Faktor yang menyebabkan jatuhnya Orde Baru dan Lahirnya Masa Reformasi

Runtuhnya Orde Baru – Orde baru yakni sangat identik dalam sebuah nama Soeharto, merupakan salah satu seorang presiden di negara Indonesia dengan pemerintahan lama dengan antara 1966 hingga 1998.

Terdapat banyak hal yang akan menjatuhkan rezim terhadap sebuah peraturan baru. Ini disebabkan banyaknya sebuah masalah kompleks yang muncul di kalangan masyarakat.

Dalam pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan secara lengkap dan jelas yakni mengenai Runtuhnya Orde Baru. Untuk ulasan selengkapnya, yuukk… Simak penjelasan ini sebagai berikut.

Bagaimanakah Latar Belakang Keruntuhan Orde Baru ?

1. Faktor Politik

Kampanye dalam pemilihan pada bulan Mei 1997 merupakan pusat dari perbedaan sosial-politik. Kampanye ini adalah kampanye brutal dalam sejarah pemerintahan Soeharto. Serangkaian pawai sepeda motor merenggut 250 nyawa.

Di Banjarmasin, banyak penjarah ditangkap di sebuah mal yang terbakar dan sekitar 130 orang terbunuh. Di Timor Timur, gerilyawan menyabotase kotak suara dan membunuh 18 karyawan ABRI.

2. Faktor Ekonomi

Indonesia mempunyai banyak hutang jangka pendek pada tahun 1997 karena banyak hutang masuk ke negara Indonesia, yang biasanya dalam sebuah bentuk dolar AS. Jadi membengkak karena mengikuti pergerakan rupiah, yang tidak bagus. Hutang jangka pendek ini berjumlah $30 hingga $40 miliar dalam tahun 1997.

Sistem dalam perbankan yang telah menangani semua uang ini tidak terorganisir secara baik. Jepang, memiliki sebuah mesin ekonomi Asia, terus mengalami resesi pada 1990-an. Jadi negara Indonesia tidak dalam kondisi yang baik dalam menghadapi adanya sebuah guncangan ekonomi.

3. Faktor Militer

Sebagai mencegah PDI Megawati dari menjadi sebuah tantangan yang serius, rezim mengintervensi dengan keras dan pada akhirnya dapat meningkatkan adanya sebuah popularitas partai. Pada bulan Juni 1996, ABRI telah berhasil untuk memanipulasi Kongres PDI yang luar biasa.

Untuk menurunkan Megawati dari posisi ketua dan memilih kembali Soejadi, yang sebelumnya dipercayai oleh Suharto, tetapi yang sekarang kurang mengancam dari pada Megawati.

Namun, Megawati serta para pendukungnya yakni telah menolak untuk mengakui adanya sebuah hasil kongres ini dan dapat mengajukan dalam sebuah tuntutan hukum terhadap campur tangan pemerintah. Megawati yakni tetap di markas PDI di wilayah Jakarta.

Faktor Penyebab Runtuhnya Orde Baru

Terdapat beberapa faktor dalam keruntuhan pada masa orde baru, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Penyimpangan UUD

Setelah adanya penyimpangan UUD 1945, Pasal 33 secara khusus mengatur sistem ekonomi sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi. Tetapi pada kenyataannya, apa yang terjadi dikendalikan oleh beberapa orang, konglomerat, dan ada monopoli ekonomi, atau kata lain, adanya sebuah sistem ekonomi yang telah dijalankan adalah suatu sistem kapitalis.

2. Utang Luar negeri

Di tengah dalam adanya sebuah perekonomian yang dilanda yakni dengan cara krisis, utang luar negeri dalam negara Indonesia yakni semakin memperburuk terhadap situasi keuangan Indonesia. Utang sebenarnya bukan hanya utang pemerintah, tetapi juga utang sektor swasta.

