Jelaskan tentang langkah pemerintah dalam memajukan kesejahteraan untuk

Lihat Foto

Table of Contents Show

Tanggung jawab sebagai warga masyarakat
Upaya kesejahteraan masyarakat
Sinergitas pusat dan daerah
Video yang berhubungan

shutterstock.com

Definisi bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

KOMPAS.com - Upaya untuk memajukan kesejahteraan umum tertuang dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya negara memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, banyak upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera.

Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera tidak hanya dilakukan negara, melainkan juga sesama warga negara Indonesia.

Baca juga: Arti Tanggung Jawab dan Ciri-Cirinya

Beberapa upaya kebangsaan menuju masyarakat sejahtera, di antaranya:

Bersikap toleransi antarwarga negara atas perbedaan suku, agama, ras, dan budaya.
Saling menghormati dan menghargai dengan keragaman budaya yang mnejadi kekayaan Indonesia.
Pemerataan pembangunan diseluruh wilayah di Indonesia, sehingga tidak hanya terpusat di kota-kota besar saja.
Menyediakan lapangan kerja yang memadai, sehingga tingkat kemiskinan dapat ditekan.
Menyediakan dan memperbaiki fasilitas umum yang nyaman, agar masyarakat dengan mudah dalam mendapatkan fasilitas umum.
Taat membayar pajak, agar pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas publik lainnya dapat terus berjalan.
Membangun sarana dan prasarana pendidikan yang baik bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan kurang.

Baca juga: Jenis-jenis Tanggung Jawab sebagai Warga Masyarakat

Tanggung jawab sebagai warga masyarakat

Dalam buku Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas (2018) karya Khabib, tanggung jawab sebagai masyarakat harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai makhluk sosial, manusia menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab kepada anggota masyarakat lainnya.

Berikut beberapa tanggung jawab sebagai masyarakat, yaitu:

Memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
Memelihara ketertiban dan keamanan bermasyarakat
Meningkatkan rasa solidaritas sesama masyarakat
Menghapus tindakan diskriminasi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berikutnya

Lihat Foto

freepik.com/pch.vector

Ilustrasi masyarakat sejahtera

KOMPAS.com - Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti sejahtera adalah tenteram, senang, dan sehat sentosa. Sehingga masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat dengan keadaan sehat, damai, dan senang.

Dalam buku Indonesia Macroeconomic Outlook (2009), masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan.

Kehidupan sejahtera ditandai dengan berkurangnya penyakit berbahaya dan menular, masyarakat hidup dalam kawasan lingkungan yang lebih ramah dan hijau.

Selain itu, memiliki fasilitas lingkungan dan perumahan yang sehat, serta senantiasa memiliki mitra dalam menjaga keberlanjutan.

Masyarakat sejahtera dapat terwujud jika penduduk mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Maka strategi dan upaya pembangunan harus bertujuan untuk meningkatkan masyarakat.

Baca juga: Tahapan Keluarga Sejahtera dan Indikatornya

Upaya kesejahteraan masyarakat

Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, beberapa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu:

Pengembangan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam.
Meciptakan program untuk mewujudkan sebuah desa dengan masyarakat yang sadar tentang kesehatan, gizi, pola hidup sehat, dan bersih baik jasmani dan rohanis.
Menata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, taat hukum, dan harmonis.
Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasakan nilai luhur budaya lokal.

Sinergitas pusat dan daerah

Dalam situs Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia telah menyusun program, salah satunya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga dapat melakukan pengembangan-pengambangan potensi yang ada di daerah untuk membangun UMKM.

Baca juga: Keluarga Sejahtera: Konsep, Indikator, dan Tahapannya

Baca berikutnya

Jumat, 2021-04-09 - 08:12:11 WIB

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec, Rektor UWM. (widyamataram.ac.id/foto: Dok. Humas UWM)

Sejak Indonesia meraih kemerdekaan hingga saat ini kesejahteraan masyarakat secara absolut telah mengalami peningkatan. Namun, di tengah peningkatan kesejahteraan tersebut, masih banyak juga yang tersendat-sendat peningkatan kesejahteraannya, bahkan masih hidup dalam kemiskinan, ataupun berada dalam posisi menganggur. Jika dilihat dari potensi Indonesia yang relative kaya sumber daya-nya, maka hal seperti ini tidak seharusnya terjadi. Demikian disampaikan Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) sebagai Keynote Speaker dalam Simposium Nasional Memajukan Kesejahteraan Umum yang diselenggarakan oleh Forum 2045 secara virtual melalui aplikasi zoom, Kamis (8/4/2021).

Diskusi dilakukan digelar secara paralel juga menghadirkan narasumber Prof. Dr. Ir. Marwan (Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Syiah Kuala), Dr. Zainal Arifin, SS, M.PdI, SH., MH (Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri), Drs. Agus Wahyudi, M.Si., MA., Ph.D (Kepala PSP UGM), dan Drs. Purnawan Hardiyanto, M.Ec. Dev (Ketua Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana).

Dijelaskan Rektor UWM tersebut, berdasarkan data Bank Indonesia (2020), Indonesia memiliki tingkat PDB terbesar di ASEAN US$ 1.1 trilliun dan tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia 2.3%, negara-negara OECD 1.6%, dan Uni Eropa 1.6% tahun 2019 (World Bank, 2020). Namun, secara perkapita Indonesia hanya US$ 4.135 yang lebih kecil dari PDB per kapita negara tetangga. Begitupun dengan GNI perkapita yang hanya US$ 4.050 pada tahun 2019.

Ukuran pembangunan, menurut Pakar Ekonomi itu, tidak hanya didasarkan pada perkembangan ekonomi dan perhitungan pendapatan nasional saja. Akan tetapi untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, setidaknya ada 8 Bidang Indikator yang dikaji BPS dalam melihat berbagai aspek kesejahteraan umum diantaranya bidang Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, dan Sosial lainnya.

Dalam aspek kesejahteraan, Prof Edy menjelaskan, peningkatan kesejahteraan di Indonesia ditandai dengan pemenuhan kebutuhan pokok (basic needs) yang semakin tinggi. Masyarakat yang kaya juga semakin banyak. Hingga Desember 2020, sebanyak 185.273 rekening masyarakat yang memiliki tabungan lebih besar dari Rp 2 miliar dan sebanyak 108.535 rekening tabungan masyarakat di atas Rp 5 milliar Hal ini tidak pernah terjadi pada masa dua atau tiga dekade yang lalu.

“Diperlukan orientasi kebijakan yang jelas untuk menghilangkan kemiskinan absolut ini, dengan kebijakan yang secara tegas berpihak dan mengarah untuk meningkatkan kesejahteraan lapisan bawah, dengan program-program Pendidikan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha,” ungkap Guru Besar Ilmu Ekonomi itu menuturkan.

Kebijakan yang dibuat, lanjut Prof Edy, seharusnya bukan untuk menghilangkan kemiskinan secara sementara, namun betul-betul permanen. Kebijakan dan upaya tersebut akan semakin cepat mewujud jika ada political-will dan political action disertai upaya menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kebijakan akan sulit berpihak pada lapisan bawah jika pemerintahan masih belum bersih, dan ada kepentingan yang bercokol (vested interest) sehingga menimbulkan praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan, seperti praktik yang bersifat kolutif dan koruptif, serta pembuatan kebijakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan,” terang Wakil Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah itu.