Bagaimana langkah untuk memecahkan masalah tersebut dengan menerapkan kebijakan fiskal

Kebijakan Ekonomi — Kebijakan yang memilik peran penting dalam pemerintahan untuk menstimulasi keadaan ekonomi adalah kebijakan moneter dan fiskal.

Kebijakan moneter berfokus kepada meningkatkan atau mengurangi suplai uang demi menstimulasi keadaan ekonoomi, sedangkan kebijakan fiskal menggunakan anggaran pemerintah dan pajak untuk menstimulasi ekonomi.

Menggunakan teori ekonomi modern, dewasa ini pemerintah, dengan dibantu oleh ekonom, telah memiliki cara untuk menggunakan kebijakan ekonomi moneter dan fiskal demi mengurangi lama dan tingkat keparahan resesi.

Perkembangan ini sangat penting karena memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memberikan efek berupa peningkatan kesejahteraan masyarakatnya di tengah resesi. Kebijakan ekonomi yang benar dapat meningkatkan kesejahteraan negara, begitu juga sebaliknya.

Artikel ini memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal dalam kondisi ideal, sekaligus permasalahan yang akan terjadi jika diterapkan dalam kehidupan nyata.

Dengan melihat gambaran cara kerjanya secara garis besar, Anda dapat menentukan apakah kebijakan moneter dan fiskal sudah tepat pelaksanaannya dalam situasi tertentu. Pembahasan moneter dan fiskal berhubungan erat dengan resesi, sehingga mempelajari kebijakan ini akan lebih mudah dengan memiliki pengetahuan dasar tentang resesi dan cara kerjanya.

Artikel sebeumnya tentang makroekonomi memberikan penjelasan gambaran besar tentang resesi, tetapi juga dibutuhkan sumber referensi yang lain untuk menambah pemahaman terkait topik ini.

Kebijakan ekonomi fiskal

            Kebijakan fiskal berfokus kepada anggaran belanja negara dan pajak. Kebijakan ini berhubungan erat dengan makroekonomi karena pemerintah memiliki peluang untuk meningkatkan permintaan agregat melalui kebijakan ekonomi fiskal.

Perubahan dapat dikelompokkan menjadi 2 : a. meningkatkan permintaan agregat secara tidak langsung dengan menurunkan pajak sehingga konsumen memiliki penghasilan setelah pajak yang lebih besar untuk dibelanjakan barang dan jasa lain, dan b. meningkatkan permintaan agregat dengan berbelanja barang dan jasa.

Perubahan pertama melibatkan pengurangan pendapatan pemerintah, sedangkan perubahan kedua melibatkan peningkatan pengeluaran negara. Defisit anggaran negara adalah pendapatan dikurangi pengeluaran, sehingga kedua bentuk kebijakan fiskal dapat meningkatkan defisit anggaran negara.

Defisit anggaran negara dapat berakibat sejumlah permasalahan ekonomi seperti inflasi, sehingga inisiatif untuk melaksanakan kebijakan fiskal terbatasi dengan pertimbangan tersebut.

Jika ekonomi bermasalah, salah satu keputusan pembuat kebijakan adalah untuk meningkatkan pengeluaran negara.

Jika pengangguran meningkat dan banyak barang produksi yang tak terjual, pemerintah dapat membeli produk tersebut menggunakan anggarannya, dan efeknya adalah peningkatan permintaan yang akan direspon oleh bisnis dengan penyerapan tenaga kerja, dan akhirnya mengurangi tingkat pengangguran.

Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan yang ditimbulkan pemerintah melalui pengeluarannya, dengan peningkatan output.

Stimulus ini diharapkan akan memulai permintaan-permintaan yang baru. Jika individu-individu yang awalnya menganggur menjadi tenaga kerja dan menerima pemasukan lagi, mereka akan menggunakan pemasukannya untuk berbelanja barang dan jasa.

Permintaan otomatis akan meningkat lagi. Melalui rangsangan ini, perbaikan ekonomi diharapkan akan terjadi dengan sendirinya sehingga pemerintah tidak perlu melakukan pengeluaran lagi.

