Generasi tua umumnya telah mempunyai pegangan yang kuat terhadap

Page 2

Kader wanita Pemuda sebagai sasaran kampanye, diutarakan pemimpin PPP di Sumbar, Jateng, Jatim, Bali, dan Sulsel. Untuk itu, sasaran PPP Sumbar tidak tanggungtanggung. "Tujuh puluh persen calon PPP untuk DPRD Tingkat II dan I berasal dari generasi muda, sehingga aspirasi mereka pasti akan terwakili,” jelas Mohammad Yahya (49), Ketua DPW PPP Sumbar

Di Bali, Ketua DPW PPP, Muhammad Ali Sahib bahkan berani memasang sasaran dua kali lipat hasil Pemilu 1982, hanya dengan akan memenangkan

suara pemuda, pelajar, dan mahasiswa. *Kami akan berusaha kuat mencari suara tambahan dari pemilih pemuda dan wanita," ujar Ketua DPW PPP Sulsel, Drs Tadjuddin Ibrahim.

"Selain flying voters, pemilih yang masih berpindah-pindah pegangan, generasi muda juga jadi incaran kami. Terutama anakanak dari pemilih tradisional PPP," kata ketua DPW PPP Jateng, Karmani SH. Sedangkan Ketua DPR PPP Jatim, H. Soelaeman Fadeli berpendapat, jika 60 persen dari sekitar 1.700.000 pemilih pemula di Jatim adalah petani dan pemuda, PPP optimis akan tampil lebih baik dalam Pemilu 1987.

Pemilih tradisional merupakan standar yang disebut-sebut oleh pimpinan DPW PPP di seluruh tujuh propinsi yang dipantau. "Tidak peduli dia buruh, wanita atau petani, pokoknya kalau dia pemilih tradisional, pasti akan memilih PPP lagi. Mereka ini umumnya berusia 35-50 tahun dan taat beragama," tegas Sekretaris DPW PPP Sumut, Drs H, Hasrul Azwar.

Pemilih tradisional PPP tak akan minggat ke kontestan lain," kata Drs Tadjuddin Ibrahim, Ketua DPW PPP Sulsel. "Meski sekarang pakai tanda gambar bintang, identitas PPP belum hilang. Pemilih tradisional tahu apa itu PPP," tambah Hasrul Azwar yang anggota DPRD tingkat II Medui..

Sumut dan Sulsel juga yang siap dalam strategis menghadapi pemilih wanita. "Kami akan menampilkan calon wanita lebih banyak dari 1982," ujar Hasrul Azwar. "Kami sudah tujuh kali mengadakan pendidikan kader, tiga di antaranya khusus bagi kader wanita, karena kami tahu jumlah wanita pemilih memang lebih banyak,” ungkap Tadjuddin di Sulsel.

Tema kampanye yang akan dilontarkan sangat bervariasi, tetapi umumnya berupa tema klasik yang selama ini merupakan koreksi terhadap pembangunan yang sedang berjalan. PPP Sumut akan menekankan pada akhlak dan pemerintahan yang bersih. PPP Sumbar pada masalah tenaga kerja dan peranan sektor swasta. PPP Jatim akan menggarisbawahi proses pemerataan pemba. ngunan. PPP Bali tentang tenaga kerja dan sistem upah. Dan Sulsel? "Kami tentu melempar. kan program alternatif dari yang kontestan lain kemukakan. Tetapi belum waktunya diungkapkan sekarang," kata Tadjuddin dari PPP Sulsel.

Dilema PDI juga mengincar pemilih muda usia. Tetapi dibandingkan dengan PPP, nampaknya PDI jauh dari siap. Dari lima DPD PDI yang menyebut-nyebut pemuda sebagai sasaran kampanye, hanya Sumbar dan Sumut yang agak jelas strateginya.

"Citra pemuda itu bahkan sudah kami mulai dari tubuh kepengurusan DPD PDI sendiri. Dari sekitar 250 personel kepengu. rusan PDI di Sumbar, 150 orang dari kalangan pemuda," kata David Saragih (53), Ketua DPD PDI Sumbar. "Sasaran kami memang sejak semula sudah jelas pemilih berusia 17-33 tahun. Karena kami yakin pemilih beru. sia muda ini yang mudah diajak memahami konsep-konsep PDI," ujar dr Panangian Siregar, Ketua DPD PDI Sumut.

DPD PDI Sulsel lebih membatasi sasaran utamanya pada pemilih pemula, 17-22 tahun. "Mereka baru pertama kali ikut memilih;

masih segar dengan pelajaran PMP di sekolah. Mereka belum mempunyai kepentingan tertentu, dan akan memilih semata-mata karena keinginan memperjuang. kan demokrasi," kata Andi Herman Pabbara, Ketua DPD PDI Sulsel.

Di Yogyakarta, pemimpin PDI setempat mengakui, massa pemilih usia muda paling bisa diandal. kan, sedangkan yang berusia tua sulit diraih PDI. "Begitu pula kelompok mahasiswa yang di. harapkan menjadi calon pemimpin PDI masa depan. Tetapi seperti pemuda umumnya, mereka menghadapi dilema monoloyali. tas jika kelak sudah bekerja. Itu sebabnya kepada mereka masih harus diberikan pengertian lebih baik tentang PDI,” kata Soetardjo Surjoguritno (52), Ketua DPD PÕI DI Yogyakarta

Ketua DPD PDI Jatim, Drs Marsusi juga memperhitungkan jumlah pemilih pemula yang malah ditaksirnya dua juta orang, lebih dari 1.691.560 orang yang dicatat Kompas. Tetapi ia berpendapat, akan lebih menguntungkan PDI jika 60 persen pemilih pemula itu terdiri atas petani dan buruh, yang sudah lama diperjuangkan peningkatan kesejahteraannya oleh PDI.

Kalah terhormat Tema perbaikan nasib buruh dan tani itulah satu-satunya yang konkret diberikan ketika Kompas menanyakan kepada pemimpin PDI di daerah. Itu pun hanya dari DPD Jatim. Sedangkan DPD PDI Sumut dan Sulsel berdalih belum waktunya diumumkan. Dan DPD PDI Sumbar mengatakan masih menunggu instruksi DPP.

Tetapi PDI yang dalam Pemilu 1977 dan 1982 hanya bisa menjadi juru kunci dengan masing-masing merebut 8 dan 6,8 persen pemilih (bandingkan dengan Golkar 64,5 dan 67,2 persen, serta PPP 27,5 dan 26 persen), nampaknya sudah siap-siap untuk menjadi pihak yang kalah lagi.

Page 3

Khusus untuk kriteria usia muda, yaitu yang berusia di bawah umur 40 tahun.

Terbuka, tetapi tetap waspada

Kita mesti telap waspada. Kalau calon Golkar untuk DPR sudah selektif. Tetapi tidak tahu, kalau sekonyong-konyong kita mempunyai bukti dan mengetahui seseorang adalah anggota organisasi terlarang. Kalau memang dia bekas PKI, pasti tidak akan kita

biarkan menyusup dan akan kita tindak.

Berbeda halnya dengan tokoh Angkatan '66 yang ikut mendirikan Orde Baru, kemudian mereka ikut berdemonstrasi, misalnya Malari. Tapi sudah diadili dan tidak apa-apa. Asal betul-betul pasti tidak terlibat PKI, maupun ekstrim kanan lainnya, maka Golkar terbuka untuk mereka.

Gagasan dan tema-tema

kampanye Secara umum kita harus berjuang berdasarkan program pembangunan. Program pembangunan yang digandrungi dan ditawarkan oleh Golkar ialah pembangunan yang berkeseimbangan lahir bathin material spiritual berdasarkan Pancasila.

Mcrijelang hari ulang tahun Golkar yang ke XXII ini, kita meng adakan Rapat Pimpinan (Rapim) yang bertujuan antara lain untuk mencapai konsensus tentang pokok-pokok program Golkar sebagai penjabaran dari pembangunan yang berkeseimbangan tersebut yang kemudian akan diajukan ke MPR, dan tentu saja pokok-pokok program ini juga akan menjadi materi kampanye.

Ipi ingin kita rumuskan dan diharapkan akan menjadi kesepakatan dari Rapim yang akan datang.

Kita mengetahui bahwa saat ini kita sudah berada nada Pelita IV sewajarnya sajalah. Apalagi kita sudah punya asas yang sama. Kita berharap bisa lebih mengendalikan diri dan emosi, dan juga jangan sampai terpancing emosi oleh tindakan-tindakan -orang yang tidak bertanggung jawab.

Jadi kita berharap suatu kampanye dan juga penyelenggaraan Pemilu yang akan berjalan lebih baik dibandingkan dengan pengalaman Pemilu yang lalu.

Makna Kemenangan Colkar Menurut konstitusi kita, pimerintah ini, adalah pemerintah seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kalau Golkar menang, itu bukan berarti pemerintahan Golkar. Akan tetapi, pemerintah itu, terdiri dari tokoh-tokoh Golkar, yang duduk dalam kabinet.

Rakyat memilih Golkar bukan untuk kuasa. Tetapi memberikan suaranya kepada Golkar di mana ia yakin Golkar akan bisa meningkatkan dan memajukan kesejahteraannya.

Karena itu, kampanye yang paling meyakinkan adalah apabila keadaan rakyat bersama-sama Golkar akan lebih baik. Kalau misalnya, dengan memilih Golkar keadaan akan menjadi lebih jelek, ya tentunya jangan diharap Golkar akan dipercaya lagi.

Keadaan sekarang dibandingkan dengan lima tahun yang lalu, kondisinya tidak lebih baik. Nah, ini yang menjadi tantangan Padahal kepercayaan kepada Golkar tentu akan lebih besar apabila keadaan lebih baik.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki keadaan ini, dengan kemauan yang seperti apapun pasti tidak selancar pada masa-masa yang lalu. Masa yang lalu, misalnya mencari pekerjaan lebih gampang, cari sekolah juga lebih gampang. Kalau Sekolah Dasar, mungkin lebih gampang sekarang, tapi mungkin masuk Universitas seka. rang sulit. "Nah, ini merupakan tantangan bagi kita.

Jadi kita berusaha memenang. kan Golkar dengan kepercayaan bahwa Golkar mampu memperjuangkan kepentingan rakyat. Bagi Golkar, kepercayaan yang diberikan oleh rakyat itu akan dijaga sebaik-baiknya, jangan sampai nanti mengecewakan rakyat yang telah memilih. Tentunya kita harus memilih tenaga pelaksana. yang kita anggap mampu. Misalnya, sekarang ini kita percayakan kepada Pak Harto sebagai pemimpin kita, yang juga adalah tokoh Golkar, walaupun beliau juga adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

Golkar memusatkan pada kemampuan kita sendiri, dan berusaha untuk berprestasi.

Menang atau kalah jangan berdasarkan pada kondisi Parpol. Jangan kita menang, oleh disebabkan kesalahan dan kelemahan Parpol. Tetapi karena memang kita berusaha dan berprestasi dengan mbaik-baiknya.

Sistem Pemilu Sebenarnya, pada awal Orde Baru memang ada gagasan untuk melaksanakan sistem distrik, di mana ABRI dan Golkar mendukungnya.

Tapi, waktu itu partai politik belum siap, maka yang kita pakai adalah sistem proporsional, sehingga partai itu sangat dominan dalam menentukan siapa-siapa calon. Hal ini sudah kita praktekkan selama ini.

Apakah sistem distrik akan dipakai setelah landasan di bidang politik sudah cukup kuat, .misalnya pada waktu tinggal landas, kita lihat saja nanti perkembangannya. Meskipun sistem distrik itu ada untung ruginya, misalnya seseorang calon adalah betul-betul mewakili daerahnya. Tapi mengenai bobot kepemimpinannya serta semangat persatuan dan kesatuannya belum pasti terjamin.

Sehingga dengan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, kita masih memakai sistem proporsional. Kita memang perlu memantapkan mekanisme yang ada sekarang. Meskipun dengan sistem proporsional, tetapi wakil-wakil itu, cukup dikenal dan juga cukup memperhatikan kepentingan dacrahnya.

Jadi, kalau kita sudah tinggal landas, dan rakyatnya betul-betul sudah siap kita akan mempertimbangkan penggunaari sistem distrtk. Bila rakyat betul-betul siap dan menghendakinya, kita akan laksanakan. Tapi, untuk Pemilu 1987 mendatang ini, nampaknya belum bisa.

Namun demikian, kita tetap berusaha untuk menempatkan wakilwakil yang berbobot dan berakar ke daerah, sehingga mengetahui situasi daerah dan bisa memperjuangkan kepentingan daerahnya di dalam rangka wawasan nusantara.

Golongan-golongan Dari ketentuan UUD 1945, anggota MPR terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan golongan. Sebelum ada UU Parpol dan Golkar, dan sebelum ada UU organisasi kemasyarakatan Golkar ini mengidentifikasikan dirinya termasuk ke dalam golongan-golongan menurut pasal 2 ayat 1 UUD 1945.

Akan tetapi setelah dijabarkan di dalam hukum di mana Golkar untuk kepentingan Golkar atau kampanye, itu tidak benar.

itu pada hakekatnya sama dengan partai politik, maka golongan-80Longan menurut pasal 2 ayat 1 tadi adalah golongan-golongan vang diatur dalam UU Keormasan.

Jadi, dalam hal ini, Golkar sama dengan partai politik, meskipun kader-kader Golkar ada di manamana juga ada di golongan-golongan tadi. Pembedaannya adalah masuk daftar calon, siapa yang masuk daftar calon tidak mungkin diangkat menurut golongan-golongan. Yang akan diangkat mewakili golongan-golongan disediakan bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan, misalnya PWI, meskipun di PWI banyak kaderkader Golkar.

Setiap aturan yang ada sekarang dikembangkan. Tapi semangatnya, kita kembalikan kepada UUD

Swadaya dalam dana Dana kampanye adalah swa. daya. Dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada. Kalau kemampuan kita segitu, ya segitu. Kalau ada bantuan dari kaderkader tentu saja kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi kita juga mengajukan appeal kepada kader-kader kita, khususnya yang mampu agar untuk secara ikhlas berpartisipasi dan syukur mendapat tanggapan yang baik. Oleh karena itu, Golkar cukup mempunyai kemampuan, walaupun tidak berlebihan.

Jadi dana untuk kegiatan Golkar atau kampanye tidak didapat dengan paksaan, atau memanfaatkan tender-tender pemerintah. Apalagi menggunakan anggaran rutin, anggaran pembangunan, atau menggunakan kuitansi fiktif: itu tidak benar. Kalau ada pejabat yang minta komisi dari pengusaha dengan dalih

1945 dan Pancasila. Sehingga, nartinya golongan-golongan yang diangkat, adalah terdiri dari yang mewakili organisasi kemasyarakatan.

Melalui HUT ini Golkar membulatkan tekadnya untuk mensukseskan Pemilu yang akan dalang. O

Sekjen Golkar: Sudah Dikeluarkan 12 Juta Kartu Anggauta dan 22 Juta akan

Mendaftar

JAKARAT, - Karena Golkar menghormati dan satu aspirasi dengan segala kebulatan tekad yang telah disampaikan oleh berbagai organisasi kemasyarakatan, yang menghendaki Jen-, deral TNI (purn) Soeharto di calonkan kembali sebagai Presiden dalam SU MPR '88 mendatang, maka Golkar dengan tegas juga akan mencalonkan kembali Jenderal TNI (purn) Soeharto dalam SU MPR mendatang menjadi Presiden RI periode '88 . '92.

Hal itu disampaikan Sekjen DPP Golkar Ir. Sarwono Kusu. maatmadja dalam jumpa pers di kantor DPP Golkar, Rabu, dalam rangka HUT Golkar ke 22 yang jatuh bulan Oktober ini.

Selanjutnya dikatakan, Kebulatan tekad mencalonkan Pak Harto sebagai calon Presiden RI periode mendatang tersebut, akan dikumandangkan dalam pernyataan politik Golkar yang

dikeluarkan rapat pimpinan Daripurna 22 Golkar yang akan berlangsung 18 - 20 Oktober.

Ditambahkan, sikap Golkar untuk mencalonkan lagi Pak Harto sebagai Presiden RI tersebut, sebenarnya telah dikemukakan sewaktu DPP Golkar mengadakan pertemuan dengan Pak Harto selaku Ketua Dewan Pembina Golkar tanggal 4 September yang lalu. Sikap itu akan dikemukakan secara resmi dan terbuka di akhir Rapim Golkar sekaligus malam resepsi HUT ke 22 Golkar pada tanggal 20 Oktober di Balai Sidang Senayan. "Mudah-mudahan beliau akan memberikan tanggapan pada resepsi tersebut", kata Sarwono.

Mengambil simpati. Berbicara mengenai kampanye, Sarwono mengatakan, Golkar akan mempelopori cara-cara kampanye yang menitik berat. kan pada kemampuan para kader-kadernya untuk mengambil

simpati masyarakat mencoblos tanda gambar Golkar. Ditegaskan, kegiatan kampanye secara massal tidak akan dittik berat. kan lagi. Pemilu '87 mendatang. tambahnya, akan merupakan "testcase" bagi para kader teritorial dan fungsional Golkar, yang sudah disiapkan sejak beberapa tahun terakhir ini.

Golkar yang saat ini meriah 267 kursi di DPR-RI yang merupakan fraksi mayoritas, telah merapatkan barisan melalui penciptaan 8,5 juta kader penggerak teritorial desa dan 400.000 kader fungsional. Dan saat ini Golkar telah mengeluarkan 12 juta kartu anggota, sedangkan yang mau medaftarkan' sekitar 22 juta lagi, tegasnya.

Sarwono yakin, dengan potensi sebesar itu, Golkar akan mampu mempelopori cara-cara kampanye yang berkwalitas a.l. mélalui kampanye "doorr to door" atau dari rumah ke rumah yang akan dilakukan para kader: Dan pada prinsipnya, Golkar akan meningkatkan kwalitas cara-cara kampanye, sehingga tidak akan merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa, demikian Sekjen DPP Golkar. (W-54).

Loyalitas Anggota DPR Lebih Ke "Boss" Parpol/Golkar Ketimbang Pada Pemilih

Jakarta, 8 Oktober.

Penempatan para pemikat suara (vote-getter) pada musim kampanye tahun depan merupakan komponen kecil saja dari sistem Pemilu yang kita anut. Karenanya, membicarakan masalah itu tidak begitu penting, sebab bukan itu persoalan yang dialami kehidupan politik kita.

"Yang perlu kita bicarakan, bagaimana mengubah sistem Pemilu yang ada, supaya DPR mendapat fungsi yang sesungguhnya”, kata Dr Arief Budiman, staf pengajar pada Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah, ketika dihubungi "SH" Selasa pagi lewat telepon.

Ia juga sependapat dengan dr. Eduard Depari yang menyatakan penempatan penggiring-penggiring suara dalam kampanye mendatang, sebagai "memanipulir suara rakyat" ("SH" 6 Oktober). Arief Budiman bahkan menekankan, sejak memasuki Orde Baru tahun 1966, ia sudah berkali-kali mengatakan tidak setuju dengan sistem yang ada, karena sama sekali tidak mendidik rakyat

Konsekuensi Pemunculan vote-getter pada ketiga kontestan (PPP, Golkar dan PDI), merupakan konsekuensi dari sistem Pemilu yang telah dipilih negara kita. Sistem yang ada sekarang, Arief melihat, kedudukan atau posisi partai sangat kuat. Posisi sangat kuat itu, kemudian memberi akibat buruk lagi yaitu, legislatornya terpaksa harus tunduk kepada "boss-boss” partai.

"Padahal, seseorang legislator di DPR sebenarnya adalah untuk bertanggung-jawab kepada seluruh rakyat. Namun karena sistem berkehendak lain, sekalipun

misalnya tiba-tiba ada kebanjiran, atau rakyat kelaparan, dan segala malapetaka yang menimpa rakyat, wakil-wakil rakyat di DPR belum tentu segera membuka mulut."

Doktor sosiologi dari Universitas Harvard, AS ini pun berpendapat, bungkamnya wakil-wakil rakyat tersebut, termasuk usaha menampilkan para pengiming pada masa kampanye nanti, merupakan pula salah satu aspek kecil dari betapa besarnya kekuasaan partai. Itulah sebabnya Arif Budiman merasa tidak penting membicarakan kehadiran pemikat suara yang dilakukan para kontestan, karena masalah kehidupan politik kita bukan di situ tempatnya.

Dampak Dengan kekuasaan besar yang dimiliki setiap parpol dan Golkar itu, ia menunjuk dampak negatif lain, di mana lembaga perwakilan rakyat semacam DPR menjadi tidak berfungsi, demikian juga wakil-wakil rakyat yang ada di sana otomatis tidak "bergigi".

"Hal ini semua bisa terjadi karena setiap 'boss' dari setiap partai politik dan Golkar, punya hak penuh menentukan siapa-siapa yang duduk di perwakilan rakyat", tegasnya lagi.

Praktek Pemilu yang dikehendaki Arief Budiman adalah dengan sistem memilih langsung wakil-wakil rakyat. Alasannya, di samping dapat mendidik rakyat agar mengerti kehidupan politik, sistem serupa itu sekaligus akan mendidik wakil-wakil rakyat sehingga punya rasa tanggung-jawab terhadap rakyat.

"Jadi, dari dulu saya menolak pola Pemilu yang memilih salah satu tanda gambar kontestan. Ka

rena melalui sistem ini, orang yang akan dijadikan sebagai wakil rakyat, belum tentu dikenal oleh rakyat yang telah nyerahkan aspirasinya ke DPR. Itulah konsekuensi kalau menganut sistem partai berkuasa", pemikir dan budayawan ini menjelaskan

Seminar AD Sabam Sirait, anggota DPA, pada kesempatan terpisah menjelaskan, dalam Seminar Angkatan Darat (AD) II tahun 1966 dulu sistem Pemilu kita telah disepakati yaitu tidak "dua kamar" tetapi "satu badan".

Dalam sistem itu, berarti yang dipilih adalah tokoh, bukan tanda gambar. Tokoh ini pun harus dikenal di kabupaten atau distrik Bisa saja orang lain, atau tokoh nasional dicalonkan di distrik tersebut dengan syarat mampu bertarung.

Memang, ketika itu, demikian Sabam, ada ketakutan memakai sistem distrik, "karena yang bakal menang adalah orang-orang ber uang, yang mempunyai kedudukan”. Tetapi di pihak lain, katanya, rakyat menjadi mengenal calon wakilnya.

Pada Pemilu 1971, kita masih seimbang memakai sistem distrik dan proporsional. Tetapi dalam perhitungan suara hanya sistem proporsional dipakai.

Lalu tahun 1977 dan 1982, sistem distrik makin dijauhkan. Sekarang, pada Pemilu mendatang, dengan memperhitungkan kondisi yang ada, menurut Sabam, sulit menuju sistem yang dicitacitakan dalam Seminar AD II tersebut

"Saya pribadi lebih setuju pada sistem distrik yang disepakati oleh Seminar AD II tahun 1966, dengan tetap menghargai aspake-aspek proporsional”, jelas

"Rakyat masih mementingkan siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakannya” ujarnya.

Konsekuensinya loyalitas lang sung kepada partai, bukan kepada pemilih, meskipun partai juga bertanggung jawab pada pemilih tetapi loyalitas anggota DPR yang terpilih kepada partai dulu, baru kepada pemilih. Ramelan menunjuk contoh "kasus Riau" yang dinyatakan sebagai melanggar kesepakatan organisasi.

Menjawab pertanyaan, adanya penggiring suara merupakan pencerminan tidak adanya daya tarik tentang program, dosen Ilmu Politik itu mengatakan, dari implikasi tanda gambar yang menonjol dari calon, menunjukkan bahwa program-program partai lebih menonjol dibanding individunya. Individu (calon) tunduk pada program partai. Di sini menunjukkan tidak diberinya ruang gerak kreativitas individu sepe nuhnya.

anggota DPA ini ketika ditemui "SH" Selasa malam di Jakarta.

Tidak Bisa Dihalang Sistem pemilihan umum di Indonesia serba tanggung dan berkombinasi, Seorang pemilih di samping memilih tanda gambar, juga memilih calon yang diunggulkan. Tetapi ketiga kontestan (PPP, Golkar dan PDI) sama-sama menyatakan pemilu untuk memilih tanda gambar, bukan calon, sehingga keberadaan lembaga penggiring (vote getter) dibenarkan, demikian dosen FISIP Universitas Airlangga Surabaya, Drs. A. Ramelan, MA menjawab "SH" Selasa siang, mengenai penempatan vote getter pada Pemilu 1987 itu.

Melihat sistem pencalonan masing-masing kontestan terdapat nomor urut satu, dua, tiga dan seterusnya, berarti pemilih tidak hanya memilih tanda gambar tetapi juga memilih calon. Dari sini sebenarnya vote getter secara halusnya berarti membohongi pemilih.

Repotnya sistim pemilu di Indonesia banyak kombinasi dari berbagai pilihan sehingga yang muncul seperti lembaga vote getter tidak bisa dihalangi. Adanya vote getter menunjukkan kepada pemilih bahwa vote getter itu berada dibalik tanda-tanda gambar masing-masing partai.

Keberadaan lembaga itu karena yang dipilih adalah tanda gambar. Kalau sistem Pemilu kita menyatakan yang dipilih adalah calonnya, maka lembaga vote getter tidak boleh ada. Ini melanggar, karena mengelabui.

"Menurut Undang-undang Pemilu kita, yang dipilih oleh pemilih adalah tanda gambar maka vote getter boleh ada”.

Kalau kita menonjolkan calon mungkin banyak yang tidak berani tampil. Takut tidak terpilih.

Bukan Orangnya Sementara itu Sutandyo Wignyosubroto MPA dari FISIP Unair juga menanggapi, bahwa secara idealnya seharusnya tidak menggunakan votegetter. Konsep yang didului oleh Golkar dengan mengadu program tersebut ternyata tidak dapat dilaksanakan.

"Sebenarnya yang dikonteskan atau diadu itu programnya, bukan orangnya," kata pengajar yang sebelumnya pernah dua kali jadi Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Politik itu.

Kenyataannya, keinginan dan cita-cita itu berbeda dengan realita. Namun Sutandyo percaya cara votegetter itu hanya bersifat sementara. Mungkin dalam satu atau dua kali Pemilu lagi, disebabkan kenyataan di Indonesia ini masyarakatnya masih berorientasi pada subyek atau manusianya.

Ia berharap, nantinya orientasi itu sudah harus berubah tertuju pada program dari para kontestan Pemilu. Ia membenarkan, bahwa Golkar yang mencetuskan sendiri ide orientasi program itu. ternyata kini "mendua", yakni ikut mendukung gagasan "masses program" (program menggunakan massa).

Sebagai pengamat, meskipun menyatakan dirinya sebagai "orang awam”, Sutandyo melihat tidak ada tanda-tanda pemerintah akan mengatur masalah, apakah dalam kampanye dengan menggunakan vote getter ataukah orientasi program. Persyaratan-persyaratan untuk ber. kampanye dan pemilu sudah ditetapkan dengan undang-undang dan peraturan, sehingga tidak perlu diatur lagi. Kalaulah nantinya seorang vote getter tidak memenuhi persyaratan, tentunya akan ditolak

la tidak membenarkan anggapan seolah rakyat kurang percaya pada program-program yang diajukan pada kampanye oleh para kontestan, namun masalahnya rakyat belum berkemampuan untuk melakukan analisis program. Tapi ia percaya, sesudah tiga empat kali Pemilu lagi, sistem berorientasi program itu akan dapat dilaksanakan, sebab kalau sekarang, mengubah sikap rakyat secara sekaligus ke arah itu dikatakannya tidak mungkin.

Diminta pendapatnya sebagai cendekiawan, dia bukan karena tidak percaya pada vote getter, tetapi lebih suka pada pendekatan melalui program untuk kampanye Pemilu. (Tira "SH")

Perlu Dialog Antara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan

dengan ABRI

UNTUK MEMBANTU ABRI DALAM MELAKSANAKAN TEROBOSAN

DR. Suhardiman SE tsb, kata Sianipar, perlu adanya dialog antara pimpinan organisasi kemasyarakatan yang telah berurat dan berakar di masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang baru, guna merumuskan langkah-langkah membantu ABRI dalam melaksanakan terobosanterobosan. Setelah itu, tambah nya, perlu dipikirkan untuk menciptakan forum dialog antara pimpinan organisasi kemasyarakatan dengan pimpinan ABRI, bidang-bidang apa yng perlu diadakan terobosan.

JAKARTA, Gagasan Prof. Dk. Suhardinan SE agar setiap organisasi kemasyarakatan saat ini membantu ABRI dalam melakukan terobosan-terobosan guna menanggulangi tantangan pembangunan nasional di masa mendatang. sesuai dengan amanat Presiden Soeharto di depan Pelantikan lulusari Akabri barubaru ini, patut direnungkan, dikaji dan disambut serta diwujudkan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan.

Demikian dikatakan drs. Madiri Thamrin Sianipar, dosen pengantar ilmu politik dan sistim politik Indonesia di Fak. Ilmu Administrasi Unkris, Jakarta, Kamis kemarin.

Gagasan ini, menurut Sianipar, konsisten dengan himbauan pemerintah dan ABRI serta ketiga kekuatan sospol dan tokoh-tokoh masyarakat, agar semua pihak melakukan aktualisasi UU No. 8 th. '85 kedalam tubuhnya masing-masing.

Dalam rangkaian mewujudkan secara konkrit gagasan Prof.

waktu untuk menata diri dan mengadakan perubahan mental dari kiprah politik kepada kiprah kemasyarakatan. Dalam rangkaian ini, menurut Sianipar, perlu dialog dan tukar informasi serta pengalaman dalam mengambil bagian untuk mengarahkan diri kepada dunia kemasyarakatan.

Bila hal-hal seperti diatas bisa terwujud, makai menurutnya, masalah-masalah bangsa sedikit demi sedikit dapat teratasi, seperti, masalah ketenaga kerjaan, kependudukan, kesehatan dan pendidikan. Bahkan bisa pula mendorong masyarakat untuk menuju kemandirian dalam segala bidang.

Lebih jauh dikatakan, ABRI sebagai kekuatan sospol terpenting saat ini dan di masa mendatang, jelas akan selalu menjadi ciri khas sistim politik nasional. Fungsi dan peranan ABRI akan tumbuh mekar saling isi mengisi dan saling menghidupi dengan organisasi kemasyarakatan, dan akan mewarnai perjalanan kehidupan bangsa sekarang dan di masa mendatang. (Buana/W-54)

Membantu ormas Forum dialog itu menurutnya sangat perlu, disamping membantu ABRI bisa juga sebaliknya, ABRI membantu ormas untuk membenahi diri guna membaktikan diri sebagai organisasi yang benar-benar organisasi kemasyarakatan.

Menurutnya, organisasi kemasyarakatan yang dulunya berorientasi politik seperti Soksi, Kosgoro, MKGR, MDI, AMPI, HMI, GMKI, PMKRI, GMNI, PMII, dsb, masih membutuhkan

Page 4

DAFTAR 2.216 nama calon ke-3 kontestan Pemilu '87 (PPP. Golkar, PDI) memperebutkan 100 kursi di Lembaga DPR diterim: hetua Panitia Pemilihan Indonesia, Sabtu (27/9). Banyak diantara nama calon wakil rakyat belum dikenal masyarakat luas, termasuk identitas maupun dedikasi politiknya. Suatu latar belakang munculnya ketidak-puasan disana sini, sehingga diantan politisi terkenal sampai menuding terjadinya pengajuan calon "karbitan".

