kemanusiaan tak boleh terlewati termasuk hak anak anak. Hak anak harus menjadi perhatian oleh semua pihak termasuk pemerintah, pasalnya hak menjadi salah satu sisi yang paling terdampak jika bencana muncul. persoalan pendidikan, hak kesehatan bahkan hak untuk bermain berisiko hilang. Kini di tengah ancaman covid-19, anak juga disebut menjadi pihak yang paling terdampak. Kebosanan hingga pembatasan ruang gerak menjadi ancaman baru. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke  

Sejumlah kota di dunia memberlakukan larangan merokok di tempat umum selama pandemi COVID-19. Larangan ini diberlakukan karena khawatir aktivitas merokok bisa meningkatkan risiko penularan virus korona. Larangan antara lain di sejumlah wilayah di Spanyol, seperti Kota Galicia dan kemudian kawasan Kepulauan Canary. Sejumlah kota lain di Spanyol seperti Madrid dan Valencia juga sedang mempertimbangkan larangan serupa. Salah satu alasan keluarnya larangan itu adalah karena adanya saran dan pertimbangan dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO.  Di samping itu ada juga kajian bahwa hembusan asap rokok dari orang yang sudah positif COVID-19 berisiko meningkatkan penularan ke orang lain. Sudah banyak kajian mengenai bahaya rokok bagi kesehatan, khususnya pada saluran pernafasan. Dan di masa pandemi ini banyak peneliti mencari tahu hubungan antara rokok dengan risiko penularan COVID-19. Sejumlah penelitian menyebut perokok, baik rokok elektrik maupun rokok tembakau memiliki risiko infeksi virus korona lebih tinggi. Walaupun, organisasi kesehatan dunia WHO belum menemukan adanya peningkatan jumlah perokok yang dirawat karena COVID-19. Namun WHO tetap menyarankan agar perokok berhenti menghisap rokok.  Seperti apa sih bahaya rokok terhadap risiko tertular COVID-19? Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk menekan angka perokok saat pandemi Covid-19?  Kita obrolkan bareng Dokter Agus Dwi Susanto, Ketua Umum Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dan Nina Samidi, Manajer Kampanye Komnas Pengendalian Tembakau. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Selama beberapa hari ini media sosial ramai dengan perang hestek antara yang menolak RUU Omnibus Cipta Kerja dan yang mendukung. Yang menolak mengeluarkan hestek #Jegal Omnibus Law, #tolakomnibuslaw, #gagalkanomnibuslaw, #GejayanIsCalling, dan sebagainya. Sedangkan yang mendukung, memadati medsos dengan hestek #indonesiabutuhkerja, #TolakDemoDitengahPandemi, dan lain-lain. Yang lebih seru, media pun memberitakan ada seleb medsos yang mengaku mendapat pesan sponsor alias bayaran untuk mengkampanyekan dukungan terhadap RUU Omnibus Law. Kita bakal obrolkan lebih lanjut soal ini bersama Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, dan Analis media sosial, yang juga pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Peringatan ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus biasanya ramai dengan karnaval, upacara bendera di lapangan, hingga aneka macam lomba. Tapi tahun ini, berbeda. Tidak ada upacara bendera di lapangan, karnaval atau pawai. Hari ini, Istana hanya menggelar upacara bendera 17 Agustus dengan mengundang orang banyak hadir secara virtual. Pandemi COVID-19 mengubah berbagai kebiasaan. Dulu waktu lebaran, orang bersilaturahmi dengan daring atau online. Sekarang, di hari kemerdekaan, orang-orang juga menggelar berbagai kegiatan secara online. Berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga para ahli menyarankan agar peringatan kemerdekaan tidak dirayakan secara berkerumun. Hal itu untuk mencegah penularan virus korona. Tapi jangankan di hari kemerdekaan, di hari biasa saja masih banyak orang berkerumun di luar rumah tanpa masker. Kita akan obrolkan hal ini bersama Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Wakil Kepala Sekolah SMP Arrafi Drajat, Ahmad Fikri Dzulfikar, dan Guru Bahasa Indonesia SMP Arrafi Drajat, Ibu Riyadul Maisah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, Tiga band yang bernaung di Perkumpulan Simponi yaitu Sisters in Danger, Nada Bicara, dan Simponi merespon tiga “pandemi” dalam bentuk mini album berisi 7 lagu dan sebuah video klip. Karya ini didedikasikan kepada tenaga kesehatan dan pekerja esensial lainnya yang bekerja keras dalam menangani pandemi Covid-19. Adapun tiga “pandemi” yang mereka sebut penting untuk disoroti dalam album musik tersebut adalah intoleransi, kekerasan terhadap perempuan dan Covid-19.  Lebih dalam lagi kita akan menguliknya bersama Erlina Rakhmawati dari Band Nada Bicara, Yogyakarta, Jojor Tobing, Program Officer (Freedom of Religious and Belief) di The Asia Foundation, dan Berkah Gamulya dari Band Sisters in Danger. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Ketua Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (IKA FKM Unair) Estiningtyas Nugraheni mengatakan kapasitas tempat tidur atau bed bagi pasien Covid-19 di rumah sakit perlu ditambah. Ini mengingat, tingkat kasus positif Covid-19 yang setiap harinya masih cukup tinggi dan tidak semua pasien bisa menjalani isolasi mandiri dirumah. Dia menyebut, hal terburuk dapat terjadi, bila pasien Covid-19 yang dalam kondisi darurat, tidak terakomodir dengan baik di rumah sakit rujukan.  Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengklaim rumah sakit rujukan di Indonesia masih mampu menampung pasien Covid-19. Plt Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir melalui rilis resmi mengatakan, hingga akhir Juli kemarin, belum seluruhnya tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19 terpakai.  Kita akan obrolkan hal ini bersama Ketua Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (IKA FKM Unair) Estiningtyas Nugraheni, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Lia G.Partakusuma dan Epidemiolog UI Pandu Riono. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Para tenaga medis masih terus berjibaku menjadi garda terdepan menangani pandemi COVID-19. Namun disayangkan ketika kita masih mendengar para tenaga kesehatan yang gugur dalam tugasnya.  Pemerintah mengaku tak lagi ingin ada lagi tenaga medis yang menjadi korban jiwa saat pandemi Covid-19. Untuk itu, Ketua tim Pakar dan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito meminta Rumah sakit tempat para tenaga medis ini bertugas agar memberi perlindungan penuh bagi mereka yang menangani pasien korona. Upaya perlindungannya, kata dia adalah dengan membatasi jam kerja tenaga kesehatan itu agar tak kelelahan hingga berakibat pada penurunan imunitas.  Kita cari tahu soal hal ini bersama Ketua tim Pakar dan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dan Ketua Satgas Penanggulanan Covid 19 IAKMI, Budi Haryanto. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional tengah menyiapkan program bantuan bagi pekerja swasta yang dirumahkan dan gajinya dipangkas untuk mendongkrak geliat pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2020.  Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan pematangan program penyaluran bantuan tengah digodok, agar bisa segera diterima kepada tenaga kerja non-PHK, yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Budi mengatakan, saat ini banyak dunia usaha swasta, yang terpaksa merumahkan dan mengurangi karyawan dengan tidak mem-PHK. Hal ini, kata Budi, merupakan imbas dari kesulitan menjalankan bisnis ditengah Pandemi.  Apakah kebijakan ini cukup memperbaiki kondisi ekonomi para pekerja?  Kita bakal obrolkan lebih lanjut bareng Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin, Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedi, dan pengamat ketenagakerjaan Hadi Subhan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah berupaya membangkitkan sektor pariwisata demi merespons pelemahan ekonomi Indonesia. Yang terkini, Presiden Joko Widodo mengungkapkan niatan untuk menggabungkan BUMN dalam bidang penerbangan dan pariwisata. Hal itu dilakukan agar sektor penerbangan dan pariwisata dalam masa pandemi tetap bisa bertahan dan bisa kembali bangkit setelah pandemi berakhir.  Bagaimana para pelaku pariwisata beradaptasi dan berupaya menggeliatkan kembali perekonomian dari sektor tersebut?  Kita cari tahu lebih lanjut bareng Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata (ASITA) Bali Ketut Ardana. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo dan Gubernur Bali, Wayan Koster Deklarasi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Ekonomi Indonesia tercatat minus 5,32 persen pada kuartal II-2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, anjloknya kuartal II-2020 banyak dipengaruhi oleh keadaan ekonomi saat awal pandemi bulan Maret hingga April. Meski demikian, Airlangga berharap pertumbuhan kuartal III-2020 Indonesia bisa berbalik tumbuh positif. Kata Airlangga, meski mengalami pertumbuhan negatif, kontraksi ekonomi RI tidak jatuh dalam dibanding beberapa negara dunia. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2020 mendatang jadi pertaruhan Indonesia bakal masuk jurang resesi atau sebaliknya.  Kepala BPS Suhariyanto menyebut kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II merupakan yang paling rendah sejak kuartal I tahun 1999. Meski demikian, ia meminta masyarakat optimistis supya geliat ekonomi Indonesia terus bergerak.  Lantas apa yang perlu disiapkan agar masyarakat memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi ancaman resesi? Kita simak bersama pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Kepala BPS Suhariyanto. Simak juga obrolannya bareng Ekonom Indef, Abra Talattov. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Di saat pandemi, orang berlomba untuk tetap menjaga kesehatannya. Ada banyak jenis olahraga yang dapat dipilih mulai dari lari, yoga atau bersepeda. Beragam pula latihan fisik baik di rumah maupun pusat kebugaran yang dilirik agar tetap bugar. Namun, hati-hati jika mesti datang ke tempat fitness untuk berlatih. Pasalnya, pusat kebugaran dan tempat olahraga publik merupakan tempat dengan risiko penularan yang tinggi untuk Covid-19. Laman BNPB melansir bahwa olahraga merupakan Aerosol Generating Procedures (AGPs). AGPs sendiri merupakan aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan aerosol. Hal tersebut dijelaskan oleh dr. Anita Suryani, dokter spesialis olahraga saat diskusi Gugus Tugas Nasional di Graha BNPB, Jakarta Juli lalu. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga (PDSKO) merekomendasikan agar masyarakat melakukan latihan fisik atau berolahraga di rumah saja. Namun jika anda memilik untuk melakukannya di luar rumah, ada beberapa tips agar tetap aman saat berolahraga di pusat kebugaran atau fasilitas olahraga pada ruang tertutup lainnya. Kita akan obrolkan hal ini bersama Dokter spesialis olahraga, dr Anita Suryani dan Personal Trainer Arul Mustofa. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangkan kita temukan beberapa tokoh publik yang melontarkan pandangan soal teori konspirasi terkait covid-19, beberapa pula yang turut menciptakan disinformasi. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) pun menyoroti beberapa influencer dan para artis yang membuat kampanye bahwa Covid tak berbahaya ataupun rekayasa pihak tertentu. Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan bahwa Covid-19 bukanlah konspirasi. Ia pun mengimbau agar publik figur menyampaikan informasi yang benar dengan sumber yang terpercaya kepada masyarakat. Bagaimana dampak dari banyaknya hoaks atau disinformasi terkait pandemi atau COVID-19? Berpengaruhkah terhadap penanganan pandemi sendiri? Bagaimana penegakan hukumnya? KIta akan cari tahu bersama Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho, dan Sosiolog Imam Prasodjo.

Awal Agustus, kita masuk dalam pekan menyusui internasional. Pekan Menyusui Sedunia atau World Breastfeeding Week 2020 dimulai sejak 1 hingga 7 Agustus 2020. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan tema pekan ASI 2020: 'Dukung Menyusui, Untuk Sehatkan Bumi'. Pasalnya, lewat menyusui, para ibu mampu menyelamatkan 820.000 anak di dunia setiap tahunnya. Karena itulah WHO bersama UNICEF meminta kepada pemerintah setiap negara untuk melindungi dan memberikan akses para ibu agar dapat terus menyusui, tak terkecuali di saat pandemi seperti ini.  WHO pun merekomendasikan para ibu untuk mulai dan terus menyusui. Sebabnya, manfaat menyusui jauh lebih besar daripada risiko potensial untuk penularan COVID- 19. Itu karena, ASI merupakan sumber nutrisi terbaik bayi dan melindunginya dari penyakit.  Kita akan bincangkan bersama Konselor Laktasi dr Galih Linggar Astu dan Penasihat Senior WHO untuk Bidang Gender dan Pemuda Diah Satyani Saminarsih.

Besok kita akan memperingati Hari Raya Iduladha 1441 H. Hari raya Kurban pada masa pandemi, mesti dirayakan dengan sejumlah protokol kesehatan. Mulai dari ibadah, menyembelih hewan kurban hingga membagikannya kepada warga. Perayaan hari raya ini biasa diisi dengan kegiatan shalat ied berjamaah dan pemotongan kurban. Untuk itulah, Kementerian Kesehatan turut melakukan sosialisasi dan imbauan agar masyarakat menghindari kerumunan, tetap menggunakan masker, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.  Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan, penyelenggaraan kurban dan salat Idul Adha di daerah boleh dilakukan, selama mengikuti ketentuan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Menurut Muhadjir, penyelenggaraan itu termasuk pertimbangan zona kerawanan, dan sebaran virus.  Kita bakal obrolkan lebih lanjut soal ini bersama Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kementerian Pertanian Syamsul Ma'arif, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes Riskiyana S Putra, dan Dokter hewan LazisMU Jatim, Zainul Muslimin. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kompetisi sepakbola di Indonesia direncanakan dimulai kembali Oktober mendatang. Kompetisi Liga 1 dan Liga 2 sebelumnya dihentikan Maret lalu imbas pandemi Covid-19. PSSI pun akan mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan kepada semua pemangku kepentingan liga, seperti ofisial, pemain, hingga suporter.  Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan menyebut bahwa PSSI diminta oleh Satgas Covid-19 untuk melakukan kampanye penerapan protokol kesehatan dan hidup sehat melalui olahraga. Selain itu, PSSI mendapat bantuan dari Satgas Covid-19 untuk melaksanakan tes swab sebelum kompetisi bergulir.  Soal hal ini bagaimana tanggapan Pemain sepak bola dari Bali United Made Andhika Wijaya? Bagaimana pula tanggapan dari pengamat sepakbola Ario Yosia? Kita simak di What's Trending KBR Pagi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sejumlah perkantoran di Jakarta mesti ditutup lantaran berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Di antaranya Kantor LPP RRI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat ditutup sejak 22 Juli hingga 14 Agustus 2020, setelah diketahui tiga karyawannya terkonfirmasi positif Covid-19. Selain itu, kantor PLN pusat telah dilakukan penutupan sejak Senin, 20 Juli hingga Jumat, 24 Juli kemarin. Hal itu dilakukan setelah ditemukan enam orang karyawan terkonfirmasi positif Covid-19.  Penambahan asal perkantoran juga terjadi di kantor Kementerian. Direktorat Jenderal Hubungan Darat, Kementerian Perhubungan ditutup sementara setelah diketahui 11 orang pegawai dinyatakan terinfeksi Covid-19. Pemerintah meminta masyarakat untuk terus mewaspadai penyebaran virus corona yang bisa terjadi di mana saja dan menjadi klaster penularan. Penambahan kasus Covid-19 saat ini disumbangkan oleh klaster baru yakni klaster perkantoran.  Apa kata pemerintah soal hal ini? Seperti apa jaminan keamanan dan keselamatan kerja yang termasuk hak para tenaga kerja? Bagaimana pengawasan soal kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam perkantoran? Siapa yang mesti awasi? Kita simak pernyataan dari Dirjen Pencegahan, Pengendalian Penyakit Kemenkes Sekaligus Jubir pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto dan juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Simak juga obrolannya bareng Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sebagai mahasiswa, Kuliah Kerja nyata atau KKN menjadi mata kuliah yang wajib dijalankan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral kepada masyarakat daerah tertentu di Indonesia. Di tengah pandemi seperti saat ini, program KKN Tematik COVID-19 pun ditawarkan sebagai pilihan.  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pun menyosialisasikan program KKN Tematik COVID-19. Diharapkan, peran mahasiswa dapat dimaksimalkan di tengah kondisi pandemi ini lewat Program KKN Tematik COVID-19.  Program ini merupakan kolaborasi Ditjen Dikti Kemdikbud bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rektor Perguruan Tinggi dan pemangku kepentingan terkait hingga tingkat daerah.  Kita cari tahu hal ini bersama Ditjen Dikti Aris Junaidi dan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

'We Want To Go To School, Not To Get Married' yang berarti: 'Kami ingin sekolah, bukannya menikah' menjadi seruan anak Indonesia dalam sebuah forum internasional. Zahra, anak perempuan berumur 14 tahun dari Jakarta Utara, didapuk untuk berbicara di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mewakili remaja di dunia. Selain Zahra, ada empat remaja lain dari Nepal, Mexico, Albania dan Mozambique.  Zahra menyuarakan kegelisahannya soal perkawinan anak yang masih terus terjadi. Ia terpukul melihat anak sebayanya yang harus berhenti sekolah karena dipaksa menikah. Sementara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat kenaikan angka perkawinan anak pada usia dini mencapai 24 ribu masa pandemi COVID-19 ini. Zahra merupakan salah satu anak dampingan Save the Children Indonesia selama bertahun-tahun.  Seperti apa tren kasus perkawinan anak di Indonesia? Bagaimana pula cara unutk menghentikan praktik perkawinan anak di Indonesia?  Kita akan bincangkan bersama Child Protection Advisor Save the Children Zubedy Koteng dan Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan KemenPPPA, Rohika Kurniadi Sari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

elamat Hari Anak Nasional! Dan untuk tahun ini, slogan yang diusung untuk memperingati Hari Anak Nasional 2020 adalah “Anak Terlindungi, Indonesia Maju.” Berbicara soal perlindungan anak, pagi ini saya ajak anda untuk menyoroti upaya melindungi anak dari kejahatan siber yang terus mengintai.Pasalnya, Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, total pengaduan kasus pornografi dan cyber crime atau kejahatan online yang menjerat anak-anak pada 2014 sebanyak 322 kasus. Jumlah kasus itu pun meningkat dua kali lipat dalam kurun empat tahun. Kejahatan siber yang paling sering diadukan ke KPAI di antaranya, pelaku video pornografi, chat bermuatan konten pornografi, hingga terlibat dalam grup-grup pornografi.Lantas, dapatkan peringatan Hari Anak Nasional kali ini menjadi momentum untuk semakin  melindungi generasi penerus bangsa itu dari kejahatan siber? Apalagi, di masa pandemi anak-anak dibatasi untuk berinteraksi langsung dengan kawannya dan berpotensi lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan gadget.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sebanyak lebih dari dua ribu vaksin COVID-19 dari Tiongkok telah sampai di Indonesia Minggu kemarin. Vaksin dari Sinovac Biotech tersebut merupakan salah satu dari empat kandidat vaksin yang sebelumnya telah diumumkan oleh Kementerian Kesehatan. Sinovac merupakan perusahaan biofarmasi, yang berdiri sejak 1999 dan berkantor pusat di Beijing.  Kerja sama PT Bio Farma dengan Sinovac merupakan tindak lanjut dari proses diplomasi pemerintah Indonesia dengan negara lain. Plt Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, selama ini pemerintah Indonesia gencar melakukan diplomasi untuk bisa mendapatkan akses vaksin Covid-19. Sebab kata dia, pemerintah menyadari kebutuhan dalam mendapatkan vaksin Covid-19 sangat tinggi.Menurutnya, keuntungan dari kerja sama antara dua perusahaan farmasi negara itu, Indonesia bisa mendapatkan akses vaksin.  Namun sebelum vaksin siap digunakan, Indonesia harus melakukan uji klinis vaksin terlebih dahulu. Diharapkan, setelah lolos hasil uji klinis tersebut, vaksin Sinovac dapat segera diproduksi di dalam negeri. Uji klinis tahap 3 ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, namun di beberapa negara lain yang juga ikut mencoba vaksin Sinovac, seperti India, Bangladesh, Afrika dan Amerika.  Kita akan obrolkan hal ini bareng Koordinator Uji klinis Vaksin Virus Corona, Kusnandi Rusmil, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Cissy Kartasasmita, Direktur Utama BioFarma, Honesti Basyir, dan Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman Amin Soebandrio. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sebagian dari kita memilih untuk membawa bekal makan siang dari rumah saat harus jalani Work From Office atau kerja dari kantor.Tapi sebagian lagi ada juga yang lebih memilih untuk mencari makan di restoran. Bagi masyarakat yang pada masa pandemi ini memutuskan untuk pergi makan di luar rumah, maka pemerintah mewanti-wanti untuk secara ketat menerapkan protokol kesehatan.  Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, dalam konferensi pers di BNPB Kamis lalu mengingatkan agar tidak ada pembicaraan sama sekali selama kita masih makan bersama orang lain di tempat makan. Ini demi mengurangi risiko penyebaran penyakit Covid-19 karena setiap orang mesti melepas maskernya untuk makan. Ia menambahkan, agar masyarakat selalu ingat untuk menjaga jarak dan menyarankan agar masyarakat membawa alat makan sendiri. Sebagai adaptasi kebiasaan baru, mengobrol berkepanjangan saat makan di restoran haruslah dihindari.  Lantas bagaimana pengelola restoran menerapkan protokol kesehatan dalam operasionalnya di masa pandemi ini? Kalau ada yang bandel bagaimana pengawasannya? Kita cari tahu bersama Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran dan Dokter Muhammad Fajri Adda’i. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) beberapa waktu lalu merilis pedoman baru tentang penularan virus corona baru, yang mengakui dimungkinkannya transmisi virus penyebab penyakit Covid-19 melalui udara. Menurut WHO, beberapa prosedur medis dapat menghasilkan droplets yang sangat kecil atau aerosol yang dapat tetap menggantung di udara untuk jangka waktu yang lebih lama.  Sementara itu WHO juga menyoroti ruangan dengan pengaturan tertutup, seperti restoran, klub malam, tempat ibadah atau tempat kerja di mana orang mungkin berteriak, berbicara, atau bernyanyi. Dalam pandemi ini, penularan aerosol tak dapat dikesampingkan, khususnya di lokasi dalam ruangan yang tidak berventilasi serta orang yang terinfeksi menghabiskan waktu lama dengan orang lain. Dibutuhkan lebih banyak penelitian untuk menginvestigasi dan menilai signifikansinya untuk penularan COVID-19.  Perlukah masyarakat khawatir soal ini? Bagaimana dengan protokol kesehatan yang harus diterapkan sehubungan dengan temuan tersebut?  Kita bakal obrolkan lebih lanjut soal ini bareng Anggota Tim Pakar Medis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID - 19 IGusti Ngurah Kade Mahardika, Sekertaris Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Erlang Samoedro, dan Ketua Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan, penggunaan sepeda meningkat sebagai transportasi yang dipilih masyarakat. Kebiasaan baru ini diharap menunjang gaya hidup lebih sehat. Pun dengan beralihnya penggunaan motor menjadi sepeda, polusi udara yang disebabkan dari sektor transportasi dapat ditekan. Sudah menjadi harapan bersama kualitas udara agar semakin baik. Pasalnya, LSM lingkungan Greenpeace dalam situsnya mencatat polusi udara di Jakarta telah menelan biaya ekonomi Rp 21,5 triliun, atau 1,7 kali lipat dari defisit BPJS, dan setara dengan 26% dari anggaran kota Jakarta tahun 2020. Kerugian ekonomi akibat polusi udara itu dapat dihitung dengan tool yang baru-baru ini mereka luncurkan.  Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK RI, Dasrul Chaniago dalam Webinar Pengelolaan Pencemaran Udara yang ditayangkan saluran Youtube PSLH ITB, 15 Juli 2020 memaparkan sumber pencemaran udara dan langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengendalikannya. Seperti apa tool baru yang digunakan hitung kerugian ekonomi akibat polusi udara? Bagaimana mengumpulkan datanya?  Kita simak obrolannya bareng Bondan Andriyanu, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia. Simak juga pernyataan dari Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK RI, Dasrul Chaniago soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mulai menerapkan batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antibodi. Direktur Pelayanan Rujukan Kemenkes RI Tri Hesty Widyastoeti menyampaikan pemerintah telah mematok batasan tarif tertinggi sebesar Rp150 ribu. Ia menjelaskan bahwa batasan tarif guna mencegah komersialisasi pemeriksaan Covid-19.  Sementara itu, kebijakan penggunaan rapid test untuk mobilitas masyarakat dalam kenormalan baru dinilai memberatkan. Bahkan, dua orang advokat asal Surabaya Muhammad Sholeh dan Singgih Tomi Gumilang menyampaikan gugatan ke Mahkamah Agung (MA), akhir bulan lalu. Kata Muhammad Sholeh, dirinya menggugat Ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 9 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tentang kewajiban menyertakan rapid tes nonreaktif. Menurut dia, penggunaan rapid test tidak tepat untuk syarat bepergian. Selain biaya yang cukup tinggi rapid test juga dinilai tidak disarankan untuk pengujian virus covid-19.  Kita akan obrolkan hal ini bersama Penggugat kebijakan rapid test Muhammad Sholeh, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Lia G. Partakusuma dan Direktur Pelayanan Rujukan Kemenkes RI Tri Hesty Widyastoeti.

Sejak pandemic COVID-19 melanda Indonesia, kita sudah dikenalkan dengan berbagai istilah untuk merujuk pada beberapa kondisi seperti Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pengawasan (ODP) serta Orang Tanpa Gejala (OTG). Berbagai istilah itu terus diulang dalam tiap pemberitaan media maupun pernyataan pejabat yang berwenang. Istilah itu penting untuk mengukur berapa banyak kasus COVID-19 yang sedang dihadapi dan ditangani. Namun, Senin kemarin rupanya pemerintah memutuskan untuk mengubah istilah PDP, ODP dan OTG itu. Kemudian, ada istilah baru yang diperkenalkan kembali kepada masyarakat, diantaranya “konfirmasi”, “probable”, ataupun “suspek”. Pentingkah itu dilakukan? Seberapa signifikan putusan ini mempengaruhi upaya penanganan COVID-19? Kita obrolkan hal ini bareng Juru bicara Covid-19 PB IDI Erlina Burhan dan Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi pihak yang turut merasa dampak dari pandemi COVID-19. Saat ini ada sekitar seratus enam puluh ribu pelaku usaha mikro kecil menengah dan Lebih dari seribu koperasi terdampak. Karena itulah, demi menyelamatkan UMKM,  Kementerian Koperasi dan UMKM RI pun mengeluarkan enam program. Program tersebut diantaranya relaksasi kredit, suntikan modal, dan stimulus daya beli UMKM. Kalau menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, pemerintah menyiapkan pinjaman baru sejumlah hingga 100 triliun bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Kata dia, pinjaman usaha itu berbunga rendah. Tapi, cukupkah ini semua menggugah UMKM di masa pandemi ini?  Yuk kita dengarkan obrolannya bareng Pelaku UMKM souvenir pernikahan Rizky Ramadhani dan Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad. Simak juga pernyataan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Hari ini menjadi hari pertama dimulainya tahun ajaran baru. Ada yang berbeda dari keriuhan dimulainya sekolah kali ini. Tak semua merasakan bagaimana berangkat sekolah dan bertemu langsung dengan teman-teman dan guru barunya ketika menjadi peserta didik baru di tahun ini. Namun sebagai murid baru, proses Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) mesti tetap di jalani. Meskipun, kali ini sebagian besar menjalaninya secara daring.  Ini menjadi kali pertama diselenggarakan oleh banyak sekolah pada masa pandemi COVID-19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun telah menyiapkan panduan pembelajaran pada massa pandemi Corona.  Kita bakal obrolkan lebih lanjut soal ini bareng Direktur Sekolah Menengah Atas Kemendikbud Purwadi Sutanto, Pengamat Pendidikan dari UNJ Jimmy Paat, dan orang tua siswa Ibu Lestari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kapan terakhir kali anda nonton film di bioskop dan apa judul filmnya? Kangen gak sih nonton film di Bioskop? Apa yang membuat kangen nonton film di bioskop? Akhir bulan ini, tepatnya tanggal 29 Juli 2020 mendatang bioskop-bioskop di Indonesia direncanakan akan serentak dibuka kembali.  Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Djonny Syafruddin dikutip dari antaranews, mengungkap protokol kesehatan yang akan diterapkan di bioskop akan sama dengan standar keamanan dan keselamatan di tempat umum seperti penggunaan masker, jarak antrian satu meter hingga adanya tempat mencuci tangan, penyediaan hand sanitizer dan pengecekan suhu tubuh.  Yuk kita cari tahu tanggapan dari ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono dan sutradara, Joko Anwar soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Di masa pandemi COVID-19 ini, bermunculan pebisnis baru yang mencoba peruntungannya. Tetiba ramai di media sosial, teman dan saudara tawarkan dagangan. Semua demi mendulang uang. Komoditas yang dijualbelikan pun beragam. Ada yang menjajal meracik jamu kekinian hingga jahit masker aneka motif. Bisnis baru di masa pandemi ini tak sedikit yang dilakoni kaum muda dan milenial.  Sementara itu, Pemerintah ingin menambah jumlah perusahaan rintisan atau start up, untuk menjadi unikorn dan dekakorn baru. Meski begitu Deputi Pemasaran Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Joshua Puji Mulia Simandjuntak mengingatkan, pengembangan perusahaan rintisan atau start up di Indonesia, masih terkendala rendahnya penetrasi penggunaan internet. Angkanya baru 64 persen, atau kalah bila dibandingkan Singapura yang penetrasi internetnya nyaris 90 persen, atau Malaysia yang sudah 80-an persen.  Apa peluang usaha yang bisa diambil kaum muda-milenial di masa pandemi ini? Bagaimana para pemuda bisa memanfaatkannya? Bagaimana juga tantangannya?  KIta obrolkan bareng Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Rusli Abdullah. Simak juga cerita pengalaman dari pendiri Investor Muda, Jason Gozali dan seorang mahasiswa Psikologi, Nadhifa Maulidiya yang menjadi pelaku UMKM. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Indonesia dikelompokkan di kelas yang lebih tinggi yaitu sebagai Negara Berpendapatan Menengah Atas oleh Bank Dunia. Setelah sebelumnya pada tahun lalu Indonesia berada di kelompok Negara Berpendapatan Menengah Bawah. Menurut Bank Dunia pada 1 Juli lalu gross national income per capita Indonesia naik dari posisi sebelumnya 3.840 dolar AS menjadi 4.050 dolar AS.  Menurut Lembaga Kajian Ekonomi, Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Indonesia berpotensi kembali menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah jika pertumbuhan ekonomi 2020 ini turun. Sementara menurut Presiden Joko Widodo, Indonesia berpotensi menjadi negara maju, dengan syarat, salah satunya Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.  Apa saja imbasnya di masyarakat baik secara langsung maupun tak langsung? Apa saja tantangan yang harus dihadapi?  Kita simak perbincangannya bersama Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi, Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo mengenai hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan resmi diberlakukan mulai kemarin, 1 Juli 2020. Iuran peserta mandiri kelas 1 naik dari 80 ribu menjadi 150 ribu rupiah, kelas 2 naik dari 51 ribu menjadi 100 ribu rupiah, dan kelas 3 naik dari 25 ribu menjadi 42 ribu rupiah. Sebelumnya, memang Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, namun iuran itu kembali naik dengan terbitnya Perpres baru awal Mei lalu. Menurut Juru bicara BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma'ruf, kenaikan iuran BPJS akan dibarengi dengan peningkatan pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan juga akan mempercepat proses turun kelas, jika ada peserta yang tidak mampu membayar iuran kepesertaan baru.  Bagaimana komitmen BPJS Kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan seiring kenaikan Iuran? Kita simak obrolan bareng Juru bicara BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma'ruf dan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo meminta, para rektor perguruan tinggi negeri maupun swasta, bisa membuat model pembelajaran baru di masa pandemi. Jokowi mengatakan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang saat ini dimiliki harus bisa bersaing di kelas dunia. Maka dari itu, penggunaan teknologi perlu dilakukan. Presiden bahkan menyebut Kuliah daring telah menjadi "new normal" bahkan menjadi "next normal".  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim meyakini perguruan tinggi lebih mudah beradaptasi dengan perubahan proses belajar dengan daring dibanding jenjang pendidikan lain. Meski begitu, Menteri Nadiem mengakui memang ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa dilakukan secara daring. Padahal perkuliahan tatap muka masih dilarang untuk beberapa universitas di daerah dengan zona penyebaran Covid-19 berwarna merah dan orange.  Namun lantaran banyaknya keluhan terkait sulitnya melakukan praktik hingga kuota yang membengkak saat melakukan perkuliahan daring, maka dikeluarkan aturan terkait penggunaan fasilitas kampus saat pandemi. Kementerian pendidikan memperbolehkan adanya aktivitas kampus, untuk beberapa kegiatan saja.  Bagaimana evaluasi dan efektivitas perkuliahan secara daring selama pandemi Covid-19? Jika dijalankan sebagai next normal ke depannya, apa yang perlu dipersiapkan?  Kita simak perbincangannya bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo dan Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Remy Hastian Putra Muhammad Puhi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Di masa Pandemi COVID-19, semangat gowes masyarakat justru meningkat. Misalnya saja di DKI Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkap, lonjakan volume pesepeda di masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta mencapai 1.000 persen. Ini berdasar hasil survei Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) pada jam sibuk hari kerja.  Belum lama pun beredar kabar bahawa pemerintah berniat kenakan pajak bagi sepeda. Yang kemudian, hal itu dibantah oleh Kementerian Perhubungan melalui keterangan tertulis. Menurut Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, seperti dilansir Antaranews, yang disiapkan pemerintah saat ini adalah regulasi yang terkait keselamatan para pesepeda. Pandemi mengubah wajah kota. Bukan lagi pemandangan kendaraan bermotor yang menyesaki jalanan kota, namun kini sepedalah yang terlihat marak menggantikannya.  Tapi apakah pengaturan bagi para pesepeda itu sudah diperlukan? Bagaimana pemerintah akan mengatur pesepeda? Lalu bagaimana reaksi Komunitas pesepeda menyikapi hal ini?  Kita bincangkan bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, Pengamat transportasi Djoko Setijowarno, dan Co-founder Bike to Work Indonesia (B2W), Toto Sugito. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menurut Catatan Tahunan 2019 Komnas Perempuan, kekerasan seksual di Indonesia nyatanya banyak dilakukan ayah kandung, paman, suami, sepupu, atau kerabat di lingkungan rumah tangga, dengan korban anak perempuan. Data itu juga menunjukkan kekerasan terhadap perempuan meningkat 14 persen di tahun 2019 menjadi sekitar 406 ribu kasus.  Namun, aturan perundangan yang digadang beberapa kelompok aktivis perempuan untuk dapat menjadi jawaban pengentasan kekerasan seksual di negeri ini mesti kembali digantung. Pasalnya, Rancangan Undang – undang Penghapusan Kekerasan Seksual diusulkan oleh DPR untuk dicabut dari Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Marwan Dasopang mengatakan, komisinya sudah mengirim surat ke Baleg DPR RI sejak Maret lalu mengusulkan pencabutannya. Itu karena, kata dia, pembahasannya agak sulit.  Terkait usulan pencabutan Rancangan Undang – undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari prolegnas prioritas 2020, kita tanyakan kepada: Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka dan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan pelaksanaan rapid test di beberapa daerah mendapat penolakan menjadi pemberitaan. Presiden Joko Widodo pun meminta agar pelaksanaan rapid tes disosialisasikan lebih dini kepada masyarakat. Hal ini, kata Jokowi, sebagai upaya dan langkah antisipasi agar tidak kembali terjadi penolakan pemeriksaan massal rapid tes, yang belakangan mengemuka di pelbagai daerah. Sementara itu, Kepala Gugus Tugas Tim Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, saat ini pemerintah dan tim kesehatan khususnya akan melakukan sosialisasi lebih masif di beberapa lokasi. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi penolakan dari masyarakat, untuk mengikuti tes Covid atau rapid test massal yang dilakukan pemerintah.  Mengapa marak penolakan warga terhadap rapid test? Apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat? Kita akan obrolkan bareng Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono dan Sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Musni Umar. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo dan Kepala Gugus Tugas Tim Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Limbah medis seperti masker sekali pakai dan APD yang dipakai masyarakat luas perlu diolah dengan baik oleh fasilitas pelayanan kesehatan ataupun rumah tangga dengan ODP atau PDP.  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun mengeluarkan surat edaran tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Selain menjabarkan penanganan limbah infeksius dari fasilitas layanan kesehatan, Surat Edaran itu juga menguraikan penanganan limbah yang berasal dari rumah tangga Orang Dalam Pengawasan atau ODP. Kita bakal obrolkan lebih lanjut soal ini bersama Direktur Pengelolaan sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal Tahar, Kepala Bidang Pengendalian Kebersihan Dinas LH DKI Jakarta, Edy Mulyanto, Anggota Komisi IV DPR RI, Nur’aeni, dan Juru Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Dwi Sawung. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Masyarakat di seluruh penjuru dunia masih dirundung keresahan kala obat dan vaksin COVID-19 belum ditemukan. Berbagai pihak juga berupaya tak henti untuk dapat meracik obat serta vaksin yang dapat ditetapkan sebagai penyembuh mujarab penyakit yang memakan banyak korban jiwa tersebut.  Di saat seperti inilah, bermunculan obat dan herbal yang diklaim ampuh menangkal COVID-19. Berbagai produk pun ditawarkan kepada khalayak di beberapa market place. Kendati dalam situasi kedarutan seperti ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam memutuskan suatu temuan obat. Pasalnya, obat adalah produk yang berisiko tinggi bagi penggunanya. Kementerian Kesehatan menyebut pemilihan obat tradisional mesti memenuhi syarat aman, bermutu dan bermanfaat. Diantaranya, diproduksi industri obat tradisonal berizin kemudian memiliki izin edar dan manfaat.  Kita bincangkan hal ini bersama Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kemenkes RI, Agusdini Banun Saptaningsih, Direktur Registrasi Obat BPOM RI, Lucia Rizka Andalusia, dan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Selasa lalu, Presiden Joko Widodo melalui akun Twitter-nya mengabarkan bahwa alat tes polymerase chain reaction (PCR) untuk mendiagnosis Covid-19 saat ini telah diproduksi di dalam negeri oleh BUMN Bio Farma. Kapasitasnya sampai 50 ribu per minggu. Menurut Jokowi, bila produksinya bisa sampai dua juta setiap bulan, kebutuhan alat tes PCR dalam negeri dapat terpenuhi. Hingga saat ini, tes PCR merupakan pemeriksaan diagnostik yang dianggap paling akurat untuk memastikan apakah seseorang menderita COVID-19 atau tidak. Itu artinya alat tes PCR menjadi kebutuhan yang penting di tengah pandemi ini. Seyogyanya, setiap daerah di seluruh penjuru nusantara, memiliki alat PCR yang memadai. Namun di Maluku Utara, warga sampai rela patungan untuk membelinya. Ini dilakukan agar tercapai upaya percepatan tes massal dan pengendalian COVID-19 di tengah masyarakat. Lewat inisiatif “Koin Alat PCR”, Direktur LSM Rorano Malut, M Asghar Saleh mengajak warga mengumpulkan uang berapapun nominalnya untuk membeli mesin PCR.  Seperti apa kebutuhan alat tes PCR di Maluku Utara? Bagaimana respon masyarakat dan sudah adakah tanggapan pemerintah? Bagaimana pentingnya PCR untuk menanggulangi pandemi COVID-19?  Kita obrolkan bersama Direktur LSM Rorano Malut, M Asghar Saleh, Sekretaris Daerah Malut, Samsuddin A Kadir, dan Ketua Satgas Kewaspadaan dan Kesiagaan Covid-19 dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Djoerban. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kasus COVID-19 di Jatim telah tembus di angka lebih dari sepuluh ribu kasus sejak kemarin. Sementara itu, Jawa Timur menyabet dua penghargaan dalam lomba inovasi 'New Normal Life' yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri awal pekan ini. Melalui akun twitter resmi pemprov, diumumkan Jatim meraih Juara I sektor Pasar Modern dan Juara II sektor Tempat Wisata. Atas prestasi tersebut, Pemprov Jatim berhak atas hadiah Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp 5 Miliar.  Sambil bersyukur, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebut bahwa prestasi ini untuk seluruh masyarakat Jatim yang sudah bahu membahu dan bergotong royong selama pandemi, khususnya para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19 di Jawa Timur. Dalam masa pandemi Covid-19, pemerintah pusat mengadakan lomba inovasi dalam menyambut kenormalan baru di Indonesia. Lomba tersebut diadakan sejak 29 mei 2020 dengan total hadiah 168 miliar rupiah. Pemberlakuan kenormalan baru di kala kasus COVID-19 terus melonjak, masih menuai kritik.  Apa yang membuat Jatim kemarin menyabet penghargaan tersebut dan apa saja yang telah dilakukan? Apa saja catatan untuk pemerintah dalam membuat masyarakat patuh dengan protokol new normal?  Kita akan bahas bersama Sosiolog dari Universitas Airlangga Surabaya (Unair), Bagong Suyanto, Tiat Sutiarti Suwardi sebagai Kepala Biro Administrasi Perekonomian Pemprov Jatim. Simak juga pernyataan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan santer diberitakan bahwa sebuah akun di Situs Raid Forums diduga menjual data yang diklaim sebagai 230 ribu data pasien covid-19 di Indonesia. Data itu dibanderol dengan harga 300 Dollar Amerika yang berisi informasi seperti nama, nomor telepon, alamat, hingga hasil tes PCR. Lalu bagaimana semestinya data pribadi masyarakat dilindungi? Naskah RUU Perlindungan Data Pribadi saat ini masih ditangan DPR menanti untuk dibahas. Sementara, kebocoran data pribadi masih terus terjadi di Indonesia. Itulah mengapa, regulasi terkait keamanan privasi data tak bisa dianggap remeh dan mesti segera diwujudkan. Dikutip dari laman resmi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktur Proteksi Ekonomi Digital BSSN Anton Setiyawan yang juga merupakan Juru Bicara BSSN, pada senin kemarin, menanggapi isu soal jual beli data yang diduga terkait kasus COVID-19. Anton menyebut tidak menemukan adanya akses yang tidak sah terhadap database pengelolaan pandemi Covid-19 pusat yang berada di Kementerian Kesehatan. Soal keamanan siber ini yuk kita obrolkan bareng: Pengamat keamanan siber dari Lembaga Riset Siber Indonesia CISSRec, Pratama Persadha dan Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