Demi meningkatkan pengeluaran tanpa mengurangi pengeluaran di sektor privat, pemerintah menggunakan hutang. Hal ini merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan permintaan akan barang dan jasa secara keseluruhan.

Tetapi hal ini dapat menciptakan efek samping berupa defisit anggaran, atau jika jumlah pengeluaran negara melebihi pemasukan pajak negara. Defisit anggaran tersebut menambah jumlah hutang negara, yaitu total kumulatif uang hutang negara kepada pemberi hutang.

Untuk mengamankan kepercayaan pemberi hutang, pemerintah dapat bergantung pada pemasukan pajak di masa mendatang. Para pemberi hutang akan bekerjasama apabila mereka memiliki kepercayaan bahwa pemerintah akan membayar hutang.

Salah satu sumber kepercayaan tersebut adalah karena pemerintah memiliki kemampuan untuk menetapkan dan menarik pajak. Secara umum, pemasukan pajak di masa mendatang dapat mengamankan hutang pemerintah.

Selain itu, pemerintah dapat melakukan penghutangan secara bergiliran kepada para investor. Investor hanya akan meminjamkan uang karena kepercayaannya bahwa pemerintah dapat membayar hutang menggunakan pajak.

Kepercayaan ini memungkinkan pemerintah untuk terus melakukan hutang apabila diperlukan. Jika investor tidak memiliki kepercayaan lagi dengan pemerintah, hasilnya akan berbahaya.

Jika investor kehilangan kepercayaan untuk memberikan hutang, pemerintah dapat menggunakan pilihan lain selain melalui penghasilan pajak, yaitu dengan meningkatkan suplai uang.

Peningkatan suplai uang dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Inflasi akan menyebabkan kehilangan kepercayaan dalam kontrak atau investasi jangka panjang karena tidak ada yang tahu pasti bagaimana nilai uang di masa mendatang setelah inflasi terjadi.

Karena itu, individu khususnya para investor akan memiliki kekhawatiran tiap kali pemerintah memiliki defisit anggaran yang besar atau hutang yang meningkat. Ditakutkan, pemerintah tidak akan mampu menaikkan pajak untuk membayar hutangnya sehingga diperlukan usaha berupa mencetak lebih banyak uang.

Hal ini akan berakibat fatal terhadap ekonomi. Sekedar ekspektasi bahwa pemerintah akan mencetak uang dalam jumlah lebih banyak di masa depan juga dapat membahayakan perekonomian, sehingga pemerintah akan berusaha mengendalikan tingkat hutang maupun defisitnya. Dengan cara ini, tidak akan ada investor yang merasakan kekhawatiran akan inflasi di masa mendatang.

Kebijakan moneter

            Kebijakan moneter adalah manipulasi suplai uang dan tingkat suku bunga untuk menstabilkan atau menstimulasi ekonomi. Dalam ekonomi modern, kebijakan moneter adalah mekanisme yang ampuh untuk menangani resesi dan mengurangi pengangguran melebihi kebijakan fiskal.

Kebijakan moneter dijalankan dengan mengganti suplai uang terlebih dahulu, untuk memanipulasi tingkat suku bunga. Karena tingkat suku bunga mempengaruhi hampir seluruh permintaan barang dan jasa serta investasi, efeknya akan besar dan pervasif dalam menstimulasi ataupun menurunkan aktivitas perekonomian. Permintaan akan suplai uang bergantung dengan tingkat suku bunga.

Konsep utama kebijakan moneter adalah bahwa tingkat suku bunga yang lebih rendah akan menyebabkan konsumsi dan investasi yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan tingkat permintaan agregat.

Tingkat suku bunga yang lebih rendah akan menstimulasi tingkat konsumsi dengan cara membuat pinjaman dari bank untuk membayar tempat tinggal dan kendaraan semakin menarik.

Selain itu, tingkat suku bunga yang rendah membuat tingkat investasi bisnis lebih tinggi karena investasi potensial yang akan menghasilkan profit di masa mendatang akan semakin bertambah.