Beberapa nama anak muda tertera dicalonkan Parpol dan Golkar, mereka lebih di kenal atas ketenaran orangtuanya atau keluarganya. Pendomplengan ketenaran nama orang lain diragukan kemampuannya mengemban ''aspirasi politik rakyat". Bilamana mereka berhasil jadi anggota MPR/DPR, masyarakat masih mengkhawatirkan bobot politiknya apakah mampu fungsional dan profesional melaksanakan hak dan kewajiban yang diamanahkan rakyat di Lembaga Dewan dan Majelis sesuai UUD'45.

Sistem pengajuan calon anggota DPR daripengurus ke-3 kekuatan sospol, disamping memenuhi syarat dasar a.l. usia 21 tahun dll, tentu orang ybs wajar dikenal masyarakat, apakah punya cakrawala pemikiran nasional dan internasional sebagaimana panfasnya. Artinya pencalonan tidak sedikitpun dipengaruhi kharisma ketenaran ayah-ibu atau keluarganya serta karena kebetulan ada unsur ''kekuasaan".

Kriteria calon DPR tidak terlalu mempersoalkan usia tus-muda, tetapi lebih menitik beratkan pada persepsinya meliputi Ipoleksosbud dan Hankammta. Tebal tidaknya kesadaran dan tanggungjawab seorang warga bagi bangsa dan negan selalu tercermin dalam penampilan, pengabdian dan perjuangannya terhadap kepentingan nasional. Hal ini dapat diamati masyarakat dari kegiatannya sehari hari dalam bermasyarakat, berprofesi, berorganisasi dain sebagainya.

Tokoh2 pendiri negan dan generasi mudanya a.l. Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Sutan Syahrir, Prof. Supomo, Prof, Muh Yamin

Adam Malik, Agus Salim, Otto Iskandarniata Chairul Saleh dll, pada umumnya mereka muncul dari organisasi masyarakat. Prestasi mereka sangat kita banggakan, berhasil memerdekakan Indonesia, membuat UUD'45 dan Ideologi Negan Pancasila. Ketokohan mereka bukti faktual yang patut diteladani dan ditiru sebagai garis besar menentukan kriteria yang pantas bagi penempatan tokoh politisi duduk di Lembaga Majelis/Dewan.

Pan negarawan Indonesia itu sebelum tampil di panggung nssional dan internasional, mereka ternyata lebih dahulu menggodog diri melalui jenjang organisasi2 kemasyarakat baik ketika masih pelejar dan mahasiswa maupun setelah menyelesaikan studinya. Tidak seorangpun diantara mereka sebagai "tokoh karbitan tetapi benar2 matang berpolitik serta menghayati mekanisme perjuangan bangsa Indonesia.

Apalah gunanya diselenggarakan Pemilu yang menelan dana natusan milyo di tengah kesulitan ekonomi rakyat dewasa ini kalau orang2 yang dipilih bakal jadi wakil rakyat adalah politisi karbitan, hanya demi sekedar memenuhi perintah UUD'45, Kinnya masalah Ini perlu dipertimbangkan lebib matang, apalagi menyongsong usia kemerdekaan Indonesia memasuki tahun ke-42.

Bangsa Indonesia punya peluang melakukan introspeksi unmed pengisian personil dalam struktur dan komposisi kenegaraan,

Page 5

Ummat Islam Di Indonesia Pasti Akan Men

sukseskan Pemilu 1987

Jakarta, Okt. (BY)..

Ummat Islam di Indonesia pasti akan mensukseskan Pemilu 1987, sebab kalau sampai Pemilu 1987 tidak. sukses/gagal maka ummat Islam berdosa. Karena ummat Islam harus membentuk negara yang syah, dimana diperlukan seorang kepala negara yang dipilih melalui proses Pemilihan Umum.

Demikian dikatakan seorang tokoh N.U. Kyai H. Muslih dalam acara silaturachmi keluarga besar Alim Ulama Jakarta Timur dan tatap muka dengan Ketua Umum Golkar tingkat i DKI Jakarta, kemarin sore di Sport Club Kepala Gading Jakarta Utara.

Maka kalau akan mengadakan kebulatan yang isinya hanya akan mensukseskan Pemilu dan mendukung atau mengusulkan Bapak Suharto sebagai Presiden dalam periode yang akan datang, maka sebaiknya tidak usah, sebab setiap dada ummat Islam apa itu Kyai,

Tokoh Alim Ulama dan para Haji dimana memelihara komunikasi pasti mensukseskan Pemilu dan dengan beberapa unsur dan mendukung kesediaan bapak diharapkan saling melengkapi, sa Suharto sebagai pemimpin negara. ling asah, asih dan asuh.

Berbicara mengenai Pemilu yang "Sukses Pemilu 87 bukan akan datang dirinya sebagai ang. semata-mata Golkar menang, gota NU telah konsekwen dan taat namun tetap tegaknya negara kesaakan keputusan yang telah diambil tuan Indonesia yang berdasarkan pengurus Pusat NU, dimana dirinya Pancasila dan UUD 45, Pemmelepaskan diri dari kepartaian dan bangunan harus berjalan terus undirinya tak akan ikut kampanye tuk terjamin kesinambungannya, baik untuk PPP, Golkar maupun Persatuan dan kesatuan harus PDI.

mutlak ditegakkan dan Pimpinan Sementara itu Ketua Umum Negara harus tetap ditangan Orde DPD tingkat I Golkar DKI Jakarta Baru”. Ujar Achmadi. H.Achmadi, mengatakan, dalam Hadir dalam tatap muka tersebut kebulatan tekad yang terpenting antara lain, Walikota Jakarta bukan isinya, namun kenyataan Timur, Anggota DPR/MPR RI. yang kita harapkan. Sebagai ang- H.Effendy Yusuf SH, Kapolsek gota GOLKAR Achmadi Pulo Gadung, Ketua DPD Tingkat I mengharapkan agar semua ang- DKI Jakarta, beberapa Alim Ulama gota memelihara wibawa, yang datang dari sudut wilayah mengembangkan pengaruh yang Jakarta Timur serta Koordinator baik yang terkait dengan profesinya Komisaris Golkar Pulo Gadung dimana mereka berada dan hen- H.Abi Zamroh dan beberapa undaknya ada paduan yang hidup, dangan lainnya. (R.29).

Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH

pada Rakernas AMPI

Pemilu Tanggungjawab Pemuda untuk Hari

Depan

Jakarta, (Pelita)

Bagi generasi muda keikutsertaan dalam Pemilu mendatang bukan saja merupakan hak tetapi sekaligus juga merupakan kehormatan dan tanggungjawab. Karena keberhasilan Pemilu 1987 akan menentukan hari depan bangsa, sedangkan yang berkepentingan akan hari depan adalah generasi muda. Demikian Mensesneg Suharmono SH selaku Ketua Dewan Pembina AMPI/Ketua Umum DPP Golkar dalam sambutan pengarahannya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) di wisma Karya, Senayan, Jakarta Senin pagi.

Karena itu oleh Sudharmono meminta AMPI untuk turut mengembangkan iklim dan situasi yang aman, tertib dan bergairah yang memungkinkan terselenggaranya pemungutan suara dengan sebaik-baiknya serta mengajak masyarakat seluas-luasnya, khususnya generasi muda untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya.

Dalam acara yang sama Pangab/Pangkopkamtib Jend. L.B. Moerdani dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Teritorial Mayjen Sarwono menekankan pula perlunya peranan kepemimpinan eksponen-eksponen pemuda untuk dimantapkan kemampuannya. Yaitu eksponen yang dinilai menjadi unsur pimpinan di lingkungan generasi muda atau yang dapat diproyeksikan ke dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas.

Di lingkungan pemuda sendiri, menurut Pangab, tugas pimpinan eksponen pemuda itu adalah mem- bina pemuda, sehingga patriotisme

dapat dimantapkan. Sedang

yang dinamis.

Lokasi itu, juga bisa dimanfaat- kan oleh masyarakat sekitar guna lebih menerbitkan para K-5-nya serta mengenai jam buka dan lokasinya akan diatur kemudian. Gubernur juga meminta, bila

pedagang masuk ke lokasi kapling

"Pelita" yang meninjau lokasi kapling yang disebut dalam rapim No. 25 dan kapling No. 27 itu, letaknya antara gedung BCA dan Wisma Metropolitan 1. Khusus pada kapling no. 27, Pelita melihat sudah banyak K-5 yang menjual makanan untuk mereka yang bekerja di kedua gedung tersebut. Tenda-tenda besar dan bedeng K-5, terlihat jelas di balik pagar seng warna hijau yang mengitari kapling tersebut. Perkaplingan di Jalan Sudirman ini, luasnya minimal 5.000 m2. Pada kapling No. 25 tercatat 7.500 m2. Lembaga Missi Rechasseering Republik pelopor dan pembaharu," katanya.

Rakernas yang berlangsung tiga hari itu, menurut Ketua Panitia Widjanarko Puspoyo dihadiri oleh peserta-peserta dari DPD Tingkat I sebanyak 78 orang unsur DPP 43 orang ditambah peninjau 30

Orsospol untuk menyelenggarakan pendaftaran anggota secara per- orangan dan mengadakan pen- daftaran. "Meskipun ormas misalnya AMPI itu bukan lagi anggota Golkar, bukan onderbow dari Golkar, ini tidak berarti bahwa antara AMPI dan Golkar tidak ada hubungan lagi,” kata Sudharmono.

Para tokoh yang memberikan pengarahan selama Rakernas itu adalah Mendagri Soepardjo Rustam, Menpora Abdul Gafur, Pangab Jend. L.B. Moerdani, Ketua Umum Golkar Sudharmono yang juga Mensesneg sekaligus Ketua Dewan Pembina AMPI, Sekjen Golkar Sarwono Kusumaatmadja dan Sekr. Dewan Pembina AMPI Soekarton Marmo Soedjono.

Hubungan Golkar - AMPI Dalam sambutan pengarahannya, Ketua DPP Golkar yang juga Ketua Dewan Pembina AMPI, Sudharmono menjelaskan makna UU Parpol dan Golkar serta UU Keormasan, khususnya yang menyangkut hubungan antara Golkar dan ormas-ormas termasuk AMPI. Orsospol yakni partai dan Golkar di satu pihak tidak diperkenankan lagi mempunyai anggota yang berbentuk ormas, sedang di lain pihak adalah kewajiban

Hubungan struktural memang tidak ada lagi, namun hubungan komunikatif dan fungsional timbal balik dapat terus dijalin. Golkar dan AMPI dapat bekerjasama dalam melaksanakan pengkaderan di kalangan pemuda yang terhimpun dalam AMPI, karena memang anggota AMPI itu juga anggota Golkar.

Pendidikan politik Pangab dalam pengarahannya mengatakan pula, melalui pendidikan politik, maka ketahanan politik dapat dilaksanakan. Bagi generasi mdua, pendidikan politik itu merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa.

Pendidikan politik itu juga harus merupakan bagian dari proses pembaharuan kehidupan politik dalam usaha menciptakan suatu sistem politik yang benarbenar demokratis, stabil dinamis, efektif dan efisien.

"Sebenarnya pendidikan politik itu secara alamiah telah berjalan dan tetap akan berlangsung terus melalui berbagai interaksi sosial dalam masyarakat yang dikenal sebagai proses penghayatan nilai," kata Pangab.

Kedewasaan Mendagri mengatakan, dalam rangka menghadapi lepas landasnya pembangunan nasional, maka kehidupan bangsa dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu semakin bersikap matang dan dewasa.

Oleh Sudharmono dikatakan, hubungan antara Golkar dan ormas-ormas keluarga besar Golkar, baik yang lahirnya dibentuk Golkar seperti AMPI dan lainlain, maupun ormas-ormas yang sejak semula melahirkan dan mendukung Golkar harus dibina dan dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

partai-partai politik bisa lebih dewasa dan mampu berperan lebih baik. Penegasan ini menjadi lebih menarik, karena adanya kenyataan pada partai partai politik yang ada sekarang ini kericuhan-kericuhan intern yang dikhawatirkan bisa mengurangi kredibilitas dan kemampuan mereka untuk berperan dan berfungsi secara maksimal.

Masalah mendasar MASALAH kedewasaan partaipartai politik atau lembaga sosial politik sebenarnya adalah masalah yang mendasar dan serius kalau kita melihat pembangunan bangsa secara keseluruhan. Lembaga sosial politik berguna untuk menyalurkan aspirasi dan dinamika masyarakat yang telah tumbuh sebagai hasil pembangunan yang giat dilaksana kan. Semakin dewasa lembaga sosi al politik, semakin baik pula fungsi. nya untuk menjadi wadah dan penyalur aspirasi dan dinamika masyarakat itu. Sebaliknya, semakin kurang dewasa lembaga sosial politik, semakin kecil pula fungsinya sebagai wadah dan penyalur aspirasi dan dinamika masyarakat itu. Dalam situasi dimana lembaga sosial politik tidak bisa berfungsi itu, maka yang terjadi adalah aspirasi dan dinamika masyarakat akan menempuh jalannya sendiri-sendiri, tanpa ada yang mengatur dan menata. Kalau hal ini berlanjut terus-terusan, bisa-bisa aspirasi dan dinamika itu menjadi faktor yang membahayakan persatuan, keamanan, dan bah kan pembangunan kita sendiri.

politik ditandai dengan meningkatnya kualitas maupun kuantitas partisipasi sosial politik masyarakat.

Partisipasi sosial politik yang meningkat cepat akan bisa bermanfaat bagi ketahanan dan kestabilan politik apabila partisipasi itu diwadahi dengan baik dan disalurkan dengan memadai. Sebaliknya, kalau partisipasi sosial politik itu tidak diwadahi dan ditata dengan haik, maka akan terjadi kegoncangan-kegoncangan sosial politik yang mengganggu ketahanan dan kestabilan. Ibarat air sungai yang meluap, kalau tidak diwadahi atau dikelola dengan sistem irigasi yang baik, maka akan bisa merusak lingkungan atau bahkan mendatangkan bencana berupa banjir. Sebaliknya, apabila air yang meluap itu dikelola dengan baik dengan sistem irigasi yang memadai, maka luapan air sungai itu bisa dimanfaatkan untuk pengairan sawah-sawah atau pembangkit tenaga listrik!

berbelok atau dibelokkan ke arah gerakan-gerakan yang anti kenegarawanan tanpa tujuan luhur. Dasar kegiatan tidak bisa pada kearifan dan kebijakan, tetapi cenderung main kucing-kucingan dan sabot sana sabot sini. Hal inilah yang tentu saja harus dihindarkan. Hal ini pulalah yang menyebabkan penegasan Pangab agar partai-partai politik tampil wajar jadi punya arti penting!

Penegasan Pangab itu merupakan salah satd isyarat yang diberikan pemerintah agar partai-partai politik lebih giat dalam menjalankan fungsi sebagai wadah dan saluran aspirasi, dinamika dan partisipasi sosial politik masyarakat. Isyarat itu bukan yang pertama kalinya.

Masalahnya kini terpulang kepada partai-partai politik khususnya dan lembaga-lembaga sosial politik lainnya. Apakah mereka mau me”. manfaatkan peluang yang berkalikali diungkapkan itu. Apakah mere ka mau meningkatkan fungsi sebagai wadah dan penyalur aspirasi, dinamika, dan partisipasi sosial politik masyarakat. Mengingat bahwa peningkatan kelembagaan sosial po litik merupakan salah satu cara untuk membangun kehidupan politik bangsa dan negara, maka tentulah para pemimpin partai partai politik tidaklah segan-segan untuk menerima himbauan atau ajakan agar me reka tampil secara wajar dalam kehidupan politik.

Salah satu syarat utama untuk bi sa tampil dengan baik dan berfungsi sebagai wadah dan saluran aspirasi, dinamika dan partisipasi adalah konsolidasi dari dalam kelembagaan. Artinya, untuk bisa lebih efektif dan mantab, maka harus ada ikatan yang kuat di antara para pemimpin partai politik itu sendiri. Kekuatan partai politik ibarat sapu lidi. Semakin kuat ikatan pangkalnya, semakin kuat pula kadar kelembagaan- · nya. Semakin lemah ikatannya, semakin lemah pula kadar kelembagaannya. Jadi kalau para pemimpinnya akrab dan bersatu, maka lembaganya juga bisa jalan baik dan a fektif. Sebaliknya, selama pemimpta-pemimpin partai hanya bertengTv dan berebut pengaruh, mako jeada kelembagaannya jadi rendah. » (doo)

Tampil wajar PENEGASAN Pangab agar partai-partai politik diberi peluang untuk tampil secara wajar dalam pemilihan umum tahun depan tentunya didasari suatu harapan agar partaipartai politik yang sah bisa berperan dengan maksimal dalam ikut menata dan mengelola aspirasi, dinamika, dan partisipasi sosial politik masyarakat. Kaitan dengan ketahanan dan kestabilan kiranya cukup jelas, karena tanpa wadah dan saluran yang memadai, bisa-bisa aspirasi, dinamika dan partisipasi masyarakat tidak tersalurkan lewat jalur-jalur yang telah tersedia. Bisa bisa as pirasi, dinamika dan partisipasi itu berkembang seasal mungkin. Kare na tidak lewat wadah yang resmi, hal itu bisa meluber bagaikan mercon yang nyasar kesana-kemari dan membahayakan masyarakat dan banysa.

Apabila aspirasi, dinamika, dan partisipasi sosial politik berkembang seasal mungkin tanpa diketahui kemana arah-tujuannya, maka apa yang diharapkan Pangab tentang gerakan kenegarawanan yang punya tujuan luhur sulitlah diwujudkan. Bahkan, karena tersalur lewat jalanjalan gelap atau belakang, maka ay pirasi, dinamika, partisipasi itu bisa

Aspek kelembagaan sosial politik dalam pembangunan bangsa di nei gara-negara sedang berkembang dikemukakan oleh Samuel Hunting ton. Sarjana politik ini mengkaitkan ketahanan dan kestabilan politik de ngan kelembagaan sosial politik. Semakin mantap kelembagaan sosial politik, semakin mantap pula ketahanan dan kestabilan politik. Kelembagaan sosial politik dimaksudkan sebagai penataan atau pengaturan aspirasi, artikulasi maupun partisipasi sosial politik umumnya. Sejalan dengan kemajuan-kemajuan di bidang-bidang lain, terutama di bidang pendidikan dan teknologi komunikasi, maka kehidupan sosial

Dimensi Etis dan Moralitas Perlu Menonjol dalam

Pemilu 1987

nya ingin pula mengetahui jalan. nya Pemilu kita. Untuk itu di-

usahakan agar Pemilu di Indonesia

JARAK antara saat ini dengan 23 April 1987, tanggal di mana kita akan berbondong-bondong menuju TPS untuk memberikan suara masing-masing, tidaklah jauh. Apalagi sekarang kita tengah berada dalam dan memasuki bulan yang semakin dekat dengan akhir tahun 1986. Makin dekatlah kehadiran Pemilu 1987, Pemilu yang pertama setelah asas tunggal.

Tahun 1986 cukup ramai dengan masalah-masalah Pemilu khususnya di kawasan Asia. Filipina, Jepang, Muangthai, Bangladesh, Malaysia, dan Benazir Bhutto di Pakiskan juga mendesak Zia ul Haq untuk segera mengadakan Pemilu.

Bila kita memandang tidak ada yang ideal di antara mereka bagi kawasan Asia, maka hendaknya kita membuat dan berbuat yang ideal. Yakni suatu Pemilu yang benar-benar memiliki karakteristik yang telah disepakati dan memang sangat diidam-idamkan bersama, "luber" dan "jurdil." Dan yang lebih penting lagi disamping itu ialah tidak menimbulkan korban jiwa.

Maka suksesnya Pemilu 1987 yang bebas atau tanpa ekses harus diusahakan semaksiinal mungkin. Inilah suatu tantangan berat bagi setiap kehadiran Pemilu yang harus dijawab. Karena sebagai. mana kita mengikuti jalannya Pemilu-Pemilu di negara-negara kawasan Asia, mereka pun rasa.

Damai Jika kepentingan itu tidak terasa, disebabkan situasi dan cuaca bagi tiap negara berlainan, maka sangat penting menengok Pemilu kita di masa lalu, Sejarah menyimpan banyak hikmah dan ia sebagai juru pengingat selain agar kita tidak terperosok dua kali juga untuk melangkah lebih maju dalam Pemilu 1987 mendatang.

Tercatat, bahwa Pemilu 1982 mengakibatkan empat orang tewas dan 78 orang luka-luka di Surabaya. Di Banjarmasin sembilan orang tewas, sedangkan yang lukaluka 122 orang (Ayip Bakar, Kompas, 12 Agustus 1986). Dan juga boleh dicatat, bahwa di Jakarta, Pemilu 1982 meninggalkan pengalaman pahit dengan terjadinya peristiwa "Lapangan Bantang."

Oleh karena penataan sistem politik telah tuntas dengan diterimanya Pancasila sebagai satusatunya asas bagi Orpol dan Ormas, maka adanya usaha-usaha pencegahan hal-hal demikian adalah satu alternatif yang tidak dapat dihindarkan.

Sangat tidak diharapkan adanya desas-desus atau isyu-isyu men

jelang Pemilu 1987 mendatang yang membuat keruhnya suasana. Keruhnya suasana, panas dan tegangnya situasi hanya akan mempengaruhi stabilitas keamanan nasional yang telah dibangun dengan capek dan memakan biaya cukup mahal. Patut dipercaya, bahwa rakyat ingin hidup dengan hati damai, aman dan tenteram yang tidak terukur dengan materi, baik pada saat menjelang atau sesudah Pemilu, dan dari-ke Pemilu.

Tidak Mubazir Kita telah terbiasa membahasakan Pemilu dengan istilah "Pesta Demokrasi.” Entah, apa ini suatu yang sudah pas sehingga belum terdengar adanya langkah baru untuk mencari kata-kata yang lebih klop sebagai pasangan kata "demokrasi."

Sering terlihat dalam suatu pesta adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan belum tentu kegiatan itu mendatangkan manfaat baik bagi yang mengadakan atau bagi yang turut berpesta. Secara umum, yang jelas tampak dalam pesta ialah kegembiraan, bersenang-senang, bebas yang biasa jadi sampai lupa batas dan penghamburan biaya. Dikatakan oleh Sarlito W. Sarwono, bahwa istilah "pesta" dalam kaitan apa pun, baik dalam kaitan ulang tahun, kemenangan, selamatan, maupun pemilihan umum, selalu mengandung konotasi kegembiraan, lepas, bebas dan hura-hura (Kompas, 22 Juli 1986).

Page 6

Kalau selama ini istilah "pesta" disepakati dikaitkan dengan kata "demokrasi,” maka kita tidak ingin mengidentikkannya dengan pesta-pesta yang berkembang dan membudaya di tengah masyarakat. Pesta yang diadakan misalnya oleh remaja-remaja dalam rangka kegembiraan lulus ujian atau pesta malam tahun baru. Dalam pesta semacam itu bisa jadi timbul aksi mabuk-mabukan dan jingkrakjingkrak tidak karuan. Atau bisa jadi pula, pulang dari pesta ada wajah yang babak belur. Jika demikan. maka mubazirlah pesta itu. Walhasil, jika memang istilah "pesta” disepakati, maka diminta pembuktian bahwa di sini (Indonesia) ada pesta yang bersih dan tidak mubazir, yaitu "Pesta Demokrasi.”

Etis-Demokratis Suasana pada saat kampanye berlangsung adalah suasana yang paling panas. Dalam suasana ini mestilah diperlihatkan sikap-sikap etis dan langkah-langkah demokratis. Jika dalam kampanye Pemilu 1987 aspek agama tidak

akan disentuh, maka yang tidak dapat ditanggalkan ialah moralitas demi peningkatan dimensi etis dalam rangka usaha membuat suatu Pemilu yang bermutu.

Pemilu 1987 adalah Pemilu yang pertama kali setelah asas tunggal. Oleh karena itu ia benar-benar dinilai sebagai tolok ukur bagi operasionalisasi asas tunggal, Pancasila. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila haruslah benar-benar ditampilkan dan menjadi peran utama dalam berkampanye di lapangan.

Dari pengalaman lalu, pada saat kampanye di lapangan di mana massa pendukung turun ke jalanjalan dengan meneriakkan mana kontestan yang didukungnya, terlihat rasa ketakutan di kalangan masyarakat. Bisa dilihat dari ditutupnya toko-toko baik di pinggir-pinggir jalan atau di pusatpusat perbelanjaan.

Hal ini sebenarnya mengandung implikasi yang bisa saja dipertanyakan, mengapa kegiatan itu (baca: kampanye) yang sudah menjadi program pemerintah

mengganggu kebutuhan masyarakat dalam hal mencari nafkah dan kebutuhan membeli?

Pemilu 1987 ditantang untuk membenahi dan membersihkan kemungkinan-kemungkinan seperti di atas dan kemungkinan lainnya seperti keterlibatan para pelajar tingkat menengah yang belum waktunya bagi mereka turut terjun dalam kegiatan kampanye. Sebab jika mereka ikut-ikutan, agaknya suatu kerugian yang akan menimpa mereka: mereka membuang waktu - mungkin sampai ada yang berani meninggalkan jam pelajaran

Juga, tidaklah etis plus tidak demokratis bila dalam kampanye nanti terlihat penempelan tanda gambar salah satu kontestan dengan cara menumpuk tanda gambar kontestan lainnya Yang lebih tidak etis lagi bila mencoret dan meroheknya. Biarkanlah rakyat memandangi gambargambar ketiga kontestan yang akan tampil di panggung politik. Dewasakanlah bangsa dan gencrasi lewat Pemilu 1987.

Kampanye Malam Hari Masih

Dipertimbangkan

Jakarta, Senin, Mdk

Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rocstam mengatakan fihak Lembaga Pemilihan Umum sedang mempertimbangkan apakah kampanye Pemilu 1987 diperbolehkan dilakukan pada malam hari atau tidak, karena dalam. Pemilu 1982 tidak ada larangan untuk itu.

"Kalau menurut peraturannya dulu boleh berkampanye pada malam hari," kata Menteri Soepardjo harini dikantornya.

Menurut Kepala Biro Humas Depdagri Feisal Tamin, soal boleh tidaknya berkampanye pada malam hari itu timbul ketika Menteri Dalam Negeri mengadakan pertemuan dari hati ke hati minggu yang lalu dengan para pimpinan Parpol dan Golkar. Pertanyaan itu terulang kembali harini pada saat Menteri Dalam Negeri menerima delegasi DPRD Kalimantan Tengah bersama sama dengan Gubernurnya.

Pada Pemilu 1982 yang lalu di Kalimantan Tengah kampanye kebanyakan dilakukan pada malam hari, karena pada siang hari penduduk tidak bisa dikumpulkan baik di lapangan maupun di gedung gedung.

"Bagi Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua LPU ini

juga menjadi bahan," kata Feisal Tamin.

Soepardjo Roestam membenarkan bahwa dia telah mengadakan pertemuan dari hati kehati dengan para pimpinan Parpol dan Golkar minggu lalu, dan pertemuan itu masih akan dilanjutkan dalam waktu dekat ini.

Kata Menteri, dia telah pula menerima surat secara langsung dari sementara fihak PPP yang mencalonkan dirinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Surat surat ini telah diserahkan kepada Ketua Umum PPP agar memperhatikan surat surat itu dan dapat diselesaikan, ujar Menteri.

Dalam pertemuannya dengan para pimpinan Parpol dan Golkar telah ditanyakan masalah masalah hambatan dan kemajuan kemajuan yang dialami ketiga kekuatan sosial politik itu. Bersib Lingkungan

Secara terpisah ditempat yang sama, Ketua Panlitpus (Panitia Peneliti Pusat) LPU Harry Sugiman mengatakan pembelaan dari ketiga kontestan tentang kelengkapan administrasi secara berangsur angsur telah dikirimkan ke LPU.

"Pembelaan mereka mulai masuk satu persatu,"

kata Harry Sugiman yang sehari harinya ada Dirjen Sospol Depdagri.

"Kekurangan administrasi itu hanya karena keterlambatan komunikasi," ujarnya lagi. Dan ini suatu alasan yang dapat diterima oleh Panlitpus,

Atas pertanyaan tentang kriteria "Bersih Lingkungan", Harry mengatakan untuk dijadikan calon anggota DPR, yang bersangkutan harus tidak terlibat langsung atau tak langsung dari G-30-S/PKI, yang dinyatakan dalam bentuk SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) yang dikeluarkan oleh fihak Kepolisian.

"Ini yang kita pegang dan kalau ada penilaian yang ada kaitannya dengan SKKB adalah kewenangan kepolisian," ujar Harry lagi.

Dia menambahkan, untuk melengkapi persyaratan calon anggota DPR, sekarang ini mulai berdatangan SKKB tersebut. Keterlambatan datangnya SKKB tersebut antara lain disebabkan apabila seorang calon ber. domisili di Jakarta, tetapi dia dicalonkan untuk daerah Aceh misalnya, SKKB-nya harus berasal dari Kepolisian Aceh setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepolisian di Jakarta. (Y/561T)

Menhankam: Suksesnya Pemilu Tidak Terpisah Dari Pembangunan Nasional

bicara mengenai masalah pengamanan Pemilu yang akan datang, Menhankam menegaskan bahwa keberhasilan tugas pengamanan ini akan sangat menentukan kesuksesan Pemilu 1987.

Untuk itu perlu diupayakan secara seksama melalui perencanaan dan persiapan yang matang serta pelaksanaannya yang sungguh dilapangan, agar pengamanan langsung maupun tidak langsung dapat menghindari kegiatan tumpang tindih.

Jakarta, Senin, Mdk

Situsi dan kondisi Kamtibmas di seluruh Indonesia termasuk di daerah Irian Jaya perlu terus dipelihara dan dipertahankan, agar pelaksanaan Pemilu 1987 dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan .sukses di setiap daerah pemilihan.

Meneri Pertahanan dan Keamanan Poniman mengungkapkan hal itu di Kabupaten Sorong Irian Jaya, baru-baru ini di depan para anggota Panitia Pemilihan Daerah (PPD) Tingkat II Sorong, Muspida dan para pejabat ABRI setempat.

Menhankam juga mengharapkan agar semua aparat penyelenggara Pemilu 1987 memiliki motivasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi disertai dengan kesadaran bahwa suksesnya Pemilu 1987 adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dalam kerangka mencapai tujuan nasional.

“Demikian pula stabilitas wilayah perlu dipertahankan agar dinamisasi dalam rangka keikut sertaan seluruh warga negara dalam Pemilu 1987 dapat dijamin berhasil," kata Menhankam sebagaimana diungkapkan Biro Humas Dephankam di Jakarta, kemarin.

Dengan telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya azas oleh ketiga ke

kuatan sosial politik, Menhankam Poniman berharap para peserta Pemilu dalam kegiatan kampanyenya menampilkan tema dan materi kampanye yang berori. entasi

kepada program pembangunan, karena hal demikian akan lebih dirasakan rakyat banyak bila ditampilkar dalam bentuk karya nyata.

Adapun salah satu kegiatan penting dari tahapan pelaksanaan Pemilu yang perlu diwaspadai bersama adalah tahapan kampanye. Oleh karenanya, diharapkan ketiga kontestan Pe milu 1987 supaya bisa mele. wati lamanya masa kampanye dan masa tenang dengan baik.

Sementara penggunaan sarana prasarana untuk ke. giatan Pemilu, juga hendaknya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah seperti penggunaan ruangan, radio dan TV serta berbagai sa rana lainnya.

Demikian juga, dalam kampanye nanti Men-, hankam Poniman minta agar tidak mempersoalkan Pancasila dan UUD 45, serta tema kampanye adalah program dari tiap peserta Pemilu yang berhubungan dengan pembangunan nasional sebagai pengabdian Pancasila.

