Perbedaan antara demokrasi liberal dan demokrasi rakyat (proletar)

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 8 are not shown in this preview.

Read Full PDF PackageRead Full PDF Package

This Paper

A short summary of this paper

35 Full PDFs related to this paper

Read

PDF Pack

Perbedaan antara demokrasi liberal dan demokrasi rakyat (proletar)

Loading Preview

Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.

Perbedaan antara demokrasi liberal dan demokrasi rakyat (proletar)

Perbedaan antara demokrasi liberal dan demokrasi rakyat (proletar)
Lihat Foto

SHUTTERSTOCK

Ilustrasi demokrasi.

88822222

KOMPAS.com - Dalam sebuah negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang dipilih melalui sistem pemilihan bebas.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Abraham Lincoln menyatakan demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Rakyat punya kebebasan melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa tekanan dari pihak mana pun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama.

Sebagai konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah lebih baik.

Dalam proses tersebut, rakyat berperan penting menentukan atau memutuskan berbagai hal menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara.

Baca juga: Demokrasi: Pengertian, Sejarah Singkat dan Jenis

Klasifikasi demokrasi

Demokrasi telah menjadi sistem politik yang dianut sebagian besar negara di dunia. Meski begitu, pelaksanaan demokrasi berbeda-beda tergantung sudut pandang masing-masing.

Adanya keanekaragaman sudut pandang tersebut membuat demokrasi dapat diklasifikasikan menjadi berbagai macam bentuk, antara lain:

Berdasarkan titik berat perhatian

Berdasarkan titik berat perhatiannya, bentuk demokrasi ada tiga, yaitu:

Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Tanpa disertai upaya mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi formal biasanya dianut negara-negara liberal.

Demokrasi material adalah demokrasi yang menitikberatkan upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan dihilangkan. Dianut negara-negara komunis.

Demokrasi gabungan adalah bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Dianut negara-negara nonblok.

Baca juga: 8 Jenis Demokrasi di Dunia

Berdasarkan ideologi

Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, bentuk demokrasi ada dua, yaitu:

  • Demokrasi konstitusional (liberal)

Demokrasi konstitusional (liberal) adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme.

Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahan terbatas. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.

Tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. 

  • Demokrasi rakyat (proletar)

Demokrasi rakyat (proletar) adalah demokrasi yang didasarkan pada paham marxisme-komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial.

Manusia dibebaskan dari keterikatan pada pemilikan pribadi tanpa penindasan atau paksaan. Tapi untuk mencapai masyarakat tersebut bila perlu menggunakan paksaan atau kekerasan.

Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat

Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, bentuk demokrasi ada dua yaitu:

Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung.

Demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini terkait kondisi suatu negara yang jumlah penduduknya semakin rumit dan kompleks.

Demokrasi tidak langsung (perwakilan) biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Perbedaan antara demokrasi liberal dan demokrasi rakyat (proletar)

Perbedaan antara demokrasi liberal dan demokrasi rakyat (proletar)
Lihat Foto

freepik.com/user4344078

Ilustrasi Pancasila

KOMPAS.com - Sejak tahun 1950 sampai sekarang, Indonesia terhitung sudah melakukan pergantian sistem demokrasi sebanyak empat kali.

Demokrasi tersebut adalah:

  • Demokrasi Liberal (1950-1959)
  • Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
  • Demokrasi Pancasila (1966-1998)
  • Reformasi (1998-sekarang)

Dari keempat demokrasi tersebut, masing-masing memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan, mulai dari sistem politik, kekuasaan, sampai kegagalan. 

Perbedaan yang paling terlihat, yaitu antara Demokrasi Liberal dan Demokrasi Pancasila, karena dari keduanya sudah memiliki dasar asas yang berbeda. 

Berikut perbedaan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Pancasila. 

