PPh 21 merupakan pajak atas pendapatan yang sudah diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi yang berlaku untuk berbagai jenis profesi. Pemotongan pajak yang satu ini akan selalu Anda temukan dalam sistem pembayaran upah atau gaji karyawan di Indonesia. Cara menghitung PPh 21 karyawan ini pun bervariasi, tergantung pada karakter profesi serta status pekerjaan, apakah pekerjaan tetap atau pekerja lepas. Jika Wajib Pajak belum memiliki NPWP, maka perhitungan PPh 21 pun akan berbeda. Mari kita simak cara-cara menghitung PPh 21 karyawan berikut ini. Show
Untuk karyawan tetapKita mulai dengan cara menghitung PPh 21 karyawan tetap. Ambil contoh Karyawan A yang bekerja di PT Elang sejak Januari 2019. Karyawan A menerima penghasilan tetap setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
Jaminan yang ditanggung oleh perusahaan:
Penghasilan bruto Karyawan A adalah Rp11.254.000,-/bulan Sementara biaya pengurangnya adalah sebagai berikut:
Penghasilan bersih Karyawan A adalah Rp10.454.000,-/bulan. Bisa ditafsirkan bahwa penghasilan bersih yang diterima Karyawan A adalah Rp125.448.000,-/tahun. Dari sini, bisa dihitung penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tanpa tanggungan sebesar Rp54 juta. Sementara penghasilan kena pajak (PKP) dihitung dari selisih penghasilan bersih dan PTKP. Jadi, besar Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah Rp71.448.000,-. Berdasarkan PTKP, cara menghitung PPh 21 Karyawan A selama setahun adalah: 5% x Rp 50.000.000,- = Rp 2.500.000,- 15% x (Rp 71.448.000,- Rp 50.000.000,-) = Rp 3.217.200,- Jumlah keduanya adalah PPh 21 terutang selama setahun, yakni Rp 5.717.200,-. Ini berarti PPh 21 terutang di Januari 2019 adalah sebesar Rp476.433,33. Baca juga: Cara Menghitung Pajak Penghasilan dengan Mudah Untuk karyawan harian atau pekerja lepasCara menghitung PPh 21 karyawan untuk pekerja harian atau lepas berbeda dengan karyawan tetap. Walau bersifat harian, karyawan lepas tetap memiliki kewajiban PPh Pasal 21. Kewajiban pajak ini dihitung sesuai dengan upah harian serta akumulasi upah yang diterima dalam waktu sebulan. Lebih tepatnya, karyawan lepas yang memiliki upah harian lebih dari Rp450 ribu serta jumlah total sebulan lebih dari Rp4,5 juta akan dikenakan pajak PPh 21. Sebaliknya, karyawan lepas yang menerima upah kurang dari Rp450 ribu sehari dengan jumlah total upah sebulan kurang dari Rp4,5 juta tidak akan dikenakan pajak PPh 21. Itu sebabnya jika Anda adalah salah satu karyawan lepas, penting untuk menghitung penghasilan harian serta bulanan Anda untuk memeriksa kewajiban pajak Anda. Baca juga: Cara Menghitung PPh 21 yang Harus Anda Pahami Menghitung uang lembur karyawanTidak hanya diterapkan untuk gaji atau upah saja, cara menghitung PPh 21 karyawan juga dapat diterapkan untuk menghitung uang lembur yang berhak Anda terima. Lembur di sini berarti penambahan jam kerja karyawan, yang berarti upah kerja bagi karyawan juga akan ditambahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan ini secara spesifik diatur dalam UU Ketenagakerjaan, termasuk juga dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak. Mari coba hitung bersama. Anggaplah Karyawan B memiliki gaji tetap sebesar Rp8 juta dengan tambahan upah lembur Rp2 juta. Berarti, total penghasilan kotor Karyawan B adalah Rp10 juta. Dengan komponen pengurang sebesar Rp 400.000,-, maka penghasilan bersih yang diterima Karyawan B adalah Rp9,6 juta/bulan. Ini berarti penghasilan bersih selama setahunnya mencapai Rp115,2 juta. Dengan asumsi karyawan tidak memiliki tanggungan, maka PTKP-nya mencapai Rp54 dengan total Rp 61,2 juta selama setahun. PPh 21 terutang selama setahun mencapai Rp4,18 juta. Artinya, PPh 21 dengan tambahan upah lembur per bulannya yang harus dibayarkan adalah Rp348.333,33. Itu dia cara menghitung PPh 21 karyawan untuk memudahkan Anda dalam mengetahui kewajiban pajak Anda. Demi mempermudah pembayaran dan pelaporan pajak, gunakan aplikasi AyoPajak yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP sekarang juga. Bagaimana perhitungan PPh 21 untuk karyawan yang tidak memiliki NPWP?Setiap karyawan yang akan membayar PPh 21 tetapi belum memiliki NPWP harus mengalikan jumlah penghasilannya dengan persentase Wajib Pajak ditambah dengan 120%. Tarif PPh 21 yang ditetapkan di dalam Undang-undang Perpajakan yaitu: Sebesar 5% untuk setiap penerima penghasilan sampai dengan Rp 50 juta per tahun.
Bagaimana perhitungan jika tidak memiliki NPWP?Lalu bagaimana perhitungan pajak bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP? Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 dan Peraturan Dirjen Pajak No PER-16/PJ/2016, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif pajak lebih besar 20% dari wajib pajak yang memiliki NPWP.
Bagaimana cara menghitung PPh 21 dan berikan contohnya?Besarnya PPh 21 yang terutang adalah: 5% x 50% x Rp 8.000.000,00 = Rp 200.000. Bila Arzi tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah: 120% x 5% x 50% x Rp 8.000.000,00 = Rp 240.000.
Bagaimana perhitungan tarif pajak penghasilan 21 untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan?Tarif yang dikenakan untuk PPh 21 tidak berkesinambungan ini adalah tarif pasal 17 (5%) dikalikan 50% dari penghasilan bruto total. Namun, apabila bukan pegawai tidak memiliki NPWP, ia akan dikenakan tambahan 120% dari perhitungan PPh 21 yang dikenakan.
|
Bagaimana perhitungan PPh 21 untuk karyawan yang tidak memiliki NPWP berikan contoh perhitungannya?
Pos Terkait
Copyright © 2024 apacode Inc.