Segenap aparat Pemerintah daerah dan badan penyelenggara Pemilu setempat, juga harus mampu membina kerjasama sebaikbaiknya, karena suksesnya Pemilu 1987 sesungguhnya merupakan tanggung jawab seluruh aparat pemerintah dan masyarakat.

Kunjungan kerja Menhankan Poniman selaku anggota Lernbaga Pemilu ke Irian Jaya ini adalah untuk melihat perkembangan persiapan dan pensuksesan Pemilu 1987.

Selama dalam kunjungan dari 27 Oktober hingga 1 Nopember tersebut, Menhankam telah menerima banyak .masukan baik dari PPD Tk.I dan II, Muspida Tk.I dan II, serta Laksusda Maluku Irian Jaya dan jajaran ABRI lainnya. (R/422h)

Masalah Pengamanan

Selanjutnya ketika ber

Sepuluh Persen Calon PPP Berstatus Pegawai Negeri

Jakarta, Kompas

Sebanyak sepuluh persen dari 800 calon anggota DPR yang diajukan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) adalah pegawai negeri. Dalam ketentuan yang berlaku memang tak ada larangan bagi pegawai negeri memasuki partai politik.

Sekjen DPP PPP Drs Mardinsyah menegaskan hal ini ketika dihubungi Kompas di Jakarta, Jumat siang. Kegiatan untuk pemilu kini memasuki tahap pembelaan bagi kontestan, yakni me. lengkapi persyaratan yang ditetapkan bagi calon-calon yang diajukan.

Menurut Mardinsyah, mereka yang berstatus pegawai negeri harus dimintakan izin untuk menjadi calon anggota DPR. Misalnya bagi staf pengajar yang pegawai negeri, harus dimintakan izin pada Mendikbud.

Dari sepuluh persen yang pega: wai negeri itu, sebagian besar dari jajaran Departemen Agama, disu. sul oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka yang pegawai negeri, sebagian telah dimintakan izin, sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Mardinsyah menjelaskan, syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk calon-calon dari PPP meli. puti pas foro, surat kesehatan, SKKB plus, yakni surat keterangan kelakuan baik beserta keterangan bersih diri, serta izin bagi pegawai negeri.

Masih berlangsung Ditanya jumlah calon PPP yang belum memenuhi persyaratan, Mardinsyah mengatakan, hal itu sulit dijelaskan karena proses perlengkapan syarat terus ber. langsung. Setiap calon yang selesai persyaratannya langsung disampaikan kepada Panitia Pe. milihan Indonesia. "Sebaiknya

Anda tanyakan hal itu ke sana," tambah Mardinsyah sambil me. nunjuk PPI atau LPU.

Menurut Mardinsyah, hampir tak ada hambatan bagi PPP untuk melengkapi persyaratan calon. calonnya. Hambatan hanya terasa dalam soal pengiriman pemenuh. an syarat dari daerah ke pusat, mengingat sebagian mereka yang dicalonkan itu berada di daerah.

Tanggal 18 Oktober lalu merupakan batas akhir tahap penelitian calon-calon anggota DPR dari ketiga kontestan (PPP, Golkar, PĎI). Setelah itu daftar calon dikembalikan kepada ketiga kontestan untuk dipenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan. Saat ini adalah tahap bagi ketiga kontestan untuk membela calon. calonnya, dalam arti melengkapi persyaratan yang belum terpe. nuhi.

Pembelaan ini akan berlang. sung hingga 16 November menda. tang. Setelah itu kegiatan pemilu memasuki tahap penyusunan daftar calon sampai 6 Desember. "Tapi saya kira PPP sebelum batas akhir pembelaan, calon. calon yang kini belum langkap persyaratannya akan sudah sele. sai," ujar Mardinsyah optimis.

Ditanya mengenai calon-calon untuk anggota DPRD, Mardinsyah mengatakan, belum ada laporan dari daerah mengenai hasil penelitian calon setelah di. kembalikan oleh Panitia Pemilih. an Daerah (PPD). "Mungkin saja tak ada masalah lagi, sehingga tak ada laporan," kata Mardinsyah.

Dijelaskan, untuk anggota DPRD tingkat II,calon dibela oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Bila DPC tak sanggup menangani, maka calon itu dilimpahkan kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Kalau DPW juga tak sanggup, maka calon DPC yang

hendak dibela itu diserahkan kepada DPP

Ditanya hambatan bagi pembelaan calon untuk anggota DPRD tingkat II dan tingkat I, Mardinsyah menjelaskan, juga belum diketahui masalah itu. Sekali lagi karena belum ada laporan dari daerah segala yang berkaitan dengan calon-calon yang telah diteliti itu.

Minta berhenti Sementara itu dua calon ang. gota DPRD Riau minta berhenti sebagai pegawai negeri Departemen Agama, karena tidak mem. peroleh izin atasannya. Masingmasing H Mohammad Dun Usul dan H Abdul Kadir, Ketua DPW PPP Riau, keduanya pegawai Kanwil Departemen Agama Riau. Dun Usul mengajukan permohonan berhenti dengan hormat sedangkan Abdul Kadir yang usia. nya 50 tahun memperoleh pen. siun.

"Ya tidak ada jalan lain baginya untuk menunjukkan konsistensi. nya sebagai calon wakil rakyat dari PPP," ujar Abdul Kadir menjawab pertanyaan Kompas sehubungan dengan sikap Dun Usul. Sedangkan Dun Usul sen. diri yang diminta keterangan tak bersedia memberikan komentar, dia hanya tersenyum saja.

Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, Drs Ishak Manany, yang diminta keterang. annya, menjelaskan bahwa kebi. jaksanaannya tidak memberikan izin kepada bawahannya menjadi calon ÞPP, itu sesuai petunjuk dan penggarisan yang berlaku bagi setiap anggota Korpri, yaitu harus Golkar. "Kami sudah mem. berikan surat pemberhentian atas permohonan yang bersangkutan," ujar Ishak Manany.

Sementara itu Rektor Universi. tas Riau (Unri) Prof Dr H. Muchtar

Lufi mengatakan alasannya untuk tidak memberi izin kepada Drs Syed Abdullah Ghazaly sebagai calon dari Golkar untuk DPRD, karena "Syed Ghazali adalah satusa nya dosen senior ilmu politik Unri dan tenaganya sangat di. butuhkan."

Penolakan izin bagi Syed Ghazali sempat menimbulkan reaksi Ketua Fraksi Karya Pembangun. an DPRD Riau, H Thamrin Nasu. tion, yang menyebut penolakan itu bertentangan dengan keputusan DPP Golkar. "Soalnya pen. calonan tokoh muda Golkar itu merupakan keputusan organi. sasi.'

Sedangkan Ghazali yang dihu. 'bungi Jumat petang juga berpen

dapat alasan rektor Unri itu terlalu dicari-cari. "Saya bukan satu. satunya dosen ilmu politik senior di Unri. Sedikitnya masih ada empat dosen lainnya, dan di universitas ini tidak ada jurusan ilmu politik.”

Akan diadukan Lain halnya dengan Ny Jun Bemma, Wakil Ketua DPD PDI Riau. Dia merasa tidak dicalonkan untuk DPRD dan DPR karena ada unsur kesengajaan. Dia juga meni. lai dalam kasus ini DPD PDI Riau kurang berusaha membantu me. nyelesaikan kesulitannya.

Menurut Jun Bemma, pada waktu petugas Pantarlih mendatangi rumahnya di jalan Dahlia Pekanbaru, dia memang tidak ada

di rumah. "Saya pulang dari Yogyakarta akhir Mei, tapi masih ada waktu sampai akhir Juni untuk mendaftar."

Ketika soal pendaftaran itu di. tanyakan kepada Lurah tempat tinggalnya, diketahui daftar itu sudah dikirim ke Kecamatan Su. kajadi. Dan ketika dicek di tempat terakhir ini memang sudah terdaf. tar, namun Camat tetap menolak memberikan nomor suaranya.

Jun Bemma mengatakan, dia sudah melaporkan hal tersebut kepada DPP PDI di Jakarta. Kalau pada akhirnya tidak ada penyelesaian, wakil ketua DPD ÞDI Riau itu akan mengadukan Camat Sukajadi ke Pengadilan.

(dir/zas)

Perumtel sediakan fasilitas dan sarana telekomunikasi menghadapi Pemilu 1987

Bandung, Prioritas

Sebagai pengelola jasa telekomunikasi dalam negeri, menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 1987, Perumtel akan menyediakan fasilitas telekomunikasi serta sarana lainnya.

Kepala Humas Perumtel Mizwar Mu'in di Bandung kemarin mengatakan, penyediaan fasili. tas itu untuk membantu memperlancar penyampaian hasil pemungutan suara dari daerah ke pusat dan sebaliknya. Dengan demikian, hasil pemungutan suara dari masing masing daerah pemilihan dapat lebih cepat tersebar dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat di pelosok tanah air.

munikasi antara PPD I ke pusat Jakarta.

Perumtel akan menyediakan serta mempersiapkan sarana baik untuk di Jakarta, fasilitas telekomunikasi antarsentral komunikasi - PPD I · Pusat, maupun fasilitas telekomunikasi antar PPD I - PPD II.

Untuk Jakarta, rencana penyediaan fasilitas tersebut meliputi sambungan cabang TRO sebanyak 10 nomor untuk sentral komunikasi PPI, 10 nomor untuk Posko PPI dan 4 nomor untuk Departemen Dalam Negeri.

Kemudian sambungan telex, meliputi 2 nomor yang masing masing untuk sentral komuni. kasi PPI dan Posko PPI, 4 nomor telex untuk Departemen Dalam Negeri, 5 point to point printer antara sentral komuni. kasi PPI - Posko PPI, serta 2 point to point printer antara sen. tral komunikasi PPI Departemen Dalam Negeri. Di samping itu juga disiapkan 5 saluran data antara Posko PPI - Departemen Dalam Negeri serta 14 saluran antara Departemen Dalam Negeri dan pejabat VIP.

Untuk fasilitas telekomunikasi antara sentral komunikasi PPDI-Pusat meliputi satu sambungan point to point telepon (TRO Jakarta), satu saluran point to point printer dan satu saluran telex untuk masing masing PPD I, serta untuk fasilitas telekomunikasi antara PPD I. PPD II masing masing satu buah telepon dan printer.

Disebutkan, menjelang waktu pengoperasian fasilitas teleko munikasi Pemilu 1987, akan segera dibentuk semacam Satgas Pusat Pengendalian Sistem Ko munikasi Pemilu di masing masing Wilayah Usaha Telekomu. nikasi. Tugas utamanya, menjaga semua fasilitas telekomuni. kasi yang tengah dioperasikan agar tetap terpelihara dan berjal. an dengan lancar.

Bila terjadi kemacetan, katanya Satgas ini yang bertugas untuk mengadakan perbaikan serta mengambil langkah langkah atau tindakan khusus agar se mua fasilitas telekomunikasi selama berlangsungnya pelak. sanaan Pemilu tidak terhambat

(MW)

Adapun konfigurasi fasilitas telekomunikasi yang diperlukan dari kelompok kerja Bakosiskom kali ini meliputi fasilitas telekomunikasi di Jakarta (sentral PPI), Posko PPI, pusat komputer Departemen Dalam Negeri, PPI I Daerah Khusus Ibukota, pejabat teras VIP, bagian keamanan serta fasilitas teleko

Page 7

Pemilu '87 Sukses Bila

Tanpa Gejolak

Surabaya, (Pelita)

Pemilu tahun 1987 dikatakan sukses apabila tidak menimbulkan gejolak yang dapat memecahkan persatuan dan kesatuan. disamping tujuan pokok Golkar sendiri dapat meraih suara sebanyak mungkin.

Demikian Ketua DPD Golkar Jatim H. Moch. Said dalam sambutannya memperingati HUT Golkar ke 22 yang diselenggarakan oleh DPD Golkar Kotamadya Surabaya Senen malam 3 Nopember 1986 di Gelora Pancasila Surabaya.

Ditegaskan selanjutnya bahwa kemenangan Pemilu tidak ditent:!kan oleh besarnya acara-acara peringatan, meriahnya acara-acara kampanye, tetapi yang penting ditentukan oleh masing-masing orang perorang.

Diakui, berdasarkan laporan dan juga berdasarkan jumlah angka yang masuk anggota Golkar di daerah Jawa Timur dewasa ini sangat menggembirakan. Hal inipun tidak dapat dijadikan dasar buat meraih kemenangan, sebab sewaktu-waktu angka tersebut dapat berubah. Oleh karena itu 'saya minta kepada segenap warga Golkar, khususnya para kader fungsional maupun teritorial dalam sisa waktu s bulan menjelang Pemilu ini lebih meningkatkan pembinaan terhadap anggotanya serta warga Golkar di. lingkungannya. Pinta Moch. Said.

Selanjutnya ia tidak mengharapkan bila anggota Golkar yang

selama ini dibina kemudian lepas, atau berubah fikiran sehingga pada saatnya Pemilu nanti lari kepada fihak lain. Solidaritas Sosial

Dalam kesempatan yang sama Ketua Dewan Penasehat Golkar Kotamadya Surabaya dr. Poei nomo Kasidi dalam serbulan tertulisnya yang dibacakan oleh Prof. Dr. Soedarso Djojonegoro, minta agar segenap Keluarga Besar Golkar meningkatkan solidaritas sosial, mempertinggi disiplin nasional serta memperbesar tang. gung jawab sosial.

Dengan tekad dan semangat tangguh, Golkar bersama seluruh lapisan masyarakat akan menjadi kekuatan nyata dalam memperkokoh ketahanan nasional yang dilandasi persatuan dan kesatuan. Dengan demikian segala kesulitan akan dapat diselesaikan sekaligus mampu memacu gerak

pembangunan yang lebih pesai lagi.

Dalam rangka menghadapi Pemilu 1987, dr. Poernomo Kasidi mengharap segenap warga Golkar untuk selalu memperkokoh persatuan dan kesatuan. Jangan mudah terpancing oleh isu-isu yang akan mengadu domba. Sebab biasanya semakin dekat dengan pelaksanaan Pemilu suhu politik cenderung meningkat. Kita harus selalu waspada!, ujarnya.

Peringatan HUT Golkar yang. diselenggarakan DPD Golkar Kotamadya Surabaya malam itu berlangsung cukup meriah. Dengan disaksikan sekitar 5.000 orang yang hadir, Ketua DPD Golkar Jatim H. Moch. Said menyerahkan tanda kenangkenangan dari Ketua Umum DPP Golkar Soedarmono masing-masing kepada Danrem 084, Kas Garbaya dan Kapolwiltabes Surabaya. Karena selama Ketua Umum DPP Golkar itu berada di Jatim dalam rangka HUT AMPI belum lama ini tidak terjadi suatu apapun dan HUT AMPI sendiri berlangsung lancar, aman dan tertib. Acara peringatan HUT Golkar di Gelora Pancasila malam itu diisi pula dengan pembagian hadiah-hadiah lomba serta pagelaran kesenian dengan artis-artis dari kota Surabaya. (man/dd)

Golkar Harus Raih Kemenangan Secara Terhormat dalam Pemilu

Yogyakarta. (Pelita)

Menteri Penerangan Harmokc elaku Sekretaris Dewan Pembina Golkar Pusat meyakinkan kader Golkar dan masyarakat pendukung Golkar akan kemenangan Golkar dalam Pemilu 1987.

Namun kemenangan itu hendaknya diraih secara terhormat, kata Menpen depan ribuan massa Golkar yang membanjiri halaman dan gedung serba guna di Berar. kabupaten Sleman D.I Yogyakarta Sabtu malam, pada acara puncak memperingati HUT Golkar ke-22.

Harmoko mengajak seluruh kader Golkar meningkatkan karya nyatanya di segala bidang dan menghindarkan diri dari kegiatan yang bersifat huru-hara maupun kegiatan yang santai.

Diingatkan pula, kader Golkar narus tanggap terhadap permasalahan yang berkembang dalam

masyarakat demi tetap suksenya pembangunan, sekaligus untuk · meningkatkan harkat dan martabat rakyat

Di samping itu kader Golkar harus mampu pula menjaga diri dan tidak menyakiti hati rakyat, dan kepeloporan kader Golkar tetan diharapkan bagi suksesnya semua program pembangunan dibawah pimpinan Orde Baru, kata Harmoko.

Berikan yang terbaik Pada kesempatran yang sama H. KGPH Mangkubumi, SH, Ketua DPD Golkar D.I Yogyakarta mengingatkan dalam sambutannya, dengan tiga kali kemenangan dalam pemilu yang lalu Golkar akan memberikan yang terbaik kepada rakyat yang konsisten dengan kehendak rakyat dan tetap berpegang teguh pada konsep perjuangan Orde Baru.

la yakin Golkar akan mencapai

kemenangan lagi dalam pemilu tahun 1987, sebab telah terbukti hasil kemenangan Golkar dalam pemilu tahun-tahun yang lalu telah digunakan sebagai konsep pembangunan nasional yang hasilnya sudah dirasakan seluruh rakyat.

Menurut Mangkubumi, dengan kemenangan Golkar dalam pemilu nanti, mandat dari rakyat akan dilanjutkan untuk menjaga ke sinambungan hasil pembangunan bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Mangkubumi juga menberitahukan kepada massa Golkar bahwa dengan modal kemenangan nanti akan memberikan pengabdian yang lebih besar, karena tuntutan jaman dirasakan semakin meningkat dan komplek.

Untuk itu ia berpendapat perlu kematangan kelembagaan kejuangan Golkar untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat.

Aparatur Pemerintah Jangan Jadi Beban Efisiensi

Jakarta, (Pelita).

Aparatur Pemerintah hendaknya jangan sampai menjadi beban inefisiensi sektor usaha dan sektor masyarakat pada umumnya. Mereka justeru harus dapat lebih mengefisienkan dirinya, dan melalui berbagai kebijaksanaan, harus mampu menciptakan iklim atau suasana kegiatan dunia usaha dan

kegairahan membangun masyarakat secara lebih efisien dan produktif.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) Prof. H. Bintoro Tjokroamidjojo MA ketika atas nama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) menutup resmi Sekolah Staf Dan Pimpinan Administrasi Nasional (SESPANAS) Angkatan V di Gedung Pusdiklat Pegawai Negeri LAN di Pejompongan Jakarta Sabtu (8/11) siang yl.

Menurut Prof. Bintoro, melalui pendidikan dan latihan yang dilakukan selama ini, Pemerintah ber

usaha terus menerus meningkatkan dayaguna dan hasilguna aparaturnya agar kelak bisa menjadi landasan yang kuat bagi pengelolaan pembangunan tahap -tahap pembangunan berikutnya.

Pendidikan dan latihan adalah merupakan investasi sumberdaya insani manusia yang mahal tetapi penting bagi pembangunan. Sebab pendidikan umum belum mampu menghasilkan manusia yang siap pakai sedangkan lingkup dan kompleksitas pembangunan semakin luas hingga memerlukan peningkatan kemampuan para penanggung-jawab dan pelaksananya. Demikian Prof. Bintoro. (Rel/JP).

PDI dan PPP Tidak Mengandalkan Kharisma Ketokohan Seseorang

Jakarta, (Pelita). —

Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 1987, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) ingin berusaha sekeras tenaga dengan kekuatannya sendiri. Kedua kekuatan sosial politik tersebut menyatakan tidak akan "menebeng" pengaruh kebesaran-ketokohan seseorang.

menghadapi situasi tentunya jangan terlalu berharap akan hasilnya. "Yang menguatkan PDI adalah asas kekeluargaan di dalam PDI.itu terdiri", ujarnya, setengah menolak adanya anggapan bahwa menjelang kampanye Pemilu 1987 mendatang PDI bergantung kepada ketokohan seseorang dalam merebut massa.

wa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan beberapa tempat lainnya, Sementara, daerahdaerah yang paling sedikit menampilkan para calon antaranya Bengkulu dan Timor Timur.

Ketika ditanya siapa calon teruda dan tertua dari PPP, Mardinsyah berkeberatan untuk mengarakannya. "Nanti sajalah, sekarang belum saatnya. Pokoknya nanti kan tahu sendiri” ucapnya.

Seperti diungkapkan Sekjen DPP Mardinsyah

dalam percakapannya dengan Pelita kemarin

"Sebab pihak kami tetap berkeyakinan semua warga PPP baik yang kader maupun yang tidak, tetap punya kemampuan. Tidak ada pengecualian. Siapapun orangnya. Asal dengan catatan warga PPP tetap menjaga kesatuan dan persatuan".

Oleh sebab itulah dihimbau oleh Sekjen PPP itu hendaknya dalam jajaran PPP, baik itu yang dicalonkan maupun tidak harus secara bersungguh-sungguh ikut menykseskan Pemilu. Mengingat, bahwa PPP telah bertekad. tidak akan menggunakan kebesaran seseorang.

Perihal calon sementara dari PPP untuk anggota DPR RI yang berjumlah 800 calon menurut Mardiansyah sekitar 50% sampai 60% dari kalangan generasi muda. Selebihnya adalah generasi tua. "Dan secara menyeluruh nampaknya pa ra calon sudah siap untuk hadapi pemilu mendatang”, katanya.

Dari jumlah tersebut, dibeber kan oleh Mardiansyah terdiri dari para ulama, cendikiawan dan kalangan wanita. Adapun para calon yang tersebar itu, daerahdaerah yang terbanyak menampilkan calon adalah Jawa Timur, Ja

Bertekad PDI nampaknya punya sikap yang sama dengan PPP, dalam Kampanye Pemilu nanti, tak terlalu merisaukan dengan pengaruh ketokohan seseorang. Adalah Wakil Ketua Dewan Penasehat Pemuda Demokrat Indonesia. Narwan Hadisardjono yang dicalonkan oleh PDI Jawa Tengah mengatakan: PDI, nampaknya juga bertekad untuk menunjukan dirinya sendiri dengan berbagai upaya. Oleh sebab itu PDI agaknya tidak terlalu bergantung kepada ketokohan seseorang'' ungkapnya.

Menurut sepanjang pengalaman yang ia ketahui, meskipun PDI mengandalkan ketokohan seorang, kalau PDI nya sendiri kurang siap dan tanggap dalam

Akan halnya calon sementara PDI untuk anggota DPR RI menurut pantauan ”Pelita” jumlah yang dicalonkan 612 calon. Hingga berita ini diturunkan, berkas yang masuk 511, yang memenuhi persyaratan lengkap 361, tidak lengkap 150.

Komposisi pendidikan dari jumlah calon tersebut, 123 Sarjana, 57 Sarjana Muda, 198 SLTA dan 133 SLTP.Usia termuda Zoegly Usman 25 tahun dari Sumatera Barat dan usia tertua H. Khatib Karani Sutan 76 tahun juga dari Sumatera Barat.

Perbandingan usia para calon dari generasi muda 15%, generasi penerus yang berusia 40-50 tahun sekitar 60%, selebihnya adalah generasi tua berusia 50 tahun keatas sejumlah 25%. PDI menampilkan 24 calon wanita dari 12 daerah Pemilihan dan 10 wartawan dari 8 daerah Pemilihan. Sedangkan anggota DPR lama yang dicalonkan adalah 21 orang. Dan beberapa anggota DPR lama antara lain H. Pamudji, Soebekti, Syah Alam, Hardjantho dan beberapa orang lagi tak terjapat dalam daftar calon sementara anggota DPR RI, dari PDI. (raz).

Sebagai Anggota KORPRI Wajib Membela Negara Dan Bangsa

penerus perjuangan bangsa dapat melahirkan sebagai warga negara yang mencintai tanah airnya serta selalu mengamalkan Pancasila dan UUD'45. Untuk itu, sebagai perguruan tinggi harus mampu pula menyesuaikan perkembangan dan kemajuannya ilmu pengetahuan dewasa ini yang telah dalam era teknologi canggih. Namun, semuanya itu harus didasarkan semangat kepahlawanan dalam menunjang kepentingan bangsa dan negara yang tengah glatgiatnya membangun ini.

Jakarta, Nop. (BY).

Para pengajar Perguruan Tinggi Swasta dalam wadah KORPRI, pada hakikatnya memiliki kewajiban membela negara dan membina, persatuan serta kesatuan bangsa. Disamping secara aktif harus mampu memelopori dan mendukung terciptanya pemerintahan yang demokratif, kuat, stabil dan berwibawa. Ini semua sesuai dengan tekad dan tanggung jawab kita terhadap kelanjutan kehidupan kenegaraan dalam tatanan Orde Baru. Hal itu semua ditandaskan Gubernur KDKI Jakarta R. Soeprapto dalam kesempatan pengarahannya . didepan para Penatar Kepemimpinan Korpri Sub Unit Kantor Kopertis Wilayah III DKI Jakarta, Rabu kemarin di Balai Agung Pemda DKI.

Sebagai pegawai negeri, yang berperan sebagai pengajar di perguruan tinggi menurut Gubernur. harus mampu melahirkan manusia-manusia yang tangguh. Artinya manusia yang dididik itu memiliki ilmu, memiliki iman, bertakwa, beramal, memiliki kepribadian dan ketrampilan. Sebagai

memiliki arti sangat penting dalam menegakan terhadap "kedaulatan sebagai warga negara.

Dikatakannya, seperti diketahui beberapa bulan lagi kita akan segera melaksanakan pega demokrasi kita diatas itu, maka hendaknya para mahasiswa yang telah memiliki hak pilihnya dapat menggunakannya sebaik-baiknya. Sementara para pengajar yang juga merupakan anggota Korpa itu, beserta anggota Dharma Wanita nya harus

bersatu padu memberikan loyalitasnya untuk mendukung tekad Orde Baru dengan memenangkan Pemilu yang akan datang.

Penggalangan terhadap para pengajar Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Korpri Unit Kopertis III DKI Prof. Dr. Boesja Zahir menjelaskan, diikuti 2500 orang yang terdiri dari para stad pengajar. Dan penataran akan dilaksanaskan selama satu hari berlangsung di Kampus ASMI Jakarta Timur, yang menurut rencana akan dibuka oleh Sekjen Dep. dikbud.

(R.25).

Sebagai perguruan tinggi diharapkan Gubernur, agar dapat mendayagunakan semaksimal mungkin terhadap ilmu yang telah diterimanya. Hal ini dalam upaya terjaminnya kesinambungan pembangunan kita, serta suksesnya pesta demokrasi pada pelaksanaan Pemilu 1987 mendatang. Mengingat kampus merupakan wadah generasi penerus perjuangan bangsa yang sangat potensial dalam menggerakan pembangunan itu, maka sebagai manusia-manusia generasi penerus atau mahasiswa,

Pelita PDI Memerlukan Dana Rp 2 Miliar dalam Pemilu

Jakarta, (Pelita).

Untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka Pemilihan Umum (Pe milu) 1987, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), menurut Ketua Umumnya Drs. Soeryadi memerlukan dana sekitar Rp 2 milyar. "Kira-kira sebesar itulah danayang diperlukan," ujar Soeryadi kepada Pelita," kemarin siang di ruang kerjanya.

Dana yang cukup besar itu, menurut Soeryadi harus diperoleh secara wajar dan halal, serta syah menurut aturan yang ada." Ten

tunya kita harus berusaha keras, untuk dapat mengumpulkan dana yang cukup banyak itu," katanya.

Namun, kalau toh dana yang diharapkan itu tidak memenuhi target, menurut Soeryadi, PDI juga akan tetap bekerja sebaik mungkin. "Kita tidak menentukan kepada target-targetan masalah dana. Yang penting pekerjaan kita dalam ikut menyukseskan Pemilu berhasil dengan baik. Kerja yang penting bagi PDI," tuturnya.

Dari mana dana sebesar itu harus diperoleh, diungkapkan oleh

Socryadi: "Dari mana saja yang menaruh simpati kepada PDI. Tentunya PDI sangat berharap kepada warga PDI sendiri. Dan tidak memandang apakah yang dicalonkan maupun yang tidak dicalonkan" tuturnya.

Melarang? Sumbangan tersebut bisa dari perseorangan maupun perusahaan, baik dari warga PDI sendiri maupun yang menaruh simpati kepada PDI. "Dalam masalah keperluan dana ini PDI mone kankan hendaknya tidak dikaitkan dengan masalah pencalonan keanggotaan DPR. Dan kita memang tegas melarang hal itu, jauh dari sebelumnya," tuturan.

Dikatakan olehnya, PDI tidak menganut sistem pencarian dunia yang dikaitkan dengan pencalona keanggotaan DPR recorner. "Namun kita menghormati pihak

jadi beban masyarakat. Hal itu tentu tidak pada tempatnya," kata Mendagri yang disampaikan oleh Sekjen.

Jakarta, (AB)

Mendagri Soepardjo Rustam mengingatkan, beban pembangunan yang kita pikul semakin berat, semakin menuntut sikap pengabdian dan semakin tidak bertoleransi pada sikap-sikap boros, apalagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Pembangunan yang kita lakukan secara langsung mempertaruhkan nasib rakyat, sehingga setiap kekeliruan yang kita lakukan akan memberi kontribusi terhadap kelambatan pencapaian cita-cita kemerdekaan. Untuk itu hendaklah kita tahu bahwa rakyat membutuhkan perbuatan, kesungguhan dan keteladanan yang dapat kita berikan dalam hal kejujuran, kerja keras dan keterbukaan.

Mendagri Soepardjo mengatakan hal itu dalam sambutannya pada penatupan SES''A. Depdagri Angkatan ke-XII! yang disampaikan oleh Sekjen Depujayri Aswismarmo hari Kamis di Depdagri Jakarta. SESPA dimulai tanggal 4 Agustus 1986 yang merupakan kerjasama Depdagri dan Lembaga Administrasi Negara diikuti oleh 31 orang peserta.

Selanjutnya Menteri mengingatkan, agar tata penyelenggaraan yang menyimpang dari ketentuan dapat dicegah dengan penataan administrasi yang tertib dan cermat. Di bidang pemerintahan, tertib pembangunan, tertib administrasi dan tertib anggaran, secara khusus juga dituntut untuk terus menegakkan Catur Tertib di bidang pertanahan, yaitu tertib administrasi pertanahan, tertib hukum pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib pemieliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Menteri juga mengingatkan kembali terhadap sektor-sektor yang berhubungan dengan pelayanan langsung terhadap masyarakat. Di sektor ini diperlukan perhatian yang lebih sungguh-sungguh. Gerak dan pengembangan keorganisasian pemerintahan dan pola pelayanan yang diterapkan seyogyanya mampu mendorong dinamika dan partisipasi aktif dari masyarakat.

"Jangan kita yang menjadi apa,rat pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat menempatkan diri sedemikian rupa sehingga justru men

Menyinggung masalah pemilihan umum 1987 merupakan tonggak perjalanan tahap berikutnya (tahun 1988-tahun 199.,. perlu dijaga baikbaik mengenai tata penyelenggaraan yang semakin selaras dengan Demo krasi Pancasila. Pemilu berlangsung Luber yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia, serta terasa adanya ke jujuran dan keadilan, dalam arti sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pada upacara penutupan, Sekjen Depdagri Aswismarmo menyerahkan tanda lulus kepada lima orang peserta terbaik, yaitu masingmasing Drs. Hasan Basri Durin dari Sumatera Barat, Ir. Kandar Trisnawinatá (DKI Jakarta), RH Unang Sunardja SH (Jabar), dr. Herman Susilo SKM (BKKBN), dan Drs. Nurdin E.W. Departemen Keuangan.

