Jakarta, CNN Indonesia -- Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Thailand adalah negara ASEAN yang berbentuk kerajaan. Masing-masing negara dipimpin oleh raja. Show Hal ini berbeda dengan negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, seperti Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar, Laos, dan Singapura yang memiliki bentuk pemerintahan republik. Negara tersebut dipimpin oleh presiden atau perdana menteri. Negara ASEAN yang berbentuk kerajaan ini fungsi kepala negaranya ada di raja, sementara kepala pemerintahan ada di tangan perdana menteri. Hal ini berlaku di Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Sementara di Brunei Darussalam, fungsi kepala negara dan kepala pemerintah dijalankan sepenuhnya oleh raja. Kendati begitu, masing-masing negara punya susunan pemerintahan yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang masih memiliki dewan legislatif atau dewan rakyat, namun ada juga yang tidak. Berikut daftar negara ASEAN yang berbentuk kerajaan beserta penjelasannya. 1. Malaysia
Negara tetangga Indonesia ini menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Hal ini membuat Malaysia dipimpin oleh seorang raja atau disebut Yang di-Pertuan Agong. Raja Malaysia dipilih dari sembilan sultan negeri-negeri Malaya. Sementara empat pemimpin lainnya yang bergelar gubernur, tidak ikut dalam pemilihan raja. Raja memiliki masa jabatan selama lima tahun secara bergiliran. Raja punya peran memberikan arahan, namun kepala pemerintahan tetap ada di tangan perdana menteri. Perdana menteri dipilih dari anggota Dewan Rakyat yang direstui oleh Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan mayoritas di dalam parlemen. Negara ASEAN yang berbentuk kerajaan ini menggunakan sistem parlementer Westminster, warisan dari masa jajahan Inggris. 2. Brunei Darussalam
Negara ASEAN yang berbentuk kerajaan selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Negara termuda di kawasan Asia Tenggara ini menganut sistem kesatuan Islam absolut monarki konstitusional. Hal ini membuat Brunei dipimpin oleh seorang Sultan yang mempunyai fungsi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Selain itu, Sultan juga merangkap sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan. Dalam tugasnya, Sultan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa menteri. Sultan juga mendapat nasihat dari beberapa majelis. Brunei tidak punya dewan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seperti halnya di Indonesia. Hal ini membuat negara tersebut menjadi salah satu negara paling stabil dari segi politik karena segala halnya diputuskan oleh Sultan.
 Lambang Yang di-Pertuan Agong Bendera Yang di-Pertuan Agong Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong XVI Al Sultan Abdullah Ri'Ayatuddin Al Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al Musta’in Billah sejak 31 Januari 2019GelarBaginda (Malay: KDYMM Seri Paduka Baginda Tuanku Agong)JenisMonarki federal elektif konstitutionalStatusDipilih melalui rotasi dalam konvensiKediamanIstana Negara, Jalan Duta, Kuala LumpurDitunjuk olehMajelis Raja-Raja (penguasa-penguasa negara bagian Malaysia)Masa jabatanLima tahun, tidak dapat diperpanjang segeraDasar hukumKonstitusi Malaysia, Pasal 32Pejabat perdanaTuanku Abdul Rahman Ibni Al Marhum Tuanku MuhammadDibentuk31 Agustus 1957 (1957-08-31)Nama takresmiRaja MalaysiaWakilSultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Al-Marhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-MaghfurlahGajiRM 1.054.560 per tahun (Civil List Act 1982)[1]Situs webwww.istananegara.gov.my Yang di-Pertuan Agong adalah gelar bagi raja Malaysia. Jabatan ini digilirkan setiap lima tahun antara sembilan Pemerintah Negeri Melayu. Malaysia telah melakukan pemilihan raja sejak merdeka dari Inggris pada 1957. Dalam tatanan unik, raja dipilih oleh dan digilir di antara para raja dari sembilan