ASN yang tidak produktif selama Work From Home atau kerja dari rumah selama pandemi, kabarnya bakal diberhentikan. Rencana ini diungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. Kata dia, perlu strategi untuk mengurangi yang tidak produktif ini secara bermartabat. Pasalnya, mereka tak dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Menurutnya, kelompok ASN yang produktif dalam masa WFH ini menjadi overload pekerjaannya karena terpaksa mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh kelompok yang tidak produktif tadi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil ( PNS). Dalam pasal 77 ayat 6 disebutkan bahwa PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita akan bincangkan hal ini bersama Plt Deputi SDM Kemenpan RB, Teguh Wijanarko, dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Para ilmuwan dunia tengah berlomba mengembangan vaksin Covid-19.  Lantas bagaimana proses produksi vaksin untuk virus penyebab COVID-19 di Indonesia?  Prof Ngurah Mahardika, ahli virologi Universitas Udayana Bali dalam siaran langsung BNPB menyebut bahwa karakteristik virus corona di Indonesia tidak unik dan cenderung menyerupai jenis dari Wuhan, Tiongkok. Menurutnya, merujuk data sementara, bibit vaksin dari manapun di dunia akan berkhasiat di Indonesia. Sementara itu, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman memastikan proses pengembangan vaksin untuk virus corona atau Covid-19 akan berlangsung di dalam negeri.  Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio mengatakan Indonesia membutuhkan 350 juta dosis vaksin Covid-19, untuk 170 juta masyarakat. Satu orang nantinya minimal akan mendapat dua dosis vaksin. Amin menyebut, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari nilai R naught atau R0 yang diharapkan aman. Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio menjelaskan, saat ini harga vaksin di luar negeri berkisar 1 dollar AS per dosis. Namun, di kala pandemi, harga tersebut dapat melonjak hingga 10 kali lipat. Amin memperkirakan, butuh setidaknya anggaran 350 juta dollar AS atau hampir Rp5 triliun, untuk membeli vaksin dari luar dengan harga normal. Itu pun, kata Amin, tergantung suplai dari negara pemroduksi. Kata dia, pengembangan vaksin sudah diamanatkan oleh Menristek, kepada Eijkman untuk memimpin konsorsium. Menurutnya, vaksin diprediksi bisa selesai tahun depan di dalam negeri.  Bulan depan, PT Bio Farma ancang-ancang uji klinis vaksin COVID-19 di Indonesia. Mulai Juli 2020 mendatang uji klinis vaksin COVID-19 akan diujicobakan langsung ke manusia. Vaksin ini hasil pengembangan Bio Farma bersama Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad). Mengenai hal ini kita obrolkan bersama Ahli Virologi Universitas Udayana Bali, Ngurah Mahardika, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio, dan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tagar #IndonesiaDaruratHumor menjadi trending topic kemarin dengan lebih dari sebelas ribu tweets. Kemunculannya menjadi respons dari kasus dua warga Maluku yang dipanggil polisi setempat karena mengunggah guyon Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur soal “Tiga Polisi Baik” Dalam acara Kongkow Bareng Gusdur yang digelar oleh KBR, Gus Dur juga pernah menyebut soal cerita tiga polisi itu.  Putri almarhum Gus Dur pun bereaksi atas kasus tersebut. Inayah Wahid turut memberikan komentar lewat akun Twitternya. Ia mencuit bahwa mestinya polisi bukan menangkap orang yang mengutip, tapi menangkap orang yang membuat joke tersebut yakni Gus Dur. Sementara, Jaringan Gusdurian mengajak kepada seluruh GUSDURian dan masyarakat Indonesia untuk terus mendukung iklim demokrasi yang sehat, salah satunya dengan terus membuka ruang kritik yang membangun tanpa merasa terancam. Seperti apa kasus yang menimpa dua warga Maluku karena mengunggah guyon Gus Dur? Mengapa sampai dipanggil polisi? Kita tanyakan kepada: Jubir bicara Polda Maluku Utara Adip Rojikan. Simak juga obrolan soal hal ini bareng Pegiat SAFEnet, Nabillah Putri dan Inisiator Jaringan Gusdurian, Savic Ali. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Ancaman terbaru COVID-19 kembali datang dari Tiongkok dengan lonjakan kasus infeksi baru di Beijing pekan ini. Padahal Negeri Tirai Bambu itu sebelumnya telah berhasil mengendalikan penyebaran wabah dan sempat tak alami kasus baru selama 2 bulanan. Negara lain seperti Selandia Baru setelah sepekan menyatakan bebas COVID-19, kini juga kembali melaporkan kasus infeksi baru. Negara-negara di dunia memang tengah mewaspadai adanya potensi gelombang kedua pandemi Corona atau COVID-19. Dilansir CNBC, Kepala Unit Penyakit dan Zoonosis WHO, Dr Maria Van Kerkhove mendesak otoritas kesehatan tetap waspada dengan banyaknya negara yang menghadapi kemunculan kasus-kasus baru virus corona. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani khawatir apabila gelombang kedua atau yang disebut double hit benar terjadi, kontraksi ekonomi global tahun 2020 diperkirakan akan menjadi lebih parah. Padahal, kata dia, biaya penanggulangan pandemi virus korona, kini mencapai Rp695 triliun dari sebelumnya Rp677 triliun.  Ketahanan ekonomi kita seperti apa saat ini untuk melewati gelombang 1 dan kesiapan untuk secondwave? Apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai antisipasi dampak ekonomi gelombang kedua COVID-19 saat kita baru mencoba new normal?  Kita akan obrolkan bersama Peneliti Ahli Utama di Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Maxensius Tri Sambodo. Simak juga pernyataan dari Menteri keuangan Sri Mulyani dan Ketua Satgas Kewaspadaan dan Kesiagaan Covid-19 dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Djoerban soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah memperbolehkan sekolah yang berada di zona hijau dibuka untuk proses pembelajaran tatap muka.  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, untuk tahap pertama yang boleh dibuka yakni untuk tingkat SMP ke atas. Sementara untuk tingkat SD dan SLB dibuka pada bulan ketiga sejak tahun ajaran baru, kemudian TK dan Paud baru boleh dibuka di bulan kelima. Mendikbud Nadiem Makarim menambahkan, pembukaan sekolah harus tetap didasari rekomendasi dan izin dari pemerintah daerah dan gugus tugas setempat.  Berdasarkan data Gugus Tugas per 7 Juni, ada 92 kota/kabupaten yang masuk zona hijau atau tidak terdampak Covid-19. Meski begitu, sekolah yang kembali dibuka tidak diperbolehkan memaksa anak didiknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Kata Nadiem, orang tua murid memiliki kuasa untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan anaknya mengikuti proses pembelajaran di sekolah secara tatap muka.  Kita akan cari tahu bersama Ketua Komisi Pendidikan DPR RI Syaiful Huda, Pembuat Petisi "Tunda Masuk Sekolah Selama Pandemi", sekaligus penulis buku anak, Watiek Ideo, dan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Doni Koesoema. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Demonstrasi anti rasisme masih terus berlanjut dan meluas di lintas negara belakangan ini. Kasus George Floyd menjadi pemicu unjuk rasa yang menentang diskriminasi ras di beberapa negara. Kematian George sebagai warga keturunan Afrika - Amerika di tangan aparat polisi ini menjadi pemantik gerakan solidarisme dengan tujuan yang lebih besar yakni menghapus sentimen ras di tiap belahan dunia.  Upaya menyetop rasialisme ini didengungkan secara massal dengan turun ke jalan ataupun dengan memenuhi timeline media sosial. Tak sedikit, warganet Indonesia ikut merespon tindakan rasis yang terjadi di Amerika itu. Namun, dari sini, barangkali kejadian tersebut dapat menjadi momen untuk berkaca pada praktik diskriminasi ras yang masih terjadi di negara sendiri. Itu sebab, tagar #Papuanlivesmatter (hidup orang Papua penting) sempat muncul seiring tagar #Blacklivesmatter (hidup orang berkulit hitam penting) yang mendunia.  Bagaimana perjalanan upaya penghapusan rasialisme di Indonesia, kita obrolkan bareng: Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam dan Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terima belasan pengaduan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).  Pengaduan PPDB yang  diterima KPAI mulai 27 Mei - 10 Juni 2020 sebanyak 15 pengaduan, yang seluruhnya dilakukan secara online. Sejumlah daerah diketahui telah mulai membuka pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  sistem zonasi tahun 2020, adapun dasar hukum yang dipergunakan adalah Permendikbud No 44 tahun 2019 tentang PPDB.  Daerah yang sudah memulai PPDB diantaranya adalah wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah.  DKI Jakarta pun memulai PPDB hari ini, 15 Juni 2020. secara daring melalui laman ppdb.jakarta.go.id. Ada sejumlah jalur yang dibuka yaitu jalur inklusi; jalur afirmasi bagi anak asuh panti dan anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid-19; jalur prestasi non-akademik; jalur afirmasi bagi anak dari pemegang Kartu Pekerja Jakarta, pengemudi Jak Lingko dan anak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS); jalur perpindahan orang tua dan anak guru; jalur zonasi; serta jalur prestasi akademik dan Luar DKI Jakarta.   Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak dinas pendidikan untuk memperketat pengawasan PPDB agar tidak terjadi kerumunan di sekolah. FSGI juga berharap, untuk daerah yang bisa melaksanakan PPDB secara daring, harus dipastikan bahwa semua proses pendaftaran, pengumuman, hingga verifikasi penerimaan dilakukan daring.  Terkait dengan PPDB 2020, kita tanyakan kepada Staf Ahli Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang, Pengamat pendidikan Doni Koesoema, dan Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tak jarang berita-berita hoaks mewarnai What'sapp grup keluarga. Kalau sudah begitu, antar anggota keluarga ada yang mesti berperan untuk menelusurinya dan mengirim bantahannya sebelum hoaks tersebut diteruskan kemana-mana. Peran dalam memerangi hoaks dapat diambil oleh siapapun, begitupun oleh keluarga. Setidaknya itulah yang ingin ditunjukkan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dalam sebuah serial mini video dengan judul: "Keluarga Anti Hoaks".  Meski bukan barang baru, namun serial itu diproduksi Mafindo bertujuan mengembalikan esensi keluarga sebagai satu kesatuan yang melawan hoaks-hoaks yang masih terus berseliweran. Serial video Keluarga Anti Hoaks yang telah lebih dulu diunggah di Youtube itu berkonsep action superhero. Dalam serial video itu ada figur Papa, Mama Anti, Fina, dan Doni yang akan beraksi melawan kekuatan penyebar hoaks.  Selain melalui media video, Mafindo juga bekerja sama dengan Kantor Berita Radio KBR memproduksi podcast Cek Fakta tiap minggunya. Tayang setiap senin, Podcast cek fakta menghadirkan lima topik teratas periksa fakta dalam sepekan, hasil periksa fakta dengan tingkat engagement paling tinggi dalam Forum Anti Fitnah Hasut dan Hoax (FAFHH) serta Instagram. Podcast "Cek Fakta" bisa anda simak di KBRPrime.id setiap senin dan di aplikasi podcast lainnya.  Mengenai hal ini, Kita obrolkan bareng Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho dan Ketua Komite Pemeriksa Fakta Masyarakat anti fitnah Indonesia (Mafindo) Aribowo Sasmito.

'Indonesia Urutan 97' masuk dalam jajaran trending topic, kemarin di media sosial.  Pasalnya, Indonesia berada di urutan 97 dari daftar 100 negara paling aman COVID-19 menurut laporan Deep Knowlegde Group. Mereka adalah konsorsium organisasi komersial dan nirlaba yang berdiri di Hongkong. Adapun yang duduk di ranking pertama adalah Negara Swiss, dan disusul Jerman di bawahnya. Dilansir Forbes akhir pekan lalu, keduanya dinilai sebagai negara teraman pandemi atas dasar ketahanan ekonomi serta kehati-hatian dalam melonggarkan lockdown tanpa mengorbankan kesehatan dan keamanan publik. Sementara, negara tetangga Indonesia, yakni Singapura menempati urutan  4 dan Malaysia di peringkat 30.    Berdasar Deep Knowledge Group, enam hal yang dijadikan kerangka analisa diantaranya: Efisiensi karantina, pemantauan dan deteksi, ketahanan regional, kesiapan pelayanan kesehatan, kesiapan darurat dan efisiensi manajemen risiko  oleh pemerintah. Terkait penanganan COVID-19 di tiap negara yang dinyatakan aman, bagaimana evaluasi untuk Indonesia? Apa yang harus dilakukan pemerintah supaya bisa lebih aman lagi? Lantas adakah pengaruh dari peringkat itu terhadap investasi dan promosi pariwisata Indonesia?  Kita bincangkan hal ini bersama Epidemiologi dari Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, dan Wakil Ketua Generasi Pesona Indonesia (GenPI), Siti Chodijah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan marak pemberitaan soal penumpukan penumpang di hari pertama dan kedua masa PSBB transisi yang terjadi di beberapa stasiun di wilayah Jabodetabek. Kondisi ini terjadi ketika pekerja kembali aktif melakukan mobilitas untuk menuju ke tempat kerja dan menggunakan transportasi umum.  Ahli penyebaran penyakit dari Universitas Padjadjaran Bandung Panji Fortuna Hadisoemarto pun memperingatkan potensi munculnya klaster baru penularan Covid-19 melalui angkutan umum. Panji Fortuna mengatakan klaster baru bisa muncul jika terdapat orang positif Covid-19 yang berdesak-desakan dengan penumpang lain tanpa jaga jarak di angkutan umum. Apalagi saat ini banyak ditemukan orang tanpa gejala (OTG) yang terkonfirmasi positif. Peringatan itu disampaikan Panji Fortuna menanggapi banyaknya kerumunan orang di stasiun dan halte angkutan umum di awal masuk kerja di masa transisi. Terkait soal resiko yang dihadapi para pekerja di masa transisi, kita obrolkan bareng Epidemiolog Universitas Padjadjaran (Unpad), Panji Fortuna Hadisoemarto, Manager External Relations PT KCI Adli Hakim, dan Pengamat ketenagakerjaan Universitas Airlangga, Hadi Subhan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Peraturan Pemerintah tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah diterbitkan. Kalau kata Juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, Tapera merupakan program pemerintah untuk memudahkan pekerja memiliki rumah. Menurutnya, Tapera dijalankan dengan system gotong-royong. Program itu menarik iuran 3 persen dari karyawan dengan rincian 2,5 persen dipotong dari gaji karyawan dan 0,5 persen ditanggung pengusaha pemberi kerja.  Deputi Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengungkap dengan adanya BP Tapera, maka peserta akan mendapat dua jenis manfaat yaitu pemupukan simpanan dan manfaat pembiayaan perumahan. Pekerja berpenghasilan rendah akan mendapat pembiayaan perumahan melalui sistem gotong royong. Sedangkan pekerja yang berpenghasilan di atas Rp8 juta diwajibkan membayar iuran rutin, yang bisa diambil saat pensiun atau saat berakhirnya kepesertaan.  Akan tetapi program ini menuai beberapa penolakan. Seperti dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang menilainya sebagai beban baru bagi pengusaha. Senada dengan pengusaha, Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) pun menganggap kewajiban membayar iuran Tapera akan menambah beban buruh yang masih bergaji di bawah kelayakan.  Tepatkah program ini menjawab kebutuhan masyarakat?  Soal program Tapera, kita bincangkan bersama Deputi Komisioner BP Tapera Adi Setianto, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida dan Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudistria. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kepala Gugus Tugas Tim Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo mengatakan, pemberlakuan syarat-syarat transportasi dalam masa pandemi masih diterapkan secara ketat. Salah satunya dalam penggunaan transportasi udara, Doni mengatakan masyarakat masih harus melakukan atau membawa surat peryataan telah melakukan tes COVID seperti, PCR Tes ataupun Rapid Tes. Selain memberlakukan syarat khusus, Doni juga mengatakan pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat yang telah melakukan perjalanan luar negeri, untuk melakukan karantina di beberapa tempat yang sudah disediakan. Sedangkan untuk masyarakat yang melakukan perjalanan dalam negeri untuk tetap melakukan karantina mandiri di kediamannya masing-masing. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia pun mengaku siap menerapkan kenormalan baru dalam operasionalnya. Begitupun dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) yang akan menerapkan kenormalan baru dalam pelayanannya. Apa yang perlu disiapkan dan diperhatikan untuk operasionalnya di transportasi umum maupun penyedia jasa transportasi dan penerapan protokol kesehatannya? Kebijakan apa saja yang perlu diambil pemerintah terkait transportasi selama masa transisi new normal?  Kita simak bersama Kepala Gugus Tugas Tim Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo. Juru bicara PT KAI Joni Martinus, Ketua Umum Organda Adrianto Djokosoetono, dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kebayang nggak, bagaimana rasanya menjadi pasien dan tenaga medis yang berjibaku melawan COVID-19? Tekanan yang begitu besar menjadi beban tak hanya bagi raga maupun jiwa. Alunan musik barangkali bisa memberikan pengaruh yang positif bagi mereka.  Karena itulah,  Merdu Ruang atau disebut Meruang menjadi inisiatif sejumlah seniman dan pekerja kreatif asal Yogyakarta yang ingin berkontribusi bagi penanganan COVID-19. Melalui karya musik, mereka yang bergerak di bidang seni ini menunjukkan dukungannya bagi para tenaga medis dan pasien COVID-19.  Caranya, dengan merangkai sejumlah lagu ke dalam playlist yang memberikan efek terapi untuk menemani pekerja medis dan pasien di rumah sakit. Kita akan obrolkan lebih lanjut hal ini bersama Venti Wijayanti sebagai insiator dan tim marketing Merdu Ruang, Inisiator Merdu Ruang dan Musisi, Leilani Hermiasih, dan Psikolog Sustriana Saragih. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Adakah yang berbeda dengan cara kita beribadah ketika masuk di era kenormalan baru nanti? Sudah hampir tiga bulan, rumah-rumah ibadah seluruh agama ditutup dan mengharuskan kita menjalani ibadah dari rumah masing-masing. Ketika pelonggaran akan dilakukan dengan berbagai aturan, maka baik pemuka agama maupun umat beragama mesti bersiap.  Menteri Agama Fachrul Razi pun telah terbitkan Surat Edaran tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi. Menurut Menag Fachrul, surat edaran itu diterbitkan sebagai respons atas kerinduan umat beragama untuk kembali melaksanakan ibadah di rumah ibadah masing-masing dengan tetap menaati protokol kesehatan, terutama dalam rangka pencegahan persebaran Covid-19 dan perlindungan masyarakat dari risiko ancaman dampaknya. Di dalamnya mengatur kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah, berdasarkan situasi riil terhadap pandemi Covid-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut, bukan hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah.  Seperti apa ketentuan penyelenggaraan ibadah secara kolektif di rumah ibadah? Lalu apa saja yang harus disiapkan penanggung jawab rumah ibadah? Bagaimana tanggapan dari Dewan Masjid Indonesia dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengenai hal ini?  Kita obrolkan bersama Menteri Agama Fachrul Razi, Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla, Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta Romo Vincentius Adi Prasojo dan Ketua PGI Gomar Gultom. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun ini ke Arab Saudi di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan, ibadah haji tahun 2020 ditiadakan karena pandemi covid-19 global belum berakhir. Pembatalan pemberangkatan jamaah haji tersebut sesuai dengan amanat undang-undang selain persyaratan ekonomi dan fisik, kesehatan dan keselamatan jamaah haji harus diutamakan mulai dari embarkasi, di Tanah Suci hingga kembali ke Tanah Air.  Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan kajian dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).  Pemerintah Indonesia sebelumnya memutuskan untuk menunggu kejelasan dari Saudi sebelum menentukan sikap terkait haji tahun ini. Awalnya, Indonesia memberi waktu hingga akhir April bagi Saudi. Namun Saudi tak kunjung memberi kabar. Kemenag pun mengundur batas waktu hingga Mei. Hal yang sama pun terjadi, tak ada kepastian dari Saudi. Seperti apa penjelasan pemerintah soal ditiadakannya keberangkatan haji tahun ini? Bagaimana dengan jemaah? Imbas bagi mereka apa saja?  Bagaimana nasib jemaah yg sudah lunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH?  Kita akan cari tahu bersama Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Amphuri, Firman M Nur dan Roros Satti, Jama’ah haji premium Kota Surabaya. Simak juga pernyataan dari Menteri Agama Fachrul Razi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pada 1 Juni kemarin, kita memperingati Hari Lahir Pancasila. Dalam peringatannya, Presiden Joko Widodo pun mengingatkan bahwa dasar negara Pancasila dapat menguatkan dan mempersatukan kita untuk mengarungi masa-masa sulit karena pandemi global. Menurut Jokowi, dengan berpegang teguh pada Pancasila, masyarakat bergotong-royong bersama keluar dari berbagai tantangan dan kesulitan. Sementara itu, menurut motivator yang merupakan penyintas COVID-19 Tung Desem Waringin, Pancasila ini merupakan pilar untuk Indonesia. Pilar yang menjadikan bangsa Indonesia kuat, khususnya menghadapi pandemi saat ini. Sedangkan SETARA Institute mengapresiasi nilai-nilai Pancasila yang telah dipraktikkan masyarakat di tengah pandemi seperti sikap gotong royong dan kepedulian sosial. Tapi sayangnya, Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos masih menyoroti sikap intoleransi di media sosial yang belum menunjukkan adanya perubahan positif.  Bagaimana sikap toleransi di masa pandemi COVID-19 dimana interaksi masyarakat sangat terbatas? Seperti apa nilai-nilai Pancasila yang relevan diimplementasikan di era pandemi ini?  Kita akan bincangkan bersama Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos, Motivator Tung Desem yang menjadi penyintas COVID-19, dan Direktur Eksekutif The Indonesian Instiute, Center for Public Policy Research (TII) Adinda Tenriangke Muchtar.

Ketika 'New Normal' mau dijajal di beberapa sektor seperti perkantoran, prindustrian juga pariwisata, lalu bagaimana jika kenormalan baru itu diberlakukan bagi dunia pendidikan? Hampir tiga bulan, Indonesia memberlakukan sistem belajar dari rumah. Dan belum lama ini, pemerintah menyebut bakal mulai produktif namun aman bagi covid-19. Maka, muncul pertanyaan apakah sektor pendidikan juga segera dimulai bareng dengan berjalannya roda perekonomian? Sementara, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyarankan agar pemerintah tidak membuka sekolah hingga Desember 2020. Anjuran itu disampaikan untuk mencegah terjadinya gelombang kedua kasus Covid-19.  Jadi kapan sih, mulainya tahun ajaran baru akan dimulai kembali? Seperti apa jika kenormalan baru dijalankan di dunia pendidikan? Siapkah jika kenormalan baru dijalankan di bidang pendidikan? Kita akan bahas bersama Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad, Komisioner KPAI bidang pendidikan, Retno Listyarti dan Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Istilah “New Normal” atau kenormalan baru sedang santer terdengar belakangan ini. Persiapan demi persiapan sedang dilakukan untuk menyongsong apa yang disebut pemerintah sebagai tatanan baru untuk menjadi produktif namun tetap aman dari resiko COVID-19. Lantas jika masyarakat nanti menjalani kelaziman baru ini, bagaimana dengan sektor pariwisata? Bagaimana nanti konsep kenormalan baru ini dilaksanakan oleh para pelaku wisata?  Kita simak pernyataan dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio soal hal ini. Simak juga obrolannya bareng Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Tur dan Agen Perjalanan Indonesia (ASITA) Nunung Rusmiati dan Wakil Ketua Generasi Pesona Indonesia (GenPI), Siti Chodijah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Kesehatan RI telah terbitkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Dilansir dari kemkes.go.id, disebutkan panduan pencegahan penularan Covid-19  diantaranya  seperti: Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di tempat kerja yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas kesehatan yang diperkuat dengan Surat Keputusan dari Pimpinan Tempat Kerja. Selain itu, menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja/datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah. Jika ada pekerja esensial yang harus tetap bekerja, maka di pintu masuk tempat kerja lakukan pengukuran suhu dengan menggunakan thermogun, dan sebelum masuk kerja terapkan Self Assessment Risk Covid-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19. Lantas bagaimana Asosiasi Pengusaha Indonesia menanggapi ini? Bagaimana upaya untuk mempersiapkan kenormalan baru bagi aktivitas perkantoran dan industri?  Kita bincangkan bersama Ketua kebijakan publik Apindo Sutrisno Iwantono dan Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Arus mudik dan arus balik sudah menjadi fenomena yang selalu dihadapi pada momen hari raya seperti lebaran setiap tahunnya. Namun di tahun ini, arus mudik dan balik musti terhalang dengan berbagai pembatasan yang telah disiapkan pemerintah. Ini demi memutus rantai penyebaran COVID-19 baik di ibukota maupun di daerah yang menjadi tujuan pemudik. Lebaran telah usai, kini perhatian pemerintah tertuju pada potensi adanya arus balik. Lantas bagaimana efektivitas upaya pemerintah menghadang arus balik?  Seperti apa pengendalian transportnya di darat dan syarat yang musti dipenuhi? Bagaimana agar tak berbondong datang ke Ibukota?  Kita akan bahas bersama Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi dan Pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno. Simak juga pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan juga Gubernur Provinsi Sumatera Barat Irwan Prayitno. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Di tengah umat Islam merayakan lebaran, video tiga suster Katolik menyanyikan lagu berjudul " Idul Fitri" menjadi viral di media sosial. Menurut Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, yang dilansir detik.com, itu adalah salah satu bentuk dukungan kerukunan yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia pun turut membagikan video itu melalui twitter resmi @Kemenag_RI. Tak heran jika netizen tanah air kian menggaungkannya dengan membagikan video ini di media sosial, seperti Twitter, Instagram, Facebook, ataupun YouTube. Video ini menuai beberapa komentar positif.  Tak hanya dari masyarakat, tapi juga dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut melontarkan pujian melalui akun Instagram-nya. Tak hanya suster-suster tadi, tapi sejumlah pemuda dan pemudi Katolik pun punya gagasan yang sama. Ini dapat dilihat dari akun Youtube Katolik Garis Lucu yang mengunggah video cover Lagu Idulfitri. Dalam keterangannya, lewat cover lagu Idul Fitri ini mereka ingin turut bergembira sekaligus menyapa para sahabat Muslim di mana pun berada. Lagu ini dinyanyikan oleh Koor atau Paduan Suara Virtual Komunitas Katolik Garis Lucu (KGL). Peserta yang terlibat dalam project tersebut sebanyak 95 orang. Mereka juga menulis ucapan: “Selamat Idul Fitri 1441 H. Mohon Maaf Lahir dan Batin. Mari, jabat erat persaudaraan. Nikmati indahnya kedamaian!”  Soal ini kita obrolkan yuk bareng salah seorang peserta paduan suara Komunitas Katolik Garis Lucu bernama Rei Rahawarin. Simak juga pandangan dari Setara institute yang selama ini menyoroti kebebasan beragama di Indonesia bersama Direktur Riset Setara Institute Halili. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tahun ini lebaran terasa spesial, karena perayaan dilakukan di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Sebagian masyarakat pun melakukan penyesuaian, yakni dengan berbagai batasan jarak fisik  dan protokol kesehatan.  Sebagian lagi, tak bisa bermewahan karena musti menyesuaikan kondisi keuangan akibat tak menerima Tunjangan Hari Raya. Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Jawa Timur, hingga H-2 Hari Raya Idul Fitri 2020 menerima lebih dari 3.000 aduan pelanggaran THR. Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan Posko THR secara online, serta telah menyiapkan petugas mediator untuk memfasilitasi konsultasi maupun aduan masyarakat seputar THR. Posko ini dapat diakses melalui situs web www.kemnaker.go.id yang dibuka hingga tanggal 31 Mei 2020. Soal THR ini kita akan bahas bersama Kordinator Posko Pengaduan THR LBH Surabaya, Habibus Solihin, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati dan Metta Anggriani, Certified Financial Planner. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Idulfitri sudah di depan mata. Namun, tak semua yang biasa tiap tahun dipersiapkan kala Lebaran, dihadirkan pula tahun ini. Itu karena kita masih hadapi darurat COVID-19. Presiden Joko Widodo juga meminta masyarakat untuk tidak berkerumun, jelang dan saat hari raya Idulfitri 1441 H . Jokowi mengingatkan masyarakat,untuk menerapkan physical distancing secara baik, dan menghindari berdekatan dengan orang lain. Menurutnya, protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.  Nah, seperti apa Idulfitri dan silaturahmi di Era Corona agar tetap istimewa? Bagi yang tidak dapat merayakan Idulfitri bareng keluarga, mudik ke rumah orang tua, juga membatasi diri untuk pergi silaturahmi langsung ke sanak keluarga dan kerabat, bagaimana mengatasinya? Bagaimana juga bagi yang tak menerima THR dan bahkan kehilangan pekerjaan?  Ustazah Izza Farihatin dari ISLAMI.co menjelaskannya di podcast #WhatsTrending *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sejak awal pekan ini atau seminggu jelang lebaran, kembali ramainya kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta menjadi sorotan. Walaupun gedung pusat perbelanjaan di sana masih ditutup akibat pandemi Covid-19, namun aktivitas jual beli terjadi di sepanjang trotoar.Alhasil, kerumunan masyarakat tak dapat dihindarkan meski pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih berlaku di Jakarta. Berbelanja keperluan lebaran di Hari Raya Idul Fitri sudah menjadi tradisi. Pandemi Covid-19 mengubah beberapa kebiasan orang mempersiapkan Lebaran. Namun bagi sebagian orang, tradisi berbelanja sandang baru, misalnya, tetap tak berubah. Lantas bagaimana dengan pusat-pusat perbelanjaan? Bagaimana antisipasi kerumunan pembeli, juga saat nantinya dibuka normal kembali? Adakah antisipasi agar protokol kesehatan tetap dipatuhi? Bagaimana dengan tren belanja lebaran via online tahun ini? KIta simak bersama Ketua Komite Ritel Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tutum Rahanta dan Aditya Maulana Noverdi humas salah satu platform e-commerce di Indonesia, shopee. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Di pekan terakhir jelang Lebaran masih ditemukan para pemudik yang nekat pulang kampung menggunakan berbagai cara untuk mengelabui petugas. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Ahmad Ramadhan membeberkan selama 23 hari pelaksanaan operasi ketupat, polri mencatat sebanyak total hampir lima puluh ribu kendaraan yang meliputi kendaraan pribadi, kendaraan sewa, bus, travel dan kendaraan roda dua yang diminta putar balik oleh petugas. Hal ini karena kendaraan-kendaraan tersebut terindikasi akan melaksanakan mudik yang tersebar di beberapa wilayah. Sedangkan, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan kementeriannya telah mengikuti semua aturan yang berlaku terkait larangan mudik untuk mencegah lolosnya pemudik. Sejauh ini sudah cukup efektif atau masih ada celah-celah yang memungkinkan lolosnya pemudik? Kita akan bahas di #What'sTrending. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pertanyaan soal kapan pandemi berakhir dan kapan rutinitas kembali normal mungkin banyak diteriakkan di masa ini. Namun yakinkah anda kalau kita bisa memiliki kehidupan yang normal seperti sediakala pascapandemi COVID-19? Belum lama ini, Presiden Joko Widodo menjanjikan nantinya masyarakat Indonesia dapat kembali hidup normal dan produktif serta aman dari COVID-19. Namun Joko Widodo menegaskan belum akan melonggarkan kebijakan PSBB yang berlaku di sejumlah daerah di Tanah Air. Presiden mengatakan, nantinya, masyarakat di Indonesia bisa beraktivitas normal kembali namun harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan Covid-19. Yakinkah Anda kalau kita bisa beraktivitas normal kembali namun harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan Covid-19? Apa proyeksi Presiden Jokowi soal hidup normal baru ? Apa pula kata sosiolog dan ekonom? Kami kulik di #WhatsTrending *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belum lama ini, kerumunan orang yang tercipta karena penutupan gerai fastfood di kawasan Sarinah Jakarta menjadi bahan pembicaraan netizen. Pun dengan gerombolan penumpang pesawat di Bandara Soetta sekitar semingguan jelang lebaran itu. Pasalnya, lautan manusia ini terjadi kala Indonesia masih menggalakkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dimana masyarakat terus-terusan diminta untuk diam di rumah dan tak mudik ke kampung halaman. Menyusul kemudian yang tak kalah ramai, adalah kemunculan Hashtag Indonesia Terserah di twitter. Tagar ini sudah dipakai oleh lebih dari 25 ribu kali. Para tenaga medis membagikan foto diri sambil bawa tulisan “Indonesia Terserah” yang diunggah di media sosial. Para netizen yang simpatik terhadap pejuang garda depan ini juga ikut serta menggaungkan pesan tersebut.  Apa yang kiranya menjadi latar belakang para tenaga medis menyampaikan pesan “Indonesia Terserah” yang kemudian viral di media sosial? Kebijakan dan imbauan yang dikeluarkan pemerintah sejauh ini sudah cukupkah mengarahkan masyarakat untuk patuh dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19?  Kita simak bersama Ahli paru dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Dokter Frans Abednego Barus, SpP dan Psikolog, Aully Grashinta. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Bagaimana Ibadah Idul Fitri di saat Virus Corona penyebab COVID-19 masih mengepung kita? Mungkin ini yang menjadi pertanyaan sebagian besar orang saat ini. Rabu lalu, Menteri Agama Fachrul Razi mengeluarkan imbauan agar umat Islam menjalankan Sholat Id di rumah bersama keluarga inti. Ini bagian dari empati dan komitmen sebagai umat beragama, dalam penanganan COVID-19. Seperti apa tata cara Sholat Idul Fitri yang dilakukan di rumah? Mungkin ada rasa bahagia atau kegembiraan yang berkurang, bagaimana menghadapinya? Ustaz Ibnu Kharish atau biasa disebut Ustaz Ahong dari Islami.co menjelaskannya di #WhatsTrending special Ramadan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belum lama Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, namun iuran itu kembali naik dengan terbitnya Perpres baru awal Mei ini. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membenarkan bahwa, Presiden Joko Widodo telah menandatangani kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan tersebut menurut Airlangga dilakukan agar BPJS Kesehatan tetap berjalan normal. Kenaikan iuran tersebut ditujukan bagi peserta BPJS Kesehatan mandiri pekerja (PBPU) dan bukan penerima upah (BP). Apa kata DPR soal hal ini?  Bagaimana pula tanggapan dari BPJS Watch dan Certified Financial Planner soal kenaikan Ini? *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah berniat membuka kesempatan kelompok usia muda untuk bekerja. Alasannya, kelompok usia muda diprioritaskan bisa bekerja, lantaran dinilai paling memiliki kekebalan tubuh yang cukup baik. Namun, kelompok usia muda yang bekerja harus mampu melakukan protokol kesehatan jaga jarak termasuk saat kembali ke rumah agar tak membahayakan penghuni rumah lainnya. Sementara, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan baik kelompok muda atau tua sama rentannya tertular Covid-19. Lalu, apa saja catatan soal kebijakan ini di mata Sosiolog Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Erna Ermawati Chotim? Kami bahas ini di #WhatsTrending *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tim Pakar Percepatan Penanganan COVID-19 menggalakkan Gerakan Kurva Landai. Gerakan ini perlu didukung semua orang agar tak menulari dan tertular COVID-19. Dengan demikian, penurunan jumlah kematian akibat Covid-19 akan tercapai dan kurva kasus COVID19 menjadi landai. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi kurva nasional kasus Covid-19 akan menurun pada September 2020. Menurut BNPB hingga saat ini kurva DKI Jakarta melandai. Sedangkan daerah-daerah lainnya masih meningkat.  Bagaimana caranya melandaikan kurva COVID-19 di Indonesia dan dapat dijalankan secara efektif? Apa saran PB Ikatan Dokter Indonesia? Seperti apa sih gerakan kurva landai itu? Apa catatan kritis Pengamat dan praktisi media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmisoal soal Gerakan Landai Kurva yang didengungkan pemerintah? Kami kulik di podcast #WhastTrending *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Dugaan kebocoran data pengguna Bukalapak dan Tokopedia menjadi pemberitaan media massa belakangan ini. Keamanan para pengguna toko online lagi-lagi dipertanyakan. Padahal, di kala masyarakat lebih banyak berdiam di rumah saat pandemi, maka berbelanja secara daring menjadi pilihan cara baru berbelanja.  Soal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate beri imbauan, supaya pemilik akun selalu mengubah password secara berkala dan menggunakan fitur One Time Password (OTP) agar keamanan akun pribadi dapat terjaga dengan baik. Selain itu menurutnya, pemerintah akan terus memastikan agar digital economy, khususnya e-commerce dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya gangguan oleh peretas data atau data breach.  Bagaimana mestinya perlindungan data konsumen dinomorsatukan? Dan bagaimana memastikan hal ini tak terjadi kembali di kemudian hari? Kita bahas di #WhatsTrending

Selama bulan puasa umat muslim dianjurkan meningkatkan rasa solidaritas kepada yang lain dengan bersedekah. Namun, di tengah kondisi ekonomi yang turun dan tak bebas keluar rumah, apakah ini menjadi waktu yang tepat untuk bersedekah? Bagaimana menguatkan niat untuk bersedekah? Apa saja manfaat sedekah? Kami kulik di podcast #WhatsTrending special #Ramadan bersama Ustaz Hengki Ferdiansyah dari ISLAMI.co.