- (C/sp)

Page 8

Selesaikan Tuntas Konflik

Dalam Tubuh Partai Menjelang Pemilu 87

JAKARTA (Suara Karya) seperti masalah ŞARA, tidak membawa dampak yang terlalu Menjelang Pemilu 1987 perlu dibawa - bawa dalam jauh," katanya. Misalnya, akan konflik-konflik yang terjadi kampanye Pemilu mendatang. terjadi erosi di bidang ideologi, dalam tubuh partai politik hen- Tata cara yang sesuai dengan timbulnya anarki di bidang podaknya dibatasi sampai tuntas. demokrasi Pancasila harus te- litik, penurunan nilai - nilai keDemikian penegasan Ka Ba- tap dijaga dan ditaati. "Dan ini

manusiaan, dan' sosial kemakin Yoga Sugomo dalam acara menjadi tanggungjawab semua syarakatan. Sendi - sendi ketadengar pendapat di Komisi I pihak," kata Ka Bakin.

hanan nasional yang dibangun DPR yang dipimpin oleh Zam- Atas pertanyaan, Ka Bakin sejak Pelita I, II dan III masih roni, Selasa.

mengatakan suhu politik men- cukup kuat dan mantap. Menurut Ka Bakin, konflik jelang Pemilu 1981 mendatang Namun, konflik - konflik teryang berlarut - larut dapat akan naik. Ini wajar, karena sebut bisa saja dimanfaatkan membingungkan masyarakat mencerminkan dinamika yang oleh kelompok - kelompok pendukung partai politik terse- baik untuk mendorong partisi- yang antipemerintah untuk but dan lambat laun akan me- pasi masyarakat. Partisipasi merongrong ketahanan nasiolahirkan sikap apatis dan a

tersebut sudah mulai nampak nal. khirnya menjadi Golput

dalam melalui pernyataan-pernyata- Pada kesempatan itu, Yoga pemilu mendatang. Sikap apaan selama ini.

Sugomo, yang juga Ketua Batis dan golput itu akan dapat Namun demikian Ka Bakin kolak Inpres 6 tentang penangmengurangi kegairahan pesta mengingatkan, situasi menje- gulangan penyalahgunaan

nardemokrasi, karena tidak sesuai lang Pemilu 1987 dan tahun dengan demokrasi Pancasila 1987/1988 harus tetap diwas- tersangka dan tersangkut peDikatakan, penyelesaian se- padai agar tidak mengganggu tahun 1982 terus meningkat.

nyalahgunaan narkotika sejak cara tuntas konflik - konflik ketahanan nasional. Sebab, ketersebut akan menjamin ken- lesuan ekonomi selama ini

Tahun 1982, jumlah tersangtuhan persatuan dan kesatuan mengakibatkan kesulitan ma

ka 932 orang (912 orang WNI yang mantap dalam Pemilu syarakat. Kesulitan itu

dapat dan 20 orang WNA) yang termendatang.

menimbulkan konflik - konflik sangkut 477 orang. Sedangkan Ka Bakin juga mengingat- nonekonomis di bidang ideolo- Juni 1986 yang tersangka kan, untuk menjaga persatuan gi, politik, dan sosial budaya. 1.371 orang (1.356 WNI, 15 dan kesatrian yang mantap, Tetapi saya tidak percaya WNA) yang tersangkut 332 0faktor - faktor desintegratif,

bahwa kesulitan tersebut akan rang. (B-3) Moch Sanoesi, sejak Selasa Kadispen Polda Jateng,

(18/11) mengadakan kun- Letkol Pol Sriyono, menje-

Daerah Istimewa Yogyakar- Selasa, kunjungan kerja Ka-

ecek persiapan Polda Jateng Pemilu 1987

unjungi Mapolda Jateng, dan segenap jajarannya daPolwil Surakarta, Polwil

lam rangka pengamanan PeSEMARANG (Suara Karya) Yogyakarta dan Poltabes

milu 1987. : Kapolri Letjen Pol Drs. Semarang.

"Pelaksanaan pesta de

Kapolri Cek

Persiapan Pengamanan

Page 9

TAJUK RENCANA Keamanan Menjelang Pemilu 1987

DENGAN makin dekatnya Pemilu 1987

teknis operasionalnya nanti memerlukan kita makin diingatkan kepada pengalam

pengaturan yang lebih cermat guna mean pemilu 1982 dengan pelbagai peristi- nutup peluang bagi anasir-anasir pengwa yang menggembirakan dan me- acau untuk menimbulkan kekacauan. nyedihkan. Dan, peristiwa puncak yang Izinkan pula kita minta perhatian yang paling menyedihkan ialah "Peristiwa La

sungguh-sungguh mengenai hal ini. Sepangan Banteng".

bab, sekalipun kerawanan dari segi Belajar dari pengalaman pahit itu,,

penggunaan tema yang merangsang esungguh melegakan apa yang ditegas- mosi bisa dihindarkan, tetapi dengan kekan Pangab/Pangkopkamtib Jendral TNI lesuan ekonomi yang tampaknya, masih LB Moerdani, selesai diterima Presiden

akan berianjut pada 1987 bukan mustahil Soeharto, Kamis lalu. Menurut Pangab, bisa pula timbul kerawanan-kerawanan diperkirakan situasi keamanan menje- baru yang bersumber pada kelesuan. Dalang pemilu 1987 cukup mantap. "Kop- lam kaitan itulah mendasar sekali apa kamtib yang bertanggungjawab di bi

yang diingatkan Pangab tadi. dang keamanan dalam negeri tahu apa yang terjadi", kata Pangab.

AGAKNYA, dengan lapang dada harus Tetapi, Pangab juga mengingatkan, diakui kecenderungan membesar"asal suratkabar tidak mengipas-ngipas, besarkan persoalan yang sebenarnya ketidak akan ada apa-apa. Anda-anda dari cil, memang salah satu kelemahan media suratkabar jangan terlalu membesarkan massa kita umumnya, termasuk pers, sesoal-soal kecil," kata Pangab.

bagai warisan masa lampau. Padahal, PERKIRAAN bahwa keamanan akan menurut konsepsi media massa berdacukup mantap memang beralasan. Se- sarkan pertanggunganjawab sosial (sobab, dengan satu asasnya ketiga kontes- cial responsibility concept) yang dewasa tan pemilu:Pancasila, mestinya tidak ber- ini juga dikembangkan oleh masyarakat alasan pula para juru kampanye masing- liberal, membesar-besarkan persoalan masing kontestan memanfaatkan tema- yang sebenarnya kecil tidak dibenarkan tema yang berbau keagamaan, misalnya, karena menimbulkan gambaran yang kedalam melancarkan kampanye. Atau liru. tema-tema lain yang langsung atau Sebaliknya, juga tidak etis mengeciltidak, bisa mengundang suasana panas ngecilkan, apalagi menyembunyikan sedan kacau.

suatu yang sebenarnya besar, karena deIzinkan kita menggarisbawahi hal ini, ngan itu juga akan diperoleh gambaran karena menurut pengalaman pada pemi- yang menyesatkan. lu 1982, penggunaan tema yang merang- Oleh sebab itu, memberikan gambaran sang emosi dan pelaksanaan kampanye yang proporsional merupakan syarat uyang cenderung menimbulkan pertenta- tama bagi setiap media massa dalam nganlah yang menyebabkan berkem- memberikan jasa informasi kepada mabangnya suasana panas.

syarakat. Oleh sebab itu, dengan tetap berpe- Namun, proporsional tidaknya gamgang teguh pada ketentuan peraturan baran yang diberikan, amat tergantung perundangan mengenai penyelenggara pula dari sumber-sumber informasi yang an kampanye, barangkali pelaksanaan menjadi mitra pers dalam interaksinya

Page 10

Pemilihan Umum adalah Periode

Penyegaran-penyegaran

DALAM pemilihan umum, perhatian orang pada umumnya terbatas pada organisasi politik mana yang menang dan siapa yang memimpin pemerintahan.

Apabila dalam kompetisi itu, kepastian-kepastian menjadi lebih kuat misalnya tentang organisasi politik mana yang akan menang, perhatian lantas surut. Bahkan ada yang bertanya, apa lagi manfaat pemilihan umum? Apakah tidak lebih baik, biaya penyelenggaraan pemilihan umum dipakai untuk pembangunan gedung sekolah dan lain-lain.

Adalah benar, pemilihan umum menjadi tempat bersaingnya organisasi-organisasi politik. Dari segi itu, semakin gencar persaingan dan semakin seimbang kekuatan organisasi politik sehingga tidak jelas, mana yang akan menang, semakin kuat daya tariknya.

Namun fungsi nilihan umum bukan hanya terbatas sampai di situ. Ada peranan dan makna lain yang sama besarnya serta terakit kepada periodisitas-periodisitas atau pembabakan-pembabakan waktu.

Periode pemilihan umum adalah periode untuk menggali serta membangkitkan penyegaran-penyegaran baru baik dalam daya-daya energi masyarakat dan pemerintah maupun dalam pemikiranpemikiran.

PERIKEHIDUPAN politik dan pemerintahan sebagai manifestasi kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara, tidak lepas dari irama yang menguasai perikehidupan manusia, masyarakat serta lembaga-lembaganya.

Irama itu ialah irama periodisitas: orang tegar, orang landai, orang surut dan setiap kali surut, orang segera mencari daya-daya baru untuk bangkit tegar kembali, sebab perikehidupan harus berlanjut.

Demikian pula arus hidup berbagai kegiatan dan lembaga kemasyarakatan yang menjadi manifestasi bersama kehidupan kita sebagai anggota dan warga negara.

Oleh perjalanan waktu, oleh akumulasi permasalahan, oleh arus perubahan, oleh irama siklus dalam kehidupan manusia dan lembaganya, kita mengalami arus pasang, arus landai

, arus surut. Masyarakat sebagai masyarakatnya homo sapiens, makhluk yang arif, menemukan cara untuk mengatasi arus-arus itu. Ulang tahun, puasa, tirakat dan untuk kehidupan politik, pemilihan umum adalah kesempatan-kesempatan untuk mengambil jarak, untuk menggali, untuk menari, untuk membangkitkan iagi daya serta penyegaranpenyegaran baru.

ITULAH yang ingin kita kemukakan: pemilihan umum adalah periode untuk mengambil jarak, untuk seakan-akan berhenti sejenak, untuk berefleksi, untuk mencari, menggali serta membangkitkan daya-daya baru serta penyegaran-penyegaran baru.

Rasanya seperti kita mengalaminya sendiri, banyak orang menunjukkan gejala lelah, sakit, uring-uringan. Banyak di antara kita terbawa sekadar arus rutin, arus formal. Sementara itu perubahanperubahan yang bermakna besar terjadi dalam masyarakat, di negeri sendiri maupun di negara-negara orang.

Jika daya energi dan daya kreativitas kita sedang dalam arus surut, sernentara itu justru sedang menanjak terjadinya perubahan yang

Page 11

Kampanye yang Berkualitas

Untuk menyambut pesta demokrasi Pemilu 87 nanti Golongan Karya (Golkar) sudah maju selangkah lagi. Kali ini Golkar sedang mempersiapkan juru kampanye melalui penataran. Penataran angkatan 1 ini diikuti oleh 200 peserta.

Kampanye merupakan bagian yang tak terlepaskan dari Pemilu. Dan malah kegiatan kampanye sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan para kontestan yang terlibat langsung dalam Pemilu.

Pengalaman tiga kali Pemilu kita telah mendapat pelajaran berharga. Kampanye Pemilu yang berlangsung secara intensif, di sana sini diwarnai oleh berbagai insiden dan cenderung konflik yang mengakibatkan jatuhnya korban yang tewas dan tak terbilang yang lukaluka. Kita lantas sangat khawatir, kampanye model seperti itu dapat menggoyahkan sendi-sendi kekeluargaan dan kebangsaan.

Dari pengalaman itulah kita berpikir keras, apakah pengalaman kampanye yang telah berlalu itu akan terulang kembali ? Dalam keadaan perasaan kecut itu, hati kita menjadi lega ketika mendengar Golongan Karya menyelenggarakan penataran khusus untuk para juru kampanyenya.

Lagi-lagi Golkar menjadi pelopor perbaikan citra demokrasi. Ini tergambar dari arahan yang diberikan oleh Ketua Presidium Harian Dewan Pembina Golkar M. Panggabean kepada para peserta penataran juru kampanye.

Kepada para calon Jurkam Golkar M. Panggabean memberi tekanan tegas agar segala kegiatan kampanye dilakukan sebaikbaiknya dengan menghindari segala sikap serta tingkah laku yang dapat memancing atau menimbulkan antipati rakyat pemilih seperti; sikap over acting dan konfrontatif terhadap jurkam peserta Pemilu . lainnya.

Agaknya Golkar tengah berusaha menampilkan suatu gagasan atau kajian tentang bagaimana cara berkampanye Pemilu yang lebih baik dalam arti, kampanye itu tetap di atas landasan Pancasila, dalam alur demokrasi dan dengan tujuan memperkokoh serta memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan tentu saja tetap membuka kemungkinan adanya dinamika dan kreativitas.

Dalam menghadapi Pemilu '87 nanti memang harus ada perubahan-perubahan mendasar dalam cara dan model proses Pemilu. Paling tidak untuk mengurangi frekuensi dan intensitas cara dan model kam. panye yang menitik beratkan pada "show of force" Cara dan model unjuk kekuatan pasti harus bersifat massal dan emosional atau dengan kata lain mengabaikan kampanye berkualitas dan rasional.

Setidak-tidaknya ada tiga tuntutan kuat ketika kita menyongsong pemilu nanti. Pertama, kekuatan sosial politik peserta pemilu dituntut untuk tampil dengan kualitas yang lebih baik. Kedua, agar setiap kekuatan sosial politik dituntut untuk berorientasi pada program-program sebagai pengamalan Pancasila. Ketiga, setiap kekuatan sosial politik dituntut untuk memperjuangkan kepentingan umum, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa

Page 12

123 Calon Anggota DPR Tidak Penuhi

Syarat

Jakarta, (Pelita)

Sebanyak 2089 dari 2212 orang calon anggota DPR yang diajukan peserta Pemilu (Pemilihan Umum), dinyatatan memenuhi persyaratan dan masuk Daftar Calon Sementara (DCS). Ini berarti, 123 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat. DCS ini, ditandatangani Senin kemarin di Jakarta, oleh Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan In. donesia (PPI), serta 22 orang dari 26 anggota PPI.

Masing-masing Organisasi Peserta Pemilu PPP mengajukan 800 calon, Golkar juga 800 dan PDI 612 orang. Sampai batas terakhir penelitian PANLITPUS (Panitia Penelitian Pusat) 17 Oktober 1986 dari PPP yang memenuhi syarat, 542 orang dan yang tidak memenuhi syarat karena kurang kelengkapan administrasi 139 orang dan tidak menyerahkan kelengkapan administrasi 119 orang. Dari Golkar yang memenuhi syarat 730 crang dan yang tidak memenuhi syarat karena kurang kelengkapan administrasi 62 orang dan karena tidak menyerahkan kelengkapan administrasi 8 orang. PDI yang memenuhi syarat 361 orang dan kurang kelengkapan administrasi 151 orang sedang 100 orang lainnya tidak menyerahkan kelengkapan, administrasi.

PPI mengeluarkan calon bersangkutan dari Daftar Calon Org". nisasi (Model BA) apabila tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ada. Hal ini diberitahukan kepada DPP Organisasi bersangkut

an. Tetapi karena sampai batas akhir penelitian masih banyak ca- lon belum melengkapi administrasi- nya, maka diambil kebijaksanaan untuk memberi kesempatan me- nyampaikan kelengkapan adminis- trasinya.

Pembelaan
Menteri Dalam Negeri Soepardjo
Roestam selaku Ketua PPI yang
melaporkan hal itu kemarin se- belum penandatanganan DCS, me- nambahkan bahwa setiap orga- nisasi peserta Pemilu memanfaat.

kan waktu yang ada untuk melaku-

an 17 Nopember s/d 6 Desember

DCS dengan jumlah anggota ter-

1. D.I. Aceh

20 20 29 2. Sumatera Utara 42 42 32 3. Sumatera Barat 25 28 28 4. Riau

14 14 11 S. Jambi

12 12 10 6. Sumatera Selatan 26 25 22 7. Bengkulu

8 8 6 8. Lampung

20 20 20 9. DKI Jakarta 30 29 30 10. Jawa Barat

120 122 74 :!. Jawa Tengah 111 113 71 12. D.I. Yogyakarta 12 14 in 13. Jawa Timur 125 127 69 14. Kalimantan Barat 14 14 13 15. Kaimantan Tengah 12 12 7 16. Kalimantan Selatan 20 20 7 17. Kalimantan Timur 12 12 11 18. Sulawesi Utara 12 12 11 19. Sulawesi Tengah 8 8 S 20. Sulawesi Tenggara 7 8 7 21. Sulawesi Selatan 46 46 20 22. Bali

12 16 10 23. Nusa Tenggara Barat 12 14 9 24. Nusa Tenggara Timur

15 22 11 25. Maluku

Perincian Jumlah Calon Anggota DPR untuk Tiap Daerah

Page 13

Kamis · Pahing, 11 Desember 1986

MENDAGRI Soepardjo Rustam hari Senin menandatangani Daftar Calon Anggota DPR-RI untuk Pemilu 1987 mendatang dalam suatu upacara resmi PPI (Panitia Pemilihan Indonesia). Berita itu cukup melegakan, sebab dengan berita-berita pada waktu-waktu sebelumnya yang menggambarkan adanya sementara kericuhan di kalangan pimpinan suatu parpol, kita kawatir daftar calon tersebut menjadi agak terhambat untuk disele. saikan. Tetapi syukur Alhamdulillah Daftar Calon sementara itu kini sudah final, sudah selesai.

Menurut pengumuman Mendagri Senin itu, yang akan disiarkan kepada publik dalam bulan Januari 1987 mendatang adalah Daftar Calon Sementara dari PPP terdiri dari 761 orang (daftar ajuan 800 orang), dari Golkar terdiri dari 792 orang (daf. tar ajuan 800 orang) dan dari PDI terdiri dari 535 orang (daftar ajuan 612 orang).

Hasil penelitian PPI tersebut nampaknya hasil terakhir se. sudah melalui proses penyaringan bersama antara PPI dengan DPP-DPP organisasi sosial politik peserta Pemilu. Dari daftar yang ditandatangani sahnya oleh Mendagri selaku Ketua PPI ter. nyata tidak ada masalah-masalah hambatan yang dikawatirkan oleh masyarakat yakni hambatan karena adanya sengketa intern orpol yang pernah dikabarkan ada dua versi daftar calon dan se. bagainya.

Dengan kata lain kita masyarakat umum merasa ikut lega, bahwa tepat pada waktunya ternyata Daftar Calon untuk Pemilu 1987 mendatang dapat diselesaikan seperti mestinya.

Mendagri Soepardjo Rustam dalam upacara penandatanganan daftar-daftar calon itu juga mengatakan bahwa Daftar Sementara itu mungkin saja akan tidak memuaskan masyarakat. Justru karena itu dengan adanya Daftar Sementara dimaksudkan supaya masyarakat dapat ikut serta meneliti nama-nama dalam daftar sementara itu. Jika di dalamnya ditemukan nama tokoh/calon yang oleh masyarakat dinilai tidak pantas untuk duduk sebagai calon anggota DPR-RI, pihak masyarakat berwenang untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan mengemukakan alasan-alasan yang kuat. Jika alasan yang dikemukakan memang benar dan kuat, PPI bersama dengan DPP orpol yang bersangkutan dapat mempertimbangkan kembali pencalonan nama dan tokoh tersebut.

Sesudah-melalui koreksi-koreksi masyarakat tersebut, barulah pada bulan Pebruari 1987 diumumkan Daftar Calon Tetap, yakni Daftar Calon yang paling akhir sudah dengan persetujuan masyarakat umum,

Oleh karena itu patutlah kepada khalayak ramai kita Imbau
untuk memanfaatkan peluang demokrasi yang disediakan oleh
PPI dalam bulan Januari 1987 mendatang, yakni masyarakat
meneliti nama calon atau tokoh yang tercantum dalam Daftar
Calon Sementara, dan jika perlu mengajukan usul permohonan
untuk peninjauan kembali terhadap calon atau tokoh yang
dikenalnya tidak termasuk tokoh yang patut menjadi wakil
rakyat, karena alasan-alasan yang benar dan cukup kuat. Bukan karena fitnah.

Kita ucapkan selamat kepada PPI, kepada PPP, Golkas dan PDI.•••

Page 14

Golkar Bertekad Laksanakan Pemilu Dlm Suasana Bebas Dari

Ketegangan

JAKARTA (Suara Karya): Ke- kuatan sospol, peserta pemilu Siang harinya Ketua Umum tua Umum DPP Golkar 'Su- telah sama-sama mengikrar- DPP Golkar Sudharmono SH, dharmono SH menegaskan, Gol kan diri untuk menerima Pan- didampingi Ny EN Sudharmokar bertekad untuk melaksana- casila satu-satunya asas. Di no dan sejumlah fungsionaris kan pemilu mendatang dalam mata masyarakat, ketiga ke- DPP Golkar meresmikan messuasana yang menggairahkan kuatan sosial politik tidak ber- jid di Ciputat, Kabupaten Tamasyarakat, yang bebas dari beda dalam hal ideologi.

ngerang, dan Lebak Bulus, Jaketegangan dan pertikaian.

karta Selatan.

Keadaan ini memberikan Mesjid Ruhama yang dikelo"Kita harus bertekad sungguh- tantangan bagi Golkar agar la oleh Yayasan Pendidikan Issungguh untuk menciptakan mampu mengarahkan dan me- lam Ruhama di desa Cireundeu, suasana pemilu yang bebas dari

nawarkan program pemba- Ciputat, Tangerang dibangun peristiwa pahit seperti pernah

ngunan yang paling menyentuh dengan biaya Rp 91,5 juta le terjadi pada pemilu yang lalu,' dan menggerakkan aspirasi ra

bih, bantuan Yayasan Amal katanya pada penutupan pena- kyat. taran Juru Kampanye Golkar II

Bakti

Muslim Pancasila di Jakarta, Sabtu lalu.

Faktor lain yang diperhati- hasil gotong

(YAMP) serta Rp 46 juta lebih Ia berpesan, agar segenap ja- kan oleh Golkar adalah keada syarakat. Mesjid itu berukuran

royong majaran Golkar berusaha meng

an ekonomi dewasa ini, yang tiendalikan diri, dan tidak ber

17 x 17 m2. tindak over acting untuk meng

dak begitu menggembirakan. hindari hal-hal yang tak di- Karena Golkar biasa diidentik

Pada peresmian itu, Ketua inginkan. kan dengan pembangunan,

Umum juga meletakkan batu keadaan ekonomi yang baik

pertama pembangunan gedung Diharapkannya pula, sege- tentu akan menjadi faktor yang

SMA YPİ Ruhama, disaksikan nap, anggota Golkar untuk be- lebih menguntungkan bagi

Ketua YPI Prof Dr Zakiah Dakerja keras dan menyiapkan di- Golkar.

radjad. ri sebaik-baiknya dalam meng

Mesjid Nurul Falah di Lebak upayakan dukungan rakyat Penataran angkatan II itu sebesar-besarnya pada pemilu berlangsung sejak 8 Desember, Bulus, Jakarta Selatan yang di

resmikan merupakan hasil go1987, agar nanti tidak dike- dan diikuti oleh 229 calon Golcewakan oleh hasil Pemilu. kar untuk Pemilu. Pimpinan tong-royong masyarakat Islam

Diakuinya, pemilu menda- panitia Zarnons Zaghlul SH setempat. Mesjid dengan atap tang merupakan pemilu yang dalam penjelasannya meng

kubah mirip gedung teater khusus, dibandingkan dengan

emukakan, semua peserta di- Keong Mas itu dibangun de sebelumnya, karena ketiga ke- nyatakan lulus dan memper- ngan biaya Rp. 160 juta, dan

masih memerlukan dana Rp 35 oleh piagam.

juta lagi. (S-3)

Page 15

Anggota DPR terjangkit penyakit ’off the record'

an rapat agar pertanyaannya di off the record-kan.

Waktu dengar pendapat Komisi VI dengan pejabat eselon I Departemen Pertambangan dan Energi, Drs Yunus Umar anggota FPP meminta kepada pimpinan rapat agar pertanyaannya di off the record-kan.

Sedangkan ketika rapat kerja Komisi V dengan Menteri Parpostel, seorang anggota FKP, Nurdin Djain, meminta kepada pimpinan rapat agar pertanyaannya di. nyatakan off the record.

Jakarta, Prioritas

Anggota DPR RI mulai i. kut "latah”. Beberapa di antara 460 jumlah anggota DPR RI, sudah terjangkit penyakit off the record (tidak untuk disiarkan).

Suatu istilah yang selama ini acapkali digunakan pejabat pemerintah dalam pertemuan-pertemuan terbuka, terutama kalau itu dihadiri wartawan.

Istilah off the record ini di. maksudkan agar pernyataan yang baru saja disampaikan, tidak boleh diumumkan atau disiar-luaskan.

Dalam masa persidangan kedua periode tahun sidang 1986/1987 ini saja, sekurang-kurangnya empat anggota DPR tercatat menggunakan off the record dalam rapat Komisi.

Wartawan Prioritas yang memantau jalannya rapat-rapat kerja Komisi DPR dalam masa persidangan ini mencatat nama ke empat anggota DPR tersebut.

Pada rapat kerja Komisi I dengan Kapolri, seorang anggota dari Fraksi Persatue

Pembangunan (FPP), Mus'afa Hafas, menyatakan Hidak keberatan kalau jawabna atas pertanyaan di off the record-kan.

Dalam rapat dengar pendapat Komisi II dengan Dirjen PUOD Depdagri, Mar. cellinus Adang da Gomez ang rota Fraksi Karya Pembangunan (FKP) meminta bersetujuan kepada pimpin

Kalab argumentasi Khusus pernyataan off the record di Komisi V tersebut, sedikit berbeda dengan lainnya.

Pernyataan itu muncul setelah anggota FKP tersebut tidak mampu memberikan argumentasi pertanyaannya.

Sementara Menteri Par. postel Achmad Tahir mendesak agar pertanyaan yang bernada pengur pan suatu kasus dari anggota FKP tersebut, disertai argumentasi dan bukti-bukti kuat dengan maksud mempermu. dah pihaknya membenahi kekurangan-kekurangan sebagaimana dituduhkan anggota tersebut.

Dalam laporan ini sengaja tidak dikutip isi pertanyaan-pertanyaan para anggota DPR yang terhormat itu, karena sudah dinyatakan off the record.

Penyakit off the record yang telah menjangkiti beberapa anggota DPR ini, betul-betul memprihatinkan.

Ini baru sekedar contoh dengan ke empat anggota tersebut. Belum lagi apa yang terjadi pada periode sebelumnya. Dan apabila penyakit ini kelak menjangkiti semua anggota DPR, maka pasti akan menambah keprihatinan masyarakat terhadap putra-putra terbaik bangsa ini yang mewakili mereka di lembaga legislatif.

Setidak-tidaknya penyakit baru ini akan menambah suara sumbang dari masyarakat. Seperti yang pernah terjadi yaitu berupa tuduhan adanya sementara anggota DPR yang kerjanya selama i. ni hanya datang, duduk, dengar dan diam, demikian diakui sejumlah anggota DPR lainnya.

Membelenggu diri Tentang penyakit off the record yang mulai menjangkiti anggota DPR ini, ternyata juga disoroti Wakil Ketua Komisi I, Rusli Desa.

Dia mengakui, selama ini beberapa anggota DPR acap kali salah menempatkan diri.

Terkadang sulit membedakan apakah ia menyandang predikat DPR yang mengemban amanat rakyat yang diwakilinya atau anggota DPR yang semata-mata menyuarakan keinginan pemerintah dan mengabaikan kepentingan rakyat.

perlu takut mengemukakan pendapatnya dalam rapat-rapat Komisi.

Pernyataan meminta off the record semacam ini, katanya, sama saja dengan membelenggu diri dalam ketertutupan.

DPR RI, sesuai dengan ke dudukannya sebagai wakil rakyatsebetulnya harus mencintai sikap keterbukaan.

Dan untuk itu ia harus berupaya secara maksimal agar masalah-masalah yang dikemukakannya dijawab secara terbuka oleh Pemerintah. Sehingga masyarakat yang dia wakili bisa mengikutinya melalui surat-surat kabar maupun mas media lainnya.

Katanya, seorang anggota DPR harus berani bertanya dan membuat pernyataan, lebih-lebih dalam rapat-rapat DPR. Karena seorang ang. gota DPR punya hak keke balan untuk hal itu.

Rusli mensitir Peraturan Tata Tertib DPR RI tahun 1983. Pasal 9 ayat (2) menyebutkan: "Anggota tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataannya

dalam rapat DPR, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukan secara lisan atau tertulis, kecuali jika anggota yang bersangkutan mengumumkan hal-hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam pasal 98 ayat (3), atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumum. an rahasia negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Fungsi kontrol Menurut anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan ini, pertanyaan seorang ang. gota Dewan dapat diartikan sebagai pelaksanaan salah satu fungsi DPR yakni kontrol. Dengan demikian sesungguhnya bertanya bagi anggota merupakan kewajiban.

Sama dengan Rushi Desa, anggota FPDI ini menyatakan, setiap anggota tidak

Dia juga senada dengan Rusli Desa, bahwa ada anggota Dewan yang tidak pernah bicara selama masa pengabdiannya di Lembaga Tinggi negara itu.

"Barangkali yang bersangkutan tidak tahu apa yang perlu dibicarakan," ujarnya.

Para anggota yang tidak pernah angkat bicara, menurut Soetomo, harus mendapat perhatian dari Pimpinan Fraksi. Bila perlu, Pimpinan Fraksi membantunya melalui titipan pertanyaan. Dan kalau cara ini pun juga tidak efektif, maka sebaiknya ang: gota tersebut diganti.

Dia berpendapat, DPR kecuali jumlahnya harus terpenuhi 460 orang, kualifikasi yang harus dimiliki setiap anggota pun hendaknya ti. dak terabaikan. Dengan demikian, baik jumlah maupun bobot, harus saling melengkapi (P-29)

Pangab/Pangkopkamtib Jenderal TNI LB. Moerdani Hendaknya Golkar Jadi Pelopor Dalam Mentaati Segala Ketentuan Maupun Peraturan Yang Berlaku

langkah-langkah yang dapat mengurangi nilai kemenangan itu sendiri, bahkan dapat mengurangi nilai Orde Baru. Khususnya Golongan Karya harus mengupayakan agar dukungan rakyat yang diperoleh di dalam Pemilu, bukanlah karena hasil bujukan dan tipu muslihat, namun karena pemahaman dan kecintaan rakyat terhadap program Golkar. Di dalam arti pendidikan itu lah

Jakarta, Desember (BY).

Golongan Karya selaku salah satu kekuatan Orde Baru, dengan kemantapan dan kesiapannya untuk menghadapi Pemilu tahun 1987, harus senantiasa dapat memelopori uapaya-upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Kemudian dalam menghadapi makin mendekatnya masa kampanye dan pemungutan suara, maka Golongan Karya hendaknya juga memelopori untuk meninggalkan cara-cara kampanye yang dapat mengundang kekeruhan serta memelopori untuk mentaati segala ketentuan maupun peraturan yang berlaku.

Demikian antara lain dikemukakan

oleh Pangab/Pangkopkamtib Jenderal TNI L.B. Moerdani kepada para peserta Penataran Juru Kampanye Golongan Karya Tingkat Pusat Angkatan-III, pada hari Senin tanggal 15 Desember 1986 di Jakarta.

Selanjutnya ditekankan oleh Pangab/Pangkopkamtib hendaknya tidak dilakukan lagi kampanye yang berupa pengerahan massa secara besar-besaran dengan pola-pola kampanye yang merangsang emosi dan mengundang keberingasan yang dapat melahirkan tindakan-tindakan brutal. dukung gagasan-gagasan bahwa Pemilu harus digunakan sebagai sarana pendidikan politik, yaitu pendidikan yang secara umum di maksudkan untuk menanamkan pengertian bernegara dan memantapkan penghayatan terhadap Pancasila dan UUD 45. Hal tersebut hanya mungkin tercapai, apabila Pemilu sejak kampanye sampai dengan pemungutan suara dan terbentuknya lembaga-lembaga Legislatif yang baru dapat berjalan dengan aman dan tertib tidak diwarnai fitnah dan perkelahian.

