Bagaimana upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara asean di bidang pariwisata brainly

KOMPAS.com - Upaya-upaya meningkatkan kerja sama di antara negara-negara ASEAN telah terbangun melalui Tiga Pilar ASEAN.

Upaya peningkatan kerja sama negara ASEAN

Mengutip Kemdikbud RI, upaya peningkatan kerja sama negara ASEAN yang telah terbangun melalui Tiga Pilar ASEAN dalam rangka pembentukan Masyarakat ASEAN 2015 terus ditingkatkan.

Tiga Pilar ASEAN adalah kerja sama dalam bidang politik-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Berikut ini penjelasannya:

Baca juga: Pengaruh Kerja Sama Bidang Sosial Terhadap Kehidupan di ASEAN

Pada pilar sosial budaya, masyarakat ASEAN bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam memperkuat daya saing kawasan, ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup.

ASEAN membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya di berbagai bidang. Seperti bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, serta lingkungan hidup.

Masyarakat ASEAN dapat lebih mengenali keragaman budaya negara anggota, saling menghargai identitas nasional masing-masing, serta mewariskan sebuah kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan makmur kepada generasi penerus.

Pilar sosial budaya menempatkan Indonesia sebagai negara dengan sumber daya manusia yang banyak usia produktif yang meningkat.

Secara kultural, Indonesia memiliki kebudayaan paling banyak dan beragam di antara negara-negara ASEAN sehingga menjadi daya tarik tersendiri.

Baca juga: Pengaruh Letak Astronomis ASEAN

Pertemuan ke-1 ASEAN Ministerial Meeting on Women di Vientiane, Laos, 16-19 Oktober 2012 telah mengadopsi Vientiane Declaration on Enhancing Gender Perspective and ASEAN Women's Partnership for Environmental Sustainability.

Deklarasi tersebut merupakan komitmen ASEAN untuk meningkatkan:

Pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan;
Akses, kepemilikan, dan kontrol terhadap sumber daya;
Pembuatan kebijakan, strategi, dan program mengenai lingkungan berkelanjutan untuk perempuan terutama yang berasal dari kelompok rentan.

AMMW menugaskan ASEAN Commission on Women (ACW) untuk mengimplementasikan deklarasi itu melalui kolaborasi dan koordinasi dengan badan sektoral terkait. Seperti ASEAN Senior Officials Meeting on Environment (ASOEN) dan ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM).

Baca juga: Pengaruh Kerja Sama Bidang Ekonomi Terhadap Kehidupan di ASEAN

Pilar politik dan keamanan

Dalam pilar politik-keamanan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani (civil society) dalam pengambilan keputusan.

Dengan berperan dalam kerja sama ASEAN, Indonesia selayaknya dapat meningkatkan daya tawarnya. Dalam pilar politik-keamanan, secara historis Indonesia adalah pendiri ASEAN sehingga secara politis mempunyai pengaruh kuat. Militer Indonesia diyakini yang terkuat di ASEAN.

Pada pilar ekonomi, pertumbuhan Indonesia masih yang tertinggi dan produk kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus. Koperasi dapat dijadikan program menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi.

Baca juga: Faktor Penghambat dan Pendorong Kerja Sama ASEAN

Para pelajar sebagai penerus bangsa harus melangkah lebih jauh lagi dengan pembenahan tiap-tiap lini pilar.

Meliputi pembenahan struktur politik, kekuatan penegak hukum dan militer, penyatuan visi dan semangat kultural, pembenahan kesejahteraan sosial, dan juga penguatan ekonomi dan daya saing produk kita.

Peningkatan kerja sama antara negara ASEAN memerlukan dorongan berupa kekompakan, konsistensi, keterbukaan, rasa kekitaan (we feeling), saling menghormati dan kesetiakawanan sosial (a caring and sharing community), serta dinamis dalam menjalani kerja sama.

Kerja sama yang dibangun harus berfokus pada masyarakat (people-centered approach) dalam berbagai sektor (multisektor).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

SATU sesi menarik yang mendapat publik di Bangkok adalah saat tiga menteri pariwisata di ASEAN tampil kompak. Menpar Arief Yahya, Menpar dan Olahraga Thailand Kopkarn Wattanavrangkul, dan Menpar Filipina Wanda Teo. Mereka sama-sama mendorong isu Visit ASEAN @50, menjadikan Asia Tenggara sebagai single destination.

Menteri Pariwisata Arief Yahya melontarkan gagasan yang masuk nalar. Menurutnya, kedekatan di antara negara-negara Asia Tenggara menjadi faktor penting untuk maju bersama di sektor pariwisata. Data 2015 menunjukkan 42% travellers yang datang di semua negara ASEAN itu berasal dari negara-negara ASEAN juga. Sisanya, 36% dari Asia.

“Kekuatan regional itu bisa menjadi competitives advantage bagi ASEAN. Kalau kuta kumpulkan semua kelebihan ASEAN, maka akan kuat dan bisa bersaing dengan Eropa, Great China, Timur Tengah dan Amerika utara, yang sama-sama menjual punya kekuatan regionL,” ujar Arief.

