Jelaskan kenapa hukum adat berlandaskan filosofis, sosiologis dan yuridis

S. Laia and S. Daliwu, “URGENSI LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERSIFAT DEMOKRATIS DI INDONESIA”, JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT, vol. 10, no. 1, pp. 546-552, Jan. 2022.

Harefa, A.,&Daliwu, S. (2020). Teori Pendidikan Pancasila yang Terintegrasi Pendidikan Anti Korupsi.Penerbit Lufti Gilang. Astomo, P. (2016). Pembentukan Undang-undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi.Jurnal Konstitusi,11(3), 578-599. Gunawan, B. A..(2019). Tantangan Penjabaran Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah.Al-Azhar Islamic Law Review,1(2), 112-126. Halim, H. (2010). Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Diserati Manual; Konsepsi Teoritis menuju Artikulasi Empiris.Penerbit Kencana Prenada Media Group. Isharyanto.(2016). Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945. Penerbit WR. Ishaq, H. (2018). Dasar-dasar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, cet. 2.Penerbit Sinar Grafika. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V. Moonti, R. M..(2017). Ilmu Perundang-undangan.Penerbit Keretakupa. Muhtadi, M. (2015).Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum “Way Rilau” Kota Bandar Lampung).Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum,7(2), 212-222. Pane, E. (2019).Legal Drafting.Penerbit Harakindo Publishing. Pieris, J. (2020). Perilaku Hukum: Pengantar Edisi Indonesia.Penerbit Pelangi Cendikia. Daliwu, S. (2021). Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pangan. Jurnal Education and Development, 9(2), 344-352. Sunarso.(2015). Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia.Penerbit UNY Press. Telaumbanua, D. (2018). Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.Jurnal Education and Development, 4(1), 96-96. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

apa alasan perubahan sila ke satu rumusan dasar negara dalam piagam Jakarta? kalo bisa secepatnya di jwb ya soalnya besok mau di kumpulkan:)​

jawwwwwaaaaab besok kumpul​

jawwaaaaabbbb besok kumpul​

nilai-nilai dasar Pancasila bersifat sistematis rasional dan menyeluruh.jelaskan maksudnya!!​

Kerjakan soal-soal berikut! 1. Perhatikan gambar berikut! Sumber: Sekretariat Negara RI, 30 Tahun Indone. Merdeka (1945-1949), Jakarta, Citra Lamt Gun … g Persada, 1982 Jelaskan mengenai gambar tersebut!​

Apa tujuan pasukan Nii Darul Islam membongkar jalan kereta api

11. Suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang memberikan arah dan tujuan yang hendak dicapai o … leh suatu bangsa dan Negara adalah pengertian....​

Semangat 45 jiwa apa saja

Bagaimana kondisi geografis dapat mempengaruhi keberagaman ekonomi​

wujud kekuasaan rakyat yang paling nyata adalah ​