Ibarat ungkapan lama, tidak ada yang baru di bawah matahari. Demikian juga denganperistiwa-peristiwa besar di Tanah Air, yang pada umumnya selalu melibatkan kelompok militer. Peran politik militer sudah berlangsung sejak republik lahir, dan masih berlangsung sampai hari ini. Dua peristiwa skala nasional seperti Tragedi 1965 dan Peristiwa 1998, juga tak lepas dari keterlibatan (baca: konflik internal) militer. Seperti peristiwa besar pada umumnya, selalu muncul tafsir-tafsir baru pada dua peristiwa tersebut, namun soal keterlibatan militer sudah tidak terbantahkan lagi. Penulis: Aris Santoso Membahas keterlibatan militer dalam politik selalu aktual, seperti terlihat pada rezim Jokowi sekarang. Secara sepintas rezim ini terlihat sebagai rezim sipil, hanya karena presidennya berasal dari sipil. Tetapi kalau kita tengok begitu besarnya peran figur militer seperti Letjen (Purn) Luhut Panjaitan, yang sangat dipercaya oleh Jokowi, bahkan melebihi kepercayaannya pada Jusuf Kalla. Luhut bisa disebut sebagai "presiden bayangan” kita hari ini. Irisan antara Soeharto dan Prabowo Selain karena keberadaan figur Luhut, membahas peran politik militer saat ini, tidak bisa dilepaskan dari figur Prabowo Subianto,berdasar asumsi Prabowo masih dianggap sebagai penantang serius Jokowi dalam Pilpres 2019. Bagi Prabowo, seolah waktu berjalan demikian lambat. Rasanya baru kemarin saja, ketika Prabowo selaku Pangkostrad dengan mengenakan seragam PDL (pakaian dinas lapangan) kelililing pelosok Jakarta, mengontrol anak buahnya di hari-hari seputar Mei 1998. Tentu banyak aktor perwira lain terkait Peristiwa Mei 1998 tersebut,namun tetap saja peran Prabowo yang paling diingat,bukan karena ada hubungan (saat itu) kekerabatan dengan Soeharto, tetapi lebih pada pribadi Prabowo sendiri yang juga menonjol. Salah satu poin penting keterkaitan Prabowo dengan Peristiwa 1998adalah, sampai sekarang Prabowo dianggap sebagai orang paling bertanggungjawab atas terjadinya huru-hara menjelang jatuhnya Soeharto itu. Tidak pernah ada diskusi yang tuntas, sampai sejauh mana tanggungjawab itu harus dibebankan pada Prabowo. Meski sempat berkerabat, dan sama-sama menjabat Pangkostrad pada saat peristiwa, namun nasib Prabowo tidak seberuntung Soeharto. Salah satu sebabnya adalah karakter yang berbeda di antara keduanys dalam merespons lingkungan, khususnya terhadap para kolega, yang dalam bahasa sentimentil populer disebut "teman-teman seperjuangan”. Sejak masih merintis hingga akhirnya berkuasa selama tiga dekade, Soeharto selalu memperdaya kolega-koleganya. Dan itu dilakukan Soeharto dengan cara yang dingin. Soeharto bisa menutup rapih operasi senyap "kudeta merangkak” tahun-tahun 1965-1966, karena sejak awal sudah membungkam dua orang sahabatnya, yang merupakan tokoh kunci gerakan, yaitu Letkol Untung dan Kolonel Latief. Kemudian saat operasi pengejaran terhadap orang-orang yang dianggap PKI, Soeharto juga memperdaya koleganya yang lain, yaitu (pangkat saat itu) Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, Komandan RPKAD. Dengan licik Soeharto meminjam tangan Sarwo Edhi, agar tangannya sendiri tetap bersih. Memanfaatkan pasukan elite RPKAD (kini Kopassus) untuk operasi semacam itu, bisa disebut kekonyolan sejarah tak termaafkan.
Tidak ada kekuatan tempur lain milik TNI yang memancing imajinasi heroik sekental Kopassus. Sejak didirikan pada 16 April 1952 buat menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan, satuan elit Angkatan Darat ini sudah berulangkali terlibat dalam operasi mengamankan NKRI.
Dalam strukturnya yang unik, Kopassus selalu beroperasi dalam satuan kecil dengan mengandalkan serangan cepat dan mematikan. Pasukan elit ini biasanya melakukan tugas penyusupan, pengintaian, penyerbuan, anti terorisme dan berbagai jenis perang non konvensional lain. Untuk itu setiap prajurit Kopassus dibekali kemampuan tempur yang tinggi.
