Bagaimanakah cara meningkatkan kesejahteraan sosial brainly

 Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan peningkatan kesejahteraan petani melalui tiga program strategis. Ketiga program ini adalah penyediaan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks) dan pembentukan Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostra Tani).

"Ketiganya harus saling terkait demi terwujudnya kesejahteraan petani," ujar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Jakarta, Selasa (10/12).

Syahrul menjelaskan, program KUR adalah program strategis yang diperuntukan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian dari hulu ke hilir melalui akses yang lebih mudah. Program ini diharapkan mampu menopang dan memperkuat potensi pertanian di daerah-daerah.

"Kami memiliki anggaran Rp50 triliun dari total plafon anggaran sebesar Rp190 triliun. Kredit ini juga memiliki bunga murah, yakni hanya 6 persen," katanya.

Selain itu, Syahrul menerangkan bahwa Kementerian Pertanian juga memiliki program penguat melalui Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (Geratieks). Gerakan ini dibuat sebagai ajakan pemerintah kepada seluruh pemegang kepentingan pembangunan pertanian agar bekerja dengan cara yang tidak biasa.

"Tentu kita bisa bekerja dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, jejaring dan kerjasama yang kuat. Dengan begitu, akses informasi terkait potensi komoditas ekspor di masing-masing daerah terbuka lebar dan memiliki tujuan ekspor yang bisa diakses melalui aplikasi peta potensi ekspor dan IMACE (Indonesia Maps of Agriculture Commodities Export," katanya.

Berikutnya, kata Syahrul, Kementan sudah membentuk kelembagaan Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostra Tani). Komando ini nantinya akan memperkuat fungsi penyuluh sebagai ujung tombak pemantauan kondisi lapangan di tiap kecamatan.

"Semua kita kendalikan dengan artificial intelligence seperti pengendali AWR (Agricultural War Room). Kendali ini kami persiapkan juga untuk pengatur lalu lintas data pertanian yang bisa berubah-ubah setiap hati," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberi catatan khusus pada sektor pertanian. Dia meminta agar Kementan fokus terhadap upaya peningkatan pertanian on farm dan off farm, terutama pascaproduksi.

Pertanian on farm merupakan proses yang berhubungan langsung dengan budidaya pertanian, seperti menyemai bibit, mengawinkan hewan ternak, memupuk, memberi pakan ternak, mengendalikan hama dan penyakit, panen dan lainnya. Sementara, off farm yaitu proses komersialisasi hasil-hasil budidaya pertanian, seperti pedagang, pengepul dan lain-lain.

"Petani dan nelayan perlu keluar dari aktivitas on farm menuju ke off farm dengan memberikan nilai tambah aktivitas usaha tani dan perikanannya melalui pengolahan produk pertanian dan perikanan, maupun pengembangan usaha berbasis pertanian dan perikanan," tukasnya.

Jakarta - Kementan menargetkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045. Untuk capai misi tersebut, Kementan tempatkan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Kementan hadir sebagai fasilitator pembangunan yang berperan untuk memberdayakan dan mendukung petani secara maksimal. “Peran Kementan adalah untuk mendorong partisipasi aktif petani dalam mencapai swasembada pangan seraya meningkatkan kesejahteraan mereka,”ucap Plt Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Suwandi. 

Lebih lanjut, Suwandi menyampaikan bahwa Kementan tempatkan swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani sebagai dua tujuan utama Kementan yang saling berkaitan. Program  mencapai swasembada pangan sejalan  dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani. 

Untuk mencapai tujuan tersebut,  Kementan menjalankan pendekatan bottom-up planning dimulai dari identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi petani di lapangan sebagai bagian penting dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan pertanian. Karena itu, kebijakan dan program yang dijalankan Kementan didasarkan pada kondisi lapangan dan dilakukan melalui pendekatan kesisteman (system approach). Dari pendekatan kesisteman tersebut, secara berturut-turut merevisi regulasi yang menghambat, membangun infrastruktur, mekanisasi pertanian, perbaikan teknis produksi, pendampingan dan penguatan SDM, penanganan pasca panen, serta pengendalian harga adalah parameter pengungkit yang mendapat prioritas dalam penyusunan program terobosan  sesuai kebutuhan lapang. 

Dalam upaya mendongkrak produktivitas pangan nasional, Kementan senantiasa mendorong berbagai inovasi di sektor pertanian. Pengembangan inovasi yang dikembangkan oleh Kementan memiliki syarat penting, yaitu memenuhi unsur pemenuhan kebutuhan petani sebagai pengguna inovasi dan pelaku utama pertanian secara spesifik lokasi. “Untuk itu, Kementan melalui Badan Litbang Pertanian melakukan pengkajian untuk memastikan inovasi yang dikembangkan Kementan, baik berupa varietas unggulan, metode budidaya, maupun penanganan hama, memang  sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan petani,” ucap Suwandi. 