Setelah sempat disetop selama beberapa waktu, moda trasportasi pengangkut penumpang, baik itu darat, laut, maupun udara bakal kembali beroperasi pada hari ini, 7 Mei 2020. Ini dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Tapi kata dia, ada persyaratan khusus yang diperbolehkan menggunakan moda transportasi umum. Salah satu kriteria khusus pengguna moda transportasi ini nantinya adalah orang yang bekerja pada pelayanan bidang pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, fungsi ekonomi, hingga percepatan penanganan Covid-19. Selain itu, syarat yang harus dimiliki adalah surat tugas bagi masyarakat yang berpergian dengan tujuan bisnis. Budi pun menambahkan, rencana diperbolehkannya moda transportasi telah dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang dipimpin kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Kata dia, gugus tugas nantinya akan menentukan kriteria seseroang yang mendapat izin bepergian dengan moda transportasi umum di tengah pandemi Covid-19 ini.  Kebijakan ini pun mendapat kritik, salah satunya dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pandemi COVID-19 terus menjadi perhatian semua pihak. Di Indonesia penelitian soal COVID-19 terus dilakukan. Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro menyatakan Indonesia mengirimkan Whole Genome Sequencing (WGS) atau analisis gen ke gisaid.org yang merupakan lembaga pengumpul genom dari seluruh dunia.  Apa hasil tiga analis gen yang dikirimkan oleh Lembaga Eijkman Institute for Molecular Biology? Apakah hasilnya tipe Covid 19 yang saat ini tengah menyebar di Indonesia merupakan tipe yang tidak dikenal di dunia? Lantas apa konsekuensi dari temuan awal itu? Bagiaman tinngkat bahaya dan pengobatannya?  Kami kulik bareng Ketua Satgas Covid-19 PB Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Djoerban. Bisa Anda dengarkan obrolannya di podcast #WhatsTrending

Menghabiskan sebagian besar waktu dengan berada di rumah saja, membuat kita putar otak untuk mencari kesibukan yang produktif.  Salah satu yang bisa jadi rekomendasi mengisi waktu di rumah kala pandemi adalah berkebun.  Lalu,bagaimana jika pekarangan terbatas?  Menurut pegiat urban farming, perkara ketiadaan lahan bukanlah halangan untuk bercocok tanam. Bahkan, pegiat Indonesia Berkebun Winartania menyebut urban farming memiliki potensi ekonomi di tegah pandemi Covid-19.  Menurut Wina, masyarakat dapat memasak atau menjual hasil panen sayur di rumah seperti cabai, tomat, bayam, kangkung dan sayuran lainnya. Hasil perkebunan itu dapat mengatasi persoalan pangan dan ekonomi,  Nah, bagaimana kiat untuk berkebun bagi pemula yang bisa dilakukan di rumah? Kami tanyakan kepada Muslim dari Jakarta Berkebun. Apa syaratnya untuk bisa berkebun dari rumah?  Ada satu lagi pilihan untuk berkebun di rumah, yaitu memanfaatkan media air atau yang disebut hidroponik. Menanam berbagai tanaman secara hidroponik memiliki tantangan tersendiri. Seperti apa? Kami ngobrol bersama Susana Itsuko, owner Susan Hidroponik Jogja sekaligus penggerak komunitas Jogja (Hi-Jo) Bisa Anda dengarkan obrolannya di podcast #WhatsTrending

Tepat di peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei kemarin, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo untuk pertama kalinya menggelar wisuda secara daring. Lebih dari 250 orang yang diwisuda mulai dari jenjang diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Rektor UNS Solo, Jamal Wiwoho, menyebut pandemi corona membuat tatanan pendidikan, termasuk penyelenggaraan wisuda harus beradaptasi. Seperti apa Wisuda Daring yang dilakukan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo? Bagaimana pula keresahan para lulusan baru di masa pandemi COVID-19? Apa tanggapan Pengamat Pendidikan, Darmaningtyas soal upacara wisuda yang ditempuh dengan cara daring? Kami bahas di #WhatsTrending

Selama Bulan Ramadhan KBRPagi bareng Islami.co bakal menghadirkan episode-episode spesial yang menghadirkan obrolan menarik soal menjalani ibadah di tengah masa pandemi COVID-19. Nah, kali ini yang sudah bersama kita: Ustazah Isna Rahmatin Shalihah.

Pemerintah meluncurkan pelayanan konsultasi psikologi. Sebab, selama pandemi COVID-19, Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT dan pelecehan mulai marak dan memberi tekanan kesehatan mental bagi masyarakat. Nama layanan itu adalah SEJIWA. Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko mengatakan, dari hasil laporan ketua PBB beberapa waktu lalu, kekerasan dalam rumah tangga saat masa pandemi cukup tinggi terjadi di negara lain, dan mengancam kaum perempuan juga anak.  Beberapa negara yang mengadukan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak saat pandemi adalah Afrika Selatan, yang menerima laporan sebanyak 90 kasus KDRT.  Selain Afrika, Australia juga selama pandemi mencatat, pencarian layanan laporan KDRT meningkat 75 persen dari sebelumnya. Bagaimana mengakses layanan ini? Dan mengapa KDRT mendominasi pelaporan kasus kekerasan masa pandemi COVID-19.  Apakah peluncuran SEJIWA, akan menjawab persoalan? Kami kulik bersama Koordinator Pelayanan Hukum LBH APIK Uli Pangaribuan di #WhatsTrending

Pasca sembuh dari COVID-19, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi siap menyumbangkan plasma darahnya.  Apa dengan plasma darah? Apakah plasma darah penyintas mengandung antibodi yang dinilai dapat membantu pasien COVID-19.  Apa syaratnya dan seperti apa tingkat keberhasilannya menurut Lembaga Biologi Molekuler Eijkman?  Bagaimana pula peran PMI dalam pengelolaan plasma darah pasien sembuh COVID-19?

Masih pada betah di rumah? Ini sih harus ya, wajib hukumnya di tengah pandemi Covid 19 yang belum mereda. Tapi bagaimana jika tak memungkinkan untuk tetap di rumah dan harus keluar?  Pemerintah sempat mewanti untuk memasang aplikasi Peduli Lindungi di gadget. Aplikasi ini disebut-sebut oleh Menkominfo Johnny G Plate dapat mengetahui jika ada potensi pembawa virus corona penyebab COVID-19 di sekitarnya. Pemprov Bangka Belitung pun, juga mengenalkan aplikasi Fight COVID-19 buatan anak bangsa.  Kami ajak Anda berkenalan dengan kedua aplikasi ini di #KBRPagi Terkait hal itu, Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar meminta pemerintah menjamin pemrosesan data pribadi dalam aplikasi Peduli Lindungi, mengacu prinsip perlindungan data pribadi. Bagaimana catatan ELSAM penggunaan aplikasi seperti ini?  Sementara itu, Anggota Divisi Akses Informasi Online SAFEnet, Nabillah Saputri juga memberikan penilaian dari aplikasi-aplikasi pelacakan COVID-19. Apa kata dia?  Kami obrolin ini di podcast #whatsTrending

Larangan mudik berlaku sejak Jumat lalu untuk semua daerah. Kata Menko Polhukam Mahfud MD, penjagaan dan penindakan pemudik bakal makin ketat kedepannya. Ini demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Menurutnya, pemudik tidak boleh masuk atau keluar dari Jakarta. Dampak dari itu, para tunawisma kini bermunculan di kawasan Ibu Kota.  Apakah pandemi COVID-19,mengakibatkan masyarakat kesulitan membayar sewa tempat tinggal?  Lantas bagaimana pula jika mereka berasal dari luar daerah,namun dilarang untuk mudik? Bagaimana baiknya dan apa solusinya? Kami hadirkan tanggapan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (DKI Jakarta) William Aditya dan Sosisolog Universitas Nasional, Sigit Rochadi

elamat menunaikan ibadah puasa. Pemerintah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1441 Hijriah jatuh pada Jumat 24 April 2020. Ketetapan itu berdasarkan hasil sidang isbat kemarin. Nah, di masa Pandemi COVID-19 ini kita mesti jaga kondisi badan agar ketahanan tubuh maksimal. Nah, di Bulan Ramadhan saat pandemi masih 'menakuti' kita, amankah berpuasa? Bagaimana #Ramadan Sehat di Tengah Covid 19? Kami tanyakan ini bersama dr. Iqbal Syauqi, yang juga seorang Ustaz alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di #WhatsTrending bersama ISLAMI.co

Besok, kemungkinan umat Islam menjalankan ibadah puasa. Biasanya,di bulan suci ibadah makin digencarkan dengan Salat Tarawih atau Tadarussan di masjid misalnya. Namun, saat pandemi Covid-19 ini, Kementerian Agama RI mengajak umat Islam memaksimalkan ibadah #Ramadan di rumah. Bagaimana caranya?  Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan wabah COVID-19 bukan halangan untuk pelaksanaan ibadah. Ramadan justru bisa menjadi bala atau menjadi rahmat tergantung bagaimana kita menyikapinya. Menurut MUI, di kondisi pagebluk COVID-19, pelaksanaan ibadah Ramadan bisa dilakukan dengan kebiasaan baru yang tetap dalam tuntunan syariah Islam. Seperti apa kebiasaan baru tersebut? Kami bahas di podcast #WhatsTrending

Akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan melarang semua lapisan masyarakat melakukan kegiatan pulang kampung atau mudik jelang Lebaran nanti.Itu demi menghidnari penyebaran Covid 19 di daerah tujuan pemudik. Keputusan melarang mudik, menurut Presiden, berdasarkan kajian yang dilakukan Kementerian Perhubungan RI.  Kemarin, Jokowi meminta jajarannya untuk mempersiapakan apa-apa saja yang dapat dilakukan pemerintah, untuk melarang masyarakat bepergian mudik. Masyarakat yang tidak mudik pun menurut Presiden, sudah terbantu dengan sejumlah bantuan sosial. Namun, Jokowi belum memberi arahan terkai sanksi apa saja yang akan dikenakan terhadap masyarakat yang masih tetap nekat melakukan mudik.  Terkait larangan mudk ini, apa tanggapan Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno? Kami juga ngobrol bersama salah satu karyawan swasta pembuat sepatu di Tangerang yang berencana mudik ke Jogja. Malah jauh-jauh hari sebelumnya, ia sudah mengantongi tiket kereta api untuk pulang ke kampung halamannya. Namun setelah adanya larangan mudik, apa kata dia? Mau tahu obolan selengkapanya? Yuk gabung di podcast #WhatsTrending

Selamat Hari Kartini! Perempuan punya peran penting lho dalam memerangi pandemi Covid- 19, lho. Dari kalanagan perempuan pengambil kebijakan, wanita karir, petani, ibu rumah tangga hingga artis, tengah berjuang melawan pandemi ini. Mau tahu cara Penyanyi Yuni Shara menyambut Hari Kartini di tengah situasi saat ini? Sementara itu, dalam pertemuan virtual dengan sembilan Menteri Luar Negeri perempuan dari berbagai negara yang membahas dampak pandemi Virus Corona terhadap perempuan, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan pentingnya perempuan di tengah pandemi COVID-19 ini. Apa peran penting itu? Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga berharap perempuan menjadi bagian dari solusi atas kondisi saat ini. Tak ketinggalan, di Hari Kartini ini, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mendesak agenda pemberdayaan perempuan Indonesia di tengah Pandemi COVID-19. Seperti apa pula perempuan-perempuan di Desa Peduli Gambut hadapi masa pandemic COVID-19? Kami kulik di podcast #whatsTrending

Data terakhir yang diungkap pemerintah melalui konferensi pers kemarin, Hari Minggu19 April 2020, pasien sembuh dari COVID-19 di Indonesia mencapai 686 orang. Tentu saja angkat ini terus diupayakan untuk terus bertambah di tengah pandemic yang belum berakhir. Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan 6.575 orang dari kasus konfirmasi yang positif didapatkan 686 orang sembuh dan yang meninggal 582 orang.  Salah satu pasien yang sembuh dari COVID-19 adalah aktris Indonesia Andrea Dian.  Seperti apa cerita Dian dan mereka yang sembuh dari Covid-19? Bagaimana tenaga medis yang berjuang memerangi penyakit ini? Pesan apa ingin disampaikan agar pandemi segera berlalu? Mari gabung di podcast #whatstrending

Relawan medis Penanganan Covid-19 yang mendaftar masih kurang. Seperti apa kebutuhannya? Apa saja motivasi para relawan dan bagaimana mengajak masyarakat bergabung? Sementara itu, warga Desa Rejamulya Kedungreja, Cilacap, Jawa Tengah, dilibatkan menjadi relawan COVID-19. Seperti apa inisiatif kampung ini? Kami juga hadrikan cerita Ika Dewi Maharani, perawat dari Maluku Utara yang berbagi pengalamannya sebagai relawan medis COVID-19. Apakah Anda tertarik juga menjadi relawan percepatan penanganan Covid-19? Di podcast #Whatstrending kami sajikan ceritanya.

4 juta orang mendaftar di program Kartu Prakerja, seiring dengan gelombang PHK yang terjadi di masa pandemi yang turutmenaikkan angka pengangguran. Apakah termasuk Anda? Seperti apa program kartu prakerja itu? Siapa saja yang berhak mendapatkannya menurut Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari? Lalu apa saja evalausi soal ini menurut pengamat ketenagakerjaan Hadi Subhan? Kami kupas di podcast #WhatsTrending

Lebih 30 ribu napi yang dibebaskan di seluruh Indonesia di masa pandemi. Alasannya menghindari penyebaran Corona di dalam lapas. Untungnya napi korupsi gak dibebaskan jiuga. Ketika rencana itu dilempar ke masyarakat, muncul pro dan kontra dong pastinya. Ada laporan narapidana yang baru bebas itu berulah kembali atau melakukan tindak pidana. Tapi memang jumlahnya nggak banyak kalau dibandingkan 36 ribuan yang dibebaskan itu. Apa tanggapan Ombudsman Republik Indonesia terkait pembebasan narapidana ini? Di Jawa Timur, di sana ada 500an lebih narapiana yang dibebaskan melalui program asimilasi dan pembebasan bersyarat. Seperti apa sih jaminan keamanan yang diberikan? Kontributor KBR, Budi Prasetyo di Surabaya, melaporkannya di #KBRPagi Bisa Anda dengarkan selengkapnya di podcast #WhatsTrending

Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mengeluarkan hasil Polling Mudik Lebaran yang dilaksanakan pada 10-12 April 2020 dengan responden sebanyak hampir empat ribu kepala desa yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia. Populasi Polling ini ialah desa dengan penduduk mayoritas beragama Islam sebanyak lebih dari 53 ribu desa. Hasil polling menunjukkan sekitar 90 persen kepala desa tidak setuju mudik lebaran, hanya 10 persen sisanya setuju mudik. Isu kesehatan menjadi alasan hampir mutlak seluruh Kepala Desa yang kemudian merekomendasikan untuk tidak mudik pada Lebaran 2020. Presiden, Joko Widodo menegaskan, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilarang mudik. Larangan itu diputuskan pada rapat internal Kamis lalu yang digelar oleh pemerintah. Menurut Jokowi, larangan tersebut agar penyebaran COVID-19 di daerah bisa ditekan, sehingga tidak akan ada episentrum baru selain Jakarta. Kita simak pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo dan juga Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo soal hal ini. Simak juga obrolannya bareng Wakil Ketua Komisi V DPR Nurhayati Monoarfa, Sekretariat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Zulmafendi, dan Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno sekaligus Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Pemerintah Jawa Barat menyatakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 14 hari di lima daerah pada Rabu, 15 April 2020 pekan depan. Kelima daerah itu adalah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok serta Kabupaten dan Kota Bekasi. Pemberlakuan PSBB ini menyusul Jakarta yang menjadi daerah pertama melaksanakan PSBB. Pemerintah pun menyebut pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi dan Banten dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menegaskan pemerintah harus mengontrol penyebaran Covid-19 di daerah tersebut. Sebab angka kasus dan penyebarannya tinggi. Sumak obrolannya bersama Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, dan Ketua presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengaku telah menerima sumbangan yang datang dari berbagai lapisan kelompok masyarakat dengan total lebih dari Rp193 miliar sampai dengan kemarin, Hari Kamis (9 April 2020). Hal ini diungkapkan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto. Sumbangan dari masyarakat itu membantu dalam usaha mencegah penyebaran COVID-19. Prinsip saling bergandengan tangan mengumpulkan donasi di tengah pandemi ini memang diperlukan agar wabah segera berlalu dan dampaknya tak meluas.  Nah bagi masyarakat yang juga ingin membantu berdonasi, KBR bersama media-media lain pun bekerja sama membuka program #BagiAsa. #BagiAsa adalah sebuah gerakan bersama untuk berbagi harapan, dengan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak wabah Covid-19. Program ini akan di luncurkan mulai Hari Senin, 13 April 2020 untuk memberikan bantuan khususnya berupa makanan, namun bisa juga berupa sembako atau alat pelindung diri (APD) seperti masker. Penerima bantuan adalah kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti lansia, anak-anak, fakir miskin, serta pekerja sektor informal. Untuk langkah awal, penyaluran bantuan akan difokuskan terlebih dulu di kawasan Jabodetabek.  Simak obrolannya bersama Penggagas Food Bank of Indonesia (FOI) adalah Hendro Utomo dan Chief Empowerment Officer Accelerice, Charlotte Kowara.

Polri mengeluarkan lima telegram terkait penanganan pandemi Covid-19. Juru bicara Mabes Polri Asep Adi Saputra mengatakan, telegram Polri itu merupakan pedoman bagi seluruh anggota kepolisian dari tingkat Polda sampai Polres dalam upaya penegakan hukum selama masa pandemi Covid-19. Salah satu telegram tersebut memerintahkan seluruh jajaran kepolisian untuk melaksanakan patroli siber untuk memonitor perkembangan situasi serta opini di ruang siber, dengan sasaran penyebaran hoaks terkait COVID-19, hoaks terkait kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19, juga penghinaan kepada presiden dan pejabat pemerintah.  Kita simak bersama dengan Juru bicara Mabes Polri Asep Adi Saputra, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesai Usman Hamid.

Gelombang PHK tak terelakkan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Di berbagai daerah bahkan telah dilaporkan adanya PHK di beberapa sektor ketenagakerjaan. Soal itu, pemerintah berharap Kartu Pra Kerja menjadi salah satu langkah antisipasi bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak covid-19 di tanah air. Presiden Joko Widodo berkata, pemerintah provinsi dan daerah, diharap segera mendata warga yang dinilai pantas dan layak mendapat manfaat dari program tersebut.  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan saat ini ribuan buruh di pelbagai daerah telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), akibat pandemi COVID-19.  Simak pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo mengenai hal ini. Simak juga obrolan bareng Juru bicara KSPI Kahar Cahyono, Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Andri Yansah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Himawan Estu Bagijo, dan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati.

Mulai hari ini, pemerintah meminta semua orang tanpa terkecuali menggunakan masker saat keluar rumah dan menggalakkan gerakan #MaskerUntukSemua. Penggunaan masker dimaksudkan untuk mencegah penularan Covid-19 dari orang yang terinfeksi.  Pemerintah Ceko yang dipimpin Perdana Menteri Andrej Babis, telah lebih dulu menyerukan pentingnya masker untuk mengendalikan penyebaran virus dan bahkan mendesak pemerintah lain untuk mengikutinya. Ia menuliskan: Memakai masker katun sederhana dapat mengurangi penyebaran virus sampai 80 persen! Ceko telah melakukannya, mewajibkan penduduk memakai masker di tempat publik. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan, seruan ini dijalankan sesuai dengan arahan organisasi kesehatan dunia WHO.  Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, masyarakat disarankan lebih bijak dan menggunakan masker kain yang dapat dicuci dan digunakan berkali-kali, sebab masker bedah dan N-95 yang sekali pakai dan ditujukan untuk petugas medis.  Kita simak pernyataan dari Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Yane Ardian, Penggagas kampanye Gerakan Sejuta Masker Kain Kota Bogor, dan Ina Farida, Inisiator penggalangan pengadaan masker Semampir.

Beberapa waktu lalu, Salah satu Staf Khusus Presiden RI, yakni Putri Tanjung, lewat Instagram melaporkan kegiatan donasi makanan yang dilakukannya. Berupa, pembagian makan siang ataupun makan malam ribuan porsi kepada dokter, suster dan petugas di beberapa Rumah Sakit di Jakarta. Ia juga berucap terima kasih kepada pihak-pihak yang turut berkontribusi dalam berbagi makanan bergizi seimbang yang menunya itu sudah dikonsultasikan dengan pihak rumah sakit. Sementara itu di laman kitabisa.com kita bisa menjumpai pengumpulan donasi makanan yang diinisiasi oleh Startup Wahyoo dan Influencer Edho Zell dengan program #RantangHati. Program ini membagikan makanan gratis kepada para pekerja di luar, sekaligus membuat pedagang warung makan tetap laris agar #SemuaBisaMakan dan #DirumahAja. Wahyoo adalah perusahaan teknologi yang memberikan nilai tambah dan bermanfaat bagi warung-warung di Indonesia. Hasil penggalangan dana di kitabisa.com akan dikoordinasi oleh Wahyoo lewat warung-warung makannya. Makanan yang sudah disediakan akan dibagikan kepada keluarga tidak mampu dan buruh-buruh yang terpaksa berhenti bekerja. Kita akan bincangkan bersama Founder & CEO Wahyoo Peter Shearer, dan Aries, Pemilik Warteg Kharisma Bahari, Utan Kayu Raya Jakarta.

Berdasar monitoring dan pengaduan konsumen ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), ada beberapa hal komoditas barang dan pelayanan yang dikeluhkan konsumen, bahkan profesi kesehatan selama pandemi COVID-19 landa Indonesia. Dalam rilisnya, YLKI menyebut beberapa masalah seperti sulitnya masyarakat mendapatkan masker, hand sanitizer, bahkan produk multi vitamin, khususnya vitamin C menjadi salah satu masalah yang disoroti. Selain itu juga pengaduan masalah alat-alat kesehatan meliputi ketersediaan barang, serta harga yang tidak wajar.  Disamping itu, ada juga pengaduan masyarakat yang sulit mengakses pelayanan rumah sakit, baik untuk pelayanan Covid-19 dan atau pelayanan reguler. YLKI juga mencatat adanya pengaduan sulitnya melakukan refund atau bahkan cancel tiket pesawat, dan atau hotel yang dipesan via Online Travel Agent (OTA), pengaduan soal lambatnya akses internet, juga pengaduan masalah leasing dan pelayanan perbankan yang belum jelas eksekusinya. Untuk itulah YLKI membuka Posko Pengaduan Wabah Virus Corona.  Kita akan bahas bersama Staf Pengaduan YLKI, Rio Priyambodo, Koalisi Masyarakat Sipil Anis Hidayah, dan Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih.

Belakangan muncul pemberitaan beberapa pasar yang harus dibatasi jam operasionalnya, atau bahkan hingga penutupan sementara di masa wabah COVID-19 melanda. Pasar yang sepi pengunjung pun sudah jadi pemandangan yang dapat dijumpai di beberapa tempat. Kondisi ini lantas menyisakan pertanyaan bagaimana ketika masyarakat harus berbelanja memenuhi kebutuhan dapurnya, sementara masih berlaku imbauan untuk tetap di rumah? Merespon kebutuhan besar kala sekarang ini untuk berbelanja dari rumah, Perumda Pasar Jaya yang mengelola 150-an pasar di Jakarta mengumumkan cara yang dapat dilakukan warga ibu kota untuk berbelanja dari rumah. Yakni, dengan menghubungi para pedagang pasar yang kontaknya telah mereka rilis lewat media sosial. Tapi rupanya tak hanya di Jakarta, di beberapa daerah lain juga telah menjalankan hal serupa, yakni mempublikasi deretan pasar di wilayahnya yang dapat dihubungi untuk pelayanan belanja dari rumah. Di media sosial twitter, misalnya, dipenuhi berbagai poster informasi mengenai pasar-pasar lengkap dengan nomor kontak para pedagang. Seperti, PD Pasar Anyar Kota Tangerang, Diskominfo Kota Bontang juga Dinas Perdagangan Kota Samarinda yang menginformasikan pasar-pasar dan sejumlah kontak pedagang dengan komoditas yang dijajakannya. Kita simak bersama Arif Zamani, Chief Financial Officer Sayurbox, Direktur Utama Pasar Jaya Arief Nasrudin, dan Elvidanyanty perantara bagi teman-teman di wilayahnya dalam mendapatkan bahan-bahan masak.

Pemerintah memilih untuk menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ada dalam UU Kekarantinaan Kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pada Pasal 49 diatur empat pilihan karantina yang bisa dilakukan. Yakni karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit atau pembatasan sosial berskala besar. Presiden Joko Widodo lantas meminta kepala daerah untuk bisa bekerja menjalankan kebijakan atas seizin pemerintah pusat. Menurut Jokowi, kebijakan karantina wilayah merupakan wewenang dari pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah. Ia menegaskan agar Pembatasan Sosial Berskala Besar dijalankan secara tegas agar memutus mata rantai persebaran virus korona atau Covid-19. Jokowi bahkan mempertimbangkan usulan pemberlakuan Darurat Sipil supaya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar itu dapat dijalankan secara efektif. Mengenai hal ini kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo. Simak juga perbincangannya bersama Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi, dan Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar.

Imbauan pemerintah agar tidak keluar dari rumah tidak membuat para musisi kehabisan akal untuk saling bekerja sama dalam menggalang dana menghadapi COVID-19. Dengan tetap patuh pada aturan yang ada, para artis serta musisi menyiasati larangan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak dengan menggelar konser amal dari rumah masing-masing. Donasi pun masih dapat terkumpulkan. Salah satu konser berbasis daring yang masih berlangsung adalah konser #DiRumahAja. Kemarin, akun @NajwaShihab sebagai penggagas konser #DiRumahAja mengumumkan bahwa donasi mencapai lebih dari 10 miliar rupiah dan penggalangan dana ini masih dibuka sampai tanggal 14 April 2020. Sementara itu dalam keterangan di laman kitabisa.com menyebut bahwa seluruh donasi yang terhimpun berkat “Konser Musik #DiRumahAja” akan disalurkan pada kelompok yang paling rentan, terutama tenaga medis, masyarakat kecil yang terpaksa harus terus bekerja di luar rumah.  KBR Pagi ini akan membahas juga berbagai inisiatif lainnya yang dilakukan para penyanyi di tengah wabah COVID-19. Kita bahas bersama penyanyi Rio Febrian dan Brisia Jodie.

Rasa panik, stres, dan khawatir kini ikut menjangkiti masyarakat di tengah wabah COVID-19. Apalagi, jika masyarakat hanya dibolehkan diam di rumah dan dibanjiri dengan berbagai kabar meresahkan mengenai virus korona yang tengah merajalela. Tanpa boleh keluar rumah untuk mendapat penghiburan jiwa, maka yang dapat dilakukan adalah dengan mengandalkan akses internet untuk mencari pelarian di dunia maya. Salah satu yang kini bermunculan adalah layanan meditasi online. Boleh dicoba nih sama warganet! Kita simak bersama Ketua Komunitas Tergar Indonesia Linda Widjaja.

Imbas pandemi COVID-19 memasuki banyak sektor. Namun terkait dampak ekonomi yang timbul akibat covid-19 di tanah air, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para tukang ojek, sopir taksi, dan nelayan yang sedang memiliki kredit motor, mobil, dan perahu tidak khawatir. Jokowi memastikan, adanya pemberian kelonggaran pembayaran angsuran selama 1 tahun. Kita simak bersama pernyataan dari Presiden Joko Widodo, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, Koordinator Pengaduan YLKI Sularsih dan Direktur Clipan Finance Jahja Anwar.

Pemerintah tengah melakukan Rapid Test atau tes cepat untuk mendetekasi seseorang yang terinfeksi virus corona baru COVID-19. Namun pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah siapa saja yang akan menjalani tes tersebut dan bagaimana caranya? Kita simak bersama Ketua Gugus Tugas penanganan COVID-19 Doni Monardo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Guru Besar Biokimia dan Biologi Molekuler Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga (Unair) Chairul Anwar Nidom, Wakil Ketua KPBI Jumiasih dan Direktur YLBHI, Asfinawati.

Sebagian dari kita, memang cukup beruntung bisa kerja dari rumah. Sebagian lagi, masih harus tetap bekerja lantaran kerja dari rumah cuma sekadar imbauan belum ada aturan sahih dari pemerintah. Sementara, sebagian lainnya kudu tetap kerja biar tetap dapat penghasilan meski ada kemungkinan penghasilannya berkurang lantaran imbauan kerja dari rumah ini. Meski jaga jarak atau sosical distancing itu penting banget untuk mencegah penyebaran virus corona lebih meluas lagi, bukan berarti kita berhenti saling membantu. Dari beberapa pertanyaannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan perlunya gotong royong itu. Kita obrolkan hal ini bersama Ketua Yayasan Graisena Agung Firmansyah dan Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia, Alissa Wahid. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Ngomong soal kepanikan orang lantaran penyebaran virus corona, perilaku masyarakat yang muncul adalah beli panik. Ramai-ramai datang ke swalayan atau pasar untuk beli stok bahan makanan atau bahkan keperluan lainnya seperti masker atau cairan penyanitasi tangan. Padahal seharusnya kita menghindari kerumuman banyak orang kan? Beli panik terjadi lantaran kurangnya informasi dan masih ada juga lho yang percaya mitos dan hoaks seputar corona. Informasi yang benar seperti apa sih? Simak obrolannya bersama Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Prof. Amin Soebandrio. Simak juga pernyataan dari Juru bicara pemerintah untuk penanganan corona, Ahmad Yurianto soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sedari kemarin, netizen banyak mengomentari seruan untuk kerja dan  belajar dari rumah serta penjarakan sosial atau social distancing.  Beberapa cantolan tagar yang populer dipakai netizen Indonesia dalam  cuitannya antara lain Guenganto, dirumahaja atau  gerakansocialdistancing. Memang sudah ada imbauan agar masyarakat  membatasi mobilitas atau aktivitas di luar rumah, kerja dan belajar dari  rumah bisa jadi pilihan. Nggak seperti ASN yang memang sudah punya  aturan, buat pekerja swasta kerja dari rumah itu cuma pilihan. Itu pun  kalau kantor atau tempatnya bekerja memang membolehkan pegawainya kerja  dari rumah. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Dalam pernyataannya kemarin, Presiden Jokowi meminta  Gubernur, Bupati  maupun Walikota untuk berkonsultasi terus dengan Badan Nasional  Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu, Presiden juga mengimbau agar  masyarakat Indonesia melakukan aktivitas seperti belajar  dan bekerja di  rumah. Hal ini kata dia untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Hal ini karena ada 118 ribu lebih kasus COVID-19 di lebih 110 negara dan wilayah di dunia. Pandemi adalah penyebaran global suatu penyakit pada saat yang bersamaan. Badan kesehatan dunia WHO menyebut, ada tiga kriteria umum terkait pengumuman pandemi, yakni virus yang dapat menyebabkan penyakit atau kematian, penularan virus orang-ke-orang yang berkelanjutan, dan bukti penyebaran ke seluruh dunia. WHO meminta warga tak panik dan meminta pemerintahan di semua negara mengambil langkah penting dan agresif. Menurut WHO, beberapa negara telah menunjukkan kemampuan untuk menekan dan mengendalikan penyebarluasan.  Soal hal ini kita akan berbincang bersama Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif dan Psikolog, Aully Grashinta. Simak juga pernyataan dari Kepala BNPB Doni Monardo.

Data terakhir menyebut kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 7 lagi. Itu artinya total ada 34 kasus. Dan kemarin, kasus kematian pertama pasien positif COVID-19 di Indonesia. Sementara di waktu yang sama, dua pasien positif COVID-19 yang lain telah sembuh dan dilakukan proses pemulangan. Beberapa tindakan preventif atau pencegahan dilakukan beberapa pihak agar kasus COVID tak semakin berkembang. Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan mengeluarkan surat edaran mengenai pencegahan penyebaran virus corona terbaru ini. Kemenaker mengingatkan para pengusaha dan kemendikbud mengingatkan institusi pendidikan untuk sama-sama mengantisipasi merebaknya COVID-19. Selain itu, beberapa daerah membatalkan event-event yang sebabkan keramaian. Kita simak obrolannya bersama Tutum Rahanta, Dewan Penasehat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia APINDO. Simak juga pernyataan dari Juru Bicara Penanganan Covid-19, Ahcmad Yurianto, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Wakil Presiden Maruf Amin bakal membahas wacana pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat nasional bersama Presiden Joko Widodo. Ia menyebut FKUB tingkat nasional dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait kerukunan umat beragama di tingkat nasional. Kata Wapres, selama ini FKUB hanya ada di tingkat provinsi dan kabupaten. Pada 2019 lalu, Kementerian Agama mencatat indeks kerukunan umat beragama di Indonesia meningkat 73,83 persen untuk rentang 1 sampai 100. Dalam survey itu ada tiga indikator yang dinilai yaitu toleransi kesetaraan dan kerjasama di antara umat beragama. Wakil Presiden Maruf Amin menyebut, peran FKUB penting untuk mengawal dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Simak pernyataan dari Wakil Presiden Maruf Amin soal hal ini. Simak juga obrolannya bareng Ketua Umum FKUB Ida Pangelingsir Agung Putra, dan Direktur Riset Setara Institute, Halili. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan pembatalan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020. Adalah Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) yang melakukan gugatan ke MA dan meminta kenaikan itu dibatalkan. Sebelumnya, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober 2019. Dalam beleid tersebut ditetapkan pemberlakuan tarif baru mulai 1 Januari 2019. Dengan demikian, maka iuran BPJS kembali ke iuran semula, yaitu: sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3, sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2, dan sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1. Simak obrolannya bareng Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Anggota Komisi Kesehatan DPR RI, Ribka Tjiptaning dan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kemarin, di media sosial marak ucapan dan harapan bagi para perempuan dalam peringatan Hari Perempuan Sedunia yang diperingati tiap 8 Maret. Namun sayang di momen tersebut Catatan Akhir Tahun (catahu) Komnas Perempuan menunjukkan pula masih maraknya kekerasan terhadap perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kekerasan terhadap perempuan Indonesia naik hampir 800 persen dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Kita simak obrolannya bersama Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemenko PMK Ghafur Dharmaputra, dan Ellen Kusuma, Kepala Sub Divisi DARK (Digital At-Risks) SAFEnet. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Foto yang diunggah seniman Tara Basro di media sosial menyedot perhatian netizen hingga menimbulkan polemik ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bereaksi. Bermula ketika Tara Basro mengunggah foto bagian samping tubuhnya tanpa busana di Twitter dan foto diri mengenakan bikini di Instagram. Semuanya sedang menampakkan lipatan-lipatan lemak di perutnya. Foto - foto itu disertai dengan narasi atau pesan mengenai upaya lebih mencintai diri ketika menurut Tara, selama ini orang selalu mengatakan hal jelek tentang tubuh mereka. Ada pihak memandang foto tersebut sebagai upaya body positivity yang mengajak orang untuk mencintai bentuk tubuh yang dimiliki apa adanya. Namun ada juga yang tidak sepakat dan menilai negatif foto itu.  Bagaimana Kementerian Kominfo merespons foto tersebut? Simak obrolannya bersama Menteri Kominfo Johnny G Plate dan Ellen Kusuma, Kepala Sub Divisi DARK (Digital At-Risks) SAFEnet. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan ini, empon-empon naik pamor. Itu karena, anjuran-anjuran untuk mengonsumsi minuman berbahan empon-empon itu sedang marak. Pasalnya, ini disebut-sebut membantu mendongkrak imunitas tubuh. Memang, imunitas tubuh inilah yang sedang diandalkan untuk menangkal COVID-19. Empon-empon atau rempah seperti jahe, temulawak, kunyit, serai, dan sebagainya itu dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bumbu masak atau bahan pembuat jamu. Kini, penjual dan penikmat jamu pun bermunculan di kala obat untuk COVID-19 belum ditemukan. Kita obrolkan hal ini bersama dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini , Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Dr Mangestuti Agil, dan salah satu penjual jamu herbal di Banyuwangi Heru Prayitno. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah mengumumkan dua pasien positiv COVID-19, pada 2 Maret 2020, banyak beredar identitas pasien di kalangan masyarakat. Beberapa foto dan juga alamat serta detail aktifitas kedua pasien tersebar luas melalui group Whatsapp dan media sosial lain. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar semua pihak menghormati privasi pasien ataupun suspect covid-19. Hal itu dilakukan sebagai bentuk menjaga privasi seseorang dari hal-hal yang tidak diinginkan dan membuat mereka tidak nyaman. Jokowi juga mengatakan, menjaga privasi mereka juga sebagai bentuk melindungi psikologi pasien ataupun suspect yang saat ini sedang menjalani observasi ataupun isolasi. Kita simak pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo soal hal ini. Simak juga obrolannya bareng Anggota Komisi Informasi Pusat KIP Romanus Ndau Lendong, Juru bicara pemerintah terkait kasus COVID-19, Ellen Kusuma, Kepala Sub Divisi Digital At-Risk Communities (DARK) SAFEnet. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kemarin, Presiden Joko Widodo menyampaikan dua warga negara Indonesia terkonfirmasi positif terinfeksi virus Corona penyebab penyakit Covid-19. Menurut Jokowi, dua WNI itu tertular virus dari seorang warga Jepang yang bertandang ke rumah mereka di Depok, Jawa Barat. Otoritas Malaysia mendapati warga Jepang itu positif Covid-19 dan memberi kabar kepada pemerintah Indonesia. Dua WNI itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Dr Sulianti Saroso di Jakarta, hari Minggu kemarin untuk diisolasi. Presiden Jokowi menambahkan, Indonesia siap dengan segala kemungkinan terkait penyebaran Covid-19. Jokowi meminta masyarakat tenang dan mengikuti standar aturan kebersihan. Pemerintah juga meminta warga untuk waspada dan tidak perlu panik. Kita simak pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo soal hal ini. Simak juga obrolannya bareng Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso Mohammad Syahril dan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Anung Sugiantono. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komisi yang membidangi Ketahanan DPR RI bakal membentuk panitia kerja (panja) penanganan Covid-19. Anggota komisi bidang Ketahanan DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan pembentukan panja akan difokuskan pada kesiapan negara untuk menanggulangi keadaan darurat bila mana kasus Covid-19 terjadi di Indonesia. Menurut Bobby, sejak Desember 2019, sejumlah negara menggunakan militer untuk membantu penanganan. Kata dia, pelibatan militer penting apabila situasi penyebaran corona berdampak terhadap pelayanan publik dan keamanan dalam negeri. Kita obrolkan hal ini bareng Anggota komisi bidang Ketahanan DPR Bobby Adhityo Rizaldi, Juru bicara BIN Wawan Purwanto, dan Pengamat intelijen Stanislaus Riyanta. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kerajaan Arab Saudi menghentikan sementara penerimaan jamaah umrah menyusul maraknya penyebaran virus Sarcov-2 atau penyakit Covid-19 di seluruh dunia. Seperti dilaporkan kantor berita SPA, kemarin, Kemlu menyatakan bahwa otoritas kesehatan Saudi mengikuti perkembangan terkait penyebaran virus korona yang kini juga telah menjangkiti negara tetangga di Timur Tengah, seperti Kuwait, Bahrain, dan Oman. Saudi juga menghentikan izin masuk menggunakan visa turis dari negara-negara yang tengah mengalami wabah virus korona. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menangguhkan sementara pelayanan umrah bagi warga dari luar kerajaan dalam upaya mencegah penyebaran virus corona baru. Mengenai hal ini, kita simak bersama obrolannya bareng Presiden Joko Widodo, Anam Eni Huda, calon jemaah umrah asal Jombang Jawa Timur, Wakil Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI Muhammad Farid Aljawi dan Ketua Persaudaraan pengusaha umroh dan haji PERPUHI Solo, Her Suprabu. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah berniat gelontorkan dana untuk promosi pariwisata Indonesia hingga 72 M termasuk untuk menggaet influencer luar negeri. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk promosi dan insentif pariwisata di 10 destinasi pilihan seperti Danau Toba, Yogyakarta, Labuan Bajo dan Bali. Anggaran tersebut dialokasikan untuk diskon tiket, hotel hingga promosi melalui influencer. Kata Airlangga, insentif dan promo ini diberikan untuk menarik minat wisatawan mancanegara maupun domestik yang gagal berlibur ke Tiongkok ataupun Korea Selatan, akibat penyebaran COVID-19.  Kita simak pernyataan dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto soal hal ini. Simak juga obrolan bareng Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparkeraf) Wishnutama Kusubandio dan Wakil Ketua Generasi Pesona Indonesia (GenPI), Siti Chodijah.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa dilansir dpr.go.id, menilai penting diberlakukannya aturan mengenai area mana saja yang diperbolehkan bagi kendaraan roda dua untuk melintas. Nurhayati mengatakan, jika berkaca dari jalan nasional diseluruh dunia, tidak ada roda dua melintas kecuali di atas 250 cc. Tetapi, kata dia, adanya di jalan-jalan perumahan atau di jalur-jalur yang memang tidak dilintasi kendaraan umum. Itu yang menurutnya mungkin akan di atur dalam Undang-Undang. Meski demikian, Ia mengaku tidak menutup mata akan begitu pentingnya kendaraan roda dua yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Menurutnya, tak ada roda dua pun akan menyulitkan masyarakat luas. Tetapi kata Nurhayati, area dimana kendaraan roda dua bisa melintas mungkin itu yang bisa diatur. Simak obrolannya bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa dan Pengamat transportasi Djoko Setijowarno. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Duh Jakarta banjir lagi, karena hujan deras dari pukul 11 malam hingga pagi. Ini lebih parah dari banjir di awal pergantian tahun baru 2020 lalu. Ketinggian banjir beragam. Bagaimana cerita warga yang rumahnya banjir? Dan seperti apa prakiraan cuaca sepekan? Kami ngobrol bersama Sitta Rosdaniah, warga Cempaka Putih Barat, Jakarta dan prakirawan BMKG, Nanda Al Fuadi di What's Trending KBR Pagi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty mengeluarkan statement tentang aktivitas berenang yang menyebabkan kehamilan jika dilakukan satu kolam dengan lawan jenis akibat pertemuan tidak langsung dari sel sperma dan sel telur. Kata dia, dilansir tribunnews, pertemuan yang tidak langsung misalnya, ada sebuah mediasi di kolam renang. Menurutnya ada jenis sperma tertentu yang sangat kuat walaupun tidak terjadi penetrasi, tapi ada pria terangsang dan mengeluarkan sperma, dapat terjadi kehamilan saat perempuan berada pada masa subur. Sitti pun kemudian meminta maaf, terkait pernyataannya. Sitti mengatakan, dirinya menyadari telah memberikan pernyataan yang tidak tepat. Karena itu, Ia mencabut pernyataan tersebut. Menurutnya pernyataan itu merupakan statement pribadinya, sehingga dirinya menegaskan, pernyataan soal potensi kehamilan di kolam renang, bukan pernyataan resmi dari KPAI.  Dapatkah kehamilan terjadi pada saat berenang bersama lawan jenis? Perlukah pendidikan seks diberikan sedini mungkin dan bagaimana caranya? Kita cari tahu bersama dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Gde Suardana dan Koordinator program remaja Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DKI Jakarta, Novie Juanita. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Festival Kebhinekaan kembali digelar yakni pada akhir pekan ini, 20-23 Februari 2020 di Griya Gus Dur Jakarta Pusat, Jakarta. Rangkaian acara ini memasukkan diskusi secara intensif soal agama-agama di Indonesia yang ditujukan terkhusus bagi Milenial. Beberapa agama yang konon bakal dibincangkan secara santai itu diantaranya agama Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Kong Hu Cu. Tak hanya itu, pada acara yang sama, Milenial juga diajak membahas Syiah, Ahmadiyah, Saksi Yehova, Budha Kasogatan. Agama dunia seperti Sikh, Ortodoks, Yahudi dan bahai, serta kepercayaan lokal seperti Sunda Wiwitan, Budi Daya, Perjalanan dan Kapribaden, tak luput dari obrolan lintas iman yang dimaksudkan untuk menghadirkan pemahaman bagi generasi muda.  Namun mampukah dialog antar agama pada Milenial bisa menjadi ruang bagi umat untuk memahami subtansi dari sebuah agama, dan belajar satu dengan lainnya? Efektifkah dialog ini memunculkan rasa toleransi serta saling menghargai antarpemeluk agama? Simak obrolannya bareng Ira Lathief panitia Festival Kebhinekaan dan Ismail Hasani, Direktur Eksekutif SETARA Institute. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