3. Krisis Moneter

Krisis dalam sebuah keuangan adalah faktor terpenting yang menyebabkan jatuhnya Orde Baru. Krisis ini melanda wilayah Asia Timur untuk pertama kalinya pada bulan Juli 1997. Hal itu menyebabkan kepanikan secara global.

4. Masalah Politik

Sistem politik di negara Indonesia selama era Orde Baru dibebani dengan KKN (korupsi, nepotisme, dan kolusi). Kekuasaan politik yakni telah terbatas selama era Orde Baru. Ini bisa dilihat dari penyederhanaan partai politik yang hanya menjadi 3 partai, yaitu PDI, PPP, dan kelompok kerja.

Baca Juga : Silsilah Kerajaan Mataram Kuno

5. Kepercayaan

Mengurangi adanya sebuah rasa kasihan terhadap kalangan masyarakat karena praktik KKN yang tampaknya telah dihentikan pemerintah tanpa rasa malu. Krisis ini juga menyebabkan investor menarik sejumlah besar seluruh modal yang diinvestasikan di Indonesia, yang menyebabkan Indonesia terus mengalami krisis yang berkelanjutan.

6. Krisis Kepercayaan

Orde baru yang dapat melibatkan praktik KKN mengakibatkan Indonesia mengalami krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Krisis kepercayaan ini juga menyebabkan banyak investor menarik semua modal yang telah diinvestasikan di negara Indonesia, yang menyebabkan krisis yang berkelanjutan.

7. Krisis Hukum

Krisis hukum di negara Indonesia yakni selama era Orde Baru juga berkontribusi pada keruntuhan. Di mana sistem peradilan orde baru tidak dapat digunakan sebagai tolok ukur atau barometer untuk mengharapkan pemerintah bertindak adil atau sesuai dengan harapan masyarakat. Kondisi ini dapat menciptakan sisi ketidak percayaan terhadap masyarakat terhadap apa yang pada waktu itu hukum di negara Indonesia.

8. Tragedi Trisakti

Demonstrasi, yang telah diadakan dengan mahasiswa Trisakti bersama dengan staf pengajar dan kampus, dihadiri oleh lebih dari 10.000 siswa dan berlangsung pada tanggal 12 Mei 1988. Mereka pada dasarnya mendesak pemerintah untuk melaksanakan reformasi di semua bidang pemerintahan, politik dan bisnis yang ingin mengadakan sesi khusus MPR.

9. Pola Pemerintahan Terpusat

Sistem dalam sebuah pemerintahan yang berpusat di satu tempat, di Jakarta sebagai pusat pemerintahan, memungkinkan semua pemerintah pusat untuk memainkan peran penting untuk mengatur terhadap masyarakat dengan cara keseluruhan.

10. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Alasan terakhir ialah adanya penyimpangan dari sebuah prinsip terhadap kesatuan dalam keragaman, yang ditandai dengan diskriminasi di mana-mana di masa orde baru. Yang mencolok adalah diskriminasi pemerintah terhadap rakyat Tiongkok.

1. Krisis Moneter

Krisis keuangan yaitu faktor terpenting yang menjadi sebab rezim orde baru mengalami keruntuhan, Krisis ini pertama kali melanda wilayah Asia Timur sekitar juli 1997.

Penyebab terjadinya kepanikan global. Dalam sejarah ASEAN, Thailand adalah negara pertama yang mengalami krisis keuangan sampai hampir disebut sebagai negara bangkrut.

Akibat yang timbul dari krisis tersebut, menyebabkan pelemahan di berbagai sektor keuangan termasuk di Indonesia.

Sebelumnya, tidak ada indikasi krisis itu akan sampai ke Indonesia, karena inflasi yang cukup rendah, devisa negara yang dirasa masih cukup besar, dan karena nilai surplus berada dikisaran USD 900 juta.

Perkembangan dunia usaha juga masih stabil karena banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Krisis yang menghantam Thailand dan membuat mata uangnya merosot tajam, tidak pelak ini juga ikut mengguncang perekonomian di Indonesia.

Sekitar juli 1997, nilai tukar rupiah yang turun dari angka Rp 2.575 per USD menjadi Rp 2.603 per USD.

