Shutterstock
Ilustrasi bendera merah putih, merah putih, Indonesia
KOMPAS.com – Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Begitu juga sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya.
Dilansir dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2020) karya Muhammad Ridha Iswardhana, dijelaskan bahwa hak dan kewajiban merupakan dua hal penting yang tidak bisa dipisahkan.
Sebab sebagai seorang warga negara pasti membutuhkan dan perlu melaksanakan kedua hal tersebut. Setiap warga negara akan memperoleh haknya apabila telah menjalankan kewajiban dengan baik.
Tugas utama warga negara yaitu menyeimbangkan pelaksanaan hak dan kewajiban agar memperoleh kehidupan dan kesejahteraan yang baik.
Baca juga: Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terkadang mengalami beberapa masalah. Masalah yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap hak warga negara.
Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak bisa memperoleh haknya sesuai dengan ketetapan undang-undang.
Pelanggaran hak warga terjadi akibat pengingkaran terhadap kewajiban. Baik pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri.
Bentuk pelanggaran hak warga negara
Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan (2020) karya Damri dan Fauzi Eka Putra, dijelaskan bahwa ada beberapa bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara, yaitu:
- Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berlandaskan hukum.
- Penggunaan budaya kekerasan untuk menindak warga negara yang dianggap melakukan tindakan ekstrem yang dinilai oleh pemerintah dapat mengganggu stabilitas keamanan dan membahayakan kelangsungan hidup warga negara.
- Pembungkaman kebebasan pers dengan cara mencabut SIUP, khususnya terhadap pers yang dianggap mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan.
- Pembatasan terhadap hak warga untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat.
- Hukuman mati, bentuk hukuman ini dianggap kontroversial sebab setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan puncak dari hak asasi manusia.
- Penggusuran rumah, kebijakan pemerintah melakukan penggusuran dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara.
Baca juga: Arti Kewajiban dan Jenis-jenisnya
Bentuk pengingkaran kewajiban warga negara
Pelanggaran hak warga negara salah satunya disebabkan oleh pengingkaran kewajiban warga negara. Bentuk tindakan yang mencerminkan pengingkaran kewajiban warga negara, antara lain:
- Membuang sampah sembarangan
- Tidak membayar pajak
- Merusak fasilitas negara, contohnya mencorat-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, dan lain-lain.
- Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- Tidak menaati undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- Tidak menaati hukum lalu lintas, contohnya tidak memakai helm saat berkendara, tetap berkendara padahal tidak memiliki SIM, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya.
- Tidak menghormati lambang, bendera, dan lagu kebangsaan.
Baca berikutnya
tirto.id - Tanpa disadari hak warga negara seringkali dilanggar, mulai dari pihak lembaga negara, lembaga hukum, sampai perusahaan-perusahaan swasta. Dengan kata lain, hak yang seharusnya terpenuhi malah tidak dijadikan fokus utama karena lebih mementingkan tujuan dan keuntungannya sendiri.
Yusnawan dan Mohamad Sodeli dalam buku ajar PPKn (2018:3) menuliskan, hak warga negara adalah segala hak yang melekat dalam diri individu sebagai bagian dari sebuah negara. Jika hak seorang manusia di sebuah negara tidak dipenuhi, dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran hak warga negara.
Secara umum, faktor terjadinya pelanggaran hak warga negara disebabkan oleh sejumlah enam poin. Berikut ini poin-poin tersebut:
- Sikap egois yang mementingkan kepentingan diri sendiri;
- Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara;
- Tidak toleran terhadap orang lain;
- Penyalahgunaan kekuasaan;
- Tidak tegasnya aparat hukum;
- Penyalahgunaan teknologi, informasi, dan komunikasi.
Contoh Bentuk Pelanggaran Hak Warga Negara
Perihal pelanggaran ini, Lilyk Marliyati dalam E-Modul PPKn (salindia 17) menjabarkan beberapa contoh kasusnya. Setidaknya, contoh kasus pelanggaran yang meliputi bidang penegakan hukum, masih miskin dan penganggurannya orang-orang, pelanggaran HAM (hak asasi manusia), perusakan tempat ibadah, pendidikan, serta hak cipta.
1. Contoh pelanggaran di bidang hukum
Dalam kasus ini, pelanggaran terjadi ketika ada penangkapan yang salah hingga perbedaan perlakuan terhadap tersangka. Biasanya, semua ini dilakukan oleh para oknum yang mendapatkan kekayaan, jabatan, dan sebagainya--dari tersangka yang memiliki status atau uang berlimpah.