RUU Ketahanan Keluarga menuai polemik di masyarakat. Pro kontra soal RUU usulan anggota dewan perwakilan rakyat ini terlihat dari media sosial. Ada yang menganggap RUU ini wajar. Namun berkembang pula anggapan bahwa aturan itu terlalu mencampuri urusan ranjang hingga perasaan. Itu karena di dalamnya, termaktub kewajiban suami istri untuk saling mencintai. RUU itu juga mewajibkan masyarakat untuk melaporkan anggota keluarganya yang LGBT, sadisme dan masokisme karena dianggap penyimpangan seksual. Meski demikian, rancangan regulasi itu menegaskan kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi istri yang bekerja di instansi masing-masing hak cuti melahirkan dan menyusui selama 6 (enam) bulan yang lebih tepat sepertinya masuk di UU Ketenagakerjaan. Simak obrolannya bersama salah satu politisi pengusul RUU Ketahanan Keluarga dari Fraksi PAN, Ali Taher dan anggota DPR fraksi PKB Maman Imanulhaq. Simak juga pendapat dari aktivis Ananda Badudu soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Diskon mencapai 30 persen disebut-sebut sebagai langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk merangsang wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Meski angka tepatnya masih belum diputus, tapi dalam minggu ini tiga kementerian: Pariwisata, Keuangan dan Perhubungan secara intensif membahas insentif tersebut. Beberapa destinasi yang disebut bakal diganjar diskon adalah: Bali, Likupang di Sulawesi Utara, Bintan, Batam, Jogja, Lombok, juga Labuan Bajo. Kita simak obrolannya bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparkeraf) Wishnutama dan Abdylah anggota Komunitas Backpacker Jakarta. Simak juga peryataan dari Presiden RI Joko Widodo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

KBR telah mendapat kesempatan mampir ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) secara eksklusif ngobrol-ngobrol bareng Menko Polhukam Mahfud MD. Obrolan yang berlangsung, membahas soal bagaimana milenial berperan dalam proses demokrasi bangsa Indonesia. Dalam kesempatan itu Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa generasi muda sekarang aktif di dalam proses-proses demokrasi meskipun tidak selalu melalui partai politik. Menteri Mahfud melihat bahwa generasi milenial itu merajai dunia media sosial dalam pembentukan opini yang mempengaruhi proses berdemokrasi. Ia mengakui bahwa pemerintah juga memberi perhatian terhadap suara-suara netizen tersebut. Kita akan simak obrolan selengkapnya! *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Temuan paparan tinggi radiasi zat radioaktif di lingkungan sebuah perumahan di Serpong, Tangerang Selatan cukup mengejutkan. Pasalnya, lokasi temuan zat yang diduga limbah radioaktif itu jauh dari lokasi penanganan buangan nuklir. Kemarin, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) giat melakukan pembersihan di lokasi pencemaran. Upaya pembersihan adalah dengan mengambil sumber pemapar yang memancarkan radiasi di atas ambang dan mengambil seluruh vegetasi dan tanah untuk dilakukan pengujian. Proses clean up ini diperkirakan bakal memakan waktu hingga 20-an hari sampai area tersebut benar-benar bersih dan tidak membahayakan bagi warga dan lingkungan. Kita akan cari tahu soal hal ini bersama Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Indra Gunawan dan Hindun Mulaika, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Dua wartawan kampus dari Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung Press Universitas Gadjah Mada (UGM) Citra Maudy dan Thovan Sugandi menyabet penghargaan Oktovianus Pogau untuk keberanian dalam jurnalisme dari Yayasan Pantau. Pasalnya, menurut juri kala itu Citra dan Thovan berani lakukan liputan yang sulit serta peka tentang kekerasan seksual di kampus. Liputan mereka pun diharap akan mendorong usaha serupa di kalangan media, umum maupun mahasiswa, guna membela para korban kekerasan seksual dan mencari keadilan. Ini menunjukkan pers mahasiswa tak bisa dipandang sebelah mata. Mereka pun dilirik sebagai tonggak untuk menegakkan isu-isu keberagaman di kalangan mahasiswa dan milenial. Itu mengapa akhir pekan ini digelar Kegiatan Jurnalisme Keberagaman, Pers Mahasiswa dan Pemuda Lintas Iman di Kuningan, Jawa Barat. Puluhan wartawan kampus dan pemuda lintas iman bertemu untuk membangun kolaborasi kegiatan dan membangun perdamaian melalui Jurnalisme Keberagaman. Kita cari tahu bareng Muhammad Anahdi Sholihin (Aan) Ketua Pelaksana Kegiatan Jurnalisme Keberagaman, Pers Mahasiswa dan Pemuda Lintas Iman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Beredar pemberitaan di media belakangan ini soal larangan perayaan Valentine oleh dinas pendidikan di beberapa daerah, contohnya di Provinsi Jawa Barat. Dinas pendidikan di Kota Bekasi dan Bandung misalnya, juga dikabarkan mengeluarkan surat edaran larangan berhari Kasih Sayang (Valentine Day). Disdik Kota Bandung bahkan dalam surat itu, menyebut apabila ada siswa/siswi yang merayakan agar diberi sanksi sesuai tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana larangan perayaan valentine bagi pelajar di daerah-daerah itu ditanggapi? Simak obrolannya bersama Pengamat pendidikan Doni Koesoema, Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo, dan Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota komisi pendidikan DPR RI Ahmad Basarah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Indonesia Youth IGF, SAFEnet, dan Pamflet Generasi merilis hasil survei persepsi warganet muda Indonesia atas kebebasan berekspresi di dunia maya. Inti dari surveinya: “Apakah anak muda sudah merasa bebas dan aman saat berekspresi di dunia maya?” Dari 280-an responden survei yang didominasi perempuan muda, ditemukan lebih dari separuhnya tidak merasa bebas mengungkapkan ekspresi mereka di dunia maya. Dari hasil survey, didapati lebih dari 80 persen warganet mengaku tidak merasa aman saat berekspresi di dunia maya. Selain itu, lebih dari 60 persen warganet tidak yakin bahwa kebebasan berekspresi di dunia maya sudah dilindungi dengan baik di Indonesia. Dalam survey persepsi warganet muda Indonesia atas kebebasan berekspresi di dunia maya, lebih dari 50 persen warganet berpendapat bahwa dipidana akibat UU ITE menjadi momok yang paling besar mengancam kebebasan berekspresi di dunia maya. Menanggapi ancaman pada kebebasan berekspresi di dunia maya ini, sebanyak 42 persen warganet meminta adanya revisi dari pasal-pasal karet UU ITE. Simak obrolannya bareng Ellen Kusuma Organizing Committee Indonesia Youth IGF dan SAFEnet dan Anggota DPR RI, Charles Honoris. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Melalui surat tanggal 7 Februari bernomor B-3/KPPKMM/02/2020, Komisi Pengarah tiba-tiba menyetujui penggunaan Monas untuk ajang Formula E Jakarta . Dengan syarat memperhatikan beberapa hal, salah satunya menjaga keasrian, kelestarian pepohonan, dan kebersihan lingkungan di Kawasan Medan Merdeka. Padahal, awalnya Pengarah tak memberikan izin. Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka memang sempat melarang penggunaan Monas untuk rute ajang Formula E karena monumen itu merupakan cagar budaya. Menurut akun @Jakarta_ePrix, Formula E Jakarta dilakukan sesuai semangat Pemprov Jakarta dgn Jakarta Langit Biru di 2030 dalam Instruksi Gubernur tentang Pengendalian Kualitas Udara & Perpres ttg Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai u/ Transportasi Jalan. Balapan ini juga diharapkan akan mendorong turisme sesuai dengan arahan Presiden RI untuk meningkatkan kunjungan wisatawan luar negeri ke Indonesia. Simak obrolannya bareng Hilbram Dunar Deputy Director of Communication at Formula E Organizing Committee, dan Arsitek Pemerhati Cagar Budaya Bambang Eryudhawan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah tengah membahas kemungkinan mencari pulau untuk membangun rumah sakit (RS) khusus penanganan pasien penyakit yang berasal dari virus menular. Menurut Menteri Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, sedang ada pembahasan bareng kementerian terkait atas arahan presiden soal kemungkinan tersebut. Pembahasan juga menyangkut kriteria-kriteria lokasi yang akan digunakan. Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, pemerintah masih mengkaji berbagai aspek. Apalagi, ada sekitar 100 pulau yang bisa dijadikan pilihan Anggota DPR komisi kesehatan, Ribka Tjiptaning merespons upaya pemerintah mencari kawasan khusus dalam mengantisipasi penyakit menular. Menurutnya, fasilitas isolasi yang telah ada di setiap rumah sakit selama ini sudah cukup untuk menangani penyakit menular. Simak pernyataan dari Menteri Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan juga Anggota DPR komisi kesehatan, Ribka Tjiptaning soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Video terkait Politisi Andre Rosiade yang menunjukkan penggrebekan terhadap perempuan yang diduga PSK online tuai polemik. Dalam video itu, Andre Rosiade berupaya mengungkap praktik prostitusi online di Kota Padang dalam penggerebekan bersama pihak kepolisian. Namun setelahnya, beredar kabar bahwa perempuan berinisial NN dalam penggrebekan itu diduga dijebak. Kepada Kompas, Andre membantah bahwa penggerebekan terhadap PSK di Padang itu, adalah jebakan yang sengaja dibuatnya. Ia menyebut telah mendapatkan laporan dari warga terkait adanya praktik prostitusi online. Lalu, ia melaporkan kepada polisi. Soal ini, Ombudsman Republik Indonesia buka suara. Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengungkap pihaknya telah koordinasi dengan Ombudsman Sumbar. Ia menduga ada kesalahan prosedur dalam penindakan kasus tersebut. Simak obrolannya bersama Kabid Humas Polda Sumbar Satake Bayu, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Andi Rio Idris Pandjalangi, Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani dan Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, telah menyampaikan bahwa penerbangan langsung dari dan ke mainland Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ditunda untuk sementara, mulai kemarin, Rabu, 5 Februari 2020. Menlu juga menyampaikan bahwa kebijakan pemberian fasilitas bebas visa kunjungan dan visa on arrival untuk warga negara RRT yang bertempat tinggal di mainland China untuk sementara dihentikan. Pemerintah, ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Wishnutama yang dilansir laman Sekretariat Kabinet, menyebut akan terus berusaha melakukan pemasaran atau marketing ke negara-negara lain di luar China, untuk menutupi kekurangan turis dari China. Menurut Menpar, Pemerintah akan berupaya mengalihkan rute penerbangan negara-negara lain yang tidak bisa masuk ke China untuk masuk ke Indonesia. Selain itu, juga akan menggalakkan turis domestik untuk berwisata. Kita simak pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Umum ASITA, Nunung Rusmiati dan Ketua Umum ASITA, Nunung Rusmiati. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebutkan pada Bulan Mei atau Juni 2020 mendatang, akan diambil keputusan apakah para WNI eks ISIS bakal dipulangkan atau tidak. Menurut Mahfud, pemerintah telah menggelar rapat membahas rencana kepulangan WNI yang menjadi Foreign Terrorist Fighter (FTF). Mahfud bilang, akan ada dua alternatif yang menyangkut nasib sekitar 600 WNi eks ISIS itu. Yakni yang pertama akan dipulangkan, dan yang kedua tidak akan dipulangkan. Opsi dipulangkan karena mereka warga negara Indonesia. Sementara opsi tidak dipulangkan karena mereka melanggar hukum sehingga haknya bisa dicabut. Kita simak bersama pernyataan dari Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Simak juga pernyataan dari pernyataan Juru bicara Mabes Polri, Asep Adi Saputra dan Ketua Komisi bidang Hukum, HAM, Keamanan DPR Herman Hery dan Stanislaus Riyanta, analis intelijen dan terorisme. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo menemukan lebih dari 50  kabar bohong atau hoaks seputar virus Corona Wuhan di internet selama  dua pekan terakhir. Menkominfo Johnny G Plate mengatakan hoaks yang  muncul beragam, mulai dari sumber penyebaran, kabar pasien terjangkit,  hingga cara pencegahan dan penyembuhan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Ratusan WNI yang sebelumnya terisolasi dari Wuhan, Tiongkok sehubungan  dengan wabah  Virus Novel Corona, akhirnya dapat kembali ke tanah air  dengan selamat. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, mengajak masyarakat  untuk ikut memberikan tanggapan, pandangan serta masukan kepada  pemerintah dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan  Data Pribadi (RUU PDP). Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Film dokumenter SEMES7A (Baca: SEMESTA) produksi Tanakhir Films berkisah  tentang mereka yang merawat Indonesia. Menurut Produser Film SEMES7A,  Mandy Marahimin & Nicholas Saputra, film ini disiapkan untuk menjadi  tayangan dokumenter yang berbeda. Tidak semata karena keterlibatan  orang-orang di belakang layar yang selama ini banyak terlibat dalam  penggarapan film fiksi panjang di bioskop, tapi juga dari sudut pandang  penceritaan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

#SaveMonasSaveJakarta menjadi trending topik di Twitter, Selasa  (28/1/2020) siang kemarin. Belakangan, rencana revitalisasi Monumen  Nasional atau Monas menjadi perbincangan. Salah satunya, karena ratusan  pohon yang akan terdampak proyek tersebut  berbuah protes organisasi  lingkungan hidup, Walhi. #SaveMonasSaveJakarta menjadi trending topik di  Twitter, Selasa (28/1/2020) siang kemarin. Belakangan, rencana  revitalisasi Monumen Nasional atau Monas menjadi perbincangan. Salah  satunya, karena ratusan pohon yang akan terdampak proyek tersebut   berbuah protes organisasi lingkungan hidup, Walhi. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tagar #INA_CoronaVirusAlert merajai trending topic di Twitter, Senin  (27/01/2020) siang kemarin. Virus corona asal Wuhan Tiongkok tercatat  telah membunuh sekitar 80 orang di seluruh dunia. Virus itu terus  menyebar dengan data saat ini ada sekitar dua ribu orang telah  terinfeksi. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan  Kampus Merdeka yang menyasar lingkup perguruan tinggi. Salah satu  kebijakannya adalah dengan mewajibkan kampus memberikan hak bagi  mahasiswa untuk boleh mengambil tiga semester di luar program studi  (prodi). Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melihat sektor edukasi dan  kesehatan  punya potensi di bidang startup atau bisnis rintisan. Deputi  Akses Permodalan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Keeatif  (Kemenparekraf), Fadjar Hutomo menyebut, beberapa startup yang sudah ada  saat ini kedua sektor tersebut juga berpotensi untuk jadi unicorn. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Kesehatan, sebelumnya telah menerima pemberitaan dari  pemerintah Cina tentang terjadinya indikasi penularan Virus Corona di  Cina atau novel Corona Virus (nCoV) dari manusia ke manusia. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah diminta mempertegas aturan dan hak-hak khusus perempuan dalam  RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Koordinator LSM Perempuan  Mahardika, Mutiara Ika Pratiwi mengatakan hak-hak perempuan meliputi  cuti hamil dan melahirkan, cuti haid, cuti keguguran, hingga fasilitas  khusus saat kehamilan.  Pemerintah diminta mempertegas aturan dan  hak-hak khusus perempuan dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.  Koordinator LSM Perempuan Mahardika, Mutiara Ika Pratiwi mengatakan  hak-hak perempuan meliputi cuti hamil dan melahirkan, cuti haid, cuti  keguguran, hingga fasilitas khusus saat kehamilan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kasus bunuh diri pelajar SMP di sebuah sekolah di Jakarta itu menjadi  keprihatinan kita bersama. Bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia  menyebutnya sebagai kasus pertama bunuh diri pelajar di lingkungan  sekolah. Kasus ini pun tak luput dari pembicaraan warganet. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua aparatur sipil negara (ASN)  nantinya pindah ke ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyebut,  pemerintah sedang menyusun strategi untuk menarik banyak wisatawan  melancong ke Indonesia. Salah satunya dengan meningkatkan keamanan.  Luhut mengaku, strategi mendatangkan banyak wisatawan itu merupakan  hasil mencontek, dari apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Abu  Dhabi. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Publik ramai membincangkan yel-yel bermuatan SARA yang muncul dalam kegiatan Pramuka di SD Timuran Yogyakarta pada 10 Januari lalu. Seorang pembina Pramuka mengajarkan tepuk tangan ke anak-anak Pramuka yang memuat ucapan Islam Yes, Kafir No. Kasus ini menjadi viral usai seorang orang tua murid memprotesnya lewat status di media sosial. Kwartir Nasional Pramuka memastikan lembaganya bakal memperketat pengawasan di internal sebagai respon atas kasus yel-yel SARA di Pramuka Yogyakarta. Lebih lanjut kita bahas bersama Juru Bicara Pramuka Guritno dan Pengurus PP Muhammadiyah Abdullah Darraz. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komnas HAM menanggapi sikap yang diambil Pemkot Depok dalam merespon  kasus kekerasan seksual Reynhard Sinaga di Manchester, Inggris yang  menyedot perhatian masyarakat belakangan ini. Komisioner Komnas HAM Beka  Ulung tak sepakat apabila ada kebijakan razia yang berpotensi  mendeskriminasi kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan ramai reaksi masyarakat ibu kota menanggapi aturan soal  kantong belanja yang ramah lingkungan. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta  Anies Baswedan mengeluarkan peraturan gubernur mengenai pelarangan  penggunaan kantong plastik sekali pakai. Aturan itu diteken 27 Desember  2019 dan mulai berlaku 1 Juli 2020. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo memerintahkan reformasi besar-besaran pada  penanganan kekerasan pada anak. Jokowi menyebut kasus kekerasan pada  anak sebagai fenomena gunung es yang harus segera diselesaikan.  Sehingga, ia berkata, negara juga harus menyiapkan sistem pengaduan  hingga penanganan dampak kekerasan pada anak yang lebih mudah dan cepat. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Yayasan Indonesia CERAH bekerja sama dengan Koaksi Indonesia dan 350  Indonesia saat ini sedang memproduksi serial diskusi tentang ibu kota  negara (IKN) dalam format podcast. Podcast ini terdiri dari lima topik  utama yang ditujukan untuk mengimajinasikan ibu kota baru yang dibangun  dengan memanfaatkan segala potensi energi terbarukan dan menjaga  kelestarian lingkungan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kemarin kita mendapat kesempatan untuk berkunjung ke Istana Wakil  Presiden RI KH Ma’ruf Amin. Di sana saya ngobrol seru nih dengan Pak  Wapres. Apa saja yang dibahas? Mulai dari isu ekonomi. Saya bertanya  mengenai bagaimana ekonomi syariah dikembangkan dan bisa diterapkan bagi  generasi milenial yang mulai menggeliatkan usaha rintisan. Selain itu  juga saya menyinggung soal toleransi yang perlu diperkuat demi membangun  generasi yang unggul. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kasus kejahatan seksual pria asal Indonesia Reynhard Sinaga menyedot  perhatian masyarakat saat kasusnya disebut-sebut sebagai kasus  pemerkosaan terbesar sepanjang sejarah Inggris. Ia dihukum sedikitnya 30  tahun penjara oleh Pengadilan Manchester atas tindak perkosaan dan  serangan seksual yang dilakukannya selama rentang waktu sekitar dua  setengah tahun. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Warga DKI Jakarta melalui Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020  sedang menyiapkan gugatan terhadap Pemprov DKI Jakarta. Mereka  secepatnya akan melayangkan gugatan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies  Baswedan atas banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan ramai reaksi masyarakat di media sosial dalam menyikapi  masuknya kapal-kapal Tiongkok di wilayah perairan Indonesia. Kementerian  Luar Negeri mengklaim telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal  Tiongkok di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Hal ini  terkait masuknya kapal penjaga pantai Tiongkok di perairan Natuna, serta  kegiatan penangkapan ikan ilegal atau Illegal, Unreported, and  Unregulated (IUU) fishing. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

#banjir 2020 masuk peringkat 3 di jajaran trending topic twitter  kemarin. Banjir masih topik besar perbincangan yang memenuhi media  sosial. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tagar #Banjir merajai trend di Twitter pada hari pertama di tahun 2020.  Itu karena Bencana banjir bandang melanda kawasan ibu kota DKI Jakarta  dan sekitarnya. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

#TahunBaruBerkah, #Page 365 of 365, #terimakasih2019 serta #HappyNewNear  berturut-turut menjadi trending di twitter kemarin. Berbagai resolusi  2020 dari warganet pun hilir mudik mewarnai linimasa media sosial. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sambut tahun baru, kita baru saja dikenalkan dengan pelatih timnas baru  Indonesia.  Dia adalah Shin Tae-yong. Pelatih berkebangsaan Korea Selatan ini resmi  diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Sabtu lalu. Ia  digadang membawa skuat Garuda menjuarai Piala AFF 2020 mendatang. Juru  bicara PSSI, Gatot Widakdo, menyatakan, target itu sudah disampaikan  kepada Shin Tae-yong saat menyepakati kontrak berdurasi empat tahun. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tengah menyiapkan skema  penghitungan upah kerja per jam.  Ida mengatakan, skema upah per jam  hanya akan berlaku untuk pekerja yang bekerja di bawah 40 jam per pekan.  Adapun pada Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  diatur waktu bekerja adalah 40 jam per pekan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Agama Fachrul Razi mengaku akan memikirkan evaluasi Surat  Keputusan Bersama (SKB) Menteri tentang pendirian rumah ibadah. Menurut  Peraturan Bersama Menteri soal Pendirian Rumah Ibadat tahun 2006,  pendirian rumah ibadat harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitar  minimal 60 orang. Persetujuan itu harus dalam bentuk tandatangan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Masuk masa liburan, tempat-tempat wisata mulai dipenuhi oleh pengunjung yang ingin menghabiskan akhir tahunnya. Aktivitas ini bisa dilakukan sendiri pun bareng rombongan. Berbagai pilihan lokasi bisa dipilih sesuai minat. Tentu, perlu kompromi dan kesepakatan untuk akhirnya menentukan destinasi wisata ini. Mulai dari pertimbangan harga, jarak, akses, juga selera. Mudah-mudahan sih nggak sampai debat kusir hingga pembatalan niat jika tiap anggota keluarga punya perbedaan destinasi wisata impian.  Nah, kalau para milenial, kira-kira punya selera seperti apa ya untuk tren berwisata akhir tahun ini? Kita obrolin yuk! Bersama Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita), Budijanto Ardiansjah dan Wakil Ketua Generasi Pesona Indonesia (GenPI), Siti Chodijah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tagar #SelamatNatalSobatNKRI masuk dalam jajaran trending topic di twitter kemarin siang. Jelang sore, Tagar itu menguat menduduki posisi ke-3 dibarengi dengan pesan-pesan warganet soal toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Di Hari Natal ini, ada beberapa cerita perayaan natal yang menyentuh hati dan menggugah kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Ada cerita komunitas Persaudaraan Lintas Agama (Pelita) telah menggelar acara berbagi tumpeng dan pohon perdamaian di Gereja Bathel Indonesia (GBI) Tlogosari, Semarang. Juga kabar yang menyejukkan datang dari Madiun Jawa Timur. Sempat viral kegiatan SDN 01 Nambangan Lor dan SDK Santa Maria Madiun yang mencerminkan kerukunan anatar umat beragama.  Yuk kita simak penuturan Perwakilan Persaudaraan Lintas Agama, Setyawan Budi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Maharani Murid SDN 01 Nambangan Lor, Dominique Flamenca Violize Fatiolo Murid SDK Santa Maria dan juga Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj. Simak juga obrolannya bareng Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tagar #RakyatMelawanIntoleransi sempat masuk dalam jajaran trending topik kemarin di twitter. Sebelumnya Lembaga Sosial Masyarakat yang begerak di bidang toleransi dan keberagaman, Setara Institute mencatat peristiwa dan tindakan intoleransi memiliki intensitas yang tinggi ketika mendekati perayaan Natal, Valentine, dan bulan Ramadhan.  Menteri Kordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menjamin keamanan masyarakat saat Natal dan Tahun Baru. Dan, Presiden Joko Widodo pun menegaskan bahwa konstitusi menjamin warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan menjalankannya.  Kepolisian Indonesia melaksanakan Operasi Lilin 2019 selama 10 hari, mulai 23 Desember sampai 1 Januari 2020. Operasi lilin melibatkan hampir 200 ribu personel gabungan Polri, TNI dan instansi lain seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan hingga Pemadam Kebakaran. Sedangkan Kepolisian Daerah Metro Jaya bakal menindak tegas kelompok masyakarat yang melakukan sweeping saat perayaan Natal 2019.  Kita simak obrolannya bareng Bonar Tigor Naipospos Wakil Ketua SETARA Institute, Simak juga pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo, Menteri Kordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, dan Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy Pramono. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Mudik Ramah Anak dan Disabilitas (MRAD) digelar perdana pada Natal dan tahun baru kali ini. Sebanyak 67 peserta mudik ragam disabilitas beserta pendampingnya ikut dalam program yang difasilitasi Kementerian perhubungan. Ada beberapa kota tujuan mudik dalam penyelenggaraan tahun ini, seperti Pulau Jawa, Medan, Padang, Manado, Pomalaa, Bali dan Kupang. MRAD Nataru itu bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada disabilitas Kristen dan Katolik untuk mudik Natal. Sebelumnya, mudik lebaran ramah anak dan disabilitas juga telah dilangsungkan bagi masyarakat disabilitas sejak 2016. Dalam Mudik Ramah Anak dan Disabilitas (MRAD) Natal dan tahun baru perdana itu, pemerintah pun diharap memperhatikan masukan dari disabilitas agar asas manfaat, kemudahan, kesetaraan, kemandirian, serta keselamatan terpenuhi. Yuk kita simak obrolannya bareng Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan darat Kemenhub Cucu Mulyana, Anggota Komunitas Mudik Ramah Anak dan Disabilitas (MRAD), sekaligus pegawai Disabilitas kementerian perhubungan, Catur dan Riston Manyonyo penanggungjawab MRAD. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Korps Lalu Lintas Polri memperkirakan puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru bakal terjadi pada 21 dan 22 Desember atau akhir pekan ini. Kepala Seksi Patroli Jalan Raya Korlantas Polri Dedi Suhartono mengatakan, Polri menyiagakan 200-an personel khusus di berbagai ruas tol, saat puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru. Korlantas Polri juga menyiapkan skema arus lalu-lintas lawan arus (contra flow), dan satu arah (one way). Sementara itu, dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, Kementerian Perhubungan menyiapkan sekitar 15 ribu unit bus pariwisata. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengungkapkan, sekitar belasan ribu bus pariwisata telah melakukan pengecekan. Lima ribuan di antaranya tidak laik beroperasi, dan 8 ribuan diizinkan beroperasi. Simak obrolannya bareng Kepala Seksi Patroli Jalan Raya Korlantas Polri Dedi Suhartono, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dan Pengamat Transportasi Universitas Katolik Soegijapranata. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui rilis tertulis mengingatkan potensi ancaman bencana yang diprediksi terjadi pada penghujung tahun 2019 hingga pertengahan 2020 akan lebih banyak diakibatkan oleh faktor cuaca yang diikuti oleh jenis bencana hidrometeorologi.  Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam hal ini meminta masyarakat agar meningkatkan kapasitas untuk menghadapi ancaman bencana banjir, longsor, gelombang tinggi pada bulan Desember, Januari dan Feburari. Pasalnya, pada kurun waktu bulan-bulan tersebut curah hujan diprediksi tinggi di sejumlah wilayah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Papua. Namun, BMKG mengatakan bahwa tiap-tiap daerah tidak semua akan mengalami hal yang sama dengan wilayah lain.  Namun sudahkah kewaspadaan dan ketahanan dimiliki oleh setiap masyarakat di semua wilayah Indonesia? Bagaimana mempersiapkan masyarakat dalam mengharapi bencana Hidrometeorologi yang mengancam daerahnya? Kita obrolkan bareng Humas BNPB Agus Wibowo dan Alvianto Amri, Sekretaris Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia dan Founder Predikt! *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan, media sosial diramaikan dengan berbagai respon dari warganet mengenai kontroversi wacana ekspor benih lobster. Bahkan pada Senin malam kemarin, tagar #TenggelamkanEdhyPrabowo sempat masuk dalam jajaran trending topic di Twitter.  Warganet yang tidak setuju atas rencana untuk mengekspor benih Lobster ini ramai menyuarakan penolakannya. Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga santer mengunggah status di media sosialnya terkait ketidaksetujuannya atas niat dibukanya ekspor Lobster dari perairan Indonesia ke negara lain. Mendapati situasi yang memanas, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pun tak mempermasalahkannya. Edhy memandang lumrah adanya pertentangan kebijakan seperti ini.  Sementara, Di tengah polemik rencana ekspor benih lobster, Presiden Joko Widodo angkat bicara. Jokowi mengatatakan, wacana pembukaan kembali ekspor lobster akan harus dilihat efek kemanfaatannya untuk nelayan.  Soal lobster ini, yuk kita simak pernyataan dari Presiden Joko Widodo, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dan Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Simak juga obrolan bareng Pengamat perikanan dari Institut Pertanian Bogor Suhana. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

'Mbah mbah ngisap cerutu, disambi makan ketupat, maaf say yang diminta S1 bukan D4.....Si Ipe beli mangga muda, belinya di Bandara NgurahRai.. Hey anak Muda, surat lamaranmu tak bermaterai.....' Pantun-pantun itu merupakan beberapa contoh jawaban panitia seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada peserta yang tak memenuhi syarat administrasi CPNS tahun ini. Dan ini menjadi satu dari keriuhan di media sosial pada hari pengumuman hasil tes administrasi CPNS kemarin. Tak hanya itu, yang juga ramai dibincangkan warganet soal tes CPNS tersebut adalah masa sanggah yang disediakan bagi mereka yang tak lolos administrasi. Soal masa sanggah yang tahun ini disediakan oleh panitia untuk jadi kesempatan para peserta menyanggah hasil tes, kita akan bincangkan ini bersama Plt Kepala Biro Humas BKN Paryono dan Pengamat kebijakan publik, Lisman Manurung. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) mengumumkan Pencak Silat Indonesia telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda.  Arief Rachman, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebut perjuangan panjang berbagai pihak hingga tradisi pencak silat masuk ke dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda untuk Kemanusiaan oleh United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) itu.  Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid pun menekankan pentingnya masyarakat agar kemudian melestarikan tradisi pencak silat, karena UNESCO akan memantau hal tersebut secara berkelanjutan.  Yuk simak obrolannya bareng Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hilmar Farid, Arief Rachman, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO dan juga Aktor dan Seniman Pencak Silat, Cecep Arif Rahman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Agama mencatat skor Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) tahun ini rata-rata nasional 73,83. Dalam pemeringkatan Indeks KUB, DKI Jakarta berada di urutan ke-27 dengan skor 71,3. Kemenag menyebut ada 17 provinsi lainnya yang memiliki skor Indeks KUB di bawah rata-rata.  Dari indeks tersebut, Direktur Setara Institute, Halili menyoroti masih ada peluang ketidakrukunan hingga sekitar 26 persen yang dapat berpotensi menjadi gangguan kelompok minoritas keagamaan sesuai survei KUB Kemenag. Ia membenarkan bahwa peristiwa disharmoni dan ketidakrukunan umat beragama pada tahun ini menurun, namun ada sejumlah peristiwa intoleran yang tidak dapat diukur dalam spektrum waktu.  Simak obrolannya bareng Peneliti Badan Litbang Kemenag, Abdul Jamil Wahab, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dan Direktur Setara Institute, Halili.

Tagar #GebrakanNadiem menjadi trending topic di media sosial kemarin.  Ini bertepatan dengan pengumuman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nadiem Makarim terkait pengganti Ujian Nasional (UN) yang akan dipakai  pada 2021. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta mendampingi 148 kasus kekerasan seksual sepanjang 2019. Direktur LBH Apik Jakarta Siti Mazumah kasus pemerkosaan menjadi kasus tertinggi, yaitu 50 jumlah perkosaan dan 55 eksploitasi seksual. Karena itu, ia meminta keseriusan pemerintah untuk membuat payung hukum korban kekerasan seksual, yaitu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ia mendesak DPR dan pemerintah komitmen melindungi korban.  Sementara itu, Polda Metro Jaya belum lama ini meluncurkan aplikasi Help Renakta untuk memudahkan perempuan dan anak atau masyarakat secara umum dalam meminta bantuan petugas dalam kondisi darurat karena memiliki fitur panic button atau tombol darurat. Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy Pramono mengatakan, aplikasi Help Renakta hasil kerjasama Pemerintah DKI Jakarta dengan Polda Metro Jaya.  Menyoal kekerasan terhadap perempuan, mampukah tombol panik membantu? Kita bahas bareng Rika Rosvianti, pendiri komunitas PerEMPUan. Simak juga penuturan Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy Pramono dan Direktur LBH Apik Jakarta Siti Mazumah mengenai hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Seperti apa ya kalau para seniman meneriakkan pesan anti korupsi? Terlebih jika teriakan itu diwujudkan dalam bentuk sebuah karya seni. Nah, ini bukan hal yang mustahil. Pasalnya, kumpulan seniman berhasil menunjukkannya dalam sebuah festival. Seperti apa sih suatu karya seni menjadi media untuk mengungkapkan pesan anti korupsi? Simak obrolannya bareng Mutiara Taher salah seorang seniman yang menampilkan tari Perebutan Si Putih dan jugaseniman Agung Junaidi Harcahyo pencipta instalasi seni berbentuk bilik pengakuan dosa. Simak juga obrolan bareng Sigit Wijaya, Koordinator Divisi Penggalangan Dukungan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) soal proses sekolah anti korupsi seniman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pencoretan salah satu atlet Pelatnas senam dari Kediri, berinisial SA dari ajang Sea Games 2019 menjadi pemberitaan media massa hingga menyedot perhatian masyarakat. Santer beredar kabar bahwa yang bersangkutan dicoret karena dituding tidak perawan. KONI Jawa Timur (Jatim) pun angkat bicara soal ini. Dilansir dari konijawatimur.co, kabar bahwa pencoretan atlet 17 tahun ini karena masalah keperawanan adalah tidak benar. Ketua Harian KONI Jatim, M. Nabil mengatakan, pihaknya sudah melakukan kroscek ke tim pelatih senam Indonesia. Kata dia, berdasarkan laporan yang diterima dari tim pelatih, tidak benar jika SA dicoret karena masalah keperawanan namun soal kedisiplinan serta prestasi. Kasus SA mendapat perhatian Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ia menyebut bahwa SA membutuhkan terapi psiko sosial. Khofifah juga berjanji membantu proses pemindahan sekolah atlet itu. Seperti apa perkembangan kasusnya? Kita tanyakan pada pengacara SA, Imam Mohklas. Simak juga perbincangan bersama Afin Nur Fariha dari Jaringan Muda Setara soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Para pelaku usaha online mesti urus izin untuk bisa berdagang secara  elektronik. Itu karena, telah terbit Peraturan Pemerintah terkait  Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan bergulir wacana untuk menghapuskan Ujian Nasional yang seperti dilangsungkan selama ini. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengaku sedang mengkaji rencana tersebut. Meski demikian, menurut Nadiem penting untuk memiliki tolak ukur secara nasional untuk mengevaluasi sistem pendidikan. Dan tolak ukur itu, kata dia, tidak semestinya membebani siswa. Mendikbud Nadiem Makarim pada Simposium Internasional Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah akhir November lalu menjelaskan alasan tujuan pengkajian kembali Ujian Nasional. Kita simak penuturan Wapres Ma'ruf Amin dan Mendikbud Nadiem Makarim soal hal ini. Simak juga obrolan bareng Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Doni Koesoema soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

