Dalam kasus tersebut terdapat pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh

Niken Bestari Minggu, 14 Agustus 2022 | 15:30 WIB

Table of Contents Show

Bentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pengingkaran kewajiban warga negara
Video yang berhubungan

Contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. (Pixabay)

Bobo.id - Sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita tidak melakukan perbuatan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

Hak adalah sesuatu yang didapatkan manusia secara mutlak atas suatu hal.

Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mengimbangi hak yang didapatkannya.

Selain itu, hak dan kewajiban asasi manusia harus dijalankan sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Pemenuhan hak dan pelaksanakan kewajiban ini sangat penting dilakukan, ya, teman-teman.

Salah satu manfaatnya adalah menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia.

Selain itu, pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban ini bisa menjaga persatuan dan keadilan di Indonesia.

Oleh sebab itu, pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban ini selalu diawasi dan dikontrol oleh badan pemerintahan.

Namun, meski sudah diawasi, masih bisa terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di masyarakat.

Apa saja contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di sekitar kita?

20 Contoh Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

Baca Juga: Mengapa Terjadi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara? Ini 10 Penyebabnya

Lihat Foto

Shutterstock

Ilustrasi bendera merah putih, merah putih, Indonesia

KOMPAS.com – Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Begitu juga sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya.

Dilansir dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2020) karya Muhammad Ridha Iswardhana, dijelaskan bahwa hak dan kewajiban merupakan dua hal penting yang tidak bisa dipisahkan.

Sebab sebagai seorang warga negara pasti membutuhkan dan perlu melaksanakan kedua hal tersebut. Setiap warga negara akan memperoleh haknya apabila telah menjalankan kewajiban dengan baik.

Tugas utama warga negara yaitu menyeimbangkan pelaksanaan hak dan kewajiban agar memperoleh kehidupan dan kesejahteraan yang baik.

Baca juga: Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terkadang mengalami beberapa masalah. Masalah yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap hak warga negara.

Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak bisa memperoleh haknya sesuai dengan ketetapan undang-undang.

Pelanggaran hak warga terjadi akibat pengingkaran terhadap kewajiban. Baik pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri.

Bentuk pelanggaran hak warga negara

Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan (2020) karya Damri dan Fauzi Eka Putra, dijelaskan bahwa ada beberapa bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara, yaitu:

Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berlandaskan hukum.
Penggunaan budaya kekerasan untuk menindak warga negara yang dianggap melakukan tindakan ekstrem yang dinilai oleh pemerintah dapat mengganggu stabilitas keamanan dan membahayakan kelangsungan hidup warga negara.
Pembungkaman kebebasan pers dengan cara mencabut SIUP, khususnya terhadap pers yang dianggap mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan.
Pembatasan terhadap hak warga untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat.
Hukuman mati, bentuk hukuman ini dianggap kontroversial sebab setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan puncak dari hak asasi manusia.
Penggusuran rumah, kebijakan pemerintah melakukan penggusuran dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara.

Baca juga: Arti Kewajiban dan Jenis-jenisnya

Bentuk pengingkaran kewajiban warga negara

Pelanggaran hak warga negara salah satunya disebabkan oleh pengingkaran kewajiban warga negara. Bentuk tindakan yang mencerminkan pengingkaran kewajiban warga negara, antara lain:

Membuang sampah sembarangan
Tidak membayar pajak
Merusak fasilitas negara, contohnya mencorat-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, dan lain-lain.
Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Tidak menaati undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Tidak menaati hukum lalu lintas, contohnya tidak memakai helm saat berkendara, tetap berkendara padahal tidak memiliki SIM, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya.
Tidak menghormati lambang, bendera, dan lagu kebangsaan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berikutnya

Melanggar lalu lintas merupakan salah satu contoh pengingkaran Kewajiban Sebagai Warga Negara (ilustrasi) (Kompas.com)

Syahidah Izzata Sabiila - Selasa, 30 Agustus 2022 | 14:30 WIB

Sonora.ID - Ada beberapa contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yang perlu dihindari. Apa saja? Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang (UU). Hak dan kewajiban warga negara saling berkaitan satu sama lain. Jika warga negara ingin mendapatkan haknya, maka mereka juga harus memenuhi kewajiban terlebih dahulu. Misalnya saja membayar pajak kendaraan, menaati lalu lintas dan lain sebagainya. Jika kewajiban tersebut dilanggar, seorang warga negara dianggap melakukan pengingkaran kewajiban warga negara.

Berikut beberapa contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yang harus dihindari:

Baca Juga: Contoh Ancaman di Bidang Ideologi: Akibat dan Upaya Penyelesaian

Contoh Pengingkaran Kewajiban Sebagai Warga Negara

Ada berbagai contoh pengingkaran kewajiban dari yang sederhana hingga berat. Berikut ulasannya dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan:

Buang sampah sembarangan
Tidak memakai helm saat berkendara
Tidak membawa STNK saat berkendara
Tidak memiliki SIM
Melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sejenisnya.
Merusak fasilitas umum milik negara, seperti melakukan vandalisme tempat-tempat umum, merusak jaringan telepon dan lain sebagainya.
Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
Tidak membayar pajak
Melanggar hak asasi manusia orang lain
Melanggar kewajiban pendidikan dasar
Melakukan perbuatan yang dapat memecah belah bangsa
Membuat kerusuhan di negara lain
Melakukan tindakan tidak jujur
Tidak menghormati bendera, lambang negara dan lagu kebangsaan
Melakukan penebangan liar
Diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu.

Upaya Pemerintah Menangani Kasus Pengingkaran Kewajiban Negara

Dalam buku Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara antara lain:

1. Penegakan supremasi hukum

Penegakan supremasi hukum diwujudkan dengan memproses secara hukum setiap kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Dengan hal ini diharapkan kasus pengingkaran kewajiban warga negara dapat dicegah atau berkurang. Penegakan supremasi hukum melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan lembaga peradilan.

2.Peningkatan kinerja para penegak hukum

Kinerja penegak hukum diperlukan untuk menjamin tegaknya supremasi hukum dalam mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara.

3.Pengoptimalan peran lembaga yang berwenang menegakkan hak dan kewajiban warga negara

4.Penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara pada masyarakat

Salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah adalah kurangnya kesadaran berbangsa di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami prinsip-[rinsip eksadaran berbangsa dan bernegara untuk mencegah dan menangani masalah-masalah tersebut. Pemahaman tentang kesadaran berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, para penegak hukum dan lembaga serta masyarakat.

Demikian contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dan beberapa upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegahnya.

Baca Juga: Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila dari Sila 1 sampai 5