Upaya memperoleh keunggulan suara di setiap daerah jelas akan dilaksanakan tiap Kontestan umumnya maupun Golongan Karya khususnya, namun demikian upaya untuk memperoleh kemenangan dan keunggulan, hendaknya tidak disejajari dengan

Undakan yang dapat merangsang emoal massa harus tidak dilakukan, karena amod masa adalah awal dari konflik antara masa yang dapat mengganggujalannyaPemilu Itu sendiri.

Juru Kampanya adalah figur yang harus benar-benar mampu membawakan kepribadian sebagal kader Golkar yang terpilih. Pada ala lain, figur yang terpilih untuk mewakili Golkar di depan massa haruslah figur yang benar-benar memiliki kelebihan-kelebihan subyektif dan obyektif yang menonjol. Di dalam aspek kepribadian yang bersifat subyekuf, setiap Juru kampanye Golkar harus benarbenar menggambarkan memiliki kepemimpinan yang tangguh. Untuk itu azas-azas kepemimpinan yang sederhana dan bersahaja perlu dengan penuh disiplin ditrapkan di dalam setiap tingkah lakunya. Di dalam aspek kepribadian yang bersifat obyektif, gam. baran sebaga! figur yang berpengetahuan luas, menguasal masalah yang dijelaskan dan ber pandangan jauh ke depan harus tercermin dalam penampilan setiap juru Kampanye Golkar. Keberhasuan seseorang Juru Kam. panye akan banyak ditentukan oleh gambaran tentang Integritas Juru Kampanye yang bersangkutan. Oleh karena itu henda nya dengan penuh disiplin, perr.antapan Integritas pribadi tersebut benar-benar dilaksanakan

Akhirnya Pangab/Pangkopkamtib Jenderal TNI L.B.Moerdani mengharap agar Golongan Karya dengan massanya yang besar, dapat mendorong segenap bangsa Indonesia untuk benar-benar mewujudkan diri sebagai bangsa yang penuh disiplin dan taat kepada ketentuan yang ada. Kecuall Itu hendaknya Golongan Karya juga memelopori dihayatinya arti sukses di dalam Pemilihan Umum tahun 1987 dalam pengertlan yang seluas-luasnya yaitu terpeliharanya citra Orde Baru yang demokratis dan tergambarnya kehidupan bangsa Indonesia yang aman dan tertib. (Rel).

rakyat harus diarahkan untuk memilih wakil-wakilnya karena program dan bukan karena janji-janji dan rangsangan emosi belaka.

Pada bagian lain dari ceramahnya Panga b / Pangkopkamtib mengatakan Golongan Karya adalah kekuatan perjoangan yang mempunyal sejarah panjang. Norma, etik dan tradisi yang hidup di dalam Golkar, bukanlah norma, etik dan ide-ide baru yang muncul pada masa kini, melainkan norma, ouk dan pemikiran-pemikiran yang mengawali lahirnya Golkar lebih dua puluh tahun yang lalu. Oleh karena itu setiap Juru Kampanye Golkar harus memahami sejarah Golongan Karya, sehingga dapat menghayati norma, etik dan tradisitradisi Golongan Karya, yang dapat menjadikan Golkar besar seperti Mat Ini.

Mengingat bahwa Pemilu tahun 1987 diatur dan dilaksanakan ber. da sarkan berbagal Undang. Undang. Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri dan ketentuan. ketentuan lainnya, maka para Juru Kampanye Golkar tentunya pertama-tama harus menguasal unsur-unsur penting dari berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang bersangkutan dengan Pemilu tersebut. Untuk selanjuntya di dalam segenap ucapan, tingkah laku dan tindakannya harus sesual dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sikap-sikap yang berlebihan dan tidak proporsional harius benar-benar dihindari. Demikian pula ucapan. sikap dan

Komentar Dra SK Trimurti Dan Mochtar Lubis

Mengamati Suasana Menjelang Pemilu '87

Kalangan Mahasiswa Jangan Terlalu Dikekang Bicarakan Masalah Politik

Jakarta (Sinar Pagi).,

Berbarengan dengan berlangsungnya Rakor Polkam Kamis kemarin di Jakarta yang menilai dan berkesimpulan suasana menjelang Pemilu '87, sekarang ini tidak ada gejolak yang berarti, situasi Politik dan Keamanan dalam Negeri mantap dan stabil serta terkendalikan. Sejumlah tokoh pengamat yang dihubungi secara terpisah Kamis kemarin, antara lain Dra.S.K.Trimurti, Mochtar Lubis, Fakhri Jauzi dan Mulyana W.Kusumah menjelaskan pengamatannya, terhadap suasana menjelang pemilu '87 mendatang.

Dra.S.K.Trimurti berpendapat jika masyarakat dan kalangan mahasiswa terlalu dikekang membicarakan masalah Politik sangat berbahaya karena bisa mendorong mereka bertindak secara ilegal, lebih-lebih menjelang Pemilu. Sebaiknya masyarakat maupun kalangan mahasiswa diberi kebebasan mengemukakan pendapatnya sepanjang masih dalam batas-batas tertenlu, artinya belum mengganggu stabilitas keamanan.

Tokoh Nasional itu menyatakan, sebenarnya sejarah telah membuktikan bahwa sejak zaman Budi Utomo sampai Indonesia Merdeka, peranan masyarakat dan kalangan mahasiswa sangat besar dalam berpolitik untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajah. Tapi kenapa sekarang peranan mahasiswa dalam dunia politik seperti tidak kedengaran. Sangat berbeda dengan Pemilu tahun 1955, masyarakat maupun mahasiswa bebas berbicara atau mengemukakan pendapat. "Tentu masyarakat merasa prihatin melihat satu golongan, lebih-lebih kalangan mahasiswa bila bersikap apatis terhadap keadaan disekitarnya," ujarnya.

Kamis kemarin mengatakan, tentang Pemilu mendatang akan berjalan baik kalau semua pihak, termasuk ketiga kontestan Pemilu mentaati aturan permainan yang berlaku. Namun untuk lebih terjaminnya pelaksanaan Pemi!u secara langsung, bebas dan rahasia, ia berpendapat sebaiknya masyarakat, baik kalangan pegawai negeri maupun swasta melaksanakan pesta demokrasi itu atau pada saat menjeblos tanda gambar peserta Kontestan Pemilu dilakukan di daerah tempat tinggalnya masing-masing. "Saya kira tidak akan mengganggu pekerjaan mereka. Sebab untuk menjeblos tanda gambar tidak akan lama", tambahnya.

Tentang banyak muncul kebulatan tekad belakangan ini, menurut pendapat S.K. Trimurti, mungkin sebagian hanya ikut-ikutan saja. "Penyakit" budaya demikian itu menandakan kita belum dewasa berpikir."Pak Harto' sendiri sebenarnya tidak ingin disanjung-sanjung, bahkan Pak Harto belum lama ini berkata ia bersedia diganti jika memang dianggap tak mampu. Itu kan suatu pernyataan seorang pejuang," tambahnya.

syarakat tidak lagi memperdulikan kejadiannya. Masa bodoh. Akhirnya kejadian yang lebih tragis atau lebih kejam di masa-masa mendatang juga dibiarkan begitu saja," katanya kepada "SP" di rumahnya Jln.Bonang, Jakpus, Kamis.

Lebih jauh ia melihat sikap apatisme ini sudah menjalar ke segala lapisan masyarakat, jika dapat dikatakan sudah "lampu merah", bagi kehidupan bangsa. Protes hanya akan mengambang dan sekedar formalitas untuk meringankan bebanbeban masyarakat kecil", tandasnya.

Mempertajam pengamatannya, masyarakat selama ini hanya dibebankan kewajiban untuk bekerja dan mengabdi tanpa diberi kesempatan untuk menikmati hasil-hasilnya. Kalaupun ada sangat sedikit.

Sebagai contoh tentang kerusakan hutan yang mencapai jutaan hektar yang telah terjadi puluhan tahun lalu, orang hanya cukup mengetahui saja tanpa pernah diberi kesempatan bertanya, "mengapa diberi kesempatan pada perusahaan asing merambah hutan itu.

Menyinggung, adanya pendapat bahwa ‘masyarakat walaupun apatis tapi tetap kritis, Mochtar Lubis secara tegas menyatakan tidak sependapat. "Bagaimana mungkin dalam masyarakat yang bersikap apatis timbul sifat kritis". KECURIGAAN

Dalam pandangan dosen Fakultas Ilmu sosial & Politik UI, Mulyana W. Kusumah timbulnya sikap apatisme itu disebabkan masyarakat merasa tidak memperoleh saluran yang wajar dalam menyampaikan aspirasinya.

Dalam pandangan Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Politik UI, Mulyana W. Kusumah, sikap, apatisme ini bukan hanya menjangkiti masyarakat awam tapi juga di kalangan penegak hukum dan akademis, dalam hal ini para ilmuwan.

SIKAP APATIS. Sementara itu Budayawan Mochtar Lubis berpendapat bahwa dewasa ini dikalangan masyarakat timbul sikap apatis yang sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Sikap apatis ini jika dibiarkan berlarut-larut pada gilirannya akan mengakibatkan lemahnya solidaritas sosial, Politik, Ekonomi dan budaya. Bakan tidak mustahil nantinya akan menggerogoti berbagai nilai budaya bangsa yang seharusnya dihayati sebagai penompang kehidupan suatu bangsa.

BERJALAN BAIK. S.K. Trimurti yang diwawancarai "Sinar Pagi” di tempat kediamannya.

Sebagai contoh, kasus anak yang menghamili ibu kandungnya atau se. orang ayah yang menyuruh anak membunuh menantunya sendiri, ma

kesempatan atau peluang pilihan- pilihan politik dari seluruh lapisan masyarakat.”

Hal ini terlihat makin banyaknya ilmuwan yang melakukan sensor diri yang kemungkinan muncul karena merasa takut. Padahal untuk ilmuwan-ilmuwan ini tidak ada pembatasan untuk berbicara atas disiplin ilr.-ya yang ilmiah dan rasional. "Kenapa mesti takut". Lain hal kalau ilmuwan itu pernah terlibat subversi", katanya.

Menyinggung mengenai kreatif dan inisiatif sosial, Fakhri Jauzi menyatakan, sebenarnya hal itu tetap dimiliki masyarakat, namun diakui terkadang masih terkukung akibat instruksi dari atas. Untuk itulah sebaiknya penampungan aspirasi sosial itu dibuka lebarlebar. Dalam arti, suara masyarakat dari bawah lebih besar daripada sya. ra dari atas.

Menurut dosen Sosiologi Politik Unas (Universitas Nasional) Fakhri Jauzi, sikap apatis belum mencapai tingkat paling parah, sebagaimana dikatakan sosiolog UGM, Lockman Soetrisno. Sedangkan DR.Eduard Depari juga mengemukakan tanggapan bahwa sikap apatis masyarakat sudah mencapai titik puncak, meskipun sikap kritis itu masih ada. Bahkan Fakhri Jauzi mengemukakan apa yang dikatakan kedua ahli tersebut tidak mempunyai kriteria, seperti sikap partisipasi masyarakat itu sekarang ujar sosiolog Unas itu.

Yang dapat menjawab apatisme masyarakat adalah para ahli psikologi sosial, sebab dari aspek komunikasi kalau jalur-jalur resmi itu tertutup atau mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi, yang akan berkembang nanti adalah komunikasi yang menyebarluaskan informasi yang sifatnya tidak faktual, misal gossip yang lebih cenderung ke arah tuduhan dan kecurigaan.

Apakah sifat apatis masyarakat harus dibendung? tanya "Sinar pagi"

"Bukan dibendung. Tapi lebih diberi kesempatan pada masyarakat guna menyalurkan keinginan mereka, dan pemerintah harus memberi informasi yang jelas. Misal proses politik yang cenderu ke arah mobilitasi harus dikurangi, dan memberikan

SISTEM INSTRUKSI. la menilai pelaksanaan sistem instruksi sekarang masih mendominasi kehidupan masyarakat. Sehingga dalam kegotong-royongan pun sistem instruksi masih mempengaruhi. Akan tetapi tetap berjalan sesuai dengan konsep kerukunan yang disepakati. Justeru itu, sistem yang berlaku saat sekarang dinegara Indonesia berdasarkan Pancasila tetap dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, tambahnya.

Ditambahkannya, partisipasi sosial tidak hanya dimobilisir dari atas, tetapi lebih utama tumbuh dari bawah. Oleh sebab itu, sikap gotong royong harus ditingkatkan kepada sikap jiwa bersaing, guna mendapatkan penemuan-penemuan baru yang sesuai dengan kemajuan negara Indonesia yang sedang berkembang. Maka inenghindarkan tidak terjadi sikap apatis dan kebosanan sosial, peran sekolah, rumah tangga, teman dan media massa cukup besar, terutama menimbulkan kesadaran politik bangsa. Tapi secara pasti, sikap tersebut sebagaimana dikatakan belum segawat yang dikemukakan ahli sosiologi, nainun ia juga tidak membantah adanya gejala-gejala demikian.

(ljk/Ls/Sy/Sb/M).:-,

Page 16

1969 setelah sejak tahun 1966 dilakukan usaha-usaha stabilisasi, yang dimulai sebagai reaksi terhadap usaha perebutan kekuasaan oleh Partai Komunis Indonesia.

Tetapi semua itu tidak berarti, pembangunan di bidang politik telah selesai. Berbarengan dengan keberhasilan pembangunan nasional yang dititik beratkan di sektor ekonomi, maka pembangunan di sektor politik pun terus ditempuh guna menunjang kelangsungan usahausaha pembangunan selanjutnya.

Pemilihan Umum (Pemilu) mendekat ini juga kita harus lihat sebagai bagian dari pembangunan di bidang politik dan sekaligus sebagai salah satu bagian dari pendidikan politik secara nasional.

Karena Pemilu '87 itu sebagai bagian pembangunan dan pendidikan politik secara nasional, maka ia perlu didukung oleh suasana yang sangat memungkinkan terselenggaranya dengan baik. Untuk itu sektor keamanan nasional memegang peranan penting.

Kita melihat suasana yang mendukung suksesnya Pemilu '87 cukup baik. Hal ini bisa kita lihat dari sisi proses perkembangan politik itu sendiri maupun dari segi keamanan.

Perkembangan politik bisa kita pantau dari kalender kegiatan Pemilu yang diawali dengan kegiatan-kegiatan politik seperti; pendaftaran pemilih, pengajuan tanda gambar peserta Pemilu, penetapan jumlah anggota-anggota badan perwakilan rakyat yang akan dipilih di setiap daerah pemilihan, pengajuan calon-calon anggota badan perwakilan rakyat oleh para peserta Pemilu, kemudian penelitian para calon dan yang terakhir penetapan para calon.

Kalender kegiatan Pemilu tersebut di atas telah berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Tinggal lagi kita menunggu kegiatan berikutnya pada tahun 1987 mendekat ini yaitu, pengumuman nama-nama calon anggota badan perwakilan rakyat, pelaksanaan kampanye Pemilu selama 25 hari yang kemudian ditutup dengan minggu tenang selama 5 hari, kemudian hari "H" pemungutan suara dan diakhiri dengan penghitungan jumlah suara yang diperoleh masing-masing peserta Pemilu.

Kita harapkan semua kegiatan pada awal tahun baru hingga memasuki hari "H" pemungutan suara berjalan dengan baik dan lancar.

Kemudian dari sisi keamanannya itu sendiri, dalam rapat koordinasi Bidang Polkam Kamis lalu menilai situasi menjelang Pemilu '87 berada dalam suasana persiapan pesta demokrasi.

Situasi politik dan keamanan dalam negeri mantap dan stabil serta terkendalikan, tidak ada gejolak-gejolak yang berarti. Menurut Menteri Penerangan Harmoko, Rakor telah membahas laporan dari daerahdaerah, disimpulkan situasi Kamtibmas dari bulan Agustus hingga Desember 1986 tetap mantap dan dapat dikendalikan.

Bila situasi Kamtibmas minimal tetap mantap dan dapat dikenaalikan seperti keadaan sekarang ini, barangkali Pemilu '87 kelakakan sampailah kepada apa yang kita dambakan yakni, Pemilu yang sukses, lancar, aman dst.

Semua itu memang masih harapan-harapan, namun yang pasti kita tetap dituntut untuk terus waspada terhadap keadaan-keadaan yang berkembang.

Kewaspadaan dalam arti luas bukan berarti kecurigaan-kecurigaan. Sebab bagaimana pun juga kecurigaan yang berlebih-lebihan tidak ikut menciptakan suasana tenang bahkan justru dapat memancing kekeruhan-kekeruhan.

Dari sinilah barangkali kita bisa menyatakan peranan para kontestan Pemilu baik dua partai politik maupun Golkar amat menentukan. Menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat mengeruhkan suasana saat ini sangat diharapkan.

Agaknya dari Golongan Karya telah melakukan ikut menciptakan situasi ke arah ketenangan tersebut. Kita bisa melihat misalnya per. nyataan-pemyataan dari para pemimpin Golkar, yang mengingini suasana kampanye tidak dalam bentuk-bentuk emosional, mematuhi peraturan yang berlaku dan yang lebih penting lagi pelaksanaan Pemilu berjalan jujur, rahasia, adil dan lancar. Bila semua pihak mampu menahan diri maka Pemilu sebagai bagian dari pembangunan politik dan sekaligus pendidikan politik akan mencapai sasarannya. Untuk sementara situasi Polkam menjelang Pemilu ini telah mendukungnya. SABTU, 20 DESEMBER 1986

Page 17

Harian Umum Angkatan Bersenjata

Ketua MPR/DPR Amirmachmud

Beri kesempatan Parpol dan Golkar perjuangkan program programnya K

ETUA DPR/MPR H. Amirmachmud me.
ngatakan, dalam suasana dan iklim persa

tuan nasional yang semakin baik sekarang ini, Partai Politik (Parpol) dan Golongan Karya (Golkar) hendaknya diberi kesempatan untuk memperjuangkan program-programnya. H.Amirmachmud menyatakan

sekedar memilih wakil-wakil rakyat hal itu dalam percakapan awal ta

yang akan duduk dalam lembaga hun 1987 dengan Antara di Gedung permusyawaratan/perwakilan rakDPR Jakarta, Jumal.

yat saja, tetapi juga merupakan sala menanggap wajar apabila pa- rana dalam penerapan asas kedauda saat menjelang Pemilu suhu po- latan rakyat yang diselenggarakan lilik akan naik. Keadaan seperti itu,

berdasarkan ucmokrasi Pancasila dapat diartikan sebagai dinamika yang harus menjamin suksesnya yang terjadi pada tiap-tiap menje- perjuangan Orde Baru. Yakni, lelang Pemilu. Dinamika itu sebenar- tap tegak-leguhnya Pancasila dan nya merangsang partisipasi masya- UUD 45, menjamin tetap terpeliharakat untuk aktif dalam beberapa ranya stabilitas nasicnai yang dinaaspek kegiatan Pemilu, katanya.

mis dan tetap terjaminnya kesinamMerurut Amirmachmud, hanya bungan pembangunan sebagai pedengan berorientasi pada program ngamalan Pancasila. di atas landasan satu asas Pancasi

Ketua DPR/MPR itu menghala, tidak akan terjadi lagi rapkan, agar masyarakat pemilih keberingasan-keberingasan antar benar-benar akan menggunakan kontestan yang mengancam persa- hak pilihnya dengan sebaiktuan dan kesatuan bangsa, teruta- baiknya, tidak apatis, bersikap Golma pada masa kampanye Pemilu.

put. Sebab, ujarnya, hal itu bisa Dengan sikap dasar demikian,

mengurangi sukses arti "Pesta Deaparat pelaksana sangat diharapkan mokrasi Pancasila". tetap berada dan menjamin pelak

Sedangkan kepada para calon sanaan aturan permainan yang te- wakil rakyat yang akan duduk di lah ditetapkan, agar tujuan Pemilu

badan permusyawaratan/perwakidapat terwujud dengan sebaik

lan rakyal, di samping memenuhi baiknya, ujarnya.

persyaratan menurut ketentuan Kepada masyarakat pemilih, Ke

perundang-undangan, juga dituntut tua Dewan mengharapkan agar me

berkualifikasi lebih daripada mareka tetap menyadari hakekal dan

syarakat pemilih. tujuan Pemilu. Sebab tingkat kei

Para wakil rakyat tentunya lebih kutsertaan masyarakat pernilih da

berpengetahuan, lebih berkemamlam Pemilu, merupakan salah satu

puan, lebih dedikatif, lebih bersikap tolok ukur berhasil atau tidaknya

peka mendengar bisikan hati dan Pemilu tersebut.

tuntutan rakyat, serta kelebihanOleh karena ilu ia mengingaikan,

kelebihan lain yang bersifat konsbahwa tujuan Pemilu tidak hanya

trukus dan edukatif sebagai konse

kuensi logis posisinya sebagai peng himpun dan penyalur aspirasi, kepentingan dan keinginan rakyat yang selanjutnya harus diperjuangkan di dalam kerangka demokrasi Pancasila, tegasnya.

Hakekat Pemilu H.Amirmachmud juga menilai, Pemilu pada hakekatnya merupakan awal daripada mekanisme kepemimpinan nasional lima tahunan yang telah berjalan lancar sejak 1971.

Oleh sebab itu ia mengharapkan, penyelenggaraan Pemilu harus pula dapat menjamin terpeliharanya dan terbinanyg mekanisme kepemimpinan nasional secara mantap.

Kita perlu menyadari, kata Amir. machinud, bahwa demokrasi Pancasila memiliki dimensi moral yang tinggi dalam rangka mewujudkan niat baik dan sah menurut hukum dan perundang-undangan. Maka Pemilu harus kita jadikan wahana pendidikan politik dalam arti meningkatkan kesadaran politik, partisipasi politik dan sosialisasi politik.

la mengingatkan, Pemilu 1987 adalah Pemilu keempat yang diselenggarakan sejak Pemerintahan Orde Baru, tetapi juga Pemilu pertama sejak ditetapkannya Pancasi. la sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat bagi segenap kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan sebagai realisasi Tap.MPR.No.II/MPR/1983 dan No.III/MPR/1983.

Hal ini, merupakan kemajuan yang fundamental dan strategis dalam kehidupan politik, yang diharapkan akan lebih membantu terselenggaranya Pemilu sesuai dengan sendi-sendi demokrasi Pancasila, sekaligus membantu tercapainya ketahanan dan stabilitas nasional.

Dengan mendasarkan eksistensinya kepada Pancasila sebagai satusatunya asas bagi ketiga kekuatan sosial politik sebagai kontestan Pemilu; ini berarti ketiga kekuatan so sial politik tersebut sepakat untuk berperan secara aktif di dalam proses pembangunan politik nasional, demikian Ketua DPR/MPR H. Amirmachmud.(Ant/sp)

Page 18

Cosmas · Batubara di Sulawesi Utara, Menteri Emil Salim di Sulawesi Tengah, Menteri Habible di Sulawesi Tenggara dan Ketua Bepeka M. Jusuf, Menpen Harmoko di Sulawesi Selatan.

Menteri Sosial Ibu Nani Sudar. sono tampil sebagai nomor pertama calon Golkar di Bali, Menteri Afif Saleh di Nusa Tenggara Barat dan Menteri Sumarlin di Nusa Tenggara Timur. Untuk Maluku, Golkar menampilkan Menmud Hutasoit dan Menteri Abdul Gafur pada urutan pertama dan kedua, Menteri Pertahanan-Keamanan Poniman untuk Irian Jaya dan Menlu Muchtar Kusumaatmadja untuk Timor Timur.

Menteri-menteri Sudharmono, Ali Wardhana, Hartarto dan tokoh-tokoh KH. Thohir Widjaja, Tjokropranolo dicalonkan untuk DKI. Di Jawa Barat, H. Amirmachmud, Ir. Achmad Affandi, Ny. Karlinah Umar Wirahadikusumah, Ny. Ratu E.N. Sudharmono, Mashudi dicalonkan pada nomor urut 1 sampai 5.

Untuk daerah pemilihan Jawa Tengah, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menko Polkam Surono, Menteri PU Ir. Suyono, Dr. Amir Murtono, Menmud Ir. Wardoyo, GPH Djatikusumo, Mashuri, SH dan Sri Paduka Mangkunegoro VIII tampil dalam urutan nomor 1 - 8. Didaerah pemilihan Jawa Timur, yang berada pada urutan nomor 1 - 5 adalah Prof. Widjojo Nitisastro, Sapardjo, Prof. Ir. Sudarsono Hadisaputro, Menteri Prof. Dr. Subroto dan Muh. Noer.

Golkar menampilkan 29 calon untuk daerah pemilihan DKI, 122 calon untuk Jawa Barat, 113 calon untuk Jawa Tengah dan 127 untuk Jawa Timur. Terutama daerahdaerah Jabar, Jateng dan Jatim merupakan daerah pemilihan yang banyak memiliki wakil dalam DPR nanti. Daerah pemilihan D.I. Yogyakarta memperoleh 14 calon dari Golkar, paling atas adalah Menteri Radius Prawiro, disusul Widodo (bekas KASAD).

Untuk Daerah Istimewa Aceh, Golkar menampilkan Menteri Bustanil Arifin, SH, Prof. Dr. Syarif Thayeb, H.A.Muzakkir Walad pada urutan 1 sampai 3. Di Sumatera Utara Golkar menampilkan pada urutan 1-5 Ketua DPA Maraden Panggabean, Menteri A. Tahir, Dr. Arifin Siregar (Gubernur BI), Prof.Dr.Suhardiman SE dan David Napitupulu. Menteri Fuad Hassan,

Suwardjono Suryaningrat pada Prof. Drs. Harun Zain tampil pada

urutan pertama, di Bengkulu urutan nomor 1 dan 2 di daerah Menteri Martono dan di Lampung pemilihan Sumatera Barat. Menteri Menteri Rachmat Saleh. Menteri İsmail Saleh, SH, Menmud Ir. Sudomo tampil pada nomor perHasyrul Harahap tampil diurutan tama untuk Kalimantan Barat, teratas untuk daerah Riau, Menteri Ny. L. Sutanto urutan persedangkan di Sumatera Selatan tama di Kalteng, Menteri Munawir Menko Alamsyah Ratu Per- Sjadzali nomor pertama di Kalsel, wiranegara, Makmun Murod dan Menteri Soedjarwo di Kaltim. Menteri Rusmin Nuryadin pada

Daerah-daerah pemilihan di urutan ke 1-3.

Sulawesi juga menampilkan calonUntuk daerah pemilihan Jambi, calon Golkar dari kalangan menteri Golkar menampilkan Menteri untuk urutan pertama. Menteri

Untuk calon-calon anggota DPR ini, Golkar tampak banyak menampilkan tokoh-tokoh muda dan tokoh-tokoh daerah. Abdullah Puteh dan Nasrudin Hars tampil di Aceh. Di Sumut tampil tokohtokoh seperti Jakob Tobing, Bomer Pasaribu, Zulharmans, tokoh wartawan dan Aulia Rachman tampil di Sumatera Barat. Tokoh-tokoh yang lebih tua masih cukup banyak yang tampil, baik sebagai calon tetap maupun sebagai peraih suara.

Sementara itu PPP dan PDI juga tampak menampilkan baik tokoh tua maupun tokoh lama. Tokohtokoh baru memang terlihat yang lebih banyak ditampilkan oleh kedua peserta Pemilu ini. Untuk tiap daerah pemikhan, umumnya PPP dan PDI mengajukan jumlah calon yang hampir sama dengan yang diajukan Golkar. PDI memang mengajukan jumlah calon paling kecil dibanding dua peserta Pemilu lainnya. Megawati Taufiq Kemas, puteri Presiden RI pertama Bung Karno ditampilkan pada urutan ketiga untuk daerah Jawa Tengah. Ketua Umum PPP J. Naro, SH tampil paling atas di daerah DKI.(Ed)

Page 19

CALON ANGGOTA DPR. – Masyarakat sedang serius membaca daftar calon sementara anggota DPR Pusat dan DPRD DKI tahun 1987. Gambar diambil di Kantor Walikota Jakarta Barat hari Selasa kemarin. (Antara).

Ketiga Kontestan Pemilu untuk DPRD Tk. I DKI

Tampilkan Wajah Baru

karta blok F Lt. III Jl. Merdeka Selatan 8-9 Jakarta, dengan mencantumkan nama, identitas dan alamat pengirim serta bukti bukti terhadap tanggapan tersebut.

JAKARTA - Dari ke-272 orang calon sementara yang diajukan ketiga kontestan Pemilu 1987 untuk DPRD TK. I DKI Jakarta, yang diumumkan secara serentak mulai Selasa (6/1) ternyata banyak muka baru.

Panitia Pemilihan Daerah (PPD) Tk. I DKI Jakarta dalam pengumumannya merinci bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan 90 orang calon sementara, Golongan Karya (Golkar) 96 calon sementara dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 86 calon sementara.

Daftar calon sementara yang sudah ditandatangani oleh ketua PPD Tk. I DKI Jakarta R. Soe

prapto, wakil ketua drs. H. Anwar Ilmar dan delapan orang anggota lainnya itu, mulai Selasa diumumkan secara meluas baik melalui media cetak maupun elektronik selama satu bulan sampai dengan 3 Februari 1987.

Seluruh warga masyarakat ibukota, khususnya mereka yang telah terdaftar sebagai pemilih selama jangka waktu pengumuman tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap daftar calon sementara ini.

Tanggapan tanggapan tersebut dapat disampaikan secara tertulis kepada PPD Tk. I DKI Jakarta dengan alamat sekretariat DDP Tk. I DKI Ja

Sesuai dengan daftar calon sementara tersebut, untuk PPP diantara muka muka lama yang sekarang masih duduk dalam DPRD DKI Jakarta dan dicalonkan kembali dalam daftar itu adalah dr. HM. Djufri AS SKM dengan nomor urut 1 dan H. Ahmad Patarai dengan nomor urut 32.

Untuk Golkar antara lain H. Mikmatullah (19), Sukotriwarno SH (20), H. Edardono (27), HJ.

Daftar Calon Sementara Anggota DPR

Dari Menteri dan Istri Pejabat Sampai Biduan dan Pemain Bola

Jakarta, Kompas

Dari Daftar Calon Sementara (DCS) yang diumumkan Panitia Pemilihan Indonesia hari Selasa kemarin, Golkar, seperti tahuntahun lampau, tetap memanfaatkan nama-nama menteri dan pejabat tinggi, sekaligus dengan istri mereka untuk menjadi pemancing suara (vote geiter) dalam pemilu 23 April mendatang. Nama-nama tokoh pengusaha besar dan tokoh masyarakat lainnya, ikut memperkuat barisan Golkar.

mahan Rakyat Drs Cosmas Batubara di Sulawesi Utara, Menteri KLH Emil Salim di Sulawesi Tengah, Menristek BJ Habibie di Sulawesi Tenggara. Ketua Bepeka M. Jusuf dan Menpen Harmoko di Sulawesi Selatan, Mensos Ny. Nani Sudarsono di Bali, Menteri PAN Saleh Afiff di NTB, Menteri Negara Perencanaan Pembangun. an Nasional Ketua Bappenas JB Sumarlin di NTT, Menteri Perikanan dan Peternakan JH Hutasoit dan Menpora Abdul Gafur di Maluku, Menhankam Poniman untuk Irian Jaya, dan Menlu Mochtar Kusumaatmadja untuk Timor Timur.

