Senin, 20 Okt 2014 08:29 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Selama 10 tahun berkuasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mencetak prestasi besar di bidang ekonomi dengan membawa Indonesia ke dalam kelompok 20 ekonomi utama atau G20.Bank Dunia bahkan mengelompokkan Indonesia ke dalam 10 besar ekonomi dunia berdasarkan daya beli masyarakat.Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pendapatan per kapita tinggi selama sepuluh tahun membuat Indonesia masuk dalam kelompok ekonomi besar dunia tersebut. Presiden Yudhoyono mengklaim rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia perode 2009-2013 mencapai 5,9 persen, hanya kalah dari Tiongkok dan India di kelompok G20.Pada 2010, perekonomian Indonesia tumbuh 6,1 persen, 6,5 persen tahun 2011, 6,23 persen di 2012, dan 5,78 persen tahun 2013.Badan Pusat Statistik, BPS, menyebutkan PDB Indonesia pada 2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 9.084 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan Rp 2.770 triliun.Data BPS juga menunjukkan pendapatan per kapita Indonesia pada 2013 mencapai Rp 36,5 juta.Stabilitas ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Yudhoyono ini disebabkan dua faktor utama: stabilitas politik dan keamanan, serta kebijakan ekonomi yang pro-pertumbuhan.Latar belakang militer membuat Presiden SBY mampu mengambil kebijakan keamanan nasional, termasuk masalah terorisme, yang kemudian diterapkan oleh TNI dan Polri. Citra Indonesia Aman Sejak April 2011, Presiden Yudhoyono menginstruksikan para menteri, TNI, Polri, dan kepala daerah untuk bersinergi menangani terorisme dan bentuk kekerasan lain.Pemerintahan Presiden Yudhoyono juga melengkapi penanganan terorisme dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, Suryo Bambang Sulistyo mengatakan, penanganan kasus terorisme oleh pemerintah Presiden Yudhoyono sangat penting dalam menciptakan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia.“Itu ada kaitannya dengan citra Indonesia. Tidak mungkin akan terjadi arus investasi yang begitu besar kalau tidak ada stabilitas keamanan,” ujarnya dan menambahkan bahwa investor asing yang masuk ke Indonesia dapat mendorong likuiditas dan harga pasar menjadi lebih baik.Prestasi terakhir Presiden Yudhoyono adalah menjaga stabilitas keamanan nasional saat pemilihan umum presiden 2014. Padahal, sebelumnya hari pemungutan suara terasa suasana kekhawatiran akan terjadi rusuh yang membuat nilai rupiah merosot ke Rp 12 ribu terhadap US$.Presiden Yudhoyono meminta tanggung jawab kedua kandidat untuk mengurus para pendukung agar tak bertindak yang dapat mengganggu keamanan.TNI dan Polri dikerahkan agar tak terjadi hingar-bingar yang merugikan perekonomian karena keruntuhan kepercayaan pasar dapat berakibat buruk pada perekonomian.Kecakapan pemerintah Presiden Yudhoyono selama 10 tahun dalam mengelola keamanan dan ekonomi di tengah situasi sulit, juga diakui oleh internasional hingga mendorong Indonesia meraih peringkat layak investasi atau level investment grade.Pandangan positif ini tak lepas dari kehandalan komunikasi internasional Yudhoyono dan para menteri dan bahwa selama dipimpin PresidenYudhoyono, Indonesia juga tidak punya musuh secara politis.“Secara tak langsung di sana ada 'kesepakatan tak tertulis dan tak terbaca' agar negara-negara penentu tak mengganggu Indonesia,” kata Riant Nugroho, ekonom dari Universitas Indonesia.Empat Pilar Dalam pembangunan ekonomi, Yudhoyono berupaya menegakkan empat pilar pembangunan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth), menyediakan lapangan kerja (pro-job), mengentaskan kemiskinan (pro-poor), dan melestarikan lingkungan (pro-environment).Keempat pilar ini mampu menahan gejolak ekonomi global.Suryo Bambang Sulistyo, ketua KADIN, mengatakan pemerintah Presiden Yudhoyono cukup baik menjaga makro ekonomi meski diterpa cobaan krisis global, yang dipicu oleh kenaikan harga minyak dan krisis finansial.Krisis finansial global ini hanya membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2009 hanya 4,5 persen atau turun dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 6,1 persen.Angka ini tak separah negara lain di Asia yang ekonominya anjlok minus 2 persen bahkan minus 6 persen.Menurut Latif Adam, Pengamat Ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), salah satu alasan Indonesia bisa lolos dari krisis global adalah harmonisasi dari Bank Indonesia dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor keuangan.Latif mengatakan tingkat inflasi terbilang stabil dan cadangan devisa naik secara signifikan, pada bulan September 2014 mencapai US$ 111,2 miliar.Ia berpendapat, pemerintah Yudhoyono mampu mengkomunikasikan dan melakukan sinergi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.