Merebaknya pandemi COVID-19 di dunia tentu memukul perekonomian semua negara tidak terkecuali Indonesia. Krisis ekonomi menimpa hampir semua negara ya … Show Carilah beberapa contoh file digital yang merupakan file antara atau konversi., Lalu jelaskanlah masing-masing contoh tersebut! Pada tahun 2011 Instansi ”X” yang terletak di Jalan Raya No. 1 akan melakukan penyusutan arsip kertas Bagian Tata Usaha Tahun 2000-2010 dengan kondisi … Mengapa guru sering gagal dalam mengimplementasi pendidikan karakter di kelas? Analisislah aspek kognitif yang timbul sebagai salah satu efek pesan media massa terhadap individu! Upaya merebut Irian Barat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu perjuangan diplomasi, konfrontasi ekonomi, konfrontasi politik, dan konfrontasi militer. Perjuangan diplomasi ditempuh melalui perundingan, mulai dilakukan pada masa Kabinet Natsir. Perjuangan diplomasi tidak membuahkan hasil sehingga dilakukan perjuangan dalam bidang politik dan ekonomi. Konfrontasi dalam bidang ekonomi misalnya seperti pelarangan pesawat terbang Belanda untuk melintas dan mendarat di wilayah Indonesia, nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, dan terjadi pemogokan buruh yang bekerja di perusahaan Belanda. Konfrontasi politik misalnya seperti pembatalan hasil KMB, membentuk provinsi Irian Barat di Soasiu, dan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Konfrontasi militer dilakukan melalui pertempuran langsung dengan membentuk Komando Mandala. Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Irian Barat (Papua). Pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno (Presiden Indonesia) mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia.
Indonesia
Belanda
Soekarno Indonesia: Belanda: Korban 214 Prajurit Indonesia gugur Jumlah Korban tewas Prajurit Belanda tidak diketahui secara pasti Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih berada di bawah kedaulatan Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Namun pemerintah Indonesia menentang hal ini dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara Indonesia dan Belanda. Hal ini kemudian dibicarakan dalam beberapa pertemuan dan dalam berbagai forum internasional. Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Irian Barat, tetapi setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Indonesia mulai mencari bantuan senjata dari luar negeri menjelang terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda. Indonesia mencoba meminta bantuan dari Amerika Serikat, tetapi gagal. Akhirnya, pada bulan Desember 1960, Jenderal A. H. Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet, dan akhirnya berhasil mengadakan perjanjian jual-beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar dollar Amerika dengan persyaratan pembayaran jangka panjang. Setelah pembelian ini, TNI mengklaim bahwa Indonesia memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan.
[2]Amerika Serikat tidak mendukung penyerahan Irian Barat ke Indonesia karena Bureau of European Affairs di Washington, DC menganggap hal ini akan "menggantikan penjajahan oleh kulit putih dengan penjajahan oleh kulit coklat". Tapi pada bulan April 1961, Robert Komer dan McGeorge Bundy mulai mempersiapkan rencana agar PBB memberi kesan bahwa penyerahan kepada Indonesia terjadi secara legal. Walaupun ragu, presiden John F. Kennedy akhirnya mendukung hal ini karena iklim Perang Dingin saat itu dan kekhawatiran bahwa Indonesia akan meminta pertolongan pihak komunis Soviet bila tidak mendapat dukungan AS. Landasan UdaraUntuk mencapai keunggulan udara, persiapan-persiapan pertama yang dilakukan AURI adalah memperbaiki pangkalan-pangkalan udara yang rusak akibat perang, yang akan dipergunakan untuk operasi - operasi infiltrasi maupun menghadapi operasi terbuka di daratan Irian Barat. Pangkalan Udara dan Landing Strip yang banyak terdapat di sepanjang perbatasan Maluku dan Irian Barat, adalah peninggalan Jepang. Pangkalan Udara dan Landing Strip tersebut terakhir dipergunakan pada tahun 1945, dan setelah itu sudah tidak dipakai lagi. Keadaan Pangkalan Udara dan Landing Strip tersebut tidak terawat dan banyak yang rusak serta ditumbuhi ilalang dan pohon-pohon. Kesiapan operasional pangkalan udara dan landing strip itu pada akhir tahun 1961 adalah sebagai berikut:
DiplomasiIndonesia mendekati negara-negara seperti India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Prancis agar mereka tidak memberi dukungan kepada Belanda jika pecah perang antara Indonesia dan Belanda. Dalam Sidang Umum PBB tahun 1961, Sekjen PBB U Thant meminta Ellsworth Bunker, diplomat dari Amerika Serikat, untuk mengajukan usul tentang penyelesaian masalah status Irian Barat. Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu 2 tahun. EkonomiPada tanggal 27 Desember 1958, presiden Soekarno mengeluarkan UU nomor 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi semua perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi seperti:
Dan kebijakan-kebijakan lain seperti:
Konfrontasi TotalSesuai dengan perkembangan situasi Trikora diperjelas dengan Instruksi Panglima Besar Komodor Tertinggi Pembebasan Irian Barat No.1 kepada Panglima Mandala yang isinya sebagai berikut:
Strategi yang disusun oleh Panglima Mandala guna melaksanakan instruksi tersebut.
