Bagaimanakah keadaan ekonomi Politik sosial dan budaya bangsa Indonesia setelah kemerdekaan

Kemenkeu

Oeang Republik Indonesia (ORI)

Kemdikbud

Pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945.

Jakarta -

Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi baik itu secara disengaja atau tidak terhadap kehidupan bermasyarakat dan mempengaruhi pola perilaku masyarakat yang bersangkutan. Pengertian ini diperoleh dari pendapat beberapa ahli mengenai apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya.

Misalnya Samuel Koening, menurutnya perubahan pada sosial dan budaya adalah modifikasi yang terjadi pada pola kehidupan sosial. Kemudian, sosiolog Indonesia Selo Soemardjan mengatakan bahwa perubahan pada sosial dan budaya adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan.

Perubahan sosial budaya dapat turut mendorong perubahan sistem sosial masyarakat. Soemardjan menyebutkan, sistem sosial ini contohnya norma, nilai-nilai, dan perilaku kelompok masyarakat.

Perubahan sosial budaya dapat terjadi saat terjadi peristiwa penting seperti Revolusi Prancis atau Proklamasi Kemerdekaan RI. Pada masa kemerdekaan dalam periode 1945 hingga 1950 khususnya, terjadi perubahan sosial budaya dalam tatanan masyarakat Indonesia.

Perubahan Sosial Budaya Pasca Proklamasi

Sebuah jurnal berjudul Perspektif Sosial Budaya dalam Perkembangan Sejarah Kebangsaan Nasional Tulisan Haryono Rinardi dari Universitas Diponegoro (Undip) mengatakan, masyarakat Indonesia di masa kolonial terbagi menjadi tiga kelompok. Mereka adalah kelompok Indo-Eropa, lalu Asia atau Timur Asing, dan masyarakat Bumiputera. Artinya, penduduk Indonesia di era kolonial terkotak-kotak.

Akan tetapi, proklamasi kemerdekaan kemudian menghilangkan segmentasi itu, semua penduduk dipandang sama secara sosial. Masyarakat Indonesia di mata hukum adalah satu, yakni penduduk Indonesia.

Perubahan ini selanjutnya juga membawa pengaruh besar yang ditunjukkan dalam hubungan sosial antara kelompok-kelompok tertentu. Hal ini pun kemudian juga berubah, seiring dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Buku Explore Ilmu Pengetahuan Sosial Jilid 3 SMP/MTs Kelas IX karya Dwi Sumpani Wati juga menyebutkan hal senada. Perubahan sosial budaya pasca proklamasi kemerdekaan ditunjukkan dengan tidak adanya pembedaan kelas sosial, baik itu berdasarkan keturunan, agama, kepercayaan, atau ras.

Simak Video "Warga Inggris Pilih TikTok hingga Instagram Sebagai Sumber Berita"

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia kehidupan masyarakat Indonesia masih belum mapan sebagai sebuah negara dengan berbagai macam permasalahannya. kondisi ekonomi pada masa awal kemerdekaan sangat memprihatinkan karena inflasi, belum punya mata uang Republik Indonesia, peredaran mata uang asing, dan kas negara kosong. Secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan, terjadi ketegangan, kekacauan dan berbagai insiden. Hal ini dikarenakan masih adanya sisa pasukan Jepang dan datangnya kembali Belanda untuk berkuasa di Indonesia.  Sedangkan pada masalah sosial, sebagaian besar masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan hidup dibawah garis kemiskinan.

Dengan demikian, kondisi awal Indonesia pada bidang sosial, ekonomi dan politik sangat memprihatinkan karena secara politik  terjadi ketegangan, kekacauan dan berbagai insiden yang mengancam kedaulatan indonesia. Sementara itu kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan karena inflasi, sedangakan pada masalah sosial sebagian masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaaan hidup dibawah garis kemiskinan.

Pada bidang ekonomi pasca proklamasi kemerdekaan, keadaan perekonomian Indonesia mengalami kondisi yang cukup terpuruk dengan terjadinya inflasi dan pemerintah tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia, terutama mata uang Jepang dan mata uang Belanda, keadaan kas negara dan bea cukai dalam keadaan nihil, begitu juga dengan pajak. Oleh karena itu dengan sangat terpaksa pemerintah Indonesia menetapkan tiga mata uang sekaligus yaitu mata uang de Javasche Bank, mata uang Hindia Belanda dan mata uang pemerintahan Jepang. Pemerintah Indonesia juga mengambil tindakan lain yaitu menasionalisasikan De Javasche Bank dan perkebunan-perkebunan milik swasta asing, serta mencari pinjaman dana dari luar negeri seperti Amerika, tetapi semua itu tidak memberikan hasil yang berarti dikarenakan adanya blokade ekonomi oleh Belanda.

Dalam bidang politik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, banyak sekali mengalami perubahan dan pembaharuan di segala aspek. Sebagian besar melakukan pembenahan di dalam tubuh pemerintahan yang mana sebelumnya dipimpin oleh bangsa Jepang yang menduduki bangsa Indonesia setelah Belanda. Pertama-tama bangsa Indonesia melakukan rapat PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 agustus 1945. Agenda pertama adalah menunjuk presiden dan wakil presiden serta mengesahkan dasar negara yaitu UUD Negara. Kemudian rapat terus berlanjut dengan agenda yang lebih luas yaitu pembentukan alat-alat perlengkapan negara seperti Komite Nasional, Kabinet Pertama RI, pembagian wilayah RI atas 8 Provinsi beserta pada gubernurnya, penetapan PNI sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia, pembentukan BKR/TKR, dan lain-lain.

Pada bidang Sosial-Budaya Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan banyak terjadi perubahan sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada khususnya. Dikarenakan sebelum kemerdekaan diproklamirkan, didalam kehidupan bangsa Indonesia ini telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas masyarakat. Yang mana masyarakat di Indonesia sebelum kemerdekaan di dominasi oleh warga eropa dan Jepang, sehingga warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang kebanyakan hanya menjadi budak dari bangsawan atau penguasa. Tetapi setelah 17 agustus 1945 segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia dan semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang.

Dengan demikian, dalam bidang ekonomi pasca proklamasi kemerdekaan tidak ada perubahan yang signifikan karena ekonomi Indonesia masih terpuruk, dalam bidang politik telah terjadi perubahan dimana pemerintahan dipegang langsung oleh bumiputera, dan dalam bidang sosial-budaya tejadi perubahan dengan terbebasnya masyarakat dari segala bentuk tindak penjajahan yang tidak ada lagi diskriminasi terhadap bumiputera.