2. Contoh pelanggaran di bidang ekonomi
Sesuai pasal 27 Ayat 2 UUD RI Tahun 1945, semua warga negara berhak mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dari sini, terjadi contoh pelanggaran ketika masih banyaknya pengangguran dan kemiskinan di sekitar kita.
3. Contoh pelanggaran di bidang HAM
Hak asasi manusia (HAM) ditekankan pada Pasal 28 A-28 J UUD RI Tahun 1945. Pelanggaran di bidang ini terjadi ketika pemerkosaan, pembunuhan, penculikan, kekerasan, dan segala macam hal yang tak sejalan dengan HAM termasuk kategori pelanggaran hak warga negara juga.
4. Contoh pelanggaran hak pendidikan
Hak warga negara di bidang pendidikan pun tidak luput dari kasus pelanggaran, yakni terlihat dari kasus angka putus sekolah yang tinggi di Indonesia. Terlukis dalam Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Jika kasus angka putus sekolah, entah terjadi karena apa, berarti hak pendidikan sudah dilanggar.
5. Contoh pelanggaran hak cipta
Kasus ini mungkin tidak disadari terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan disaksikan secara langsung. Kita dapat melihatnya dari kasus pembajakan DVD/VCD, lalu plagiarisme tugas sekolah, kuliah, karya, dan lain-lain.
Baca juga:
- LSM Gugat Masalah Polusi Udara di Jakarta, Anies: Hak Warga Negara
- Polisi Melarang Demo di DPR, Buruh: Itu Melanggar Hak Warga Negara
- Apa Saja 30 Macam Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut PBB?
Baca juga
artikel terkait
PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA
atau
tulisan menarik lainnya
Yuda Prinada
(tirto.id - prd/ale)
Penulis: Yuda Prinada
Editor: Alexander Haryanto
Kontributor: Yuda Prinada
Subscribe for updates Unsubscribe from updates
Jakarta -
Setiap warga negara memiliki kewajiban. Bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Apa saja contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara?
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia sebagai tanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing. Sebagai hamba, manusia memiliki kewajiban terhadap Tuhan. Sebagai anak, manusia berkewajiban terhadap orang tua. Sebagai siswa, manusia punya kewajiban terhadap sekolah. Manusia juga punya kewajiban terhadap lingkungan dan masyarakat.
Peran sebagai warga negara membuat manusia punya kewajiban terhadap negara. Kewajiban terhadap negara disebut sebagai kewajiban warga negara.
Kewajiban warga negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 dan Undang-Undang (UU) yang berlaku. Kewajiban warga negara tersusun atas kewajiban asasi manusia. Beberapa kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban memimpin dan memelihara bumi, kewajiban moral untuk melakukan sesuatu yang benar sesuai aturan di masyarakat, kewajiban sosial terhadap sesama manusia, dan kewajiban pada Tuhan.
Tetapi, ada saja kasus pengingkaran kewajiban yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah sikap dan perilaku seseorang saat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang warga negara. kewajiban disebut juga orang yang mengingkari kewajibannya, seperti dikutip dari buku 'Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan' oleh Tasum dan Rani Apriani.
Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah sebagai berikut:
- 1. Tidak atau menghindari membayar pajak
Tidak atau menghindari membayar pajak adalah pengingkaran kewajiban sebagai warga negara terhadap Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang." Pengingkaran terhadap pajak mencakup pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak penjualan, dan lain-lain.
Warga negara wajib membayar pajak karena pajak adalah salah satu sumber dana pembangunan yang hasilnya dinikmati warga negara, seperti jalan raya dan fasilitasnya.
- 2. Melanggar hak asasi manusia lain
Pelanggaran hak asasi manusia adalah pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yang tercantum dalam Pasal 28 J ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain." Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia adalah membunuh orang lain yang merupakan pelanggaran hak hidup.
Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap warga negara. Karena itu, setiap warga negara wajib menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain agar dapat hidup dengan kondusif.
- 3. Pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar
UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 amandemen menyebutkan pentingnya pendidikan bagi manusia sebagai sebuah kewajiban bagi setiap warga negara. Pasal tersebut berbunyi "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."
Pendidikan dasar yang dimaksud di atas yaitu pendidikan formal sampai jenjang SMP. Siapapun warga negara yang tidak memberikan keleluasaan seseorang mendapatkan pendidikan dasar berarti melanggar undang-undang.