NusantaRun adalah acara penggalangan dana yang unik di mana tiga elemen yang berbeda saling mendukung untuk mewujudkannya. NusantaRun adalah ketika kegemaran berlari bertemu dengan rasa peduli bagi masa depan sesama. Tahun ini merupakan tahun ketujuh penyelenggaraan fundraising event NusantaRun dengan mengangkat tema #RevealingPotentials. Tema tersebut terinspirasi dari filosofi nama kabupaten yang akan menjadi finish line NusantaRun Chapter 7, yaitu Ponorogo. NusantaRun Chapter 7 akan dilaksanakan pada 6 hingga 8 Desember 2019 dengan start line di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan finish line di Ponorogo, Jawa Timur. Yuk kita cari tahu soal ini bareng Communication and media relations dari NusantaRun, Vidya Hutagalung dan Tizar Shahwirman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Lembaga riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) menemukan lima dari sepuluh homeschooling berbasis Agama Islam dengan kategori Salafi Eksklusif, yang terindikasi terpapar paham radikalisme. Ini merupakan hasil survey terhadap lima puluhan homeschooling yang disurvei di enam kota, yaitu Jakarta-Depok-Tangerang Selatan, Bandung, Solo, Surabaya, Makassar, dan Padang. Simak pandangan dari Anggota Komisi bidang Pendidikan DPR Illiza Sa'aduddin dan Praktisi dan Pengamat pendididikan Seto Mulyadi. Simak juga perbincangan soal hal ini bersama Koordinator Peneliti PPIM UIN Jakarta, Arief Subhan dan Koordinator Perkumpulan Homeschooler Indonesia Ellen Nugroho. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo berencana mengganti peran pejabat eselon tiga dan empat pada pemerintahan dengan kecerdasan buatan atau AI. Jokowi mengatakan, penggantian peran tersebut akan menyederhanakan proses pengambilan keputusan pada kementerian/lembaga. Ia meyakini, penggunaan kecerdasan buatan atau robot juga akan mempercepat proses birokrasi pemerintah. Soal hal ini simak penuturan Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Anggota Komisi yang membidangi Pemerintahan, Mardani Ali Sera, dan Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Simak juga obrolan bareng Founder Inovator 4.0 Indonesia, Budiman Sudjatmiko. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Jika anda belum memiliki agenda pada akhir pekan ini, bolehlah  meluangkan waktu untuk mampir ke sebuah pameran di Ruang Selatan,  Kemang, Jakarta Selatan.   Sederet pakaian dipajang dalam pameran tersebut. Namun, busana yang  dipajang di situ bukanlah pakaian biasa. Karena baju-baju itulah replika  baju yang dikenakan pada korban ketika mengalami kekerasan seksual. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Penambahan masa jabatan presiden, belakangan menjadi wacana yang menuai respon dari berbagai pihak. Mulai dari politisi, pengamat hingga masyarakat di media sosial ikut mengutarakan pendapatnya. Gagasan penambahan masa jabatan presiden itu mengemuka di tengah wacana pembahasan rencana amendemen UUD 1945. Lantas bagaimana respon Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu? Kita obrolin bareng: Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil. Simak juga pandangan dari Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil ketua umum Partai Gerindra Fadli Zon, dan Ketua DPR Puan Maharani. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Penyanyi Agnez Mo menyedot perhatian warganet lantaran kalimat yang diucapkannya saat diwawancara program “Build Series”. Mulanya dalam wawancara itu, Agnes menjelaskan mengenai keragaman budaya dan musik tradisional di Indonesia. Kemudian, ketika menjawab pertanyaan host soal mengapa ia justru berbeda dari sekitarnya, Agnes pun menyebut bahwa ia sebenarnya tidak memiliki darah Indonesia, tetapi berdarah Jerman, Jepang, China. Akibat pernyataan tersebut, Agnez sempat menuai kritikan hingga dituding tak punya rasa nasionalisme. Akan tetapi, tak sedikit pula yang membela penyanyi itu karena dianggap hanya menyampaikan kondisinya. Dan diantara pro kontra pernyataan Agnez Mo, kita mau kupas nih, soal siapa sih yang sebetulnya berhak mengklaim punya darah asli Indonesia. Penasaran? Kita akan bahas bersama Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Prof. Amin Subandriyo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Penunjukkan tujuh anak muda sebagai staf khusus Presiden menyorot  perhatian publik. Selain karena dari kalangan milenial, yang ramai  dibicarakan netizen adalah soal gajinya yang dianggap selangit tanpa  perlu ngantor tiap hari. Namun dari generasi milenial ini, Presiden Joko  Widodo ingin mendapatkan gagasan-gagasan baru yang inovatif dan  kreatif. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Selamat Hari Guru!! Di Hari Guru kali ini, media sosial diramaikan  netizen yang menanggapi Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem  Makarim. Dalam naskah pidato yang diunggah akun resmi Kemendikbud itu,  Menteri Nadiem memang menyebut  pidatonya ini sedikit berbeda daripada  tradisi Hari Guru yang dipenuhi kata-kata inspiratif dan retorik.  Katanya, ia ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pulau Biak Provinsi Papua diproyeksikan jadi "Space Island" atau Pulau  Keantariksaan dengan adanya pembangunan bandar antariksa di sana. Itu  tentu menjadi sebuah cita-cita yang besar dan mahal, mengingat Bandar  Antariksa  tersebut bakal menjadi yang pertama dipunyai Indonesia. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sebelum capai jumlah yang ditargetkan, Petisi Penghapusan Syarat  Diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas pada CPNS 2019 telah resmi  ditutup meski telah ditandatangani oleh lebih dari seribu orang. Itu  karena, pembuat petisi telah merasa mencapai tujuan dari penggalangan  dukungan untuknya. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Perhatian buat para anggota polisi nih, gak boleh lho ya pamerin  kemewahan di medsos! Ini menyusul adanya Surat Telegram dari pimpinan.  Juru bicara Polri, Muhammad Iqbal bilang, anggota kepolisian dilarang  memposting hal-hal yang berbau hedonisme. Menurutnya, kemewahan tidak  mencerminkan fungsi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom  masyarakat. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kasus Biro jasa travel dan umrah First Travel kembali jadi perbincangan.  Kali ini soal aset first travel yang di sita negara. Wakil Menteri  Agama, Zainut Tauhid akan mendukung jika semua aset First Travel yang  disita menjadi hak negara kembali ke para korban penipuan biro jasa  travel dan umrah tersebut. Menurut Zainut, para korban sebaiknya  diperhatikan haknya apakah pengembalian hak para korban dalam bentuk  uang atau pemberangkatan umroh. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pulau Komodo disebut-sebut takkan cocok bagi wisatawan tak berduit,  karena tiket masuknya saja, bakal diusulkan sebesar 14 jutaan Rupiah!   Kepala Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina  Sukarsono mengungkap usulan tarif tiket masuk ke Pulau Komodo bagi  wisatawan mancanegara sebesar 1.000 USD (sekitar 14 jutaan Rupiah)  dengan konsep membership.  Namun angka itu masih dalam pengkajian. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah mewacanakan sertifikat nikah untuk pasangan yang ingin  menikah. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan  Kebudayaan Muhadjir Effendy, sertifikat itu akan menjadi bukti calon  pengantin sudah memiliki berbagai kemampuan untuk menjalani pernikahan,  sehingga risiko perceraian dapat ditekan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Teror di Medan kemarin, menyebabkan terduga pelaku pengeboman tewas dan enam polisi terluka. Polri menyelidiki jaringan terorisme pelaku bom bunuh diri di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Pengamat teroris Al Chaidar meyakini bahwa pelaku bom bunuh diri di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, Sumatra Utara tidak melakukan aksi sendirian alias lone wolf. Lebih lanjut kita kupas soal ini bareng Pengamat terorisme Al Chaidar. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah luncurkan portal aduan ASN yang digadang sebagai alat tangkal radikalisme, khususnya di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Portal aduanasn.id ini disebut sebagai fasilitas pengaduan ASN baik berupa situs/website, URL, akun media sosial, aplikasi mobile, dan software yang memenuhi kriteria sebagai pelanggaran berupa Radikalisme Negatif yang meliputi Intoleran, anti-pancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Pada laman tersebut dijelaskan bahwa penyampaian aduan dilakukan dengan cara mendaftarkan diri, mengunggah tautan (link) serta screenshot situs atau konten yang dilaporkan disertai alasan dan memantau proses penanganan yang dilakukan oleh Tim Aduan ASN. Lebih jelasnya kita bahas bersama Komisioner KASN Tasdik Kinanto. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan imbauan kepada para pejabat tak memakai salam pembuka semua agama saat memberikan sambutan. Imbauan tersebut ditanda tangan oleh Ketua MUI Jawa Timur KH. Abdusshomad Buchori. Imbauan tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI di Nusa Tenggara Barat, 11-13 Oktober 2019 lalu. Dalam surat itu, MUI Jawa Timur menyatakan pengucapan salam semua agama merupakan sesuatu yang bidah, mengandung nilai syuhbat, dan patut dihindari oleh umat Islam. Surat itu pun mendapat respon dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dalam rilis yang dikeluarkan PBNU, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan beraneka ragam ucapan salam yang sering disampaikan para pemimpin atau tokoh masyarakat adalah bentuk budaya yang dapat memperkuat persaudaraan kebangsaan. Kita bincangkan bersama Pengurus PP Muhammadiyah Muhammad Abdullah Darraz dan juga Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) resmi dibuka tengah malam tadi. Sudah adakah yang mulai mendaftar? Bagi masyarakat yang berniat untuk mengisi posisi-posisi sebagai pegawai negeri sipil, perlu mencermati berbagai syarat yang diajukan untuk dapat diterima. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa hal baru yang mewarnai tes penerimaan PNS tahun 2019 ini, salah satunya adalah adanya pengujian ideologi, untuk memastikan calon pegawai negeri sipil ini tak terpapar paham radikalisme. Lebih jelas mengenai penerimaan CPNS tahun ini, kita obrolkan bareng Plt Kepala Biro Humas BKN Paryono dan Anggota komisi yang membidangi Pemerintahan DPR Djarot Syaiful Hidayat. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

“Air Mata di Ladang Tebu” menjadi film fiksi dengan visi mengangkat isu kemanusiaan. Dwidjo U. Maksum, sutradara film “Air Mata di Ladang Tebu” menuturkan bahwa film ini mengangkat tema rekonsiliasi di masyarakat. Menariknya, film ini diproduksi bareng elemen masyarakat. Bahkan, mayoritas aktor yang terlibat ialah warga setempat. Sebagian besar pengambilan gambar dilakukan di Kediri, Jawa Timur. Beberapa properti pendukung film; seperti rumah, perabotan serta kostum pemain, diperoleh dari masyarakat sekitar secara swadaya. Mengupas soal film “gotong-royong” masyarakat Kediri, kita obrolin yuk bareng sang Sutradara “Air Mata di Ladang Tebu”,  Dwidjo U. Maksum dan salah seorang pemain Imam Syafi’i. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komisi Pemilihan Umum KPU bersikeras melarang bekas napi kasus korupsi  maju pada Pilkada 2020 mendatang. Anggota KPU Wahyu Setiawan mengatakan  larangan tersebut akan dimuat dalam peraturan KPU, meski belum  diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku menerima laporan adanya 'desa  hantu' yang dibuat untuk mendapatkan aliran dana desa. Fenomena desa tak  berpenghuni penerima dana desa ini dikatakan Sri saat membacakan  evaluasi kinerja APBN Tahun Anggaran 2019 di ruang rapat Komisi bidang  Keuangan DPR, kemarin Senin. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo mulai menyusun daftar anggota Dewan Pengawas KPK,  seperti yang diperintahkan Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang  Perubahan UU KPK, meski beleid tersebut tengah dalam proses uji materi  di Mahkamah Konstitusi. Jokowi mengatakan, penyusunan lima orang Dewan  Pengawas KPK yang pertama tak perlu dilakukan oleh panitia seleksi. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Mochamad Iriawan atau yang kerap disapa Iwan Bule, terpilih sebagai  ketua umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) periode  2019-2023 dalam Kongres Luar Biasa PSSI akhir pekan kemarin.  Iwan Bule  unggul telak dalam pemungutan suara melalui voting meski sebelumnya  sempat terjadi insiden enam calon yang keluar arena kongres. Dia meraih  82 dari 86 voters (tiga tak sah, satu WO). Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sampah plastik di laut tak kan pernah habis selama pembuangan secara  sembarangan masih  terus di lakukan. Dan berbagai upaya terus dilakukan  dalam rangka penanganan sampah plastik yang menjadi pencemar lingkungan  hidup ini, khususnya di perairan. Yang kini kita tahu sedang ramai  digalakkan adalah aksi bersih-bersih pantai. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI),  William Aditya Sarana melalui akun media sosial Twitternya @willsarana  pertanyakan anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem  Aibon yang mencapai Rp 82,8 miliar. Ia juga mencantum tautan laman APBD  DKI Jakarta, yang sayangnya tak lagi dapat diakses. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sebuah pusat kreativitas pemuda, yakni Papua Youth Creative Hub  dicanangkan  awal pekan ini saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke  Papua. Lahan seluas 1,5 Hektar pun telah disiapkan di Jayapura  untukpembangunannya. Digadang-gadang sebagai Silicon Valley-nya  Indonesia, tempat yang bakal dituju untuk pengembangan bisnis start up  ini dikelola oleh Papua Muda Insipiratif. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

SETARA Insitute menilai permasalahan radikalisme di Indonesia sudah  akut. Direktur Riset Setara Institute, Halili mengatakan, radikalisme  sudah menyebar di berbagai sektor, seperti pendidikan, pemerintah,  keamanan, dan sektor lainnya. Menurutnya, pemerintahan Jokowi periode  kedua harus lebih fokus menangkal radikalisme. Halili mengungkapkan,  radikalisme tersebar di kalangan pelajar, ASN, TNI, kepolisian. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Hari ini, 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda, dan biasanya jadi momen  buat mengingatkan anak muda Indonesia mengenai kebhinekaan, satu dalam  keberagaman. Ada banyak ajakan buat anak muda untuk mengisi kemerdekaan,  entah lewat pemerintahan atau kanal lainnya. Termasuk seruan untuk  melakukan aksi, turun ke jalan, menuntut perubahan, seperti reformasi   contohnya. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Lewat akun media sosilanya, Twitter dan Instagram, Presiden Joko Widodo mengumumkan terpilihnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2021. Indonesia berhasil mengalahkan Peru, Brasil, dan tiga negara Timur Tengah yang menjadi tuan rumah bersama: Bahrain, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021. Ini adalah kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah turnamen resmi FIFA. Sebelumnya, Indonesia pernah menggelar turnamen besar tingkat asia, Piala Asia 2007 bersama Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Total akan ada 24 negara yang tampil di Piala Dunia U-20 2021, termasuk Indonesia sebagai tuan rumah. Nah, kira-kira apa sih yang kudu disiapkan biar Indonesia sukses di turmanen sekaligus jadi penyelenggara? Yuk ngoborl bareng Pengamat Sepakbola, Ario Yosia. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Di dalam kabinet Indonesia Maju, ada 3 menteri yang masih punya jabatan struktural pada partai asalnya yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga ketua Umum Partai Golkar, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, dan Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.  Beda dengan 2014, ini kali Presiden Joko Widodo memang mengizinkan tiga menterinya merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik. Jokowi yakin, kinerja para menterinya tak akan terganggu meski menjabat pimpinan partai.  Pada 2014 lalu, Presiden Joko Widodo bilang rangkap jabatan akan membuat menteri menjadi tidak fokus bekerja. Saat formasi Kabinet Kerja diumumkan pada 27 Oktober 2014, beberapa menteri yang memiliki posisi pimpinan partai politik, langsung melepaskan jabatan di parpol.  Apa sih yang bikin Presiden mengubah sikapnya? Kita ngobrol yuk bareng Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Djayadi Hanan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Lepas bertemu Presiden kemarin, Sri Mulyani bilang, Jokowi memerintahkannya melanjutkan pekerjaan untuk menjaga perekonomian di dalam negeri, di tengah berbagai risiko global. Jokowi juga memerintahkannya untuk mempertahankan kebijakannya pada periode sebelumnya. Selain itu, Jokowi juga memerintahkannya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan penganggaran yang baik dan birokrasi bersih dari korupsi. Sri Mulyani bersedia menjadi menteri keuangan lagi, lantaran merasa harus membantu pemerintahan Jokowi-Maruf Amin menjaga perekonomian tetap stabil. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan Presiden Joko Widodo, ada banyak pekerjaan rumah yang kudu dirampungkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam periode kedua,lima tahun ke depan. Apa saja sih? Yuk ngobrol bareng Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI 2019-2024, Jokowi menyampaikan saat ini struktur birokrasi terlalu panjang. Selama ini, ada 4 golongan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil Indonesia, golongan I hinggan IV. Di dalamnya masih ada ada sub golongannya, golongan I, II dan II, punya sub golongan a, b, c dan d. Sementara, golongan 4 terbagi jadi golongan IVa hingga IVe. Nantinya jabatan ASN hanya berdasarkan jabatan fungsional yang menuntut keahlian dan kompetensi birokrat.  Sebelum pemangkasan itu mulai dilakukan, apa sih yang kudu disiapkan pemerintah?  Simak obrolannya bareng Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin resmi menjabat sebagai periode 2019-2024. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan beberapa poin penting, di anatranya, target besarnya menghapus kemiskinan hingga mendekati nol persen pada 2045, rencana menghapus jabatan eselon tiga dan empat pada struktur keorganisasian di kementerian/lembaga serta rencana membuat dua undang-undang dengan skema omnibus law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang sebelumnya. Dua omnibus law tersebut adalah Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-undang Pemberdayaan UMKM. Biar target itu tercapai, Presiden dan wakilnya nggak mungkin kerja berdua dong kan ya, butuh orang lain untuk membantu yaitu para menteri.  Bakalan seperti apa susunan menteri di kabinet baru Jokowi?  Jokowi menyebutkan di kabinet kerja jilid II nanti, masih akan ada muka-muka lama yang menduduki jabatan menteri. Sudah tepatkah itu?  Simak obrolannya bareng Dekan Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Erwan Agus Purwanto. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengumumkan, semua produk makanan, minuman dan non makanan yang masuk dan beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Menurut Lukman sebagaimana undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) tahun 2014 yang berlaku, maka para penjual harus mulai mendaftarkan produk-produknya per tanggal 17 Oktober 2019.  Tarif sertifikasi halal pun segera dibahas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama bersama Kementerian Keuangan. Hal ini sebagai imbas peralihan kewenangan penerbitan sertifikasi halal dari MUI ke Kementerian Agama per 17 Oktober 2019 kemarin.  Simak pernyataan dari Wakil Presiden, Jusuf Kalla, Menteri Agama, Lukman Hakim Sarifuddin, dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso solal hal ini. Simak juga obrolannya bareng Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Rachmat Hidayat soal sertifikasi halal makanan dan minuman yang mulai diwajibkan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan yang juga merupakan pengusul revisi UU KPK Masinton Pasaribu menegaskan mulai pukul 00.00 dini hari tadi tepatnya tanggal 17 Oktober 2029 Revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bakal mulai berlaku. Ia menyatakan setelah UU ini berlaku, perkara KPK akan ditangani dengan mengacu kepada UU yang baru. Ia juga menegaskan kewenangan KPK tak bakal dipangkas. KPK kata dia, tetap bisa melakukan penindakan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) meski belum ada dewan pengawas hingga Desember nanti.  Seperti apa pengaruh UU KPK yang baru itu? Simak pernyataan dari Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan pengusul revisi UU KPK Masinton Pasaribu dan Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana. Simak juga obrolan bareng Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sigit Riyanto dan juga Koordinator Wilayah BEM Se-Jabodetabek dan Banten, Erfan Kurniawan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Palapa ring atau tol langit resmi dioperasikan di Indonesia dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo awal pekan ini. Kata Jokowi, proyek jaringan itu menghubungkan seluruh kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, serta menekan kesenjangan jaringan komunikasi antardaerah. Menurutnya, pembangunan "Palapa Ring" juga akan membuat biaya komunikasi lebih murah, karena operator telekomunikasi tidak perlu berinvestasi besar membangun infrastruktur pendukung. Ada 13 ribu kilometer kabel yang dipasang di laut dan darat, yang mengelilingi wilayah Indonesia dan diklaim mampu mengurangi kesenjangan kecepatan koneksi jaringan internet antar wilayah.  Untuk mengenal lebih jelas soal Palapa Ring, kita simak bersama penjelasan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan juga Billy Mambrasar, Pendiri Kitong Bisa. Simak juga obrolan bareng Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC Pratama Persadha soal Palapa ring ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pelantikan presiden dan wakil presiden, Minggu 20 Oktober mendatang dilaksanakan pukul 14:30 WIB. Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, pelantikan presiden dilakukan sore hari, karena ingin menghargai warga yang ingin melakukan aktivitas pagi seperti pada kegiatan car free day, termasuk menjaga toleransi, apalagi pelantikan dilaksanakan pada Minggu, yang bersamaan dengan umat kristiani beribadah.  Ketua DPR Puan Maharani menyebut tim keamanan akan melakukan beberapa penyisiran di beberapa tempat sekitar gedung DPR/MPR/DPD. Puan meminta anggota dewan dan seluruh tamu undangan agar dapat menghadiri acara tepat waktu, karena jadwal pelantikan akan dimulai pukul 14.30 WIB. Puan berharap pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Pemilu 2019 berjalan dengan baik.  Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Minggu mendatang, Kompleks DPR/MPR/DPD akan steril dari aksi demonstrasi . Menurut Pangdam Jaya Eko Margiyono, jika ada demonstran yang nekat menyelenggarakan aksi demonstrasi, maka akan dianggap tidak resmi atau ilegal.  Simak pernyataan dari Ketua DPR Puan Maharani, dan juga Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy Pramono soal pelantikan presiden dan wakil presiden Minggu 20 Oktober nanti.. Simak juga obrolan bareng Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Gita Putri Damayana soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Penggunaan Bahasa Indonesia kini diatur dalam sebuah Peraturan Presiden. Setelah selama satu dekade pengaturan mengenai bahasa Indonesia termaktub dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, maka pada akhir September lalu Presiden Joko widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.  Pada beleid tersebut, Bahasa Indonesia di antaranya wajib digunakan dalam dokumen resmi negara, pidato resmi presiden, wakil presiden, juga pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri, serta pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan dan forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia.  Bagaimana pandangan pegiat Bahasa Indonesia atas hadirnya Perpres tentang Penggunaan Bahasa Indonesia itu? Adakah tantangan dalam menggiatkan penggunaan Bahasa Indonesia di kalangan milenial?  Simak obrolannya bareng pegiat Bahasa Indonesia, Ivan Lanin dan Agatha Lydia, Pemenang Duta Bahasa Nasional Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tanggal 11 Oktober menjadi peringatan Hari Obesitas Dunia di mana ini menjadi momen untuk mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat terkait obesitas serta dampak yang menyertainya. Tahukah anda bahwa Indonesia termasuk ke dalam 10 negara dengan populasi obesitas terbesar? Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, proporsi obesitas pada orang dewasa di Indonesia pada tahun 2013 adalah 14,8% meningkat jadi 21,8% dalam kurun lima tahun. Kemenkes juga melaporkan makin banyaknya masyarakat dengan aktivitas fisik yang kurang.  Kita simak pernyataan dari Kepala Biro Humas Kementerian Kesehatan, Widyawati soal hal ini. Simak juga obrolan bareng Dokter Michael Triangto Spesialis Kedokteran Olahraga dan Ketua Komunitas Miracle Walking, Astrida Wishnuwardani soal obesitas ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Saat ini masalah kesehatan jiwa sudah menjadi salah satu program prioritas Kementerian Kesehatan. Ini disampaikan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Anung Sugihantono. Bahkan menurut Anung, Sebutan "rumah sakit jiwa" diusulkan untuk diubah menjadi "rumah kesehatan mental". Tujuannya, untuk membantu menghapus stigma, terhadap orang dengan gangguan jiwa. Soal kesehatan jiwa, ia pun meminta agar tak hanya jadi urusan pemerintah saja. Ia berharap masyarakat turut serta melakukan upaya pencegahan dan pengendalian. Tapi, seperti apa sejauh ini kesadaran masyarakat akan kesehatan mental? Dan sudahkah pelayanan kesehatan mental ini secara maksimal diakses masyarakat?  Simak obrolannya bareng Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Anung Sugihantono, Spesialis Kedokteran Jiwa sekaligus Sekretaris Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) dr. Agung Frijanto, dan Pegiat dari Sehat Jiwa Indonesia (SEJIWA) Meidy Wattimena. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Penunggak iuran BPJS Kesehatan bakal diancam dengan sanksi. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris bilang, sanksinya tidak bisa mendapatkan layanan publik seperti pengurusan SIM, paspor, pengajuan kredit perbankan hingga pengurusan administrasi tanah. Menurutnya, BPJS juga akan melakukan penagihan dengan cara menelepon peserta yang menunggak.  Saat ini aturan sanksi bagi penunggak iuran BPJS Kesehatan yang akan disusun menjadi Inpres sedang digodok di Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Bagaimana rencana penegakan sanksi bagi penunggak iuran BPJS kesehatan ini dipandang oleh Lembaga Pemantau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Watch)? Bagaimana tanggapan Ombudsman soal rencana sanksi bagi penunggak iuran BPJS?  Simak obrolannya bareng Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris dan juga Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih. Simak juga pernyataan dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan juga Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

KPU menggagas aturan baru dalam PKPU yang mengatur pemilihan kepala daerah. KPU akan menambahkan aturan calon kepala daerah merupakan mereka yang tidak pernah melakukan perbuatan 'tercela'. Menurut Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, aturan tersebut wajar sebab seorang pemimpin mesti menjadi panutan warganya. Ia menegaskan, tindakan tercela yang dimaksudkan dalam PKPU nantinya akan dijelaskan kembali secara detail. Sebab kata dia, aturan tersebut bukanlah aturan yang baru. Penegasan kembali maksud tindakan tercela ini akan menggolongkan beberapa perbuatan-perbuatan seseorang seperti judi, mabuk, pengguna dan pengedar narkoba, hingga berzina.  Soal ini, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja merespon, peraturan tersebut seharusnya dilengkapi dengan parameter yang jelas. Agar tidak ada permasalahan dalam pembuktian masalah ke depannya.  Lebih lanjut simak obrolannya bareng Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, Komisioner KPU Pramono Ubaid dan juga Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kali ini kita mau mengulik besaran gaji dan tunjangan anggota dewan yang duduk di Senayan dan akan menjalankan tugas yang diamanatkan para pemilihnya. Penasarankan? Simak obrolannya bareng Pengamat Politik dari SMRC, Djayadi Hanan soal hal ini. Simak juga pernyataan Ketua DPR terpilih periode 2019-2024 Puan Maharani, Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus dan juga Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Haris soal kinerja DPR dan gaji yang didapatnya. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Untuk merayakan geliat podcast tanah air, KBR menggelar Podcast Party!  Acaranya kemarin! Dan ini seru banget lhoo, ratusan orang gabung di  acara yang menghadirkan obrolan menarik dengan podcaster-podcaster  Indonesia. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sekretariat Jendral DPR RI mencatat, hanya separuh anggota legislatif  yang hadir dalam paripurna pelantikan pimpinan DPR. Anggota yang hadir  hanya 285 dari jumlah 575. Dari sembilan fraksi di DPR, tidak  keseluruhan anggota hadir. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Lebih dari 500 anggota DPR RI masa bakti 2019-2024, telah dilantik di  Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta kemarin. Mereka  berasal dari berbagai latar belakang. Anggota DPR terpilih itu mengucap  sumpah dipandu Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam pidato penutupan dalam rapat sidang  paripurna terakhir, menyebut DPR telah berhasil menyelesaikan 91 RUU  yang terdiri dari 36 RUU Prolegnas dan 55 RUU Kumulatif terbuka. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tahun ini Surabaya kebut pemasangan CCTV dengan teknologi pengenalan wajah atau face recognition. Kamera dipasang diantaranya di kawasan dengan tingkat kerawanan cukup tinggi. Terobosan itu berfungsi memantau dan memberikan keamanan bagi masyarakat. Seperti apa CCTV dengan face recognition atau pengenalan wajah dan seperti apa respon masyarakat soal ini?  Simak laporan dari reporter KBR di Surabaya Budi Prasetiyo. Simak juga obrolan bareng Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, M Fikser dan Kepala Divisi Akses Atas Informasi SAFEnet Unggul Sagena. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah dan DPR sepakati sahkan Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (RUU PSDN) menjadi Undang-undang. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (26/9) kemarin. Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengklaim UU ini akan menjadi payung hukum dalam pengaturan mobilisasi untuk pertahanan negara. Menhan Ryamizard Ryacudu menambahkan Undang-undang PSDN mesti dibuat lantaran sumber daya dan prasarana untuk sistem pertahanan harus disiapkan secara dini oleh pemerintahan.  Dalam draf RUU PSDN disebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Namun demikian, Menhan Ryamizard Ryacudu enggan menyebut aturan ini sebagai wajib militer bagi warga negara.  Simak penuturan Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu soal hal ini. Simak juga obrolan seru bareng Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon dan Khairul Fahmi peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) mengenai konsep bela negara dan bagaimana nanti implementasinya di Indonesia. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tak hanya mahasiswa yang mulai melakukan aksi serentak Kamis lalu di depan gedung DPR, kemarin menyusul kelompok massa berseragam sekolah ikut berdemonstrasi hingga berujung ricuh. Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti menyoroti aksi para pelajar tersebut dan mengutamakan perlindungan mereka di lapangan. Menurutnya, sekalipun para pelajar terbukti berunjukrasa ke DPR, bukan berarti pihak sekolah berhak memberi sanksi disiplin berlebihan. Retno mengimbau, jangan sampai ada sanksi pemberhentian dari sekolah.  Simak penjelasan Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti soal bagaimana KPAI berupaya menangani aksi demo yang dilakukan para pelajar ini. Simak juga pernyataan Ketua BEM UGM Atiatul Muqtadir, Direktur LBH Jakarta Arif Maulana, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan Khairul Fahmi peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) soal tindakan polisi menangani para demonstrasi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

#mahasiswabergerak menjadi trending topik nomer satu kemarin. Mahasiswa di berbagai daerah secara serentak kemarin bergerak menolak revisi undang-undang yang dinilai kontroversial. Para mahasiswa bebagai universitas itu dengan mengenakan jas almamaternya, berkumpul di depan gedung perwakilan rakyat setempat. Sementara di pusat, dari Gedung DPR/MPR terlihat sejumlah utusan mahasiswa dari daerah turut bergabung dengan mahasiswa Jakarta yang memenuhi jalan protokol Gatot Subroto hingga aparat yang diturunkan untuk amankan aksi mencapai 18 ribu personel gabungan. Mereka demo membawa beberapa tuntutan. Para mahasiswa meminta pencabutan UU KPK, UU Permasyarakatan, batalkan pimpinan KPK terpilih, batalkan RKUHP. Mereka juga  menolak polisi menempati jabatan sipil, tarik mundur polisi dan tentara di Papua, bebaskan tahanan politik, serta hentikan kriminalisasi aktivis. Kita simak bersama pernyataan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Kantor Staf Presiden KSP Moeldoko, Koordinator aksi dari Aliansi Semarang Raya, Cornel Gea, Jubir aksi, sekaligus Presiden BEM UNS Solo Faith Aqila, dan Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Hari Tani Nasional diperingati setiap tanggal 24 September. Sudah semestinya di Hari Tani kita mengingat jasa para petani dan merenungkan, sudahkah peraturan perundangan di negara ini berkeadilan bagi para pejuang pangan ini? Beberapa pihak,khawatir di Hari Tani, para petani akan mendapat kado yang dianggap merugikan petani kecil jika di hari ini, pada sidang paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan RUU Pertanahan. Kita simak bersama pernyataan dari Presiden Joko Widodo soal penundaan pengesahan RUU Pertanahan. Simak juga obrolan bareng Ketua SPI Henry Saragih dan Komisi DPR bidang Pertanahan dari PAN Viva Yoga.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo meminta DPR menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Jumat kemarin. RKUHP ini rencananya akan dibawa ke sidang paripurna DPR besok, Selasa 24 September 2019 untuk diputuskan nasibnya. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebut permintaan Presiden terkait penundaan pengesahan RKUHP bisa menjadi rujukan pembatalan pembahasan di Paripurna.  Simak pernyataan Presiden RI Joko Widodo dan Sekjen PPP Arsul Sani mengenai hal ini. Simak juga obrolannya bareng Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati dan Aktivis gender dan HAM, Tunggal Pawestri soal penundaan pengesahan RKUHP. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Secara serentak, hari ini (20 September 2019) jelang pertemuan PBB untuk perubahan iklim di New York, aksi Climate Strike sedunia dilakukan anak muda dengan turun ke jalan menuntut dideklarasikannya status darurat iklim dan dilakukannya aksi nyata mengatasi kegentingan ini. Di Indonesia aksi bertajuk "Jeda untuk Iklim" ini Ratusan anak muda turun ke jalanan Jakarta. Namun tak hanya Jakarta, aksi juga dilakukan di 14 kota lainnya, yaitu Aceh, Medan, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Palu, Palangkaraya, dan Kupang. Secara global, aksi mogok untuk iklim ini berlangsung di 150 negara dan diikuti jutaan orang. Aksi ini ditengarai sebagai aksi terbesar yang pernah dilaksanakan di dunia untuk mengatasi krisis iklim. Y uk kita simak obrolan bareng salah satu penggagas aksi Jeda untuk Iklim, Alexandra Karyn dan juga Novita Indri, mahasiswa dari komunitas Climate Rangers. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah akan menaikkan tarif cukai rokok 23 persen mulai 1 Januari 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan kenaikan tarif cukai bakal mempengaruhi harga jual rokok eceran hingga 35 persen. Menurutnya, kenaikan tarif cukai bertujuan salah satunya untuk menekan konsumsi rokok. Pasalnya, Prevalensi perokok usia 10-18 tahun di Indonesia menurut Riskesdas 2018 meningkat dari 7,2 % di tahun 2013 menjadi 9,1 di tahun 2018.  Dengan besaran cukai dan harga jual eceran yang baru ini, harga rokok akan berada dikisaran 27 ribu rupiah per bungkus. Sementara, Survei Pusat Kajian Jaminan Kesehatan (PKJS) UI tahun 2018, menunjukkan bahwa harga yang dapat menurunkan konsumsi rokok adalah Rp60-70 ribu per bungkus. Jadi, akankah kenaikan cukai nanti dapat efektif menurunkan prevalensi perokok?  Simak obrolannya bareng Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua harian YLKI Tulus Abadi, Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI Abdillah Ahsan dan Nurul Luntungan, peneliti Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-undang pada Sidang Paripurna, Selasa (17/09/2019) kemarin. Bagaimana tanggapan dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Pemerintah mengenai hal ini? Simak obrolannya bareng Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dan Kepala Staf Presiden Moeldoko. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Hingga Senin (16 September 2019) terdapat enam provinsi dengan status siaga darurat, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimanatan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Sementara itu, menurut data Kemenkes Data Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, penderita ISPA di Riau pada 1-15 September 2019 mencapai lebih dari 15 ribu orang, di Jambi selama Juli-Agustus mencapai lebih dari 15 ribu orang, sementara di Palembang dari Maret hingga September berjumlah lebih dari 75 ribu orang.  Sore kemarin, Presiden Joko Widodo bertolak ke Riau untuk meninjau karhutla yang menimbulkan asap tebal. Ia lantas mengumpulkan sejumlah menterinya dan menggelar rapat terbatas tentang penanganan karhutla di wilayah tersebut. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto mendorong masyarakat untuk membuat safe house atau pengungsian untuk warga di wilayah mereka. Menurut Achmad rumah aman ini bisa berdaya guna bagi masyarakat.  Simak pernyataan Presiden RI Joko Widodo soal kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah di Indonesia. Simak juga obrolan bareng Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat dan Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu soal penanganan korban karhutla. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana  Yembise menyambut baik persetujuan DPR RI dalam menetapkan batas minimal  usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tingginya angka bunuh diri selalu menjadi sorotan tiap tahunnya. Itulah sebabnya selalu ada peringatan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia (World Suicide Prevention Day) di setiap tanggal 10 September. Berdasar data komunitas Into The Light mengutip dari laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO) dengan judul Preventing Suicide: A Global Imperative, angka bunuh diri di tahun 2012 saja mencapai 9.106 kasus. Sementara pada peringatan hari pencegahan bunuh diri tahun ini, WHO menyebut bahwa ada satu orang yang meninggal bunuh diri setiap 40 detik. Ini dinyatakan oleh Direktur Umum WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus seperti dilansir pada laman who.int. Lebih lanjut disebutkan bahwa bunuh diri merupakan penyebab kedua kematian anak muda usia 15-29 tahun setelah kecelakaan di jalan. Kita bahas bareng Benny Prawira selaku kepala koordinator Into The Light Indonesia dan juga Dosen Binus dan Psikolog Klinis International Wellbeing Center, Pingkan Rumondor.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Beberapa pemerintah daerah di Sumatera dan Kalimantan untuk sementara meliburkan sekolah guna menghindarkan anak dari gangguan kesehatan akibat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau bahkan memberikan surat edaran perihal pengamanan dampak bahaya asap kepada pada kepala sekolah swasta maupun negeri agar meliburkan siswa jika Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) menunjukkan level sangat tidak sehat, dan meliburkan total semua aktivitas sekolah/publik apabila ISPU di level bahaya. Jika ISPU membaik, maka proses belajar mengajar di sekolah dapat dilaksanakan seperti biasa dengan mempertimbangkan jadwal pelajaran yang tertinggal selama libur akibat asap diadakan tambahan jam pelajaran di sekolah. Padahal, di Pekan Baru sendiri terdapat lebih dari 650 sekolah negeri dan swasta.  Simak penjelasan lebih lanjut bareng Gubernur Riau Syamsuar, pengamat pendidikan Arief Rachman, dan Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pernahkah anda membuka jasa titip (jastip) atau pernahkah anda memanfaatkan jastip khususnya dari luar negeri? Kan lagi marak ya belanja barang jastip. Itu lho, barang belanjaan yang dibeli dengan cara menitipkan pada orang lain yang sedang berada di luar negeri. Kemudian barang tersebut dibawa ke dalam negeri dengan di bawa langsung oleh orang tersebut sebagai barang bawaan penumpang maupun yang dikirimkan sebagai paket lewat kargo. Mulai dengan jastip untuk produk kosmetik, outfit, tiket konser sampai merchandise dan foto artis banyak dibuka di media sosial. Harga pun beragam bisa dari ratusan ribu, jutaan hingga lebih dari puluhan juta. Fee yang ditetapkan oleh pemberi jasa juga beragam. Nah, maraknya jastip ini membuat kita bertanya-tanya seperti apa aturan membawa barang dari luar negeri dan perlunya kita tahu ketentuan impor. Karena rupanya, data penangangan Barang Jastip di Bandara Soekarno Hatta yang ditangani oleh Bea dan Cukai Soekarno Hatta menunjukkan bahwa selama tahun 2019 telah dilakukan sebanyak 408 kali dengan jumlah total berat 22.244 KG.  Soal hal ini yuk cari tahu bareng Erwin Situmorang, Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai tipe C Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten dan Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sularsi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kabar bakal berhentinya audisi bulu tangkis yang digelar sebuah perusahaan rokok yang telah belasan tahun menjadi sponsor pembinaan atlet itu menghebohkan warganet. Riuhnya sikap kontra terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) maupun derasnya dukungan terhadap lembaga negara itu lantas menjadi trending topik. Ini bermula dari protes yang dilakukan KPAI. Audisi yang diselenggarakan Djarum Foundation ini diwarnai brand image perusahaan rokok di kaos yang dipakai oleh ribuan anak peserta audisi. Komisioner KPAI Sitti Hikmawaty mengatakan, yang diminta adalah ‘lokasi audisi yang steril’ alias bebas dari logo yang bisa diasosiasikan dengan produk rokok. Namun kini, Djarum Foundation meyebut ini menjadi tahun terakhir audisi bulu tangkis. Tak sedikit publik yang kini mempertanyakan bagaimana nasib pembiayaan dalam membina calon-calon atlet masa depan ini berlanjut? Siapa yang bisa menandingi kiprah yayasan ternama ini dalam mencetak atlet-atlet bulu tangkis unggulan?  Kita bahas bareng Komisioner KPAI Sitti Hikmawaty dan Wakil Ketua Komisi pendidikan, pemuda dan olahraga DPR Hetifah Sjaifudian. Simak juga pernyataan dari Direktur Program Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin dan Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI), Wiranto soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut saat ini hanya Presiden Jokowi yang dapat menyelamatkan lembaga antirasuah dari pengebirian lewat revisi UU KPK. Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang mengatakan, saat ini hanya Presiden yang dapat menolong KPK lewat penolakan, untuk pembahasan revisi UU KPK. Rasamala Aritonang menyebut, terdapat beberapa poin krusial yang dapat melemahkan KPK.  Poin rencana revisi UU KPK, yakni pembentukan dewan pengawas, perizinan penyadapan, rekrutmen penyelidikan dari kepolisian, pembatasan waktu penanganan perkara, serta adanya surat penghentian penyidikan (SP3) untuk menghentikan penyidikan.  Sebuah petisi pun muncul di laman change.org berjudul: Indonesia Bersih, Presiden Tolak Revisi UU KPK! Hingga kemarin malam petisi tersebut memperoleh dukungan sebanyak hampir 25.000, target dari jumlah tanda tangan yang dibutuhkan. Henri Subagiyo sebagai penulis petisi memaparkan bahwa selain berpotensi melanggar prosedur, pembahasan RUU KPK juga tidak melibatkan partisipasi publik secara memadahi untuk upaya pemberantasan korupsi ke depan.  Simak penjelasannya bareng Anggota Komisi Hukum DPR RI Arsul Sani, Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ifdhal Kasim, Aktor dan produser Ernest Prakasa, dan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Hari Kesehatan Seksual Sedunia yang jatuh di setiap tanggal 4 September, dirayakan Konsorsium Perempuan Sumatera Mampu (Permampu) di Propinsi Lampung yang dihadiri perwakilan perempuan muda dari 27 Kab/Kota dari 8 propinsi (Aceh, SUMUT, Riau, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel Lampung). Perayaan yang diawali sejak 1 September itu berisi penguatan perspektif peserta mengenai Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), serta mendiskusikan berbagai issue kritis terkait yang dihadapi perempuan muda di sana. Isu-isu yang disorot dalam momen Hari Kesehatan Dunia itu diantaranya adalah masalah perkawinan anak, kekerasan seksual dan keterbatasan akses terhadap layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi. Menurut Koordinator Permampu, Dina Lumbantobing, peserta diajak mengidentifikasi berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya, antara lain melalui diskusi kritis remaja, konseling sebaya, kampanye HKSR, terlibat dalam advokasi kebijakan lokal.  Simak obrolannya bareng Dina Lumbantobing, Koordinator Konsorsium Permampu dan peserta lokakarya kesehatan seksual dan reproduksi Elok Widiarti dari Lampung. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Indekos Sleep Box yang terletak di Johar Baru, Jakarta Pusat resmi disegel oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) Jakarta Pusat. Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi mengungkap alasan penyegelan karena menyalahi IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Irwandi juga menilai bangunan itu tidak manusiawi. Lebih lanjut ia memaparkan, ukuran satu kamar indekos yang disewakan rata- rata berukuran 2x1 meter kubik dengan harga sekitar Rp 50.000 per hari. Selain itu, Irwandi juga menyoroti kurang memadainya ventilasi udara, dan jarak antar kamar yang akan menyulitkan evakuasi jika terjadi bencana. Kata dia: “Kalau orang masuk, kayak dalam peti mati”.  Kita simak bersama obrolan bareng Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi dan Pengamat perkotaan Nirwono Joga soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mencanangkan program delapan desa bebas pornografi. Ia menegaskan pencanangan desa bebas pornografi untuk mengimbangi perkembangan teknologi di Indonesia. Yohana menjelaskan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah memudahkan anak mengakses konten pornografi. Delapan desa yang ditetapkan sebagai desa bebas pornografi tersebar di provinsi Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, NTT dan Sulawesi Selatan.  Kita simak pernyataan Menteri PPPA Yohana Susana Yembise soal hal ini. Simak juga obrolan bareng Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar dan Deden Ramadhani, Koordinator Riset Lembaga Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ECPAT Indonesia). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Di laman change.org muncul petisi yang meminta Presiden Joko Widodo mencoret calon pimpinan (capim) KPK bermasalah. Hingga 2 September 2019 sore, petisi itu sudah ditandatangani lebih dari 77 ribu orang. Dan kemarin, sekitar 1.000 pegawai KPK menghimpun petisi kepada Presiden untuk selektif memilih calon pimpinan KPK periode 2019-2023. Mereka berharap pimpinan KPK diisi orang-orang yang bersih, berintegritas, dan mempunyai semangat pemberantasan korupsi. Setali tiga uang, sebanyak 26 guru besar yang tergabung dalam Guru Besar Antikorupsi pun meminta pada Presiden Jokowi untuk memperhatikan integritas calon pimpinan KPK. Para guru besar tersebut menyatakan, penting juga bagi Presiden untuk melihat rekam jejak para calon Komisoner KPK.  Simak obrolannya bareng Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sigit Riyanto dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Simak juga pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo dan juga Ketua Panitia Seleksi Capim KPK Yenti Garnasih soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Ada banyak pertanyaan yang muncul pasca pengumuman pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dari DKI Jakarta. Lokasi tepatnya, di Kabupaten Penajam Paset Utara dan Kutai Kartanegara. Status Jakarta bagaimana? Kalau ibu kota pindah, macet dan polusi di Jakarta bakalan ikut pindah, berkurang atau sama saja? Yuk ngobrol bareng Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu dan Pakar Tata Kota, Yayat Supriatna. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kasus-kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu masih banyak yang belum terungkap. Sayangnya, banyak anak muda zaman sekarang yang tidak tahu, atau bahkan tak peduli atas soal-soal tersebut.  Oleh karena itu, biar anak-anak muda kita melek dengan sejarah bangsa yang belum tuntas ini, Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran bikin “Festival 45-45” yang lintas generasi, yaitu mempertemukan para penyintas dan korban kasus HAM masa lalu dengan anak-anak muda. Festival 45-45 ini dikemas dalam bentuk karya seni, seperti fotografi, instalasi seni, karya sastra, dan seni musik. Festival 45-45 digelar mulai Kamis kemarin, hingga Sabtu besok di Kota Tua, Jakarta.  Yuk kita ngobrol bareng penyelenggara festival, Direktur Eksekutif Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa), Anik Wusari. Simak juga obrolan bareng Sutradara “Bunga dan Tembok”, Eden Junjung, dimana film karyanya diputar di Festival 45-45. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tahukah Anda? Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor sampah plastik Indonesia naik sebesar 141 persen (283 ribu ton) pada 2018. Angka ini merupakan puncak tertinggi impor sampah plastik selama 10 tahun terakhir, di mana pada 2013 impor sampah plastik Indonesia sekitar 124 ribu lebih ton. Sementara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim telah mengirim balik lebih dari 400 kontainer sampah impor yang disusupi infus bekas hingga popok ke negara asalnya seperti Amerika Serikat, Australia, Hong Kong, Inggris, dll. Persoalan sampah dan limbah impor akhirnya menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. Terbaru, Rabu (28/08) kemarin, Presiden Jokowi membahas masalah ini dalam rapat bersama para menteri Kabinet Kerja.  Kita simak pernyataan Presiden RI Joko Widodo soal hal ini. Simak juga obrolan bersama Direktur Eksekutif Ecological Observation and Wet Conservation (Ecoton), Prigi Arisandi dan Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Deni Surjantoro. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Korps Lalu Lintas (korlantas) Polri sedang siapkan Smart SIM atau Surat Izin Mengemudi cerdas yang rencananya akan diluncurkan secara resmi bulan depan, tepatnya 22 September 2019. Kepala Korlantas Polri Refli Andri menyebut Smart SIM itu nantinya dapat sekaligus berfungsi sebagai uang elektronik. Smart SIM bisa digunakan sebagai alat pembayaran dengan saldo maksimal Rp2 juta. Saldo tersebut dapat digunakan untuk belanja di minimarket, naik kereta dan membayar tol.  Lebih lengkapnya kita akan bincangkan bersama: Kepala Korlantas Polri Refli Andri. Simak juga pandangan dari Pengamat Transportasi Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno atas Smart SIM ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

