Sebutkan dan Jelaskan 3 peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi

Ilustrasi bendera negara-negara anggota ASEAN. /Pixabay/Nguyenthuantien

Sumber: Buku Tematik Kemendikbud

Peran Indonesia dalam Bidang Ekonomi di ASEAN, Pelajaran IPS Kelas 6 SD Tema 4 Subtema 1 Globalisasi di Sekitarku.* /pixabay.com/ Free-Photos

Sumber: Youtube Rumah Guru SD

Peran Indonesia dalam bidang ekonomi ASEAN, satu diantaranya adalah pemrakarsa Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tujuan akhir kerja Sama ASEAN di bidang ekonomi adalah pembentukan pasar dan pangkalan produksi tunggal dengan arus bebas barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terlatih.

Kerja Sama ASEAN bidang ekonomi merupakan satu dari tujuan dibentuknya Association of South East Asian Nation (ASEAN) sebagai organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region, tepatnya di kawasan Asia Tenggara. Kondisi geografis negara-negara anggotanya, turut adalah mempengaruhi kondisi ekonomi di masing-masing negara.

Baca Juga:

Berdirinya organisasi ASEAN (Association of South East Asian Nations), sebelumnya diawali dengan adanya pertemuan lima menteri luar negeri dari negara-negara Asia Tenggara pada 5 – 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand.

Dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan untuk mendirikan organisasi kerja sama yang diberi nama ASEAN. Menteri luar negeri yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 adalah Adam Malik (Indonesia), Sinnathamby Rajaratnam (Singapura), Narcisco Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), dan Thanat Khoman (Thailand).

Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan menggelar Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang pertama untuk membicarakan tentang pengembangan ekonomi dan budaya dari tiap negara anggotanya. Indonesia menjadi tuan rumah KTT Pertama ASEAN pada tanggal 23 – 24 Februari 1976 yang berlangsung di Bali.

Tujuan berdirinya ASEAN

Tujuan berdirinya ASEAN sesuai berdasarkan Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara c. Bekerja sama untuk mendirikan industri dan memperluas perdagangan internasional d. Meningkatkan kerja sama untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknik, ilmiah, dan administrasi negara.

e. Memelihara kerja sama dengan organisasi regional dan organisasi internasional

Berikut ini, 3 peran Indonesia dalam Bidang Ekonomi di ASEAN yaitu:

1. Pemrakarsa Masyarakat Ekonomi ASEAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang kita kenal dengan sebutan MEA sangatlah didukung oleh Indonesia. Dengan adanya MEA tentunya kegiatan ekonomi di Indonesia maupun negara anggota ASEAN lainnya akan semakin berkembang, hambatan perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara akan semakin jarang ditemukan, serta mendukung terbentuknya integerasi perekonomian antar negara di kawasan Asia Tenggara.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN, negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang menerapkan sistem perdagangan bebas.

Gagasan pembentukan MEA ini kemudian diajukan lagi pada pertemuan KTT ASEAN di Bali Oktober 2013. Indonesia sebagai tuan rumah mengusulkan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional dikawasan Asia Tenggara.

Kemudian pada KTT ASEAN yang ke-12 Januari 2007, para pemimpin ASEAN membuat deklarasi untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas baik barang maupun jasa, investasi, tenaga kerja profesional, dan aliran modal (dana) dengan memberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015.

Secara spesifik, masing-masing pilar dari Komunitas Ekonomi ASEAN berisikan:
Pilar 1 yaitu Pasar Tunggal dan Landasan Produksi, yang berisikan Arus bebas barang, Arus bebas jasa, Arus modal yang lebih bebas, Arus bebas tenaga kerja terlatih, Sektor Integrasi Prioritas, Pangan, Pertanian dan Kehutanan.

Pilar 2 yaitu Wilayah Ekonomi yang kompetitif, yang berisikan Kebijakan Persaingan, Perlindungan Konsumen, Intellectual Property Rights, Pengembangan Infrastruktur, Perpajakan dan E-commerce.

Pilar 3 yaitu Equitable Economic Development berupa Pengembangan UKM, dan Inisiatif bagi Integrasi ASEAN.

Pilar 4 yaitu Integrasi dengan Ekonomi Global berupa Pendekatan Terpadu menuju Hubungan Ekonomi Eksternal dan partisipasi yang lebih besar dalam jejaring suplai global.