- 4. Tidak ikut serta dalam pembelaan negara
Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara." Artinya, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta membela negara sesuai perannya masing-masing.
Contoh pelanggaran dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam membela negara yaitu seorang warga negara yang tidak mau tahu dengan lingkungannya dan negaranya, atau melakukan sesuatu yang memecah belah bangsa Indonesia.
5. Tidak ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional
Tujuan pembangunan nasional Indonesia terdapat dalam pokok pikiran dalam UUD 1945 alinea 4, yaitu memajukan kecerdasan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kewajiban untuk ikut serta mencapai tujuan pembangunan nasional terdapat dalam UU Nomor 20 tahun 2003.
Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu warga negara yang tidak peduli dengan pendidikan di lingkungan terutama keluarganya, warga negara yang ikut membuat kerusuhan di negara lain, dan warga negara yang mengambil hak warga negara.
Klik selanjutnya>>
(twu/pay)
Page 2
Jakarta -
Setiap warga negara memiliki kewajiban. Bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Apa saja contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara?
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia sebagai tanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing. Sebagai hamba, manusia memiliki kewajiban terhadap Tuhan. Sebagai anak, manusia berkewajiban terhadap orang tua. Sebagai siswa, manusia punya kewajiban terhadap sekolah. Manusia juga punya kewajiban terhadap lingkungan dan masyarakat.
Peran sebagai warga negara membuat manusia punya kewajiban terhadap negara. Kewajiban terhadap negara disebut sebagai kewajiban warga negara.
Kewajiban warga negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 dan Undang-Undang (UU) yang berlaku. Kewajiban warga negara tersusun atas kewajiban asasi manusia. Beberapa kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban memimpin dan memelihara bumi, kewajiban moral untuk melakukan sesuatu yang benar sesuai aturan di masyarakat, kewajiban sosial terhadap sesama manusia, dan kewajiban pada Tuhan.
Tetapi, ada saja kasus pengingkaran kewajiban yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah sikap dan perilaku seseorang saat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang warga negara. kewajiban disebut juga orang yang mengingkari kewajibannya, seperti dikutip dari buku 'Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan' oleh Tasum dan Rani Apriani.
Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah sebagai berikut:
- 1. Tidak atau menghindari membayar pajak
Tidak atau menghindari membayar pajak adalah pengingkaran kewajiban sebagai warga negara terhadap Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang." Pengingkaran terhadap pajak mencakup pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak penjualan, dan lain-lain.
Warga negara wajib membayar pajak karena pajak adalah salah satu sumber dana pembangunan yang hasilnya dinikmati warga negara, seperti jalan raya dan fasilitasnya.
- 2. Melanggar hak asasi manusia lain
Pelanggaran hak asasi manusia adalah pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yang tercantum dalam Pasal 28 J ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain." Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia adalah membunuh orang lain yang merupakan pelanggaran hak hidup.
Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap warga negara. Karena itu, setiap warga negara wajib menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain agar dapat hidup dengan kondusif.
- 3. Pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar
UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 amandemen menyebutkan pentingnya pendidikan bagi manusia sebagai sebuah kewajiban bagi setiap warga negara. Pasal tersebut berbunyi "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."
Pendidikan dasar yang dimaksud di atas yaitu pendidikan formal sampai jenjang SMP. Siapapun warga negara yang tidak memberikan keleluasaan seseorang mendapatkan pendidikan dasar berarti melanggar undang-undang.
- 4. Tidak ikut serta dalam pembelaan negara
Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara." Artinya, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta membela negara sesuai perannya masing-masing.
Contoh pelanggaran dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam membela negara yaitu seorang warga negara yang tidak mau tahu dengan lingkungannya dan negaranya, atau melakukan sesuatu yang memecah belah bangsa Indonesia.
5. Tidak ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional
Tujuan pembangunan nasional Indonesia terdapat dalam pokok pikiran dalam UUD 1945 alinea 4, yaitu memajukan kecerdasan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kewajiban untuk ikut serta mencapai tujuan pembangunan nasional terdapat dalam UU Nomor 20 tahun 2003.
Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu warga negara yang tidak peduli dengan pendidikan di lingkungan terutama keluarganya, warga negara yang ikut membuat kerusuhan di negara lain, dan warga negara yang mengambil hak warga negara.
Klik selanjutnya>>