negara bagian Malaysia yang masih dipimpin raja. Empat negara bagian lain tak dipimpin oleh raja. Malaysia merupakan salah satu kerajaan yang menganut sistem Pergiliran kekuasaan. Sejak tahun 1999, gelar panjang dari Raja Malaysia adalah, Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong. Gelar ini juga ditambah dengan gelar kehormatan Duli Yang Maha Mulia (DYMM). Sementara itu, isteri dari Yang di Pertuan Agong disebut Raja Permaisuri Agong. Tempat tinggal resmi Yang di Pertuan Agong adalah di Istana Negara, yang berlokasi di Jalan Tunku Abdul Halim, tepat di ibukota Malaysia, Kuala Lumpur. Sementara itu, Yang di Pertuan Agong juga memiliki istana lain di daerah Putrajaya, yang dinamakan Istana Melawati. Istana ini dijuluki sebagai Istana Hinggap, karena istana ini hanya dipakai saat Yang di Pertuan Agong menghadiri Majelis Raja-Raja untuk memilih Raja Malaysia berikutnya. Sistem pemilihanSistem pergiliran kekuasaan terjadi sangat jarang di dunia. Beberapa kerajaan yang menggunakan sistem ini adalah: Uni Emirat Arab, Vatikan, Austria, dan Andorra. Dalam pelaksanaannya, sistem pergiliran kekuasaan ini secara de facto memilih seorang raja dari sembilan raja setelah lima tahun Yang di Pertuan Agong berkuasa. Kemudian, secara formal, kesembilan raja ini bertemu dalam sebuah majelis yang dinamakan Majelis Raja-Raja. Yang di Pertuan Agong dipilih berdasarkan lamanya ia memerintah di daerah kekuasaannya, dalam hal ini di negara bagian di Malaysia. Setelah semua raja sepakat, maka pelantikan terhadap Yang di Pertuan Agong yang baru segera dilaksanakan. Apabila Yang di Pertuan Agong meninggal setelah pelantikan, maka pemilihan yang dilakukan Majelis Raja-Raja akan diulang kembali. Kemudian, Yang di Pertuan Agong yang baru dipilih ini akan memegang kekuasaan secara penuh. Setelah masa kekuasaannya selesai, maka pemilihan akan dilakukan dan ia tidak akan dipilih kembali. Majelis Raja-Raja sudah dilakukan sejak tahun 1895. Keanggotaan ini juga dimiliki oleh gubernur atau Yang Dipertua Negeri, tetapi yang memiliki hak suara untuk memilih Yang di Pertuan Agong hanyalah para raja. Persyaratan
Undang undang menyatakan bahwa seorang raja tidak layak dipilih menjadi Yang di Pertuan Agong apabila:
Proses PemilihanPemilihan dilakukan dengan kertas suara yang tertutup. Kertas suara tidak diberi nomor. Pemilih hanya tinggal menulis nomor dan dimasukkan ke kotak suara. Hanya para raja, penjaga lambang kekuasaan dan asisten sekretaris dari Majelis Raja-Raja yang terlibat di pemilihan tersebut. Seorang raja boleh memilih perwakilan dari raja lain untuk mewakili dirinya bila dia tidak bisa hadir ke Majelis Pemilihan. Selama proses pemilihan, Penjaga Lambang Kekuasaan akan membagikan kertas suara, dimana hanya diperbolehkan memilih satu Raja, yaitu Raja Senior dari daftar kerajaan senior, untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong. Raja-raja akan diminta untuk memilih Raja yang cocok untuk menjadi Yang di Pertuan Agong. Setelah itu, Raja muda, dalam hal ini negara bagian Melaka, Pulau Penang, Sabah dan Serawak ikut menghitung hasil pemilihan bersama pemegang lambang kekuasaan. Adapun jumlah suara haruslah lima suara untuk menentukan Yang di Pertuan Agong baru. Setelah itu, Raja yang berkuasa menawarkan posisi Yang di Pertuan Agong kepada Raja yang terpilih dalam Sidang Pemilihan. Apabila Raja yang terpilih menolak tawaran Raja yang berkuasa untuk menjadi Yang di Pertuan Agong, maka pemilihan harus diulang kembali, dengan pilihan Raja Senior tingkatan dua dari daftar kerajaan senior. Proses pemilihan akan benar benar berakhir apabila sang Raja menerima tawaran kekuasaan Yang di Pertuan Agong dari Raja yang sedang berkuasa. Majelis Raja-Raja kemudian mengesahkan Raja yang terpilih sebagai Yang di Pertuan Agong untuk Malaysia yang akan berkuasa selama 5 tahun. Kertas suara akan dihancurkan setelah Raja yang terpilih datang sebagai hasil dari pemilihan. Daftar Kerajaan SeniorSetelah rantai kekuasaan pertama Yang di Pertuan Agong oleh 10 kerajaan di Malaysia (1957-1999), semua raja mengatur kembali sistem senioritas kerajaan, dalam hal pemilihan Yang di Pertuan Agong. Negeri-negeri bagian tersebut adalah:
Timbalan Yang di-Pertuan AgongTimbalan Yang di-Pertuan Agong (Wakil Yang di-Pertuan Agong) juga dipilih saat pemilihan Yang di-Pertuan Agong, tetapi setelah Yang di-Pertuan Agong telah dipilih. Timbalan Yang di-Pertuan Agong berfungsi sebagai Raja yang akan mengisi kekuasaan Yang di-Pertuan Agong, selama Yang di-Pertuan Agong sedang absen dikarenakan sakit atau hal-hal lainnya. Timbalan Yang di-Pertuan Agong tidak secara langsung menjadi Yang di-Pertuan Agong ketika kursi jabatan Yang di-Pertuan Agong sedang kosong. Timbalan Yang di-Pertuan Agung bertugas sebagai kepala negara Malaysia untuk sementara sebelum pemilihan Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong yang baru. JabatanYang di-Pertuan Agong bertugas sebagai pemimpin kerajaaan konstitusional di bawah Konstitusi Malaysia. Sebagai Kepala Negara Federal, kekuasaan sang raja dibatasi oleh Undang-undang Parlemen Federal. Kekuasaan Eksekutif ada dipundak Yang di-Pertuan Agong. Kekuasaan Yang di-Pertuan Agong dibagi dua:
Kekuasaan mutlak Yang di-Pertuan Agong berlaku dalam pemilihan Perdana Menteri, pembekuan parlemen, dan pertemuan Majelis Raja-Raja. Dibawah Sistem Westminster, Yang di-Pertuan Agong diminta untuk memilih salah seorang Perdana Menteri untuk mewakili suara Dewan Rakyat (Parlemen) ke Raja. Sang Perdana Menteri bisa turun dari jabatannya disebabkan Mosi tidak percaya oleh Dewan Rakyat. Ketika hal ini terjadi, Yang di-Pertuan Agong akan memilih Perdana Menteri yang baru. Secara konvensi, seorang Perdana Menteri adalah ketua partai dari partai yang berkuasa di Dewan Rakyat, yaitu Barisan Nasional yang telah berkuasa sejak kemerdekaan tahun 1957 Pemilihan perdana menteri terus dilakukan setiap tahunnya. Bila Perdana Menteri melakukan pembekuan parlemen, maka Yang di-Pertuan Agong dapat menolaknya, karena termasuk dalam kekuasaan mutlak Yang di-Pertuan Agong PenunjukanYang di-Pertuan Agong dengan kekuasaannya berhak memilih pemimpin sebuah negeri federal di Malaysia. Hal ini diatur kemudian dalam Konstitusi Malaysia. Dewan Menteri (Kabinet)
Komisi
Hakim
SenatorRaja memilih 44 senator untuk duduk dalam Senat Malaysia. Gubernur NegeriYang di-Pertuan Agong memilih yang di-Pertua Negeri, atau Gubernur untuk daerah Penang, Melaka, Sabah dan Serawak, setelah mempertimbangkan nasihat dari Menteri Ketua Federal. Yang di-Pertuan Agong juga memilih Wali kota Kuala Lumpur, dimana Kuala Lumpur merupakan Daerah Federal. Yang di-Pertuan Agong juga memegang jabatan sebagai penguasa Islam di keempat daerah Yang di-Pertua Negeri. Hal lainnyaSebagai pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata Malaysia, Yang di-Pertuan Agong berhak memilih Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia dengan persetujuan Dewan Angkatan Bersenjata. Secara konvensi, ulang tahun Yang di-Pertuan Agong diperingati setiap hari Sabtu pertama pada bulan Juni, tanpa memperhatikan ulang tahun Yang di-Pertuan Agong yang sebenarnya. Pada hari itu, gelar-gelar kehormatan akan diberikan Yang di-Pertuan Agong kepada masyarakat Malaysia. Pada bulan November 2006, DYMM Tuanku Syed Sirajuddin, Yang di-Pertuan Agong ke Sepuluh, memberikan beasiswa Yang di-Pertuan Agong, merupakan yang pertama kalinya di Malaysia. Hadiah ini diberikan kepada sepuluh siswa yang berbakat untuk meneruskan pendidikan di beberapa universitas ternama di dunia. Pemberian hadiah ini dilangsungkan di Istana Negara dengan dihadiri oleh Majelis Raja-Raja Referensi
Lihat pula
|
Di negara manakah dari pendiri ASEAN berikut yang bentuk pemerintahannya Sultan Yang Dipertuan Agung?
Pos Terkait
Copyright © 2024 apacode Inc.