Berbeda dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) beberapa nama beken seperti DRS Ridwan Saidi, Drs Soedardji, Drs Syarifuddin Harahap, Drs HBT Achda serta beberapa lainnya yang beberapa waktu belakangan dikenal sebagai penentang Ketua Umum J. Naro, disingkirkan semua. Tidak satu pun dicalonkan lagi.

Dalam DCS PDI, tokoh pimpinan PDI lama seperti Jusuf Merukh, Ipik Asmasoebrata, FS Wignyosumarsono, Marsoesi, FC Palaunsoeka, Parulian Silalahi, Alexander Wenas, Sabam Sirait, Djon Pakan, masih dicalonkan juga. Belum diketahui mana dari mereka yang jadi pemancing suara, atau memang berminat jadi anggota DPR. Mereka mendukung nomor-nomor muda. Tetapi nama putra-putri Bung Karno yang semula kabarnya akan memperkuat barisan PDI, akhirnya hanya Megawati saja yang ikut. Ia dicalonkan dari daerah pemilihan Jawa Tengah pada.urutan nomor tiga.

Menteri Koperasi Bustanil Arifin akan tampil berkampanye sebagai pemancing suara Golkar di Daerah Istimewa Aceh. Ketua DPA M. Panggabean, Menparpostel Achmad Tahir, dan Gubernur BI Arifin M. Siregar dimunculkan di Sumatera Utara. Mendikbud Fuad Hassan di Sumatera Barat. Menteri Kehakiman Ismail Saleh SH dan Menmud Tanaman Keras Ir Hasirul Harahap untuk Riau. Menko Kesra Alamsjah Ratu Perwiranegara dan Menhub Roesmin

Nurjadin untuk Sumatera Selatan.

Menkes Dr Suwardjono Suryaningrat untuk pemancing di Jambi, Menteri Transmigrasi Martono untuk Bengkulu, Menteri Perdagangan Rachmat Saleh untuk Lampung, dan Ketua MPR/ DPR Amirmachmud, Mentan Ir Achmad Affandi, Ny. Karlinah Umar Wirahadikusumah serta Ny Rat EN Sudharmono untuk Jawa Barat.

Sama-sama di DKI Ketua Umum DPP Golkar Mensesneg Sudharmono SH akan bertarung dengan Ketua Umum DPP PPP J. Naro dan Ketua Umum DPP PDI Soerjadi di Jakarta. Ketiganya sama-sama dijagokan untuk daerah pemilihan DKI Jakarta, sama-sama pada nomor urutan pertama. Bersamasama dengan Sudharmono menjadi pemancing suara di Jakarta dalah Menko Ekuin Ali Wardhana dan Menteri Perindustrian Ir Hartarto.

Di DKI Jakarta, PDI menawarkan beberapa nama menarik, wajah baru yang sudah banyak dikenal masyarakat, tetapi sebagai kolumnis, bukan

politikus. Mereka adalah BN Marbun SH (nomor 3), Marcel Beding (4), dan Kwik Kian Gie (7) dari 20 calon. Kalau J. Naro akan bertarung di Jakarta, maka putranya, HM Husein Naro akan dijagokan di Jawa Barat. Ia calon nomor lima.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menko Polkam Surono, dan Menteri PU Soeyono Sosrodarsono akan menjadi pemancing suara di daerah Jawa Tengah. Menkeu Radius Prawiro di DI Yogyakarta. Prof. Dr Widjojo Nitisastro, bekas Mensos Sapardjo dan Menteri Pertambangan dan Energi Subroto di Jawa Timur. Bekas Pangkopkamtib dan kini Menaker Sudomo di Kalimantan Barat, Menmud Ny Lasijah Soetanto SH untuk Kalimantan Tengah; Menag H. Munawir Sjadzali, Daryatmo, Ny. Ali Said dan AE Manihuruk akan menjadi pemancing suara di Kalimantan Selatan.

Menteri Kehutanan Sudjarwo di Kalimantan Timur. Menteri Peru

Sebagian besar lolos Golkar seluruhnya menampilkan 792 calon. PPP 761 calon, dan PDI 532 calon. Berarti hampir seluruh nama yang diajukan Golkar untuk diteliti LPU pada janggal 27 September lalu, semua. nya lolos. Jumlah yang diajukan waktu itu sebanyak 800 calon. Sementara PPP juga mengajukan 800 calon dan PDI 616 calon. Tokoh-tokoh lama PDI yang ikut dicalonkan lagi, masing-masing Jusuf Merukh untuk daerah pemilihan Jawa Barat nomor tiga. dpik nomor dua untuk DKI, Wignyosumarsono nomor dua untuk DI Yogyakarta (kabarnya hanya sebagai pemancing suara), Drs Marsoesi. nomor satu di Jawa Timur, Palaunsoeka dan Parulian Silalahi untuk Kalimantan Barat, masing-masing nomor satu dan dua. Alexander Wenas dan Sabam Sirait untuk Sulawesi Utara, masing-masing untuk nomor satu dan dua. Djon Pakan untuk Sulawesi Selatan pada urutan ketiga.

Dari DCS terlihat, banyak di antara calon Golkar berdomisili di Jakarta. Sedangkan calon PPP dan PDI lebih banyak berdomisili di daerah pemilihan masingmasing. Banyak wajah baru generasi muda, bahkan masih di bawah 30 tahun masuk dalam DCS untuk memperebutkan kursi DPR men. datang. Meskipun demikian, 'banyak juga orang lama masih dipertahankan. Bahkan banyak yang sudah "berprofesi" sebagai 3), Ny. Sukiyah Yasir Hadibroto, Ny. Yogie SM (Jabar) Ny. Hartini Moerdani, Ny. Soeprapti Soeprap. to dan. Ny. Tuti Sutiawati Try Sutrisno untuk DKI.

Ny. Suwarti Surono, Ny. Yayu Rulia A Yani untuk Jawa Tengah, Ny. Mien Sugandhi (Jawa Timur), Ny. Sri Murni Ali Said (Kalsel), Ny. Leonie Radius Prawiro (Sulut), Ny. Ida Bagus Mantra (Bali), Ny. RA Madahera Hertasning (Sulsel), Ny. H. Hartini Gatot Suherman (NTB), dan dr Ny. Andi Nafsiah Mboi serta Ny. Nanny Dading Kalbuadi untuk NTT.

Di antara mereka mungkin ada yang hanya sebagai pemancing suara saja, tapi paling tidak tentu akan ada yang menjadi anggota MPR.

lain, Goenarso SF (Riau nomor 5), Harry Soewondo SH (Sumsel nomor 12). Seluruhnya sekitar 28 orang.

Drs Sugiharso yang selama ini menjadi penghubung Golkar untuk NTT, terlihat tidak dicalonkan lagi. Tetapi bekas Ketua FKP, Sugiarto yang tidak terpilih dalam Pemilu 1982 lalu dan kini duduk sebagai anggota DPA, dicalonkan untuk daerah pemilihan Irian Jaya nomor urut 2. Tapi kemungkinan hanya sebagai pemancing suara.

anggota DPR. Mereka sudah duduk sebagai anggota sejak Pemilu 1971. Lebih dari 40 persen calon Golkar adalah wajah lama.

Pengusaha dan istri Para pengusaha yang ikut dicalonkan memperkkuat barisan Golkar, antara lain, H. Probosutedjo untuk Sumatera Utara di nomor urutan tujuh; Fahmi Idris untuk Sumatera Barat nomor 25; Ir Aburizal Bakrie untuk Lampung nomor 13; Djukardi Odang SH untuk Jawa Barat nomor 94; Pontjo Sutowo dan Sofjan Wanandi untuk DKI Jakarta, masingmasing di nomor urutan 25 dan 26. Ketua Umum Kadin, Sukamdani S. Gitosardjono dan Sudwikatmano untuk Jateng, masingmasing pada nomor urut 16 dan &, Tony Agus Ardie untuk Jawa Timur nomor 68; Ir Siswono Yudo Husodo untuk Kalimantan Timur homor dua, dan Eric Samola SH untuk Sulawesi Utara nomor dua.

Beberapa di antara mereka berada di nomor urutan tua, sehingga kemungkinan dimaksudkan hanya ikut memeriahkan sebagai pengumpul suara.

Dari 792 calon Golkar, di antaranya 137 orang wanita, sekitar 40 di antaranya diharapkan jadi. Golongan muda yang dicalonkan sekitar 150 orang, 50 di antaranya bernomor jadi. i Wanita yang dicalonkan antara lain, Ny. Siti Rahaya Sainan Sagiman (Sumut) Ny. Siti Maemunah Alamsjah (Lampung nomor

Generasi muda yang dicalonkan Golkar antara lain, Dwie Riawen. ne S. Nasution (putri Gubernur Sumut) untuk Sumut, nomor 25 dari 42 calon. Bambang Permadi Amirmachmud (nomor 72) dari 81 calon untuk Jabar). Djoko Mursito Humardani (putra almarhum Su. djono Humardani), dan Ir Harris Ali Moerfi (putra almarhum Ali Moertopo) untuk Jawa Tengah, masing-masing nomor 48 dan 66, serta Ir Danny Soedarsono (putri Mensos Ny Nani Soedarsono) nomor 51. H. Naniek Amirmurtono (Jata Timur nomor 52).

Golkar juga akan diperkuat lagi dengan beberapa nama yang tadi. nya duduk di Fraksi ABŘI. Antara

Titiek Puspa Sekjen PPP Drs Mardiansyah berada pada nomor urutan pertama Jawa Barat. Sekjen PDI Nico Daryanto, juga nomor pertama untuk Timor Timur, tapi hanya sebagai pemancing suara saja. Ia sudah menyatakan tidak bersedia duduk jadi anggota DPR demi menjalankan roda partai. Sekjen Golkar Ir Sarwono Kusumaat. madja yang dalam pemilu 1982 dicalonkan dari DKI Jakarta, kini dicalonkan di daerah asalnya, Jawa Barat, pada urutan 14 dari 122 calon.

Golkar juga mencalonkan beberapa seniman terkenal, antara lain penyanyi beken Titiek Puspa dan dalang Anom Suroto. Keduanya untuk Jawa Tengah nomor 90 dan 94. Di sana mereka akan bertemu dengan Soetjipto Suntoro, bekas pemain nasional PSSI yang di. calonkan PDI untuk Jawa Tengah pada nomor urut 18. (sel)

Tanggapan tidak Boleh Gunakan Surat Kaleng

Jakarta, Kompas

Warga masyarakat yang hendak menanggapi nama yang tercantum dalam daftar calon sementara DPR dan DPRD, tidak boleh menggunakan surat kaleng. Nama, alamat, dan identitas lain harus dicantumkan dalam surat berkeberatan yang dikirim ke kantor Panitia Pemilihan Daerah (PPD), atau langsung ke Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) di Jakarta.

an itu, harus membawa pula bukkti-bukti alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Wahono mengemukakan itu ketika ditanya tentang cara warga masyarakat mengajukan keberatan, sehubungan dengan diumum. kannya daftar calon sementara DPRD dan DPR yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia hari Selasa. Pemasyarakatan nama dalam daftar calon sementara itu akan berlangsung sebulan hingga tanggal 5 Februari 1987, untuk memungkinkan masyarakat pemilik menilai. Setelah itu, baru disusun daftar calon tetap.

kan daftar calon sementara DPRD I dan DPRD II Sulut, menyatakan siapa saja berhak mengajukan keberatan atau tanggapan. Isi tanggapan, bisa

menyangkut moral dan mental calon yang dinilai negatif. Atau keterlibatan calon pada organisasi terlarang, dan diragukan kesetiaannya kepada Pancasila maupun UUD 45.

Syarat-syarat umum menjadi calon yang sah adalah warga negara Indonesia, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapat berbahasa Indonesia, cakap membaca dan menulis dengan huruf Latin, berpendidikan serendahrendahnya SLP, berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan atau kenegaraan, setia kepada Pancasila dan UUD 45, tidak terlibat organisasi terlarang PKI/ G-30-S PKI, hak pilihnya tidak sedang dicabut, tidak sedang menjalani pid penjara lima tahun atau lebih, tidak terganggu jiwa/ ingatan, terdaftar dalam daftar pemilih.

Gubernur

Jatim, Wahono, selaku Ketua Umum PPD Jatim, menjelaskan hal itu hari Selasa di Surabaya. Menurut Wahono, keberatan juga bisa dilakukan secara lisan, dengan mendatangi lang. sung kantor PPD dan PPI. Tetapi warga yang mengajukan keberat.

Moral Di Manado, Wakil Ketua PPD Sulut, Letkol J. Kaligis ketika mewakili gubernur mengumum.

Di Jember, Bupati Suryadi Setiawan sewaktu menyerahkan daftar calon sementara untuk DPRD II Jember, meminta perhatian ketiga kontestan tentang kemungkinan ekses selama masa tanggapan oleh warga masyarakat. Pengumuman untuk memberi kesempatan tanggapan dari masyarakat, menurut Bupati Jember bisa membuka polemik dalam masyarakat tentang calon yang disukai dan tidak disukai. Padahal tidak semua calon terbiasa menerima kritik.

Karena itu bupati mengimbau ketiga kontestan, agar bisa menyadarkan dan menenangkan anggota atau calonnya, andaikata muncul tanggapan atau kritik dari

masyarakat. Sedangkan kepada masyarakat, Bupati Jember mengimbau agar bersabar setelah mengajukan tanggapan. "Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan PPD. Keputusannya pun ada pada PPD, masyarakat hanya menyarankan," ujarnya.

Dikerumuni Di Bandarlampung, hari pertama pengumuman, papan pengu. muman yang ditenipatkan di kantor pemda dan beberapa tempat lain, langsung dikerumuni warga masyarakat. Tetapi umum. nya, baru sekadar mencari tahu.

ditempelkan di tempat-tempat umum. Belum terlalu banyak orang yang berminat mengamati daftar calon sementara itu. "Sebodo amat. Kalau kita lapor tentang seorang calon, salah-salah bisa kita sendiri yang kena urusan," ujar seorang pria berusia 50-an yang mampir membaca sebuah papan pengumuman.

Di Palu, suasana biasa-biasa saja. Masyarakat biasa praktis tidak tertarik membicarakan daftar calon sementara. Penein. pelan daftar calon sementara pun masih terbatas tempatnya. "Kan masih hari pertama. Mungkin sudah terpasang di lebih banyak tempat," kata seorang petugas. (stfr/sir/bam/hrd/hel)

Di Yogyakarta, tiga surat kabar lokal meramaikan penyebarluasan daftar calon sementara yang

Pangab/Pangkopkamtib di depan Rapim PDI

PDI masih memiliki daya tarik tersendiri di hati rakyat

sa, bernegara dan bermasyarakat maka perwujudan di bidang kehidupan politik perlu dapat diciptakannya suasana kekeluargaan yang serasi sesama kekuatan sosial politik

Jakarta, (AB).

Walaupun selama ini PDI merasa sebagai partai yang kecil, namun tentunya semangat untuk mempero leh keunggulan suara dalam Pemilu nanti masih tetap dimiliki. Dengan sikap dan cara-cara yang simpatik, disiplin dan terpuji, maka PDI masih memiliki daya tarik tersendiri di hati rakyat.

Hal tersebut dikemukakan Pangab/Pangkopkamtib Jenderal TNI LB Moerdani di depan peserta Rapim PDI Kamis kenarin di Jakarta. Ditekankan selanjutnya oleh Pangab/Pangkopkamtib bahwa dengan menjauhi dan menghindari cana-cara yang brutal, konfrontatip, fitnah dni, berarti PDI akan membantu amannya Pemilu yang akan datang, karena dapat dihindari terjadinya benturan-benturan fisik.

Lebih lanjut Pangab/Pangkop kamtib menandaskan, bahwa di dalam pengertian Pemilu sebagai pendidikan politik, maka rakyat harus diarahkan untuk memilih wakil-wakilnya karena program, bukan kare na janji-janji dan rangsangan emosi belaka. Kiranya pimpinan fungsionaris PDI di pusat maupun di daerah, perlu memahami makna dari hal-hal prinsip tersebut. Hendaknya warga PDI dibawa untuk ikut Pemilu dengan sikap yang dewasa, tertib, teratur tetapi tetap bergairah.

Pada bagian lain sambutannya Pangab/Pangkopkamtib menyatakan, bahwa ketenangan situasi di dalam menjelang, selama dan setelah Pemilu 1987, akan dapat lebih dijamin, diantaranya apabila para peserta Pemilu dan massa pendukungnya sertasegenap unsur masyarakat, patuh, taat dan loyal kepada ketentuan ketentuan yang berlaku. Inti dari penilaian tersebut adalah disiplin pribadi, disiplin masyarakat dan disiplin nasional benar-benar perlu dijamin perwujudannya serta dimantapkan.

Disiplin nasional pada hakekat. nya adalah pernyataan dari sikap mental individu maupun masyarakat yang in.encerminkan rasa ketaatan,kepatuhan yg didukungoleh kese daran untuk menunaikan tugas dan kewajiban nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Oleh karenanya selama tugas dan kewajiban nasional itu tetap ada, maka je laslah disiplin nasional tetap diper. lukan bahkan lebih ditingkatkan mengingat tugas dan kewajiban nasional menghadapi pula tantangan yang makin berat dari tahun ke tahun.

Diingatkan pula oleh Jenderal TNI LB Moerdani, bahwa dengan Pancasila telah menjadi satu-satunya asas dalam kehidupan berbang

PDI selaku salah satu modal dasar pembangunan dan juga salah satu komponen Orde Baru, perlu lebih mantap dan siap dalam menghadapi Pemilu tahun 1987 dan agar senantiasa dapat mewujudkan suasana persatuan dan kesatuan nasional, demikian Pangab/Pangkopkamtib.

Akhirnya ditegaskan oleh Jenderal TNI LB Moerdani bahwa Pemilu adalah kegiatan nasional yang penting dan menentukan dalam kehidupan demokrasi Pancasila, karenanya kesibukan warga PDI dalam menyiapkan diri memasuki tahap tahap pelaksanaan Pemilu, tidak boleh melupakan faktor kewaspadaan terhadap unsur unsur yang anti Pancasila dan anti bangsa Indonesia.

Hendaknya Pemilu 1987 kita gunakan sebagai momentum yang baik untuk lebih mewujudkan diri kita sebagai bangsa yang penuh disiplin dan taat kepada ketentuan-ketentuan yang ada serta untuk lebih meningkatkan citra Orde Baru yang demokratis dengan segala kehidup annya yang aman tertib dan dina"mis. (C).•*

Page 20

kurang baik untuk menjadi wakil rakyat, mungkin mempunyai cacat mental atau akhlak ataupun cacat kriminal, keterlibatannya pada organisasi terlarang ataupun diragukan kesetiaannya kepada negara Pancasila.

Masyarakat secara perorangan boleh mengajukan keberatan kepada PPI (Panitia Pemilihan Indonesia, atau menurut istilah masyarakat sehari-hari Panitia Pemilihan Pusat) untuk DCS DPRRI, atau kepada PPD (Panitia Pemilihan Daerah) untuk DCS DPRD-DPRD.

Jika keberatan-keberatan yang masuk kepada PPI dan PPD itu ternyata disertai dengan bukti yang kuat, PPI maupun PPD akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan organisasi (PPP, Golkar tau PDI) yang mempunyai nama calon tersebut, untuk mencabut namanya dan menggantinya (jika perlu) dengan nama lain. Waktu yang disediakan kepada masyarakat untuk memberi. kan keberatannya adalah satu bulan penuh, sehingga pengajuan keberatan baik secara lisan maupun melalui surat masih dapat diterima sampai tanggal 5 Pebruari 1987.

Tradisi yang dikuatkan dengan ketentuan UU-Pemilu tersebut sungguh suatu bentuk mekanisme demokrasi yang patut kita hargai. Walaupun organisasi yang mengajukan nama-nama calon itu mempunyai kebebasan untuk memilih nama, namun pihak masyarakat juga mendapat kesempatan untuk berpartisipasi, ikut menilai nama-nama yang sudah dipilih oleh organisasi peserta Pemilu tersebut.

Walaupun pimpinan tiap organisasi peserta Pemilu masingmasing pasti sudah cukup berhati-hati dalam memilih tokoh untuk menjadi calon wakil rakyat, dan bahkan pemilihan calon itu juga dibantu oleh penelitian pihak Laksus di masing-masing daerah pemilihan, namun memang tidak mustahil jika kalangan masyarakat ternyata ada yang mempunyai kesaksian lain. Dengan kata lain DCS tersebut diharapkan nantinya benar-benar berisi calon-calon yang sudah dinilai secara lengkap, sudah disaring dari saringan agarsampai saringan halus dan lembut, sehingga Pemilu 1987 mendatang kita harapkan sungguh-sungguh mampu meniilih putra-putra terbaik dari bangsa Indonesia.

Dilihat dari sudut kepentingan PPP, Golkar dan PDI sendiri, kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk ikut menilai calon-calon tersebut justru merupakan sumbangsih masyarakat yang sar. Sebab jika dalam DCS tersebut terdapat nama tokoh atau orang yang cacatnya berat, sehingga kurang disukai oleh masyarakat luas, kalau tak dikoreksi malahan akan merupakan bencana bagi organisasi yang memiliki nama orang cacat itu. Jumlah suara pemilih yang didapat mungkin menjadi kurang dari harapannya.

Oleh karena itu, patutlah kita himbau masyarakat kita yang luas di seluruh Indonesia untuk mengambil kesempatan satu bulan ini untuk ikut menilai para calon sementara. Dengan tujuan justru untuk membantu para organisasi peserta Pemilu mendapatkan calon yang bersih, yang dapat menumbuhkan dan melipatgan. dakan simpati masyarakat luas kepada tanda gambarnya.

Page 21

• Mendagri Soepardjo Rustam

Parpol Bukan Hiasan Golkar Dan ABRI

Khusus di dalam menghadapi Pemilihan Umum 1987, Menteri minta agar PDI hendaknya dapat melaksanakan secara konsisten dan taat atas wawasan dasar perjuangan bangsa, demikian pula dengan tugas tugas lain.

Jakarta, Jumat, Mdk

Menteri Dalam Negeri Soepardjo Roestam mengatakan, adalah suatu pandangan yang keliru jika melihat dan menempatkan Parpol (PDI dan PPP) hanya sekedar sebagai mata hiasan ataupun ornamen bagi Golongan Karya dan ABRI.

Ini dikatakan Mendagri ketika memberi sambutan pada peringatan Hari Ulang Tahun PDI (Partai Demokrasi Indonesia) ke 14 di gedung Juang Jakarta, Jumat.

Hak dan peranan serta
tanggungjawab yang dimili-
ki dan yang ditanggung par-
tai-partai politik adalah
sama dengan yang dimiliki
dan ditanggung Golongan Karya dan ABRI dalam kedudukan sebagai kekuat- an sosial politik Oleh ka- renanya, kaia Memieri, dalam kerangka landasan politik partai partai politik adalah partner rekan-rekan ABRI, Golkar,

maupun Pemerintah yang

dengan satu Golkar dan dua
Parpol merupakan elemen
yang cocok di dalam kerang-
ka landasan politik nasional kita.

"Dengan sistem tersebut bangsa Indonesia tidak akan mengarah dan tidak akan mudah terperangkap ke dalam sistem satu partai tunggal, sehingga mengaki- batkan kehidupan politik menjadi bersifat monolitik," kata Menteri.

"Sebaliknya tidak pula akan mengarah dan mudah terperangkap ke dalam sistem multi partai yang cenderung menjadi kehidupan politik sebagai ajang kompetisi yang anarkitik,' tambahnya.

Anak Kandung

Pada bagian lain dalam pidatonya, Menteri mengatakan, PDI adalah anak kan. durg Orde Baru, di samping anak-anak kandung yang lain. Sebagai anak kandung Orba PDI adalah bagian dari konsepsi maupun strategi politik nasional

yang dilaksanakan oleh Orde Baru.

"Perjuangan Orda Baru adalah juga menjadi perjuangan PDI," kata Menteri.

Dengan sistem tersebut justru Indonesia dapat berjalan sebagai suatu kekuatan besar yang berkepribadian, kritis dan kreatif, sehingga Parpol, Golkar dan ABRI dapat selalu menjalin interaksi dan komunikasi politik timbal balik, serta mampu membangun dan melaksanakan bersama-sama konsensus nasional.

Adanya konsensus-konsensus ini dengan sendirinya akan dapat mengarahkan perhatian kita kepada program program pembangunan nasional, terlebih lagi hal ini didukung pula oleh manunggalnya wawasan dasar kekuatan-kekuatan politik tersebut.

Pertumbuhan dan perkembangan kerekanan (partnership) ini yang kita harapkan dapat mendasari tumbuhnya suatu sistem politik nasional yang berdasarkan Pancasila.

Menteri mengatakan apabila pertumbuhan yang demikian dapat menjadi nyata, sistem politik nasional

Sebab itulah, PDI sung. guh bukan "ornamen politik" (hiasan)nya Orde Baru melainkan berperan sebagai pelaku dan sekaligus pemacu terselenggaranya pembangunan politik bangsa Indonesia. PDI adalah salah satu asset bagi pembangunan nasional secara keseluruhan. Kelahiran PDI sebagai suatu kekuatan sosial politik merupakan sebagian dari serangkaian langkah langkah awal yang diselenggarakan Orde Baru untuk menumbuhkan kehidupan politik nasional yang berdasarkan sistem politik demokrasi Pancasita. (Y/561T)

Wajar Menjelang Pemilu Suhu Politik Naik

Jakarta, Jumat, Ant

Ketua DPR/MPR H. A mirma ch mu d mengatakan, dalam suasana dan iklim persatuan nasional yang seniakin baik sekarang ini, Partai Politik (Parpol) dan Golongan Karya (Golkar) hendaknya diberi kesempatan memperjuangkan program-programnya.

H. Amirmachmud menyatakan hal itu dalam percakapan awal tahun 1987 di Gedung PDR Jakarta, Jumat.

Dia menganggap wajar apabila pada saat menjelang Pemilu suhu poltik akan naik. Keadan seperti itu dapat diartikan sebagaimana dinamika yang terjadi pada tiap-tiap menjelang Pemilu. Dinamika itu sebenarnya merangsang partisipasi masyarakat untuk aktif dalam beberapa aspek kegiatan Pemilu, katanya.

Hanya dengan berorientasi pada program di atas landasan satu asas Pancasila, tidak akan terjadi lagi keberingasankeberingasan antar kontestan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, terutama pada masa kampanye Pemilu, tambahnya.

Dengan sikap dasar demikian, aparat pelaksana sangat diharapkan tetap

berada dan menjamin pelaksanaan aturan permainan yang telah ditetapkan, agar tujuan Pemilu dapat terwujud dengan sebaik-baiknya, ujarnya.

Kepada masyarakat pemilih, Kelua Dewan mengharapkan agar mereka tetap menyadari hakekat dan tujuan Pemilu. Sebab tingkat keikutsertaan masyarakat pemilih dalam Pemilu, merupakan salah satu tolok ukur berhasil atau tidaknya Pemilu tersebut,

Oleh karena itu dia mengingatkan, bahwa tu. juan Pemilu tidak hanya sekedar memilih wakilwakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat saja, tetapi juga merupakan sarana dalam penerapan asas kedaulatan rakyat yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi Pancasila yang harus menjamin suksesnya perjuangan Orde

Baru. Yakni,

tetap tegak. teguhnya Pancasila dan UUD 45, menjamin tetap terpeliharanya stabilitas nasional yang dinamis dan tetap terjaminnya kesinambungan pembangunan sebagai pengalaman Pancasila.

Ketua DPRR/MPR itu mengharapkan, agar

masyarakat pemilih benarbenar akan menggunakan hak pilihnya dengan sebaikbaiknya, tidak apatis arti Pesta Demokrasi Pancasila'.

Sedangkan kepada para calon wakil rakyat yang akan duduk di badan permusyawaratan/perwakilan rakyat, disamping memenuhi persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan, juga dituntut berkualifikasi lebih daripada masyarakat pemilih.

Para wakil rakyat tentunya

Tebih herpengetahuan, lebih berkemampuan,

lebih dedikatif, lebih bersikap peka mendengar bisikan hati dan tuntutan rakyat, serta kelebihan-kelebihan lain yang bersifat konstruktif dan edukatif sebagai konsekuensi logis posisinya sebagai penghimpun dan penyalur aspirasi, kepentingan dan keinginan rakyat yang selanjutnya harus diperjuangkan di dalam kerangka demokrasi Pancasila, tegasnya.

Dia mengingatkan, Pemilu 1987 adalah Pemilu keempat yang diselenggarakan sejak Pemerintah Orde Baru, tetapi juga Pemilu pertama sejak ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bernegara.

SENIN (WAGE) 12 JANUARI 1987

Mendagri pada HUT PDI ke 14 di Senayan

Kampanye Pemilu Bukan Arena Jual

Kecap

puncak HUT ke-14 Partai Demok. rasi Indonesia (PDI), di Istora Senayan Jakarta, Sabtu malam.

Menteri mengingatkan, pelak- sanaan kampanye dan Pemilu

merupakan arena pesta politik

Kepada sekitar 10.000 warga PDI yang memadati Istora dan datang dari kelima wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, menteri mengatakan ada dua hal penting yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu nanti. Kedua hal penting itu ialah, kualitas program yang ditawarkan kontestan selama dan sebelum kampanye, serta kualitas calon anggota yang diajukan peserta Pemilu untuk menduduki kursi DPR/DPRD.

Sedangkan di luar gedung, hujan turun dengan mengirim dingin yang menghilangkan kepengapan gedung.

Sikap politik PDI Ketua Umum DPP PDI, Drs. Surjadi, dalam kesempatan memberikan sambutan mengemukakan beberapa hal yang harus menjadi perhatian dan bagian dari sikap politik PDI. Dikatakannya, masih menjadi kesulitan utama partai politik di Indonesia memberikan pendidikan politik kepada rakyat, pada waktu sedini mungkin. Karena itu, ia mengharapkan agar peningkatan kesadaran politik melalui pendidikan politik yang dilakukan partai politik, mendapat perhatian lebih serius.

Menurut Surjadi, pendidikan politik kepada rakyat yang dilakukan secara dini itu, tak perlu lagi mendatangkan kekuatiran akan timbulnya perpecahan aki. bat pengkotakan masyarakat. Sebab, menurut Surjadi, pada masa sekarang, era Pancasila telah demikian berurat berakar, hingga pengkotakan berdasarkan politis ideologis yang pada waktu lalu mengakibatkan perpecahan, tak kan mungkin terjadi lagi.

Kemudian, sejalan dengan himbauan Mendagri,

Sur jadi mengemukakan, dalam Pemilu mendatang PD akan menampilkan pola dan tema kampanye yang dapat semakin memupuk kesadaran politik

Tampak hadir di antara ribuan pengunjung itu, wakil DPP Golkar dan DPP PPP. Acara yang merupakan puncak dari serangkaian peringatan HUT 14 PDI itu, berjalan semarak dengan menampilkan para penyanyi ibu kota yang diiringi band pimpinan Abadi Susman dan pagelaran grup kesenian Swara Mahardhika pimpinan Guruh Soekarno Putra.

Menteri Dalam Negeri, Soepardjo Rustam, kembali mengingatkan hal itu kepada tiga kontestan dalam acara peringatan

rakyat, dan meninggalkan cara dan tema kampanye yang dapat merangsang emosi golongan, kelompok, suku, kedaerahan, agama, dan sebagainya yang dapat berakibat sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Ia menekankan, agar semua pihak dalam kampanye dan Pemilu mendatang benar-benar mencerminkan sikap dan tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dan undang- undang yang berlaku. "Aparatur pemerintah harus pula memberikan contoh kerja yang benar-benar jujur dan adil, serta tidak memihak kepada siapa pun, dan berani mengambil langkah : langkah pengamanan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh

pihak mana pun tanpa pandang bulu," katanya.