Justru merosot tajam di angka Rp 5.000 per USD pada akhir desember dan justru sangat terpuruk tajam di angka Rp 16000 per USD pada maret 1998.

Ini membuat seluruh masyarakat di Indonesia dan seluruh penanam modal merasa panik, yang akhirnya membuat mereka menarik semu saham yang udah ditanam di Indonesia.

Keadaan ekonomi yang kacau, menyebabkan masalah dimana-mana stabilitas nasional sungguh terguncang dan kacau.

2. Hutang Luar Negeri

Ditengah perekonomian yang dilanda krisis, utang dari luar negeri yang dimiliki Indonesia semakin memperparah kondisi keuangan Indonesia.

Walaupun sesesungguhnya utang tersebut bukanlah utang pemerintah saja namun juga utang yang dimiliki pihak swasta.

Utang Indonesia hingga 6 februari 1998 mencapai USD 63,462 milliar, sedangkan utang yang dimiliki pihak swasta mencapai USD 73,962 milliar.

Dengan melemahnya mata uang rupiah terhadap dollar Amerika akibat krisis yang melanda Asia Pasifik.

Utang luar negeri yang dimiliki pemerintah Indonesia yang kebanyakan menggunakan mata uang itu semakin memperburuk keadaan ekonomi Indonesia dan terjebak alam putaran utang yang seolah tidak ada habisnya.

3. Penyimpangan UUD

Menurut UUD 1945, terutama dalam pasal 33 bahwa sistem perekonomian dijalankan dengan asas demokrasi ekonomi.

Tapi, dalam kenyataannya yang terjadi justru dikusai oleh sebagian orang aja yaitu para konglomerat dan terjadi monopoli ekonomi.

Atau dengan kata lain, sistem ekonomi yang dijalankan merupakan sistem kapitalis.

4. Pola Pemerintahan Terpusat

Sistem pemerintahan yang terpusat pada satu tempat yaitu di Jakarta sebagai pusat pemerintahan membuat segala pemerintah pusat memegang peranan penting dalam mengatur masyarakat secara keseluruhan.

Tapi, disisi lain membuat pembangunan tidak merata yang akhirnya mengakibatkan kesenjangan.

Dampaknya seperti yang terjadi di Irian jaya, penduduk lokal merasa dianak tirikan karena SDMnya diambil secara besar-besaran dan dibawa semua ke pemerintah pusat tanpa meninggalkan manfaat apapun.

5. Masalah Politik

Sistem politik di Indonesia pada masa orde baru yang sarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pada masa orde baru, kekuatan politik juga dibatasi.

Seperti terlihat pada penyederhanaan partai politik yang hanya menjadi tiga partai saja yakni PPP, PDI dan Golongan Karya.

Dengan dalih untuk menciptakan stabilitas dan keamanan bangsa dan negara yang lebih terjaga.

Ini menyebabkan banyak aspirasi rakyat yang seolah terbungkam dan secara tidak langsung wajib menuruti kehendak penguasa tanpa boleh membantah.

Adanya dualisme fungsi ABRI yang menjadi kekuatan utama pemerintahan orde baru.

Ini sangat bertentangan dengan sejarah lahirnya Pancasila yang selama ini di junjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia.

Misalnya, ada seorang yang mengkritik kebijakan pemerintah pada masa orde baru saat itu.

Konsekuensinya adalah hukuman penjara, karena dianggap menciptakan keresahan dan mengganggu stabilitas negara. Ini cuma upaya pemerintahan untuk tetap menjaga eksistensinya pada masyarakat.

6. Krisis Kepercayaan

Berkurangnya rasa simpati masyarakat akibat praktek-praktek KKN yang seolah dihalalkan oleh pemerintah tanpa ada rasa sungkan ataupun malu.

Krisis ini juga membuat para investor menarik seluruh modal yang ditanamkan di Indonesia secara besar-besaran yang semakin membuat Indonesia terjebak dalam krisis berkepanjangan.

Aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan kalangan mahasiswa yang berubah jadi tragedi kekerasan menghilangkan rasa percaya terhadap pemerintah.

Pada akhirnya, memicu gelombang demonstrasi yang luar biasa menuntut lengsernya Soeharto.

7. Tragedi Trisakti

Aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa trisakti beserta dosen dan staf kampus yang diikuti oleh lebih dari 10.000 mahasiswa dan digelar pada 12 mei 1988.

Pada intinya, meminta pemerintah melakukan reformasi disegala bidang baik pemerintahan, ekonomi atau politik yang menginginkan diadakannya sidang istimewa MPR.

Tapi, aksi damai ini dinodai dengan adanya penembakan oleh aparat terhadap empat mahasiswa Trisakti yaaitu Hendriawan Sie, Heri Hartanto, Elang Mulya Lesmana, dan Hafidin Royan.

Yang memicu aksi kekerasan meluas di berbagai penjuru wilayah pada saat itu.

Dan semakin membuat Indonesia jatuh terpuruk dalam krisis yang seolah tanpa akhir, yang jadi catatan terburuk dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

8. Kerusuhan di Kota Besar Lainnya

Masalah keamanan timbul sebagai bagian dari beberapa masalah telah lebih dulu timbul sebelumnya.

Pemerintah pada masa orde baru seringkali melakukan intervensi terhadap seseorang atau kelompok yang menentang atau melakukan kritik.

Kebebasan pers dibungkam, keberadaan oposiss dilarang dan setiap ada warga negara yang bependapat melawan kebijakan pemerintah juga konsekuensinya yaitu hukuman penjara.

Hal tersebut yang membuat rakyat geram dan terjadilah demonstrasi besar-besaran.

Bukan cuma di Jakarta, di berbagai kota besar lainnya seperti di Semarang, Medan, Solo, Surabaya juga terjadi aksi demo serupa yang menuntut reformasi.

Dan di Yogyakarta, pada 19 Mei 1998 bersamaan dengan aksi demo di Jakarta di Yogyakarta juga tidak kurang dari 1 juta manusia berkumpul di alun-alun utara Keraton Yogyakarta untuk menghadiri pisowanan agung, guna mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam VII.

9. Diskriminasi

Sikap diskriminatif pemerintah terhadap masyarakat keturunan Tiong hoa.

Sejak 1967 warga Tiong hoa dilarang mengeluarkan pendapat dan dianggap sebagai orang asing dan tidak diakui sebagai warga negara Indonesia dan bahkan kedudukan mereka ada dibawah warga asli atau pribumi.

Ini secara tersirat telah menghapuskan hak-hak mendasar yang dimiliki warga Tiong hoa.

Dan tentu aja, mencederai sejarah HAM dan juga tentunya sangat merusak makna dan sejarah bhinneka tunggal ika itu sendiri.

Dengan semakin kacaunya kondisi di Indonesia waktu itu, dan semakin menguatnya desakan dari berbagai pihak pada Soeharto untuk mundur.

Pada 20 mei 1988, akhirnya digelar sidang istimewa MPR dan 21 mei 1988 Soeharto juga resmi mengundurkan diri yang diumumkan di Istana Merdeka Jakarta dan menyerahkan kepemimpinan pada wakilnya yaitu BJ. Habibie.

10. Krisis Hukum

Krisis hukum di Indonesia pada masa orde baru juga menambah penyebab keruntuhannya.

Dimana sistem peradilan pada masa orde baru tidak bisa dijadikan sebagai patokan atau barometer buat mengharapkan pemerintah berlaku adil atau sesuai dengan harapan masyarakat.

Kondisi ini, menimbulkan sisi tidak percaya masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia pada masa itu.

Itulah beberapa penyebab jatuhnya orde baru di Indonesia yang perlu kita ketahui dan pelajari.

Semoga pembahasan diatas mudah dipahami dan dapat membantu kalian semua sobat cerdika.com 😀