Nama Kopassus pertamakali dikenal oleh dunia internasional setelah sukses membebaskan 57 sandera dalam drama pembajakan pesawat Garuda 206 oleh kelompok ekstremis Islam, Komando Jihad, tahun 1981. Sejak saat itu Kopassus sering dilibatkan dalam operasi anti terorisme di Indonesia dan dianggap sebagai salah satu pasukan elit paling mumpuni di dunia.
Segudang prestasi Kopassus membuat prajurit elit Indonesia itu banyak dilirik negeri jiran untuk mengikuti latihan bersama, di antaranya Myanmar, Brunei dan Filipina. Tapi tidak selamanya Kopassus cuma diterjunkan dalam misi rahasia. Tidak jarang Kopassus ikut membantu penanggulangan bencana alam di Indonesia, seperti banjir, gempa bumi atau bahkan kebakaran hutan.
Namun begitu Kopassus bukan tanpa dosa. Selama gejolak di Timor Leste misalnya, pasukan elit TNI ini sering dikaitkan dengan pelanggaran HAM berat. Tahun 1975 lima wartawan Australia diduga tewas ditembak prajurit Kopassus di kota Balibo, Timor Leste. Kasus yang kemudian dikenal dengan sebutan Balibo Five itu kemudian diseret ke ranah hukum dan masih belum menemukan kejelasan hingga kini.
Jelang runtuhnya ejim Orde Baru, Kopassus mulai terseret arus politik dan perlahan berubah dari alat negara menjadi abdi penguasa. Pasukan elit yang saat itu dipimpin oleh Prabowo Subianto ini antara lain dituding menculik belasan mahasiswa dan menyulut kerusuhan massal pada bulan Mei 1998.
Diperkirakan lebih dari 300 wanita dan anak di bawah umur mengalami perkosaan dan hingga 12.000 orang tewas selama operasi militer TNI di Aceh antara 1990-1998. Sebagaimana lazimnya, prajurit Kopassus berada di garda terdepan dalam perang melawan Gerakan Aceh Merdeka itu. Sayangnya hingga kini belum ada kelanjutan hukum mengenai kasus pelanggaran HAM di Aceh.
Papua adalah kasus lain yang menyeret Kopasus dalam jerat HAM. Berbagai kasus pembunuhan aktivis lokal dialamatkan pada prajurit baret merah, termasuk diantaranya pembunuhan terhadap Theys Eluay, mantan ketua Presidium Dewan Papua. Tahun 2009 silam organisasi HAM, Human Rights Watch, menerbitkan laporan yang berisikan dugaan pelanggaran HAM terhadap warga sipil oleh Kopassus. Bagaimana tidak, anggota para komando dilatih tetap mampu menghadapi pasukan lawan bersenjata lengkap, ketika dirinya tak lagi memegang senjata organik. Sementara operasi yang dipimpin Kolonel Sarwo Edhi saat itu adalah melawan rakyat yang tidak bersenjata. Ini bukan soal ideologis, namun kesalahan (fatal) dalam memanfaatkan sebuah pasukan terlatih. Hal sebaliknya terjadi pada Prabowo, pasca-Mei 1998 justru Prabowo yang ditinggalkan teman-temanya, yang sebelumnya banyak dibantu dalam meniti kariernya, salah satu yang bisa disebut adalah Letjen (Purn) Sjafrie Syamsuddin (Akmil 1974). Hanya karena nasehat Pak Cum (panggilan akrab ayah Prabowo) saja, yang tetap menguatkan morilnya. Seperti tertulis dalam biografinya, betapa Sumitro Djojohadikusumo berusaha menghidupkan kembali semangat Prabowo yang sedang terpuruk pasca-Mei 1998. Pak Cum antara lain mengatakan, ketika kita dalam kesulitan, jangan terlalu berharap pertolongan dari teman-teman yang dulu pernah kita bantu, kelak bantuan akan datang dari mana saja. Benar saja tanpa disangka-sangka, bantuan itu datang dari Raja Yordania, teman sekelas Prabowo saat mengikuti pendidikan special forces di Amerika. Hubungan dengan korban Salah satu pertemuan (irisan) penting lain antara Soeharto dan Prabowo adalah bagaimana sikap terhadap korban. Sikap keduanya tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan, bahwa kemampuan negara sangat terbatas dalam memenuhi hak-hak korban, termasuk menindak mereka yang diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM. Sehingga penyelesaian yang terjadi menjadi sangat personal, tergantung niat baik (atau buruk) dari masing-masing pelaku, dalam hal ini Soeharto dan Prabowo. Setiap menjelang pemilihan presiden, terlebih bila Prabowo berencana akan maju, selalu beredar produk-produk berupa gambar, video atau teks, yang pada pokoknya mengaitkan Prabowo dengan operasi penculikan Tim Mawar Kopassus 1997-1998. Saya kira tindakan diseminasi ulang informasi seperti itu, tidak lagi relevan, ketika sebagian korban penculikan itu secara sadar bergabung dengan Prabowo, baik secara formal, misalnya bergabung dengan Gerindra, atau bentuk kedekatan lain. Para korban yang ingin merapat, diterima Prabowo dengan tangan terbuka, kemudian disantuni dan diangkat kehidupan sosialnya. Santunan dari Prabowo rupanya demikian besarnya, sehingga para mantan korban itu kini telah bermetamorfosis sebagai perisai Prabowo yang paling militan.