Selanjutnya, Surjadi menegaskan kembali salah satu keputusan Kongres III PDI April tahun lalu, yang meminta kepada Sidang Umum MPR 1988 nanti untuk memilih dan mengangkat kembali Jenderal Purnawirawan Soeharto menjadi Presiden RI untuk masa bakti 1988-1993.

Pada puncak acara, dibacakan empat sikap politik warga PDI yang tiap selesai pembacaan satu poin disambut tepuk tangan meriah ribuan warga yang memadati arena itu. Pertama, semangat Orde Baru harus tetap ditumbuhkembangkan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kedua, dwi fungsi ABRI

sebagai keharusan sejarah yang telah dirasakan manfaatnya bagi seluruh rakyat dalam menghadapi segala tantangan, perlu dipelihara dan dilestarikan.

Ketiga, PDI dengan seluruh jajarannya

memberikan dukungan penuh dan menyatakan dengan tegas menyatukan diri dengan kepemimpinan nasional di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Keempat, sebagai upaya mencapai perwujudan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, seluruh jajaran PDI menyatakan diri terpanggil untuk memberikan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional di semua bidang, dan dalam menjalankan peranannya, PDI akan tetap bersikap korektif- konstruktif. ***

Kampanye Bersama Di Depan Massa Masih Sulit Untuk Dilaksanakan

JAKARTA (Suara Karya): Bentuk kampanye bersama antara ketiga kekuatan sospol peserta Pemilu belum dapat dilaksanakan dalam kampanye mendatang. Namun demikian perlu dikaji agar dalam kampanye kampanye Pemilu selanjutnya bentuk kampanye bersama dapat diterapkan.

Ketua FKP, R Sukardi, kepada pers di DPR, Senin, mengatakan, kampanye bersama adalah bentuk ideal dalam pembangunan politik, karena semua kekuatan sospol sudah menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas.

"Apalagi Pemilu itu sendiri sebagai pesta demokrasi, sehingga semua pihak dapat merayakannya dengan penuh kegembiraan dan kebersamaan," kata Sukardi.

Kampanye mendatang, menurut Sukardi, lebih ditekankan pada pendidikan

politik bagi rakyat. Karenanya, setiap kekuatan sospol diberi kesempatan yang sama dan bebas untuk meyakinkan para pemilih dan simpatisannya tentang apa yang hendak dilaksanakan dalam pembangunan ini.

Ini berarti, demikian Sukardi, setiap kekuatan sospol dapat berhadapan langsung dengan massa pemilihnya. Dan, massa pemilih tentu akan mencerna dengan baik apa yang hendak ditawarkan dan dilaksanakan kekuatan sospol tertentu itu.

Karena itu, kata Sukardi, kalau dilaksanakan kampa

bersama massa pemilih akan sulit mencerna secara baik apa yang ditawarkan ketiga kekuatan sospol secara serentak. "Akibatnya bisa membingungkan masyarakat," ujarnya.

R Sukardi menyangkal pendapat yang mengatakan

tidak mungkin dilaksanakannya kampanye bersama karena ada kemungkinan timbulnya konflik antara massa pemilih dan pengikut dari setiap kekuatan sospol.

"Saya juga tidak setuju kalau jurkam Golkar takut dianggap kalah dibanding dengan jurkam dari kekuatan sospol lainnya," kata Sukardi.

Namun demikian Sukardi mengakui bentuk kampanye bersama ini kemungkinan akan dilaksanakan dalam kampanye - kampanye selanjutnya. "Cuma harus dikaji dulu," katanya.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua F-PDI AChmad Subagyo, mengatakan, walaupun Pancasila sudah diterima sebagai satu satunya asas, penerapan kampanye bersama antara ketiga kekuatan sospol tetap akan menimbulkan konflik

Kampanye Bukan Jual Kecap

- Bentuk kampanye yang bagaimanakah
yang paling tepat dilakukan sehingga
tidak tergelincir menjadi jual kecap, tentu
perlu menjadi pemikiran para kontestan.

DALAM puncak acara peringatan HUT ke-14 PDI (Partai Demokrasi Indonesia) yang berlangsung meriah di Istora Senayan Jakarta, Sabtu yang lalu, Mendagri Soepardjo Rustam mengingatkan para kontestan pemilu tentang pelaksanaan kampanye. Pelaksanaan kampanye, menurut Mendagri, hendaknya sesuai dengan tata susila dan tata krama yang berlaku. Para kontestan harus menyadari bahwa kampanye merupakan sarana pendidikan dan peningkatan kesadaran politik rakyat. Dan yang lebih penting ialah, kampanye pemilu bukan arena jual kecap. "Kampanye harus bersifat mendidik dan meningkatkan kesadaran politik rakyat, menggairahkan pelaksanaan pembangunan, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Mendagri.

Apa yang dikemukakan Mendagri itu sangat menarik untuk dikaji. Kita anggap menarik, oleh karena menghindarkan agar kampanye tidak menjadi arena jual kecap tidaklah mudah. Dengan kata lain, kita beranggapan bahwa kampanye akan senantiasa cenderung menjadi jual. kecap. Masing - masing kontestan pastilah akan berusaha meyakinkan rakyat bahwa pihaknyalah yang paling baik. Itulah pengalaman yang kita peroleh dari penyelenggaraan kampanye pemilu selama ini. Oleh karenanya, kita berpendapat bahwa menghindarkan kecenderungan kampanye menjadi arena jual kecap merupakan tantangan bagi para kontestan.

Para kontestan Pemilu ditantang untuk memikirkan bentuk kampanye yang menjauhkan kemungkinan menjadi ajang jual kecap. Ketiga kontestan Pemilu perlu merencanakan pelaksanaan kampanye yang "sesuai dengan tata susila dan tata krama yang berlaku". Selama pelaksanaan kampanye yang lalu, kita melihat kecenderungan bahwa kampanye menjadi arena jual kecap seperti tak bisa dihindarkan oleh para juru kampanye masing - masing kontestan. Tampaknya, mereka tidak bisa menghindar dari kecenderungan itu karena didesak, atau setidak-tidaknya dipengaruhi; oleh situasi sesaat, situasi massa.

MASSA peserta kampanye kerapkali tidak memiliki kesabaran untuk mengikuti materi pidato juru kampanye. Mereka lebih suka meneriakkan yel - yel atau slogan - slogan yang membakar semangat. Sehingga tidak jarang keadaan

Page 22

itu menyeret para juru kampanye untuk menghindarkan diri dari penyajian materi kampanye yang bersifat penguraian. Mereka terbawa oleh situasi massa untuk juga meneriakkan yel-yel atau slogan- slogan yang disukaimassa. Atau bahkan para juru kampanye itulah yang mulai membakar semangat massa dengan meneriakkan yel - yel atau slogan- slogan itu.

Hal itu menyadarkan kita akan pentingnya merencanakan bentuk kampanye yang tidak menitikberatkan kepada pameran kekuatan massa pendukung. Misalnya penyelenggaraan kampanye dengan model rapat akbar, rapat raksasa atau pawai, yang memungkinkan masingmasing kontestan unjuk kekuatan. Berdasarkan pengalaman, bentuk kampanye semacam itu mudah menyeret massa menjadi emosional dan lupa diri. Pengendalian diri menjadi longgar, sehingga kadang · kadang bisa menyebabkan bentrokan fisik dengan pendukung kontestan lain.

Sejak awal diisyaratkan oleh pemerintah agar kampanye pemilu sekarang ini lebih bersifat menawarkan program. Mungkin bisa ditafsirkan, agar para kontestan menawarkan apa yang akan mereka lakukan untuk rakyat jika mereka berhasil keluar sebagai pemenang pemilu. Kampanye semacam itu hanya akan efektif jika para kontestan meng. hindarkan diri dari model rapat raksasa, rapat akbar atau pawai dan arak - arakan. Kampanye semacam itu acapkali tidak mendewasakan rakyat, tetapi malah sebaliknya, membuat masyarakat dan juga juru kampanye menjadi kekanak - kanakan. Mungkin sekali, kampanye yang cuma sekedar bersifat "pengumpulan massa" untuk kemudian menjadi ajang hura - hura, tak cocok lagi diterapkan.

Lalu, bentuk kampanye bagaimanakah yang paling tepat dilakukan, tentu perlu menjadi pemikiran para kontestan. Namun satu hal yang diharapkan ialah, para kontestan pemilu hendaknya tidak menggunakan saat-saat kampanye cuma sekedar untuk unjuk kekuatan semata - mata.***

Kampanye Dan Mutu Kehidupan Demokrasi

MENURUT jadwal yang ditetapkan, penyelenggaraan pemilihan umum sekarang ini dalam tahap keenam: penetapan calon dan penyusunan daftar calon sementara yang berlangsung 17 November 1986 - 25 Februari 1987. Dan, pada 26 Februari - 27 Maret 1987 diumumkan daftar calon tetap.

Sejak 6 Januari lalu daftar calon sementara (DCS) diumumkan. Kepada masyarakat diberi kesempatan selama satu bulan untuk menilai isi DCS. Bila ada ke. beratan diminta menyampaikannya kepada panitia pemilihan.

Sejak pengajuan nama calon akhir Juli 1986, soal kampanye mulai banyak dibicarakan. Dengan diumumkannya DCS pembicaraan makin ramai.

Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono SH, misalnya, mengatakan pemilu jangan sampai menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Mendagri/Ketua LPU menegaskan,

kempanye bukan tempat "jual kecap". Pangab / Pangkopkamtib minta agar kampanye tidak merusak ketertiban keamanan. Pendeknya, semua pihak menginginkan agar kampanye tidak menimbulkan ekses yang merusak persatuan dan kesatuan.

SEMUA itu merupakan gejala sangat positif. Sebab, penyelenggaraan kampanye dan penampilan para peserta dengan juru kampanye serta caloncalonnya, merupakan salah satu indikasi matang tidaknya suatu bangsa berkehidupan demokrasi.

Alangkah bijaksananya bila penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan kampanye oleh masing-masing peserta diwujudkan dalam sikap dan tatacara yang mencerminkan kematangan berkehidupan demokrasi itu.

Hal ini akan terasa lebih bijaksana lagi, karena dari suara-suara yang banyak ter

dengar selama ini timbul kesan masyarakat mulai jenuh melihat wakilwakilnya di lembaga perwakilan yang dianggap masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

Belum ada kesepakatan mengenai kriteria berkualitas tidaknya seorang anggota lembaga perwakilan rakyat. Namun, dari suara-suara itu dapat disimpulkan masyarakat mendambakan peningkatan kualitatif dalam kehidupan kita berdemokrasi dan berlembaga perwakilan, sesuai dengan sistem yang kita anut.

Ketiga peserta pemilu, tampaknya menyadari hal itu,' hingga bermunculan muka-muka baru seperti terlihat dalam DCS. Apakah munculnya muka-muka baru di samping muka-muka lama yang sudah dikenal kualitasnya, akan memenuhi dambaan masyarakat, terpulang kepada masyarakat sendiri.

DENGAN apa yang diuraikan di atas, pelaksanaan kampanye pada hakikatnya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan penilaian awal, apakah para calon masing-masing kontestan punya potensi yang bisa dikembangkan atau tidak untuk mencapai kemajuan kualitatif.

Dalam kaitan itulah pelaksanaan kampanye oleh masing-masing kontestan serta penampilan calon-calonnya akan mencerminkan pula meningkat tidaknya kualitas pemilu. Pada gilirannya, ini akan menjadi salah satu faktor yang ikut menentukan meningkat tidaknya mutu kehidupan berdemokrasi dan berlembaga perwakilan.

Oleh sebab itu, sistem kampanye dan pelaksanaannya oleh para kontestan serta calon-calonnya, seyogyanya mendukung tercapainya peningkatan kualitatif yang didambakan masyarakat, demi sehatnya perkembangan demokrasi yang kita anut.

PDI & PPP Mengeluh, Dana

Kampanye Pemilu '87 Kecil

* Bantuan Pemerintah Hanya Cukupi Sepertiga Kegiatan

Jakarta (Sinar Pagi).,

ARTAI Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pemba

ngunan (PPP) mengeluh atas kecilnya dana untuk melaksanakan kegiatan partai dalam menyambut Pemilu 1987.

Bantuan pemerintah sebesar Rp. 200 juta untuk tiap kontestan hanya mencukupi sepertiga dari biaya yang dibutuhkan sekitar Rp.600 s/d Rp.700 juta.

Sekjen DPP-PDI Drs. Nico Daryanto menjawab pertanyaan "SP" Selasa menjelaskan, untuk menambah kekurangan dana ini diharapkan partisipasi simpatisan organisasi bergambar Banteng ini.

Tanpa menyebut jumlahnya, Nico mengakui menerima sumbangan dari pengusaha, artis terkenal maupun anggota DPR RI dari F-PDI maupun sumbangan orang-orang yang ikut jadi calon anggota. Apabila sumbangan ini nantinya sudah terkumpul, akan digunakan untuk membeli alat peraga Pemilu seperti kaos, sticker dan benderabendera PDI, ujarnya.

Diperkirakan untuk tiap propinsi

akan menghabiskan biaya sekitar Rp. 10 s/d Rp. 15 juta dan tiap DPD- PDI juga mendapat bantuan dari Pemda setempat.

Ditambahkan, menjelang Pemilu ini hampir semua perusahaan-perusahaan besar tertutup untuk memberi sum- bangan bagi PDI. Bahkan banyak pu- la pengurus maupun anggota PDI me- rasa dipersulit dalam upaya mencari dana berbentuk sumbangan.

PENGEMBANGAN PARTAI. Sedangkan Soekarno, Sekretaris DPC PDI Jakarta Pusat menjelaskan kepada "Sinar Pagi", dari DPP PDI disediakan dana sebesa: Rp.500.000,

. untuk tiap komisaris per bulan. Ini su- dah dilakukan sejak 3 bulan lalu. "Biaya ini dipergunakan oleh DPC- PDI untuk kampanye via pos dan kampanye pawai selama 25 hari," je-

las Soekarno yang sudah aktif di Par-

Ditambahkan untuk Pemilu tahun 1987 DPC PDI Jakarta Pusat ditar-

getkan akan mengumpulkan massa se-

sumbangan," kata Soekarno.

Selain itu dana yang diberikan oleh DPP PDI juga dipergunakan untuk pengembangan partai, khususnya memperkenalkan PDI pada masyarakat kelas menengah kebawah.

Sedang Sekjen DPP-PPP Drs. Mardinsyah mengatakan tiap calon anggo. ta PPP dikenakan uang pangkal dan selama ini juga tiap anggota DPR RI

dari F-PP dikenakan "dana partisipasi" sebesar 8 s/d 9 % dari pendapa(annya tiap bulannya.

"Jika seorang anggota Dewan mcnerima penghasilan Rp. 1 juta tiap bulannya dan dalam masa jabatan lima tahun mencapai penghasilan Rp. 60 juta maka 8% dari jumlah tersebut untuk kepentingan partai”, ujarnya. Dan iuran perbulan dari setiap anggota dewan dari fraksi sebesar Rp.50.000,tambah Sek-Jen itu lagi.

DIPUNGUT DARI CALON. Khusus bagi calon anggota dewan sekarang ini yang sudahdipungut setelah dicatat oleh Lantakpus (Lembaga Lejanah Pemilu P3) yang bertugas mengisi nama-nama dan nomor urut calon, sebesar Rp.5 juta setiap orang (calon) yang dikenakan Partai. Jika nantinya tidak terpilih atau duduk di Parlemen, uang tersebut dikembalikan, jelas Mardinsyah. Para calon dapat membayar dua kali, misalnya pertama 50% dan selebihnya setelah duduk diparlemen, katanya.

Menyinggung berapa besar dana Pe milu tahun ini, Mardinsyah belum mengetahui pasti, karena sampai sekarang dana itu belum turun dari Pemerintah. "DPP-PPP belum meneriwa dana itu" ucap Sek-Jen.

la mengharapkan bulan Pebruari mendatang dana itu sudah turun karena massa kampanyemenurut Mardinsyah dimulai pada 19 Maret 1987 kalau cepat turumya kita bisa mulai atur strategi dong", katanya.

Tiap DPW-PPP dan Cabang Partai menerima bantuan juga dari Pemerintah Daerah setempat yang besarnya tergantung dari pendapatan daerah masing-masing, katanya. Dan dana itu dimasukkan dalam APBD masingmasing daerah, jelasnya.

Sedang DPP-PPP setiap bulannya menerima bantuan dari Pemerintah se- besar Rp.5 juta untuk biaya operasio- nal, ujar Mardinsvah.

DISALURKAN JANUARI. Kepala Humas Lembaga Pemilihan

Umum (LPU), Ismail Hassan,SH menjelaskan, pihaknya tidak pernah memberikan fasilitas seperti transpor tasibagi tiap kontestan. Kalau ada bantuan dari LPU silahkan, sebab pengadaan dana ini tanggungjawab kontestan sendiri, katanya.

Mengenai penggunaan dana Pemilu Rp.132 milyar dirinci; untuk LPU Pusat Rp.21.173.620.000,-, sisanya sebesar Rp. 110.826.380.000,- diberikan kepada penyelenggara Pemilu di daerah dan 70% dan dana tersebut sudah dicairkan Deserabu 1986. lalu.

Sedangkan manya 30% sebagian besar digunakan sebagai biaya kegiatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Penyelenggara Pemungutan Suan dan Penghitungan Suara di TPS. Dananya akan disalurkan Januari 1987 ini. Sedang untuk kegiatan Panitia Penyelenggara Daerah (PPD) II akan disalurkan April mendatang. (Ls/ As/ Hp/ DV Mal An/ Sb/ M)

Rabu Legi, 14 Januari 1987

PADA hari Jumat 9 Januari 1987, pimpinan Parpol dan Golkar DKI Jakarta menyelenggarakan acara Temu Muka bertempat di Balai Agung Pemda DKI Jakarta. Acara ini dihadiri oleh sekitar 400 orang unsur pimpinan PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PDI (Partai Demokrasi Indonesia) dan Golkar (Golongan Karya) Tingkat I DKI Jakarta dan Tingkat II wilayah kota se DKI Jakarta, serta sejumlah anggota teras Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Usaha kerjasama untuk melaksanakan Pemilu sebaik-baiknya, nampaknya sudah sejak lama dilakukan oleh pimpinan dari tiga OPP (Organisasi Peserta Pemilu) tingkat I DKI Jakarta. Per. nyataan Politik Bersama, sudah dirintis oleh pimpinan PPP-PDI. Golkar di DKI Jakarta sejak mengakhiri Pemilu 1977 dulu. Yakni ketika menghadapi pelaksanaan Sidang Umum MPR tahun 1978, dengan tujuan untuk bersama-sama mensukseskan SU-MPR tersebut.

Berturut-turut pada periode berikutnya demikian juga. Dan terakhir sekitar bulan Maret 1985 DPW, DPD-PDI dan DPD Golkar tingkat I DKI Jakarta telah membuat pernyataan Tekad Bersama dengan maksud untuk melaksanakan Pemilu 1987 dengan sukses sebagai Pesta Demokrasi.

Pada acara Temu Muka OPP (Organisasi Peserta Pemilu) Jumat lalu mendengarkan ceramah dari tiga unsur pimpinan Pemda DKI, yakni Panglima Kodam Jaya, Mayjen Sugito, Kapolda Metro Jaya, Mayjen Pol. Pudi Samsuddin dan terakhir Gubernur DKI Jakarta R. Soeprapto. Semua ceramah itu mengenai masalah pelaksanaan Pemilu 1987, peranan masingmasing OPP dalam masa kampanye dan masa pemilihan serta peranan aparat keamanan untuk mendukung penjagaan keamanan pelaksanaan Pemilu, supaya aman, selamat dan sukses.

Acara yang berlangsung dari jam 8.00 dan berakhir pada jam 15.30 WIB itu berjalan mulus, dengan tanya jawab yang cukup menarik antara hadirin dan para penceramah. Gagasangagasan dari tiga pihak OPP dan dari pihak pimpinan aparat keamanan mengenai cara-cara yang terbaik untuk mencegah benturan-benturan fisik, untuk mewujudkan lebih lanjut peserta demokrasi yang sehat, aman dan bersahabat dalam Pemilu 1987 telah diungkapkan dalam acara Temu Muka itu. Bahkan semua pihak sepakat dengan usul Gubernur DKI Jakarta R. Soeprapto, untuk menyusun rumusan Peraturan Bersama mengenai jadwal kampanye dan hal-hal lainnya untuk keselamatan Pemilu 1987 itu. Peraturan Bersama itu akan dirumuskan bersama antara tiga OPP dipimpin oleh Gubernur dan dibantu oleh Kapolda.

Melihat suasana kekeluargaan dari yang hadir dalam Tatap Muka tersebut, kita mendapat kesan bahwa segenap OPP makin mencapai tingkat kedewasaan politik yang memang menjadi harapan kita bersama.

Barangkali rintisan OPP DKI Jakarta ini dapat merangsang OPP di kotabesar-kotabesar lainnya di seluruh Indonesia. Kita ucapkan SELAMAT !•••

Kamis Pahing, 15 Januari 1987

WAKIL Ketua Pengurus Besar NU H. Mahbub Djunaedi ber. pidato menarik di depan tokoh-tokoh NU yang mengakhiri Musyawarah Kerja NU se Jawa Timur di Surabaya Minggu lalu. Manarik, karena bagian dari piadatonya itu menunjukkan sikap politiknya yang posłtif, sikap politik yang diharapkan menjadi sikap umum da ri semua warga NU.

Seperti diketahui, K.H. Syamsuri Badawy, pengasuh teras Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, mengundur. kan diri dari daftar calon untuk Pemilu 1987. Oleh Mahbub yang Wakil Ketua PB-NU itu dikatakan, bahwa pengunduran diri dari suatu tokoh seperti itu adalah hal yang biasa-biasa saja, tidak ada anehnya.

Setiap warganegara mempunyai hak asasi untuk bersedia dipi. ·lih ataupun tidak bersedia dipilih. Namun H. Mahbub dengan kocak dan lincah seperti kebiasaannya menulis artikel di suratkabar, mengungkapkan pedoman sikap yang sangat positif kepada warga dan tokoh-tokoh NU Jawa Timur dalam menghadapi Pemilu 1987.

Kata H. Mahbub Djunaedi, "Yang penting, warga NU harus berani dan kritis dalam Pemilu nanti. Jangan menjadi Golput, karena memilih itu diwajibkan oleh Kyai. Untuk menentukan pilihan ja. ngan sekadar terpukau pada program yang ditawarkan, karena program itu mudah dibuat. Satu malam bisa dibuat berlembar. lembar tentang program yang bagus-bagus".

Page 23

JAKARTA (Su- calon. Dengan demikian sean

Mendagri menyatakan rasa ara Karya): Men- dainya antara calon dan kon- gembiranya atas keempat surai dagri Soepar- testan terjadi perbedaan pen- tanggapan tersebut. Sebab, itu djo Rustam me dapat, itu merupakan urusan pertanda bahwa masyarakat ngatakan, pro- kedua belah pihak.

kian kritis dalam memperhatisedur pengaju

Mendagri selaku Ketua PPI kan calon - calon mereka. an pengundur

sampai saat ini secara resmi be- Namun demikian, kata Soean diri seorang lum menerima surat pengun- pardjo Rustam, sangat di

calon anggota duran diri dari seorang calon sayangkan bahwa dalam perDPR yang terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) ha

yang telah terdaftar dalam nyataan keberatan itu penulis aya bisa dilakukan melalui

DCS anggota DPR Pemilu tidak menyertai bukti - bukti 1987.

yang jelas. kontestan yang mencalonkan

Diharapkan bagi masyarakat nya.

Tentang calon utama PPP yang bermaksud menyampai"Karena yang mengajukan KH Syamsuri Badawy yang terhadap para calon yang

untuk pemilihan Jawa Timur, kan tanggapan atau keberatan calon adalah kontestan, maka

menurut pemberitaan akan namanya sudah tercantum dahendaknya dilakukan melalui mengundurkan diri dari penca- lam DCS agar menguraikan jukontestan, sebelum ke Panitia haknya secara resmi belum mePernilihan Indonesia,” kata

haknya secara resmi belum me- Tanpa bukti yang jelas, tidak Mendagri kepada pers di Ja- nerima surat pengunduran diri akan ditanggapi," katanya. karta, Rabu. tersebut. "Saya baru mem- Sebelumnya

ketika memberDikatakan, permintaan per

bacanya dari surat kabar," ka- ikan pengarahan pada perta Soepardjo Rustam.

temuan silaturahmi antara mohonan pengunduran diri ha

pimpinan Majelis Ulama Indorus ditujukan kepada pim- Ia mengatakan, PPI dan LPU nesia (MUI), Departemen Agapinan kontestan yang menga.. dalam bulan ini sesuai ketentu- ma, dan Pucuk Pimpinan Orjukannya, sedangkan PPI dan an tetap akan menampung su- mas Islam, Mendagri berpesan, LPU akan memroses dan me- rat - surat dari masyarakat agar dalam kampanye Pemilu layani permohonan pengun- yang menanggapi para calon mendatang tidak dilakukan duran diri tersebut.

yang sudah terdaftar dalam hal-hal yang bertentangan deLPU, menurut Mendagri, ha- DCS. "Sampai hari ini sudah ngan tata susila dan tata krama nya berhubungan langsung de- diterima 4 buah surat," kata menurut Pancasila. (S-141 ngan kontestan, tidak dengan Mendagri.

MHD)

Page 24

Penegasan itu disampaikan Alfian dalam makalahnya berjudul ”Ulama Umat Islam Dan Pemilu ", pada Musyawarah Intern Umat Beragama Islam, Kamis di Departemen Agama, Jakarta. Musyawarah yang dihadiri oleh para peserta dari Dep Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pucuk Pimpinan Organisasi Islam di Jakarta itu berlangsung 14 hingga 17 Januari mendatang.

Ditinjau dari segi kehidupan politik, menurut Alfian, UU No 3 tahun 1985 (tentang Parpol dan Golkar) meniadakan parpol atau orpol yang secara eksklusif mendasarkan diri pada agama Islam, atau agama lain sebagai ideologi politik. Dengan berlakunya UU itu, parpol dan Golkar harus mendasarkan diri pada Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Jadi tidak ada lagi parpol atau orpol yang secara formal - eksklusif mencerminkan kekuatan politik Islam. Inilah salah satu realita baru dalam kehidupan politik yang berkembang dalam beberapa tahun ini dan dimantabkan dengan kehadiran UU No 3 tahun 1985," katanya.

Akibatnya kata Alfian, mereka yang secara mental atau psikologis terikat pada pemahaman bahwa secara eksplisit parpol atau ke

kuatan politik Islam itu secara formal harus hadir, tentu merasa kecewa dan berat untuk menerima realita baru ini.

Diakuinya, kekecewaan itu memang sulit dihilangkan jika mereka tidak bersedia dan tidak mampu membarui persepsi atau wawasan politik mereka.

Tidak adanya partai atau organisasi politik yang secara ekslusif menjadi kekuatan politik Islam dalam Pemilu 1987 ini buat umat Islam dalam Pemilu mendatang, seyogyanya memiliki kebebasan yang luas dalam menentukan pilihannya. Rasa kebebasan memilih di kalangan umat Islam ini didukung pula oleh sifat dan sikap ormas ormas Islam yang memberi kebebasan penuh kepada anggotanya untuk memilih parpol atau orpol yang sesuai dengan kehendak hatinya. Mereka juga diberi kebebasan untuk menjadi anggota atau aktif, dalam orpol atau parpol yang disukainya.

Sifat dan sikap ormas ormas Islam itu didorong pula dan dimantabkan oleh UU No 8 tahun 1985 (tentang keormasan), yang mewajibkan semua ormas menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagi ormas ormas yang berfungsi sosial - keagamaan seperti ormas - ormas Is

lam, pengertian satu - satunya asas itu tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan akidah (aturan) agama. Untuk menghilangkan kesangsian atau kekhawatiran yang mung. kin ada / muncul di kemudi. an hari, lanjut Alfian, Presiden Soeharto telah menegaskan berulang kali pada berbagai kesempatan bahwa Pancasila bukanlah agama; dan pemerintah sama sekali tidak bermaksud mengagamakan Pancasila dan mempancasilakan agama.

Sementara itu Ketua Majelis Dakwah Islamiah KH A Thohir Widjaja dalam makalahnya berjudul "Peranan Umat Islam Dalam Pembangunan Dan Pemilu 1987" mengemukakan, di lingkungan umat Islam sudah tak ada lagi permasalahan mengenai ideologi politfk. Sebab, Pancasila telah diterima bersama oleh semua pihak. Dengan demikian ia yakin bahwa dalam Pemilu mendatang tidak lagi akan timbul perang ideologi dengan mengeksploitasi ayat ayat kitab suci Al Qur'an.

Menurut Thohir Widjaja, kini sudah tiba waktunya untuk mendidik dan memunculkan mujtahid (cendekiawan) baru yang mampu menganalisa serta menerapkan ide-ide baru yang berorientasi pada kehidupan duniawi ukhrawi (akhirat) yang berjiwa membangun. [MHD]

Dikatakan, untuk melayani 93,3 juta masyarakat yang akan memberikan suaranya, atau 11,8 persen lebih besar dari Pemilu 1982, dibutuhkan 285.613 tempat pemungutan suara (TPS) yang masing-masing diurus oleh i KPPS

Dengan administrasi pelayanan dan mekanisme pekerjaan sangat rapi yang ditunjang kesadaran serta kegairahan masyarakat, menurut Ismael, minimal 92 persen suara diharapkan masuk. "Angka ini sama dengan hasil Pemilu 1982," katanya.

Menjawab pertanyaan tentang anggaran, menurut Ismael Hassan, meski jumlah yang disediakan tidak berbeda dengan dana Pemilu 5 tahun lalu, yaitu Rp 132 milyar, namun kali ini tidak disediakan lagi pos untuk pembelian mobil-mobil baru bagi para petugas.

"Prinsipnya, seluruh inventaris lama yang masih ada, termasuk kotak suara dan mobil yang dulu pernah dibagikan kepada para camat dan Pemda, akan dimanfaatkan kembali," kata Ismael.

Lewat penghematan serta penajaman prioritas pengeluaran ini, dana Pemilu1987 yang dianggarkan dalam 3 tahun APBN mulai 1985/ 1986 tersebut akan dapat dipakai untuk menuntaskan seluruh kegiatan, terutama untuk biaya pencetakan dan transportasi droping kartukartu suara yang sudah dikirim ke seluruh daerah mulai bulan ini, serta pembayaran insentif atau uang lelah bagi anggota KPPS berikut pada saksi yang diangkat. (KD-3/8-14).

Jum'at Pon, 16 Januari 1987

Sampai Saat Ini Belum Ada Calon dari PPP yang Mencabut Sebagai DCS

nisasi peserta pemilu sebagai calon, maka orang tsb terlebih dahulu harus membuat pernyataan tertulis yang menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan

Setelah DCS diumumkan dan ada diantara calon-calon itu yang ingin mengundurkan diri, maka ia harus mencabut kembali surat pernyataan kesediaannya tadi dan mengirimkannya ke organisasi peserta pemilu yang mencalon

JAKARTA, Sampai saat ini tidak seorang pun diantara 761 orang calon PPP yang masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang menyampaikan surat pencabutan kembali kesediaan mereka untuk menjadi calon dalam pemilu 1987 mendatang. Dengan demikian, maka sampai saat ini jumlah calon PPP seperti yang diumumkan dalam DCS tsb masih tetap utuh.

