kontenjempolan.id-Kunci Jawaban Nomor 2 Jelaskan pengaruh Politik Etis pada perkembangan sekolah kejuruan! Sejarah SMA Kelas 10 Kurikulum Merdeka halaman 51,52,53, dan 54. Show
C. Th. Van Deventer, Politik Etis, dan Prinses Juliana School Pada tahun 1899, C. Th. Van Deventer, seorang ahli hukum kebangsaan Belanda yang tinggal di Hindia Belanda selama tahun 1880-1897, menuliskan artikel di jurnal De Gids berjudul ‘Een eereschuld’ utang kehormatan. Van Deventer menyatakan bahwa negeri Belanda berutang kepada rakyat Hindia Belanda atas kekayaan alam dan tenaga manusia yang telah diperas. Oleh karena itu, Van Deventer menyarankan sebaiknya negeri Belanda mengembalikan hutang dengan cara meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda yang miskin dan terbelakang. Saran dari Van Deventer ini rupanya didengar oleh Ratu Wilhelmina. Saat pidato pembukaan parlemen Belanda pada 1901, Ratu Wilhelmina menyatakan bahwa pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral dan hutang budi terhadap rakyat di Hindia Belanda. Untuk menyiapkan kebijakan yang dikenal dengan Politik Etis tersebut, pemerintah Belanda meminta Van Deventer menyusun laporan mengenai keadaan ekonomi Bumiputera di Jawa dan Madura. Politik Etis, yang berlangsung sejak 1901 hingga akhir pemerintahan Hindia Belanda pada 1942, memiliki tiga program utama. Pertama, irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan pembangunan waduk dan sarana transportasi. Kedua, edukasi untuk meningkatkan angka melek huruf dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja ahli. Ketiga, emigrasi melalui pemindahan penduduk Jawa ke Sumatera untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Politik Etis ini memicu kelahiran dan perkembangan sekolah bagi Bumiputera pada masa kolonial Belanda. Beberapa di antaranya: pendidikan menengah kejuruan (vakonderwijs), sekolah kejuruan guru (kweekschool), sekolah pertukangan dan sekolah dagang (handels onderwijs). Sekolah guru pertama kali didirikan pada 7 April 1897 di Yogyakarta dengan nama Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzer atau Sekolah Raja. Sekolah tersebut menyiapkan calon-calon guru. Di beberapa daerah lain kemudian juga didirikan sekolah serupa. Ada juga sekolah pertukangan yang dibagi berdasarkan bahasa pengantarnya: Ambachts Leergang (menggunakan bahasa daerah) dan Ambachtsschool (menggunakan bahasa Belanda). Salah satu contohnya Ambachts School van Soerabaia yaitu sekolah teknik pada malam hari untuk siswa Bumiputera dan Belanda yang bekerja siang hari. Sekolah ini didirikan sejak 1853 di Surabaya. Sekolah pertukangan atau teknik juga banyak didirikan di Yogyakarta untuk pemenuhan tenaga kerja pabrik gula di Beran, Sewugalur, dan Gesikan, Bantul. Pada 1906, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Koningin Wilhelmina School (KWS) atau Sekolah Dagang Wilhelmina di Batavia. Sekolah ini awalnya merupakan sekolah pertukangan, lalu pada 1911 jurusan sastra dan ekonomi berdiri sendiri menjadi Print Hendrik School (PHS). Sekolah tersebut mendidik Bumiputera menjadi pengawas (opzichter). Selanjutnya, terdapat sekolah dagang (handels onderwijs) untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan Eropa di Indonesia. Salah satunya Djokjasche Handels School dan Nationale Handels School (NHS), sekolah dagang di Yogyakarta untuk mendukung perdagangan batik, kerajinan perak, dan tenun. Salah satu sekolah bagi tenaga ahli adalah Prinses Juliana School yang berdiri pada 1919 di Yogyakarta. Sekolah teknik ketiga yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda ini merupakan sekolah bagi tenaga ahli konstruksi. Guru di sekolah ini didatangkan langsung dari Belanda. Mata pelajaran umum yang diajarkan adalah menulis, membaca, dan melatih tanda tangan, bahasa Belanda, sejarah Belanda dan Hindia Belanda, geografi, dan aritmatika. Biaya pendidikan di sekolah ini cukup mahal sehingga terdapat beasiswa. Pada masa pendudukan Jepang, Prinses Juliana School menjadi sekolah teknik menengah yang juga mengajarkan keterampilan militer, tetapi tidak lagi menggunakan bahasa Belanda. Pascakemerdekaan, Prinses Juliana School menjadi milik pemerintah Indonesia dan berganti menjadi Sekolah Teknik Menengah (STM) I Jetis dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Saat Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta, sekolah ini kembali diduduki oleh tentara Belanda dan berfungsi menjadi markas tentara. Ketika Yogyakarta kembali dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1950, gedung sekolah ini difungsikan lagi sebagai sekolah sampai sekarang. Referensi: Khurniawan, A.W. (2015). SMK Dari Masa ke Masa. Jakarta: Ramadhani, A. R. (2018). Prinses Juliana School di Yogyakarta Tahun Ricklefs, M.C. (2005) Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Susilo, A., & Isbandiyah, I. (2018). Politik Etis dan Pengaruhnya 1. Buatlah kronologi sejarah sekolah kejuruan!Jawaban: Sudah di Jawab(Jawaban nomor 1 dapat diakses di kontenjempolan.id)2. Jelaskan pengaruh Politik Etis pada perkembangan sekolah kejuruan!Jawaban: Pengaruh Politik Etis pada perkembangan sekolah kejuruan a. Perkembangan pendidikan di Indonesia mendapat tahapan baru menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1901, Van Deventer dengan triloginya “transmigrasi, irigasi dan pendidikan”. Khusus pada bidang pendidikan yaitu dengan pemberian pendidikan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi pribumi, Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan, dengan sistem penjenjangan yang mulai terarah. b. Pengaruh dari implementasi pendirian dan perluasan pendidikan tersebut ialah memunculkan kaum Intelektual Indonesia yang terbagi atas dua golongan, golongan pertama yang bekerja dalam struktur aristrokrasi pemerintah Kolonial, sedangkan golongan kedua bergerak diluar struktur pemerintah dengan perjungan melalui aksi politik dan pendidikan. Sedangkan pengaruh lain yaitu adanya Mobilitas Sosial sehingga menjadikan pendidikan sebagai simbol prestise untuk meningkatkan status sosial dalam masyarakat. c. Terbukanya kesempatan bagi generasi-generasi muda di Indonesia untuk merasakan budaya pendidikan di negara-negara yang memiliki logistik pengetahuan yang lebih luas. 3. Jelaskan mengapa didirikan Prinses Juliana School?4. Jelaskan perbedaan Prinses Juliana School pada zaman Hindia-Belanda, pendudukan Jepang, dan kemerdekan!5. Buatlah tulisan sejarah secara singkat tentang sekolah kalian, penjelasan mencakup: kronologi perkembangan atau perubahan sekolah kalian dari waktu ke waktu!Untuk Jawaban No 1,3,4 dan 5 dapat diakses di kontenjempolan.id dengan kata kunci sesuai dengan pertanyaan.
Sekolah pertanian untuk Indonesia sebagai salah satu program dari Politik Etis. KOMPAS.com - Politik Etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumiputra atau rakyat pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap penerapan politik tanam paksa di Indonesia yang dipelopori oleh Pieter Brooshooft dan C Th van Deventer. Setelah Politik Etis dilaksanakan, dampak yang terlihat yaitu munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia, terbangunnya saluran irigasi, dan terjadi perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi. Baca juga: Mengapa Pemerintah Kolonial Belanda Menerapkan Politik Etis? Dampak Penerapan Politik EtisSistem Tanam Paksa dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bosch pada 1830. Sistem Tanam Paksa ini dilakukan dengan sangat kejam oleh pihak Belanda, di mana mereka mengeksploitasi para tenaga kerja yang digaji kecil, tetapi harus bekerja dalam kondisi berat. Selain itu, setiap desa juga wajib menyisihkan tanahnya sebesar 20 persen untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum (nila). Sistem Tanam Paksa telah memberikan penderitaan cukup besar, khususnya bagi rakyat Indonesia. Dari penderitaan tersebut, muncullah rasa simpati bagi rakyat Indonesia, yang akhirnya beberapa tokoh Belanda menerapkan Politik Etis atau Politik Balas Budi. Dalam Politik Etis, Belanda membangun sekolah bagi kaum pribumi sebagai bentuk kompensasi atas keuntungan yang didapat Belanda selama Tanam Paksa. Selain pendidikan, Politik Etis juga membangun irigasi yang memungkinan pengairan di tanah pertanian dan perkebunan, sehingga dapat ditanami meskipun saat musim kering.
Irigasi ini pun membuat produksi pertanian dan perkebunan meningkat. Kemudian, transmigrasi, memindahkan penduduk dari wilayah yang padat di Jawa ke Sumatera. Akan tetapi, perpindahan penduduk ini hanya dilakukan untuk memberikan tenaga kerja mereka kepada perkebunan Belanda. Akibatnya, para pekerja yang dipindah ini dijadikan sebagai buruh yang harus bekerja keras dan menderita. Tiga kebijakan utama yang dijalankan dalam Politik Etis adalah edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Dari tiga kebijakan tersebut, dampak positif dari Politik Etis yang dirasakan pihak Indonesia adalah:
Baca juga: Politik Etis: Kebijakan, Penyimpangan dan Dampak Namun, meskipun Politik Etis memberikan dampak positif yang cukup berpengaruh, pada praktiknya disalahgunakan untuk kepentingan dan keuntungan pemerintah Belanda. Terjadi beberapa penyimpangan dalam Politik Etis yang memberikan dampak negatif, seperti berikut: IrigasiSeharusnya untuk mengairi lahan pertanian atau perkebunan rakyat, tetapi nyatanya tidak. Irigasi yang sudah diperbaiki dan dibangun ditujukan untuk mengairi sawah dan ladang milik swasta dan pemerintah Belanda.
Dampaknya, terdapat jurang pemisah antara perekonomian, perkebunan milik swasta atau pemerintah dengan rakyat. EmigrasiPada program ini, rakyat ditempatkan di daerah-daerah perkebunan yang dikembangkan Belanda. Mereka ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada perkebunan. EdukasiMeskipun pemerintah Belanda telah mendirikan sekolah-sekolah untuk kaum pribumi, terjadi diskriminasi di dalamnya. Pendidikan yang dibuka hanya diperuntukkan untuk anak pegawai dan orang berada saja, sementara yang berpendapatan sangat rendah tidak diperbolehkan sekolah. Referensi:
|
Jelaskan pengaruh politik etis terhadap pendidikan di indonesia
Pos Terkait
Copyright © 2024 apacode Inc.
