You're Reading a Free Preview Show tirto.id - Indonesia pernah mengalami pergantian kabinet berulang kali pasca-perubahan sistem pemerintahan dari serikat menjadi kesatuan semenjak tahun 1950-1959. Pergantian kabinet yang singkat disebabkan perbedaan kepentingan di antara partai-partai. Salah satu kabinet yang pernah disahkan pada masa tersebut adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS). Kabinet Natsir diresmikan pada tanggal 7 September 1950 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1950. Kabinet Natsir dipimpin oleh seorang perdana Menteri bernama, Mohammad Natsir. Kabinet Natsir adalah kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi bersama dengan PNI. Walaupun pada pembentukannya, orang-orang dari PNI tidak dilibatkan di dalamnya. Hal tersebut, menjadi salah satu sebab kenapa PNI menjadi oposisi bersama PKI dan Murba. Adapun susunan dari Kabinet Natsir secara lengkap dapat dilihat di sini.
Dikutip dari e-Modul Sejarah Indonesia oleh Kemendikbud (2019:15-16) beberapa program, keberhasilan, dan kendala (masalah) yang dihadapi oleh Kabinet Natsir selama bertugas sebagai berikut: Program Kabinet Natsir (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Keberhasilan Kabinet Natsir
Masalah yang dihadapi Kabinet Natsir
Penyebab Jatuhnya Pemerintahan Kabinet Natsir (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Jatuhnya Kabinet Natsir sepertinya tidak dapat dilepaskan dari tindakan awal ketika pembentukan kabinet. Di mana, partai koalisinya, yaitu PNI tidak dimasukkan ke dalam susunan kabinet tersebut. Kemudian, PNI memilih untuk menjadi partai oposisi bersama PKI dan Murba. Ketika Kabinet Natsir mulai melaksanakan programnya, kelompok oposisi segera melontarkan berbagai kritik terhadap kinerja kabinet. Salah satu permasalahan yang menjadi momok bagi Kabinet Natsir, yakni adanya mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut supaya pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia oleh Abadurakhman, Arif Pradono, Linda Sunarti, dan Susanto Zuhdi (2018:54), lembaga-lembaga perwakilan daerah yang sudah dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 oleh Kabinet Hatta, supaya diganti dengan undang-undang yang baru yang bersifat demokratis karena dalam PP No. 39 dalam menentukan pemilihannya dilakukan secara bertingkat. Kemudian, setelah dilakukan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo diterima. Hal tersebut ternyata menyebabkan menteri dalam negeri mengundurkan diri. Selain itu, kondisi tersebut juga mengakibatkan hubungan antara kabinet dan parlemen tersendat. Hal tersebut menjadi sebab utama Kabinet Natsir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno pada tanggal 21 Maret 1951.
Baca juga:
Baca juga
artikel terkait
KABINET NATSIR
atau
tulisan menarik lainnya
Syamsul Dwi Maarif
Subscribe for updates Unsubscribe from updates
Jelaskan prinsip-prinsip ajaran Islam yang di tolak masyarakat Makkah!? 1. Kemenangan Jepang atas Rusia mengakibatkan....a. daerah jajahan Rusia menjadi milik Jepangb. Jepang menguasai wilayah Rusiac. kebangkitan nasionali … Masa demokrasi terpimpin liberal dan parlementer dlm kehidupan pemerintaham di indo serta di bidang ekonomi. Sosial budaya dna politik manusia yang membunuh setelah qobil siapa? pengaruh sejarah hukum internasional kuno bagi sistem dan tata internasional? bagaimana menurut anda sistem pemilihan langsung memengaruhi jalannya demokrasi indonesia bagaimana menurut anda siatem politik yang berlaku di indonesia ? bagaimana menurut anda sistem politik demokrasi yang berlaku di banyak negara ? sejarah perkembangan promosi kesehatan? artikel beserta penjelasan nasionalisme Ir.Soekarno
Kabinet HalimPenggantiKabinet Sukiman-Suwirjo Pada masa kabinet ini, terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia dan masalah keamanan di dalam negeri, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis, tetapi mengalami jalan buntu. Pada tanggal 22 Januari 1951, parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan mendapat kemenangan sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Penyebab lainnya adalah diterimanya mosi Hadikusumo yang mengusulkan dibubarkannya seluruh DPRD yang telah terbentuk. Menurut pemerintah, mosi tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena alasan yuridis formil. Masa bakti: 6 September 1950 – 27 April 1951 (didemisionerkan pada tanggal 20 Maret 1951)
Page 220 Maret adalah hari ke-79 (hari ke-80 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
19 Maret - 20 Maret - 21 Maret
|
Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk dalam program kerja dari kabinet natsir adalah
Pos Terkait
Copyright © 2024 apacode Inc.