Pelaksanaannya Indonesia menjalankan tahap infiltasi, selanjutnya melaksanakan operasi Jayawijaya, tetapi sebelum terlaksana pada 18 Agustus 1962 ada sebuah perintah dari presiden untuk menghentikan tembak-menembak. Soekarno, Presiden Indonesia yang mencetuskan Trikora Soekarno membentuk Komando Mandala, dengan Mayjen Soeharto sebagai Panglima Komando. Tugas komando Mandala adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. Belanda mengirimkan kapal induk Hr. Ms. Karel Doorman ke Irian Barat. Angkatan Laut Kerajaan Belanda menjadi tulang punggung pertahanan di perairan Irian Barat, dan sampai tahun 1950, unsur-unsur pertahanan Irian Barat terdiri dari:
Keadaan ini berubah sejak tahun 1958, di mana kekuatan militer Belanda terus bertambah dengan kesatuan dari Koninklijke Landmacht (Angkatan Darat Belanda) dan Marine Luchtvaartdienst. Selain itu, batalyon infantri 6 Angkatan Darat merupakan bagian dari Resimen Infantri Oranje Gelderland yang terdiri dari 3 batalyon yang ditempatkan di Sorong, Fakfak, Merauke, Kaimana, dan Teminabuan.[3] Operasi-operasi IndonesiaSebuah operasi rahasia dijalankan untuk menyusupkan sukarelawan ke Irian Barat. Walaupun Trikora telah dikeluarkan, tetapi misi itu dilaksanakan sendiri-sendiri dalam misi tertentu dan bukan dalam operasi bangunan. Pertempuran laut AruPertempuran Laut Aru pecah pada tanggal 15 Januari 1962, ketika 3 kapal milik Indonesia yaitu KRI Macan Kumbang, KRI Macan Tutul yang membawa Komodor Yos Sudarso, dan KRI Harimau yang dinaiki Kolonel Sudomo, Kolonel Mursyid, dan Kapten Tondomulyo, berpatroli pada posisi 4°49' LS dan 135°02' BT. Menjelang pukul 21:00 WIT, Kolonel Mursyid melihat tanda di radar bahwa di depan lintasan 3 kapal itu, terdapat 2 kapal di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tanda itu tidak bergerak, di mana berarti kapal itu sedang berhenti. Ketika 3 KRI melanjutkan laju mereka, tiba-tiba suara pesawat jenis Neptune yang sedang mendekat terdengar dan menghujani KRI itu dengan bom dan peluru yang tergantung pada parasut.[4] Operasi penerjunan penerbang IndonesiaPasukan Indonesia di bawah pimpinan Mayjen Soeharto melakukan operasi infiltrasi udara dengan menerjunkan penerbang menembus radar Belanda. Mereka diterjunkan di daerah pedalaman Irian Barat. Penerjunan tersebut menggunakan pesawat angkut Indonesia, tetapi operasi ini hanya mengandalkan faktor pendadakan, sehingga operasi ini dilakukan pada malam hari. Penerjunan itu pada awalnya dilaksanakan dengan menggunakan pesawat angkut ringan C-47 Dakota yang kapasitas 18 penerjun, tetapi karena keterbatasan kemampuannya, penerjunan itu dapat dicegat oleh pesawat pemburu Neptune Belanda.[2] Karena kekhawatiran bahwa pihak komunis akan mengambil keuntungan dalam konflik ini, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Karena usaha ini, tercapailah persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Pemerintah Australia yang awalnya mendukung kemerdekaan Papua, juga mengubah pendiriannya, dan mendukung penggabungan dengan Indonesia atas desakan AS.[6][7] Persetujuan New YorkPada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York. Pada perundingan itu, Indonesia diwakili oleh Soebandrio, dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Roijen dan C.W.A. Schurmann. Isi dari Persetujuan New York adalah:
Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia. Ibu kota Hollandia dinamai Kota Baru, dan pada 5 September 1963, Irian Barat dinyatakan sebagai "daerah karantina". Pemerintah Indonesia membubarkan Dewan Papua dan melarang bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua. Keputusan ini ditentang oleh banyak pihak di Papua, dan melahirkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1965. Untuk meredam gerakan ini, dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia melakukan berbagai tindakan pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan pengeboman udara. Menurut Amnesty International, lebih dari 100.000 orang Papua telah tewas dalam kekerasan ini. OPM sendiri juga memiliki tentara dan telah melakukan berbagai tindakan kekerasan. Penentuan Pendapat RakyatPada tahun 1969, diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edhi Wibowo. Menurut anggota OPM Moses Werror, beberapa minggu sebelum Pepera, angkatan bersenjata Indonesia menangkap para pemimpin rakyat Papua dan mencoba membujuk mereka dengan cara sogokan dan ancaman untuk memilih penggabungan dengan Indonesia.[8][9] Pepera ini disaksikan oleh dua utusan PBB, tetapi mereka meninggalkan Papua setelah 200 suara (dari 1054) untuk integrasi.[10] Hasil PEPERA adalah Papua bergabung dengan Indonesia, tetapi keputusan ini dicurigai oleh Organisasi Papua Merdeka dan berbagai pengamat independen lainnya. Walaupun demikian, Amerika Serikat, yang tidak ingin Indonesia bergabung dengan pihak komunis Uni Soviet, mendukung hasil ini, dan Irian Barat menjadi provinsi ke-26 Indonesia, dengan nama Irian Jaya. Setelah penggabunganSetelah Irian Barat digabungkan dengan Indonesia sebagai Irian Jaya, Indonesia mengambil posisi sebagai berikut:
Hal ini diajarkan di sekolah dan ditulis dalam buku teks sejarah nasional.[2][3] Setelah Jenderal Soeharto menjadi Presiden Indonesia, Freeport Sulphur adalah perusahaan asing pertama yang diberi izin tambang dengan jangka waktu 30 tahun mulai dari tahun 1981 (walaupun tambang ini telah beroperasi sejak tahun 1972), dan kontrak ini diperpanjang pada tahun 1991 sampai tahun 2041. Setelah pembukaan tambang Grasberg pada tahun 1988, tambang ini menjadi tambang emas terbesar di dunia. Penduduk setempat dengan bantuan Organisasi Papua Merdeka memprotes berbagai tindakan pencemaran lingkungan hidup dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan Freeport dan pemerintah Indonesia dengan berbagai cara, termasuk peledakan pipa gas dan penculikan beberapa pegawai Freeport dari Eropa dan Indonesia pada tahun 1996. Dalam kejadian ini, 2 tawanan dibunuh dan sisanya dibebaskan. Monumen Pembebasan Irian Barat di Jakarta. Berbagai monumen dan nama tempat di Indonesia diambil berdasarkan pidato dan Operasi Trikora. Beberapa monumen telah dibangun, di antaranya dua monumen di Jakarta (Monumen Pembebasan Irian Barat di Jakarta Pusat dan Monumen Trikora di dalam Markas Besar TNI di Jakarta Timur), Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat dan Museum Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat di Makassar, Sulawesi Selatan, Monumen Jayawijaya di Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah,[14] serta monumen-monumen bernama "Monumen Trikora" atau "Tugu Trikora" di Bitung, Sulawesi Utara,[15] Kabupaten Morotai, Maluku Utara,[16] dan Ambon, Maluku.[17] Penerjun payung yang terlibat dalam Operasi Trikora juga diabadikan dalam sejumlah monumen, seperti patung di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan[18] dan Kabupaten Fakfak, Papua Barat,[19] serta patung L.B. Moerdani sebagai penerjun payung di Kabupaten Merauke, Papua.[20] Sebuah jalan pendek di utara Alun-Alun Utara Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta sebelumnya sempat bernama Jalan Trikora sebelum diganti menjadi Jalan Pangurakan.[21] Jalan-jalan lain di berbagai kota di Indonesia, khususnya di Papua dan Papua Barat, juga dinamai Jalan Trikora. Puncak Trikora di pegunungan tengah Papua juga dinamai dari operasi ini.
Page 21 Mei adalah hari ke-121 (hari ke-122 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Paus Pius V
30 April - 1 Mei - 2 Mei
|