 Show puti aini yasmin Senin, 27 Desember 2021 - 12:44:00 WIB
JAKARTA, iNews.id - Setiap negara anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) memiliki banyak kerja sama. Nah, apa saja bentuk kerja sama dalam bidang politik? Dikutip dari 'Pendidikan Kewarganegaraan' karya Dyah Sriwilujeng, ASEAN sendiri dibentuk dengan salah satu tujuannya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Caranya dengan usaha bersama. Bentuk Kerja Sama dalam Bidang Politik Negara-negara ASEAN, antara lain
Adapun, tujuan bentuk kerja sama ASEAN di bidang politik adalah menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara untuk menjadi daerah yang damai, merdeka, dan netral. Capaian Kerja Sama ASEAN di Bidang Politik dan Keamanan
Selamat belajar bentuk kerja sama dalam bidang politik ya! Editor : Puti Aini Yasmin
Apakah di sekolah atau kelas kalian memberlakukan piket kebersihan sebagai kegiatan rutinitas? Jika ya, hal tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kerjasama sendiri bisa diartikan sebagai bentuk kegiatan yang telah dilakukan secara turun temurun dan menjadi budaya khas bangsa Indonesia, sehingga pekerjaan yang berat akan menjadi ringan dan cepat terselesaikan. Kerjasama merupakan inti dari pembangunan masyarakat bermoral dan bentuk kesadaran akan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Selain kegiatan sederhana dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar, ada beberapa bentuk kerjasama lainnya yang dilakukan manusia dalam berbagai bidang kehidupan secara luas. Meliputi bidang sosial-politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, maupun agama. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut sedikit penjelasan mengenai kesemua bentuk kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Bidang Sosial-Politik Dalam kehidupan sosial-politik, landasan masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila tersebut menegaskan bangsa Indonesia memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan dan kehidupan berdemokrasi. Dengan penanaman sikap tersebut, bangsa Indonesia terus berupaya menghadirkan Negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan. Sistem perwakilan dalam pemerintahan Indonesia adalah salah satu bentuk kerjasama di bidang sosial-politik. Bidang Ekonomi Dalam kehidupan ekonomi, bentuk kerjasama tergambar dalam pasal 23A UUD 1945 “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang.” Pajak digunakan Negara untuk membiayai pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. (Baca juga: Pentingnya Kerjasama Dalam Berbagai Bidang Kehidupan) Oleh karena itu, setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkan. Disamping itu, perekonomian juga disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan asas kekeluargaan, salah satu wujud konkretnya adalah berdirinya Koperasi. Bidang Pertahanan dan Keamanan Dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan “Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.” Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945 “setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.” Berdasarkan 2 pasal tersebut maka setiap warga Negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan Negara, salah satunya adalah melalui bela Negara. Bidang Agama Indonesia adalah Negara yang majemuk dalam berbagai bidang salah satunya agama dan kepercayaan. Keberagaman tersebut selain menjadi kekayaan juga menyimpan potensi konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, kerukunan hidup antar umat beragama perlu diwujudkan dalam berbagai sikap dan tindakan. Dimana kegiatan kerjasama dalam bidang agama akan tercipta kerukunan dan sikap saling menghormati serta tolerasi antar umat beragama.
Kerjasama dalam Bidang Kehidupan Sosial Politik, Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Perilaku politik harus didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Bangsa Indonesia akan memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya ”kesederajatan/persamaan dalam perbedaan”. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan/atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Hikmat kebijaksanaan merefleksikan tujuan sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti, bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Baca juga Bingkai Bhinneka Tunggal Ika Pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Setiap orang yang bermusyawarah bekerja sama mencari kesepakan untuk mengatasi permasalahan. Mufakat sebagai hasil musyawarah akan berhasil apabila mengembangkan sikap saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak kepada siapa pun. Melalui musyawarah, keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan bersama sehingga semua pihak ikut bertanggungjawab melaksanakan keputusan tersebut.
Apa wujud dari kerja sama kehidupan sosial politik?
Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: D. Wujud kerjasama dalam bidang sosial politik adalah musyawarah mufakat. Dari hasil voting 987 orang setuju jawaban D benar, dan 0 orang setuju jawaban D salah. Apa wujud dari kerja sama kehidupan sosial politik wujud kerjasama dalam bidang sosial politik adalah musyawarah mufakat. Pembahasan dan Penjelasan Jawaban A. Wujud kerjasama dalam bidang sosial politik adalah demokrasi kemasyarakatan menurut saya kurang tepat, karena kalau dibaca dari pertanyaanya jawaban ini tidak nyambung sama sekali. Jawaban B. Wujud kerjasama dalam bidang sosial politik adalah gotong royong menurut saya ini 100% salah, karena sudah melenceng jauh dari apa yang ditanyakan. Jawaban C. Wujud kerjasama dalam bidang sosial politik adalah permusyawaratan menurut saya ini juga salah, karena dari buku yang saya baca ini tidak masuk dalam pembahasan. Jawaban D. Wujud kerjasama dalam bidang sosial politik adalah musyawarah mufakat menurut saya ini yang paling benar, karena kalau dibandingkan dengan pilihan yang lain, ini jawaban yang paling pas tepat, dan akurat. Jawaban E. Semua jawaban benar menurut saya ini salah, karena setelah saya cari di google, jawaban tersebut lebih tepat digunkan untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa disimpulkan pilihan jawaban yang benar adalah D. Wujud kerjasama dalam bidang sosial politik adalah musyawarah mufakat Jika masih punya pertanyaan lain, kalian bisa menanyakan melalui kolom komentar dibawah, terimakasih. |
Bagaimana wujud kerjasama dalam bidang sosial politik di Indonesia
Pos Terkait
Copyright © 2024 apacode Inc.