Pada 12 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa menuntut pengunduran diri Suharto memuncak di kampus Universitas Trisakti, Jakarta. Komnas HAM mencatat jumlah korban kekerasan oleh aparat keamanan mencapai 685 orang, sementara tiga meninggal dunia akibat tembakan. Ironisnya berkas penyelidikan yang dikirimkan ke Kejaksaan Agung dinyatakan hilang pada Maret 2008 oleh Jampidsus Kemas Yahya Rahman.
Kejaksaan Agung di bawah kendali Hendarman Supandji menjadi jalan buntu pengungkapan kasus pelanggaran HAM 1998. Berkas laporan Komnas HAM terhadap kasus kekerasan aparat yang menewaskan 17 orang (Semanggi I) dan melukai 127 lainnya pada November 1998 menghilang tak berbekas. Setahun berselang tragedi kembali berulang, kali ini korban mencapai 228 orang.
Satu per satu aktivis pro demokrasi menghilang tanpa jejak menjelang runtuhnya kekuasaan Suharto, termasuk di antaranya Widji Thukul. Ia diduga diculik aparat keamanan setelah dinyatakan buron sejak peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli 1996 (Kudatuli). Kasus Widji Thukul mewakili puluhan aktivis yang sengaja dilenyapkan demi kekuasaan.
Antara 500.000 hingga tiga juta nyawa simpatisan PKI melayang di tangan militer dan penduduk sipil setelah kudeta yang gagal pada 1965. Hingga kini upaya pengungkapan tragedi tersebut tidak pernah menyentuh pelaku. Adalah sikap membatu TNI yang melulu menjadi sandungan bagi penuntasan tragedi 1965.
Tragedi Wamena berawal dari penyerangan gudang senjata oleh orang tak dikenal yang menewaskan 2 anggota TNI pada April 2003. Aksi penyisiran yang kemudian dilakukan aparat menewaskan 9 penduduk sipil, sementara 38 luka berat. Seperti kasus sebelumnya, laporan penyelidikan Komnas HAM ditolak Kejagung dengan alasan tidak lengkap. TNI juga dituding menghalangi penyelidikan kasus tersebut.