Keberhasilan Indonesia meningkatkan produktivitas padi pada tiga tahun terakhir tidak bisa dilepaskan dari pengembangan inovasi yang bersumber dari identifikasi terhadap kebutuhan petani tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2015, produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 75,55 juta ton. Angka ini meningkat 4,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 70,85 juta. Sedangkan produksi pada 2016 mencapai lebih dari 79 juta ton. Peningkatan produtivitas beras adalah hasil dari inovasi yang dikembangkan Kementan dalam memecahkan permasalahan paceklik permanen yang terjadi karena luas tanam bulanan padi pada Juli sampai September yang hanya berada kisaran 500 – 600 ribu hektare. Kementan melakukan terobosan dengan menjaga luas tanam bulanan padi pada Juli – September minimal 900 ribu hektare. 

Untuk mendukung program peningkatan produktivitas padi, Kementan mengerahkan aparaturnya baik Pejabat Eselon-1, Eselon-2 terjun ke lapangan dan aparatur pada 30 Balai Pengkajian Tekonologi Pertanian (BPTP),  bekerja sama dengan Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten, Penyuluh dan Babinsa untuk memonitor luas tambah tanam (LTT) padi di seluruh kawasan Indonesia setiap harinya. Selain memonitor LTT, aparatur BPTP juga turut mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi petani di lapangan. “penelusuran data dan fakta di lapangan sangat penting sehingga tim kami dapat secara cepat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi petani. Kalau pendekatan komunikasi dilakukan secara kombinasi  bottom up planning dan top down policy, sehingga memudahkan Indonesia mencapai swasembada pangan,” tegas Suwandi. 

Peningkatan produktivitas pangan secara langsung berimbas kepada peningkatan kesejahteraan petani. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik, Gini Rasio di desa pada tahun 2016 menurun  sebesar 0.007 dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) meningkat masing-masing 0,18 persen (101,7) dan 2,47 persen (109,8). Dengan demikian, Suwandi optimis kebijakan pembangunan pertanian yang dikembangkan saat ini dapat secara efektif  meningkatkan kesejahteraan petani dan juga mencapai Visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045.

Jakarta (17/2) -- Sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan diharapkan berlandaskan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Sementara, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, diharapkan tujuan pemerataan pembangunan dapat tercapai dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi nasional. 

Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ade Rustama menjelaskan, salah satu strategi penguatan program pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari tingkat pemerintah daerah, tingkat kabupaten, hingga desa. 

Asdep Ade menyampaikan, salah satu targeting dari pemutakhiran DTKS adalah integrasi bansos dan digitalisasi penyaluran, afirmasi penargetan untuk pemberdayaan masyarakat, dan perbaikan layanan dasar. 

"Dengan data tersebut, akan lebih mudah bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dengan program pemberdayaan di masing-masing Kementerian/Lembaga," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Identifikasi Program Pemberdayaan Sosial Dalam RKP 2021 dan RPJMN 2020-2024, yang diselenggarakan secara daring, dan diikuti oleh perwakilan kementerian dan lembaga terkait, pada Kamis (11/2) silam.

Ade menjelaskan, program pemberdayaan masyarakat masuk ke dalam salah satu program prioritas di bidang pengentasan kemiskinan. 

"Salah satu strategi penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan," tuturnya.

Ade Rustama menyampaikan beberapa poin yang perlu diperhatikan Kementerian/Lembaga dalam melalsanakan program pemberdayaan masyarakat. Pertama, masing-masing Kementerian/Lembaga yang merupakan pelaksana teknis program pemberdayaan masyarakat perlu melakukan sinergi program yang berkaitan. 

Kedua, selain sinergi program, sinergi dalam penetapan lokasi dan pendamping juga menjadi hal yang penting. Dalam unsur penetapan lokasi dapat dilakukan melalui pendekatan kawasan yang menyasar fokus kawasan prioritas pemerintah atau di satu desa yang sama. Sementara dalam unsur pendamping dapat diidentifikasi kemudian disinergikan antar program untuk mengoptimalkan capaian program pemberdayaan di masing-masing Kementerian/Lembaga.

"Kemudian, yang perlu disinergikan lainnya adalah kelembagaan yang menaungi beberapa program pemberdayaan, sehingga tujuan akhir meningkatkan pendapatan masyarakat  dalam percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi segera tercapai," pungkas Ade.

Sebagai informasi, rapat koordinasi ini dilaksanakan dilakukan sebagai langkah awal untuk sinergi program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan agar terjadi peningkatan pendapatan di masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat juga diperlukan untuk mendukung program prioritas nasional di tahun 2021 yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pasca bencana pandemi COVID-19.