Contohnya, jika tingkat suku bunga mencapai 10 persen, maka investor hanya akan meminjam uang untuk berinvestasi di proyek dengan tingkat ROI melebihi 10 persen. Tetapi, jika tingkat suku bunga hanya 5 persen, investor dapat berinvestasi ke semua proye yang tingkat ROI-nya melebihi 5 persen, sehingga lebih banyak proyek yang akan berjalan.

Secara umum, jika bank pusat akan meningkatkan output dalam kebijakan ekonomi moneter, ada 3 langkah yang akan dilakukan, yaitu: 1. Bank membeli saham dari pemerintah untuk meningkatkan suplai uang; 2. Peningkatan suplai uang akan menyebabkan tingkat suku bunga menurun; 3. Konsumen dan bisnis akan merespon dengan mengambil pinjaman lebih banyak dan menggunakan uangnya untuk membeli lebih banyak barang dan jasa.

Apakah Anda pernah mendengar istilah fiscal policy atau kebijakan fiskal saat melihat berita di televisi ataupun surat kabar? Kebanyakan dari Anda pasti tidak asing dengan istilah tersebut karena tak sedikit politisi dan pejabat negara yang menjabarkan pentingnya kebijakan tersebut dalam kehidupan bernegara.

Meski sudah sering mendengar, belum banyak masyarakat yang memahami dengan pasti maksud dari istilah tersebut. Padahal, itu adalah salah satu strategi krusial pemerintah untuk meningkatkan kualitas bangsa. 

Para petinggi negara akan menggunakan fiscal policy untuk menyelesaikan beragam masalah internal yang muncul dan perlu diselesaikan dengan skala prioritas tinggi.

Sebagai rakyat yang peduli dengan Bangsa Indonesia, memahami apa itu kebijakan fiskal bukanlah hal yang buruk untuk dilakukan. Untuk itu agar wawasan Anda bertambah, berikut penjelasan lengkapnya.

Apa Itu Kebijakan Fiskal?

Fiskal adalah sebuah kata yang dirujuk dari Bahasa Latin, fiscus yang berarti pemegang kuasa dari keuangan pertama di zaman Romawi kuno. Sedangkan, KBBI mengartikan fiskal sebagai segala hal yang berkaitan dengan urusan pendapatan negara atau pajak. 

Kebijakan fiskal pertama kali dicetuskan oleh salah seorang ekonom asal Inggris bernama John Maynard Keynes di tahun 1883. Berdasarkan teori yang dicanangkan oleh ekonom tersebut, Keynesian Economics, kebijakan fiskal dapat membantu negara mencapai kestabilan ekonomi dan bisnis. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut mampu menyesuaikan pengeluaran negara dengan pendapatan yang diterima dari pajak. 

Menurut Keynes, fiscal policy yang dilakukan dalam jangka panjang mampu mengatasi masalah ekonomi yang terjadi dalam sebuah negara. Serta, dianggap bisa menyelesaikan masalah internal makro lainnya, seperti inflasi, lemahnya kurs mata uang, hingga minimnya lapangan kerja yang tersedia. 

Kebijakan Fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi yang dicanangkan suatu negara untuk mengelola serta mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih kondusif. Cara yang ditonjolkan dari kebijakan ekonomi ini adalah dengan mengubah maupun memperbarui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara.

Inti dari kebijakan fiskal adalah sebagai upaya pengelolaan dana yang diterima dari pajak untuk memenuhi keperluan masyarakat dalam skala yang lebih luas. Dengan begitu, tujuan dari strategi ini dapat tercapai sesuai dengan harapan. Seperti tersedianya fasilitas publik dan pelayanan kesehatan yang mumpuni.

Baca Juga: Pajak dan Retribusi: Ketahui Persamaannya, Kenali Perbedaannya

Manfaat dari Diberlakukannya Kebijakan Fiskal

Sudah umum dipahami jika tanggung jawab dari pemerintah adalah untuk menjaga serta menjalankan dengan baik perekonomian negara. Dengan kondisi perekonomian yang baik dan stabil, rakyat mampu mendapatkan taraf hidup yang lebih sejahtera. 

Sebaliknya, jika kondisi ekonomi negara sedang kacau, yang menerima dampak negatifnya sudah pasti masyarakatnya juga.