Sosok yang sukses membongkar pelanggaran HAM berat oleh Tim Mawar dan mengakhiri karir Danjen Kopassus Prabowo Subianto ini meninggal dunia setelah diracun dalam perjalanan menuju Belanda. Pollycarpus Budihari Priyanto dinyatakan bersalah dan divonis 14 tahun penjara. Namun hingga kini kejaksaan sulit memburu tersangka utama yakni Muchdi Pr. yang dikenal dekat dengan Prabowo. Sementara Soeharto melakukan reproduksi penistaan tiada henti terhadap kelompok yang dianggap "kiri”. Di masa Orde Baru, bila seseorang memperoleh stigma PKI, hidupnya akan selesai, yang nilainya tak lebih baik dari seonggok sampah. Rezim Soeharto bisa bertahan selama tiga dekade, sebagian juga ditopang oleh penistaan semacam itu, terhadap berbagai kelompok masyarakat, seperti pernah terjadi terhadap korban pembangunan Waduk Kedungombo (Boyolali), tahun 1989. Duplikasi atau reproduksi seperti itu masih dilakukan Soeharto pada penggal terakhir kekuasaannya, yakni dalam Peristiwa 27 Juli (1996), dengan menuduh anak-anak muda yang tergabung dalam PRD (Partai Rakyat Demokratik) sebagai dalangnya. Padahal semua orang juga tahu, peristiwa tersebut merupakan bagian dari konflik berlarut antara Soeharto dengan Benny Moerdani. Momentum bagi AHY Masyarakat timur (khususnya orang Jawa) dikenal sebagai komunitas yang piawai menyiasati penderitaan, yang salah satunya ditandai dengan munculnya frasa "Gusti ora sare”. Arti harfiahnya adalah Tuhan tidak tidur, namun bisa juga ditafsirkan sebagai Tuhan Maha Tahu atau Tuhan Maha Adil. Frasa ini bisa menjelaskan fenomena yang hari ini dialami Prabowo dan Mayor Inf (Purn) Agus Harimurti Yudhoyono (lulusan terbaik Akmil 2000). Prabowo pada pasca-Mei 1998 karier militer yang sebelumnya begitu dibanggakannya, luluh lantak. Namun pada fase berikutnya justru lolos sebagai penyintas (survivor). Kita boleh setuju atau tidak, Prabowo walau bagaimana pun kini telah muncul sebagai tokoh nasional, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Segala penderitaan dan tuduhan terkait Peristiwa Mei 1998, justru menjadi berkah tersembunyi (blessing in disguise). Bila Prabowo pada akhirnya nanti tidak kunjung menjadi presiden, tidaklah mengurangi makna perjalanan hidup Prabowo. Menjadi presiden atau tidak, hanya soal nasib. Sekali lagi meminjam istilah Pak Cum, bahwa badai kehidupan yang menerpa keluarganya selama ini (termasuk yang dialami Prabowo), bagi Pak Cum hanyalah sebuah "serpihan”.
Presiden Joko Widodo kokoh bertengger di puncak elektabilitas dengan 38,9% suara. Popularitas presiden saat ini "cendrung meningkat," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan.
Untuk sosok yang sering absen dari kancah politik praktis pasca pemilu, nama Prabowo masih mampu menarik minat pemilih. Sebanyak 12% responden mengaku akan memilih mantan Pangkostrad itu sebagai presiden RI.
Selain Jokowi dan Prabowo, nama-nama lain yang muncul dalam survey belum mendapat banyak dukungan. Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan, misalnya hanya mendapat 0,9%.
Nasib serupa dialami bekas Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Sosok yang kini mendekam di penjara lantaran kasus penistaan agama itu memperoleh 0,8% suara. Jumlah yang sama juga didapat Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
Pemilik grup MNC ini mengubah haluan politiknya setelah terbelit kasus hukum berupa dugaan ancaman terhadap Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. Hary yang tadinya beroposisi, tiba-tiba merapat ke kubu Presiden Joko Widodo. Saat inielektabilitasnya bertengger di kisaran 0,6%
Meski diusung sebagai calon pemimpin Indonesia masa depan, saat ini popularitas Agus Yudhoyono masih kalah dibanding ayahnya Soesilo Bambang Yudhoyono yang memperpoleh 1,9% suara. Agus yang mengorbankan karir di TNI demi berpolitik hanya mendapat 0,3% dukungan.
Jumlah serupa didapat Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang belakangan terkesan berusaha membangun basis dukungan. Nurmantyo hanya mendapat 0,3%. Meski begitu tingkat elektabilitas tokoh-tokoh ini akan banyak berubah jika bursa pencalonan sudah mulai dibuka, klaim SMRC. Selain beririsan dengan Soeharto, Prabowo juga memiliki irisan dengan Sarwo Edhi, sebagai orang yang sama-sama pernah diperdaya Soeharto. Oleh pihak Cendana, Prabowo dicap sebagai pengkhianat terkait huru-hara Mei 1998 yang berujung pada jatuhnya Soeharto. Akhirnya Prabowo "dikeluarkan” dari daftar keluarga Cendana. Pada titik ini berlaku hukum karma, nama Soeharto semakin dilupakan, termasuk anak-keturunannya. Kita lihat saja nanti, partai yang dipimpin oleh Mas Tommy Soeharto (Partai Berkarya), riwayatnya hanya akan sampai di sini, sekadar penggembira dalam pemilu tahun depan. Demikian pula dengan Sarwo Edhi, sebagai kolega yang juga pernah diperdaya Soeharto, sudah memperoleh ganjaran setimpal, ketika salah seorang menantunya (SBY) sempat menjadi Presiden dua periode (2004-2014). Dan keberuntungan ini masih akan berlanjut kelak melalui cucunya: Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sementara pada saat bersamaan, kita tidak pernah mendengar kabar kiprah cucu Soeharto di ranah publik. Sebagai bagian dari generasi milenial, AHY masih memiliki banyak harapan. Sebagai sosok yang cerdas, berpendidikan, dan sempat berdinas di TNI, tentu AHY paham benar soal keberlangsungan peran politik militer. AHY memiliki momentum untuk lepas dari bayang-bayang generasi pendahulunya, masa-masa ketika posisi militer begitu dominan. AHY beserta teman segenerasinya bisa melakukan apa yang disebut sebagai purifikasi peran militer di ranah politik. Penulis: Aris Santoso (ap/vlz), sejak lama dikenal sebagai pengamat militer, khususnya TNI AD. Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu. *Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWnesia menjadi tanggung jawab penulis.