Baca juga: Indische Partij: Pendiri, Latar Belakang, Program Kerja, dan Penolakan

Tujuan 

Demokrasi Liberal Demokrasi Pancasila
Memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, tidak terdapat batasan bagi setiap individu atau golongan untuk berserikat. Mengutamakan musyawarah mufakat, sehingga pemimpin tidak diberikan hak untuk mengambil keputusan sendiri, melainkan melalui pemungutan suara (voting).

Baca juga: Pemberontakan PKI Madiun 1948

Karakteristik 

Demokrasi Liberal Demokrasi Pancasila
  • Parlemen memegang kekuasaan politik yang sangat besar
  • Sistem multipartai
  • Kabinet pemerintahan koalisi tidak stabil dan kerap berganti
  • Pertama kali diadakan pemilu pada tahun 1955
  • Kedaulatan berada di tangan rakyat
  • Berlandaskan asas kekeluargaan
  • Mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat
  • Tidak ada partai pemerintah
  • Keselarasan antara hak dan kewajiban
  • Menghargai HAM
  • Tidak mengakui sistem monopartai
  • Mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan

Baca juga: Sejarah KRI Nanggala

Peralihan 

Demokrasi Liberal Demokrasi Pancasila
  • Terjadi instabilitas politik dan pemberontakan di berbagai daerah
  • Melakukan pemulihan dengan mengakhiri Demokrasi Liberal dan menerapkan Demokrasi Terpimpin
  • Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membubarkan konstituante dan kembali ke UUD 1945
  • Di akhir periode Orde Baru, perekonomian mengalami kekacauan, harga BBM dan kebutuhan pokok melonjak
  • Demonstrasi para massa yang ditunggangi mahasiswa menuntut reformasi dan mundurnya Soeharto dari jabatannya
  • Sebagian besar menteri mengundurkan diri sehingga pemerintahan berhenti
  • Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presien pada 21 Mei 1998

Baca juga: Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah

Segi Hukum:

Demokrasi Liberal: Warga negara memiliki kebebasan luas dalam melakukan segala sesuatu, tanpa melakukan pelanggaran hukum.

Demokrasi Pancasila: Warga negara memiliki aturan berdasarkan UUD 1945

Segi Ekonomi:

  • Demokrasi Liberal: Kondisi perekonomian tidak stabil, karena terjadi banyak pemberontakan di daerah, keadaan ekonomi memburuk.
  • Demokrasi Pancasila: Pemerintah ikut terlibat dalam mengatur masalah perekonomian guna mencapai sebuah kemakmuran bangsa, adanya saling Kerjasama serta membantu satu sama lain dalam kegiatan ekonomi.

Ketatanegaraan:

  • Demokrasi Liberal: Kepentingan serta hak warga negara lebih diutamakan dibanding kepentingan negara.
  • Demokrasi Pancasila: Dalam menjalankan kegiatan ketatanegaraan harus berlandaskan pada UUD 1945 dan Pancasila.

Kekuasaan:

  • Demokrasi Liberal: Kekuasaan tertinggi ada pada kelompok bangsawan.
  • Demokrasi Pancasila: Kekuasaan tertinggi ada pada pemerintah.

Kegagalan

Demokrasi Liberal Demokrasi Pancasila
  • Sering berganti kabinet, sehingga program tidak bisa berjalan optimal
  • Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan tidak stabil karena sering terjadi pemberontakan di daerah.
  • Rotasi kekuasaan eksekutif yang dapat dikatakan tidak ada.
  • Penarikan politik yang tertutup.
  • Pemilu jauh dari semangat demokratis.
  • Pelanggaran HAM
  • Praktik KKN yang berkecamuk.

Referensi:

  • Sharma, P. (2004). Sistem Demokrasi Yang Hakiki. Jakarta: Yayasan Menara Ilmu.Hlm 4-5.
  • Ujan AA,et.al. (2008). Pancasila Sebagai Etika Sosial Politik Bangsa Indonesia. Jakarta: MPK Universitas Atma Jaya Jakarta.Hlm 4-7.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.