Menurut Arief mencontohkan Singapore yang menjadi hub country. “Misalnya Singapura, dia punya maskapai penerbangan dan manajemen transportasi, maka negara Asia Tenggara bisa menjadikan Singapore Airlines sebagai regional airlines nya,” kata Arief.

“Sebaliknya Singapore tidak kuat di nature and cultural resources. Wisatawan bisa terbang ke Singapore lalu diantar ke destinasi di Indonesia, juga bisa menyeberang lewat laut,” ungkap Arief yang tidak terlalu risau dengan cara itu. Sehingga atraksi dapat kelas dunia, akses juga kelas dunia, amenitasnya juga bisa dibangun oleh private sector.

Arief menyatakan hal itu saat menjadi pembicara diskusi bertema “Freedom to Travel-Can ASEAN Countries lead The Way?” pada hari kedua ajang The Global Summit World Travel and Tourism Council (WTTC) 2017 di Bangkok, Kamis, 27 April 2017. Menurutnya, orientasi promosi pariwisata negara-negara ASEAN memang perlu difokuskan pada sesama negara di Asia tenggara.

Arief Yahya sependapat dengan Kopkarn Thailand, bahwa pariwisata itu borderless, tidak mengenal batas-batas teritorial. Pariwisata itu hubungan antar manusia. People to people relationship. “Karena itu Indonesia membenas visakan 169 negara selama setahun ini,” kata Menteri Arief.

Hasil studi UNWTO menjelaskan, bebas visa kunjungan (BVK) itu menaikkan 20-25% kedatangan wisatawan. Angka di Indonesia juga 19% lebih, kalau dibulatkan 20% di tahun 2016. “Tahun ini, ada 49 negara yang akan diturunkan dari bebas visa ke visa on arrival, sesuai janji kami ke parlemen,” ungkap Arief Yahya.

Pembicara lain dalam diskusi yang dipandu Linda Yueh itu adalah Menteri Pariwisata Filipina Wanda Teo dan Regional Director ICAO Asia & Pacific Office Arun Misha. Sedangkan tampil sebagai pembicara kunci adalah Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand Kobkarn Wattanavrangkul.

Harmonisasi ASEAN

Dalam diskusi itu Arief juga menyatakan optimismenya bahwa pengembangan ASEAN sebagai destinasi wisata tunggal bukan hal mustahil. “Jika negara-negara ASEAN bisa bersama-sama, maka kami akan memiliki ASEAN sebagai single destination,” tegasnya.

Lantas, bagaimana caranya? Arief menuturkan, upaya pertama yang bisa ditempuh adalah melalui harmonisasi sesama negara ASEAN. “Dimulai dari sumber daya manusianya,” sebutnya.

Selain itu, upaya menjadikan ASEAN sebagai destinasi tunggal juga sangat memungkinkan karena komitmen di antara negara-negara anggotanya. “Kami memiliki mutual recognition arrangement atau MRA di antara negara-negara ASEAN,” katanya.

Mantan direktur PT Telkom Indonesia itu menambahkan, ketika sesama negara ASEAN sudah satu visi maka upaya maju bersama di sektor pariwisata bisa lebih mudah. “Dalam pengembangan pariwisata akan lebih mudah menjadikan ASEAN sebagai single destination dalam satu wilayah sebagaimana Eropa,” tuturnya.

Meski demikian Arief juga tak menampik kendala di negara-negara berkembang, terutama masalah infrastruktur dan kemudahan berbisnis. Peraih gelar master dari Surrey University di Inggris itu lantas mencontohkan Indonesia yang getol membangun infrastruktur, tetapi terkendala pendanaan. “Kemampuan pemerintah membiayai infrastruktur hanya 30 persen,” tuturnya.

Karenanya, Indonesia juga membutuhkan investor asing untuk masuk di bidang infrastruktur. Hanya saja, katanya, upaya menggaet investasi juga bukannya tanpa hambatan. “Kendala bagi investasi adalah regulasi,” sebutnya.

Arief menuturkan, indeks tingkat kemudahan berbisnis atau ease doing business di negara-negara berkembang memang sangat rendah. Hal yang sering menyulitkan investor adalah masalah perizinan.

Karenanya Arief menegaskan, Pemerintah Indonesia terus membenahi pelayanan di bidang perizinan. Harapannya investasi asing di bidang infrastruktur pun bisa mengalir kencang.

“Jadi kami harus memperbaiki tingkat kemudahan berbisnis. Kami harus membenahi regulasi terlebih dahulu untuk memudahkan investasi di bidang infrastruktur. Kami menyadari bahwa tidak mudah memperoleh izin di negara-negara berkembang. Karenanya kami butuh dukungan agar level ease doing business semakin baik dan mudah,” pungkasnya.***

Sumber : Harian Pikiran Rakyat, 28 April 2017