Agar perekonomian negara dapat pulih dari keterpurukan, dikeluarkanlah kebijakan fiskal oleh pemerintah. Alasan utamanya karena kebijakan tersebut mampu memberikan beragam manfaat yang dibutuhkan negara dan masyarakat. Berikut ulasannya:

1. Dapat Menumbuhkan Kondisi Ekonomi yang Lebih Baik 

Manfaat utama dari kebijakan fiskal adalah membuat ekonomi negara bertumbuh ke arah yang lebih baik. Hal ini tentu dilakukan untuk kebaikan negara.

2. Pengalokasian Sumber Daya yang Lebih Efektif dan Tepat Sasaran

Saat melakukan kebijakan fiskal, pemerintah akan mengelola jumlah uang kas yang masuk untuk kebutuhan internal yang lebih penting dan berpengaruh positif pada masyarakat luas. 

Kebutuhan internal tersebut bisa meliputi pemberian fasilitas publik, jaminan sosial yang lebih memadai, dan lain sebagainya. Yang penting adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah hanya pada hal-hal yang krusial dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 

Dengan begitu, rakyat tetap bisa menjalankan aktivitas rutinnya seperti biasa dan tetap menjadi produktif.

3. Menstabilkan Kondisi Ekonomi Negara Jangka Pendek 

Kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil dan fluktuatif membuat pemerintah harus proaktif mencanangkan kebijakan fiskal yang dianggap perlu untuk diaplikasikan. 

Salah satu contoh ketidak-stabilan kondisi ekonomi negara adalah saat harga pangan atau suatu komoditas mengalami krisis dan harganya melambung tinggi. Alhasil, daya beli konsumen akan kebutuhan tersebut menjadi berkurang dan pemerintah perlu menstabilkan harganya kembali. 

Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan berupa penurunan pajak dari penjualan komoditas tersebut sehingga harga jualnya menjadi sedikit lebih terjangkau.

Dalam kasus yang berbeda, yang mana kondisi ekonomi negara sedang kacau karena inflasi berskala besar, pemerintah dapat membatasi pembelanjaan negara. Jika jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah adalah menaikkan pajak yang dibebankan kepada masyarakat. 

4. Pemerintah Mampu Melakukan Pengembangan Pada Pembangunan Jangka Panjang Negara

Melalui pembangunan berjangka panjang tersebut, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Dengan begitu, masyarakat dapat memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil, fasilitas, serta infrastruktur publik yang lebih memadai.

Baca Juga: Manfaat Pajak bagi Masyarakat dan Negara

Tujuan Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan Fiskal

Sebelum memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan fiskal, pemerintah pasti memiliki target yang ingin dicapai. Tanpa memiliki alasan yang jelas, pemerintah tidak bisa dengan sewenang-wenang menurunkan kebijakan tersebut kepada rakyatnya. Maka dari itu, berikut tujuan kebijakan fiskal:

1. Menstabilkan Ekonomi Negara

Tujuan yang paling utama dari kebijakan tersebut adalah untuk menstabilkan ekonomi negara.

2. Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Stabil

Tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik akan membuat negara lebih terpandang. 

Oleh karena itu, tak jarang pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut untuk menciptakan kondisi ekonomi yang bertumbuh. Salah satunya adalah dengan mengurangi beban pajak.

3. Mengurangi Jumlah Pengangguran

Pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan tersebut saat tingkat pengangguran terlalu tinggi. Saat nilai pajak diturunkan, otomatis kegiatan industri akan bergerak lebih aktif lagi. 

Dengan begitu, perusahaan akan lebih berani membuka lapangan pekerjaan agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan lebih maksimal.

4. Menekan Pengeluaran Negara

Tujuan selanjutnya dari kebijakan fiskal adalah untuk memperkecil pengeluaran anggaran negara. Pada dasarnya kebijakan tersebut akan mengatur pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah ke hal-hal yang lebih diprioritaskan dan meningkatkan beban pajak. Sehingga, anggaran negara tidak akan bergerak ke arah defisit.

Jika dilakukan dengan tepat, kebijakan fiskal mampu meningkatkan iklim ekonomi negara. Saat perekonomian negara bergerak maju dan meyakinkan, akan ada banyak investor yang berdatangan. 

