Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu ciri-ciri dari negara maju ialah pada tingginya kesadaran rakyat dalam membayar pajak. Jika di presentasekan kurang lebih mendekati 100%, apabila di Indonesia bisa mencapai paling sedikit diangka 50% tentunya Indonesia akan lebih maju dari sekarang. Dalam hal ini, pemerintah pun terus berupaya dalam meningkatkan kedasaran dan kepatuhan masyarakat dalam hal perpajakan. Show Dalam hal ini, tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak dalam dikatakan berhasil apabila :
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. Sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah self assessment system yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan utang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajiban perpajakannya. Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Pajak menjadi sumber penerimaan dan pendapatan negara terbesar. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara pada tahun 2016 yaitu sebesar 74, 6 % dari total pendapatan negara. Bahkan pada APBN tahun 2018 pajak menjadi penyumbang pendapatan negara sebesar 85%. Penerimaan pajak inilah yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan Indonesia mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai sektor lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal inilah yang disebut sebagai fungsi budgetair (anggaran) pajak yaitu pajak berperan dalam membiayai berbagai pengeluaran negara. Baca juga Apakah Zakat Dikenakan Pajak?Pajak dan PembangunanPeran pajak dalam meningkatkan pembangunan diberbagai sektor kehidupan tentu tidak dapat dipungkiri, namun tidak banyak rakyat yang menyadari hal tersebut. Hal ini dikarenakan manfaat pembayaran pajak tidak langsung diterima, namun tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini hampir seluruh rakyat Indonesia telah memperoleh manfaat pajak. Pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan berkualitas, akses transportasi dan mobilitas yang mudah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang mendorong perekonomian adalah sekumpulan manfaat pajak. Peran pajak dalam membiayai berbagai pengeluaran negara khususnya dalam pembangunan dapat dioptimalkan apabila setiap warga negara yang merupakan wajib pajak sadar akan kewajibannya. Kepatuhan bayar pajak rendahSampai saat ini dapat dilihat bahwa kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah. Sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga bahwa kepatuhan pajak masyarakat Indonesia dapat dilihat dari tingkat tax ratio yang masih 10,3%. Kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi warga negara Indonesia. Pandangan bahwa membayar pajak merupakan wujud kecintaan kepada tanah air sebagaimana dianut oleh warga Jepang juga rasa tanggung jawab untuk berkontribusi mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang dianut warga Australia harus ditanamkan dalam diri warga negara Indonesia. Baca juga Pajak Penghasilan Atas HadiahBonus demografi pajakSejalan dengan tujuan meningkatkan kesadaran pajak, maka keberadaan generasi muda yang akrab disapa generasi milineal menjadi sangat penting untuk mendukung tujuan tersebut. Sebagaimana data menunjukkan bahwa pada tahun 2045 Indonesia mengalami bonus demografi yaitu penduduk usia produktif mencapai angka mayoritas di Indonesia. Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi milenial ini harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat menciptakan wajib pajak yang patuh pajak. Faktanya, saat ini Indonesia tengah menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan defisit. Artinya, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan yang didapatkan. Secara lebih sederhana, Indonesia tidak memiliki cukup uang untuk menjalankan roda kehidupannya. Maka dari itu, pemerintah terpaksa harus meminjam uang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Melakukan pengelolaan utang dengan penuh hati-hati memang merupakan pilihan terbaik dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan sebuah negara, dalam rangka memperbaiki dan memajukan negara. Referensi: Bohari, Pengantar Hukum Pajak, PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta,2002 Hussein Kartasasmita, Reformasi Undang-undang Perpajakan, Jakarta, 1988 Disclaimer: Artikel ini merupakan karya peserta pelatihan simulasi pajak hasil kerjasama Politeknik Negeri Bali dengan PT Mitra Pajakku. Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Informasi ini BUKAN merupakan saran atau konsultasi perpajakan. Segala aturan yang terkutip dalam artikel ini sangat mungkin ada pembaharuan dari otoritas terkait. Pajakku tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat adanya keterlambatan atau kesalahan dalam memperbarui informasi dalam artikel ini. KOMPAS.com - Pembayaran pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipatuhi setiap warga negara, baik individu atau badan. Pasalnya, pajak disebut sebagai sumber penerimaan terbesar di hampir semua negara di dunia. Terlebih, pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang. Namun, sebagian orang masih enggan untuk patuh membayar pajak. Baca juga: Berapa Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Wajibkah Lapor SPT Tahunan? Lantas, apa alasan suatu wajib pajak masih enggan untuk membayar pajak? Penyebab warga enggan bayar pajakEkonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini mengatakan bahwa penyebab utama rendahnya kesadaran warga untuk bayar pajak karena adanya tindak korupsi. Menurut dia, pajak berkaitan dengan demokrasi. "Tidak ada pajak tanpa demokrasi. Maka, pemerintah harus menjalankan transparansi, tidak korup, kepemimpinan baik," ujar Didik saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/6/2022). Baca juga: Mengenal Apa Itu Pajak, Jenis, dan Manfaatnya "Tapi kalau seperti sekarang banyak korupsi, maka rakyat enggan bayar pajak. Presiden, menteri, dirjen, gubernur, camat, digaji rakyat, sekarang mereka kebanyakan koruptor," imbuh dia. Didik mengatakan, peristiwa itulah yang menjadi salah satu pemicu rakyat enggan bayar pajak atau rendahnya kesadaran masyarakat untuk patuh membayar pajak. Ia menambahkan, rakyat mungkin akan beranggapan, "untuk apa menggaji koruptor dengan pajak saya". Baca juga: 7 Provinsi yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Mei-Agustus 2022
Ilustrasi bayar PBB online di Bukalapak. Kini tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak bayar pajak bumi dan bangunan. Pasalnya, kini berbagai platform telah menyediakan fitur cara bayar PBB online. Di samping itu, perencana keuangan dari Advisors Alliance Group, Andy Nugroho menyampaikan bahwa mereka yang sudah tidak patuh membayar pajak karena kurangnya sanksi tegas yang berlaku, dan pendapatan yang dipotong tanpa alasan jelas. Andy mengatakan, orang tertentu akan malas membayar pajak karena merasa penghasilannya dipotong tanpa alasan, apalagi jika sifatnya wajib. "Ini dianggap sebagai cost atau yang kita tanggung, makanya timbul rasa malas," ujanya terpisah, Kamis (9/6/2022). Selain itu, mereka yang kurang sadar membayar pajak karena mungkin menganggap bahwa tidak membayar pajak pun tidak akan berdampak berat bagi kehidupan mereka. "Bisa juga mungkin orang tersebut menganggap, 'ngapain saya bayar pajak, saya enggak dapat impact dari pembayaran pajak saya selama ini'. Nah, makanya mereka cenderung malas membayar pajak secara tertib," kata dia. Baca juga: NIK Jadi NPWP, Semua Orang Wajib Bayar Pajak? Malas bayar pajak dengan setor offlineAndy mengatakan, pemisalan pajak yang ada dalam kehidupan sehari-hari yakni pajak kendaraan bermotor dan pajak makan di restoran. Menurut dia, orang-orang cenderung memilih dan mau membayar pajak yang ada di restoran, sedangkan mereka kurang minat membayar pajak tahunan karena mempertimbangkan lokasi setor pajaknya. "Kalau makan di restoran kan harus bayar saat itu juga, karena kita sudah makan," ujar Andy. "Sementara pajak kendaraan bermotor reguler, dan PBB itu yang setahun sekali harus datang ke tempatnya, mungkin mereka lebih abai karena membayar manual," imbuhnya. Baca juga: Berapa Penghasilan yang Kena Pajak dan Berapa Besarannya?
Ilustrasi faktur pajak. Di sisi lain, orang yang tidak patuh untuk membayar pajak secara rutin karena dampak yang dirasa tidak begitu besar atau berpengaruh bagi kehidupan mereka. Andy mengatakan, mereka yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan tentu berpikir bahwa kendaraannya tidak akan disita kecuali kena tilang. "Jadi selama mereka tidak kena tilang ya, akan berpikir aman-aman saja," ujar Andy. "Sedangkan, jika PBB tidak bayar, dampaknya pemerintah juga tidak mungkin menyita rumah, mungkin bakal menyurati saja. Itu yang membuat orang-orang malas membayar pajak," lanjutnya. Dari penjelasan di atas, Andy mengatakan, pentingnya membayar pajak. Sebab, pajak akan digunakan untuk keperluan negara dan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Baca juga: Pahami Pajak UMKM dan Cara Menghitungnya
KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infogafik: Waspada Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. |
Sebutkan faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB
Pos Terkait
Copyright © 2024 apacode Inc.