Kerja sama di bidang ekonomi ASEAN menunjukkan kemajuan yang berarti untuk masing-masing negara. Misalnya dalam penurunan tarif karena ASEAN sudah meniadakan semua tarif pada 2010, kecuali untuk mata-mata dagang di dalam daftar highly sensitive dan general exception.

Negara-negara anggota lain, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (KLMV) juga mengikuti menghapus semua tarif pada permulaan 2015.

Kerja sama ini terlihat pada 2013, investasi asing langsung ke Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand melampaui Tiongkok untuk pertama kali sejak 2007.

Bagi sebagian ahli ekonomi, tujuan komunitas Ekonomi ASEAN kerja sama bagi Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lain untuk menghadapi persaingan ekonomi yang lebih ketat dalam bingkai globalisasi ekonomi.

2. Menyediakan Fasilitas Perdagangan ASEAN

Dalam upaya meningkatkan perdagangan, ASEAN telah menandatangani Protocol 1-Designation of Tansit Transport Routes and Facilities. Implementasi Protocol dimaksud akan memfasilitasi transportasi barang-barang di kawasan serta tidak merintangi akses dan pergerakan kendaraan yang mengangkut barang-barang tersebut di kawasan ASEAN.

Berkaitan dengan fasilitasi perdagangan, Peran Indonesia Bidang Ekonomi ASEAN di bidang ini  juga telah melakukan pembentukan Nasional Single Window (NSW) dan ASEAN Single Window (ASW) merupakan salah satu upaya fasilitasi perdagangan di tingkat nasional dan ASEAN untuk mempermudah dan mempercepat arus perdagangan dalam rangka mendukung proses pembentukan ASEAN Economic Community. National Single Window diharapkan mulai dapat beroperasi pada akhir tahun 2008 di negara-negara ASEAN+6 dan tahun 2012 bagi negara-negara CLMV.

Untuk tingkat nasional, Perkembangan Tahap I Uji Coba NSW telah dilaksanakan di Tanjung Priok dari Desember 2007 – Juni 2008. Sistem uji coba melibatkan 5 (five) Government Agencies (GA) yang terkait dengan pemberian izin, yaitu Ditjen Bea dan Cukai–Depkeu, Ditjen Daglu, Badan POM, Badan Karantina Deptan dan Pusat Karantina Perikanan (DKP) Draft Blueprint NSW. Uji coba dimaksud difokuskan pada importir prioritas sebanyak 102. Tujuan yang dapat dicapai adalah penyederhanaan dokumen impor dan pemendekan proses bisnis pengurusan perizinan impor dari 5.5 hari menjadi 8 jam.

Implementasi NSW Tahap II dimulai pada bulan Juli – Desember 2008. Pada Tahap II difokuskan pada tingkat operasional dengan sasaran antara lain : penerapan di lima pelabuhan utama, yaitu Tanjung Prior (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan) dan Bandara Soekarno Hatta yang merupakan tempat bongkar muat barang ekspor impor dengan tingkat volume 90% dari total ekspor impor Indonesia; GA yang terlibat menjadi 15 (total instansi yang terlibat perizinan sesudah penyederhanaan/sebelumnya 34 instansi); jasa perizinan meliputi ekspor, impor, pengangkutan udara dan pengangkutan laut. Di samping itu, sistem NSW juga mulai diujicobakan dengan ASW pada tanggal 11 Agustus 2008 ditandai adanya pertukaran dokumen kepabeanan (SKA dan Form D antara Indonesia dan Malaysia).

Baca Juga

Diharapkan seluruh importir terdaftar (sekitar 17.500 importir) telah dapat menggunakan sistem dimaksud pada bulan Desember 2008 dan masalah terkait dengan Service Level Agreement (SLA), permanent help desk; fee structure, changing management dan Badan Pengelola telah dapat diputuskan pada Implementasi Tahap II ini.

3. Mengelola Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan ALKI II Sebagai Jalur Kapal Niaga

Indonesia menjadi negara kepulauan atau archipelagic state pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau TSS di alur laut kepulauan Indonesia yaitu Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan ALKI II.

ALKI merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal – kapal internasional atau freedom to passage sebagaimana yang tertuang dalam UNCLOS 1982 meliputi Selat Sunda dan Selat Lombok.

Indonesia siap memberlakukan bagan pemisahan alur laut atau Traffic Seperation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok per Juni 2020. Kapal laut yang melintas di kedua selat tersebut dikenakan biaya seperti halnya kendaraan pengguna jalan tol darat yang berbayar.

Jalur pelayaran kapal niaga di wilayah ASEAN tentu semakin strategis dengan pemberlakuan ALKI di wilayah Indonesia.