Dengan begitu, laju investasi negara akan lebih pesat dan pendapatan negara akan naik secara drastis karena pajak yang didapat dari investasi para pengusaha.

Dua Jenis Penerapannya

Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah akan ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan tingkat kebutuhannya. Melalui dua tolok ukur tersebut, maka dapat disimpulkan dua jenis penerapan kebijakan fiskal yang bisa dipilih yakni ekspansif dan kontraktif.

1. Ekspansif

Untuk jenis ekspansif, fiscal policy akan diambil saat negara berada pada kondisi pertumbuhan perekonomian yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang rendah ditandai dengan jumlah pengangguran yang meningkat, industri yang lembek, serta lemahnya daya beli yang dimiliki oleh masyarakat. 

Kebijakan fiskal ekspansif dapat dilakukan dengan melakukan penurunan nilai pajak dan peningkatan pada pembelanjaan negara. Dengan menerapkan kedua cara ini, kebijakan tersebut akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara perlahan. 

2. Kontraktif

Sedangkan untuk kebijakan fiskal jenis kontraktif, hanya dilakukan saat kondisi ekonomi berada pada keadaan yang memprihatinkan. Tanda dari kondisi ekonomi yang terpuruk adalah tingkat inflasi yang tinggi serta kurs mata uang yang rendah. 

Pemerintah dapat menerapkan jenis kebijakan fiskal ini dengan cara meminimalisir pengeluaran dan menambah jumlah pemasukan. Cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan kedua hal tersebut adalah dengan meningkatkan tarif pajak hingga kondisi ekonomi berada pada taraf yang lebih kondusif. 

Dengan begitu, pemerintah dapat memutuskan langkah selanjutnya yang dapat diambil dan tidak berisiko.

Baca Juga: Pengertian Pajak, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya

Contoh Kebijakan Fiskal yang Pernah Diterapkan Pemerintahan Indonesia

Dalam beberapa kurun waktu belakangan, pemerintah Indonesia telah beberapa kali menerapkan kebijakan fiskal untuk meredam terpaan kondisi ekonomi dunia. Kebijakan ekonomi tersebut terbukti berhasil membuat ekonomi Indonesia bergerak ke arah yang positif dan lebih kondusif.

1. Tax Amnesty

Contoh kebijakan fiskal pertama yang dilakukan pemerintah adalah pada saat Presiden Jokowi mencanangkan program amnesti pajak di tahun 2017 lalu. Banyaknya laporan penunggakan pajak dan individu yang tidak melaporkan jumlah kekayaan kala itu membuat pemerintah memutuskan untuk meluncurkan program tax amnesty. 

Dihilangkannya sanksi administrasi, pidana, dan juga denda keterlambatan pembayaran pajak mampu membuat pemasukkan negara meningkat hingga 130 triliun Rupiah. Ini adalah sebuah bukti nyata mengapa kebijakan tersebut perlu dilakukan oleh sebuah negara.

2. Subsidi Bahan Bakar Minyak

Pengurangan jumlah subsidi BBM yang seringkali dilakukan oleh pemerintah belakangan terakhir juga merupakan contoh kebijakan fiskal lainnya. Meski harga jual bahan bakar menjadi lebih mahal dan tidak stabil, pemerintah mampu mengalokasikan dana yang dimiliki untuk kebutuhan lain yang lebih penting dan mendesak. 

Dengan begitu, kualitas hidup masyarakat luas akan menjadi lebih berdaya.

Kebijakan Fiskal Membantu Ekonomi Tetap Stabil

Disadari atau tidak, kebijakan fiskal sebenarnya cukup mudah ditemui sebagai upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Tanpa memiliki sikap proaktif dalam mengeluarkan kebijakan tersebut, bukan tidak mungkin pemerintah akan membuat negara akan bergerak ke kondisi ekonomi yang tidak sehat. 

Untuk itu, pahami tentang apa itu kebijakan fiskal dan pengaruhnya pada keadaan agar cita-cita Indonesia menjadi negara maju dapat terwujud.