“Ada banyak inovasi dalam sektor finansial, seperti bond stabilization program dan currency swap,” ujarnya kepada CNN Indonesia, pekan lalu.Latif juga menyambut wacana pemerintah Yudhoyono yang mengusulkan Protokol Manajemen Krisis.Jika ada undang-undang mengenai krisis maka langkah pemerintah dalam menangani krisis lebih bebas dan efektif, tidak perlu konsultasi dengan DPR yang berpotensi menghambat keputusan.Sayangnya, sampai akhir pemerintah Yudhoyono, protokol ini belum berhasil disahkan.Pertumbuhan ekonomi di masa Pemerintahan Presiden Yudhoyono terus berada dalam koridor positif terutama ditolong oleh konsumsi lokal yang tinggi ditambah bonus populasi besar.Konsumsi masyarakat menjadi mesin pertumbuhan utama ekonomi dengan kontribusi 5,28 persen, diikuti konsumsi pemerintah sebesar 4,8 persen, investasi 4,71 persen, ekspor 5,3 persen, dan impor 1,21 persen.Daya beli masyarakat yang besar ini membuat Bank Dunia pada Mei lalu menobatkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-10 di dunia.Posisi pertama ditempati oleh Amerika Serikat, lalu Tiongkok, India, Jepang, Jerman, Rusia, Brasil, Prancis, dan Inggris.Sejumlah kebijakan stimulan juga digencarkan pemerintah Presiden Yudhoyono untuk menjaga ekonomi nasional di level mikro dan mengatasi gelombang pengangguran baru.Kebijakan tersebut antara lain menumbuhkan ekosistem wirausaha di tengah bonus demografi penduduk usia produktif yang mencapai 60 persen untuk membantu akselerasi ekonomi nasional.Pemberian kredit kepada UKM dari perbankan, misalnya, dapat menumbuhkan usaha kecil menengah (UKM) dan berujung pada lapangan kerja baru.Ekonom Universitas Indonesia, Riant Nugroho, mengatakan, program-program pro pertumbuhan macam ini membuat ekonomi di tingkat mikro tumbuh.“Ini gerakan 'tidak kasat mata' tapi stimulan. Masyarakat merespons program ini dan saling bersaing untuk bertahan secara mandiri,” ujarnya.Untuk menjaga agar rakyat miskin tak makin terpuruk di tengah krisis global, Riant menilai pemerintah Presiden Yudhoyono berinisiatif membuat kebijakan yang tepat seperti bantuan langsung tunai, bantuan operasional sekolah, bantuan beras miskin, dan terakhir adalah penyelenggaraan jaminan sosial.Namun, para pengamat menyayangkan subsidi bahan bakar minyak yang diberi oleh pemerintah Yudhoyono membuat stabilitas ini harus dibayar dengan biaya mahal karena subsidi ini dinilai kurang tepat sasaran dan menciptakan kualitas pertumbuhan ekonomi yang rapuh.Di lain pihak, seperti yang dicatat oleh BPS, dalam 10 tahun terakhir ternyata penurunan jumlah penduduk miskin tidak terlalu signifikan, dari 36,15 juta orang (16,6 persen) menjadi 28,28 juta orang (11,25 persen) pada Maret 2014. Angka pengangguran juga demikian, dari 10,25 juta (9,86 persen) menjadi 7,15 juta (5,7 persen).
LIVE REPORT Salah satu program kebijakan ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudoyono revitalisasi pertanian dengan target swasembada gula pada 2008, swasembada daging pada 2010 dan swasembada kedelai pada 2010. Kebijakan ini tidak dapat terlaksana karena krisis dunia dan melonjaknya harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak dunia ini menyebabkan pemerintah memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 Juni 2008. Pemerintah berusaha mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan BBM dengan memberikan konpensasi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga tidak mampu dan penyaluran kredit usaha rakyat. Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah B.
Bayu Bintoro, NIM.: 16120040 (2020) KEBIJAKAN POLITIK EKONOMI PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DI INDONESIA 2004-2014. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
AbstractPresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan Presiden Republik Indonesia keenam. Selama masa pemerintahannya perekonomian Indonesia mengalami peningkatan namun kesejahteraan rakyat mengalami penurunan. Kebijakan ekonomi yang diambil SBY seolah-olah tidak memihak kepada rakyat seperti kebijakan menaikkan harga BBM. Pada masanya harga BBM mengalami naik turun, terutama menjelang pemilihan presiden 2009 SBY menurunkan BBM. Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena untuk melihat kebijakan yang diambil apakah benar-benar memihak kepada rakyat atau ada motif atau intrik politik. Oleh karena itu peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk-bentuk kebijakan politik ekonomi SBY, dan bagaimana dampak kebijakan SBY terhadap masyarakat. Pada penelitian ini digunakan pendekatan politik untuk memahami kebijakan politik SBY. Adapun teori yang digunkan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan yang dikemukakan oleh James Anderson. Metode yang digunakan adalah metode sejarah, yaitu: heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik), interpretasi (penafsiran), dan historiografi. Kebijakan politik ekonomi yang diambil oleh Presiden SBY yaitu pengurangan subsidi atau menaikkan harga BBM, menurunkan harga BBM, memberi BLT/BLSM kepada RTM/RTS, dan kebijakan ekonomi Islam. Dampak dari kebijakan yang diambil SBY berdampak kepada berbagai sektor. Bidang sosial dapat menimbulkan terjadinya konflik, di bidang energi menimbulkan pemborosan dan ketergantuan terhadap BBM, dan di bidang ekonomi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dalam negeri. Share this knowledge with your friends : Actions (login required)
|
Jelaskan 4 kebijakan ekonomi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Pos Terkait
Copyright © 2024 apacode Inc.