Sekjen DPP PPP Drs. Mardinsyah mengemukakan hal di atas dalam pertemuan pers di DPP PPP, Ji. Diponegoro Jakarta, Kamis siang sehubungan dengan banyaknya pemberitaan tentang mundurnya calon nomor satu PPP untuk DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur. "Tegasnya, sampai sekarang tidak seorang pun diantara calon PPP yang mengundurkan diri", ujar Mardinsyah.

Ia menjelaskan, berdasarkan aturan yang ada maka setiap orang yang akan diajukan orga

Paksaan. Menjawab pertanyaan warta-. wan tentang pemberitaan yang menyebutkan adanya penekanan terhadap calon PPP dari Jawa Timur untuk tetap bersedia menjadi calon, Mardinsyah mengatakan bahwa DPP PPP tidak pernah memaksa seseorang untuk tetap bersedia menjadi calon. "Karena kita semua sudah sepakat untuk melaksanakan peraturan perundangan yang ada secara utuh".

Kami mengetahui bahwa memaksa seseorang untuk menolak atau tetap menjadi calon adalah bertentangan dengan pero aturan perundangan yang ada. jangan lagi memaksa calon, memaksa orang untuk memilih salah satu kontestan saja juga dilarang, kata Mardinsyah.

Sementara itu Wakil Ketua MPP PPP/Ketua Lantap-Pus KH Imron Rosyadi SH yang ikut hadir dalam pertemuan pers itu menjelaskan, bahwa sebelum

Setelah itu baru organisasi peserta pemilu yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan tentang pengunduran diri itu kepada pihak PPI. "Karena DPP PPP tidak pernah menerima adanya pernyataan pengunduran diri, maka kami pun tidak pernah mengirimkan surat kepada Panitia Pemilihan Indonesia mengenai hal itu”, ujar Mardinsyah.

Suasana politik menyongsong Pemilu telah melahirkan nuansanuansa tertentu dalam percaturan politik nasional. Di satu fihak, di kalangan Islam, misalnya, terjadi persoalan mengenai pencalonan. Seorang tokoh ulama yang dicalonkan PPP di daerah Jawa Timur, K.H. Syamsuri Badawi, telah mengundurkan diri dari pencalonannya. Di kalangan kaum nasionalis juga sedang terjadi semacam "dialog dengan diri sendiri''. Sebab, sesudah HUT ke XIV PDI yang baru saja berlangsung, mulai timbul kesan-kesan tertentu dalam pemikiran kaum nasionalis, bagaimana pula dengan hari depan peranan kaum nasionalis di Indonesia. Yakni : apa jalur dan wadah yang dapat diandalkan dan dipercayai untuk membawa aspirasi kaum nasionalis dalam perkembangan masa depan. Nahdatul Ulama, misalnya, telah mengambil posisi mengambang. Hal ini menggoda fikiran.

Akan tetapi di antara semua itu, ada sebuah suara yang dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri

Soepardjo Roestam. Penanggungjawab politik dalam negeri dan juga proyeksi Pemilu ini mengatakan bahwa hendaknya setiap orang memilih dengan mengikuti hati nuraninya sendiri. Kita kira memang inilah jalan yang patut ditempuh oleh setiap orang yang berhak memilih dalam Pemilu yang akan datang. Artinya, meskipun ada loyalitas dalam sikap ideologi dan sikap politik, tetapi perubahanperubahan struktural dan dampak dari haluan-haluan politik yang sedang berkembang, tentu ada bekasnya juga dalam hati kaum pemilih. Bisa saja terjadi mutasi pilihan, mutasi loyalitas karena pertimbangan tertentu. Baik yang ada hubungannya dengan kondisi poleksosbud sekarang yang mengubah sikap dan pandangan orang, maupun perhitungan terhadap kemungkinan masa depan yang membuat orang harus membuat ancang-ancang baru dalam membangun sikap politiknya. Pendeknya, kedaulatan hati nurani dalam menentukan pilihan, itulah ciri yang mendasar dari demokrasi.

Yang kita garis bawahi ialah adanya dinamika tertentu dalam sikap dan loyalitas politik akhir-akhir ini. Hal ini barangkali bisa saja dinilai sebagai pantulan dari interaksi pada tingkat tertinggi percaturan nasional. Tetapi juga, sebenarnya, karena perkembangan inteligensi masyarakat memang juga melangkah maju, akibat makin meluasnya arus informasi dan komunikasi dalam masyarakat. Dampak kecendekiaan ini membuat orang makin menekankan pendiriannya pada apa yang dinilainya baik dan mewakili aspirasinya, dan bukan karena pengaruh atau dorongan dari luar. Hal ini pada kaum muda merupakan sesuatu yang bisa diramalkan. Kaum muda cukup kritis dan ini juga akan mempengaruhi sikapnya dalam memilih.

Singkatnya waktu kampanye dari satu segi dianggap sebagai tidak memadai untuk mengembangkan

panggung politik demokrasi". Tetapi bagi kaum pemilih sendiri, itu mungkin baik. Masyarakat terbebas dari tekanan propaganda politik dari para kontestan lewat kampanye yang berkepanjangan. Dengan demikian maka masyarakat diberi kebebasan untuk membentuk sikapnya sendiri, apa yang akan dilakukannya pada hari pemungutan suara.

Apapun yang terjadi, konfigurasi

politik tidak akan berubah. Statuskuo ini akan berlanjut, dan bahkan mungkin pemilu akan melahirkan suatu sinkronisasi politik pada jalan perkembangan sejarah negeri ini. Kekuatan-kekuatan politik akan diuji secara alamiah, apakah mereka mampu mempertahankan kepercayaan Rakyat pada mereka, atau tidak lagi dipercayai Rakyat pada setiap lima tahun. Pergeseran dalam kepercayaan dan dukungan itu bisa mendorong orang untuk menilai reputasi dan kredibilitas dari kekuatan yuang bersangkutan.

Bagaimanapun juga, keadaan akan berjalan dalam suasana yang lain. Konflik ideologi sudah dinetralisir oleh satu azas dan corak liberal makin hari makin tampak sebagai tidak mampu mencekam kukunya lebih dalam pada sistem maupun iklim politik Indonesia.

Sungguhpun demikian, yang paling penting ialah memberi kesempatan pada Rakyat untuk melaksanakan hak dan kedaulatannya, dalam menentukan aspirasinya. Memberi kesempatan bagi Rakyat menggunakan hati nuraninya secara

merdeka dalam mengambil bagian dalam mensukseskan pesta demokrasi bulan April yang akan datang, merupakan kebahagiaan sendiri dalam mengembangkan tanggungjawabnya sebagai warga Republik Indonesia. (525)

Semua Kekuatan Sospol Punya Kesempatan Sama dalam Pemilu

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto hari Senin mengingatkan para gubernur, bupati dan walikotamadya bahwa semua kekuatan sosial politik dalam pemilu mendatang mempu. nyai kesempatan yang sama untuk menawarkan programnya kepada rakyat, dan kepada semua pemilih diberikan kesempatan untuk bebas memilih sesuai hati nuraninya.

Dengan demikian, kata Kepala Negara, pemilihan umum nanti benar-benar dapat menjadi pesta demokrasi yang menggairahkan dan menyegarkan.

Berbicara ketika membuka Rapat Kerja Gubernur, Bupati Walikotamadya Seluruh Indonesia di Balai Sidang Senayan hari Senin kemarin, Presiden mengemukakan, pemilihan umum nanti merupakan tahap penting dalam pengembangan demokrasi politik di tanah air karena pemilu nanti merupakan pemilu pertama sejak bangsa Indonesia menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

"Dalam rangka mengamalkan Pancasila sebagai satu-satunya asas itu, semua kekuatan sosial politik memiliki kemampuan dan keleluasaan yang sama untuk menawarkan program mereka yang terbaik kepada rakyat," ujar Kepala Negara seraya menambahkan, "dan kepada semua pemilih juga diberikan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk menjatuhkan pilihannya kepada peserta pemilihan umum menurut suara hati nurani mereka.”

Kerangka landasan Menurut Presiden, pemilu mendatang dilaksanakan dalam Repelita IV. Ini berarti, pemilu nanti harus dapat memperkuat kerang. ka landasan bidang politik, "Agar bidang politik dapat tumbuh dan

berkembang makin segar, agar menjadi kekuatan untuk pertumbuhan dan perkembangan demokrasi Pancasila di masa-masa mendatang."

Raker yang akan berlangsung sampai tanggal 22 Januari tersebut, menurut Mendagri Soepardjo Rustam, diadakan pertama kali setelah lima tahun terakhir. Antara lain memang bertujuan untuk mendengarkan pengarahan Presiden sehubungan akan diselenggarakannya pemilu nanti, guna memantapkan persiapan penyelenggaraannya.

Selain dari para menteri, raker juga akan mendengarkan pula pengarahan dari Pangab/Pangkopkamtib dan Kepala Bakin. Sementara istri-istri para gubernur, bupati/walikotamadya akan mengadakan pertemuan sendiri. Mereka antara lain akan mendengarkan pengarahan Ny Tien Soeharto dan Ny Karlina Umar Wirahadikusumah.

Tugas kepala daerah Sebelumnya, pada awal pengarahannya kemarin, Presiden mengingatkan para gubernur, bupati/walikota tentang penting. nya tugas mereka sebagai kepala daerah. Ditegaskan, kepala daerah adalah penguasa tunggal di daerah. Baik atau tidaknya suatu daerah, maju atau tidaknya daerah itu, yang paling bertanggung jawab adalah kepala daerah.

Dalam sistem yang demikian itu, kata Kepala Negara, kepala daerah adalah alat pemerintah pusat dan alat pemerintah daerah sekaligus. Ini merupakan kelanjutan jalan yang ditempuh untuk mewujudkan otonomi daerah yang riel dan bertanggung jawab dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Kedua kedudukan tersebut, ujar Presiden, memang dapat di

bedakan, namun tidak boleh di. pisahkan. "Keserasian antara alat pemerintah pusat dan alat pemerintah daerah tadi merupakan salah satu kunci penting untuk mewujudkan efisiensi nasional dan produktivitas nasional, yang lebih-lebih harus menjadi gerakan nasional pada waktu bangsa dan negara berada dalam tahun-tahun yang sulit dan berat dewasa ini."

Namun pada bagian lain Presi. den juga mengatakan, penegasannya bahwa kepala daerah adalah penguasa tunggal di daerahnya, tidak berarti bahwa mengabaikan begitu saja pertimbangan aparataparat lain. "Kepala daerah yang bijaksana

harus

menimbang masak-masak dan menyaring baik-baik

pertimbanganpertimbangan dari aparat-aparat lain yang ada di daerahnya. Malahan menimbang masak-masak dan menyaring baik-baik semua suara dan aspirasi yang tumbuh dari masyarakat di daerahnya."

Semuanya itu, kata Presiden, dengan sendirinya harus dilandaskan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demiki. an setiap keputusan kepala daerah akan mempunyai dasar yang kuat dan mendapat dukungan yang luas.

Etika dan moral Menyinggung soal Pancasila sebagai satu-satunya asas, Presiden Soeharto mengemukakan, dengan penegasan itu, telah diselesaikan secara tuntas dan untuk selamalamanya pertikaian-pertikaian ideologi yang dalam sejarah di masa lampau hampir meruntuhkan bangsa ini.

Dengan penegasan bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas, kreativitas dan dinamika yang serasi dalam masyarakat dibangkitkan, bukannya muncul berba. gai kekuatan yang berbenturan satu dengan lainnya. Dengan krea

Page 25

ABRI Jamin, Ancaman Fisik Dalam Pemilu Dapat Dicegah

JAKARTA (Suara Karya): Panglima ABRI Jenderal TNI LB Moerdani mengatakan, ABRI menjamin bahwa bentuk ancaman fisik apa pun dalam Pemilu 1987 akan dapat dicegah. Seandainya itu terjadi, akan dapat diatasi dalam waktu cepat.

Ketika membe

Namun demikian, tambah- wajar, serta tidak mengurangi rikan amanat

nya, kondisi masyarakat perlu perhatian untuk tetap berusadalam raker

juga dimantapkan, sehingga ti- ha melaksanakan program Gubernur, Bus

dak terjadi peluang bagi pe- program pembangunan yang pati, dan Wali

nyusupan lawan - lawan Pan- telah ditetapkan bagi daerah kotamadya se

casila untuk menggalakkan masing-masing. Indonesia di

gangguan keamanan yang da- Kepada setiap peserta PemiJakarta, Se

pat berakibat negatif terhadap lu, LB Moerdani, secara khusus lasa, Panglima Pemilu.

mengingatkan agar secara dini ABRI juga

Untuk itu, pimpinan ABRI menghayati adanya "sanksi" mengingatkan, kemenangan

dalam berbagai kesempatan se- yang dapat mengurangi citra luar biasa dan habisnya massa

lalu mencanangkan agar gaya politiknya, apabila dalam pepemilih peserta Pemilu yang lu, pada pemilu mendatang ti- dari norma dan ketentuan yang

lama dalam pelaksanaan pemi- laksanaan pemilu menyimpang dak digunakan lagi.

ada. yang tidak menguntungkan bagi citra Orde Baru yang dalah pengerahan massa secara Gaya lama yang dimaksud a

Dicegah menjunjung tinggi demokrasi. besar- besaran dengan pola

Menurut Panglima ABRI, PePanglima ABRI mengatakan, kampanye yang merangsang e

milu bisa dikatakan sukses akerawanan kerawanan yang mungkin timbul dalam pelak- pat melahirkan tindakan mosi dan kebringasan yang da- pabila kekalahan Orde Baru,

betapa pun kecilnya dan di sanaan Pemilu 1987 diharap- tindakan brutal.

daerah mana pun, perlu dicekan dapat diperkecil. Terlebih

Kepada para kepala daerah gah. "Apabila hal semacam itu setelah berbagai undang-un- Panglima ABRI menyarankan terjadi, jelas akan merugikan kanisme yang bersangkutan lů 1987, dapat memantapkan nya, dang dan peraturan serta me

agar,

dalam menghadapi Pemi- citra politik Orde Baru?" katadengan Pemilu telah disemsegenap kondisi sosial yang

Namun demikian, menurut purnakan.

ada, sehingga tercipta ketahan Panglima ABRI, kemenangan 'ABRI berpendapat, Pemilu an nasional yang mantap di yang luar biasa yang me1987 akan dapat dilaksanakan daerah.

nyebabkan habisnya massa pedengan cara-cara yang lebih te- Selain itu, disarankan juga milih peserta Pemilu yang lain, uang dibandingkan dengan pe- untuk senantiasa mengusaha- juga tidak menguntungkan cimilu - pemilu yang lampau,” kan pelaksanaan kampanye tra Orde Baru yang menjunjung kata LB Moerdani.

dan pemungutan suara secara tinggi demokrasi.

Page 26

Penyusunan Daftar Calon Tetap Pemilu Sampai 25 Pebruari

oleh peraturan perundang. perundangan.

Adapun kampanye Pemilu dalam bentuk penyiaran melalui RRI/ TVRI hanya dilakukan secara sentral/ nasional yang disiarkan RRI dan TVRI Pusat sedang stasiun RRI/TVRI di daerah merelav siaran tersebut termasuk radio non RRI (Radio Pemda tk II dan Radio Swasta) wajib merelaynya.

Jakarta, Jan (BY)

Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) akan berakhir tanggal 5 Pebruari 1987, kemudian DCS ini akan disempurnakan berdasarkan keputusan/ tanggapan masyarakat.

Sesudah itu Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), Panitia Pemilihan Daerah (PPD) tingkat I dan II menyusun Daftar Calon Tetap (DCT) dari tanggal 6 Pebruari sampai 25 Pebruari 1987.

DCT untuk anggota DPR yang sudah disahkan diumumkan oleh PPI dalam Berita Negara, demikian pula DCT anggota DPRD I, DPRD Il diumumkan oleh PPD I, PPDI II dalam Berita Daerah, demikian Kepala Biro Humas LPU H. Ismael Hassan, SH dalam siaran persnya Kamis.

Kemudian pengumuman selanjutnya DCT Anggota DPR, DPRD I, DPRD II akan dilakukan dengan cara PPI mengumumkan DCT anggota DPR untuk semua daerah pemilihan, PPD I mengumumkan DCT anggota DPR untuk Daerah Pemilihan PPD I yang bersangkutan, dan DCT Anggota DPRD 1 dari PPD I yang ber sangkutan.

PPD !! mengumumkan DCT Anggota DPR untuk Daerah Pemilihan PPD I di Wilayah kerja PPD I yang bersangkutan. DCT Anggota DPRD I untuk Daerah Pemilihan di Wilayah kerja PPD II yang bersangkutan, dan DCT Anggota DPRD 1 dari PPDI II yang bersangkutan,

PPS mengumumkan DCT Anggote DPR untuk Daerah Pemilihan PPD I di wilayah kerja PPS yang bersangkutan, DCT anggota DPRD I untuk daerah pemilihan di wlayah kerja PPS yang bersangkutan. DCT

Anggota DPRD II untuk daerah Pemilihan di wilayah kerja PPS yang bersangkutan.

Pada hari Pemungutan Suara 23 April 1987, DCT tersebut ditempelkan di dekat pintu TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Kampanye Pemilu Kampanye Pemilu dilaksanakan dalam jangka waktu 25 hari, dimulai tanggal 24 Maret 1987 dan berakhir tanggal 17 April 1987. Kemudian dilanjutkan dengan dengan masa tenang berlangsung selama lima hari mulai tgl 18 April 1987 dan berakhir tanggal 22 April 1987.

Ketiga Organisasi Peserta Pemilu mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan kampanye Pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun tema kampanye adalah program organisasi yang berhubungan dengan Pembangunan Nasional dalam rangka Pengamalan Pancasila dan Pemantapan Pancasila sebagai satusatunya asas dalam kehidupan ber. masyarakat, berbangsa dan bernegara

Bentuk. Bentuk Kampanye Kampanye Pemilu dilaksanakan

Yang Melaksanakan Kampanye

Yang menyelenggarakan kampanye adalah Dewan Pimpinan Organisasi Peserta Pemilu dan/ atau Organisasi yang bersangkutan.

Adapun Badan Penyelenggara/ Pelaksana Pemilu dari unsur Partai Persatuan, Golkar dan PDI yang akan melaksanakan kegiatan kampanye harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Badan Penyelenggara/ Pelaksana yang bersangkutan.

Anggota Badan Penyelenggara/ Pelaksana Pemilu dalam melakukan kampanye Pemilu tidak dibenarkan menggunakan jabatan, kekuasaan, dan atau fasilitas yang ada padanya sebagai anggota tersebut.

Sementara itu, Pegawai Negeti Sipil yang menjadi pengurus/ ang gota organisasi yang tidak dicalonkan, dan akan melaksanakan kegiatan kampany Pemilu, wajib memperoleh ijin ter tulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri sipil/ yang disamakan).

Bagi pegawai negeri sipul yang dicalonkan menjadi Anggota Badan Permusyawaratan/ Per. wakilan Rakyat (MPR, DPR, DPRD I, DPRD II) dan namanya tercantum dalam DCT, dan akan

antara lain dalam bentuk rapat umum, pawal, keramaian umum, pesta dan pertemuan. Penyiaran melalui RRI dan/ atau TVRI, penyebaran kepada umum dan atau penempelan di tempat umum berupa poster, plakat, surat selebaran, slide, film, radiokaset, video kaset, slogan, semboyan, spanduk, brosur, tulisan, lukisan, dan penggunaan media massa serta kegiatan penyebaran dengan alat lainnya. Segala macam bentuk pertunjukan

dan kegiatankegiatann lain yang dibenarkan

Pegawai negeri yang menjadi anggota/pimpinan organisasi peserta Pemilu 1987 yang akan terjun dalam kampanye wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Namun bagi yang namanya tercatat dalam Daftar Calon Tetap (DCT), tidak perlu lagi minta izin. Kepala Humas Lembaga Pemilihan Umum (LPU), H Ismael Hassan SH mengatakan itu dalam siaran persnya Jumat kemarin tentang tahap-tahap penyelenggaraan Pemilu 1987.

April ketiga organisasi kekuatan sosial politik peserta Pemilu 1987 berkampanye.

Disusul masa tenang selama lima hari, dimulai tanggal 18 sampai 22 April. Berakhirnya masa kampanye diikuti serempak di seluruh tempat pemungutan suara (TPS), pemilihan umum tanggal 23 April 1987.

Bentuk kampanye Bentuk kampanye dapat berupa rapat umum, pawai, keramaian umum, pesta umum, pertemuan umum, penyiaran melalui RRI/ TVRI, penyebaran kepada umum berujud poster, plakat, slide, film, radio, set, video kaset, slogan, semboyan, spanduk, brosur, tulisan, dan penggunaan media massa. Penyiaran melalui RRITVRI dilakukan secara sentral, sedang RRITVRI di daerah merelay siaran tersebut, termasuk radio nonpemerintah.

Khusus pegawai negeri yang menjadi pengurus organisasi peserta Pemilu 1987 yang tidak

dicalonkan menjadi anggota DPR, namun akan melaksanakan kegiatan kampanye, diharuskan memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Pegawai negeri yang namanya tercatat dalam DCT anggota DPR/DPRD I dan DPRD II, tidak perlu minta izin dari pejabat yang berwenang.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka) maupun para pejabat (Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda serta Hakim Agung) di lingkungan Mahkamah Agung harus memperoleh izin cuti dulu dari Presiden. Persyaratan yang sama dikenakan pula kepada anggota Dewan Pertimbangan Agung dan para menteri.

Ditegaskan pula, dalam kampanye mendatang semua pihak harus berpedoman pada Ketetapan MPR nomor IIMPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Kontestan diharuskan memelihara keaman. an dan persatuan bangsa serta ketertiban

dan

kepentingan umum. (os)

Sekarang ini kita telah sampai pada tahap pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS). Kepada masyarakat diberikan hak menanggapi calon yang namanya tercatat dalam DCS, sampai tanggal 5 Februari. Sesudah itu Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), Pani. tia Pemilihan Daerah Tingkat I dan II menyusun Daftar Calon Tetap sampai tanggal 25 Februari. Pada tanggal 24 Maret sampai 17

Pengamat Politik Drs Dwi Susanto MA:

Sebaiknya Jangan Ada Kemenangan Luar Biasa

Di Pemilu

Jakarta (Sinar Pagi).,

Kemenangan salah satu kontestan secara luar biasa dan habisnya inassa pemilih peserta Pemilu lain dalam Pe. milu 1987 sebaiknya memang jangan sampai terjadi kalau demokrasi dilndonesia mau dihidupkan sebagai demokrasi yang bersifat kekeluargaan.

Pendapat tersebut dikemukakan pengamat politik Drs.Dwi Susan10,MA di Jakarta hari Jumat ketika dimintai tanggapannya atas pengarahan Panglima ABRI Jenderal TNI LB. Moerdani di depan Raker para gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia di Jakarta, Selasa lalu.

Pangab pada kesempatan itu menigingatkan bahwa kekalahan Orde Ba. ru betapapun kecilnya dan di daerah mana pun perlu dicegah karena bila hal tersebut sampai terjadi jelas akan merugikan citra politik Orde Baru. Namun, tambahnya, kemenangan yang luar biasa dan habisnya massa pemilih peserta Pemilu lain juga merupakan peristiwa yang tidak mengunlungkan citra Orde Baru yang menjunjung tinggi demokrasi.

"Hal semacam ini akan menjadi lebih tidak menguntungkan lagi bila ternyata asas langsung, umum, bebas dan rahasia ternyata kurang terwujud di daerah yang bersangkutan," tandas Pangab.

MERUGIKAN. Dwi Susanto menyatakan sependapat dengan apa yang dikemukakan Pangab tersebut, sebab menurutnya apabila sampai terjadi kemenangan salah satu kontestan secara luar biasa justeru merugikan pembangunan politik di negeri ini. "Kemenangan seperti itu jelas tidak menguntungkan citra Or

de Baru karena akan menimbulkan suatu dominasi sangat berlebihan dari Salah satu kekuatan sospol," katanya.

Staf pengajar FISIP dan Pasca Sarjana Unas Jakarta itu mengatakan unTuk menghindari terjadinya kemenangan luar biasa salah satu kontestan dan habisnya massa pemiihan peserta Pemilu lain, kekuatan sospol yang sekarang paling berpengaruh besar, yaitu Golkar, musti bisa menjaga dan menahan diri untuk tidak terlalu berlebihan dalam kampanye nanti.

"Golkar idak perlu ierlalu jor-joran dan khawatir kalah karena Golkar selama ini sudah menunjukkan prestasinya. Tanpa kainpanye berlebihan pun saya yakin Golkar akan menang, apalagi mengingat kedua partai peserta Pemilu lainnya kini dalam kondisi sangat sulit sehingga tidak mungkin menghimbau suara sedemikian besar," sambungnya

Dengan wajar-wajar saja, kalau pun mungkin Golkar tidak menang mutlak maka hal itu justeru akan menghidupkan suasana demokrasi. Dalam perimbarigan kekuatan yang relatif seimbang baru mungkin partai-partai politik dapat tumbuh lebih subur, kata Dwi Susanto lagi.

POTRET MASA DEPAN. Pengamat politik itu menggambarkan kehidupan Dernokiasi Pancasila sehagai kehidupan sebuah keluarga dengan Golkar selaku arak tertua, sedangkan partai-partai lain sebagai adik-adiknya. "Dalam satu keluarga kalau adik tidak pernah diberi kesempatan berkembang jangan harap kehi dupan keluarga itu akan harmonis," katanya.

Golkar sendiri dinilai Dwi Susanto

sebagai potret masa depan kehidupan sertakondisi politik di Indonesia, yang mencerminkan suasana kompetisi sehat di antara berbagai kekuataan profesi.

Menurut Dwi, hal itu merupakan gejala baik karena orang tidak lagi di: kenalkan dengan ideologi, tetapi dengan berbagai profesi dan program. "Dengan demikian ini menguntung. kan pembangunan politik kita, sebab akan menciptakan suatu pola baru yang mampu menetralisasikan perbedaan garis aliran, kedaerahan atau agama," katanya.

Kendati begitu ia menyarankan agar Golkar mulai sekarang memperhitungkan faktor kejenuhan masyarakat, yang kalau dibiarkan berkembang akan menimbulkan frustrasi. Dalam kondisi kejenuhan itu, orang dapat beralih mendukung kekuatan sospol lain bukan karena tidak suka kepada Golkar, melainkan karena ingin variasi.

Tentang kapanye Pemilu 1987, dia meramalkan bakal menarik karena berbeda dengan pemilihan-pemilihan umum sebelumnya.Ketiga kontestan dengan satuasas akan digiring untuk berkompetisi secara program.

la mengatakan kemampuan PPP dan PDI akan benar-benar diuji karena masyarakat selama mi masih meragukan andi mereka dalam pemerinnahan. "Pada masa lalu meroka mengandalkan kampanye ideologi, sekaYang mereka harus berkampanye dengan program. Jelas suasana yang akan dihadapi kedua Parpol itu sangat baru, dan kemampuan mereka untuk berkampanye dengan program jus. teru sangat lemah," demikian Dwi Susanto. (Ant/ Kbs)

Selasa Legi, 25 Nopember 1986

Ada Pegawai Negeri Tidak Diijinkan Jadi Calon DPR

JAKARTA, - Kepala Badan Administrsi Kepegawaian Negara (BAKN), AE Manihuruk mengemukakan ada beberapa pegawai negeri yang tidak dapat diberikan izin untuk dicalonkan jadi anggota DPR RI.

Alasan penolakan misalnya, karena tenaga orang tersebut masih sangat dibutuhkan di perguruan tinggi sebagai dosen misalnya.

Dalam dengar pendapat dengan Komisi II DPR yang dipimpin Ketuanya H. Poerwosasmito di Gedung DPR Jakarta, Senin, Manihuruk mengatakan ia belum memiliki data yang lengkap berapa pegawai negeri yang menjadi anggota parpor/Golkar, karena menurut UU No. 3 tahun 1975 yo No. 3 tahun 1985, tiap pegawai negeri yang akan jadi anggota parpol dan Golkar harus mendapat izin dari atasannya.

Untuk menjadi calon anggota DPR juga sama halnya, harus mendapat izin dari menteri yang bersangkutan, dan untuk calon anggota DPRD menteri dapat mendelegasikan pemberian izin kepada kanwilnya di daerah.

Izin itu menurutnya, antara lain dapat diberikan bila tidak mengganggu pekerjaan dari pegawai yang bersangkutan. Jadi ini memang banyak tergantung dari pertimbangann pimpinan masing masing, katanya..

vital tidaknya suatu posisi adalah menteri yang bersangkutan. Ia tak menyebutkan jumlah persisnya.

Pada bagian lain keterangannya pada Komisi II DPR, Manihuruk mengemukakan menurut UU No. 12 tahun 1980, tentang hak keuangan dan administrasi pensiunan dan ang. gota lembaga tinggi/tertinggi negara terdiri dari tiga bagian. pertama ialah pensiun pegawai negeri sipil/ABRI, dalam arti jika sudah memperoleh hak pensiun dari ABRI tidak boleh lagi mengambil pensiun di pegawai negeri sipil.

Kedua, pensiun pejabat eksekutif yakni Presiden, Wapres, menteri, gubernur/wagub, bupati, dan walikota. Dalam hal ini, bila pensiunan gubenur menjadi menteri, maka pensiun di jabatan gubernurnya itu tidak berlaku lagi.

Ketiga, pensiunan untuk pejabat negara non eksekutif termasuk anggota DPR, Mahkamah Agung dan DPA. Jika seorang anggota DPR menjadi anggota DPA, pensiunya di DPR harus dihentikan. Namun jika seorang anggota DPR menjadi gubernur, maka pensiun

Atas pertanyaan anggota Komisi II, apakah pegawai negeri juga akan dikenakan "bersih lingkungan" seperti yang sudah diterapkan pada calon anggota DPR/DPRD dalam pencalonan, Manihuruk mengatakan, bahwa tujuan dari bersih lingkungan itu baik.

Tujuannya adalah untuk menjaga supaya aparatur negara seperti eksekutif, kehakiman dan legislatif jangan sampai kesusupan unsur-unsur PKI.

Namun Manihuruk mengakui bahwa cara untuk mencapai tujuan yang baik dari bersih lingkungan itu masih perlu didiskusikan agar kreterianya jelas.

Mengenai dasar hukum bersih lingkungan : itu katanya ada. "Dasar hukumnya itu ada petunjuknya," katanya.

Kepada wartawan seusai dengar pendapat itu, Manihuruk

menyebutkan kriteria bersih lingkungan itu antara lain menyangkut orangtua, mertua dan nenek/kakek. Atas pertanyaan lain dari anggota DPR, Manihuruk mengemukakan masih banyak banyak anggota PKI golongan C2 dan C3 yang masih bekerja sebagai pegawai negeri.

Namun tambahnya, kalau orang itu sudah berusia 50 tahun dengan masa kerja 10 tahun, dipensiunkan. Kalau usianya sudah 45 tahun, tetapi masa kerjanya masih kurang dari 10 tahun, orang itu diberi uang tunggu selama lima tahun.

anggota DPR itu juga tetap berlaku, karena jalurnya, berbeda, katanya.

Manihuruk mengungkapkan, jumlah pegawai negeri sipil saat ini 3,3 juta orang, belum termasuk anggota ABRI dan pegawai BUMN.

Dalam dengar pendapat ini, banyak anggota Komisi mengusulkan agar masa usia pensiun dinaikkan dari 56 tahun selama ini menjadi 60 tahun.

Penslun

Tetapi jika usianya masih kurang dari 45 tahun, orang itu harus tetap dipekerjakan sebagai pegawai negeri dengan catatan jangan dipekerjakan pada posisi yang vital. Yang menentukan

Atas masalah itu, Manihuruk mengatakan akan mengkajinya terlebih dahulu apakah hal itu dapat dilakukan. (Ant)