#IbuKotaBaru jadi trending topic sejak Presiden secara resmi umumkan  lokasi yang bakal jadi ibu kota baru indonesia.    Akun resmi Presiden Joko Widodo @jokowi kemarin mencuit:  “Pada siang yang berbahagia ini, saya menyampaikan bahwa pemerintah  telah melakukan kajian mendalam, terutama tiga tahun terakhir.  Hasilnya, lokasi ibu kota baru paling ideal adalah di Kalimantan Timur,  sebagian di Kab. Penajam Paser Utara dan sebagian di Kab. Kutai  Kartanegara.” Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI dan HUT  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ke-74, lomba stand-up comedy: "Kritik  DPR" pun digelar. DPR mengaku, kompetisi ini digelar dengan niat  mempertegas kepada kepada publik bahwa DPR RI terbuka dan tidak anti  kritik. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam laman drp.go.id ,  mengungkapkan siapa pun boleh menyampaikan kritik kepada DPR tanpa harus  merasa takut. Menurutnya, semakin banyak yang mengkritik akan semakin  bagus bagi peningkatan kinerja DPR RI. Kata dia, melalui stand-up  comedy, DPR RI ingin mengajak kaum milenial untuk melek politik dan  menyampaikan kritik dengan gaya zaman now. Kegelisahan masyarakat  terhadap berbagai persoalan dapat disuarakan melalui materi yang  dibawakan para komika. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belakangan, linimasa diwarnai dengan tanggapan warganet soal pin emas bagi anggota dewan baik di tingkat daerah maupun pusat. Berbagai opini yang terbentuk itu lantaran sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak rencana pengadaan pin emas untuk anggota DPRD DKI Jakarta. Menurut Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest, pengadaan pin emas itu menghamburkan uang negara hingga Rp1,3 miliar.  Sementara itu, Pin untuk disematkan di baju anggota DPRD Kabupaten Magetan, Jawa Timur periode mendatang, tidak akan lagi terbuat dari emas murni, tapi hanya terbuat dari emas imitasi. Sekretaris DPRD Kabupaten Magetan Joni mengatakan, berubahnya bahan pin anggota dewan dari emas menjadi emas imitasi, disebabkan karena anggaran pengadaannya. Kata dia, anggaran pengadaan pin adalah Rp 205 ribu per anggota dewan.  Anggota komisi bidang pemerintahan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menuturkan bahwa penggunaan pin emas bagi anggota dewan merupakan hal yang wajar karena tiap periode selalu dianggarkan. Simak obrolan bareng Sekretaris DPRD Kabupaten Magetan Joni, dan Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta Rian Ernest. Simak juga tanggapan dari Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus dan juga Anggota komisi bidang pemerintahan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut, dalam 6 tahun terakhir hoaks mewarnai beberapa pemilihan umum di berbagai negara. Komisioner KPU Viryan Aziz, belum ada negara yang mampu menangkal dan merespon hoaks pemilu. Ia pun berharap agar dalam pilkada ke depan, penyelenggara pemilu hingga para pemilih dapat bersiap dan tak terpengaruh hoaks agar konflik horisontal di daerah tak terjadi.  Pakar Komunikasi Politik sekaligus Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Henri Subiakto menyebut, sebaran hoaks di negara demokrasi akan terus terjadi karena itu bagian dari permainan politik. Maka dari itu masyarakat perlu mengetahui pola-pola hoaks yang ada. Selain itu masyarakat juga didorong memperkuat imunitas agar tidak mudah terpapar konten hoaks.  Yuk simak obrolannya bareng Pakar Komunikasi Politik sekaligus Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Henri Subiakto dan Presidium Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) Anita Wahid.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Hasil survei lembaga antikorupsi Indonesia Coruption Watch ICW menyebut ada 95 persen penyandang disabilitas di empat kota di Indonesia tidak terdata pemerintah pusat. Yakni di Makassar, Kupang, Bandung, dan Solo. Peneliti ICW Dewi Anggraeni mengatakan, tidak terdatanya para penyandang disabilitas berakibat kurangnya pengetahuan mereka terhadap bantuan kesehatan dari pemerintah. Peneliti ICW Dewi Anggraeni mengatakan kelompok penyandang disabilitas yang tak terdata itu terjadi karena kurangnya inisiatif pemda mendatangi rumah-rumah para penyandang disabilitas. Ia pun merekomendasikan pemerintah lebih proaktif dan peka terhadap kebutuhan penyandang diabilitas. Lebih jauh, kita bahas bareng Peneliti ICW Dewi Anggraeni. Simak juga obrolan bareng Direktur Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kementerian Sosial Margowiyono soal hal ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kemarin, linimasa dipenuhi tagar #Papua sebagai seruan solidaritas warganet merespon kericuhan yang terjadi di Papua dan beberapa daerah.  Presiden Joko Widodo meminta warga Papua dan Papua Barat memaafkan sekelompok warga dan aparat yang menghina, dan bersikap rasis pada mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur. Dalam keterangan persnya, Jokowi juga meminta warga yakin pemerintah akan bersikap adil, serta tetap menjaga kehormatan dan kesejahteraan warga asli Papua dan Papua Barat.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa Papua atas insiden yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) Surabaya. Gubernur Jawa Timur mengatakan, Pemprov Jatim akan menjamin keamanan mahasiswa Papua yang belajar di Jatim. Mereka diharapkan tetap melanjutkan kuliah hingga lulus kelak.  Simak pernyataan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa soal hal ini. Simak juga pernyataan dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua Emanuel Gobay dan juga Juru bicara Polri, Dedi Prasetyo soal kejadian yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya Jawa Timur tersebut.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Belum lama ini, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri memaparkan program Kartu Pra Kerja. Menurut Hanif, Kartu Pra Kerja yang ditargetkan berjalan pada tahun 2020 itu akan diimplementasikan dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi. Tujuan utama kartu pra kerja diyakininya dapat memberikan perlindungan kepada tenaga kerja di tengah pasar kerja yang fleksibel. Kartu pra kerja nantinya diberikan kepada pencari kerja dan pekerja yang ter-PHK untuk mendapatkan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi dengan tiga fasilitas dasar kartu pra kerja mencakup pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan insentif. Lengkapnya kita dengar penjelasan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri soal Kartu Pra Kerja. Simak juga obrolan bareng Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira soal kartu pra kerja ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional menyebut, pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) besok harus menjawab krisis-krisis yang selama ini dialami Indonesia. Direktur Eksekutif Walhi Nasional Nur Hidayati mengatakan, setidaknya ada empat krisis yang harus dijawab dalam pidato Jokowi besok. Empat krisis tersebut yakni ekologis, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Hidayati mengungkap alasan krisis ekologis dinilai penting karena dapat berimbas pada keselamatan masyarakat luas. Salah satu sebabnya adalah bencana ekologis hidrometeorologi yang memaksa masyarakat untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Sementara itu, Gerakan Rakyat Melawan Neo Imperealisme san Neo Kolonialisme (Gerak Lawan) mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak hanya mendorong pembangunan ekonomi. Sebab menurut Ketua Divisi Kampanye dan Jaringan YLBHI Arip Yogiawan banyak masalah penting yang belum diselesaikan pemerintah. Mulai dari eksploitasi sumber daya alam, kebakaran hutan, hingga penggusuran, Yogi menyebut, jangan sampai pada saat pidato kenegaraan yang akan disampaikan hari ini di depan MPR hanya membahas tentang keberhasilan pemerintah dan dorongan pembangunan ekonomi. Soal hal ini yuk kita simak obrolannya bareng Direktur Eksekutif Walhi Nasional Nur Hidayati, Ketua Solidaritas Perempuan Dinda Nuranisa Yura.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menggelar Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa (SeHAMA). Koordinator KontraS Yati Andriyani mengatakan, melalui sekolah HAM ini diharapkan tercipta duta-duta muda HAM yang siap menjaga api regenerasi pembela HAM di Indonesia. Selain itu, menurut Yati, para mahasiswa yang mengikutinya diharap bisa memanfaatkan ruang-ruang di media sosial untuk menjadi penengah warga net yang terpolarisasi dan intoleran pasca pesta politik pada pemilu lalu. SeHAMA sudah memasuki angkatan yang ke sembilan sejak kegiatan tersebut diinisiasi KontraS pada 2009 silam. Tahun ini, sebanyak 29 peserta dari seluruh Indonesia berhasil lolos seleksi dan mendapat kesempatan untuk menjalani pelatihan HAM di Jakarta selama dua minggu. Yuk kita dengarkan peserta SeHAMA, Rifaldi, Mahasiswa Universitas Bung soal SeHAMA ini. Simak juga obrolan bareng Koordinator KontraS Yati Andriyani soal target yang diinginkan dari adanya sekolah HAM bagi mahasiswa ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Demi memerangi peraturan daerah atau perda-perda intoleran dan diskriminasi, Setara Institute berharap Presiden Joko Widodo segera membentuk Badan Pusat Legislasi Nasional. Menurut Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani, pembentukan badan tersebut akan mampu mencegah munculnya regulasi daerah yang berpotensi memunculkan praktik diskriminasi, intoleransi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Untuk membentuk badan ini, Ia merekomendasikan Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden dengan menghimpun kewenangan-kewenangan eksekutif yang tersebar di kementerian dan pemerintah provinsi sebagai tugas pokok Badan baru.  Sebelumnya, kajian Setara Institute tahun 2017 mengidentifikasi 71 regulasi di daerah berpotensi memicu praktik diskriminasi, intoleransi dan kekerasan terhadap kelompok masyarakat tertentu. Setara memandang bahwa keberadaan perda-perda diskriminatif adalah bentuk pelanggaran HAM. Lebih jelasnya kita bahas bersama: Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani. Simak juga obrolan bareng Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik soal tanggapan pemerintah mengenai hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah sedang kaji sistem kerja PNS di lembaga negara agar dapat meniru gaya perusahaan rintisan atau startup. Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur, KemenPAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja menyebut bahwa, ke depan PNS akan memiliki fleksibilitas kerja alias bisa kerja dari rumah. Hal itu merupakan salah satu indikator birokrasi yang ditetapkan pihaknya. Soal hal ini, yuk kita simak penuturan dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Simak juga obrolannya bareng Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB, Mudzakir dan Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berniat mengawasi konten digital dari media seperti YouTube, Facebook, Netflix dan media sejenisnya. Hal ini diungkap Ketua KPI Pusat Agung Suprio tak lama setelah komisioner periode 2019-2022 dikukuhkan. Kata Agung, KPI bakal segera mengupayakan aturan yang nantinya menjadi dasar hukum untuk pengawasan konten digital dari media tersebut. Ia menganggap konten media digital termasuk dalam ranah penyiaran. Menurutnya, pengawasan tersebut agar konten-konten yang berada di media digital memang layak ditonton serta memiliki nilai edukasi, juga menjauhkan masyarakat dari konten berkualitas rendah.  Sementara itu, gelombang penolakan terjadi di linimasa oleh sebagian warganet. Bahkan sebuah petisi bertajuk: “Tolak KPI Awasi Youtube, Facebook, Netflix!” muncul lewat laman change.org di mana lebih dari 55 ribu orang telah menandatanganinya hingga kemarin.  Yuk simak obrolannya bareng Penggagas Petisi “Tolak KPI Awasi Youtube, Facebook, Netflix!” sekaligus politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dara Nasution dan juga Ketua KPI, Agung Suprio.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Hari Raya Idul Adha jatuh pada Hari Minggu esok Tanggal 11 Agustus 2019. Tahun ini beberapa pemerintah daerah seperti Pemprov DKI Jakarta menyerukan untuk tak membungkus daging kurban menggunakan kantong plastik sekali pakai. Sejalan dengan Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur juga mengimbau sekaligus melarang masyarakat terutama panitia hari raya kurban, supaya tidak menggunakan kantong plastik atau plastik sekali pakai, saat mengemas maupun mendistribusikan daging kurban. Kementerian Agama (Kemenag) setuju dengan usulan beberapa kepala daerah yang melarang memakai kantong plastik saat pembagian daging kurban.  Simak penuturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyakarat Islam (Dirjen Bimas Islam), Muhammadiyah Amin Kemenag soal larangan penggunaan plastik saat mengemas maupun mendistribusikan daging kurban. Simak juga obrolan bareng Kepala Pusat Penelitian Kimia Fungsional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Agus Haryono dan Tiza Mafira selaku Founder Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik soal hal ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

PT PLN mengungkap rencananya membayar kompensasi ke konsumen akibat pemadaman listrik massal di sejumlah wilayah Jawa yang diperkirakan mencapai 839 miliar rupiah untuk 22 juta pelanggan. Besaran kompensasi yang dibayarkan PLN mengacu pada Peraturan Menteri ESDM tentang Tingkat Mutu Pelayanan. Dalam aturan itu, kompensasi diberikan dalam bentuk pengurangan tagihan sebesar 35 persen bagi pelanggan dengan tarif nonsubsidi dan 20 persen bagi pelanggan dengan tarif subsidi. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI telah membuka posko pengaduan listrik mati yang terjadi pada Minggu-Senin lalu. Simak pernyataan Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan soal upaya PLN untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak. Simak juga obrolannya bareng Koordinator Pengaduan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sularsih.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Secara serentak, World Breastfeeding Week atau Pekan ASI Sedunia diperingati setiap tanggal 1-7 Agustus. Dan, tema pekan ASI sedunia tahun 2019 di Indonesia adalah "Ayah dan Ibu Kunci Keberhasilan Menyusui". Gencarnya penyadaran akan keterlibatan ayah dalam mendukung pemberian ASI kini makin digalakkan. Bahkan sekumpulan ayah yang menamakan diri Ayah ASI giat menggelar kelas-kelas ASI di beberapa kota pada bulan ini yang diperuntukkan bagi laki-laki. Dengan Jargon: Bikinnya Berdua - Ngurus Anaknya Juga Berdua, AyahASI Indonesia melakukan kampanye kepada kelompok laki-laki soal peran ayah dalam mendukung proses menyusui. Yuk kita dengarkan seorang ayah, Darwin yang menceritakan pengalamannya saat mendukung isterinya memberikan ASI eksklusif, dan simak Agus Amsa, News Gathering Manager Kantor Berita Radio KBR yang mensuport karyawannya untuk terus menyusui. Simak juga penjelasan dari salah satu inisiator AyahASI Rahmat Hidayat soal kegiatan Ayah Asi.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah berharap dengan mendatangkan rektor asing ke Indonesia, ranking kampus di Indonesia bisa membaik, bahkan masuk 200 terbaik dunia, dari yang saat ini di posisi 293. Hal ini diungkap Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir. Sebelumnya, lembaga pemeringkat Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking merilis peringkat 1.000 kampus dunia. Posisi terbaik asal Indonesia ditempati Universitas Indonesia pada peringkat 296, diikuti Universitas Gadjahmada pada peringkat 320, dan Institut Teknologi Bandung dengan ranking 331. Lengkapnya kita tanyakan kepada Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir. Simak juga pandangan dari Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) University sekaligus Ketua Forum Rektor Indonesia terpilih periode 2020-2021, Arif Satria mengenai hal ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

#Matilampu dan #Matilistrik jadi trending topic di linimasa kemarin. Ya, itu karena kegelapan melingkupi Ibu Kota Jakarta di akhir pekan kemarin. Bahkan, pemadaman listrik di Indonesia yang berlangsung berjam-jam ini turut menyedot perhatian media internasional. Menurut keterangan tertulis PLN, Di Jawa Barat Jabar terjadinya gangguan pada Transmisi SUTET 500 kV yang mengakibatkan padamnya sejumlah Area seperti Bandung, Bekasi, Cianjur, Cimahi, Cirebon, Garut, Karawang, Purwakarta, Majalaya, Sumedang, Tasikmalaya, Depok, Gunung Putri, Sukabumi dan Bogor. Tak hanya DKI - Jabar, daerah Jawa Tengah pun mengalami dampak pemadaman. Mengenai hal ini dan dampaknya, kita simak penjelasan dari Manajer Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY Haris, Ekonom dari Institute for Developments of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah, dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo kemarin mengungkap rencananya memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membahas solusi dari permasalahan polusi udara di ibukota, yang disebut tiga besar paling buruk di dunia. Jokowi ingin meminta Anies mengebut berbagai program yang akan mengalihkan pengguna kendaraan pribadi menjadi transportasi publik. Sebelumnya, 31 warga negara, yang dibantu oleh Tim Advokasi Ibu Kota, menggugat Presiden Joko Widodo dan Gubernur Anies Baswedan, dengan tuntutan pemenuhan hak untuk menikmati udara yang bersih dan sehat di Jakarta. Kita simak penuturan Presiden Joko Widodo di hadapan media soal hal ini. Simak juga usulan kepada pemerintah soal hal ini dari Anggota Tim Advokasi Ibu Kota Nelson Nikodemus.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Satu individu orangutan bernama Hope menarik perhatian masyarakat. Tak hanya di lingkup Indonesia, negara dimana Hope hidup, namun juga masyarakat lintas negara. Peristiwa penembakan Hope belakangan ramai diangkat di media, lokal, nasional hingga internasional. Netizen mancanegara pun ikut mengekspresikan simpatinya lewat sosial media. Orangutan Sumatera (Pongo abelli) berusia sekitar 30 tahun dan berat badan sekitar 35 kilogram itu, di seluruh tubuhnya bersarang 74 peluru senapan angin. Sementara, anak sang induk yang masih berumur satu bulan, mengalami kekurangan nutrisi hingga akhirnya mati. Bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini? Bagaimana agar kasus Hope tak lagi berulang dan hukuman terhadap para pelaku membawa efek jera? Kita cari tahu bersama drh. Yenny Saraswati, Dokter Hewan Senior dari Yayasan Ekosistem Lestari The Sumatran Orangutan Conservation Programme dan juga Kepala BKSDA Aceh, Sapto Aji Prabowo.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Dalam Negeri melaporkan dugaan praktik jual beli data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KK (Kartu Keluarga) di dunia maya ke Bareskrim Mabes Polri. Tjahjo Kumolo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri melalui tim Dirjen Dukcapil sudah melapor ke Bareskrim supaya cepat mengusut oknum masyarakat yang menyalahgunakan data kependudukan secara ilegal. Direktorat Tindak Pidana Siber Polri sedang menyelidiki dugaan jual beli data pribadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) di media sosial. Hal ini diungkap Juru bicara Polri Dedi Prasetyo. Seperti apa progresnya? Kita simak obrolannya bareng Juru bicara Polri Dedi Prasetyo, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh dan juga Aktivis SAFEnet, Nabillah Saputri.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Permohonan amnesti terhadap terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang  Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril, akhirnya resmi di  kabulkan. Sebelumnya, Peninjauan Kembalinya ditolak oleh Mahkamah Agung.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Selamat Hari Harimau (Global Tiger Day)! Tahun 2010, St. Petersburg Tiger Summit di Rusia mencanangkan Global Tiger Day yang jatuh setiap tanggal 29 Juli dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran warga dunia bahwa harimau memiliki hak untuk hidup, mendapat perlindungan yang layak, serta memiliki ruang gerak berupa habitat tempat tinggal yang luas. Dan tahukah anda, di seluruh dunia, hanya ada 11 negara yang menjadi habitat asli harimau, Indonesia salah satunya. Sayangnya, data dari WWF menyebut bahwa 2 dari 3 spesies harimau di Indonesia sudah punah dan kini harimau yang tersisa pun berada dalam status kritis. WWF bersama musisi Tuan Tigabelas menyuarakan pesan dan edukasi kepada setiap lapisan masyarakat tentang pentingnya nilai harimau bagi kehidupan manusia dan alam semesta lewat sebuah pendekatan seni dan budaya! Mereka menggelar event bertajuk “Concertvation: Concert and Conservation” yang berupa konser, peluncuran album, dan lagu yang mengisahkan nasib harimau dengan kegiatan edukasi berupa diskusi konservasi. Yuk, kita simak obrolannya bareng Penyanyi rap Tuan Tigabelas atau akrab disapa Upi dan Habitat and Connectivitiy Management Coordinator WWF Indonesia, Febri Anggriawan.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Musisi pecinta lingkungan, Melanie Subono menyorakkan keberhasilannya dalam menggalang petisi untuk menyetop atraksi tunggang gajah di Borobudur yang dinilainya menyiksa mamalia cerdas itu. Lewat laman change.org, ia menulis bahwa gajah yang dijadikan tunggangan mengalami sejumlah kekerasan baik fisik maupun psikis. Meski begitu ia juga mengingatkan PR mencarikan kegiatan di Borobudur untuk para pengunjung agar tetap dapat “menikmati” gajah-gajah disana dan juga agar Borobudur tetap bisa mendapatkan penghasilan tanpa melanggar hak hidup siapapun.  Petisi yg digulirkan sejak April kemarin, telah ditandatangani 82.185 pendukung. Hingga pertengahan bulan ini, Melani memberi kabar terbaru bahwa kegiatan tunggang gajah dihentikan. Kabar ini diamini oleh pihak PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Leonardus Adityo Nugroho, manager administrasi dan umum TWC Borobudur, menyebut bahwa atraksi tunggang gajah di Borobudur saat ini vakum sementara pihaknya mencari kegiatan lain sebagai alternatif. Lebih jelasnya kita dengar obrolannya bareng Melanie Subono dan Leonardus Adityo Nugroho, manager administrasi dan umum TWC Borobudur.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kisah dokter disabilitas bernama Romi Syofpa Ismael, yang gagal menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Solok Selatan meski lolos dalam tes, menyedot perhatian masyarakat. Tak hanya netizen yang memberikan komentar yang menunjukkan simpati, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun tak tinggal diam. Komnas HAM menyurati Bupati Solok Selatan terkait perkara yang menimpa drg Romi. Kita simak bersama penjelasan dari Kuasa hukum Romi, Wendra Rona Putra dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Komisioner Bidang Mediasi dan Perlindungan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tasdik Kinanto dan juga Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Instagram sedang uji coba  untuk menghapus jumlah ‘Like’ dan ‘Views’ di tujuh negara, Australia, Brazil, Kanada, Islandia, Italia, Jepang, dan Selandia Baru. Itu dilakukan biar pengguna Instagram lebih fokus terhadap  isi konten dan kisah pengunggah foto atau video, bukan fokus pada pada jumlah penyuka atau penonton. Uji coba penghapusan like dan view di Instagram, disambut baik lantaran sebelumnya ada banyak kritik mengenai efek negatif instagram terhadap kesehatan mental.  Apa komentar influencer mengenai uji coba yang dilakukan instagram? Apa sih pengaruh fitur Like itu terhadap kesehatan jiwa seseorang? Yuk simak obrolannya bareng seorang Influencer, Acep Gates dan Psikolog Klinis, Addi Chandra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Munculnya aplikasi FaceApps yang diikuti dengan #AgeChallenge, bikin netizen keranjingan. Ada lebih dari 100 juta pengguna android yang mengunduh aplikasi itu di Playstore. FaceApps memungkinkan pengguna mengolah foto jadi lebih tua atau pilihan alternatif lainnya, seperti model rambut hingga bertukar gender. Jadi, nggak heran kan kalau tagar AgeChallenge jadi viral. Di balik gegap gempita penggunaan aplikasi itu, konon ada bahaya yang mengintai penggunanya. Penyebabnya, kecurigaan kalau aplikasi itu melanggar privasi dengan mengakses data pribadi pengguna juga bisa mengganggu keamanan nasional di negara itu. SImak obrolan mengenai hal ini bersama Executive Director Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komunitas Konservasi Indonesia WARSI bareng Rainforest Connection membangun sistem peringatan menggunakan ponsel untuk menangkap suara hutan dan teknologi TensorFlow dari Google mengidentifikasi suara gergaji secara real time akhirnya dapat membantu penjaga menemukan lokasi orang yang menebang pohon secara ilegal. Penggunaan teknologi di sana diharapkan dapat membantu masalah yang dialami masyarakat dalam perlindungan hutan sehingga akan memberikan manfaat seperti mendeteksi kejahatan dengan cepat, mampu merekam peristiwa dan dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum.  Bagaimana cara kerja alat ini? Bagaimana penerapannya? Dan mampukah alat ini menyelesaikan permasalahan lingkungan seperti deforestasi? Yuk kita cari tahu bersama Topher White, Founder & CEO Rainforest Connection, Jason Tedjasukmana, Head of Corporate Communications Google Indonesia,  Ketua Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Enrizal dan Rainal Daus Manajer Program KKI Warsi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mendorong Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mengembangkan wisata kapal pesiar tradisional. Peneliti Utama Pariwisata dari Kementerian Pariwisata RI Roby Ardiwidjaja mengatakan, Kabupaten ujung Timur Pulau Jawa ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan wisata kapal pesiar tradisional tersebut. Sebab Banyuwangi memiliki pelabuhan yang layak untuk mengembangkan wisata tersebut. Lantas bagaimana usulan pengembangan kapal pesiar tradisional itu dipandang oleh Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA)? Lebih jelasnya kita simak obrolannya bareng Peneliti Utama Pariwisata dari Kementerian Pariwisata RI Roby Ardiwidjaja dan juga Wakil Ketua Umum Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Budijanto Ardiansyah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyarankan konsumen untuk menyampaikan kritik maupun komplain atas barang maupun jasa kepada pelaku usaha yang bersangkutan terlebih dahulu ketimbang langsung mengunggahnya di media sosial. Hal ini diungkap Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Menurutnya, selain konsumen memiliki hak untuk mengeluh dan mengadu, produsen atau pelaku usaha pun memiliki hak untuk didengar pendapatnya atas keluhan tersebut. Ia pun mengakui bahwa masih ada celah -celah hukum yang dapat membuat konsumen terjerat pelaporan-pelaporan oleh para pelaku usaha. Selain itu, ia juga menganggap bahwa UU Perlindungan konsumen yang ada sudah usang dan layak untuk diamandemen agar lebih melindungi konsumen. Mengenai hak dan perlindungan konsumen, serta kritik yang disampaikan di media sosial, kita bahas lebih dalam bareng Ketua Harian YLKI Tulus Abadi. Simak juga obrolan bareng Blogger dan Vlogger, Noni Rosliyani soal hal ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari bertekad membuka posko untuk menampung laporan beberapa kalangan masyarakat yang memiliki kekhawatiran atas ketidaktepatan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).  Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meyakini penerapan perda tersebut akan dapat menjamin hak-hak masyarakat. Pasalnya, menurut Kepala Subdit Restorasi KKP Sapta Putra Ginting,  pemerintah mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam membuat suatu regulasi. Lebih lanjut simak obrolannya bareng Kepala Subdit Restorasi KKP Sapta Putra Ginting dan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan KIARA Susan Herawati. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Ada wacana kita bakal punya kawasan ekonomi kreatif terpadu nih! Pasalnya, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), berencana membuat kota kreatif, dinamakan Bekraf Creative District (BCD) yang ditargetkan dibangun tahun depan. Lokasi kota kreatif itu, kata Kepala Bekraf Triawan Munaf, masih dirahasiakan, tapi berjarak tidak lebih dari seratus kilometer, atau sekitar satu jam dari Jakarta. Kata Triawan, ada enam subsektor, yang dibuat untuk BCD, yaitu kuliner, fashion, kriya, film, musik, dan games. Lebih jelasnya simak obrolannya bareng Kepala Bekraf Triawan Munaf. Simak juga obrolan bareng Pendiri Cimahi Creative Association, Irvan Satria Prana soal hal ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pasca penetapan hasil pilpres 2019, kedua kontestan Joko Widodo dan  Prabowo Subianto bertemu untuk yang pertama kalinya, di Stasiun Mass  Rapid Transit (MRT) di Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu pagi lalu. Mereka  kemudian bersama-sama menjajal naik MRT menuju Stasiun Senayan.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mulai mengembangkan pariwisata nomadic tahun 2019 ini. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banyuwangi Muhammad Yanuar Bramuda mengatakan, konsep wisata nomadic ini sudah mulai diterapkan. Konsep itu bisa menjadi alternatif bagi wisatawan yang hanya memiliki waktu berlibur pendek, namun bisa maksimal menikmati destinasi wisata yang ada di Banyuwangi. Selain itu menurut Bramuda, wisata nomadic tersebut dapat mengurangi bujet wisatawan karena tidak perlu lagi menyewa penginapan. Mereka bisa menginap langsung di tempat wisata dengan mengunakan mobil yang sudah dirancang khusus, maupun mengunakan tenda-tenda yang sudah di sediakan pengelola destinasi wisata yang ada di Banyuwangi. Lebih jelasnya simak penjelasan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banyuwangi Muhammad Yanuar Bramuda. Simak juga obrolan bareng Wakil Ketua Generasi Pesona Indonesia (GenPI), Siti Chodijah soal hal ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komisi Komunikasi dan Informatika (Kominfo) DPR akhirnya menetapkan 9 nama terpilih, ditambah 3 nama cadangan sebagai calon Komisioner KPI Pusat terpilih periode 2019-2022. Penetapan calon terpilih ditempuh dengan sistem pemungutan suara atau voting, terhadap 34 nama calon komisioner, dan didapatkan 9 nama dengan jumlah suara terbanyak, ditambah 3 nama cadangan. Kita Simak perbincangan dengan Ketua Komisi Komunikasi dan Informatika (Kominfo) DPR Abdul Kharis Almasyhari soal penetapan calon terpilih Komisioner KPI Pusat periode 2019-2022. Simak juga obrolan bareng Bayu Wardhana, ketua bidang penyiaran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sekaligus aktivis Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) terkait evaluasi KPI sebelum dan tugas yang menanti komisioner KPI berikutnya.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Perdagangan elektronik atau E-commerce yang berbasis di Indonesia lebih diminati milenial dibandingkan dengan E-commerce yang berasal dari luar negeri. Hal ini ditemukan dari hasil survey yang dilakukan oleh lembaga survey Alvara. Empat sektor yang unggul antara lain Transportasi oleh gojek, layanan antar makanan oleh gofood, pembayaran digital oleh go-pay, dan pemesanan hotel dan tiket oleh traveloka. Sementara di sektor belanja, aplikasi lazada yang bermarkas di Singapura masih lebih unggul. Lembaga survey Alvara melakukan survey terhadap 1204 responden dengan usia 17 hingga 39 tahun di Jabodetabek, Bali, Padang, Yogyakarta, dan Manado. Lebih lanjut kita bahas bareng CEO dan Founder Alvara Research, Hasanuddin Ali. Simak juga obrolan bareng Ketua Bidang Ekonomi Digital dari Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga soal hal ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Akhir pekan kemarin Organisasi Pendidikan, Sains dan Budaya PBB (UNESCO) secara resmi tetapkan Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto sebagai Situs Warisan Budaya Dunia. Kabar ini disampaikan lewat akun twitter UNESCO dan ditegaskan kembali oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Linimasa pun di penuhi dengan ucapan selamat dan ungkapan kebanggaan warganet serta pengharapan agar status tersebut dijaga. Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Walhi justru menyuarakan agar Sawahlunto memperbaiki kota dan menghentikan semua kegiatan penambangan ilegal yang masih dilakukan secara masif hingga saat ini di sungai dan daerah yang menjadi pintu masuk utama ke Sawahlunto, Sumatera Barat. Kita simak obrolannya bareng Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud, Nadjamuddin Ramly dan juga Uslaini, Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Barat.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah mewacanakan hadirnya sebuah otoritas perlindungan data di Indonesia dengan wewenang untuk menyelesaikan sengketa soal data pribadi. Meski begitu, seperti apa bentuk dari otoritas ini masih bakal dibahas secara mendalam. Otoritas Perlindungan Data atau Data Protection Authority (DPA) telah ada di Uni Eropa dengan tugas mengawasi pertukaran data pribadi. Pembentukan lembaga ini diatur melalui regulasi umum perlindungan data atau General Data Protection Regulation (GDPR). Lebih jelas soal otoritas perlindungan data, kita bahas bareng Juru bicara Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu dan juga Aktivis SAFEnet, Nabilah Saputri.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (TK), mencatat saat ini total peserta mencapai 56 persen. Jumlah itu sudah melebihi target per lima tahun hingga 2021, yakni sebesar 51 persen. Target tersebut sesuai arahan pemerintah melalui Bappenas per lima tahun sejak BPJSTK dibentuk. BPJSTK Pun memberikan penghargaan kepada daerah terpatuh yang ikut BPJS Ketenagakerjaan. Masih ada banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pegawainya, sehingga ia menghimbau agar kepada para pegawai yang merasa belum diikut sertakan dalam PBJSKT melapor, agar perusahaan bisa ditindaklanjuti terkait kewajibannya. Untuk jelasnya kita simak obrolan bareng Direktur Utama BPJSTK, Agus Susanto dan German Anggent dari BPJS Watch.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Setelah sebelumnya Kabupaten Pacitan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Hepatitis A karena peningkatan jumlah pasien secara signifikan, kini Dinas Kesehatan Jawa Timur menyebut bahwa penyakit menular itu ternyata juga ditemukan di Kabupaten Trenggalek. Namun di Hari Selasa Kemarin, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengklaim, penyebaran penyakit hepatitis A di Jawa Timur sudah melandai, tidak secepat seperti hari-hari sebelumnya. Data di Dinkes Jatim mencatat, jumlah penderita hepatitis A di Pacitan mencapai hampir seribu orang. Sedangkan di Trenggalek, ditemukan ada sembilan penderita hepatitis. Selain itu, Dinkes Jatim juga mengecek kabar ditemukannya wabah hepatitis di Jember dan wilayah lainnya. Simak pernyataan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa soal Kejadian Luar Biasa (KLB) Hepatitis A ini. SImak juga obrolan bersama Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Kohar Hari Santoso soal upaya Dinas Kesehatan Jawa Timur menangani penyebaran penyakit ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menekankan pentingnya setiap perangkat telekomunikasi yang dirakit, dijual dan digunakan di Indonesia memenuhi persyaratan teknis agar legal digunakan. Kemenperin bersama dengan Kominfo dan Kementerian Perdagangan sedang menyiapkan regulasi untuk melakukan pemblokiran ponsel ilegal atau yang dikenal Black Market (BM) dengan target waktu Bulan Agustus nanti. Mekanisme pemblokiran ponsel ilegal (BM) akan menggunakan nomor IMEI yang melekat pada setiap ponsel dan berbeda-beda. Soal pemblokiran ponsel ilegal (BM), yuk kita bahas bareng Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Janu Suryanto dan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih  periode 2019-2024 pada Minggu sore kemarin.  Dalam pidatonya, Presiden terpilih Joko Widodo mengajak untuk melupakan perbedaan politik yang membelah masyarakat menjadi kubu 01 atau kubu 02 bersatu kembali menjadi Indonesia. Begitupun dengan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin  berharap masyarakat rukun kembali demi kepentingan bangsa. Ia berharap antarteman, antartetangga, juga antarkeluarga kembali bertegur sapa. Dan harapan kita bahwa kerukunan ini menjangkau semua hingga kepada penghuni dunia maya alias warganet!  Soal polarisasi politik di masyarakat imbas dari pemilu, yuk kita simak pendapat dari Sosiolog Imam Prasodjo dan Ketua Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) Rusdil Fikri. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan sidang perkara sengketa hasil Pilpres 2019 pada Kamis kemarin. Kesimpulannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan pemohon yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. MK menilai dalil yang diajukan tidak beralasan menurut hukum karena pemohon tidak bisa membuktikan dalil permohonannya. Pasca putusan MK, Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo bersama pasangannya KH Maruf Amin, sepakat mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu, kembali merajut persatuan, pasca diumumkannya sidang putusan sengketa Pilpres Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Pasangan calon Presiden nomor urut 02, menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sangketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Calon Presiden 02 Prabowo Subianto mengatakan, Koalisi Adil Makmur menghormati keputusan MK tersebut. Kita simak pernyataan dari Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Calon Presiden 02 Prabowo Subianto menyikapi putusan sengketa hasil Pilpres 2019.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Siang ini adalah agenda sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK. Majelis Hakim MK, memutuskan membacakan putusan perkara PHPU Pemilu Presiden, hari ini atau lebih cepat satu hari, dari rencana sebelumnya. Sebelum putusan diambil, para hakim MK, menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim, selama tiga hari berturut-turut, sejak Senin hingga Rabu, untuk memeriksa seluruh fakta-fakta persidangan, yang sudah dilakukan sejak 14 Mei lalu. Kedua kubu baik dari Jokowi-Maruf, maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sama-sama menyatakan, siap menerima, apapun hasil putusan MK. Jelang putusan final MK, kita simak pernyataan dari Juru Bicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo, Juru bicara MK, Fajar Laksono, Juru bicara Tim Kampanye Nasional ( TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, dan Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Andre Rosiade.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tanggal 26 Juni diperingati sebagai Hari Anti Narkoba Sedunia! Survey Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 2018 yang dikeluarkan oleh BNN dan LIPI menunjukkan angka pravelensi pelajar dan mahasiswa yang pakai narkoba satu tahun terakhir sebanyak 2,3 juta orang. Penelitian yang dapat dibaca pada laman puslitdatin BNN itu dilakukan di 13 provinsi di Indonesia. Hasil survey menunjukkan bahwa pemakaian narkoba dalam satu tahun terakhir menurut status pemakaiannya adalah coba pakai sebesar 1,4 persen, yang teratur sebesar 0,44 persen dan kecanduan sebesar 0,17 persen. Sementara alasan keingintahuan/coba-coba menjadi alasan mendominasi di kalangan pelajar dan mahasiswa, kemudian disusul alasan bersenang senang, serta dibujuk kawan atau dipaksa temannya. Badan Narkotika Nasional (BNN) menekankan pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar dan mahasiswa. Soal hal Ini kita simak obrolannya bareng Deputi Pemberantasan BNN Arman Depari dan Staf Ahli Kemendikbud, Chatarina Muliana Girsang. Simak juga tanggapan dari Paralegal LBH Masyarakat, Ari Susanto.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