Prabowo Subianto (tengah) muncul dalam Paradise Papers sebagai pengusaha yang mencoba melarikan kekayaan dari kejaran petugas pajak Indonesia. Rasa nasionalisme politisi Prabowo ternyata tidak sebesar kecintaannya akan uang.
Paradise Papers memuat nama-nama orang kaya, artis terkenal, politisi ternama dan perusahaan-perusahaan besar, yang melarikan uangnya ke luar negeri untuk menghindari pajak di negaranya. Dari Indonesia ada juga nama Tommy Suharto.
Selain mendapat tunjangan besar dari negara, Ratu Elizabeth II juga punya pendapatan dari perusahaan pribadinya Duchy of Lancaster. Menurut data-data Paradise Papers, perusahaan itu menginvestasikan sekitar 10 juta Poundsterling di rekening luar negeri di Bermuda dan Kepualauan Cayman. secara hukum, investasi itu legal. Namun secara moral patut dipertanyakan.
Di sirkuit balap mobil, Lewis Hamilton boleh merajai arena dan dipuja-puja fans Inggris. Tapi soal pembayaran pajak, dia terus berusaha mengelak. Dokumen yang dibocorkan menunjukkan bahwa Hamilton menerima pengembalian pajak sebesar 3.3 juta Poundsterling tahun 2013, karena menempatkan pesawatnya di Pulau Isle of Man, yang pajaknya jauh lebih rendah dari Inggris.
Vokalis U2 yang juga aktivis, Bono, disebut dalam Paradise Papers karena menginvestasikan uangnya di Malta dalam bisnis properti dengan perusahaan Nude Estates. Perusahaan itu terlibat dalam bisnis gelap pembangunan pusat perbelanjaan di Lithuania. Jurubicara Bono menegaskan, penyanyi tersohor itu tidak melakukan pelanggaran hukum.
Mega bintang Madonna juga disebut dalam Paradise Papers karena berinvestasi di perusahaan pemasok di bidang medis. Sedangkan artis terkenal lain, Keira Knightley punya saham di perusahaan properti.
Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross terdaftar sebagai pemilik saham di perusahaan gas Rusia Sibur. Ross pernah diberitakan sebagai salah satu tokoh penting dalam keterlibatan Rusia di kampanye pilpres AS yang memenangkan Donald Trump. Selama pemeriksaan, Ross tidak pernah mengungkapkan keterlibatannya di perusahaan Rusia.
Gerhard Schröder, Kanselir Jerman dari 1998 sampai 2005, disebutkan terlibat dalam manajemen di perusahaan energi Rusia-Inggris TNK-BP tahun 2009. Perusahaan tersebut terdaftar di surga pajak British Virgin Islands. Tahun 2013, TNK-BP dibeli oleh raksasa energi Rusia Rosneft - di mana Schröder sekarang menjadi salah satu direktur.
Menurut dokumen Paradise Papers, Presiden Kolombia Juan Manuel Santos terdaftar sebagai direktur pada dua perusahaan di Barbados. Padahal ketika menjadi Menteri Keuangan Kolombia tahun 2000, Santos menyatakan sudah melepaskan semua jabatannya di perusahaan swasta. |
Bagaimana pendapat kalian jika pelaksanaan Demokrasi Periode 1965 1998 terulang kembali di Indonesia
Pos Terkait
Copyright © 2024 apacode Inc.