 O Bahn menjadi moda transportasi baru yang sedang dikaji pemerintah untuk diterapkan di Indonesia. Moda yang telah diterapkan di sejumlah negara seperti Tiongkok, Australia dan Jepang itu disebut Kementerian Perhubungan sebagai alternatif pilihan angkutan massal perkotaan di Indonesia. Melalui laman debhub.go.id O Bahn dijelaskan sebagai angkutan massal yang merupakan gabungan antara Bus Rapid Transit (BRT) dan Light Rapid Transit (LRT). Simak obrolannya bareng Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dan juga Pengamat dari MTI Suharto Majid soal wacana kehadiran moda transportasi baru ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilpres telah usai pada tahap keterangan saksi dan ahli pada Jumat lalu, untuk selanjutnya beberapa tahap lagi yang dilaksanakan kedepannya seperti rapat permusyawaratan hakim hingga akhirnya pembacaan putusan. Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menyinggung sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2019 akan diputuskan sesuai jadwal, yakni paling lambat 28 Juni 2019. Mahkamah pun berjanji untuk mempertimbangkan keterangan seluruh pihak, baik pemohon dalam hal ini paslon 02, termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), pihak terkait yaitu paslon 01, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kedua tim hukum peserta Pemilihan Presiden 2019, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menyatakan siap menerima apa pun putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan sengketa hasil Pilpres 2019. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengingatkan bahwa pemilih selalu memiliki fungsi untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah yang terpilih ke depannya pasca putusan MK. Kita obrolin hal ini bareng Koordinator Nasional JPPR Alwan Ola Riantoby.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah menyiapkan tiga jurus menurunkan tarif tiket pesawat, yang mahal sejak akhir tahun lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, jurus pertamanya adalah memerintahkan maspakai membuat jadwal penerbangan yang akan dikenai tarif murah. Jurus kedua adalah memerintahkan, seluruh pihak terkait layanan penerbangan udara, seperti pengelola bandara dan penyedia bahan bakar penerbangan, menurunkan biaya layanan atau harga produknya untuk maspakai LCC. Terakhir, pemerintah juga akan memangkas pajak untuk jasa persewaan, perawatan, dan perbaikan pesawat udara. Darmin mengatakan, pemerintah memberi waktu sepekan untuk maspakai menentukan waktu penerbangan yang akan diberi harga khusus. Menurut anggota Ombudsman sekaligus pengamat penerbangan Alvin Lie, maskapai-maskapai kecil di kawasan Indonesia bagian timur perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Sementara itu Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) berharap harga tiket pesawat rute domestik khususnya wilayah Indonesia bagian timur yang selama ini mahal, dapat disesuaikan dengan jangkauan masyarakat. Kita bahas bersama pengamat penerbangan Alvin Lie dan Wakil Ketua Umum ASITA Budijanto Ardiansyah.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, paham radikalisme sudah menulari tubuh TNI. Kurang lebih 3 persen TNI yang terpengaruh radikalisme, menurut pernyataan Menhan Ryamizard saat acara halal bihalal Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu kemarin. Markas Besar (Mabes) TNI menyatakan tidak mengeluarkan data, terkait persentase jumlah TNI terpapar radikalisme. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Sisriadi mengatakan, pihaknya enggan berkomentar banyak, soal pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menyebut ada 3 persen TNI terpapar radikal.  Setali tiga uang, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Kemenkopolhukam) juga enggan mengomentari statement Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebut tiga persen Tentara Nasional Indonesia (TNI) terpapar terorisme. Lebih lanjut kita obrolkan bersama Staf Ahli Kemenkopolhukam, Sri Yunanto dan juga Pengamat terorisme Al Chaidar.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, sistem zonasi kembali diberlakukan. Meski ini bukan tahun pertama aturan itu diberlakukan, namun keluhan mengenainya masih jadi bahan pemberitaan. Dikutip dalam laman resmi kemendikbud, Muhadjir menyebut zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB saja, namun juga untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, serta kualitas sarana prasarana yang semuanya nanti akan ditangani berbasis zonasi. Muhadjir  meminta agar orang tua tidak perlu resah dan khawatir berlebihan dengan penerapan zonasi pendidikan pada PPDB. Ia mengajak para orang tua agar dapat mengubah cara pandang dan pola pikir terkait sekolah favorit Lebih lengkapnya kita bahas bersama: Staf Ahli Kemendikbud Bidang Regulasi Pendidikan, Chatarina Girsang dan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Jalur prestasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UNPNVJ) kini memberi kesempatan bagi para Youtube Content Creator atau yang dikenal dengan “ Youtuber” untuk bergabung menjadi mahasiswa. Youtuber yang diperbolehkan mendaftar mesti punya sedikitnya 10.000 subscriber. Syarat tersebut dapat kita tengok di laman resmi penerimaan mahasiswa baru UPNVJ.  Sontak, syarat yang di luar kebiasaan tersebut menjadi pembicaraan belakangan ini. Kebijakan kampus ini membuahkan opini yang pro dan kontra. Apa latar belakang perguruan tinggi ini menetapkan keputusan itu? Dan bagaimana pandangan pengamat pendidikan?  Kita bahas bareng Anter Venus, Wakil Rektor Bidang Akademik UPN Veteran Jakarta sekaligus Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Menteri Kesehatan RI telah mengirimi surat Menteri Kominfo perihal Pemblokiran Iklan Rokok di Internet kamis lalu. Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek menegaskan permintaan pemblokiran ini merupakan upaya untuk menurunkan prevalensi merokok pada masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja. Menurut keterangan pers di laman kominfo, surat itu segera ditindak lanjuti Menteri Kominfo Rudiantara dengan memberikan arahan kepada Ditjen Aplikasi Informatika untuk melakukan crawling atau pengaisan terhadap konten iklan rokok di internet. Tim AIS Kementerian Kominfo lantas menemukan sebanyak 114 kanal (Facebook, Instagram & YouTube) yang jelas melanggar UU 36/2009 tentang Kesehatan menyoal "promosi rokok yang memperagakan wujud rokok". Kominfo kemudian melakukan proses take down atas akun/konten pada platform-platform tersebut. Kita simak bersama pemaparan Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu dan juga tanggapan dari Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia Muhaimin Moefti. Simak juga pandangan dari Ketua Harian YLKI Tulus Abadi soal pelarangan ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum oleh Mahkamah Konstitusi dijadwalkan digelar hari ini. Dalam sidang perdana itu, hakim MK bakal menentukan bisa atau tidaknya gugatan Prabowo-Sandiaga diuji secara hukum.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan membatasi layanan media sosial terkait sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan hasil pemilihan presiden 2019. Pelaksana Tugas Kepala Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu mengatakan, pembatasan layanan media sosial akan dilakukan jika mesin pengais konten negatif (AIS) menemukan banyak berita hoax yang dapat mengadu domba masyarakat. Yuk kita Simak tanggapan dari Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung dan Aktivis SAFEnet, Nabilah Saputri soal hal ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah berencana melakukan pengembalian limbah impor terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun dan tercampur sampah yang masuk ke Indonesia. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, pihaknya tengah melakukan koordinasi terkait proses pengembalian limbah yang menyalahi ketentuan tersebut ke negara asalnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta petugas survei untuk mengecek barang impor lebih teliti, pengecekan ini dilakukan untuk mencegah masuknya sampah limbah plastik ke Jawa Timur. Selengkapnya kita bahas bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati dan Direktur Eksekutif Ecoton Prigi Arisandi.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sanksi akan dijatuhkan pada para ASN yang membolos kerja hari pertama usai libur lebaran kemarin. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir, melalui keterangan tertulisnya di situs menpan.go.id menyebut bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa disertai alasan yang sah pada Senin tanggal 10 Juni 2019, maka akan dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Jika melanggar pasal itu, sanksi berupa hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat menanti. Soal sanksi ASN yang bolos, yuk kita tanyakan pada Komisioner Ombudsman Laode Ida dan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyebut tak akan menggelar operasi yustisi atau kependudukan usai lebaran. Ia beralasan, Jakarta terbuka bagi semua warga Indonesia. Pengamat perkotaan Nirwono Joga mengatakan kepadatan yang tak berimbang menimbulkan beberapa masalah seperti menjamurnya kawasan kumuh, masalah lingkungan dan sosial. Kita simak bersama perbincangannya berikut ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Memasuki akhir pekan yang mana masih dalam masa libur lebaran, sebagian dari anda memilih untuk menghabiskan waktu dengan berpiknik. Namun dalam kegiatan wisata tersebut sudahkah anda menerapkan prinsip ekowisata? Ekowisata, yakni berwisata dengan cara-cara yang tak mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Harapannya dengan cara itu, kerusakan alam dapat dihindari dan kelestariannya terjaga. Simak obrolan soal ini bersama penggerak ekotourisme dan wisata ramah lingkungan di Lombok (Komunitas Lombok Backpacker) Duta Fathurrahman dan juga dengan Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Data dari Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2016 menunjukkan Indonesia sebagai nomor dua penghasil sampah makanan terbanyak di dunia. Dilansir dari laman Foodbank of Indonesia, sebanyak 13 juta metrik ton makanan terbuang setiap tahunnya di Indonesia. Angka tersebut sesungguhnya dapat memberi makan hampir 11% populasi Indonesia atau sekitar 28 juta penduduk setiap tahunnya. Angka yang hampir sama dengan penduduk miskin di Indonesia. Food Bank of Indonesia hadir sebagai jembatan antara masyarakat yang berlebihan makanan dengan masyarakat yang membutuhkan. Inisiatif ini bertujuan membantu mengatasi kesenjangan pangan di masyarakat. Meminimalisasi produksi sampah masing-masing individu yang akan berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan biasa disebut dengan istilah Zero Waste. Kiat-kiat untuk menggelar hajatan yang zero waste bisa ditilik dalam laman jirowes.weebly.com. Di Indonesia, Jirowes untuk pertama kali melakukan uji coba dan berhasil dalam sebuah festival komunitas yang terbuka utuk umum pada awal tahun 2010. Sejak itu Jirowes terus mencoba berinovasi untuk menekan produksi sampah sebuah acara. Yuk kita ngobrol bersama Pengurus Foodbank of Indonesia, Wida Septarina dan Shanty Syahril praktisi dari Jirowes.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat Idulfitri untuk semua masyarakat yang merayakannya. Perayaan Hari Raya Idul Fitri sendiri di Indonesia sudah merupakan momen yang kemeriahannya dirasa masyarakat hingga lintas iman. Kalau kata Jokowi, momentum perayaan Idulfitri tahun ini juga bisa menjadi awal untuk masyarakat berkomitmen memajukan negara bersama-sama. Ia meyakini, masyarakat yang bersatu tersebut akan membawa negara menjadi lebih baik. Simak pesan Idulfitri dari Presiden Joko Widodo. Simak juga pesan nilai-nilai toleransi yang disampaikan oleh Ustaz Hengki Ferdiansyah di hari kemenangan ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Momen lebaran itu kan identik dengan kebersamaan, bareng-bareng keluar merakayan hari kemenangan setelah sebulan penuh puasa. Selain pulang kampung atau mudik lebaran, biasanya banyak keluarga yang memanfaatkan waktu buat liburan bareng keluarga. Ada banyak macam kegiatan wisata yang bisa dilakukan ketika libur lebaran, wisata kuliner, wisata budaya atau berkunjung ke destinasi wisata alam, seperti pantai, danau atau gunung. Bersenang-senang bareng keluarga pas libur lebaran, boleh banget. Tapi, kudu tetap waspada karena keselamatan dan keamanan diri dan keluarga itu penting juga kan? Soal jaminan keselamatan dan keamanan tempat wisata, Yuk ngobrol bareng Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi dan Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Didien Junaedy.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung wacana untuk penerapan sistem “open sky” dengan mengundang maskapai asing masuk ke Indonesia hingga mendorong kompetisi. Dengan demikian, harga tiket yang saat ini dikeluhkan masyarakat akan kian bersaing.  Adapun Industri penerbangan Tanah Air saat ini dikuasai oleh dua pemain besar, yakni Lion Air Group (Lion Air, Batik Air, dan Wings Air) dan Garuda Indonesia Group (Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, dan Nam Air).  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan akan mempelajari gagasan Presiden Joko Widodo tersebut.  Seperti apa jelasnya wacana Open Sky yang didengungkan pemerintah? Lantas mengapa pengamat penerbangan tak meyakini “open sky” serta-merta mampu menjadi solusi tarif tiket yang dikeluhkan tinggi itu? Kita bahas bersama Juru bicara Kementerian perhubungan, Hengki Angkasawan dan pengamat penerbangan Gerry Soejatman.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), meminta Pemerintah bersama aparat dan penyedia transportasi mudik, memastikan jaminan keselamatan demi menciptakan mudik ramah anak. Ketua KPAI Susanto mengingatkan, moda transportasi yang digunakan mudik, harus sudah melalui uji kelayakan. Menurutnya, Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, harus bekerjasama menyiapkan Posko Mudik, yang menyediakan layanan kesehatan, ruang laktasi, air bersih, makanan-minuman yang aman, area bermain anak, serta pelayanan untuk anak disabilitas. KPAI juga mengimbau para orangtua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya selama mudik, supaya terhindar dari potensi kejahatan, seperti misalnya penculikan.  Sementara itu, Advokasi Mudik Ramah Anak dan Disabilitas (MRAD) pada tahun ini memfasilitasi total hampir 200 peserta ke wilayah Jawa dan Sumatera yang terdiri dari anak-anak, penyandang disabilitas, beserta keluarga yang mendampinginya.  Pemudik anak juga semestinya mendapat jaminan bahwa mereka akan mengalami perjalanan mudik yang menyenangkan. Salah satu pihak yang mencoba memenuhinya adalah Gerakan Para Pendongeng Untuk Kemanusian (GEPUK).  Simak obrolannya bareng seorang penyandang disabilitas yang menjadi peserta Mudik Ramah Anak dan Disabilitas (MRAD) dari Pondok Bambu menuju Sumatera, Heri Susanto, Ketua KPAI Susanto, Inisiator MRAD, Ilma Sovri Yanti Ilyas dan Dewan Penasehat GEPUK Ahmad Fauzan .  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Hampir 15 juta warga Jabodetabek diprediksi akan melakukan mudik Lebaran 2019 ini. Simak penuturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dan Kepala Bagian Operasi Korlantas Benyamin soal rekayasa lalu lintas mengantisipasi kemacetan arus mudik dan juga keamanan bagi pemudik.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Perhubungan mempertimbangkan untuk memperbolehkan angkutan penyeberangan mengangkut penumpang melebihi kapasitas pada musim mudik 2019. Itu disampaikan Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi ketika menginspeksi pelabuhan penyeberangan Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Banyuwangi. Ia mengatakan, pada puncak arus mudik dan balik dipastikan akan ada penumpukan penumpang di setiap pelabuhan. Kelebihan kapasitas yang dizinkan setiap angkutan penyeberangan pada musim arus mudik dan balik lebaran tahun ini, berada di kisaran 10 hingga 25 persen dari kapasitas normal kapal. Lantas seperti apa jaminan keselamatan yang diberikan kepada penumpang dengan kapasitas yang berlebih ini?Kita bincangkan bersama: Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Wisnu Handoko dan juga pengamat transportasi Djoko Setijowarno.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Barangkali diantara kita sudah pada heboh terima THR, namun ada juga  yang masih dalam masa penantian. Kementerian Ketenagakerjaan sendiri  telah membuka layanan pelaporan terkait pelanggaran pembayaraan THR.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Jumlah korban Aksi 22 Mei 2019 bertambah menjadi 8 orang per Kamis 23 Mei pukul 11.00 WIB, yang dikonfirmasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sementara yang luka-luka bertambah menjadi 730 korban yang sedang dalam penanganan medis. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahkan menyesalkan pelibatan anak remaja Saat aksi 21 dan 22 Mei yang berujung ricuh. Menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik , belum stabilnya kesadaran diri pada anak usia remaja mendorong tindakan di luar batas yang bisa mencelakai orang lain dan dirinya sendiri. Kata Ahmad, Komnas HAM melakukan kunjungan kerumah sakit dan menemukan anak remaja yang ikut dalam aksi yang berujung kisruh. Tak hanya aparat dan pendemo yang terlibat dalam kericuhan didera kerugian, sektor niaga pun terkena imbasnya. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyebut aktivitas bisnis dan perdagangan di DKI Jakarta terimbas kericuhan pada aksi 22 Mei. Bahkan Sarman mengestimasikan setidaknya terjadi kerugian hingga Rp 1,5 triliun pada sektor perniagaan. Lebih lanjut kita bahas bersama Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

#saveindonesia dan #PelukIndonesia adalah dua tagar yang menguat diantara tagar lain di media sosial sebagai ekspresi netizen atas kericuhan yang terjadi dalam unjuk rasa di Jakarta 22 Mei kemarin. Ini dapat menjadi sebuah gerakan massa di dunia maya dalam meredam ketegangan yang terjadi di dunia nyata. Tapi sebaliknya, media sosial juga dikhawatirkan dapat menjadi sarana menyulut provokasi hingga menimbulkan ketakutan di dunia nyata. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebut akan menonaktifkan fitur video, dan foto/gambar pada media sosial untuk sementara waktu agar meredam emosi yang menurutnya dapat terpicu dari konten provokatif. Bentrokan yang terjadi antara massa dan petugas kepolisian di Kota Pontianak, Kalimantan Barat diduga terjadi karena massa terpancing isu - isu yang beredar di Media Sosial. Kabid Humas Polda Kalbar, Donny Charles Go pun meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tak terpancing isu yang beredar di media sosial. Kita simak pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Kabid Humas Polda Kalbar, Donny Charles soal banyaknya konten provokatif yang beredar di media sosial dan pembatasan akses media sosial. Simak juga obrolan bareng Aktivis SAFEnet, Nabilah Saputri soal hal ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional melihat adanya dinamika politik yang mewarnai proses pemilu sejak pengumuman hasil quick count sejumlah lembaga survei dan sepanjang proses rekapitulasi berjenjang di KPU berlangsung. Dinamika itu diantaranya seperti saling klaim kemenangan antara 2 (dua) pasangan calon yang menimbulkan friksi tajam di kalangan elit dan berimbas perpecahan di masyarakat umum. Gerakan sejumlah masyarakat sipil itu menyerukan agar semua pihak agar menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi, menghargai konstitusi, menciptakan suasana kondusif menjelang dan setelah penetapan hasil Pemilu. Sementara, Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-Maruf telah mengimbau kepada pendukung Jokowi-Ma'ruf agar tidak turun ke jalan dan terpancing untuk melakukan tindakan kekerasan. Hal ini diungkap oleh Juru bicara TKN, Arya Sinulingga.Selain itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengimbau kalau ada masyarakat yang ingin berdemonstrasi, menyampaikan ekspresi mereka harus damai, tidak anarkis, aman dan kondusif. Hal ini diungkapkan Juru Bicara BPN, Andre Rosiade. Simak obrolan mengenai bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi hasil pemilu dan pengamanan untuk menjamin kemanan di masyarakat bareng Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Topo Santoso dan juga Juru bicara Mabes Polri Dedi Prasetyo .  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meminta kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak melibatkan anak dalam aksi unjuk rasa terkait Pemilu. Hal ini untuk merespon foto viral seseorang yang diduga anak, menyatakan rela mati dalam aksi 22 Mei 2019 saat pengumuman pemenang Pemilu di KPU. Ketua KPAI Susanto menegaskan, tidak boleh ada pelibatan anak dalam unjuk rasa Pemilu. Untuk itu, KPAI mengundang kubu Jokowi dan Prabowo untuk menyepakati sejumlah poin. Dalam tujuh poin tersebut, dua kubu sepakat tak melakukan indoktrinasi dan hasutan kepada anak untuk melakukan tindakan melawan hukum. Selain itu, ditekankan agar tokoh agama dan masyarakat mencegah pelibatan anak dalam kegiatan politik. Sebelumnya, sepanjang tahapan pemilu 2019 termasuk kampanye terbuka, KPAI telah menemukan sebanyak 55 kasus pelibatan anak dalam kampanye politik. Kita simak penuturan perwakilan TKN 01 Ade Irfan Pulungan dan perwakilan BPN 02 Edriana Noerdin soal hal ini. Simak juga obrolan bareng Ketua KPAI Susanto mengenai pelibatan anak dalam aksi unjuk rasa pemilu.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tanggal 17 Mei tiap tahunnya diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan didirikannya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada 17 Mei 1980 lampau. Di hari baca nasional ini, kita tentu tak berbangga hati jika masih menyandang predikat sebagai negara dengan minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanyalah 0,001% yang berarti dari 1,000 orang Indonesia, cuma 1 orang saja yang rajin membaca. Sementara riset World’s Most Literate Nations Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State Univesity pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Ranking dua terbawah! Padahal, teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah memungkinkan para penggunanya untuk mengakses buku-buku berbentuk digital yang kini bertebaran. Apalagi, lembaga riset digital marketing Emarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang yang berarti Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Namun apakah digital library atau perpustakaan digital mampu mendongkrak minat baca masyarakat? Kita bahas bersama Indra Yustiawan Head of Marketing Communication Aksaramaya dan Praktisi Perpustakaan & Penulis Buku Manajemen Perpustakaan Digital, Sismanto. Simak juga cerita seorang pengguna perpustakaan digital bernama Nita Rosita yang memanfaatkan perpustakaan digital dalam memenuhi kebutuhannya membaca.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendapati remaja jadi kelompok yang paling banyak menjadi pelaku dan korban cyber bullying (perundungan dunia maya). Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Augustina Situmorang menyebut kelompok ini dinilai rentan masuk ke lingkaran cyber bullying karena ketidakstabilan emosi dan psikologisnya. Menurut LIPI, beberapa kasus korban cyber bullying bahkan ada yang berujung bunuh diri karena mereka tidak bisa mengekspresikan problem psikologisnya. Pendiri Komunitas Into The Light Indonesia Benny Prawira Siauw mengatakan, cyber bullying pada remaja bisa berdampak ke munculnya gangguan semacam gangguan traumatis pasca stress, self harm, hingga perilaku bunuh diri. Kita simak obrolan soal cyber bullying bersama Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Augustina Situmorang dan Pendiri Komunitas Into The Light Indonesia Benny Prawira Siauw. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menilai Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi mendesak untuk segera disahkan sebab banyaknya laporan penyalahgunaan data pribadi yang diterima oleh Kementerian Kominfo. Menurut Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu laporan-laporan itu tak bisa ditindaklanjuti karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Ferdinandus menyebut, yang terpenting dalam RUU Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah terbentuknya satu definisi yang sama mengenai data pribadi. Sebab kata dia saat ini ada bermacam definisi tentang data pribadi. Kasus terbaru penyebarluasan data pribadi oleh pihak tak berwenang melibatkan pegiat media sosial Ulin Yusron yang mempublikasikan data kependudukan seseorang melalui akun media sosial. Belum lama juga ramai kasus terbongkarnya jual beli data nasabah. Kedua kasus ini menjadi sorotan Communication and Information System Security Research Center (CISSReC). Lebih lanjut kita bahas bersama: Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu dan juga Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi CISSReC, Pratama Pershada.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sekjen Departemen Perdagangan Kemendag Karyanto Suprih menyebut beberapa strategi dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok. Seperti apa? Kita bahas dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih. Simak juga obrolan bareng Perencana Keuangan Diana Sanjaja soal kenaikan harga dan pengelolaan keuangan di bulan ramadan ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kemarin, 12 Mei adalah peringatan 21 tahun Tragedi Trisakti. Pada 12 Mei 1998, empat mahasiswa tewas dalam penembakan terhadap peserta demonstrasi menentang pemerintahan Soeharto, di kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. Keempat mahasiswa itu, adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Sie. Tragedi Trisakti menjadi simbol dan penanda perlawanan mahasiswa terhadap pemerintahan Orde Baru. Setelah tragedi itu, perlawanan mahasiswa dalam menuntut reformasi semakin besar, hingga akhirnya memaksa Soeharto untuk mundur pada 21 Mei 1998. Amnesty International Indonesia mendesak kembali pertanggungjawaban negara untuk menyelesaikan tragedi penembakan mahasiswa di Universitas Trisakti, Universitas Atma Jaya, dan kampus-kampus lain di Indonesia menjelang reformasi. Korban serta keluarganya berhak mendapatkan keadilan hukum dan penjelasan perihal peristiwa tersebut beserta hak-hak lainnya. Kita Simak obrolan bareng adik Elang Mulia Lesmana, RM Awangga (Iwank) dan juga Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia, Puri Kencana Putri soal Tragedi Trisakti dan Pelanggaran HAM.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Bulan Puasa, bertebaran undangan ngabuburit, buka puasa bahkan sahur bareng, dimana terkadang kegiatan ini tak hanya tertutup khusus bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa saja. Di kantor, di komunitas maupun lingkungan, acara ini menjadi tradisi pada Bulan Ramadan yang diikuti juga bahkan bagi anggota-anggotanya berbeda keyakinan dan tidak menjalankan puasa. Salah satu pihak yang rutin menggelar Sahur bareng lintas agama adalah Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) yang telah ke 12 kalinya tahun ini mengadakan kerjasama dengan Yayasan Puan Amal Hayati pimpinan Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid (Isteri Gus Dur) dalam program Sahur Keliling bareng kaum dhuafa, lintas iman dan lain-lain. Kiprah dan dedikasi kemanusiaan Sinta Wahid selama ini, termasuk program sahur kelilingnya membuatnya terpilih sebagai 100 orang berpengaruh di dunia versi Majalah TIME 2018. Tahun 2019 ini, ANBTI mengadakan kegiatan di 5 titik; Jakarta Timur, Jakarta Utara, Solo, Yogyakarta dan Surabaya. Tak hanya ANBTI, beberapa kumpulan atau masyarakat lain juga berinisiatif sama, di daerah lain seperti di Ibu Kota Jakarta ada program Ngabuburit Toleransi Rawamangun. Buka puasa bersama pemuda lintas iman menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Pelita Perdamaian di Cirebon, selain dialog antar Iman yang rutin digelar setiap bulan. Beberapa tahun belakangan, Pelita Perdamaian juga aktif melakukan kegiatan kunjungan ke tempat ibadah atau lembaga pendidikan agama seperti pesantren melalui kegiatan 'pesantren lintas Iman'. Selain itu, untuk menyebarkan sikap toleran antar umat beragama, Pelita juga mengadakan sekolah Cinta Perdamaian yang digelar bergantian di Cirebon dan wilayah sekitarnya. Simak penuturan Max Andrew Ohandi penggagasnya dan Ketua Pelita Perdamaian Haryono dan Ngabuburit Toleransi Rawamangun.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kabar baik datang dari Masjid dan Pusat Komunitas Green Lane (GLMCC) di Birmingham, Inggris, yang memulai pelaksanaan puasa Ramadan yang lebih ramah lingkungan pada 2019. Dilansir Birmingham Mail, tahun-tahun sebelumnya, masjid di sana membagi botol air plastik kepada jamaah Muslim setiap malam Ramadan yang menciptakan sejumlah besar sampah plastik, sehingga membuat pengelola masjid terkait kewalahan dalam membersihkannya. Jadi, pada Ramadan kali ini, GLMCC telah bekerja sama dengan lembaga pemerhati lingkungan setempat, Ecobirmingham tuk menanggulanginya.  Sementara di Indonesia, beberapa inisiatif untuk menekan sampah plastik dilakukan oleh Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU). Seperti apa? Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) menjadikan momen puasa dan Lebaran sebagai peluang untuk meningkatkan permintaan plastik di Indonesia. Menurut Wakil Ketua Umum Inaplas Budi Susanto Sadiman, kenaikan permintaan terhadap produk plastik dan kemasan sudah biasa terjadi saat Ramadan hingga Lebaran. Ia pun memprediksi peningkatan demand hingga 20 persen jika dibandingkan dengan bulan normal. Sementara itu, Vocalis grup rock Navicula, Gede Robi berinisiatif membuat tantangan seru selama bulan puasa kali ini yakni dengan melakukan puasa plastik. Selama sebulan ke depan, ia sendiri akan mencoba menghindari penggunaan plastik sekali pakai dan juga mengajak semua orang untuk ikut dalam tantangannya itu. Tantangan darinya juga berupa sharing ide dan tip untuk mempermudah menjalani keseharian dengan menghindari penggunaan plastik. Ketua LPBINU M Ali Yusuf menyebut bahwa jika kita berkomitmen dalam mengelola sampah, maka barang tersebut bisa berbuah berkah. Kita bahas selengkapnya bersama Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) M Ali Yusuf. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kebutuhan Video Assistant Referee (VAR) bagi pertandingan sepak bola tanah air disuarakan belakangan ini dari beberapa pihak, mulai dari klub-klub liga 1 hingga para suporter. Diharap dengan teknologi ini, kesalahan wasit dalam mengambil keputusan dapat diminimalisir seperti offside, handball, penalti, atau pelanggaran yang terlewat. Piala Dunia 2018 di Rusia menjadi turnamen internasional pertama yang memakai VAR meski beberapa negara peserta sempat mengeluhkan keakuratan teknologi ini. Sementara, Piala Asia 2019 yang digelar di Uni Emirat Arab beberapa bulan lalu juga telah menggunakan teknologi tersebut. Lantas siapkah Indonesia untuk segera mengadopsinya? Simak obrolannya bareng Direktur Hubungan Media dan Promosi Digital PSSI Gatot Widakdo dan Pengamat Sepak Bola Ario Yosia. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kenaikan tarif ojek dalam jaringan (online) yang berpedoman pada Keputusan Menteri Perhubungan (Kemenhub) No. 348 tahun 2019 berdampak pada penolakan konsumen sebesar 75%. Ini didasarkan pada survey yang dilakukan oleh Research Institute of Socio-Economic Development (RISED). Ketua Tim Peneliti RISED, Rumayya Batubara bahkan memaparkan sebesar 27,4% konsumen memilih beralih kepada transportasi lain atau tidak menggunakan transportasi apapun. Pelaksanaan survei dilaksanakan pada 3.000 konsumen pengguna Ojol yang tersebar di 9 wilayah di Indonesia yang mewakili ketiga zona yang diatur di dalam Kepmenhub tersebut yakni Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Medan, Semarang, Palembang, Makassar, dan Malang. RISED mencatat alasan penolakan tertinggi kenaikan tarif ojek daring adalah rendahnya kesediaan membayar konsumen terhadap perubahan harga tersebut. Padahal, 52,4% alasan utama konsumen memilih ojek daring dengan alasan keterjangkauan harga.  Sementara itu, menurut Direktur Angkutan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat, Ahmad Yani, kementerian saat ini tengah melakukan kajian kembali terkait dampak kenaikan tersebut. Terhadap tarif tersebut, Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia berharap, tarif akan terkoreksi naik mendekati angka aspirasi tarif batas bawah GARDA Rp. 2400/km, setelah di evaluasi 3 bulan. Simak obrolannya bersama Ketua Tim Peneliti RISED, Rumayya Batubara, Ahmad Yani Direktur Angkutan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat, Igun Wicaksono Presidium Nasional Garda Indonesia.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Selamat beribadah puasa bagi seluruh pendengar yang menjalankannya! Kita semua berharap di Bulan Ramadan ini suasana damai jauh dari kerawanan sosial sehingga ibadah dapat berlangsung lancar. Kementerian Agama RI telah menetapkan awal pertama Ramadan tahun ini jatuh pada Hari Senin 6 Mei 2019 dalam sidang Isbat kemarin. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap, penetapan awal Ramadan yang bersama-sama ini dapat menjadi cermin dan wujud kebersamaan. Sebanyak 21 ribu kue apam dibuat pada acara Megengan Kubro di Surabaya hingga tercatat dalam Museum Rekor Indonesia (Muri). Menurut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, istilah Megengan ini identik dengan Kue Apam, salah satu kearifan lokal yang sarat dengan nilai budaya. Kita dengar keterangan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Simak obrolannya bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Abdullah Jaidi.   *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Mayday! Mayday! Selamat Hari Buruh! Dalam momen Hari Buruh, Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) justru menyentil soal ketimpangan upah yang diterima buruh perempuan dibanding buruh laki-laki. Komisioner Komnas Perempuan Magdalena Sitorus melihat masih adanya perempuan pekerja yang mendapat upah lebih rendah dibandingkan dengan lelaki yang bekerja pada posisi yang sama. Komisioner Komnas Perempuan Magdalena Sitorus mengatakan bahwa masih ada pengusaha yang tidak memiliki perspektif gender sehingga melakukan diskriminasi terhadap perempuan pekerja seperti pengupahan yang tidak setara, yang bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Lebih lanjut kita bahas bareng Komisioner Komnas Perempuan, Magdalena Sitorus dan juga Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo akhirnya memberikan kepastian soal wacana pemindahan ibu kota negara, dari DKI Jakarta, ke luar Pulau Jawa. Penasaran di mana? Simak pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo mengenai pemindahan ibu kota negara. Simak juga pernyataan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan juga Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran Yogi Suprayogi Sugandi soal pemindahan ibu kota negara.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Besok adalah tenggat waktu pemecatan PNS yang telah terbukti korupsi dilaksanakan. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar pun meminta Kepala Daerah segera memecat para PNS terbukti korupsi dan sudah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap paling lama 30 April 2019.  Sebelumnya, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB, dan Kepala BKN tentang percepatan pemecatan PNS yang telah terbukti korupsi itu telah pula dikeluarkan. Dan jelang tenggat tersebut, gayung bersambut dari Mahkamah Konstitusi yang memutuskan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tipikor dipecat dan memberhentikan gaji mereka. Menurut Bahtiar, Putusan MK Kamis lalu soal pengujian UU ASN itu memperkuat SKB tentang percepatan pemecatan PNS.  Hingga kemarin Jumat, berdasarkan data Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri masih ada lebih dari seribuan PNS yang telah terbukti korupsi dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap yang masih belum diberhentikan secara tidak hormat. Jumlah itu terdiri dari dari PNS Provinsi sebanyak lebih dari 100 orang dan PNS Kabupaten/Kota hampir 1000 orang.  Apa yang akan terjadi selanjutnya jika mereka tak kunjung dipecat hingga tenggat waktunya? Kita bahas bareng Kepala Biro Humas, Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat, Muhammad Ridwan. Simak juga pandangan dari Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Yogyakarta, Yuris Reza Setiawan soal hal ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui situsnya mengungkap sebanyak lebih dari 53 juta orang berpartisipasi dalam Hari Kesiapsiagaan Bencana 2019 ini. Dimana dari jumlah tersebut, 2,5 juta diantaranya adalah keluarga. Angka partisipasi masyarakat tersebut mengalami peningkatan tiap tahunnya sejak pertama kali HKB digelar dua tahun lalu. Tahun ini, peran aktif perempuan pun ditingkatkan dalam kesiapsiagaan bencana. Pasalnya, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 90 persen dari 14 ribu korban badai siklon di Bangladesh pada 1991 adalah perempuan, sementara di Aceh, 60-70 persen korban tsunami adalah perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Seperti apa sih memangnya penguatan perempuan dalam kesiapsiagaan bencana? Kita bahas bersama Deputi bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Bernardus Wisnu Widjaja dan juga Iskandar Leman, Anggota Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia berikut ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komisioner KPU Viryan Aziz belakangan menyinggung ada tiga cara penggunaan teknologi dalam pemilu yakni: e-voting, e-counting dan e-recap. Ia pun mengusulkan agar pemilihan ke depan dapat menerapkan e-counting atau penghitungan suara secara elektronik. Menurutnya, berkaca pada pemilu ini, peran KPPS dalam mengumpulkan suara bukanlah menjadi permasalahan utama. Viryan beragumen, permasalahan pemilu ada pada saat perhitungan yang dapat menjadi lebih efisien jika menggunakan metode e-counting. Sementara itu, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menekankan bahwa penggunaan teknologi dalam pemilu harus didasari dengan pertimbangan yang matang dan didasarkan pada kebutuhan. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mengembangkan teknologi e-voting. Namun ketika berhubungan dengan teknologi, salah satu hal yang menjadi pertanyaan adalah soal keamanan data ketika pada pemilu kali ini saja santer beredar hoaks mengenai peretasan server penyelenggara negara. Mengenai penggunaan teknologi dalam pemilu, kita simak penjelasan dari Komisioner KPU Viryan Aziz, Kepala Program e-Pemilu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Andrari Grahitandaru, dan Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Netizen tanah air menyoroti banyaknya petugas penyelenggara pemilu yang jatuh sakit bahkan meninggal dunia sebagai pahlawan demokrasi. Mereka sampaiakan duka cita mendalam kepada para korban dan keluarga. Komisioner KPU Viryan Aziz menyebut sejak selasa sore kemarin, petugas penyelenggara pemilu mencapai 119 orang meninggal, dan 548 orang sakit yang tersebar di 25 provinsi. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memberi sejumlah catatan bagi pelaksanaan Pemilu serentak, khususnya terkait petugas pemilu yang sakit bahkan meninggal dunia karena kelelahan. Peneliti Perludem Usep Hasan menilai pemilu serentak membuat beban kerja para petugas semakin berat. Ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan lembaga pemerintah terkait bertanggung jawab dan mengevaluasi keadaan ini secara serius dan menyeluruh sehingga kedepan tak lagi memakan korban. Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar mengakui bahwa dengan penambahan dari empat kertas suara menjadi lima kertas suara, beban kerja KPPS dan pengawas TPS menjadi sangat signifikan perbedaanya. Sementara itu, Komisioner KPU Viryan Aziz kedepan mengusulkan pengelompokan pemilu jadi pemilu nasional dan lokal, meski perlu pertimbangan lebih lanjut. Simak penjelasan Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar dan Komisioner KPU Viryan Aziz soal adanya korban jiwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 serentak ini. Simak juga obrolannya bareng Peneliti Perludem Usep Hasan soal hal ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Cuitan mengenai Hari Bumi kemarin membanjiri linimasa hingga sempat menjadi trending topic. Pesan-pesan untuk merawat bumi tercinta pun didengungkan juga oleh netizen tanah air. Namun perhatian kepada Bumi ini semestinya lebih kerap lagi didengungkan tak hanya setiap 22 April saja, ya nggak?!  Dan kalau mau kita cermati nih, sampai sekarang salah satu penyumbang pencemaran di bumi adalah sampah. Apalagi sehabis acara macam pesta demokrasi yang mana atribut seperti spanduk dan baliho masih jadi andalan alat kampanye itu. Secara, bahan dari atribut-atribut ini kan nggak dapat dengan mudah “dicerna” bumi. Alhasil tumpukan sampah bekas atribut kampanye jadi gunungan masalah yang musti diberesin.  Tak mau tinggal diam, perusahaan pengolahan sampah asal Bandung Jawa Barat, Parongpong Recycle And Waste management berinisiatif memanfaatkan sisa spanduk itu menjadi material pembuatan wadah usaha pengelolaan sampah acara dimana sisa spanduk itu rencananya akan dijahit menjadi kantong sampah multi pakai.  Yuk kita simak obrolannya bareng Manajer Kampanye Perkotaan, Tambang, dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Dwi Sawung dan juga Founder Parongpong, Rendy Aditya Wachid.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Hari Konsumen Nasional diperingati setiap tanggal 20 April. Dan dalam peringatan tahun ini, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengingatkan pentingnya revisi Undang Undang Perlindungan Konsumen yang sudah berumur dua dekade itu. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinilai tak lagi memadai dengan perkembangan zaman di era digital. Ketua BPKN Ardiansyah Parman menganggap UU yang sekarang sudah tidak memadai ketika harus menyikapi berbagai insiden perlindungan konsumen di era digital. Oleh karenanya, revisi UU itu penting agar mampu mengakomodasi sebesar-besarnya kebutuhan perlindungan konsumen ke masa depan. Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai pemerintah belum serius menjadikan UUPK sebagai basis hukum untuk melindungi dan memberdayakan konsumen. Masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) yang masih bertengger pada skor 40,41 adalah buktinya. Masih jauh dibandingkan dengan skor IKK di negara maju, yang mencapai minimal skor 53. Simak obrolannya bareng Koordinator Komisi Komunikasi & Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Arief Safari dan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Mabes Polri menyebut ada tren peningkatan konten provokatif di media sosial pasca-rilis hasil hitung cepat Pemilu 2019. Juru bicara Mabes Polri Dedi Prasetyo mengatakan, jumlah peningkatannya mencapai 40 persen berdasarkan pengamatan sejak Rabu 17 April malam hingga pagi kemarin. Kata dia, banyak akun menyebarkan narasi provokatif berupa teks, foto maupun video yang mengajak masyarakat melakukan kerusuhan atau berbuat onar. Juru bicara Mabes Polri Dedi Prasetyo menambahkan, pihaknya bakal berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara untuk memitigasi bahaya akun-akun tersebut. Dedi mengimbau masyarakat aktif menginformasikan ke polisi tentang konten-konten berbahaya di medsos. Lengkapnya kita tanyakan kepada Juru bicara Mabes Polri Dedi Prasetyo. Simak juga obrolan bareng Ika Ningtyas, Head Division Online Freedom of Expression SAFEnet soal temuan kepolisian soal kenaikan konten provokatif di media sosial.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Setelah masa panjang yang dilewati masyarakat untuk sebuah pesta demokrasi, akhirnya masyarakat tentukan pilihannya kemarin. Ketika sosial media sempat banjir dengan dukungan dari dua belah kubu yang saling berhadapan, kini saatnya dua pihak kembali menjadi satu untuk bersama menghadap ke depan. Proses selanjutnya adalah memelihara kerukunan pasca pemilu! Calon presiden inkumben nomor urut 01 Joko Widodo menilai penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 telah berlangsung lancar dan aman. Jokowi pun meminta pendukungnya kembali rukun dengan warga lain yang berbeda pilihan presiden. Menurutnya, semua warga negara harus ikut merawat kerukunan sebagai saudara, meski berbeda pandangan politik. Sementara itu, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta seluruh pendukung Prabowo-Sandi untuk betul-betul menjaga ketertiban, untuk menjaga kedamaian; dan tidak terpancing provokasi. Ia menegaskan bahwa Koalisi Adil Makmur Prabowo-Sandi dan semua relawan tidak ingin Indonesia terpecah belah, namun justru ingin mempersatukan. Simak pernyataan Capres 01 Joko Widodo dan Capres 02 Prabowo Subianto berikut ini. Simak juga obrolan bareng Sosiolog Universitas Gadjah Mada Arie Sujito soal hubungan sosial masyarakat pasca pemilu.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Saatnya tiba kita menyalurkan suara kita pada pemilihan umum. Ayo, berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak pilih sebagai Warga Negara Indonesia.   *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Mengawasi pemilu kini bisa lebih besar pelibatannya dengan masyarakat apalagi ditunjang dengan teknologi. Karena menyukseskan pemilu adalah peran semua pihak termasuk publik. Nah bagaimana penggunaan teknologi dalam pengawasan pemilu yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat? Kini telah hadir berbagai platform untuk mewujudkannya. Diantaranya MataMassa dan Kawal Pemilu. Melalui MataMassa, publik dapat berpartisipasi menggunakan Android atau pun website untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran Pemilu 2019. Dalam pelaporan MataMassa, publik juga diajak belajar menjadi jurnalis warga. KawalPemilu membutuhkan bantuan dari masyarakat seluas-luasnya di seluruh Indonesia untuk membantu memfoto hasil formulir C1 PLANO yang terpajang di TPS masing-masing dan mengupload foto tersebut ke website: upload.kawalpemilu.org Yuk simak obrolannya soal teknologi ini bersama Hadar Nafis Gumay Pendiri dan Peneliti Senior Netgrit dan juga Project Officer MataMassa, Jeckson Simanjuntak.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Masa tenang Pemilu 2019 telah dimulai sejak 14 dan akan berlangsung  hingga 16 April besok. Badan Pengawas Pemiu (Bawaslu) pun melakukan tugas pengawasan baik di dunia nyata maupun maya.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Sebuah panggung budaya dan pentas musik digelar untuk sebuah peringatan. Bukan perayaan kegembiraan, tetapi lebih kepada pengingat atas kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan yang hingga kurun waktu dua tahun belum terselesaikan.   Kemarin, sejumlah kelompok masyarakat yang peduli pada penyelesaian kasus Novel terlibat dalam peringatan ini. Diantaranya, sejumlah nama seperti  jurnalis dan aktivis Anti Korupsi Najwa Shihab serta Budayawan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun ikut serta.  Simak apa kata Cak Nun dan Najwa Shihab soal hal ini. Simak juga obrolan bareng Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap soal pemberantasan korupsi di Indonesia. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kasus dugaan penganiayaan AU, pelajar asal pontianak menyedot perhatian publik. Petisi serta tagar dukungan agar kasus diselesaikan secara adil pun menggema di media sosial. Kasus ini menuai respon atau komentar dari berbagai pihak. Saat ini kepolisian masih melakukan proses penyidikan atas kasus dimana korban dan tersangka merupakan anak-anak itu. Tim Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pun telah turun ke Pontianak untuk menindaklanjuti upaya yang sudah dilakukan Dinas PPPA Kota Pontianak dan KPPAD, membesuk korban dan akan berkunjung ke sekolah para pelaku. Kemen PPPA rencananya akan melakukan rapat koordinasi untuk penanganan lintas sektor pada Sabtu besok. Langkah tersebut diharapkan dapat menemukan solusi terbaik untuk anak dan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi keduabelah pihak. Terkait kasus AU yang menyedot perhatian masyarakat, apa yang dilakukan KemenPPPA? Apa dampak buruk bagi kondisi psikis kedua belah pihak yang terlibat baik korban maupun terduga pelaku yang masih tergolong anak? Simak obrolannya bersama Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA, Nahar dan juga Psikolog Anak dan Remaja Gisella Tani Pratiwi.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Skor IKP 2019 dalam skala nasional berada pada kategori kerawanan sedang, yaitu 49,63. Angka ini meningkat dari skor IKP yang dirilis Bawaslu September 2018, yaitu 49,00. Skor IKP 2019 diperoleh dari rata-rata skor empat kerawanan, yaitu kerawanan konteks sosial politik, kerawanan penyelenggara pemilu yang bebas adil, kerawanan kontestasi, dan kerawanan partisipasi politik. Apa yang diharapkan dengan diluncurkannya Indeks Kerawanan Pemilu ini? Apa langkah yang dilakukan pemerintah sebagai antisipasi potensi kerawanan pemilu? dan Lantas bagaimana permasalahan dalam pemilu yang muncul dilapangan akan dihadapi? Kita simak bersama penuturan dari Komisioner Bawaslu RI, Mochammad Affifudin, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman soal hal ini. Soal pengamanan pemilu akan dijalankan, simak obrolannya bersama Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri, Dedi Prasetyo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

KPK merilis nama-nama wakil rakyat yang sudah maupun yang belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2018. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyampaikan pengecekan nama dilakukan melalui situs kpk.go.id/id/pantau-lhkpn. Terpantau, hampir 40 persen anggota DPR tak patuh menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari total 550 anggota DPR, 351 orang telah melapor harta-kekayaan sedangkan sisanya abai.  Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengajak masyarakat untuk mengunjungi website KPK untuk memantau pelaporan LHKPN wakil mereka. Ia pun berharap dengan ini dibangun fundamen yang baik bagi Pemilu 2019.  Simak paparan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan juga Ketua KPU Arief Budiman soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ini. Simak juga tanggapan dari Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini soal pengungkapan LHKPN oleh KPK. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan sejumlah lembaga serta didukung oleh Internasional Media Support (IMS) menginisiasi kolaborasi dalam penanganan kasus kekerasan pers dan Jurnalis lewat KOMITE Keselamatan Jurnalis. Indonesia dalam satu tahun terakhir ini, menurut data statistik yang dikumpulkan Bidang Advokasi AJI Indonesia, mencatat setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Komite Keselamatan Jurnalis ini diinisiasi dan beranggotakan antara lain, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Safenet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesti International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI). Mengenal lebih dekat Komite Keselamatan Jurnalis ini, kita obrolkan bersama: Kepala Bidang Advokasi LBH Pers, Gading Yonggar Ditya. Simak juga tanggapan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo soal terbentuknya komite ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Lembaga Independen Jeune & Raccord merilis hasil survei golput di kalangan milenial mencapai angka di atas 40 persen. Padahal, Direktur Jeune & Raccord, Monica JR menilai kaum milenial menjadi rebutan dunia politik, lantaran jumlahnya mencapai 44.7 persen dari total pemilih Indonesia saat ini. Apa alasan terbanyak mengapa mereka memilih untuk tidak datang ke TPS? Kita cari tahu bersama Direktur Jeune & Raccord, Monica JR. Simak juga ajakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan juga Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia, Fauzul Adzim kepada para mahasiswa agar tidak golput dalam Pemilu.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah menegaskan, UUD 1945 mengamanatkan tidak boleh ada aturan yang diskriminatif, hingga menghalangi hak asasi orang untuk beragama dan beribadah. Plt Dirjen Otoda Kemendagri Akmal Malik mengingatkan, DPRD wajib memantau setiap aturan yang diterbitkan para penyelenggara pemerintahan, dari kepala daerah hingga kepala RT. Jika ditemukan aturan yang menyimpang undang-undang atau konstitusi, kata Akmal, bupati wajib segera mencabutnya. Ini menanggapi kasus seorang pelukis bernama Slamet Jumiarto beserta istri dan dua anaknya yang dilarang menyewa rumah di desa Karet, kecamatan Pleret, Bantul. Menurut Slamet, pelarangan ini didasarkan aturan desa yang mewajibkan warga pendatang baru harus beragama Islam. Setelah aturan dicabut dan adanya mediasi, kepala Padukuhan Iswanto pun mempersilakan Slamet dan keluarganya jika ingin mengontrak di wilayahnya. SETARA Institute mencatat Yogyakarta berada di peringkat ke-enam daerah dengan praktik intoleransi tertinggi. Perlakuan diskriminatif terhadap minoritas juga berulang kali terjadi. Simak obrolannya bersama Plt Dirjen Otoda Kemendagri Akmal Malik dan Direktur Riset Setara Institute Halili soal hal ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan melakukan verifikasi kewarganegaraan bagi puluhan simpatisan ISIS yang diduga merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang meminta dipulangkan ke Indonesia. Untuk memulangkan mereka ke Indonesia perlu ada pertimbangan selain faktor kemanusiaan juga terkait keamanan. Keputusan memulangkan mereka ke Indonesia membutuhkan waktu yang lama, sebab simpatisan ISIS yang diduga WNI itu jumlahnya cukup banyak. Lebih lanjut kita tanyakan kepada Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal. Simak juga tanggapan dari Direktur Kasandra Associates Kasandra Putranto, sekaligus psikolog klinis, memeriksa kondisi psikologis para terduga teroris.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kedua kubu capres yang akan memperebutkan suara pemilih pada 17 April 2019 nanti, dinilai peneliti, belum memberikan perhatian soal keamanan siber di Indonesia. Bagaimana kedua kubu Joko Widodo–Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bertekad memperkuat keamanan siber? Simak paparan dari Usman Kansong TKN Jokowi-Ma'ruf dan juga dari BPN Prabowo-Sandiaga Uno mengenai hal ini. Simak juga pendapat dari Peneliti CISSRec, Ibnu Dwi Cahyo soal hal ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

LSM Setara Institut mencatat sepanjang tahun 2018, terjadi 160 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dengan 202 tindakan pelanggaran. Menurut Direktur Riset Setara Institute, Halili tren KBB ditahun politik memang cenderung meningkat dimana kenaikan yang signifikan jelang pemilu ditandai dengan banyaknya laporan terkait penodaan agama. Setara mencatat pelanggaran yang dilakukan non pemerintah berjumlah 130 tindakan. Selain penodaan agama ada juga pelanggaran seperti diskriminasi identitas, yang dilakukan kepada seseorang oleh kelompok dengan alasan beda pandangan politik. Menurut Halili hal itu banyak terjadi di masyarakat menjelang dan dalam tahun politik. Maka dari itu menurutnya, pemerintah dan semua elemen masyarakat harus bersinergi untuk membangun kembali ideologi yang sejak 10 tahun lalu terabaikan. Termasuk diantaranya dalam lembaga pendidikan ideologi kebangsaan harus mulai kembali ditingkatkan. Selengkapnya kita bahas bareng Direktur Riset Setara Institute, Halili. Simak juga obrolannya bersama Anggota Satuan Tugas Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Benny Susetyo soal meningkatnya aksi intoleransi di Indonesia saat ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mewacanakan untuk hadapi pelaku hoax dengan Undang-Undang Terorisme. Pasalnya ia menganggap pelaku hoax tak ubahnya pelaku teror. Ia pun mengaku bahwa Undang-undang tidaklah tabu untuk diubah meski tak bisa semerta-merta. Sifat progresif memungkinkan perubahan yang disesuaikan dengan lingkungan, teknologi, dan perilaku manusia yang terus berubah. Ketika hukum tak dapat lagi memenuhi standar untuk memberikan pencegahan, efek jera, dan sebagainya, ya harus diubah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengaku melempar wacana tersebut untuk mencari terobosan atas merebaknya hoax yang menurutnya membahayakan. Ia melempar wacana itu ke publik agar pakar-pakar hukum dapat turut memikirkan hal ini. Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar menyebut bahwa hukuman untuk para pelaku hoax sudah ada diundang-undang nomor 1 tahun 46 dan UU ITE. Jika dirasa kurang tegas menurutnya lebih baik ditambah dengan sanksi yang sesuai. Ia khawatir, jika nantinya hoax disamakan dengan terorisme, maka undang-undang itu akan berpotensi menjadi undang-undang karet, yang bisa menjerat siapa saja yang menimbulkan ketakutan. Masyarakat Anti Fintah Indonesia (Mafindo) menilai pemakaian Undang-Undang Terorisme untuk menjerat penyebar hoaks bukan jadi pilihan. Bahwa untuk menjerat penyebar hoaks, bisa dengan UU ITE tetapi UU tersebut juga menjadi pisau bermata dua. Simak pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan juga tanggapan dari Direktur Tim Fact Checker Mafindo Aribowo Sasminto.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap 51 lembaga pemantau pemilu. Lembaga-lembaga tersebut tergabung dari lembaga dalam maupun luar negeri. Dari ke 51 lembaga yang sudah terakreditasi merupakan 49 lembaga dalam negeri dan 2 lembaga asing. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan saat ini lembaga yang ingin menjadi pemantau pemilu mesti terakreditasi dan mendaftar dahulu ke Bawaslu. Menurutnya, selain terakreditasi oleh Bawaslu syarat menjadi pemantau pemilu mesti berbadan hukum, bersifat independen, ada memiliki sumber dana jelas. Afif menambahkan, saat ini ada 10 lembaga pemantau yang masih dilakukan proses akreditasi. Pihaknya juga masih membuka pendaftaran bagi lembaga yang masih ingin mendapat akreditasi Bawaslu. Simak obrolannya bareng Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dan juga Manajer Pemantauan Seknas JPPR, Alwan Ola Riantoby.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kepala Satgas Anti Mafia Bola Polri, Hendro Pandowo membenarkan bahwa Polri telah melakukan penahanan kepada Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono dalam kasus perusakan barang bukti. Hendro mengungkapkan, tersangka dinyatakan memiliki motif agar pihak kepolisian tidak bisa menggali lebih dalam terkait bukti yang dibutuhkan dalam penanganan kasus pengaturan skor. Hal ini disampaikannya saat menggelar konferensi pers. PSSI dalam rilisnya bersikap menghormati dan mengikuti proses hukum yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia mengenai keputusan penahanan Plt. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Gusti Randa meyakinkan bahwa pasca penahanan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono, Organisasi PSSI akan tetap berjalan, demikian juga dengan program-program yang telah ditetapkan pada Kongres PSSI 2019 di Bali kemarin. Lebih jelas kita bahas bareng Anggota Komite Eksekutif PSSI, Gusti Randa dan juga tanggapan dari Pengamat Sepak Bola Ario Yosia agar kasus tak kembali berulang.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membagi zonasi untuk kampanye akbar Pemilu 2019. Kampanye dengan metode rapat umum ini mulai digelar pada 24 Maret hingga 13 April 2019, atau 21 hari sebelum masa tenang Pemilu 2019. Rapat umum merupakan salah satu metode berkampanye yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kampanye jenis ini akan melibatkan banyak orang untuk mengetahui visi, misi, dan program apa saja yang ditawarkan partai politik, calon anggota legislatif, dan pasangan calon presiden-calon wakil presiden. Simak obrolannya bersama Juru Bicara TKN, Arya Sinulingga dan juga Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade mengenai hal ini. Simak juga tanggapan dari Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby soal potensi konflik dengan adanya sistem zonasi ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tagar International Day of Happiness sempat menghiasi platform sosial media. Ini seolah jadi penanda warganet memperingati hari yang mengingatkan mereka untuk tak lupa bahagia. Ya, di setiap tanggal 20 Maret, orang-orang di seluruh dunia memperingati hari kebahagiaan ini. The World Happiness Report dikeluarkan oleh the Sustainable Development Solutions Network (SDSN) untuk mengukur tingkat kebahagiaan negara-negara di dunia. Dalam report tersebut, dari 156 negara Indonesia berada di peringkat ke 92 dalam rangking kebahagiaan tahun 2016 hingga 2018. Sementara menurut Badan Pusat Statistik sendiri, Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2017 sebesar 70,69 pada skala 0–100 berdasarkan hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan. Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2017 merupakan indeks komposit yang disusun oleh tiga dimensi, yaitu Kepuasan Hidup (Life Satisfaction), Perasaan (Affect), dan Makna Hidup (Eudaimonia). Dapatkah tiap orang menjalani kebahagiaan di keseharian hidupnya? Apa kiatnya? kita tanyakan yuk kepada: Psikolog dan praktisi hipnoterapi, Liza Marielly Djaprie. Simak juga obrolan bareng Rinda Liem Program Manager Happiness Festival 2019 soal kegiatan yang akan diadakan pada tanggal 27 dan 28 April 2019 di Lapangan Banteng jakarta.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Majelis Umum PBB memproklamirkan 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional pada 2012. Tujuannya, untuk merayakan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya semua jenis hutan. Tema Hari Hutan Sedunia tahun ini adalah Hutan dan Pendidikan. Ini adalah ajakan untuk belajar mencintai hutan! Pasalnya, dengan mengenal hutan dan menjaganya tetap lestari adalah kunci penting kehidupan masa mendatang. Dan, pengetahuan soal hutan perlu didengungkan. Di laman change.org, Petisi “Tetapkan Hari Hutan Indonesia untuk rayakan pentingnya hutan Indonesia!” tercatat telah ditandatangani hampir 700 ribu orang. Sementara data dari Hutan itu Indonesia, menyebut bahwa lebih dari 20 artis yang mendukung petisinya. Simak obrolannya bersama Daniel Mananta dan juga Keenan Avalokita Kirana yang mempunya cara masing-masing untuk mendukung gerakan ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Kementerian Agama untuk menjadi Kementerian yang patut ditiru oleh Kementerian dan Lembaga dalam hal melawan korupsi dengan memperbaiki tata kelola internalnya agar kasus korupsi di kementerian tersebut tidak berulang kembali. Belum lama ini, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Jawa Timur dimana keesokan harinya menetapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanudin, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi sebagai tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan. Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai kasus korupsi di kemenag kembali terulang, disebabkan tidak adanya restrukturisasi birokrasi di Kemenag. Bahas hal ini, kita simak obrolannya bersama Peneliti Pukat FH UGM, Yuris Rezha dan juga Kabiro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama (Kemenag), Mastuki.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyebut ada 3 faktor sementara menurut pihaknya yang jadi pemicu bencana banjir bandang di Kabupaten Sentani, Jayapura, yakni topografi Cagar Alam Gunung Cycloop, intensitas hujan yang cukup tinggi, dan faktor manusia, dimana kaki Gunung Cycloop sebagai kawasan Cagar Alam sudah di alih fungsikan, dimana ada penebangan hutan untuk pembukaan kebun. Kepolisian Daerah Papua lakukan penyelidikan terkait banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Sentani, Jayapura. Menurut juru bicara Polda Papua, Ahmad Mustofa Kamal, saat ini kepolisian tengah meminta keterangan warga yang menjadi korban, maupun warga yang sempat tinggal di pegunungan Cycloops terkait pembalakan liar. Menurut informasi yang ia terima, memang telah terjadi pembalakan liar dikawasan pegunungan itu, yang mengakibatkan hutan gundul. Kamal juga mengatakan kepolisian tengah mencari oknum yang bertanggung jawab dengan pembalakan tersebut. Sementara itu, selain rusaknya hutan, menurut juru bicara Polri, Dedi Prasetyo, kepolisian juga tengah menyelidiki adanya tambang-tambang di sekitar pegunungan Cycloops. Menurut Dedi saat ini kepolisian sedang mencari tahu apakah tambang-tambang itu berizin dan masih digunakan. Simak kondisi terkini di Jayapura Papua bersama Kontributor KBR Walhamri Wahid. Simak juga pernyataan dari Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Papua Aiesh Rumbekwan soal ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Salah satu topik yang akan diperdebatkan Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno saat debat cawapres kemarin adalah soal budaya. Dalam debat ketiga ini, kedua cawapres pun memulai dengan adu visi misinya. Ma'ruf Amin menyebut visi misinya adalah Indonesia maju, kuncinya ada pada manusia yang sehat,cerdas,produktif, dan berakhlak mulia. Jokowi-Ma'ruf akan berikhtiar melindungi bangsa. Lalu Sandiaga menyebut akan menjaga kebudayaan kebhinekaan dan memastikan toleransi serta yang dimiliki bangsa menjadi fokus utamanya. Kata dia, kebudayaan Indonesia memiliki banyak aspek industri kreatif yang bisa diangkat. Dalam bidang sosial budaya, panelis menilai bahwa hampir sepanjang usia Republik Indonesia, kebudayaan belum menjadi haluan pembangunan nasional, kebijakan kebudayaan baik dalam anggaran maupun program terpinggirkan. Pembangunan fisik material jauh lebih diutamakan dengan biaya sangat besar, sebaliknya pembangunan infrastruktur kebudayaan diupayakan secara minimal. Panelis menanyakan kebijakan apa yang akan diambil kedua cawapres untuk mengatasi persoalan tersebut? Simak pemaparan Cawapres Ma,ruf Amin dan juga Sandiaga Uno soal hal ini. Simak juga penilaian dari Ahmad Najib Burhani, Peneliti Bidang Humaniora Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) soal pemaparan kedua cawapres dalam menjawab isu sosial budaya.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pada Selasa siang lalu, telah dilakukan penangkapan terhadap diduga pelaku Terorisme Husain alias Abu Hamzah di Sibolga Sumut. Sementara isteri dari Husain meledakkan diri, Rabu dini hari setelah proses negosiasi 10 jam oleh polisi, yang meminta ia menyerahkan diri. Penangkapan tersebut merupakan hasil dari pengembangan tertangkapnya terduga teroris di Lampung beberapa hari lalu. Peristiwa ini mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan yang bukan hanya tugas aparat, tapi juga masyarakat. Namun bagaimana sesungguhnya meningkatkan kewaspadaan di masyarakat tanpa menimbulkan stigma dan prasangka? Simak obrolannya bersama Sustriana Saragih Peneliti Terorisme dari C-Save (Civil Society Against Violent Extremism). Simak juga penuturan Indra Saputra yang merupakan tetangga terduga teroris abu Hamzah.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Hampir 80 persen masyarakat Indonesia percaya pada kemampuan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu di Pemilu 2019 berdasar Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Survei opini publik nasional ini dilakukan pada periode waktu 24 sampai 31 Januari 2019, dengan melibatkan 1620 responden yang dipilih random dari seluruh Indonesia. Margin of error dalam penelitian ini sebesar 2,65 persen. Sementara, masyarakat yang mengatakan kurang yakin bahwa KPU akan mampu menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019 mendatang sebanyak 11 persen dan yang tidak yakin sama sekali sebesar 1 persen. Menanggapi hasil survei ini, simak obrolannya bareng Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari dan juga Direktur Perludem Titi Anggraini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Selamat Hari Perempuan!!! Namun sudahkah para perempuan Indonesia benar-benar mendapat kesetaraan dan rasa aman? Perjuangan tak henti untuk memberikan rasa aman bagi perempuan baik diruang privat dan umum serta di dunia nyata juga dunia maya! Pasalnya, perempuan pun tak terhindar dari kekerasan secara online. Komnas Perempuan belum lama memulai pencatatan kekerasan perempuan berbasis siber, tetapi pada tahun ini terjadi kenaikan hingga 67 persen dibanding tahun lalu, dari 65 kasus menjadi 97 kasus. Simak obrolannya bersama Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin dan juga seorang blogger peserta acara Bulan Aman Internet dari Palembang, Kartika Kariono.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Aliansi Cagar Alam Jawa Barat bersama dengan organisasi lingkungan hidup Indonesia Walhi mengajukan keberatan terhadap terbitnya Surat Keputusan Menteri yang berisi Perubahan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari sebagian Cagar Alam Kamojang seluas lebih dari dua ribu hektare dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas hampir dua ribu hektare menjadi Taman Wisata Alam. Sebagai bentuk penolakan penurunan status cagar alam kurang lebih 200 orang perwakilan masyarakat bahkan melakukan longmarch dari titik 0 km Bandung sejak minggu 3 Maret, hingga sampai Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tiga hari kemudian yakni 6 Maret 2019 kemarin. Simak obrolannya bersama Koordinator aksi longmarch Alamsyah Nur Seha dan juga Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Wiratno.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Tiga Organisasi Masyarakat dan empat warga sipil melakukan permohonan uji materi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Tujuan uji materi tersebut untuk menyelamatkan jutaan suara rakyat pemilih yang dimungkinkan hilang karena persyaratan prosedur administratif yang ada dalam UU Pemilu. Simak obrolannya bersama Denny Indrayana selaku Kuasa Hukum ketujuh pemohon. Simak juga tanggapan Komisioner KPU Viryan Aziz atas hal ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Pemerintah didesak untuk memberikan fasilitas bagi pemilih tuna aksara pada pemilu April 2019 nanti. Desakan itu datang salah satunya dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang melihat kerentanan kelompok masyarakat,yang tak bisa baca tulis, untuk dicurangi ketika harus memilih. Padahal data AMAN menyebut sebanyak 1,7 juta masyarakat adat masih tuna aksara. Staf Direktorat Perluasan Partisipasi AMAN, Andre Barahamin memprediksi sebanyak 800 ribu-1 juta diantara jumlah itu, terancam tidak bisa menggunakan haknya karena tidak difasilitasi negara. Sementara, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta KPU mengakomodir suara pemilih tuna aksara dalam pemilih umum 2019. Sebab, hal itu sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Soal ini, kita simak obrolannya bersama Staf Direktorat Perluasan Partisipasi AMAN, Andre Barahamin dan Komisioner KPU Pramono Ubaid.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Dalam sepekan belakangan, terjadi dua bencana longsor terjadi di areal pertambangan. Selasa lalu area Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara longsor hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Sementara empat hari berselang, bencana longsor kembali terjadi di area tambang Freeport, Tembagapura, Mimika, Papua, di Hari Sabtu kemarin. Bagaimana melihat potensi bencana dan bagaimana semestinya mitigasi dilakukan? Simak obrolannya bareng Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar. Simak juga pernyataan Kasubdit Peringatan Dini BNPB, Bambang Surya Putra soal mitigasi bencana geologi di areal tambang selama ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat menerbitkan surat pembatasan siaran lagu-lagu berbahasa Inggris di media penyiaran radio dan televisi. Penyebabnya? lirik lagu tersebut dianggap terlalu vulgar. Ini semua kabarnya demi perlindungan anak. Selain “Shape of You”, ada 16 lagu berbahasa Inggris alias lagu barat lainnya yang dibatasi jam siarnya oleh KPID Jabar. Antara lain, “Dusk Till Dawn” dan “Let Me”nya Zayn Malik, “Love Me Harder”- Ariana Grande, “Makes Me Wonder”-Maroon 5, sampai “Overdose” nya duet Agnez Mo dan Chris Brown. 17 lagu ini dikerucutkan dari 86 lagu berdasarkan pengaduan masyarakat dan pemantauan KPI Jabar. Boleh diputarkan namun pada jam siaran dewasa yaitu mulai pukul 22.00 - 03.00 WIB. Pembatasan jam siar oleh KPID Jawa Barat ini bukanlah yang pertama dilakukan. Pada April 2016 lalu, KPID Jabar juga pernah melarang penyiaran 13 lagu dangdut, diantaranya “Belah Duren” (Julia Perez), “Cinta Satu Malam” dan “Aw Aw” (Melinda) yang dianggap berkonten porno serta mengumbar sensualitas. Soal pro kontra pembatasan jam siar lagu-lagu barat berkonten dewasa, simak obrolannya bersama Ketua KPID Jawa Barat, Dedeh Fardiah. Simak juga tanggapan dari Pengamat musik Bens Leo soal hal ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Panglima TNI Hadi Tjahjanto dalam Rapat Pimpinan TNI 2019 beberapa waktu lalu, mengusulkan perubahan struktur TNI sekaligus merevisi UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Maksudnya adalah eselon satu dan eselon dua di kementerian/lembaga bisa diduduki TNI aktif sehingga pangkat kolonel bisa masuk. Ibarat gayung bersambut, Presiden Jokowi pun merencanakan restrukturisasi pejabat TNI dengan memberikan kesempatan kepada perwira TNI untuk menduduki berbagai jabatan di kementerian atau lembaga yang membutuhkan. Rencana ini kemudian memunculkan polemik, karena ada kekhawatiran kembalinya dwifungsi TNI, kalau dulu era sebelum reformasi ABRI. Bahkan bentuk penolakan disampaikan sejumlah pihak yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil mengeluarkan petisi mendesak pemerintah agar tidak mendukung rencana tersebut. Soal polemik rencana penempatan TNI di jabatan sipil ini, simak obrolannya bersama Komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu. Simak juga tanggapan dari Direktur Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Herlambang P. Wiratraman.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Masih ingat soal polemik pencantuman “penghayat kepercayaan” pada kolom agama di KTP? Terbaru, para penghayat kepercayaan mulai diakomodasi mencantumkan keyakinan mereka di dalam KTP Elektronik (E-KTP) mereka. Pekan lalu, enam warga Kota Bandung, Jawa Barat mendapatkan KTP dengan kolom agama berisi “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME (Yang Maha Esa)”. Selain e-KTP, warga Kota Bandung juga menerima Kartu Keluarga (KK) dengan kolom kepercayaan. Pengakuan secara administrasi kependudukan ini tentu diharapkan berdampak positif bagi pemenuhan layanan di bidang lain, mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Nah, soal perubahan kolom penghayat kepercayaan di KTP ini, kita bersama Juru Bicara Kementerian Agama, Mastuki. Simak juga obrolannya bersama Ketua Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Kota Bandung, Bonie Nugraha Permana soal hal ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Impian Indonesia untuk jadi tuan rumah seri MotoGP akan dapat terwujud dalam waktu dekat. Kabar itu datang dari Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang katanya sudah tandatangan Promotor’s Agremeent dengan Dorna Sport SL. Dan mulai September tahun 2019 ini, sirkuit Moto GP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, NTB mulai dibangun. Proyek ini ditargetkan tuntas akhir tahun 2020 mendatang dan mulai difungsikan pada tahun 2021. Simak penjelaan dari Direktur Utama ITDC Abdulbar M Mansoer dan juga tanggapan dari Pebalap World Supersport 300 (WSSP300) dari Indonesia, Galang Hendra Pratama.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Indonesia resmi telah mendaftarkan diri sebagai tuan rumah Olimpiade 2032. Pekan lalu, Duta Besar RI di Swiss Muliaman D Hadad sudah menyampaikan surat resmi dari Presiden Joko Widodo kepada Komite Olimpiade Internasional. Olimpiade 2020 akan digelar di Tokyo, Jepang gelaran empat tahun setelahnya dilakukan di Paris lalu di Los Angeles, AS pada 2028. Jadi besar kemungkinan negara di benua Asia yang kembali bakal jadi tuan rumah selanjutnya. Semangat jadi host Olimpiade jadi kabar gembira yang perlu disambut optimisme. Tak hanya disampaikan oleh Presiden, niatan jadi tuan rumah gelaran olahraga terbesar dunia itu juga sempat diutarakan Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Soal Indonesia mencalonkan diri jadi tuan rumah Olimpiade 2032, simak obrolannya bersama Pengamat Olahraga, Budiarto Shambazy.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Selamat kepada Provinsi Jawa Timur atas dilantiknya gubernur baru! Sejumlah PR menanti sang gubernur, salah satunya adalah perbaikan lingkungan terkhusus pada DAS Brantas dengan pencemaran popok-nya. Karena dua hari sebelumnya, dua perempuan bahkan melayangkan gugatan kepada pemerintah provinsi Jawa Timur yang dinilai gagal dalam pengendalian dan perlindungan DAS Brantas dari kerusakan lingkungan. Mega Mayang Mustika dan Riska Darmawanti melalui kuasa hukumnya di Hari Senin kemarin mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Mega, sebagai salah satu penggugat berharap agar air kali Brantas sebagai sumber air minum dan sumber kehidupan bebas dari kontaminasi sampah popok. Sementara, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang baru dilantik, berencana menggandeng relawan dan perusahaan melalui CSR dengan program adopsi sungai dalam mengatasi pencemaran popok di DAS Brantas. Lebih lengkapnya kita dengar paparan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Simak juga obrolannya bersama Penggugat Citizen Law Suit Mega Mayang Mustika.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Kementerian Perhubungan menyebut larangan menggunakan Global Positioning System (GPS) telah jelas diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sanksi bagi pelanggar ketentuan itu bisa dipidana dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp750 ribu. Sebelumnya komunitas yang tergabung dalam TSC menggugat Pasal 106 ayat 1 UU LLAJ yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Namun oleh Mahkamah Konstitusi (MK) permohonan mereka ditolak. Terkait bagaimana penggunaan GPS yang dilarang, kita bincangkan bersama: Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Herman Ruswandi dan juga pengamat transportasi Soegeng Poernomo.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Presiden Joko Widodo mencabut remisi terhadap I Nyoman Susrama, narapidana kasus pembunuhan berencana pada wartawan Radar Bali, Bagus Narendra Prabangsa. Sebelumnya remisi diberikan melalui Kepres No. 29 tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara tertanggal 7 Desember 2018. Presiden Joko Widodo menyebut pembatalan remisi tersebut menyangkut rasa keadilan di masyarakat. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Abdul Manan berharap pemerintah mengambil pelajaran dari polemik pemberian remisi untuk Susrama, terpidana kasus pembunuhan Prabangsa yang merupakan wartawan Radar Bali. Pemerintah diminta memahami kasus tiap terpidana yang akan diberi remisi. Lebih lanjut kita bahas bersama: AJI Indonesia Abdul Manan. Simak juga pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai pembatalan remisi tersebut.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Dalam situs infopemilu. kpu.go.id. ada sekitar 25 persen dari daftar calon legislatif yang tak dicantumkan data pribadinya. Informasi pribadi seperti riwayat pendidikan, riwayat organisasi, riwayat pekerjaan, hingga status khusus (terpidana/mantan/bukan mantan terpidana) tak dibuka oleh 2 ribuan caleg diantara 8 ribuan yang terdaftar. Sebelumnya, pada formulir bakal calon yang diserahkan saat pendaftaran, caleg memang diberi pilihan untuk mempublikasikan atau tidak mempublikasikan profil dan data dirinya. Karena itulah, KPU mengklaim tidak bisa sembarangan membuka data caleg tanpa persetujuan yang bersangkutan. Kita bahas bareng peneliti Perludem, Mahardika dan Komisioner KPU, Ilham Saputra.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU) menemukan indikasi adanya praktik kartel dalam kenaikan tiket pesawat terbang. Itu lantaran seluruh maskapai menaikkan harga tiket bersamaan. Bantah adanya permainan tiket, salah satu maskapai penerbangan, Garuda Indonesia sebut kenaikan harga yang dilakukan mengikuti arahan pemerintah. Labilnya harga tiket saat ini dipengaruhi dari jumlah minat pengguna pesawat. Jika beberapa rute cenderung harganya tinggi, maka untuk beberapa rute lain akan lebih rendah tergantung suplai and demand. Soal dugaan kartel ini, simak obrolannya bersama Komisioner sekaligus Juru bicara KPPU Guntur Syahputra Saragih dan juga tanggapan dari Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengenai kenaikan harga tiket penerbangan ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

LBH Jakarta menerima 1.330 aduan terkait dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan fintech peer-to-peer lending atau aplikasi pinjaman online. Salah satu pelanggaran yang paling banyak dilakukan aplikasi pinjaman online tersebut adalah penyebaran informasi soal peminjam dan juga data pribadi. Ketika peminjam mengunduh aplikasi, aplikator meminta seluruh akses peminjam, termasuk data pribadi. Sementara, dengan alasan untuk melindungi nasabah dan penyelenggara, Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko mengatakan dalam waktu dekat ini yakni pada Februari akan dilakukan training untuk sertifikasi penagihan utang. Sertifikasi ini tidak hanya untuk tim penagih utang saja tapi juga conduct of doing business seperti pemegang saham, direksi, dan sebagainya. Adanya sertifikasi ini untuk memberikan pelatihan penagihan utang yang benar bagi para nasabah peminjam online. Kita simak bersama obrolannya bersama Wakil Ketua Umum AFPI Sunu Widyatmoko dan juga Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, David Tobing.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyebut, jumlah penderita Demam Berdarah Dengue di Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi sebanyak lebih dari 13 ribu orang dan 132 di antaranya meninggal dunia. Penyakit yang dibawa oleh nyamuk aedes aegypti itu melonjak. Jumlah itu dihimpun dari tanggal 1-29 Januari 2019. Data tersebut bisa dikatakan meningkat menjadi dua kali lipat jika dibandingkan dengan bulan Januari pada tahun sebelumnya. Provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan jumlah penderita terbanyak. Meningkatnya jumlah kasus DBD membuat beberapa daerah pada awal 2019 sudah melaporkan kejadian tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD, yakni Manado dan 7 kabupaten/kota di NTT, yaitu Sumba Timur, Sumba Barat, Manggarai Barat, Ngada, Timor Tengah Selatan, Ende, dan Manggarai Timur. Tapi kini tinggal dua kabupaten di NTT yang masih berstatus KLB yakni Kupang dan Manggarai Barat. Sementara Ponorogo, Jawa Timur saat ini juga menyatakan KLB DBD. Simak update terbaru mengenai kasus DBD di Jombang bersama kontributor KBR Muji Lestari. Simak juga obrolan bersama Direktur Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi tentang upaya Kementerian Kesehatan untuk mengatasi DBD ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

Polemik Rancangan Undang-Undang Permusikkan (RUU Permusikan) mendapat sorotan. Pro kontra datang dari berbagai pihak baik dari pelaku musik maupun dari penikmat musik. Pasalnya, RUU tersebut dianggap memiliki pasal -pasal yang dipandang dapat membatasi kreatifitas dalam bermusik. Kabar yang beredar, beberapa pasal dalam draf tersebut yang mengundang pro kontra diantaranya soal beberapa larangan seperti membawa budaya barat yang negatif, merendahkan harkat martabat, menistakan agama, membuat konten pornografi hingga membuat musik provokatif. Selain itu juga ada pasal yang mengatur pekerja seni harus melakukan uji kompetensi jika ingin diakui profesinya. Simak obrolannya bersama Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Subagyo dan juga pengamat musik Bens Leo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke

2022 © Spotify AB